Continue from Part 1 (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=525203)

Govt eyes 46 percent growth in oil and gas infrastructure
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 12/02/2009 9:33 AM | Business

The government announced Tuesday its long-term oil and gas management road map, revealing its ambitious target to attract US$31.2 billion in investment for oil and gas infrastructure between 2010 and 2014.

Of the figure, 69.49 percent or $21.68 billion is targeted for investment in gas facilities, including liquefied natural gas (LNG) and liquefied petroleum gas, LPG refineries, receiving terminals and residential pipeline networks.

The remaining 30.51 percent or $9.52 billion is for oil facilities, including refineries and rigs.
In 2010, the government is targeting $2.94 billion of oil and gas infrastructure investment while in 2011 it is expected to increase this by 7.99 percent to $3.18 billion.

The government is looking at 2013 as the peak year for investment in oil and gas infrastructure during the period. With a target of $ 10.57 billion, this would represent more than double the level of investment in the previous year, at $ 4.32 billion.

The investment target is projected to grow at an average annual rate of 46 percent from 2010 to 2014.

An expert staffer for the energy and mineral resources ministry Kardaya Warnika said the government would focus on expanding gas to reduce dependency on the use of oil.

The development of new gas rigs will continue until 2014 with an average annual investment target of $3.22 billion per year.

“Next year, we will kick off the development of two new gas rigs, namely in Lapangan Rambutan in South Sumatra and in Pondok Tengah in West Java with a total investment of $2.42 billion,” the former Oil and Gas Executive Agency (BP Migas) chairman told a seminar.

The two new gas rigs are expected to produce up to 1,020 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

In 2011, the government is planning to build five gas plants, namely Blok A in Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi Merang in Jambi, Randublatung in Central Java, Gajah Baru in Natuna off-shore (Riau Islands), and Kepodang in Bawean off-shore (East Java).

The government is planning to build at least 16 new gas rigs by 2014 which can produce up to 20,261 MMSCFD.

To process the gas from the new rigs, the government is also planning to construct gas refineries, both LNG and LPG, with a total investment of $3.65 billion during the 2010-2014 period.

New oil rigs and refineries are expected to be constructed between 2010 and 2014, with an estimated total investment of $ 3 billion and $ 6.52 billion respectively, according to the published road map.

Abdul Qoyum Tjandranegara, an energy observer who was also the former president director of state-owned gas producer PT. PGN, criticized the government oil and gas long-term plan.

“Boosting gas production is good, but it would be a waste if the government exports gas,” he said.
Qoyum said that exporting gas would not be beneficial for the state.

“If we maximize the gas for domestic use, particularly for transportation and domestic use, we will not need to subsidize fuel as much as we do now,” he said.

Qoyum acknowledged that building gas infrastructure would be very expensive. “But it would definitely not exceed the Rp 212 trillion ($ 22.47 billion) that we spent to subsidize fuel in 2008,” he said. (bbs)

Penggunaan Energi Panas Bumi Akan Ditingkatkan
Kamis, 03 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Denpasar -Pemerintah mendorong penggunaan energi panas bumi untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia. Energi panas bumi merupakan energi utama sebesar 48 persen untuk mengatasi kebutuhan akibat kekurangan energi listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dalam Seminar Panas Bumi di Nusa Dua, Bali, mengatakan pemerintah akan mengurangi penggunaan energi lain seperti minyak hingga 30 persen. ‘’Pemerintah akan menggunakan energi lain sebagai penyeimbang,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, penggunaan energi panas bumi itu sangat memungkinkan. Karena Indonesia memiliki potensi besar energi panas bumi. Namun selama ini penggunaan energi panas bumi masih terbatas karena minyak dan gas masih melimpah.

Kebutuhan akan energi panas bumi itu dinilai tidak terlalu mendesak. Setelah harga minyak naik, muncul dorongan memanfaatkan sumber lain seperti panas bumi. Menurutnya, potensi panas bumi tersedia dan adanya sumber pembiayaan untuk memanfaatkan energi panas bumi. ‘’Sudah ada tawaran-tawaran, tinggal merumuskan skema dan treatment agar pihak swasta berminat,’’ ujarnya.

Sementara itu anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel Ibrahim menyebutkan, saat ini Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sekitar 28 Ribu Megawatt (MW). Yang sudah dimanfaatkan sebesar 1.189 MW. Sedangkan yang sedang dieksplorasi sebanyak 2.300 MW. Potensi panas bumi di Indonesia itu tersebar di sekitar 265 lokasi. Misalnya Dieng, Patuha, Wayang Windu, Kemojang dan lainnya.

Di Bali, energi panas bumi dikembangkan di Bedugul. Potensinya 200 MW. Namun kontrak pemanfaatannya hanya 75 MW. Menurut Herman, peluang investasi untuk energi panas bumi meliputi Jepang, Jerman, Amerika, Australia, New Zealand dan Iceland. ‘’Negara-negara tersebut memiliki potensi energi panas bumi yang cukup besar,’’ ujarnya.

http://i891.photobucket.com/albums/ac111/bintangrock/EnergiPengganti.jpg


Sumber : Media Indonesia



:cheers: :cheers:

PLN Bangun Gardu Induk
Jumat, 4 Desember 2009 | 03:39 WIB

Palembang, Kompas - PT PLN (Persero) mendapat pinjaman lunak dari Bank Dunia Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan daya tegangan dari 70- 120 kilovolt menjadi 275 kv. Pinjaman yang juga dijamin pemerintah ini dipakai untuk membangun lima gardu induk di sepanjang Pulau Sumatera.

Demikian disampaikan Manajer Perencanaan PT PLN Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban (P3B) Pulau Sumatera Eko Yudho Pramono dan Manajer Perencanaan PT PLN Sektor Bukittinggi Andrianto kepada wartawan, Kamis (3/12).

Eko menjelaskan, dana Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk membangun lima unit gardu induk berkapasitas 275 kv di sepanjang Pulau Sumatera. Lokasi pembangunan berada di Bandar Lampung (Lampung), Lahat dan Lubuk Linggau (Sumatera Selatan), Muaro Bungo (Jambi), Pekan Baru (Riau), serta Medan (Sumatera Utara).

Pembangunan gardu induk berkapasitas 275 kv ini sangat diperlukan terkait dengan rencana penambahan sejumlah pembangkit sehingga perlu penyesuaian tegangan. Hal ini mengingat kapasitas gardu induk saat ini hanya 70 dan 120 kv.

”Makanya, Pulau Sumatera butuh peningkatan tegangan menjadi 275 kv. Masalah di Sumatera ini tidak hanya pada defisit daya, tetapi juga di tegangannya,” katanya.

Eko menjelaskan, PLN tidak mungkin bisa mentransmisikan tegangan yang besar kepada pelanggan jika kebutuhan daya listrik terus meningkat.

Dampak gempa

Di sisi lain, Manajer PT PLN Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin Lutfi mengatakan bahwa akibat bencana alam gempa bumi yang melanda Sumatera Barat beberapa waktu lalu, satu dari dua mesin pembangkitnya mengalami kerusakan. Akibatnya, terjadi penurunan kapasitas daya yang dihasilkan.

”Padahal, PLTU yang kami kelola termasuk pembangkit berkapasitas besar, mengingat satu unit pembangkit bisa menghasilkan daya 100 megawatt. Jadi, ada pengurangan daya sebesar 100 MW,” katanya.

Setelah diselidiki, PLN menyatakan bahwa terjadi kerusakan pada lempeng kumparan atau rotor. Perbaikannya harus mengganti bagian rotor sehingga PLN harus melakukan tender ulang pembelian rotor, mengikuti ketentuan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ditanya mengenai waktu, Lutfi menjelaskan butuh waktu sekitar 50 hari. Perbaikan dan pembelian harus dilakukan di Jakarta, sekaligus menunggu dikirimnya ke Kota Palembang. (ONI)

Bappenas Kaji Subsidi Langsung Listrik 450 Watt
Jumat, 4 Desember 2009 20:02 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 37 kali

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan pihaknya masih mengkaji pemberian subsidi langsung bagi masyarakat yang menggunakan listrik 450 watt ke bawah.

"Masih dikaji mekanisme pemberiannya. Tapi kita harapkan, semua masyarakat yang menggunakan listrik 450 watt ke bawah, bisa dapat subsidi itu," katanya di Jakarta, Jumat, (5/12).

Ia mengatakan kajian terhadap subsidi listrik tersebut belum selesai. Bila nantinya telah selesai, kajian tersebut akan diusulkan kepada pemerintah.

Menurut dia, subsidi langsung kepada masyarakat bawah pengguna listrik 450 watt ke bawah ditujukan sebagai bentuk kompensasi agar daya beli masyarakat bawah tidak tergerus, di samping diharapkan dapat mengembangkan investasi listrik di Indonesia.

"Kalau listrik yang 450 Watt boleh kita subsidi, tapi kalau listrik untuk dunia usaha dan perumahan elit, ya boleh kita kasih tarif keekonomian. Ke depan memang harus perlahan-lahan agar investor punya ketertarikan investasi di sektor itu. Intinya, nanti akan ada masa transisi menaikkan tarif listrik, setidaknya kurun waktu tiga tahun," katanya.

Ia mengatakan, perkembangan investasi sektor listrik saat ini masih rendah, terutama karena masih dinilai kurang menguntungkan. Untuk mendorong agar perkembangan sektor kelistrikan menjadi lebih baik maka perlu adanya harga yang kompetitif.

Menurut dia, mendorong investasi sektor kelistrikan tersebut diharapkan juga akan mendorong investasi yang lainnya.

"Karena seringkali yang dikeluhkan selama ini jaminan terhadap pasokan listrik," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Bidang Industri, Perdagangan, UMKM dan BUMN DPR, Edhy Prabowo, mengatakan perlunya transparansi dalam pemberian subsidi.

"Pemerintah dan PLN harus transparan dulu tentang berapa jumlah daftar pelanggan yang bisa kena subsidi. Sebutkan semua jenis pelanggan yang ada agar jelas siapa saja yang harus disubsidi," katanya.

Menurut dia, pemberian subsidi listrik sebaiknya diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan kapasitas hingga 1300 watt, karena saat ini banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan daya istriknya 1300 watt. Sehingga menjadi pertimbangan penting untuk melibatkan pengguna listrik 1300 watt untuk memperoleh subsidi tersebut.

"Untuk pelanggan rumah tangga di atas 1300 watt, silahkan dilepaskan ke harga ekonomis," katanya.

Selain itu, ia mengatakan perlu juga dibedakan pemberian tarif listrik untuk dunia usaha, terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, UMKM sebaiknya tidak dikenakan harga keekonomian.

"Karena UMKM menyumbang hingga 55% terhadap perekonomian Indonesia," katanya.

Perpanjangan Waktu Pemadaman Bergilir Merugikan Pelanggan
Jumat, 4 Desember 2009 20:14 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 24 kali


Jakarta (ANTARA News) - Tindakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan aliran listrik pelanggan, dinilai telah merugikan pelanggan yang sudah sangat bergantung pada kebutuhan energi listrik.

"Kembali adanya pemadaman bergilir telah menyakiti hati masyarakat. Saya heran, kok teganya PLN ingkar janji," kata Direktur Eksekutif Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Nopber Siregar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pada (20/11), Manajer Distribusi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang W Budi Nugroho berjanji PLN tidak akan lagi melakukan pemadaman bergilir, karena ada partisipasi dari pelanggan besar yang mencapai 150-200 MW.

Lebih lanjut Nopber mengatakan, pihaknya menyayang sikap PT PLN yang tak menepati janjinya. Apalagi, selama ini sebagian besar pelanggan PLN mengeluhkan pemadaman bergilir, karena merugikan masyarakat yang bergerak di sektor industri. "Ini kan aneh, kenapa harus berjanji, kalau memang belum sanggup melayani 100 persen kebutuhan masyarakat," tandas dia.

Berdasarkan investigasi Gemawasbi, Senin (30/11), gardu PLN di kawasan Cawang Jakarta Timur kembali mengalami gangguan, akibat dipicu oleh sebuah ledakan. Namun demikian, "ledakan kecil" di Gardu Induk Strategis (GIS) berkekuatan 66 KV itu, tidak dipublikasi secara resmi ke pers.

"PLN menolak memberikan alasan yang masuk akal tentang penyebab pemadaman bergilir yang kedua kalinya ini. Jika memang karena adanya kerusakan saat uji coba gardu Cawang, PLN seharusnya bersikap jujur ke publik," kata Nopber.

Ia berpendapat, sudah saatnya PLN melakukan pembenahan internal, di antaranya melakukan penerapan sanksi tegas kepada petugas teknis yang dianggap lalai atau bertanggung jawab terhadap insiden pemadaman listrik "part II".

Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari PLN tentang alasan pemadaman bergilir. Manajer Distribusi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang W Budi Nugroho dan Direktur Operasional PLN Murtaqi Syamsudin tidak ada di tempat saat berita ini dikonfirmasi.

Karyawan PLN Tolak Dahlan Iskan
Jumat, 4 Desember 2009 20:25 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 89 kali

http://img.antara.co.id/stockphotos/ilustrasi/logo-pln-02.jpg

Jakarta (ANTARA News) - Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara tegas menolak Dahlan Iskan yang disebut-sebut bakal menjadi orang nomor satu di BUMN Kelistrikan itu.

"Selain yang bersangkutan diragukan kompetensinya, juga diduga kuat akan menimbulkan konflik kepentingan," kata Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Ahmad Daryoko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pada Jumat siang (4/12) ratusan karyawan PT PLN yang digerakkan oleh Serikat Pekerja PT PLN menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap kemungkinan Dahlan Iskan jadi Dirut di PT PLN.

Konflik kepentingan yang mungkin timbul, kata Daryoko, karena sebenarnya Dahlan Iskan adalah pemilik PLTU Embalut 2 x 25 MW yang berlokasi di Kalimatan Timur.

"Masak, sebelumnya dia jadi penjual (listrik) lalu mau jadi Dirut. Lantas setelah menjadi dirut bisa berperan ganda sebagai penjual sekaligus pembeli," kata Ahmad.

Ahmad juga tidak menafikan pengalaman dan kesuksesan Dahlan Iskan mengembangkan kelompok usaha Jawa Pos. "Namun, untuk kompetensi di bidang ketenagalistrikan, kami sangat meragukan," katanya.

Dari sisi kepemimpinan pun ia masih kurang karena menurut Daryoko, ketenagalistrikan adalah bisnis energi yang padat teknologi dan padat modal.

Daryoko mengaku, unjuk rasa siang itu diikuti ratusan orang anggota SP PLN yang datang dari sejumlah DPD di Indonesia.

Mereka mewakili rekan-rekannya dari PLN Pusat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Bahkan Haryoto dari DPP SP PLN Jawa Timur menegaskan bahwa mengaku tahu persis kurangnya kompetensi Dahlan Iskan jika memimpin BUMN setrum itu.

"Jika orang seperti Dahlan Iskan memimpin PLN, ia akan menganggap listrik sebagai komoditi," katanya.

Dengan memperlakukan listrik sebagai komoditi, tarif dasar listrik akan didorong lepas ke pasar. Akibatnya, menurut Haryoto, masyarakat yang dirugikan.

Sebelumnya, santer terdengar bahwa Dahlan Iskan akan segera menduduki pos baru sebagai Direktur Utama PT PLN.

Namun tidak begitu jelas kenapa pilihan jatuh ke Dahlan Iskan, pemilik pembangkit yang kini tengah menunggu keputusan renegoisasi harga karena dianggap rugi.

Daryoko juga mengatakan, kebijakan mengganti direksi PLN dinilai pula merupakan keputusan yang konyol.

"Persoalan PLN bukan pada siapa yang menduduki kursi direksi tapi karena pemerintah tidak punya komitmen memberdayakan PLN. Soal pembangkit, pemerintah tidak mampu menjamin pasokan gas dan batubara," katanya.

Ia menegaskan, seharusnya pemerintah berani memberlakukan DMO gas dan batubara. Jika tidak, akibatnya beberapa pembangkit tenaga gas menggunakan solar.

"Dibanding gas, konsumsi BBM untuk pembangkit menghabiskan anggaran Rp60 triliun per tahun. Itu uang rakyat dan output daya pembangkit berkurang 10-15 persen," jelas Daryoko.

Seleksi Calon Direktur PLN Selesai Pekan Ini
Jumat, 4 Desember 2009 17:18 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 97 kali

Jakarta (ANTARA News) - Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon direksi PT PLN (Persero) di Kementerian BUMN selesai pekan ini, dan pekan depan akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pekan ini fit and proper test di Kementerian BUMN sudah selesai, pekan depan akan kita serahkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA)," kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jumat.

Presiden adalah Ketua TPA, dengan anggota Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menneg BUMN.

Mustafa menuturkan, saat ini seleksi calon Dirut PLN sedang berlangsung, dengan tiga calon yaitu satu dari eksternal dan dua dari internal.

Calon dari eksternal yaitu Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Group.

"Nama Dahlan Iskan sudah bisa diungkapkan karena pemberitaan kepada beliau sangat tinggi. Sedangkan yang dua lagi dari internal, kita tidak sebutkan," kata Mustafa.

Ia berpendapat, setelah melakukan wawancara sebanyak dua kali diperoleh gambaran bahwa ketiga calon tersebut memiliki kualitas.

Meski begitu Mustafa menyatakan, belum bisa menyebutkan nama-nama direksi yang akan diganti.

"Kita harus mengikuti prosedur dalam melakukan seleksi, baru kalau sudah jelas akan diumumkan," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim antar departemen untuk mengevaluasi PLN secara menyeluruh mulai dari struktur organisasi manajemen, teknis operasional, hingga skema pembiayaan.

"Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatasi masalah krisis listrik, termasuk merombak struktur organisasi," katanya.

Ia juga menambahkan, juga sedang dipertimbangkan dalam struktur organisasi PLN masih memerlukan seorang wakil dirut atau tidak.

"Belum diputuskan, akan tetapi kita akan pertimbangkan "plus minus"nya, katanya.

Selain PLN, Mustafa juga memastikan uji seleksi terhadap calon direksi yang kosong di Pertamina dapat selesai.

Saat ini posisi lowong di Pertamina yaitu direktur hulu, yang ditinggal Waluyo saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Posisi direktur hulu masih dirangkap oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Mustafa juga menginformasikan bahwa sedang didiskusikan perubahan susunan komisaris PLN dan Pertamina.

Dari Pertamina, ada usulan perampingan jumlah komisaris dan penambahan direksi.

"Perombakan struktur direksi dan komisaris di PLN dan Pertamina, diharapkan tetap selesai sebelum akhir tahun," tegasnya.

BP Migas Tandatangani Kontrak 366 Juta Dolar
Jumat, 4 Desember 2009 14:03 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 119 kali

Kepala BP Migas R. Priyono. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), dalam siaran persnya, Jumat, menyatakan telah menandatangani perjanjian jual dan beli gas (PJBG) senilai 366 juta dolar AS dengan mitra-mitra bisnisnya, diantaranya dengan ExxonMobil, AS.

Penandatanganan yang dilakukan di Bandung hari ini dan disaksikan Kepala BP Migas R Priyono meliputi tiga kontrak atau PJBG.

Kontrak pertama adalah antara BP Migas dengan Medco E&P Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dimana gas diambil dari Blok South and Central Sumatra (SCS) yang dioperasikan Medco E&P, sebesar 20 BBTU per hari.

Gas akan dialiran selama dua tahun mulai efektif Desember 2009 untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Jawa Bagian Barat.

Kontrak atau PJBG kedua adalah dengan PT Medco Lematang dan PT PGN (Persero) Tbk, dimana gas diambil dari Lapangan Singa, Blok Lematang yang dioperasikan Medco E&P, dengan volume 48,6 BBTU per hari.

Kontrak berlangsung tiga tahun, dimulai kuartal pertama 2010, dan akan digunakan untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Jawa bagian Barat.

Terakhir, PJBG ketiga dilakukan bersama ExxonMobil Oil Indonesia dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Dalam kontrak ini, gas diambil dari Lapangan Arun yang dioperasikan ExxonMobil sebesar satu kargo LNG atau setara 3.300 MMSCF dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasi PT PIM untuk Desember 2009 dan Februari 2010.

Priyono mengklaim, ketiga PJBG akan membantu pemenuhan kebutuhan gas pembangkit listrik dan industri pupuk.

Ia mengatakan PJBG antara ExxonMobil dengan PIM adalah rangkaian terakhir dari total enam kargo LNG.

"Untuk selanjutnya, kami berharap koordinasi dan kerjasama yang baik, dan juga dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan untuk segera merealisasi PJBG-PJBG ini," kata Priyono.

Indonesia Gaet Sasol Kembangkan Bahan Bakar Sintetis
Jum'at, 04 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan meneken nota kesepakatan dengan Ernst Oberholster, Managing Director Sasol Synfuels International, perusahaan penghasil bahan bakar sintetis, di London, Inggris, Kamis (3/12) waktu setempat, untuk menjajaki pengembangan fasilitas cool-to-liquid di Indonesia.

Nota kesepahaman ini melanjutkan kerja sama selatan-selatan serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan di bidang pengembangan energi yang dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negeri Nelson Mandela itu empat tahun silam.

Pemerintah optimistis teknologi Sasol memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Teknologi tersebut dapat mendayagunakan cadangan batu bara Indonesia yang besar dan mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor bahan bakar," kata Gita dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo.

Teknologi yang dikembangkan Sasol rencananya akan dipakai untuk memproduksi sedikitnya 800 ribu barel bahan bakar guna memenuhi kebutuhan transportasi di Indonesia. Nilai proyek tersebut diperkirakan sedikitnya US$ 10 miliar atau Rp 95 triliun.

Indonesia saat ini merupakan pengimpor bahan bakar minyak lantaran melonjaknya konsumsi dalam negeri dan penurunan produksi. Teknologi cool-to-liquid menjadi salah satu pilihan karena menggunakan batu bara jenis lignite berkadar kalori rendah dan sulit diekspor karena harganya yang murah di pasar internasional. Indonesia memiliki sekitar 60 miliar ton cadangan batu bara, 85 persen di antaranya jenis lignite.

Sasol adalah produsen bahan bakar sintetis batu bara yang beroperasi dalam skala besar dengan kapasitas setara 160 ribu barel minyak mentah per hari. Keberhasilan Sasol dalam mengembangkan teknologi coal-to-liquid telah dimanfaatkan di Afrika Selatan dan Qatar.

Aturan Percepatan Produksi Minyak Selesai Bulan Ini
Jum'at, 04 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral soal peningkatan produksi minyak pada 21 Desember. Setelah peraturan disahkan, tahun depan pemerintah bersama kontraktor minyak mulai mengidentifikasi lapangan minyak yang berpotensi, dan setahun kemudian meningkatkan produksinya.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo di Jakarta, Jumat (4/2). Ia mengatakan pemerintah ingin kontraktor minyak mulai memproduksi lagi lapangan-lapangan tidak berproduksi namun masih berpotensi.

Untuk itu, kontraktor harus menginventarisasi kembali lapangan-lapangan minyaknya yang masih berpotensi. "Kalau yang masih berproduksi tidak kami ganggu," ujarnya. "Tapi kalau tidak berproduksi, kontraktor harus menyampaikan apa rencana mereka selanjutnya."

Menurut Evita, jika kontraktor tidak punya rencana untuk mengembangkan kembali lapangan yang tidak berproduksi namun berpotensi, maka dapat menyerahkan lapangan itu ke kontraktor lain. Sanksi untuk kontraktor yang tidak meningkatkan produksi, menurut Evita, masih dibicarakan dengan kontraktor. "Kami akan bicara lagi dengan mereka pekan depan," katanya.

Dua Konsumen Domestik Dapat Kontrak Gas Baru
Jum'at, 04 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta -Dua kontraktor minyak dan gas bumi menandatangani kontrak gas dengan dua konsumen dalam negeri.

Kedua kontraktor itu, Medco E&P dan ExxonMobil, ditunjuk oleh Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk membantu pemenuhan kebutuhan gas pembangkit listrik dan industri pupuk.

Penandatanganan dilakukan pagi tadi (4/12) di Bandung dan disaksikan oleh Kepala Badan Pelaksana Kegiata Hulu Minyak dan Gas Bumi R Priyono.

"Nilai seluruh kontrak sebesar US$ 366 juta," ujarnya dalam siaran persnya.

Kontrak pertama adalah antara Medco E&P dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk pasokan gas sebesar 20 BBTUD (miliar British Termal Unit per hari). Gas diambil dari Blok South and Central Sumatera dan akan dialirkan selama 2 tahun.

"Aliran gas akan mulai efektif pada Desember 2009," katanya. "Dan dipakai untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Jawa Bagian Barat."

Kontrak kedua, antara Medco Lematang dengan PT Perusahaan Gas Negara yang juga ditujukan untuk pembangkit listrik Jawa Bagian Barat. Medco akan mengalokasikan gas dari Lapangan Singa, Blok Lematang untuk kontrak tiga tahun ini, dengan volume 48,6 BBTUD.

"Gas mulai dialirkan pada kuartal pertama 2010," ujar Priyono.

Kontrak terakhir adalah antara ExxonMobil dan PT Pupuk Iskandar Muda. ExxonMobil akan mengambil gas dari Lapangan Arun sebesar satu kargo gas alam cair (liquefied natural gas) atau 3.300 MMSCF (juta standar kaki kubik).

"Gas itu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pupuk Iskandar Muda selama dua bulan, yaitu Desember 2009 dan Februari 2010," katanya.

Priyono mengatakan kerja sama antara ExxonMobil dan Pupuk Iskandar Muda ini merupakan rangkaian terakhir dari total penjualan setara enam kargo gas alam cair selama 2009 sampai Februari 2010.

Investasi Energi Terbarukan akan Diberikan Kemudahan
Jumat, 04 Desember 2009

http://www.wartaekonomi.co.id/images/stories/Dawin(1).jpeg

warta Ekonomi - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) akan mengusahakan pemberian kemudahan-kemudahan investasi sektor energi terbarukan seperti tax holiday dan keringanan-keringanan pajak lain. Hal ini akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan yang diharapkan selesai pada 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, menyatakan sejumlah kemudahan akan diberikan pemerintah bagi pengembangan investasi sektor energi terbarukan di Indonesia. Hal itu sedang dirumuskan pemerintah.

Beberapa contoh kemudahan yang akan diberikan pemerntah kepada investor energi terbarukan seperti tax holiday dan keringanan-keringanan pajak lain.

Kemudahan-kemudahan investasi sektor energi terbarukan, ujar Darwin, sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Pembahasan ini diharapkan selama 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Salahsatu kendala yang dihadapi DESDM dalam pembicaraan tersebut adalah pemberian kemudahan akan meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan energi terbarukan.

Sebelumnya, pemberian kemudahan-kemudahan investasi sektor energi terbarukan hanya dapat mencapai pemanfaatan 70%-80%. Namun, Darwin berharap pemberian kemudahan-kemudahan dapat mendorong diversifikasi energi secara optimal.

http://img80.imageshack.us/img80/5330/70894138.jpg (http://img80.imageshack.us/i/70894138.jpg/)
http://img297.imageshack.us/img297/6757/94708127.jpg (http://img297.imageshack.us/i/94708127.jpg/)
http://img80.imageshack.us/img80/7842/75081396.jpg (http://img80.imageshack.us/i/75081396.jpg/)

http://img297.imageshack.us/img297/3130/70127339.jpg (http://img297.imageshack.us/i/70127339.jpg/)
http://img297.imageshack.us/img297/6970/42851925.jpg (http://img297.imageshack.us/i/42851925.jpg/)
http://img98.imageshack.us/img98/4253/53435176.jpg (http://img98.imageshack.us/i/53435176.jpg/)
http://img297.imageshack.us/img297/6320/21219257.jpg (http://img297.imageshack.us/i/21219257.jpg/)
http://img229.imageshack.us/img229/9776/69109401.jpg (http://img229.imageshack.us/i/69109401.jpg/)

Court orders PGN to pay $17m to partners
The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 12/08/2009 10:05 AM | Business

The International Court of Arbitration (ICC) in Singapore has ordered Indonesia’s state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) to pay US$17.29 million to its partner companies following a fee dispute in a gas pipeline construction project.

The ICC ruled in favor of a group of contractors comprising PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor and PT Winatek Widita, saying that PGN had paid them $17.29 million short of what it was supposed to, according to a statement filed at the Jakarta Stock Exchange.

The court also ordered PGN to cover the arbitration costs estimated at $215,000 and the contractors’ expenditure on their legal service fees which are estimated to have cost them a total of $428,009.

The contractors group, called “the CRW Joint Operation”, worked on PGN’s $486 million project to construct a gas pipeline from Grissik to Pagardewa in South Sumatra, stretching a total of 195 kilometers, with the pipeline having been finished in late 2007. Wahid Sutopo, PGN corporate secretary, said that the state company had made different project fee calculations from the ones calculated by the CRW group.

According to CRW, PGN failed to pay fees based on 13 variation orders on the project.

“We, however, maintain our position that we have properly paid the project fees. Our legal advisers are now studying the ICC’s ruling before we go for further legal efforts against it,” Wahid said in a phone interview on Monday.

He further denied that the judgement ruled by the court and the payments stipulated by it would constitute a big hit on the company.

“Our current liquidity is healthy. As of September, we recorded Rp 13.5 trillion [$1.43 billion] in revenue while our equity stayed at Rp 10 trillion,” Wahid said.

The Grissik-Pagardewa link, currently in operation, is part of PGN’s pipeline network connecting gas fields in Sumatra to consumers on the heavily populated island of Java.

The pipeline, with a capacity of 400 million standard cubic feet per day (MMSCFD), connects the Grissik gas field operated by ConocoPhillips and the Pagardewa field operated by state oil and gas firm PT Pertamina.

Gas from both fields is then piped underwater to reach Cilegon, Banten before being distributed to industrial and household consumers in Greater Jakarta.

The gas from Sumatra was also channeled to power plants in Cilegon, Banten and Bekasi, West Java, Sutopo said.

In total, PGN operates more than 2,100 kilometers of gas pipelines and several distribution outlets with a capacity of 1,005 MMSCFD of gas. It has allocated $250 million for capital expenditure this year to build pipelines in West Java as well as for carryover payments for the South Sumatra-West Java pipeline and associated maintenance work

Following the news, PGN’s shares dropped 3.7 percent to close Monday at Rp 3,950. (bbs)

Shell Bangun SPBU di Bandung Tahun Depan
Selasa, 08 Desember 2009 14:03 WIB

JAKARTA--MI: Tahun depan, PT Shell Indonesia berencana membangun SPBU baru di Bandung.

Ekspansi itu merupakan bagian dari tekad Shell untuk tetap mengajukan minatnya menjadi pendamping PT Pertamina (Persero) menjadi distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ini dikemukakan VP Country Manager Walih Saleh di Jakarta, Selasa (8/12).

Untuk itu, ujarnya, Shell sedang terus melakukan kajian, termasuk masalah pembebasan lahan. Shell tidak akan mundur dari distributor BBM bersubsidi.

Apalagi, Shell telah meminta kepada BPH Migas untuk diberikan perpanjangan waktu. Ini agar Shell bisa mempersiapkan diri menjadi distributor BBM bersubsidi pada 2010.

Menurut dia, hingga kini, PT Shell Indonesia tercatat telah memiliki sekitar 40 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Medan, dan Surabaya. (*/OL-04)

Terminal Penyimpanan Akan Dibangun
RABU, 9 DESEMBER 2009

http://www.kompas.com/data/photo/2008/03/06/190259p.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong percepatan pembangunan terminal penyimpanan dan regasifikasi gas alam cair atau LNG. Hal ini bertujuan mengatasi defisit gas di Indonesia, khususnya untuk pembangkit listrik.

Menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J Purwono, Selasa (8/12) di Jakarta, para menteri terkait meminta agar pembangunan terminal itu dipercepat guna memasok kekurangan gas.

Jika proyek pembangunan terminal penyimpanan dan regasifikasi LNG selesai, keperluan gas untuk PT Perusahaan Listrik Negara akan dipasok melalui terminal itu.

Pasokan gas itu bisa berasal dari sejumlah blok gas, seperti Tangguh, atau impor. ”Terminal itu akan dibangun di Teluk Jakarta dan di Medan,” ujarnya.

PT PLN, Pertamina, dan Perusahaan Gas Negara (PGN), di bawah koordinasi Menteri Negara BUMN membentuk konsorsium. Saat ini tiga BUMN yang tergabung dalam konsorsium itu sedang membahas struktur konsorsium dan sumber pendanaan.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Korporat PT PGN M Wahid Sutopo mengatakan, pembangunan terminal penyimpanan LNG di Medan, Sumatera Utara, akan dilakukan PGN tahun 2010. Pihaknya sedang menjajaki kepastian pasokan gas.

Sementara itu, pembangunan konstruksi terminal penyimpanan dan regasifikasi terapung gas alam cair di Teluk Jakarta tahun depan dan diperkirakan selesai tahun 2012.

Berdasarkan kontrak, gas untuk terminal ini akan dipasok Total Indonesie dengan volume 11,75 juta ton untuk jangka waktu 10 tahun. Proyek itu terdiri dari pembangunan fasilitas untuk tempat bersandar dan pipa bawah laut yang menghubungkan ke fasilitas penerima di darat.

Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, kebutuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik meningkat.

PLN siap membeli gas yang diolah dari gas alam cair melalui terminal terapung. Gas tersebut akan digunakan PLN untuk pembangkit besar.

Wilayah Kerja Panas Bumi Akan Disurvei Pendahuluan
Selasa, 08 Desember 2009

http://www.wartaekonomi.co.id/images/stories/panasbumi(2).jpeg

Warta Ekonomi - Survei pendahuluan potensi wilayah kerja panas bumi akan dilakukan di 13 kota pada 2010 dengan biaya survei satu wilayah kerja panas bumi sekitar Rp1,5 miliar-Rp2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU No. 22 tahun 2003 tentang Panas Bumi menyebutkan hal ini dikerjakan pemerintah yang juga dapat dikerjakan swasta atas perintah pemerintah.

Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) R. Sukyar, menyatakan survei pendahuluan potensi wilayah kerja panas bumi akan dilakukan di 13 lokasi pada 2010. Ke-13 lokasi yang dimaksud adalah Gunung Kapur (Jambi), Arjuno Welirang (Jawa Timur), Laenia (Sulawesi Tenggara), Bora (Sulawesi Tengah), Lili (Sulawesi Barat), Toheru (Maluku), Kapahiang (Bengkulu), Limbong (Sulawesi Selatan), Krakal (Jawa Tengah), Lawu (Jawa Timur), Taliabu (Maluku Utara), Kandangan (Kalimantan Selatan), dan Pasaman Barat (Sumatera Barat).

Biaya survei 3D satu wilayah kerja panas bumi sekitar Rp1,5 miliar-Rp2 miliar. Hal ini ditentukan letak lokasi tersebut. Dana ini akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Survei pendahuluan potensi wilayah kerja panas bumi, ujar Sukyar, akan dilakukan pemerintah. Hal ini berdasarkan UU Panas Bumi No. 22 tahun 2003.

Walaupun demikian hal ini dapat dikerjakan pihak lain berdasarkan perintah pemerintah. Dengan begitu swasta dapat melakukan survei pendahuluan potensi wilayah kerja panas bumi.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM J. Purwono, mengemukakan risiko dapat diminimalisasi dengan survei pendahuluan potensi wilayah kerja panas bumi. Langkah itu juga dapat memudahkan peserta lelang wilayah kerja panas bumi untuk penawaran.

SENIN, 21 DESEMBER 2009
Soppeng Kembangkan Energi Bio Gas

WATANSOPPENG – Kabupaten Soppeng melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat sejak 2008 lalu telah mengembangkan energi bio gas di beberapa kecamatan di daerah tersebut.

Upaya tersebut disambut positif Bupati Soppeng Andi Soetomo. “Hal ini sangat bagus baik dari segi kesehatan lebih lebih dari segi ekonomi dan perlu terus dikembangkan,” ungkapnya saat melakukan peninjauan di salah satu unit bio gas di Takkalala Kecamatan Marioriwawo pekan lalu.

Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), instalasi bio gas yang dibangun di wilayah tersebut menelan anggaran sekitar Rp13 juta pada tahun anggaran 2009. Bahkan, orang nomor satu di Bumi Latemmamala ini menyaksikan langsung prosesi bio gas hingga disuplai dan menyalakan sebuah kompor gas.

Menurut dia,hal ini sangat positif baik dari kesehatan lingkungan maupun dari segi ekonomi karena ibu rumahtangga atau masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji.“Jadi pengembangan bio gas sangat tepat ketika pemerintah memprogramkan konversi minyak tanah ke gas elpiji,” tegas dia.

Kadis Peternakan dan Perikanan Soppeng Sugirman Djaropi menjelaskan,dari segi kesehatan lingkungan sangat aman karena kotoran sapi sudah tidak berbau karena kuman penyakit sudah terbunuh dan tidak panas lagi. Sementara dari segi ekonomi dengan tabung fermentasi 10 meter kubik bisa menyuplai tiga rumahtangga.

Sugirman menjelaskan, hitungannya pada tiap rumah tangga misalnya membutuhkan dua tabung gas elpiji 2kg maka,dalam sebulan menghemat enam tabung gas masing masing senilai Rp90.000 atau Rp540.000 per bulan. “Kalau dikali 12 bulan atau satu tahun maka dapat menghemat Rp6.480.000,” jelas Sugirman.

Dia menambahkan, hal tersebut baru dari segi gas, belum dari ampas kotoran yang sangat bagus untuk pupuk organik senilai Rp1.000 per kg. Untuk tangki pencerna katanya, 10 m3 dibutuhkan 5 ekor sapi yang normalnya menghasilkan kotoran 5-8 kg per-ekor perhari. “Cuma bagaimana agar sapinya dapat menghasilkan kotoran terus,”tuturnya.

Lebih efisien dan ekonomis dari segi tekhnis program bio gas juga mendidik petani untuk membiasakan mengandangkan ternak sapi yang berarti lebih mudah dikontrol dan pemberian pakan lebih teratur. Dari segi keamanan juga lebih terjamin dan bio gas sudah terintegrasi dengan pemeliharaan ternak sapi.

Selain di Kecamatan Marioriwawo yang dibangun dengan dana Rp13 juta, enam unit lainnya masing masing satu unit di Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Donri Donri, Lilirilau, dan Kecamatan Liliriaja dua unit. “Untuk TA 2010 mendatang diprogram di Kecamatan Ganra dan Citta sehingga seluruh kecamatan sudah memiliki unit bio gas yang nantinya bisa dikembangkan masyarakat,” ungkap Kadis peternakan ini.

Bahkan pihaknya memogramkan pada 2010 mendatang.Apabila memungkinkan pengadaan tabung pencerna yang lebih besar, yakni selain dapat menghasilkan gas juga energi listrik di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik.

Sabtu, 02-01-10
Energi Sumbang Negara Rp 235 T

Fajar Online, JAKARTA -- Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Penerimaan negara dari sektor tersebut sepanjang 2009 mencapai Rp 235 triliun. Penerimaan tertinggi dari sub sektor minyak dan gas (migas).

"Realisasi penerimaan negara dari sektor ESDM sebesar Rp 235 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,2 persen atau melampaui target penerimaan pada APBN-P 2009 sebesar Rp 230 triliun," ujar Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, di kantornya, kemarin.

Sub sektor migas masih mencatatkan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar Rp 182,63 triliun, terdiri atas PPh Migas, PNBP Migas, Selisih harga DMO dengan fee kontraktor pada kegiatan hulu Migas.

Sub sektor pertambangan umum menyumbang sebesar Rp 51,58 triliun yang terdiri atas Pajak Pertambangan Umum dan PNBP Pertambangan Umum. Sementara penerimaan lain-lain sebesar Rp 1,1 triliun.

"Sektor ESDM bukan hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, energi dan bahan baku domestik, namun juga menciptakan lapangan kerja. Ini secara tidak langsung akan memperbaiki Human Development Index (HDI)," kata dia.

Pada 2009 penyerapan tenaga kerja sektor ESDM diperkirakan mencapai 1.774.619 tenaga kerja. Dengan rincian, Perusahaan Listrik dan Energi Terbarukan menyerap 1.376 ribu orang, perusahaan migas 278.996 orang, dan Perusahaan pertambangan umum sebanyak 119.623 orang.

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku terutama untuk industri di dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi," tegasnya.

Ke depan, langkah yang akan dilakukan di antaranya, memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perizinan pengusahaan; menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam mengeksploitasi sektor ESDM; dan meningkatkan produksi energi serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation), terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik. "Tahun ini, target penerimaan negara sektor ESDM adalah sekira Rp 211 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan agenda sektor ESDM, utamanya adalah terjaminnya pasokan energi, meningkatnya nilai tambah industri mineral dan terjaganya penerimaan negara dari sektor energi dan mineral.

Darwin juga mengajak sektor ini untuk tidak melupakan kelestarian lingkungan. "Sambil tetap berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Selasa, 12/01/2010
Pembangunan LNG Terminal di Sumut dan Jabar Rampung Akhir 2011

http://www.detikfinance.com/images/content/2010/01/12/4/Minyak2-reuters-dalam.jpg

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembangunan LNG Receiver Terminal (LNGRT) di Sumatera Utara dan Jawa Barat bisa rampung di triwulan
V-2011.

Menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol, dengan rampungnya LNGRT itu maka kebutuhan gas bagi PT PLN (Persero) sebagian bakal bisa terpenuhi dalam kegiatan operasionalnya.

"Tentu ini bisa dimanfatkan dengan baik oleh PLN untuk pembangkitnya," katanya usai paparan refleksi 2009 dan proyeksi 2010 BUMN di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Sahala menambahkan, LNGRT di Jawa Barat bakal dibangun oleh perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Sumber pasokan gas untuk saluran gas ini rencananya akan diimpor dari Qatar.

Sementara untuk LNGRT di Sumatera Utara tersebut rencananya akan dibangun oleh PGN dengan sumber gas berasal dari LNG Tangguh, Papua.

Dalam rencana awal pemerintah bakal pembangunan LNGRT sebanyak tiga unit. Satu LNGRT akan dibangun di sekitar wilayah Jawa Timur. Sahala mengatakan, seluruh
pasokan gas dari LNGRT sebagian besar akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan PLN.

Sementara sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan industri lainnya di dalam negeri. "PLN mendapat prioritas supaya bisa lebih sehat," ujarnya.

Mobil Pengisian Elpiji Keliling Dioperasikan Februari
Selasa, 12 Januari 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan program mobil pengisian ulang elpiji keliling di tiga lokasi di Indonesia pada Februari mendatang. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengatasi terbatasnya akses distribusi elpiji di sejumlah daerah terpencil.

"Pada tahap pertama, program ini akan diuji coba di tiga lokasi dulu," kata Deputi Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya, seusai meninjau Pameran Inisiasi Produk, Sistem dan Infrastruktur serta Moda Transportasi Baru Pertamina, Selasa (12/1/2010) di Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, di Jakarta.

Untuk mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji, khususnya untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan elpiji di daerah-daerah pedalaman dan daerah pinggiran kota, Pertamina berencana mengadakan fasilitas pengisian elpiji yang bersifat dinamis. Fasilitas ini disebut mobile filling station services atau FSS.

Mobil pengisian elpiji itu diadakan untuk mendekatkan sumber-sumber pengisian elpiji dengan ukuran lebih bervariasi sesuai kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap elpiji. Hal ini juga untuk mengurangi kehilangan peluang karena ketidaksesuaian kebutuhan konsumen dengan produk yang didistribusikan serta memberi variasi layanan pada konsumen sesuai kebutuhan konsumen dan ketersediaan layanan.

Hal ini menindaklanjuti usulan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X agar ada fasilitas pengisian elpiji keliling yang bisa melayani permintaan elpiji dalam kemasan kecil sesuai daya beli masyarakat. Sebelum ada konversi minyak tanah ke elpiji, masyarakat di pedesaan di provinsi itu biasa membeli minyak tanah senilai Rp 1.000 sampai Rp 2.000.

Melalui konversi minyak tanah ke elpiji, masyarakat tidak bisa lagi membeli bahan bakar itu dengan harga eceran atau sama dengan minyak tanah karena harus membeli elpiji langsung senilai Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per tabung. Dengan mobil itu, petugas bisa melayani pengisian 1 kg, 2 kg, dan 3 kg. Konsumen bisa juga membeli minimal Rp 4.000.

Pemerintah Bangun Tiga Terminal Gas Alam
Selasa, 12 Januari 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana membangun tiga terminal penerima gas alam cair di tiga provinsi. Terminal dibangun untuk memenuhi kebutuhan gas di masing-masing daerah. "Saat ini yang di-pipeline adalah di Sumatera Utara dan Jawa Barat," ujar Sahala Lumbangaol, Deputi Kementerian Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Komunikasi di Jakarta, Selasa (12/1).

Terminal di Jawa Barat direncanakan mendapat pasokan dari Qatar, dengan pelaksana PT Perusahaan Gas Negara. Sedangkan terminal di Sumatera Utara dipasok Tangguh dengan pelaksana PGN dan Pertamina. "Targetnya mulai beroperasi pada kuartal keempat 2011," ujar dia.

Terminal ketiga rencananya dibangun di Jawa Timur, namun belum ditentukan waktunya. "Kami berharap masalah-masalah mengenai gas dapat diatasi sehingga terjadi efisiensi," ujarnya.

Dalam jangka panjang Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar berharap pasokan gas dapat berasal dari produksi dalam negeri. Caranya dengan mengalihkan kontrak baru untuk kebutuhan dalam negeri. "Sesudah cukup BBM bisa dialihkan ke gas, geotermal atau PLTA," kata Mustafa.

PLTU Paiton

http://desabhinor.files.wordpress.com

http://desabhinor.files.wordpress.com/2009/06/pltu-paiton1.jpg

Pemerintah Putuskan Bangun 4 Terminal LNG
Pembangunan receiving terminal semua akan dibayai Pertamina dan PGN.
SENIN, 18 JANUARI 2010

http://media.vivanews.com/thumbs2/2008/09/23/54604_receiving_terminal_lng_300_225.jpg

VIVAnews - Pemerintah akhirnya menetapkan pembangunan floating storage receiving terminal LNG untuk kebutuhan Jawa dan Sumatera Utara. Receiving terminal rencananya akan dibangun di empat titik, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan dua titik di Sumatera.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam konfrensi pers usai rapat terbatas bidang energi dengan Wakil Presiden Boediono, di Istana Wapres, Jakarta, Senin 18 Januari 2010. Hadir dalam rapat itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Energi Darwin Zahedi Saleh, dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan.

"(Ini) telah diputuskan dalam rapat terbatas di kantor Wapres," kata Hatta.

Dia mengatakan, dengan adanya receiving terminal ini, maka LNG dari Kilang Tangguh, Blok Mahakam, dan beberapa kilang lain akan masuk, sehingga bisa memperkuat kebutuhan gas di Jawa, terutama untuk memenuhi kebutuhan PLN.

Menurut dia, PLN bisa menghemat pengeluaran dari yang sebelumya pembangkitan menggunakan bahan bakar minyak, diganti dengan gas. "Untuk Pembangkit Tambaklorok (Semarang) saja, sudah bisa menghemat sekitar Rp 3 triliun per tahun," ujar Hatta. Belum lagi, perusahaan lain yang bisa dipasok dari receiving terminal ini.

Hatta mengatakan, pembangunan ini sepenuhnya kerja sama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan PT Pertamina. Sedangkan PLN bertindak sebagai pembeli gas. "Floating storage itu bisa sekitar ekuivalen 500 mmsfcd atau kira-kira sekitar 4 juta ton LNG. Itu total," katanya.

Hatta melanjutkan, pembangunan receiving terminal semua akan dibayai Pertamina dan PGN. Teknologi yang digunakan tadi itu floating storage, merupakan modifikasi gasifikasi yang paling efisien, paling cepat, dan paling murah. "Dengan demikian kita harapkan pada September 2011 sudah bisa beroperasi," katanya.

Jabar Ajukan Tiga Wilayah Konsesi Geotermal
Senin, 18 Januari 2010

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/09/28/1828296p.JPG

BANDUNG, KOMPAS.com - Pada tahun 2010, Provinsi Jawa Barat mengajukan tiga wilayah konsesi pertambangan (WKP) panas bumi atau geotermal kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tiga wilayah itu ialah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Papandayan.

"Kami mengharapkan izin WKP dari menteri itu bisa diberikan pada tahun ini juga, sehingga kami langsung melanjutkannya dengan tender pengelolaan," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Senin (18/1/2010) di Bandung, seusai menyerahkan secara resmi izin usaha penambangan (IUP) kepada dua perusahaan konsorsium yang memenangi tender penambangan geotermal di Gunung Tangkubanparahu dan Gunung Tampomas.

Heryawan mengatakan, pengajuan WKP itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi geotermal di Jabar. Menurut catatan Dinas ESDM Jabar, provinsi ini masih memiliki potensi panas bumi 2.949 Megawatt (MW) yang tersebar di 36 lokasi. Potensi itu menyumbang sekitar 92,8 persen potensi total panas bumi di Indonesia.

Geotermal juga diutamakan pengembangannya di Jabar karena energi ini dinilai ramah lingkungan. Energi panas bumi pada dasarnya ialah energi berupa uap yang berasal dari air di dalam tanah yang di panaskan oleh magma gunung berapi. "Bila jumlah pohon berkurang, otomatis kapasitas air tanah yang bisa diserap dan dipanaskan pun berkurang. Dampaknya, energi panas bumi tidak bisa lagi dimanfaatkan. Geotermal bergantung pada kelestarian lingkungan, sehingga tidak mungkin terjadi kerusakan lingkungan besar-besaran akibat penambangan ini," ujar Heryawan.

Jika izin WKP untuk tiga wilayah tersebut disetujui oleh Departemen ESDM, maka Jabar akan memiliki total enam daerah konsesi penambangan geotermal.
Sebelumnya, Jabar melakukan tender penambangan geotermal di tiga wilayah, yakni Gunung Tangkubanparahu (110 MW), Gunung Tampomas (50 MW) serta Cisolok-Sukarame (50 MW). Tender penambangan geotermal itu adalah yang pertama di Indonesia. Nilai investasi penambangan di tiga daerah itu diperkirakan lebih dari Rp 3 Triliun.

Di Jabar juga telah beroperasi empat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan kapasitas 770 megawatt elektrik (MWe), yakni Kamojang (140 MWe), Gunung Salak (375 MWe), Darajat (145 MWe), dan Wayang Windu (110 MWe). Operasionalisasi PLTP itu dilakukan oleh Pe rtamina.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah dari Departemen ESDM, Sugiharto Harsoprayitno, mengatakan, sepanjang tahun 2009, pihaknya telah mengeluarkan izin WKP bagi 26 wilayah di Indonesia dengan potensi listrik 2.000 MW. Jabar dinilainya merupakan salah satu daerah yang aktif mengajukan izin WKP geotermal.

Jakarta, Yemen discuss oil and gas
Tuesday, January 26, 2010 13:02 WIB | Economic & Business

SANA`A (ANTARA News/Saba-OANA) - Minister of Oil and Minerals Amir al-Aydarus discussed here on Monday with the Indonesian President`s special envoy Alwi Shihab, aspects of cooperation between the two countries in oil, gas, minerals fields and ways of enhancing them.

In presence of Chairman of the Indonesian Medco for Oil Exploration,Hilmi Panigoro, the two sides reviewed activities of the Indonesian company operating in Blocks 82 and 83 in Hadramout, eastern Yemen.

They also dealt with aspects relating to increasing Indonesian investments in Yemen in oil, gas, minerals areas and the available investment opportunities in this field.

During the meeting, al-Aydarus welcomed the Indonesian investments, saying that they would enjoy all facilities.

Al-Aydarus noted the advantages and facilities provided to investors in the oil, gas, minerals areas, as well as the promising investment opportunities in Yemen in these sectors.(*)

Ingin Kelola Blok Migas, MMGE Lobi Dewan
Tuesday, 26 January 2010

PALEMBANG (SI) – Masyarakat Minyak Gas dan Energi (MMGE) Sumsel melakukan lobi dengan Komisi II DPRD Sumsel untuk mengharapkan agar pengelolaan dua blok migas di Sumsel yang akan segera berakhir kontraknya,dapat dikelola perusahaan daerah.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel Syaifurrahman sempat mempertanyakan eksistensi dan profesionalisme perusahaan tambang lokal dalam mengelola hasil tambang. “Bukan masalah perusahaan lokal atau tidak lokal, tetapi bagaimana perbandingan keuntungan bagi masyarakat Sumsel jika pengelolaan kedua blok migas itu diserahkan kepada perusahaan lokal dan perusahaan lain,” ujar Syaifurrahman, kemarin (26/1).

Dalam kesempatan tersebut, MMGE Sumsel yang di ketuai Ir Ahmad Rizal meyakinkan dewan bahwa akan lebih menguntungkan jika pengelolaan migas di Sumsel dipercayakan kepada perusahaan lokal. “Kalau di kelola perusahaan luar maka rumus bagi hasilnya menjelimet tapi kalau itu dikelola perusahaan lokal,maka keuntungannya bisa disumbangkan ke BUMD, dan investasinya juga kembali ke lokal.

Tak hanya itu, cost rate recovery-nya juga bisa ditentukan,”ujarnya. Menurut Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumsel ini,ada beberapa blok migas di Sumsel yang akan habis masa kontraknya. Misal, blok koridor yang dikelola Elnusa Tri Star dan Blok SSE yang dikelola PT Medco EP. “Blok Koridor akan habis kontraknya pada tahun 2010.Sedangkan Blok SSE, akan habis kontraknya 2013,”jelas Ahmad Rizal.

Artinya, sambung Rizal, ada peluang bagi perusahan daerah di Sumsel untuk mengelola kedua blok migas tersebut. Dalam suratnya bernomor 094/MMGE-Sumsel/ XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan ke DPRD Sumsel yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Rizal dan Sekretaris Amidi, MMGE mengaku saat ini sudah ada BUMD dan perusahaan lokal yang sanggup mengelola kedua blok migas tersebut.

Karena itu, mereka mengusulkan pengelolaan blok koridor yang dikelola PT Elnusa Tristar dan Blok SSE yang dikelola PT Medco tidak diperpanjang kontraknya. Selain itu,mereka juga minta pengelolaan kedua blok migas itu kepada daerah dimana saat ini MMGE sudah memiliki PT Sumsel Sentra Energi yang bersedia mengelola kedua blok migas tersebut. Ketua Komisi II DPRD Sumsel Budiarto Marsul mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan pengelolaan migas kepada perusahaan lokal.

Dia berharap dengan itu maka masyarakat di Sumsel bisa lebih sejahtera. Meski demikian dia berharap dari permodalan maupun sumber daya manusia (SDM) nya, benar benar dipersiapkan. “Jadi wajar, jika pengelolaan migas ini diprioritaskan kepada perusahaan lokal atau perusahaan daerah.

Sehingga masyarakat Sumsel, tidak lagi hanya menjadi penonton atau buruh kasar saja, namun juga bisa menjadi pengusaha migas,” ujarnya. enurut dia,dewan akan mendukung secara politis agar pengelolaan kedua blok migas tersebut diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan daerah. (CR01)

Exxon ready to produce oil 25,000 bpd from Cepu
Thursday, January 28, 2010 03:13 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - Mobil Cepu Ltd. (MCL), the subsidiary of ExxonMobil Oil Indonesia, is ready to produce 25,000 barrels of oil per day from its field in Banyuurip in Cepu Block, East Java, spokesman said.

ExxonMobil Oil Indonesia Vice President for Public Relatios and General Affairs Maman Budiman said in a meeting with House Commission VII here on Wednesday that the production rate was determined upon its buyers.

"We are ready to produce up to 25,000 barrels a day," he said.

He said the production was higher than the government`s target of 20,000 barrels a day.

He said however that BP Migas (downstream oil and gas regulatory agency) had set the target at only 16,000 barrels a day for 2010.

On Wednesday production at Cepu was recorded at 18,000 barrels a day and 13,000 of them were sent to Pertamina daily and the rest to PT Tri Wahana Universal.

If the 20,000 scenario was reached it would sell 14,000 of them to Pertamina and 6,000 to PT Tri Wahana Universal.

The production at Cepu came from five wells consisting of four production and one water injection wells.

The production facility at Banyuurip started operating in August 2009 and had conducted test production of 20,000 barrels in October 2009.

Maman said until now Cepu Block has produced 1.5 million barrels a day.

In February 2010, Exxon plans to drill a well in the Alas Tua Barat field, Kedung Keris and Alas Tua Timur.

He said the company would also start a gas injection facility in February 2010.

In 2010 Exxon will also help PT Tri Wahana Universal build a refinery and a reliable receiving facility and seek other buyers.

Regarding the company`s plan to produce 165,000 barrels a day Maman said the final version of the front end engineering design had been completed and bidding for the engineering, procurement and production was ready to be carried out.

He said the company was currently just conducting the first stage of the engineering, procurement and production auction.

"Normally it will take a year before the winning bidder is determined so that next year construction could be started," he said.

The second stage of the engineering, procurement and production auction to the fifth stage will be done after BP Migas gives an approval.

"If construction will take 33 months by the end of 2013 the project will be finished," he said.(*)

Oil contractors` output expected to reach 965,000 bpd
Tuesday, February 9, 2010 04:30 WIB | Economic & Business

Bojonegoro (ANTARA News) - Indonesia`s national production of oil is expected to reach 965,000 barrels per day in 2010 from 65 production sharing contractors, a BP Migas oficial said.

"We must be optimistic the target will be achieved," Amir Hamzah, the head of the internal division of the Upstream Oil and Gas Regulatory Agency, said.

He said nationally oil production in 2009 was expected to reach 949,200 barels per day from 65 production sharing contractors.

Most of the production came from Indonesia`s western regions from Sumatra to Java including the Sukowati and Cepu oil fields in Bojonegoro, he said.

He said national oil production was hindered by various natural disasters in 2009 making it to reach only 944,000 barrels per day.

"To reach the national target for 2010 repairs will be carried out on various production facilities damaged by disasters," he said.

He said a total of 232 production sharing contractors are registered in the country but only 65 of them are producing. The others are still trying to find potential oil reserves.

"They are scattered across the country and are still looking for oil deposits," he said.

Amir Hamzah said the disasters that occurred in the oil and gas industry had to be dealt with wisely because protenitial reserves in Indonesia are not increasing while the population is growing and therefore the oil industry must be able to live side by side with the community.

As an example he referred to the case in the US and China where oil industries are also found located in busy areas. "Ideally they must be away from residential areas but the fact is that population continues to grow," he said.

"What is clear is working based on standards are difficult in the oil and gas industry," he said.

So, the incident of Hydrogen Sulfid poisoning in the Sukowati and Cepu fields is still considered normal, he said.

He said security standards must always be observed based upon environmental analysis for oil industry management in Bojonegoro. "The environmental analysis must always be renewed because the population in the area keeps growing," he said.(*)

New law may mean 40% fall in oil and gas production
Nani Afrida , The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 02/25/2010 12:23 PM | Business

The Energy and Mineral Resources Ministry fears implementation of a new environmental law may lead to problems that could seriously hit production and investment in oil and gas.

Evita Legowo, director general for oil and gas at the ministry of mines and energy, told reporters on Wednesday that the worst case scenario on the implementation of the new environmental law could result in as much as a 40 percent decrease in national oil production.

"The Environmental Law will threaten national oil production and it could drop by *up to* 40 percent from our target," Evita said.

This year, the government is targeting to produce 965,000 barrels oil per day (bopd) as laid down in the 2010 national budget. Last year Indonesia produced about 960,000 bopd, so the government is hoping for a modest increase.

Oil and gas have historically been the backbone of the Indonesian economy, contributing up to 30 percent of total state revenue. Oil and gas contributed as much as Rp 182.63 trillion in revenue derived from the energy and mining sectors in 2009.

There are several provisions in the law that could directly affect the level of production and investment in the oil and gas industry, Evita said, the most important being the increased complexities because of the involvement of regional governments in the issuing of permits.

Evita argued that such provisions would require central and regional governments to make use of similar definitions on various terms and provisions pertinent to oil and gas production, particularly those that concerned the environment.

The environment law passed by the House of Representatives last year, requires business entities to secure environmental permits prior to launching their operations. These permits are issued by a minister, governor or regent, depending on the area of operation. A failure to secure the required environmental permits would result in the termination of the business license for a given concession or working area.

Previously the State-Owned Enterprises Deputy Minister for Mining and Telecommunication, Sahala Lumbangaol, said that the development of at least 16 oil and gas development areas by Pertamina had been delayed due to the failure to obtain the required environmental permits.

Evita also raised the definition of the concept of clean energy referred to in so many provisions in the law.

"One of articles mentions about cleanness, the problem being that oil production industries may result in some dirty *or polluting* consequences," she said.

Ambiguities in the environment law, she said, made it difficult for companies to fulfill environmental standards and guidelines set by the new legislation.

"Those regulations have to be fulfilled by all oil and gas production sharing contract holders (KKKS) by April. I would have to express my apologies if oil production targets might then not be achieved," Evita said.

She continued that state oil and gas producer PT Pertamina and PT Chevron Pacific Indonesia would be the two companies most effected by the new Environmental Law.

The probable negative impact of the law on the industry was confirmed by Bagus Sudaryanto, operations director of PT Pertamina EP, saying complications created by the law could lead to the company failing to reach its production target of 128,000 bpod.

"We are still calculating a more precise estimate of the *possible* decline in production," Bagus said.

JBIC to lend US$ 1,215M for Paiton project expansion (http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=3&sid=&nid=3&rid=263288)

JAKARTA, March 9 (PNA/Antara) -- The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and PT Paiton Energy (PE) here Monday signed a project financing loan agreement worth the equivalent of US$ 1,215 million to fund the Paiton thermal power plant expansion project.

JBIC President & CEO Hiroshi Watanabe signed the agreement with a representative of PT Paiton Energy (PE), an Indonesian company in which Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) and the Tokyo Electric Power Company, Inc. (TEPCO) have equity stakes.

The loan would be provided in cofinancing with the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd., Tokyo Branch of BNP Paribas Bank, Tokyo Branch of Credit Agricole Corporate and Investment Bank, the Tokyo Branch of ING Bank N.V., and Tokyo Branch of Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Ltd. JBIC would provide a political risk guarantee for the cofinanced portion.

In the project, PE would construct an additional 815 MW power plant to expand the capacity of the currently operating 1,230 MW Paiton power station in Paiton, East Java, which is also funded by JBIC.

The electricity generated by the plant would be sold to PT PLN, the state-owned electricity company, for 30 years.

According to the government`s long-term power sector plan, Indonesia`s power demand is projected to grow at an annual average of approximately 9.0 percent through 2027. Infrastructure development in the power sector is thus an urgent issue on the national agenda.

In the project, Mitsui and TEPCO would undertake to develop Indonesia`s large power sector infrastructure as an all-Japan package that covers the overall project, including development, operation and management.

As Japanese firms are conducting business operations in a broad range of sectors, including natural resources, infrastructure and manufacturing in Indonesia, JBIC has provided financial support for them.

Through this process, JBIC has built up a firm relationship of trust with the Indonesian government.

In the power sector, JBIC signed the Umbrella Note of Mutual Understanding for promoting Independent Power Producer (IPP) projects with the Ministry of Finance of Indonesia in September 2006.

Further, in February 2010, JBIC and the Indonesian government agreed on holding consultation meetings on a regular basis that focus on IPP and geothermal power generation, areas where Japanese firms will have significant business opportunities, as part of the effort to further strengthen bilateral dialogue.

This project was made possible through policy dialogue between JBIC and Indonesian government.

Since power generating facilities in this project adopt new technologies that produce fewer CO2 emissions than the conventional ones, JBIC`s support for this project is provided under the JBIC Facility for Asia Cooperation and Environment (FACE), launched in April 2008, as well as the Leading Investment to Future Environment Initiative (LIFE Initiative), announced by the Japanese government in March 2009.

With the prospect of high trend growth, Indonesia and other Asian countries are projecting increasing demand for infrastructure development. This has provided Japanese firms with major business opportunities.

Under these circumstances, JBIC is committed to supporting Japanese firms for expanding overseas infrastructure development business and for maintaining and improving their international competitiveness through continued dialogue with the Indonesian government, project structuring by drawing on its variety of financial tools and its risk-assuming functions in individual projects.

In March 1995, JBIC extended a cofinancing loan in the aggregate amount of 900 million US dollars to PE to finance the procurement of power generating equipment for the Paiton thermal power project. (PNA/Antara)

Grup Kalla jajaki pembangunan PLTA
Kamis, 11/03/2010

MAKASSAR (Bisnis.com): Perusahaan Grup Kalla yang dipimpin mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjajaki pembangunan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) di Kabupaten Jeneponto, Sulsel.

"Rencana perusahaan itu membangun energi listrik yang bersumber dari angin akan diawali studi kelayakan, karena itu kami akan melakukan survei dan mendata tenaga angin yang ada di sana," kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Himran di Makassar, hari ini.

Menurut dia, Kabupaten Jeneponto di bagian selatan Kota Makassar, sebagian wilayahnya berupa padang tandus dan berada di wilayah pesisir. Kondisi tersebut merupakan potensi menimbulkan tenaga angin yang cukup besar.

Selain memanfaatkan tenaga ahli dari akademisi, lanjutnya, rencana pembangunan PLTA itu juga harus ditunjang dengan pantauan kondisi angin dalam setahun terakhir dan potensi angin pada waktu yang akan datang melalui bantuan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) IV Makassar.

"Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui agar kinerja PLTA tersebut ke depan lancar, dan bisa diprediksi potensi daya listrik yang dihasilkan," ujarnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Ahmad Siang sebelumnya mengatakan, wilayah Sulselbar selama ini masih defisit daya listrik sebesar 89 Mega Watt (MW).

"Karena itu, dengan adanya pembangkit tenaga listrik baru sangat diharapkan untuk membantu defisit daya listrik itu," katanya.

Akibat defisit daya listrik, dalam beberapa bulan terakhir di Kota Makassar dan sekitarnya masih terjadi pemadaman bergilir. Apalagi bantuan daya listrik yang diharapkan dari PLTG Sengkang masih terkendala, karena sedang dalam tahap perbaikan mesin.

Ahmad mengatakan, setelah suplai tenaga listrik dari PT Energy Sengkang normal kembali, pihaknya menjamin tidak ada pemadaman listrik lagi mulai akhir April 2010.

RI bidik investasi panas bumi US$12 miliar
Kamis, 11/03/2010

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah menargetkan komitmen investasi baru dari pemanfaatan energi panas bumi sekitar US$12 miliar dengan kapasitas 3.977 megawatt (MW), yang menjadi bagian dari megaproyek pembangkit 10.000 MW tahap II bisa terkumpul pada tahun ini.

Hal itu sejalan dengan penyelenggaraan World Geothermal Congress (WGC) ke-4 di Bali International Convention Centre, Bali pada 25-30 April 2010.

Direktur Jenderal Mineral, Batu bara, dan Panas bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan mengungkapkan penyelenggaraan diharapkan juga mendukung komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan.

"Acara tersebut [WGC] sekaligus mempercepat proyek panas bumi yang sedang dikembangkan dengan pihak swasta. Rencananya juga ada penandatanganan sejumlah proyek panas bumi di hadapan Presiden RI. Makanya kami menargetkan bisa menggaet investasi sekitar US$12 miliar atau sekitar US$3 juta per megawatt,” ujarnya hari ini.

Menurut dia, penyelenggaran kongres tersebut sangat strategis bagi Indonesia yang mempunyai 40% dari potensi geothermal dunia.

Diharapkan dengan terlaksananya kongres, lanjutnya, potensi panas bumi Indonesia yang cukup besar tersebut lebih bergaung di tingkat dunia.

"Tentunya dengan adanya keberpihakan dari pemerintah sehingga membuat investor tertarik berinvestasi dalam pengembangan panas bumi. Kami yakin pengembangan panas bumi ini bisa lebih bagus. Kalau memang aturan yang ada masih dirasa kurang, kita bisa buat aturan lagi. Yang penting bisa menarik bagi investor,” tutur Bambang.

Menurut Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, hingga kini sudah 2.500 peserta yang ikut mendaftar untuk kongres panas bumi dunia tersebut, yang terdiri dari 80 negara dan 25 di antaranya sudah menggunakan geothermal sebagai tenaga pembangkit listrik.

"Indonesia sendiri, Alhamdulillah adalah negara dengan potensi terbesar di dunia. Cuma, dari potensi yang besar itu, hanya sekitar 14% atau sekitar 1.198 MW yang sudah dimanfaatkan. Ke depannya, akan terus ditingkatkan,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah telah menyusun roadmap pemanfaatan panas bumi dan dalam kebijakan energi nasional berupaya meningkatkan pemanfaatan panas bumi menjadi 5% atau setara dengan 9.500 MW pada 2025.

Sementara itu, Ketua Komite Organisasi World Geothermal Congress 2010 Herman Darnel Ibrahim mengatakan dalam kongres tersebut akan membahas 32 buah topik dan tim seleksi telah meloloskan 1.040 paper yang 98 di antaranya berasal dari Indonesia.

"Kongres ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia karena mampu bersaing dengan negara lain untuk menjadi tuan rumah. Kami harapkan di akhir kongres nanti, akan ada suatu investasi yang lebih besar atau program kongrit dengan pendanaan yang lebih cepat,” tutur Herman.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Panas bumi Indonesia (API) Surya Darma mengungkapkan pelaksanaan kongres internasional tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi nasional.

"Ini juga bisa sebagai ajang promosi untuk cadangan panas bumi nasional. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan panas bumi lainnya juga bisa belajar dari negara lainnya, baik soal kebijakan maupun teknik pengembangan panas bumi,” ujarnya.

Medco Komitmen Penuhi Gas Pusri
Sriwijaya Post - Senin, 22 Maret 2010 16:59 WIB

MUARAENIM - Meskipun PT Pusri sempat ketar-ketir atas kepastian jaminan pasokan gas dari PT Pertamina, namun ternyata PT Medco E&P Indonesia, memberikan angin segar tetap komitmen akan memasok gas kepada PT Pusri, Senin (22/3).

Menurut General Manager South Centre Sumatera (S&CS) Lematang Asset, Achmad Farid didampingi Humas PT Medco E&P Indonesia, Taufik Raharjo, pihaknya sejak tahun 1971 telah menjadi mitra dalam menyalurkan gas ke PT Pusri. Seratus persen gas yang dihasilkan oleh PT Medco untuk kepentingan domestik, yakni 70 persen untuk memenuhi kebutuhan PLN dan lain-lain dan 30 persen untuk PT Pusri.

Namun pada November 2013, izin blok S&CS yakni lapangan Singa (Muaraenim) akan habis masanya. Untuk itu pihaknya telah mengajukan izin perpanjangan kembali ke pemerintah dan mudah-mudahan sebelum izin berakhir izin perpanjangan tersebut telah keluar. Dari analisa yang dilakukan sumur di lapangan Singa tersebut mengandung gas sekitar 50 MSCF per day.

PT Medco E&P Indonesia kata Farid, selalu berusaha memenuhi target produksi yang sudah ditetapkan oleh negara seperti untuk dapat mempertahankan atau menaikkan produksi minyak dan gas bumi khususnya di Sumsel. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan perpanjangan Blok S&CS dari pemerintah.

PT Medco E&P Indonesia, yakni S&CS Asset meliputi empat kabupaten yaitu Muaraenim, Lahat, Musirawas dan Musi Banyuasin. Untuk di Kabupaten Muaraenim ada Lematang Asset yang diantaranya terdapat lapangan Singa yang jika tidak berhalangan dalam waktu dekat telah bisa beroperasi.

Program tersebut merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat diwilayah kerja operasi. Saat ini, pihaknya telah memberikan bantuan berupa furnitur kepada SD Negeri Menanti, Kantor Kades Bangunsari, Kantor Kadus V dan Kantor Kadus VI. Kemudian dalam waktu dekat bantuan juga akan diberikan kepada SD Negeri Bangunsari, SD Negeri Sumaja Makmur, Ponpes Nurul Iman Manunggal Jaya, Polsek dan Koramil Gunung Megang dan Kantor Kecamatan Gunung Megang.

Selain itu juga, akan diberikan bantuan pipa besi dan sling untuk mendukung proses perbaikan jembatan yang rusak akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Muaraenim. “Bantuan tersebut jangan dilihat dari nilainya, tetapi lihatlah manfaatnya. Kami minta dukungan kepada semua pihak terutama kepada Pemerintah dan Pemkab Muaraenim supaya izin blok S&CS bisa diperpanjang,” ujarnya.

Sementara Bupati Muaraenim, Ir Muzakir SS, menyambut baik atas bantuan yang telah diberikan oleh PT Medco kepada Pemkab Muaraenim. Bantuan berupa mebeler tersebut sangat bermanfaat terutama untuk sekolah-sekolah dan perkantoran terutama yang banyak rusak akibat diterendam banjir. Begitupun untuk bantuan pipa besi, sling dan sebagainya itu benar-benar ditunggu karena untuk perbaikan jembatan yang rusak dan putus akibat diterjang banjir beberapa waktu yang lalu.

Adianto P. Simamora , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 03/19/2010 10:58 AM | National

Indonesia’s plan to establish nuclear power plants remains unclear due to government indecision over who should operate them, says the National Nuclear Energy Agency (Batan).

The Batan, a focal point for preparing power plants in Indonesia, admitted the absence of a definitive decision on operators had hampered discussions on the plants.

“No decision has been made on which organization will be responsible for owning and operating nuclear power plants,” Batan chairman, Hadi Hastowo, told a seminar on the prospects of nuclear electricity in Indonesia on Thursday.

The government has made the Batan in charge of the development and preparation of nuclear energy, while the Nuclear Energy Regulatory Agency (Bapiten) has been named the regulatory body.
Hadi said that a number of private companies had expressed interest in developing nuclear plants in Indonesia.

The government has outlined three phases in preparing nuclear plants in the country.

So far, the government has only completed the first phase, which includes assessing infrastructure and policies needed for the projects.

“We cannot move into the second phase of inviting bidders unless there regulations for operators are in place,” he said.

The government is yet to decide whether it will allow foreign ownership of the plants.

Indonesia first signaled willingness for nuclear power with the passing of the 1997 Nuclear Energy Law. A 2006 presidential regulation says that starting in 2025, nuclear energy should represent 2 percent of national energy.

The government has planned to set up four nuclear power plants with a capacity of 400 megawatts.
Authorities have long argued that nuclear plants are needed to tackle expected energy shortages as the country’s fossil fuels continue to decrease.

However, a coalition of activists, including Greenpeace Indonesia, the Anti-Nuclear Society (Manusia) and the Civil Society Forum (CSF) have rejected the proposal, saying the projects are too risky in a country that lacks the technology to treat hazardous waste.

Research and Technology Minister Suharna Surapranata said that nuclear energy could minimize the country’s heavy dependence on fossil fuels and help tackle global warming.

“Nuclear power is an important potential source of energy,” he told the seminar.

He argued that at least 31 countries, both in the developed and developing world, used nuclear plants to supply energy.

Neighboring countries such as Malaysia, Vietnam and Thailand, said Suharna, already have plans to build nuclear power plants.

“Countries in the Middle East, in which the bulk of fossil fuels are available, also plan to build nuclear plants in the near future,” he said adding that it would trigger other countries facing diminishing energy resources to do the same.

“However, it is true the development of nuclear plants in Indonesia will not be as easy as in other countries.” He said that many people argued that Indonesia’s rich resources were a good reason not to develop nuclear plants.


-

The natural resources that Indonesia (still) possesses should largely be kept as a strategic reserve for the future. Nuclear energy, wind energy, solar energy, hydro energy should be increasingly used to prevent the natural resources from being depleted.

Pertamina seeking to enter Mahakam soon
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 03/19/2010 9:40 AM | Business

State oil and gas company Pertamina says it expects government approval of its plan to take over up to 25 percent participating interest in the Mahakam gas block in East Kalimantan in the first half of the year.

“We have submitted two options to the government and expect the decision to be made by April,” Pertamina president director Karen Agustiawan said Thursday.

“We want to get into the block as soon as possible, preferably within the first half of this year.”
She added Pertamina would not seek partners to enter the block.

The Mahakam block has estimated gas reserves of 11 trillion cubic feet. France’s Total S.A. operates the block with a 50 percent share, in partnership with Japan’s Inpex, which controls the other 50 percent.

The block’s concession expires at the end of 2017 and a government regulation on the upstream oil and gas sector stipulates Pertamina has the first right of refusal for any expired oil and gas contracts.
Karen declined to elaborate on the two options submitted to the government, saying only that the block’s proposed new operator was one of issues discussed in each option.

“Once the government has decided which option to use for the acquisition, we and Total can hold further business-to-business discussions of the matter,” she said.

The government has backed Pertamina in the acquisition plan.

“We want Pertamina to acquire part of the block’s stake before the contract expires in 2017,” Energy and Mineral Resources Minister Darwin Zahedy Saleh said last week.
Karen said Total had initially been reluctant to negotiate with Pertamina, but had since become more open to negotiations.

The Mahakam block currently supplies 80 percent of the gas for the Bontang liquefaction plant, operated by PT Badak NGL.
The liquefied natural gas from the plant is exported to Taiwan, Korea and Japan.
Karen said she believed a change in operator of the block would not affect the plant’s market.
In a parliamentary hearing last September, Total E&P Indonesia president director Elisabeth Proust said gas production from the block had experienced a natural decline.

Gas production is estimated to have dropped from 2.57 billion standard cubic feet a day (bcf/d) in 2008 to 2.55 bcf/d in 2009.
Production is predicted to further decline to 2.38 bcf/d in 2010.

Indonesia saves 811 MW of electricity during "Earth Hour" campaign
JAKARTA, March 29 (PNA/Xinhua) -- A official of World Wildlife Fund (WWF) Indonesia said that 811 MW of electricity in Java-Bali power grid was saved during the Earth Hour campaign Saturday night, local media reported here on Monday.

"The latest news we received from the PLN, state-run power firm, some 811 MW of electricity was saved in the one-hour Earth Hour campaign in Java and Bali. In Jakarta alone, the saved electricity reached 150 MW," Fitrian Ariansyah, the WWF Indonesia officer in charge of climate change and energy issue was quoted by the Antara news agency.

That figures were highly-increased from 150 MW in Java-Bali areas and 80 MW in Jakarta alone last year, he added.

WWF Indonesia was a co-organizer of the Earth Hour campaign in the country.

"It shows that more people were participating in Earth Hour energy-saving campaign this year. Some people living in suburb areas of Bintaro and BSD were enthusiastic to take part in the campaign," Fitrian said, referring to two suburb areas in southern Jakarta.

The Jakarta administrator shut down the lamps in the capital city's five landmark places for one hour from 20.30 to 21-30 as part of global energy-saving campaign manifested in Earth Hour on Saturday night. (PNA/Xinhua)http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=4&sid=&nid=4&rid=267051

Nuke power plants in regions need feasibility studies
JAKARTA, March 30 (PNA/ANTARA) -- Before a nuclear power plant is to be built in the regions, a long feasibility study regarding its safety based on international standards is needed, an official said.

"A nuclear power plant could not be built in the regions before feasibility studies have been conducted on its construction site," Head of the National Atomic Energy Agency (BATAN) Hudi Hastowo said here on Monday.

Speaking at a workshop on regional innovation and management, he pointed out the need for feasibility studies in response to the many requests made by regional governments for the construction of nuclear power plants in their respective regions.

The requests for the construction of nuclear power plants among others came from the provinces of Bangka-Belitung, South Kalimantan, East Kalimantan and West Kalimantan.

He said that studies that were also needed included vulcanologic and seismic studies where the site of a nuclear power plant must be located far from earthquake epicenters or faults. Besides, studies on the strength of a nuclear power plant, are also needed.

After studies on the site and strength of nuclear plants, the other things that needed to be studied included their power networks, investment, local people`s acceptance and others, he said.

He added that the site of a nuclear power plant should consist of five reactors each of which of a capacity of 1,000 to 1,600 Megawatts. (PNA/Antara) http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=4&sid=&nid=4&rid=267131

Pertamina on the move for $15b project
Mustaqim Adamrah , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 04/03/2010 9:45 AM

State oil and gas firm PT Pertamina will team up with several local and foreign petrochemical firms to build the first of three oil refineries in a massive project worth an estimated US$15 billion, an official says.

The Industry Ministry’s director for upstream chemical industries, Alexander Barus, said Indonesia would reduce its dependence on foreign refineries to produce naphtha, which is crucial as feedstock for producing high octane gasoline.

With this aim in mind, Pertamina has been instructed to team up with other companies to construct three refineries within 10 years, each estimated to cost up to $5 billion, with a total combined capacity of 900,000 barrels of naphtha per day.

The most immediate project of Pertamina and partners, Alexander said, would commence this year with the erection of a refinery in Cilegon, Banten. The other two new refineries, each with a production capacity of 300,000 barrels per day, would be built in East Kalimantan’s Bontang and East Java’s Tuban, he said.

Partners for the Cilegon refinery would include from PT Chandra Asri, the Malaysian-owned PT Titan Petrochemical, PT Trans Pacific Petrochemical Industry, PT Tri Polyta and PT Polytama Propindo.
“Right now, Chandra Asri is the [partner] that is most ready,” Alexander said.

Besides that plan, Chandra Asri — the largest domestic ethylene producer — is reportedly has a long-term plan to spend a total of $2 billion on an expansion of its oil refinery unit, including $1 billion on a naphtha cracking unit.

Meanwhile, Indonesian Olefin and Plastic Industries Association (INAplas) chairman Amir Sambodo earlier said polypropylene producer Polytama also planned to expand its production from 280,000 tons in total installed capacity to 440,000 tons, with a total investment of $20 million, by integrating its existing production facilities.

A lack of supply of naphtha, which is refined from crude oil, has made petrochemical firms unable to serve surging demand, particularly for polyethylene and polypropylene, in the domestic market.
Polyethylene and polypropylene are raw materials used to produce plastic goods such as packaging materials, electronic components, pipes, rope and tableware.

According to the INAplas, domestic supplies of polypropylene account for between 400,000 and 450,000 tons annually, while domestic demand may reach between 700,000 and 800,000 tons annually.

Shortages in polyethylene and polypropylene supplies have prompted downstream plastic manufacturers to import from other Southeast Asian countries and the Middle East, among others.
Facing pressure from the domestic upstream plastic industry, the government increased import duties on imported polyethylene and polypropylene from 10 percent to 15 percent as of Feb. 13, 2009. .
Upstream plastic manufacturers argued that they were facing collapse because downstream plastic manufacturers preferred to import.

some street lamps still turn on at daylight...??
what a wasting energy...location jakarta district area....

http://img682.imageshack.us/img682/1666/photo0276z.jpg (http://img682.imageshack.us/i/photo0276z.jpg/)

Oil lifting expected to reach one million barrels
BANDUNG, W. Java, April 12 (PNA/ANTARA News) -- Chief Economic Minister Hatta Rajasa is optimistic that Indonesia`s oil production can reach one million barrels per day (bpd) in 2012.

"Indonesia's oil lifting should increase to one million bpd in 2011 or 2012 at the latest," the coordinating minister for economic affairs told a workshop on the state budget here over the weekend.

Hatta said it was very likely that Indonesia would reach a one million barrel oil production because it had large untapped oil reserves and oil potentials that could be exploited.

"Indonesia still has about 9 billion barrels of oil potentials in various parts of the country, particularly in the eastern regions," he said.

The minister said that in order to achieve the one million target, investment and technology were needed to drill new oil fields. But so far, calculation on the values of investment that was needed to achieve the target had not yet been made.

"The key to the success of achieving the target is how to increase investment and use technology," he said.

He said that one of the things that could attract investment was the realization of a government regulation on cost recovery so that foreign investment could be attracted.

On the occasion, the chief economic minister also said that the willingness of Indonesia to resume its membership with the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) if it successfully reached a production of one million bpd would depend on its own desires, not on the request of OPEC.

"Indonesia has the right to make its own decision to resume or not its OPEC membership," he said.

At present, Indonesia`s oil lifting target is 965 thousand barrels per day, which is higher than that of the previous year which was set at 960 thousand bpd.

If coal, mineral, gas and oil are all together taken into account, Indonesia`s energy production at present reaches 6 million bpd. (PNA/ANTARA) http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=3&sid=&nid=3&rid=269184

Indonesia's Antam, China firms in talks over $1.2 bn smelter

JAKARTA, April 13 (Reuters) - Indonesian gold and copper miner PT Aneka Tambang (ANTM.JK) said on Tuesday it is in talks with several Chinese firms about their possible investment in its $1.2 billion ferronickel smelter.

Basic Materials

State-owned Antam said a decision about the investment may be reached when Chinese Premier Wen Jiabao visits Indonesia later this month.

Indonesia's 2009 mining law requires metal producers to process mining products locally, either at their own smelters or at other local smelters, unless production is relatively low.

"The response from the China investors looks promising and we are currently intensifying talks," said Alwin Syah Loebis, Antam's president director.

"However, we're still open for other investors to join the project," he added.

Loebis declined to name the potential investors.

The smelter, located in Halmahera, North Maluku, is expected to produce 20,000-27,000 tonnes of ferronickel a year and is due to start operating in 2014.

In December, Antam said that it would offer a 30-35 percent stake in the venture to foreign partners, while the remainder would be owned by Antam and local strategic partners.

The firm was in talks with potential firms from China, South Korea, and Japan.

Antam, which has a stock market capitalisation of about $2.6 billion, is involved in the exploration and production of nickel ore, bauxite and iron sands, smelting of ferronickel, and exploration, production and refining of gold and silver. (Reporting by Janeman Latul and Fitri Wulandari, Editing by Sara Webb)

http://www.reuters.com/article/idUSJAK36841320100413

BP eyes new Indonesia oil exploration

JAKARTA (Reuters) - Several oil companies, including Inpex Corp (1605.T) of Japan and BP (BP.L) are looking for new oil and gas exploration blocks in Indonesia, an official at Indonesia's mines and energy ministry said on Wednesday.

BP Exploration Indonesia, a unit of BP, is interested in the offshore North Arafura block while Inpex wants to explore in the offshore blocks of Babar, Selaru and Yamdena in Arafuru Sea.

"Those companies have made a joint study with the government for several areas, but we haven't decided whether we will award them or not," the official, who declined to be quoted by name, told Reuters.

He said ConocoPhillips (COP.N) and Talisman Energy Inc (TLM.TO) are also interested in new Indonesian blocks.

ConocoPhillips is interested in exploring in offshore Arafura Sea II while Talisman Energy is looking at offshore North Semai in Papua.

Indonesia has offered new exploration rights and has said it will offer new incentives to oil and gas investors, including more favourable tax treatment and production split, in order to encourage exploration and stem a steady decline in production. But industry players have said the incentives are not enough.

Indonesia produced 821,600 barrels per day (bpd) of crude oil in March, down from 824,100 bpd in February. The country's condensate output rose to 140,000 bpd in March from 135,000 bpd in February.

(Reporting by Muklis Ali; Editing by Sara Webb)

http://uk.reuters.com/article/idUKTRE63D16P20100414

Pertamina buys 200,000 barrels of crude per day from Aramco
Monday, April 19, 2010 20:28 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - State oil and gas company PT Pertamina is considering buying 200,000 barrels of crude per day from a Saudi Arabian counterpart, Saudi Aramco.

Pertamina president director Karen Agustiawan before a hearing with Commission VII of the House of Representatives in Jakarta said it will be a long-term deal which would secure crude supplies for Pertamina`s plants.

"We will try to made a permanent contract," she added.

She also said that the crude purchase would actually be an addition to a previous purchase of 125,000 barrels per day from Saudi Aramco, and the total would therefore reach 325,000 barrels per day,," she said.

Karen said negotiations were still underway, and agreement with Aramco is expected to be reached this year.

"As the contract would be a long-term one, we hope we will get a discount," she said.
She added that the additional crude will be directly used by the Balongan plant in West Java, or first mixed before entering the Cilacap plant in Central Java.

Pertamina is importing 300,000 barrels per day, 70 percent of which is imported under a long-term contract and the rest at any time.

2007 Data show that Pertamina purchased 825,000 barrels of crude per day to meet the needs of its plants, 535,000 barrels per day of which or 65 percent, came from domestic sources as the government`s share and purchases under a cooperation contract.

The other 320,000 barrels per day are imported.

The crude imports under long-term contract reached 218,000 barrels per day, or 68 percent, and 102,000 barrels per day, or 32 percent, imported at any time.(*)

Juli 2010, listrik Prabayar Diuji Coba
Tuesday, 20 April 2010

PALEMBANG (SI) – Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Kota Palembang, Juli 2010 mendatang akan melakukan uji coba layanan listrik prabayar untuk pelanggan.

General Manajer PT PLN Persero Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Nandi Ranadireksa kepada Seputar Indonesia diruang kerjanya kemarin menyampaikan, layanan listrik prabayar merupakan bentuk pelayanan PLN dalam menjual energi listrik dengan cara pelanggan membayar dimuka. ”Mudahnya, sebelum menggunakan listrik dari PLN, pelanggan terlebih dahulu membeli sejumlah nominal energi listrik,sesuai yang dibutuhkan,” katanya Disampaikan Nandi,dengan layanan ini kendali penggunaan listrik sepenuhnya ada pada pelanggan karena kekhawatiran tagihan listrik membengkak tidak perlu lagi terjadi akibat listrik yang tidak terkontrol hingga kesalahan pembacaan meteran listrik.

”Dengan layanan listrik prabayar, pelanggan bukan saja bisa mengetahui sudah berapa banyak energi listrik yang dikonsumsi. Namun dapat melihat berapa energi listrik yang masih tersisa untuk dapat digunakan,” sambung dia. Humas PLN Wilayah S2JB Murty Novarina menambahkan, setiap pelanggan akan mendapatkan alat khusus yang dinamakan kWh meter (meteran listrik) prabayar,atau lebih dikenal sebagai meter prabayar. Meter tersebut akan mencatat penggunaan listrik pelanggan. Sedangkan,kartu prabayar selain sebagai nomor identitas pelanggan juga berfungsi sebagai alat transaksi pembelian energi listrik.Kartu prabayar dipakai oleh pelanggan selama masih berlangganan listrik PLN.

”Jadi,saat membeli energi listrik (isi ulang), pelanggan harus menunjukkan dan memberikan kartu prabayar kepada petugas PLN untuk dilakukan pengisian energi listrik.Tanpa kartu prabayar, pengisian ulang tidak dapat dilakukan,”ungkap Murty. Bandingkan dengan penggunaan layanan pasca bayar,pelanggan relatif tidak leluasa untuk mengetahui berapa besar energi listrik yang digunakan. Pelanggan baru bisa mengetahuinya setelah waktu pembayaran atau saat akan membayar tagihan di loket.

”Tidak heran jika kadang pelanggan dibuat kaget oleh tagihan yang melambung tinggi disebabkan oleh penggunaan listrik yang tidak terkendali,” ujar dia. (erik okta subadra)

Banyumas to build 12 hydroelectric power plants
The Jakarta Post, Banyumas, C. Java | Sun, 04/25/2010 5:03 PM

Banyumas Regency administration of Central Java has planned to build 12 hydroelectric power generators this year. The generators will use river streams, including Logawa and Pruput rivers, across the regency, says an official.

“Seven power generators will be sold to state-run power company [PLN],” head of the energy and natural resources agency Anton Adi Wahyono told tempointeraktif.com, on Sunday.

The seven generators are capable of producing around 19 megawatts of electricity, he added.

Meanwhile, electricity from the remaining five generators will be distributed to Banyumas residents, said Anton.

Indonesia outlines 5-year plan to cut oil use by 25 percent
JAKARTA, April 26 (PNA/Xinhua) -- Indonesian government has planned to cut national oil consumption by more than a quarter within five years by turning to Indonesia's vast, untapped geothermal power sources, local media reported here on Monday.

Sukhyar, the Energy and Natural Resources (ESDM) ministry's head of geology, said on Sunday that developing 4,000 megawatts of geothermal capacity by 2014, as planned under the second phase of a "fast-track" generating program, would save 60 million barrels of oil a year.

It would thus offset slipping national oil production and help Indonesia trade millions of tons of carbon credits generated by the cleaner energy, he added.

Sukhyar said the country's energy road map called for more than 9,000 MW of geothermal power -- extracted from natural heat stored deep in the earth -- to be developed by 2025, saving a total of 4 billion barrels of oil.

"That is magnificent," Sukhyar was quoted by the Jakarta Globe daily as saying on the sidelines of the World Geothermal Conference opening ceremony in Bali.

An estimated 40 percent of global geothermal power reserves are in Indonesia. That is about 27,000 MW in annual capacity, but Energy Ministry data says only 1,198 MW has so far been tapped.

One of the biggest obstacles is the cost. The nation currently relies mostly on dirty coal-fired power plants using locally produced coal.

A geothermal plant costs about twice as much, and can take many more years to get on stream.

"An investment of US$ 12 billion is needed to add 4,000 MW of capacity," energy analyst Herman Darnel Ibrahim said in the same occasion.

Indonesia has the pledges of foreign lenders to help the country's geothermal energy exploration financing to up to US$ 400 million.

The World Bank and the Asian Development Bank (ADB) were among financiers pledged their promises late last year.

The government hopes to raise US$ 12 billion in investment in the fast-track program's second phase.

It is also seeking help from private investors and partners including Japan and the United States, and it is making its case at this week's conference in Bali, at which 2,000 participants from 85 countries are expected.

Surya Darma, head of the Indonesian Geothermal Association, said developing the country's capacity meant US$ 50 billion worth of investment opportunities.

Energy Minister Darwin Zahedy Saleh said the Bali forum would be useful for Indonesia to attract investors, as corporate chief officers from around the world would leave with a greater appreciation of the benefits of geothermal power and the opportunities that Indonesia offered.

A consortium of US, Japanese and Indonesian companies and state electricity firm PT PLN have completed agreement to build up over 340 MW project in Sumatra, the Sarulla project.

It will be Indonesia's second biggest geothermal plant, after the Wayang Windu facility in West Java.

Meanwhile, several firms such as Tata and Chevron have submitted bids to build a plant of up to 200 MW in North Sumatra. (PNA/Xinhua)http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=3&sid=&nid=3&rid=271932

Banyumas to build 12 hydroelectric power plants
The Jakarta Post, Banyumas, C. Java | Sun, 04/25/2010 5:03 PM

Banyumas Regency administration of Central Java has planned to build 12 hydroelectric power generators this year. The generators will use river streams, including Logawa and Pruput rivers, across the regency, says an official.

“Seven power generators will be sold to state-run power company [PLN],” head of the energy and natural resources agency Anton Adi Wahyono told tempointeraktif.com, on Sunday.

The seven generators are capable of producing around 19 megawatts of electricity, he added.

Meanwhile, electricity from the remaining five generators will be distributed to Banyumas residents, said Anton.

ini pake air darimna ya???
kalo memakai aliran sungai serayu apakah masih bisa karena kan udah ada PLTA Sudirman di Banjarnegara.
Lagipula kalo dibuat bendungan tentu akan menggenangi desa sekitar....

ada yg punya info lebih lanjut tentang ini?

-edited-

Bangka Belitung Registered By International Atomic Agency

http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/Babel.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80

The province of Bangka Belitung (Babel) is already listed as a feasibility study for laying of Nuclear Power Plant (NPP) by the International Atomic Agency.
Head of Department of Energy and Mines of Babel, Noor Nedi in Pangkalpinang, said the International Atomic Energy Agency has been conducting a feasibility study for laying of nuclear power in Babel.

“There are seven point spread in Babel that have been tested for laying of NPP among others in the eastern coastal area of Bangka, West Bangka, Middle Bangka and East Belitung,” he said.

“Bangka Belitung is completely safe for the laying of nuclear power plants in terms of geology, geography, town planning, but that was just conducted a feasibility study and a new six years later found out for sure,” said Noor Nedi.
Noor Nedi explain, geological and geographical conditions, especially the existing granite rocks on the coast of Babel is very suitable for the laying of NPP.

“The condition of the granite rocks on the coast of Babel is very well suited for the foundation laying of nuclear power plants, mainly to save costs,” he said.

One nuclear power plant could generate power at least 2000 to 2600 megawatts which already exceeds the demand for electricity in Babel and can flow through to Sumatra and Java.

http://goodnewsfromindonesia.org/2010/04/26/bangka-belitung-registered-by-international-atomic-agency/

PLN Siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Luar Jawa
Tabanan, (Analisa)

PT PLN mendapatkan tugas menambah kapasitas listrik melalui proyek 15.000 MW yang merupakan proyek diluar 10.000 MW tahap I dan II. Targetnya program ini bisa selesai pada akhir tahun 2014 untuk menopang target pertumbuhan ekonomi hingga 7,7%.

Dirut PLN Dahlan Iskan mengatakan dari target investasi sebesar Rp 10.000 triliun yang sudah digariskan di Bali beberapa waktu lali, sebanyak Rp 5000 triliun yang merupakan investasi pemerintah dan BUMN akan dialokasikan untuk menggenjot sektor kelistrikan yaitu program 15.000 MW dan pembangunan jalan sepanjang 20.000 Km yang akan ditugaskan kepada kementerian pekerjaan umum. "Dua hal itu yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi," kata Dahlan Iskan saat ditemui diacara kunjungan kerja di Bali, Minggu (25/4).

Dahlan menambahkan saat ini PLN tengah menyiapkan beberapa lokasi termasuk menambah kapasitas listrik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain.
Mengenai jenis pembangkitnya, lanjut Dahlan, semuanya akan dimix yaitu pembangkit tenaga batubara khusus untuk di Sumatera dan Kalimantan. Pembangkit tenaga nukilir di luar Jawa, pembangkit tenaga air (PLTA) di Papua dan pembangkit energi terbarukan di Sulawesi.

"Sudah dibicarakan adalah pembangkit tenaga nuklir tapi bukan di Jawa, karena Jawa menolak nuklir dan PLTA di Papua," katanya. Selain itu kata dia, dalam proyek 15.000 MW itu juga akan dikembangkan pembangunan pembangkit listrik geothermal kurang lebih sebanyak 100 pembangkit dengan investasi sebesar Rp 500 triliun. (dtc)

Presiden: Indonesia Akan Jadi Pengguna Geothermal Terbesar
Nusa Dua, Bali, (Analisa)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia akan menjadi pengguna terbesar energi panas bumi atau geothermal.

Saat membuka kongres ke-4 geothermal dunia di Nusa Dua Bali, Senin (26/4), SBY mengatakan, saat ini Indonesia masih menduduki posisi ketiga pengguna energi panas bumi setelah Amerika Serikat sebesar 4.000 Mw dan Filipina 2.000 Mw. "Indonesia saat ini hanya menggunakan 1.100 Mw atau hanya 4,2 persen dari cadangan geothermal dalam negeri atau sekitar 40 persen dari potensi geothermal dunia," katanya.

Ia menambahkan untuk mempercepat pembangunan geothermal di dalam negeri, usaha pemerintah tidak bisa dilakukan sendirian karena membutuhkan bantuan dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan internasional dan beberapa negara donor lainnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan untuk pembangunan energi geothermal seperti yang termuat dalam denah pembangunan di bidang tersebut pada 2004-2025.

"Kami menargetkan pada 2025, lima persen kebutuhan energi nasional disumbangkan dari energi geothermal," katanya. Berbagai proyek telah dilakukan untuk menuju target tersebut, termasuk empat proyek yang telah ditandatangani Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina Geothermal Energy yang didanai oleh Bank Dunia untuk pembangunan proyek di Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Lampung Barat.

Total investasi dari proyek ini sebesar 8,6 miliar dolar AS dan akan memproduksi sekitar 2.885 Mw listrik yang bisa menutupi kekurangan pasokan listrik nasional saat sebesar 4.900 Mw.

Proyek ini, katanya, juga bisa mengurangi emisi karbon sekitar 17,3 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kemampuan eksplorasi geothermal Indonesia membangun pusat pengembangan geothermal yang memiliki jaringan internasional sehingga Indonesia bersama dunia internasional bisa mengembangkan potensi energi ini sekaligus bisa menjadi basis pengembangan geothermal berskala dunia.

Investasi di Bidang Geothermal

"Untuk pengembangan investasi di bidang geothermal, pendanaannya sebesar 50 persen akan melalui BUMN dan sisanya bekerjasama dengan pihak swasta seperti yang sudah berlangsung sebelumnya dari Chevron, Star Energy dan Medco," katanya.

Kepala Negara juga mengingatkan pemerintah daerah yang menjadi pemilik dari sumber daya geothermal untuk ikut bertanggung jawab pengembangan dan pengelolaan serta pengawasan sumber daya ini.

"Saya mengingatkan bahwa masih banyak kesenjangan keahlian untuk mempercepat program ini. Namun saya sudah menginstruksikan menteri ESDM untuk menjadikan ini sebagai prioritas guna memfasilitasi pemerintah daerah dalam eksplorasi sumber ini," katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa pengembangan energi geothermal di Indonesia hanya akan berdampak kecil terhadap lingkungan karena Indonesia memiliki teknologi dan kemampuan sumber daya untuk tujuan tersebut. "Harapan saya, bahwa upaya untuk mendayagunakan potensi energi Geothermal ini akan sukses, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia," katanya.

Kongres geothermal tersebut dihadiri oleh Presiden Islandia Olafur Ragnar Grimsson, Presiden asosiasi Geothermal Internasional Ladislaus Rybach dan sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan energi panas bumi tersebut. Peserta dari 80 negara ikut ambil bagian dalam acara yang berlangsung di Nusa Dua Bali tersebut.(Ant)

Yesss Nuklir akhirnya ada yg bicara lagi...emang lebih setuju kalo di luar jawa karena di jawa udah sumpek ama power plant...terlalu banyak bikin ribet dan polusi saja terutama PLTU.

Kalo Babel punya PLTN...ini bisa berlebih itu provinsi, dan bisa dikirim ke sumatra atau jawa, tapi transmisinya cukup mahal karena melalui bawah laut.

Indonesia, Iceland agree to develop clean energy
JAKARTA, April 27 (PNA/Antara) -- Indonesia and Iceland have agreed to cooperate in the development of geothermal energy to really contribute to the development of clean energy in the world.

"President Yudhoyono and President Olafur agreed Indonesia and Iceland would develop cooperation in the field of geothermal energy, develop geothermal know-how or center of excellence," presidential spokesman/staff for international relations Dino Patti Djala said here on Monday.

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Iceland`s President Olafut Ragnar Grimson for 30 minutes on the sidelines of the World Geothermal in Nusa Dua, Bali on Monday.

Iceland has so far been know as a country with a lot of experience in geothermal energy development.

Dino also mentioned about the need to expand the cooperation to also include members of the Association of Southeast Asian Nations (Asean), China, African and Latin American countries.

"So this will be a concrete project between Indonesia and Iceland which hopefully will help contribute to the development of clean energy in the world," he said.

Dino said the cooperation was expected to also contribute to the world`s economy especially with regard to climate change.

"So there have been agreements made to develop clean energy and to reduce dependency on fossil fuels there will be closer cooperation between Indonesia and Iceland," he said.

Indonesia is a country that has the world`s largest geothermal sources comprising around 40 percent of the world`s reserve while the use of the energy in the country is still low or below five percent.

Indonesia and Iceland realized cooperation in the field by signing a memorandum of understanding in 2007.

As an initial stage Reykjavik Energy Invest (REI) cooperated with PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) in the development of a 200MW geothermal power plant. Pertamina also sent 24 employees to Iceland to study geothermal energy there.

Apart from discussing geothermal energy President Yudhoyono and President Olafur also discussed fishery.

"Around 70 percent of Iceland`s economic activities is fishery-based while Indonesia is a maritime country," he said.So, the two had shared their countries` experience in fishery, he said.

President Olafur, his wife and delegation stayed in Indonesia were in Indonesia for five days for the World Geothermal Congress. (PNA/Antara)
http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=4&sid=&nid=4&rid=272111

Indonesia Akan Beralih Pada Energi Panas Bumi Secara Bertahap
Jum'at, 30 April 2010

TEMPO Interaktif, Nusa Dua - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh menyatakan Indonesia secara perlahan akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan beralih pada panas bumi secara bertahap. Indonesia memiliki 40 persen dari sumber energi panas bumi dunia namun hanya sekitar 4 persen yang bisa dimanfaatkan.

“Dengan peningkatan kebutuhan listrik yang mencapai 5 persen per tahun, penggunaan energi panas bumi menjadi kebutuhan, “ kata Darwin dalam penutupan Kongres Geothermal Dunia 2010 di Bali Convention Center, Nusa Dua, Jumat (30/4.2010).

Penggunaan energi panas bumi akan dilakukan secara bertahap sebab ketergantungan Indonesia terhadap energi batubara juga besar.

Darwin berharap forum tersebut dapat menjadi media pertukaran informasi di bidang panas bumi, perluasan jaringan dan kemitraan untuk pengembangan penggunaan energi panas bumi.

Pemerintah Siapkan Rp 130 M untuk Desa Mandiri Energi
Jumat, 7 Mei 2010

Makassar, Tribun - Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 130 miliar untuk pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) pada tahun 2010 ini. Setiap DME akan mendapatkan anggaran rata-rata Rp 1 miliar. Itu artinya ada 130-150 desa bisa menikmati dana ini.

Wakil Menteri Pertanian RI Bayu Krisnamurthi, yang didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kemenko Bidang Perekonomian RI Diah Maulida, mengungkapkan hal itu pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional DME Berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (6/5).

Bayu mengatakan bahwa dana yang disiapkan ini cukup besar dibanding sebelumnya. "Selama tiga tahun sebelumnya anggaran DME hanya Rp 140 miliar. Ini menandakan bahwa pemerintah cukup agresif dalam mengembangkan DME," katanya.

Ada 3.000 desa yang menjadi target DME, sedangkan yang mendaftar ada 6.000 desa. Sehingga masih banyak yang belum terlayani. Dia menilai ada tiga hal yang bisa menjadi penggerak DME antara lain gerakan dari masyarakat untuk kembangkan energi.

Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kemenko Bidang Perekonomian RI Diah Maulida, mengatakan, ada 80 ribu desa di Indonesia yang 45 persen diantaranya masuk desa tertinggal dan 6.500 diantaranya belum mendapatkan energi listrik.

Hingga tahun 2009, pelaksanaan DME telah mencapai 633 desa yang mana 237 diantaranya mengembangkan BBN. Dan ditargetkan sampai tahun 2014 pengembangan DME sebanyak 3.000 desa.

DME dinilai menjadi entry point dalam pengembangan ekonomi pedesaan guna meningkatkan produktivitas, penyediaan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.(eki)

60 Persen DME di Intim

Wakil Menteri Pertanian RI Bayu Krisnamurthi, mengatakan, sebanyak 633 masuk DME pada tahun 2009 umumnya dari Indonesia timur, bahkan persentasenya 60 persen.

Dan pada lomba DME tahun lalu, juaranya dari timur. Juara I desa dari Papua, juara II Desa Bacubacu, Maros, dan juara III dari Sulbar.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan, rasio elektrifikasi desa di Sulsel 81,87 persen dari 2.946 desa/kelurahan. Bahkan di Sulsel ada kecamatan mandiri energi, yaitu Kecamatan Bunging di Enrekang. Namun, masih ada 534 desa yang belum mendapatkan listrik.

Indonesia awards multiple oil drilling rights
JAKARTA, May 15 (PNA/Xinhua) - Indonesia's Energy Ministry officials said government awarded in tender drilling rights across 14 oil and gas areas, declaring the results a "relief" after similar tenders last year failed to attract any bidders, local media reported Saturday.

The successful tender came after government dropped a proposal to limit cost recovery by oil and gas companies in late April.

Last year, tenders for 17 blocks went largely ignored by investors, many of whom cited uncertainty over government proposals to limit cost recovery expenses as a factor.

Cost recovery is a process whereby contractors are reimbursed for expenses incurred in developing and operating the block.

International firms including Spanish giant Repsol, Canada's Talisman Energy as well as Thailand's PTT Exploration and Production were among those awarded drilling rights.

Local companies with winning rights include PT Sargas & Vega and PT Cakra Nusa Darma.

The tenders' awarding came amidst the nation's strugle to reverse its declining oil production - a phenomenon which saw it drop out of the Organization of Petroleum Exporting Countries in 2008.

Late last month just after government reversed its stand on cost recovery, a survey released by PricewaterhouseCoopers showed the country is "losing its shine" for oil and gas investors.

The energy ministry's upstream oil and gas director Edy Hermantoro said scrapping the plan to cap cost recovery helped attract bidders.

"I am sure it affected the result since capping on cost recovery is closely related to their investment," Jakarta Globe quoted him as saying.

Investor interest demonstrates that Indonesia remains an attractive destination for oil and gas investment, Edy said.

The energy ministry's oil and gas director-general Evita Legowo cited the global economic recovery as reason for investors' more enthusiastic response this year.

"It's such a great relief for our country compared to what happened last year when investors shied away from our tenders," Evita said Friday.

Edy said government plans to open its next tender on Wednesday with 34 oil and gas blocks to be offered.

Most of the fields are in eastern Indonesia, an area with high reserves but also with higher exploration risks necessitating larger investments.

Of the recently-awarded rights, Repsol and US-based Black Gold Gas & Oil won the rights to respectively explore and develop the Cendrawasih Bay III and IV blocks off West Papua.

Repsol is partnering with Canada's Niko Resources to develop the Cendrawasih Bay II block.

PTTEP and Talisman won the rights to jointly develop the South Mandar, South Sageri and Sadang blocks off Sulawesi.

PTTEP also won the rights to the Malunda block in Makassar Strait.

Local firm Sargas & Vega won the drilling rights for the onshore Puri block in South Sumatra while Cakra Nusa Darma won the rights to onshore Sakakemang block, also in South Sumatra.

A consortium of Black oil subsidiary Komodo Energy and Niko Resources won the rights to the offshore Sunda Strait I block off West Java.

A consortium of PT Baruna Nusantara Energy and Australian Worldwide Exploration won the rights to the offshore North Madura block off East Java.http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=4&sid=&nid=4&rid=275903

Bangka Belitung Registered By International Atomic Agency

http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/Babel.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80

The province of Bangka Belitung (Babel) is already listed as a feasibility study for laying of Nuclear Power Plant (NPP) by the International Atomic Agency.
Head of Department of Energy and Mines of Babel, Noor Nedi in Pangkalpinang, said the International Atomic Energy Agency has been conducting a feasibility study for laying of nuclear power in Babel.

“There are seven point spread in Babel that have been tested for laying of NPP among others in the eastern coastal area of Bangka, West Bangka, Middle Bangka and East Belitung,” he said.

“Bangka Belitung is completely safe for the laying of nuclear power plants in terms of geology, geography, town planning, but that was just conducted a feasibility study and a new six years later found out for sure,” said Noor Nedi.
Noor Nedi explain, geological and geographical conditions, especially the existing granite rocks on the coast of Babel is very suitable for the laying of NPP.

“The condition of the granite rocks on the coast of Babel is very well suited for the foundation laying of nuclear power plants, mainly to save costs,” he said.

One nuclear power plant could generate power at least 2000 to 2600 megawatts which already exceeds the demand for electricity in Babel and can flow through to Sumatra and Java.

http://goodnewsfromindonesia.org/2010/04/26/bangka-belitung-registered-by-international-atomic-agency/


wow...ini langkah maju :)...tp harus xtra hati2

PLN Tenderkan PLTU di NTB dan NTT

JAKARTA--MI: PT PLN (Persero) membuka tender pengadaan empat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Nasri Sebayang, di Jakarta, Jumat (21/5), mengatakan, pembangunan PLTU tersebut merupakan upaya menjamin pasokan listrik di kedua wilayah tersebut.

"Ini merupakan bagian dari pembangunan sekitar 70 PLTU berskala kecil di seluruh Tanah Air guna mengatasi krisis kelistrikan," katanya.

Keempat PLTU itu adalah dua di NTB yakni Alor berkapasitas 2x3 Mw dan Rote 2x3 Mw serta dua di NTT yaitu Labuhan Bajo 2x3 Mw dan Sumbawa Barat 2x7 Mw.

Menurut Nasri, sumber dana pembangunan PLTU berasal dari anggaran investasi PLN tahun 2010-2012 dengan perkiraan pagu proyek sebesar US$2,2 juta per Mw.

Lingkup pekerjaan mulai disain, rancang bangun, pengadaan, konstruksi, hingga komisioning, sebelum diserahterimakan ke PLN. Persyaratan peserta tender adalah berpengalaman membangun PLTU minimal tiga Mw dan beroperasi baik minimal dua tahun, jika bermitra yang menjadi ketua kemitraan adalah perusahaan nasional dengan minimal kepemilikan 30 persen, dan ketua kemitraan harus mempunyai pengalaman membangun PLTU atau sedang membangun dengan kemajuan 30 persen.

Masa pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran mulai 19 Mei hingga 2 Juni 2010, serta pemasukan dokumen pada 3 Juni 2010. (Ant/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/21/144355/23/2/PLN-Tenderkan-PLTU-di-NTB-dan-NTT

Menperin: PLN Perlu Benahi Diri

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus berani menerima kritik keras terhadap manajemennya di tengah rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). PLN harus berani melakukan otokritik. "PLN jangan hanya pikirkan kenaikan TDL untuk kenaikan revenue, tapi juga ada inefisiensi di PLN, banyak sambungan liar. Itu karena mismanajemen atau pengelolaan. Itu kritik," paparnya di Hotel Ritz-Carlton, Senin (24/5/2010).

PLN jangan hanya pikirkan kenaikan TDL untuk kenaikan revenue, tapi juga ada inefisiensi di PLN.
-- MS Hidayat

Menurut Hidayat, jika kenaikan TDL mutlak dilakukan, rencana persentase kenaikannya harus diturunkan. Lalu, penuhi tuntutan perbaikan manajemen dengan menertibkan sambungan liar PLN. "Itu sinyalemen masyarakat di bawah. Beban jangan hanya dibebankan tarif, tapi manajemen penghematan itu harus diperhatikan," katanya.
Namun di samping itu, lanjutnya, pemerintah mesti menegaskan peran PLN yang dibutuhkan. Jika PLN memang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, subsidi tetap harus dilakukan. Namun, jika sebagai korporasi, bisa menetapkan tarif sesuai keekonomian perusahaan.

Hidayat mengatakan, besaran yang mungkin bisa dikompromikan adalah kenaikan sebesar 10 persen. Dia juga mengaku, kementeriannya sudah menghitung dengan kenaikan 10 persen, dampak kenaikannya hanya sebesar 0,9 persen. "Tapi kalau kenaikan 10 persen harus dilakukan sistem kategorisasi. Misalnya menggunakan parameter daya maksimum. Contohnya, saya simpel saja, tarif siang dan malam. Lalu kategori UKM dan industri besar dibedakan," tandasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/05/24/18184316/Menperin:.PLN.Perlu.Benahi.Diri

Gubsu dan Dirut PLN Sepakat Bangun PLTA Asahan III
Medan, (Analisa)

Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin,SE dan Dirut PT PLN (Persero), Dahlan Iskan akhirnya menyatakan sepakat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III Sumatera Utara.

Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan Syamsul Arifin dan Dahlan Iskan yang membicarakan tentang rencana pembangunan PLTA Asahan III di Jakarta, Kamis (27/5).

"Keduanya sepakat membangun PLTA Asahan III yang akan memasokkan daya listrik sedikitnya 2x87 MW sehingga menjadi solusi masalah kelistrikan di Sumut", kata Marajohan Batubara, Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PLN Kitsu menjawab pers via telepon, Minggu (30/5) terkait hasil pertemuan antara Gubsu dan Dirut PLN di Jakarta.

Dia mengatakan dengan dibangunnya PLTA Asahan III ini nantinya akan dapat menekan biaya produksi listrik di wilayah ini. Marajohan mengakui saat ini daya mampu pembangkit dan beban puncak di sistem Sumbagut relatif sama sekitar 1.400 MW.

"Ini berarti tidak ada cadangan listrik untuk mengantisipasi permintaan masyarakat Sumut yang sangat tinggi .Jika cadangan nihil menyebabkan listrik defisit. Itu belum lagi kalau terjadi gangguan maupun pemeliharaan jaringan", jelas Marajohan.

Sebelumnya Dahlan Iskan menjelaskan PLTA Asahan III didanai dari pinjaman lunak Jepang (JICA) sebesar 250 juta dollar AS. Bunga pinjaman rendah, cuma 0,75 persen per tahun. Selama 10 tahun pertama tidak perlu mencicil dan membayar bunga. Pengembalian pinjaman selama 40 tahun.

"Dananya sudah tersedia sejak 4 tahun lalu. Lantas bagaima dengan persyaratan. Tidak ada syarat yang mengikat. Begitu pula tidak ada keharusan kontraktor yang mengerjakan. Bisa dari manapun", ujar Dahlan Iskan.

Beda

Seperti pernah diberitakan media beberapa waktu lalu antara Gubsu dengan Dirut PLN sempat terjadi perbedaan persepsi yang menyebabkan Gubsu berat mengeluarkan izin lokasi. Dirut PLN sendiri mengaku sempat kaget ketika mendengar kabar, salah satu penyebab mengapa gubernur tidak mengeluarkan izin lokasi Asahan III, karena gubernur khawatir listrik Asahan III nanti akan diberikan untuk Inalum.

"Namun, itu isu murahan. Saya sendiri belum pernah mendengar langsung dari pak gubernur.Sekali lagi saya tegaskan listrik Asahan III untuk masyarakat Sumut", ucap Dahlan Iskan saat itu. (bay)

Chevron, ConocoPhillips sign Indonesia gas supply deal


ConocoPhillips has agreed to two separate deals, amending terms to an existing deal after some politicians complained that the deal was unfair because of the rise in oil prices.

It will supply a total of 77.9 trillion British thermal units of gas during a four-year period, and an additional 1,177 trillion British thermal units over a 12-year period, Priyono, BPMIGAS chief, told reporters.

ConocoPhillips will supply the gas from its fields in South Sumatra.

The gas deal will replace a previous agreement under which Chevron swapped about 50,000 barrels per day (bpd) of crude oil from Duri for about 400 million cubic feet per day of natural gas from ConocoPhillips' gas field in South Sumatra.

"This final deal will guarantee long-term gas supply to support Chevron's operations in Sumatra," Priyono said.

Chevron needs the gas to support technology used to coax more oil from its Duri field in Central Sumatra. The technology, known as steamflood, can enhance recovery on oil fields where output is declining.

Priyono said that Chevron currently produces about 370,000 barrels per day of crude oil, including Minas and Duri, from its operation in Central Sumatra.

Indonesia has turned into a net importer of crude in recent years, as production has slumped after a failure to tap new fields fast enough.

Southeast Asia's biggest economy produced about 1.5 million bpd about a decade ago, but production has now slumped to below 1 million bpd.

Pertamina Hulu Energi "Go Public" 20 Persen Pada 2010
Senin, 7 Juni 2010 18:31 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bursa

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan melakukan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) sebanyak 20 persen pada tahun 2010 atau paling lambat awal 2011.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko, Ferederick Siahaan, di sela-sela rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa penawaran saham tersebut ditargetkan meraup dana sekitar Rp10 triliun.

"IPO PHE ini akan menjadi salah satu penawaran saham terbesar, setara dengan PT Telkom yang saat itu mencapai Rp10 triliun," katanya.

Selain PHE, lanjutnya, Pertamina juga merencanakan IPO dua anak perusahaan lainnya yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

"Jadi, ada tiga anak perusahaan di "upstream" akan "go public,"" katanya.

Menurut dia, hasil "go public" PHE akan digunakan membeli aset baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan portofolio.

Dengan demikian, upaya Pertamina mencapai produksi migas sebesar satu juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/BOEPD) pada 2015 dapat tercapai.

"Kita harus akuisisi, tidak bisa dari organik saja," katanya.

Namun, Ferederick belum mau menyebutkan blok yang akan diakuisisi tersebut.

Hanya saja, lanjutnya, Pertamina telah mengalokasikan dana akuisisi Rp10,2 triliun pada 2010.

Pada tahun 2010, produksi migas Pertamina ditargetkan sebesar 432.000 BOEPD, 2011 475.300 BOEPD, 2012 498.200 BOEPD, 2013 ditargetkan 595.400 BOEPD, dan 2014 akan naik menjadi 702.900 BOEPD.

Sumbangan produksi migas Pertamina itu terbesar berasal dari PT Pertamina EP, selanjutnya PHE, dan terakhir antara lain dari lapangan akuisisi.

Sebagai contoh, produksi migas pada 2014 sebesar 702.900 BOEPD itu berasal dari Pertamina EP 353.400, PHE 175.200, Pertamina EP Cepu 74.300, serta merger dan akuisisi 100.000 barel.
(T.K007/A011/P003)

World Bank provides PLN with us$750 million
Saturday, June 12, 2010 07:44 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - The World Bank has approved a new investment of US$750 million for Indonesia to help increase the government`s and state power company PLN`s programs in the manpower and training sector, and regional administration investment programs.

World Bank country director for Indonesia Joachim Von Amsberg said in Jakarta that in the manpower sector, a US$30 million Additional Funding had been agreed to support efforts of bolstering PLN`s management by way of Enterprise Resource Planning (ERP).

"In the present global economic era full of uncertainties, new investments are proof of self-confidence of and support to Indonesia. We are very proud to support the investment programs of the Indonesian government and PLN," he said.

PLN`s finance director Setio Anggoro Dewo said the ERP is an integrated information technological system which could help improve and increase the management of PLN`s human, material, and financial resources.

"The approved projects are to expand the ERP system to Sumatera and Sulawesi following the successful application in Jawa and Bali, which has raised managerial capabilities with the availability of accurate financial information enabling us to make decisions based on more accurate information," he said.

He also said that in the education sector, an additional funding of US$500 million has been approved to help fund and apply BOS-KITA (school operational assistance, improved knowledge for transparency and accountability) designed to bolster school-based management and public participation which would improve expenditures on education in Indonesia.

BOS-KITA is a program based on the success of the government`s BOS-program of raising the quality of education for children aged 7 to 15. The new loan brings the total World Bank funding for BOS-KITA to US$1.1 billion.

He said the latest was a new loan of US$220 million to increase regional administration accountability in the use of special allocation funds (DAK), which in 2010 reached Rp21.13 billion or 2.0 pct of the state budget. This project will receive back the current DAK grant for infrastructure projects based on the concrete results from the participating regional administrations which had been reported and verified.

The financial and development supervisory body (BPKP) verifies the development results. "A total of 81 regional administrations met the coditions to take part in this project," he said.(*)

Senin, 21/06/2010
Konversi BBM ke BBG taxi & bus digalakkan


JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah akan menggalakkan kembali kebijakan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), terutama untuk moda transportasi umum seperti taxi dan bus di wilayah Jakarta mulai 2011.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agusman Effendi mengungkapkan pada dasarnya penggunaan BBG itu merupakan bagian dari pokok-pokok kebijakan energi nasional yang dirumuskan oleh DEN.

“Saya pikir dalam 1-2 minggu lagi, kita sudah masuk pada tahapan menuju finalisasi penggunaan BBG ini. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Pemda DKI, Kementerian Ristek, Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya hari ini.

Tujuan program konversi BBG tersebut, katanya, di antaranya untuk menurunkan emisi karbon sejalan dengan program pemerintah lainnya.

Dia mengatakan dalam pokok-pokok kebijakan energi nasional juga dijelaskan bahwa penggunaan BBG di sektor transportasi lebih murah dan lebih bersih ketimbang BBM.

Menurut dia, program BBG yang sudah berjalan sebagian terutama penggunaannya untuk Bus Transjakarta, diharapkan sudah bisa ditingkatkan secara menyeluruh.

Pasalnya, katanya, DEN berencana menyamakan harga BBG yang berbeda dari dua pemasok, antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Terkait dengan soal minimnya infrastruktur yang menjadi kendala penerapan BBG selama ini, Agusman mengakui hal itu diakibatkan oleh tidak adanya perkembangan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sejak 2003.

“Bahkan jumlahnya diperkirakan semakin menurun. Itu yang menjadi permasalahan. Kami berharap bagaimana bisa menambah lagi outlet-outlet SPBG dan infrastrukturnya juga harus kita tata kembali, misalnya terkait pipa gas.”

Agusman mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah converter kit BBG pada 2011 sehingga sasaran penggunaan BBG untuk transportasi umum di wilayah Jakarta untuk tahap awal ini bisa terlaksana.

Menurut dia, pemerintah juga akan menerapkan program konversi BBG di 10 kota besar di Indonesia setelah target penggunaannya tarnsportasi umum di wilayah Jakarta bisa terealisasi mulai 2011.

“Untuk sekarang, Jakarta dulu yang akan kita prioritaskan. Untuk sasaran selanjutnya, akan 10 kota besar yang akan kita tetapkan menggunakan BBG sebagai bahan bakar,” tutur Agusman.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan pengembangan pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi masih terkendala berbagai hal, di antaranya keterbatasan jaringan pipa distribusi, mahalnya harga konverter kit, investasi, dan biaya operasi SPPG yang mahal dan margin yang belum menarik bagi kalangan investor.

Menurut dia, pemerintah melalui instansi terkait akan melakukan revitalisasi SPBG dan pembagian konverter kit serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pengembangan gas bumi, menentukan harga BBG yang diharapkan dapat menarik bagi penyedia (investor), memberikan subsidi harga BBG untuk sektor transportasi, menyediakan payung hukum pemanfaatan BBG untuk sektor transportasi.

“Pemanfaatan gas bumi [BBG] untuk sarana transportasi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Opini masyarakat bahwa penggunaan BBG memiliki resiko keamanan yang lebih besar dibandingkan dengan BBM juga merupakan kendala,” ungkap Darwin, beberapa waktu lalu

yg paling penting adalah penambahan outlet SPBG & infrastruktur penunjang tlbh dahulu...
baru bisa bicara menggalakkan...

Agustus 2010 RI bisa eksplorasi di Aceh Besar


NEW YORK (Bisnis.com): Indonesia pada Agustus 2010 diperkirakan sudah akan mengantongi izin otoritas internasional untuk melakukan ekploitasi dan eksplorasi sumber-sumber daya mineral di landas kontinen di luar 200 mil di kawasan Aceh Besar.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional-Kementerian Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan Havas menyatakan optimis bahwa Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), yaitu komisi yang melakukan pemeriksaan terhadap batas terluar landas kontinen negara, pada Agustus 2010 di New York akan menyetujui "submission" (berbagai persyaratan yang telah diajukan Indonesia menyangkut klaim wilayah landas kontinen di luar 200 mil).

Menurut Havas, yang terpilih dan sepanjang pekan lalu bertindak sebagai Presiden pertemuan SPLOS (Negara-negara Pihak Konvensi Hukum Laut 1982 PBB/UNCLOS) di New York, saat ini setidaknya sudah 50 negara yang mengajukan "submission" kepada CLCS.

Jika melihat kapasitas anggota CLCS yang total berjumlah 21 orang --mengurusi tiga subkomisi, pemeriksaan "submission" yang diajukan negara-negara tersebut diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2031 .

Banyak negara dilaporkan menyatakan keberatan dengan kemungkinan tersebut karena mereka ingin segera melakukan eksploitasi dan eksplorasi di landas kontinen di luar 200 mil.

Landas kontinen di luar 200 mil disebut-sebut banyak mengandung berbagai mineral untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk obat-obatan.

"Bahkan ada beberapa riset yang mengatakan ada berlian juga. Eksploitasi dan ekplorasi banyak dilakukan di dalam wilayah 200 mil. Di luar itu, memang masih belum banyak negara yang melakukannya," kata Havas dalam surat elektroniknya yang diterima Antara, hari ini.

Dalam kesempatan Pertemuan ke-20 SPLOS yang dipimpin Havas di Markas Besar PBB, New York, pada 14-18 Juni itu, CLCS membuat pengecualian dengan mempercepat proses pemeriksaan "submission" bagi Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Proses terhadap Indonesia dipercepat karena Indonesia telah menyelesaikan survei seismik sementara tim nasional RI juga telah menyampaikan data terbaru kepada CLCS.

"Kita akhirnya dinilai bisa segera diselesaikan "submission"nya pada bulan Agustus tahun ini," ungkap Havas.

Selain untuk Aceh Besar, Indonesia juga akan mengajukan"`submission" untuk Sumba dan Papua.

"Yang baru selesai baru Aceh Besar. Kita akan mengupayakan agar Sumba dan Papua juga bisa dipercepat pengajuan"submission"nya," ujar Havas.

Jika "submission" untuk Aceh Besar disetujui pada Agustus, Indonesia bisa segera mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber daya mineral.

"Dan yang pasti, wilayah landas kontinen kita bertambah," tambah Havas.

Pertemuan ke-20 SPLOS itu sendiri mengeluarkan sejumlah keputusan, antara lain menyetujui anggaran Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS) beserta peningkatan gaji bagi para hakimnya, serta rekomendasi-rekomendasi untuk membuat CLCS bekerja lebih baik. (ant)

Energi Hibrid Terbesar Dibangun di DIY
Minggu, 27 Juni 2010


BANTUL, KOMPAS.com — Menteri Riset dan Teknologi Suharna Suryapranata meletakkan batu pertama pembangunan proyek percontohan pengembangan energi hibrid terbesar di Indonesia di perkampungan nelayan Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (27/6/2010).

"Pengembangan energi hibrid di kampung nelayan Pandansimo ini memanfaatkan energi kincir angin dan solar panel," kata Suharna Suryapranata.

Prototipe energi listik hibrid akan didesain dengan komposisi kapasitas turbin 10 kilowatt sebanyak satu buah, 2 KW sebanyak lima buah, dan 1 KW sebanyak 38 buah, serta solar panel 17,5 KW dengan aki cadangan 2 x 20 x 12 V 200 AH dan keluaran standar 220 volt AC.

Sistem keluaran listrik ini akan dilengkapi inverter untuk menjaga keberlangsungan proses. "Output yang dihasilkan dari sistem ini adalah listrik sebesar 75,5 KW yang terdiri atas 58 KW dari kincir angin dan 17,5 KW dari solar panel," katanya.

Dana yang disiapkan untuk pembangunan proyek percontohan pengembangan energi hibrid ini mencapai Rp 3 miliar.

Dana berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah Kabupaten Bantul, UGM dan E-Wind Energy serta Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI).

"Pembangunan proyek percontohan pengembangan energi hibrid diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memproduksi es balok dengan kapasitas 1.000 kilogram per hari untuk memenuhi kebutuhan es nelayan, pemompaan air sumur renteng untuk mengairi pertanian, terutama pada musim kemarau dan penerangan jalan kampung yang saat ini masih minim," katanya.

Prototipe energi listik hibrid ini merupakan percontohan atau sarana uji coba model energi lisrik alternatif untuk pemanfaatan wilayah lain dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai, aksesibilitas dan karakteristik daerah yang kurang mendukung seperti di kawasan kampung nelayan Pantai Pandansimo.

"Uji coba sistem ini dapat digunakan untuk menganalisis pemilihan konfigurasi energi listrik alternatif hibrid kincir angin dan solar panel untuk daerah lain di Indonesia," katanya.

KRISIS ENERGI
Papua Perkuat Kelistrikan Melalui PLTA
Senin, 14 Juni 2010 | 03:27 WIB

Jayapura, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara menjamin, tanggal 30 Juni mendatang tidak akan ada lagi pemadaman listrik, termasuk di wilayah timur Indonesia.

Di wilayah Jayapura, Papua, Perusahaan Listrik Negara (PLN) rencananya menambah mesin genset serta membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mengimbangi kebutuhan energi di daerah tersebut.

Sabtu (12/6) lalu dilakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTA Genyem di Kabupaten Jayapura. Pembangkit dengan energi terbarukan ini akan menghasilkan sekitar 20 megawatt (MW). Menurut rencana, PLTA Genyem mulai beroperasi November 2011.

Direktur Operasi PLN Wilayah Indonesia Timur Vickner Sinaga mengatakan, PLTA Genyem dibangun melalui pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) senilai Rp 350 miliar. Ia berharap, kehadiran PLTA Genyem dapat mengatasi krisis listrik di Jayapura yang defisit 3 MW dari kebutuhan 44,9 MW. Saat ini, listrik hanya diproduksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waena.

Pembangunan PLTA itu juga diharapkan dapat menurunkan beban biaya PLN dibandingkan dengan tenaga diesel. Menurut Vickner, dengan PLTD yang ada sekarang ini, PLN harus mengeluarkan biaya Rp 2.500 per kilowatt (kW).

”Sementara harga jual listrik hanya Rp 660 per kW dan tiap liter solar menghasilkan 3 kW listrik. Kami membeli solar Rp 6.000 per liter, tidak sama seperti kendaraan bermotor yang hanya Rp 4.300 per liter. Dijualnya pun murah karena disubsidi. Kami harapkan pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan ini dilakukan di mana- mana sehingga biaya subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya,” ujar Vicker.

Selain mendirikan PLTA, PLN juga berupaya mengoperasikan PLTU Holtekamp di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, senilai Rp 182,15 miliar. PLTU yang dalam 30 persen proses pembangunan ini diharapkan bisa menghasilkan listrik sebesar 20 MW. Rencananya, uji cobanya dimulai April 2011.

Terkait krisis listrik di Jayapura sekarang, PLN mendatangkan mesin genset dengan kapasitas 6 MW. ”Sekarang sudah dikirim dari Surabaya (Jawa Timur) dan mungkin masih berada di Laut Sulawesi. Kami targetkan 30 Juni tidak ada lagi pemadaman listrik. Kalau masih terjadi pemadaman, kami orang PLN di Indonesia timur ini bunuh diri semua,” ujar Vickner, didampingi General Manager PLN Papua Ferdinand Siahaan.

Saat ini, lanjut Vicker, kelistrikan di wilayah Papua dan Papua Barat mulai teratasi. Timika surplus 2,3 MW, Wamena surplus 8 persen, Genyem 0,31 MW, Sorong surplus 3 MW atau 15 persen. ”Saat ini hanya Manokwari (Papua Barat) yang masih defisit 2 persen,” ujar Vicker.(ich)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/14/03271597/papua.perkuat.kelistrikan.melalui.plta

Yang gw bold: I lol'd

why they do like that..??

http://img155.imageshack.us/img155/7158/photo1653.jpg (http://img155.imageshack.us/i/photo1653.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

^^nggak ada hukuman yg setimpal buat hal2 ginian, jadi kayak "wabah". kita sih tau, buat piring nasi orang banyak, tapi cara2 gini nih yg sebetulnya merusak tatanan BBM di Indonesia.

Negara Maju Incar Geotermal Sumsel
Saturday, 24 July 2010

PALEMBANG (SI) – Potensi geotermal atau panas bumi di Sumsel yang terletak di kawasan Rantau Dedap, Desa Segamit,Kecamatan Semende Darat Ulu, Muaraenim, mulai dilirik calon investor.

Bahkan, saat ini sejumlah negara maju mulai mengincar geotermal yang memiliki cadangan mencapai 1.335 MW tersebut untuk pembangunan pembangkit listrik. Asisten II Bidang Ekonomi,Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel Eddy Hermanto mengatakan, beberapa negara maju yang mulai melakukan penjajakan untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 1.000–1.200 MW dengan bahan bakar panas bumi itu antara lain Sepron dari Amerika, China,Turki,Jepang.

”Akan tetapi, karena untuk pembangunan ini harus ditenderkan secara internasional,kita arahkan calon investor untuk melengkapi syarat tender,” ujar Eddy di Kantor Gubernur kemarin. Eddy menjelaskan,energipanas bumi di Sumsel merupakan potensi terbesarkeduadiduniasetelah Amerika. Potensi yang amat besar ini lantaran kalderanya mencapai tiga daerah, yakni Muaraenim, Lahat, dan Pagaralam.

”Potensi panas bumi kita memang luar biasa sehingga memang harus didorong agar bisa dimanfaatkansebesar- besarnya untuk pembangunan Sumsel,”jelas mantan Kepala Dinas PU Kota Palembang ini. Karena pemanfaatan panas bumi harus ditenderkan,pihaknya akan meminta peraturan dari Departemen Pertambangan dan Energi bagaimana mekanisme tender.

Dengan begitu,tender yang dilaksanakan nantinya berjalan sesuai aturan yang berlaku. ”Proses tender ini harus hati-hati. Jangan sampai tidak memenuhi atau bahkan melanggar aturan. Untuk itu, kita tidak akan ikut campur tangan dalam proses tender ini. Tender langsung ditangani tim baik dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel maupun dari Kementerian Pertambangan.

Jadi, silakan negara-negara tersebut melakukan pendekatan, tetapi proses tender tetap harus melalui aturan,”katanya. Jika semua proses tender telah dilaksanakan dan telah diketahui siapa yang akan melakukan pembangunan, kata Eddy, pada awal 2011, pembangunan pembangkit di kawasan Rantau Dedap Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu,Kabupaten Muaraenim, sudah dapat dilaksanakan.

Untuk itu,diharapkan pada 2012,pembangkit yang ada dapat segera beroperasi dengan didukung pemasangan jaringan listrik. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumsel Robert Heri mengungkapkan, proses tender tersebut dilakukan secara internasional. Mengingat,pada sumber energi panas bumi tersebut akan dibangun pembangkit listrik berkapasitas 1.000–1.200 MW.

Untuk itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun pembangkit yang ada.Jadi, investor yang akan membangun pembangkit nantinya diwajibkan memberikan jaminan sebesar USD10 juta yang sudah dimasukkan ke rekening bank. “Siapa saja yang berminat silakan mendaftar dan memasukkan berkas di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel.

Mereka yang lolos adalah mereka yang paling menguntungkan dan bersedia memenuhi persyaratan yang kita ajukan.Sebab,pembangunan ini tidak bisa main-main sehingga membuat kita harus ketat dalam menyeleksiinvestor. Jadi,ditargetkanakhir tahun kita sudah tentukan siapa yang akan membangun pembangkit listrik tersebut,”paparnya. Robert membeberkan, selain lima negara raksasa dunia yang meminati energi panas bumi tersebut, juga terdapat negara lain yang sudah menyampaikan niatnya.

Untuk itu, diharapkan negara tersebut untuk mengikuti proses tender yang dibuka secara internasional ini. Sementara itu,Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan,selain panas bumi yang berada di Rantau Dedap Semendo, Kabupaten Muaraenim, Sumsel juga memiliki berbagai potensi lain yang juga tidak kalah besar, seperti minyak yang berada di urutan kelima di Indonesia,gas di urutan kedua,batu bara berada di urutan pertama, coalbed methane(CBM)dan lainnya.

“Semua kekayaan alam tersebut harus dieksplorasi dengan maksimal untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, kita meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar dapat mengeksplorasi secara besar-besar terhadap kekayaan alam yang ada di Sumsel ini,”ujar Alex. Geotermal, kata Alex, adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik.

Di mana, sekitar 10 Giga Watt (GW) pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada 2007 dengan menggunakan panas bumi ini dan menyumbang sekitar 0.3% total energi listrik dunia. Untuk itu, jika ini dikelola dengan maksimal, bukan tidak mungkin semua negara tetangga dapat diterangi oleh Sumsel. (yayan darwansah)

Analysis: Indonesia: Energy on the boil
Josh Franken, Editorial Manager | Mon, 07/26/2010 10:18 AM, Jakarta Post

Indonesia is to tap into vast reserves of geothermal energy to help meet its power needs for coming decades, with plans to invest more than US$10 billion over the next 15 years in the renewable power source.

Estimates put the geothermal potential of Indonesia, which hosts hundreds of active and extinct volcanoes, at around 28,000 MW or 40 percent of the world's total. A clean energy source, geothermal power is generated by heat extracted from the Earth's core.

Only a fraction of the country's full potential, just 1,100 MW, is currently being utilized, compared to 4,000 MW in the US and 2,000 MW in the Philippines.

In late April, while addressing the opening of the World Geothermal Congress in Bali, President Susilo Bambang Yudhoyono said Indonesia aims to become the world's largest user of the energy source. Some 5 percent of national energy needs will be met by geothermal energy by 2025, he said.

In order to achieve Indonesia's goal, some 10,000 MW in capacity will need to be added over the next 15 years. The government has estimated that this will require at least $12 billion in investment, much of it to come from foreign sources.

To encourage investors, the Finance Ministry has introduced incentives for investment in renewable energy such as exemptions in value-added tax, income tax and import duties. It has also guaranteed that state utilities firms will buy electricity produced from geothermal and other alternative energy sources, and a recent regulation caps the price of geothermal energy at $0.097 per KWh.

Indonesia has been touting the investment potential of its geothermal energy sector overseas, with one of the most recent approaches made by Yudhoyono in the Turkish capital Ankara on June 30.

In an address to the Turkish parliament, he called for investment in Indonesia's manufacturing, infrastructure, mining and energy sectors, especially renewable energy. "Indonesia holds 40 percent of the world's geothermal resources, and of that we are using only 4.2 percent," Yudhoyono said. "This is an investment opportunity for Turkey, which has the technology necessary for harnessing this form of energy."

Just days later, in early July, the Turkish construction and mining company Cengiz Holding signed a non-binding memorandum of understanding (MoU) to develop a geothermal plant in Java with Geo Power Indonesia, a wholly owned subsidiary of the Australian firm Greenearth Energy. The MoU is set to become a formal agreement once the Turkish company completes due diligence assessments.

Domestic interest is also growing in the energy source. In late June, the state-owned oil and gas company Pertamina announced it was planning to list a partial stake in its geothermal energy subsidiary to raise funds for capital investments.

Ferederick Siahaan, Pertamina's director of investment planning and risk management, told media that Pertamina Geothermal Energy (PGE) and upstream producer Pertamina Hulu Energi (PHE) were being readied for listing. "We may divest about 20 percent of each of those firms," he said on June 25, without giving specifics on timing or how much money will be raised by the initial public offerings (IPO).

PGE has facilities in West Java and North Sulawesi which produce a combined 272 MW but the company wants to expand this output to 1340 MW by 2015, and sees an IPO as a way to fund this expansion.

The World Bank has already shown interest, announcing in late March that it was providing the government with $400 million to assist in the development of geothermal energy. Announcing the funding on March 22, Katherine Sierra, the international lender's vice-president for sustainable development, said Indonesia has the greatest geothermal energy potential in the world.

"The co-financing will help Indonesia reduce the use of fossil fuels to meet its rapidly growing energy needs," she said. "It also gives a clear signal on the practical actions developing countries can take to combat global climate change."

The need to address environmental issues is another driver for an increase in geothermal energy usage. The government is committed to reducing carbon emissions by a minimum of 26 percent, and a maximum of 41 percent, by 2020. To achieve this target it must slash its use of fossil fuels, with zero-carbon geothermal energy positioned as an ideal offset in the overall energy mix.

Presiden Luncurkan Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir
Sriwijaya Post - Selasa, 27 Juli 2010 10:31 WIB

DENPASAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pagi bertolak menuju Nusa Tenggara Baratuntuk meluncurkan program Indonesia bebas pemadaman bergilir.

Presiden meninggalkan bandara Ngurah Rai, Denpasar sekitar pukul 09.30 wita.

Turut serta dalam rombongan Kepala Negara antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Menteri ESDM Darwin Z Saleh, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Juru Bicara Kepresidenan Julian A Pasha dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah yang menggantikan Dino Patti Djalal.

Sebelumnya Juru Bicara Pemprov NTB Lalu Moh Faozal mengatakan semula program itu dijadwalkan diluncurkan Wakil Presiden Boediono awal Juli 2010, namun pada akhirnya dibatalkan dan Presiden yang akan melakukan peluncuran tersebut.

"Kegiatan kunjungan Presiden ke NTB akan dipusatkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, yang dipadukan dengan penyerahan dana tanggungjawab sosial (CSR) PT PLN NTB untuk 37 kelompok penerima," ujarnya.

Sementara itu menjelang kedatangan Kepala Negara, Manajemen PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat mengakhiri kebijakan pemadaman bergilir mulai 1 Juli 2010.

PLN Wilayah NTB itu membawahi manajemen PLN Cabang Mataram, Sektor Lombok, Sistem Bima dan Sistem Sumbawa.

Sebelumnya, di Bali, Presiden menghadiri Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional di Istana Tampaksiring.

Acara tahunan yang telah dimulai sejak 2006 itu dimaksudkan untuk menanamkan jiwa berkesenian pada anak.

Seusai menghadiri Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional, Presiden melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus untuk Sekretaris Jenderal PBB bidang perubahan iklim George SorosM

Senin malam, Kepala Negara melakukan pertemuan dengan para budayawan. Pertemuan itu membahas mengenai upaya memperkenalkan seni kepada anak untuk membentuk pola pikir yang luhur.

Presiden dijadwalkan kembali ke Jakarta, Selasa siang.

PLTN Belum Akan Dibangun Hingga 2019
Senin, 02 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -PT PLN (Persero) memastikan belum akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional."Dalam RUPTL (Rencana Umum Penyedliaan Tenaga Listrik) hingga tahun 2019, nuklir belum masuk, sumber energi masih didominasi oleh batu bara, panas bumi , dan gas," kata Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN, Murtaqi Syamsuddin dalam diskui prospek PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terjangkau di gedung BPPT hari ini.

Menurut Murtaqi, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan belum bisanya Indonesia menggunakan nuklir sebagai sumber energi, yaitu masalah dana , kebijakan ,dan teknologi. "Biaya kapital yang sangat tinggi, masa konstruksi yang sangat lama, dan ketidakpastiannya sangat menyulitkan perencanaan PLTN," katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi menyatakan Indonesia tidak perlu membangun PLTN. "Toh kita bisa tanpa PLTN, Indonesia punya sumberdaya energi terbarukan yang dapat menggantikan nuklir seperti biofuel , tenaga air,dan panas bumi," kata Riynaldi dalam diskusi.

Resiko dan Investasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah , menurut Riynaldi, sangatlah besar. Terutama karena Indonesia bukanlah negara penghasil uranium. Dengan begitu Indonesia harus mengimpor uranium dari luar. "Dan itu harus dikawal oleh negara-negara besar," ujarnya. Belum lagi Indonesia masuk kedalam negara rawan gempa. "Hanya Kalimantan yang aman dari gempa," jelasnya.

Bapeten: Freeport Tak Menambang Uranium

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil penelitiannya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten menjamin bahwa PT Freeport Indonesia tidak melakukan penambangan uranium atau bahan baku nuklir di Papua. Hasil penelitian terhadap sampel yang diambil di empat titik pertambangan Freeport tidak menunjukkan adanya kandungan kaya uranium yang memiliki nilai ekonomis.

"Bapeten menjamin pengawasannya bahwa tidak ada penambangan uranium di Freeport, dan kami terus memantau dengan citra satelit," ujar Kepala Bapeten, As Natio Lasman, dalam jumpa pers di Kantor Bapeten, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Kadar uranium di empat titik penambangan Freeport menurut uji laboratorium hanya sekitar 8 ppm atau 8 molekul per sejuta molekul yang ada di galaksi. Kadar tersebut sangat rendah dan tidak mencukupi batasan minimum nilai ekonomis uranium yang angkanya di atas 500 ppm.

Selain itu, kegiatan penambangan Freeport Indonesia menurut As Natio tidak meningkatkan paparan radiasi yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar. "Radiasinya, seperti background (radiasi alam), tidak ada penambahan," katanya.

Penelitian Bapeten mengenai kandungan uranium di pertambangan Freeport tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kebenaran isu pengambilan uranium oleh Freeport. Penelitian yang melibatkan empat orang dalam tim inspektur Bapeten dan seorang ahli geologi Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) tersebut berlangsung pada 24-27 Juli.

Sampel yang diteliti mulai dari batuan, feed atau batuan yang dapat dilebur, konsentrat, dan sistrat yang diambil dari empat titik, mulai dari hulu hingga hilir pabrik, seperti pelabuhan, gudang penyimpanan, lokasi pengolahan, dan di lokasi penambangan tembaga. "Termasuk area yang lama ditinggalkan, tidak ada kegiatan Freeport lagi di situ," imbuh As Natio.

As Natio juga menegaskan bahwa penelitian itu merupakan inisiatif Bapeten tanpa diperintah pihak mana pun. "Ini inisiatif Bapeten. Kami akan menjaga seluruh nuklir material agar tidak keluar dari negeri ini tanpa pengawasan Bapeten karena ini kekayaan negara," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/04/17162476/Bapeten:.Freeport.Tak.Menambang.Uranium

apakah yg diambil freeport sampai sekarang tsb bukan merupakan kekayaan negara juga..??

Govt targets one million barrels of oil in 2014
Thursday, September 2, 2010 21:45 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - The government has targeted an oil lifting of over one million barrels per day (bopd) in 2014, a senior official said.

"The government is doing its best to produce over one million barrels of oil per day," Director General for Oil and Gas of the Ministry of Mines and Energy (ESDM), Evita Legowo told a House hearing here Thursday.

She said that the efforts to produced over one million barrels per day would be made in stages and it was expected that the target would have been achieved before 2014.

Evita Legowo also said that due to high uncertainty in efforts to increase the production, the lifting target for 2011 was proposed at 960 - 975 thousand barrels per day.

In the 2011 draft state budget, the assumption of oil lifting was set at 970 thousand barrels per day, she said.

In order to achieve the 2011 production target, additional production would be made through new field exploitations such as the NDD area 12-CPI Rokan, Banyu Urip-Mobil Ceput, Sukowati phase IV-JOB Pertamina East Java, Pondok Makmur-Pertamina EP, and Pulau Gading-JOB Talisman.

Additional production would also be made through explorations in newly found fields, among others in Sabar Utara-Petro Cina Jabung and Pendalian 3-Siak Putra Energy as well as additional production from new EOR (Rantau, Prabumulih, and Musi Barat-Pertamina EP) projects.

"In order to achieve the full production scale, we still need to develop production facilities which are expected to be completed in 2013," the director general said.

Energy observer Pri Agung of the ReforMiner Institute said earlier that the oil lifting target set at the draft state budget at 970 thousand barrels per day reflected no substantial change in the country`s oil and gas production sector.(*)

Vice President: geothermal energy prioritized in Java
Friday, September 3, 2010 23:59 WIB | National

Jakarta (ANTARA News) - The use of geothermal energy in the second stage 10,000 MW project will be prioritized in Java Island, Vice President Boediono said.

"I wish that the 10,000 MW project stopped using coal, especially in Java island," he said in Jakarta, Friday.

Speaking to the media after breaking the fast at his official residence, Boediono said coal in Java island will be replaced by gas or geothermal energy.

"Places other than Java may continue using coal, but it is also still being considered and planned," he said.

Earlier, Coordinating Minister for Economy Hatta Rajasa said the second-stage 10,000 MW project will be based on geothermal energy.

Along with the Vice President and the relevant ministers, Hatta will formulate and seek a solution to problems facing electricity.

"If a regulation is necessary, we will make it, and if a law is needed, we will discuss it with the House of Representatives," he said.

Indonesia`s geothermal potential was said to be the biggest in the world, reaching 28,112 megawatts (MW).

Of these figures, the biggest geothermal reserve is 14,707 MW, with a power capacity of 14,405 MW. But only four percent, or 1,189 MW in 265 locations is utilized by Indonesia for four percent of electric energy, or 1,189 MW, whereas actually the utilization of fiver percent of this energy or 9,500 MW by 2025 had already been proclaimed.

Besides touching on the 10,000 MW program, the Vice President also mentioned several things the government is doing like anticipating the fluctuation of crude oil prices, poverty eradication, and bureaucratic reforms.

"On this occasion, I wish to say that actually we have done many things and many other things need to be done," he said.

But he added that in several programs progress had been rather slow, or results are expected in the long run.(*)

Regulator asks Pertamina to start limiting subsidized oil sales
Sunday, September 19, 2010 03:12 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - BPH Migas, the downstream oil and gas regulatory agency, has asked state-owned oil and gas company PT Pertamina to start limiting the sale of subsidized regular gasoline and diesel oil.

BPH Migas chief Tubagus Haryono said through a short message service here on Saturday that according to Law Number 22 of 2010 on the revised 2010 budget the quota of the subsidized gasoline (premium) was 21,433,664 kilolitres while diesel oil 11,194,175 kilolitres.

"Consumption of subsidized premium however has until August 2010 reached 14,948,798 kilolitres or 69 percent of the quota while diesel consumption reached 8,515,732 kilolitres or 76.07 percent of the quota," he said.

He said unless limitations were made it was feared the quota for subsidized premium and diesel would be surpassed.

Tubagus said right now the government was just formulating the amendment of Presidential Regulation Number 55 of 2005 and Presidential Regulation Number 9 of 2006.

"While waiting for the second amendment of the presidential regulations we asked Pertamina to immediately take actions," he said.

He said limitation could be done among others by increasing the non-subsidized oil dispensers at gas stations in especially elite neighbourhoods, toll roads and mainroads, and reducing the number of dispensers for subsidized fuel oils.

Other efforts could be taken by separating the lane for subsidized fuels from that for non-subsidized fuels or separating the lane for motorcycles from that for cars.

He said Pertamina could also stop serving subsidized fuels to yachts, cargo ships except those carrying staples and supporting ships which are not categorized as small business.

BPH Migas has also asked Pertamina not to serve subsidized oils to vehicles or heavy equipment used in industrial activities, mining, power plants, construction projects, container services, forestry and plantations which could be categorized as no small businesses.

Pertamina is also asked to limit sale of subsidized oils for fishermen to maximally 25 kilolitres a month.

"We have also asked Pertamina to increase supervision of subsidized oil distribution to avoid irregularities, help the government in its familiarization efforts and campaign for fuel economy and preparing the closed system of subsidized fuel distribution," he said.
(Tz. K007/H-YH/HAJM/P003)

Big Potential in Indonesia for Unconventional Gas

September 15, 2010

Jakarta. Indonesia, Southeast Asia’s biggest oil and gas producer, may become the largest producer of unconventional gas in the region, Wood Mackenzie Research Consultancy said in a report.

Indonesia may produce gas lodged in crevices of coal deposits at an initial rate of 22 million cubic feet a day by 2013 and boost it to 900 million in 2020 and 1.3 billion in 2025, said Edinburgh-based Wood Mackenzie.

“As conventional domestic gas supply starts to decrease around 2020, the leading coal-bed methane players should be well positioned to take advantage,” Jamie Taylor, an analyst at the energy consultants, said in the report.

Indonesia expects to produce a small amount of coal-bed methane for the first time next year, which will be used to generate electricity, an Energy Ministry official said last month.

CBM is natural gas trapped in seams of coal that may require large quantities of high-salinity water in extraction, but Indonesia is hoping to tap alternative sources of energy to meet rising power demand and cut consumption of expensive crude oil.

Indonesia is struggling to reverse declines in oil output over more than a decade and wants factories and power plants to switch to gas from oil-based fuels.

The nation’s reserves of coal-bed methane are estimated at 453 trillion cubic feet, more than double the amount for natural gas.

Deposits in Sumatra have access to markets in West Java, Batam and Singapore because of an existing pipeline, said Graham Tyler, head of Wood Mackenzie’s South East Asia Gas & Power service.

Unconventional gas from the Kutei Basin can be exported in a liquefied form because of the capacity at the Bontang liquefaction plant in East Kalimantan, he said.

Separately, Essar Energy, part of the Indian conglomerate Essar Group, plans to bid for coal-bed methane and shale gas blocks in Indonesia next month, the Business Standard wrote on Wednesday, quoting a company official.

“This would be our first international foray into unconventional resources,” the newspaper quoted S.R. Agarwal, director and chief executive, Essar Exploration and Production India, as saying.

Essar will also bid for similar assets in China at the end of this year, the paper said. Essar Energy has five CBM blocks in India.

The report outlines the challenges which will impede large-scale CBM developments in the next 10 years.

These include uncertainties in fiscal terms for CBM production, a slow approvals process, lack of clarity on ownership rights where acreage overlaps with coal concessions, the environmental impact of operations and the high costs of CBM production under current contract terms.

There will also be significant competition from conventional gas.

Still, coal-bed methane may “eventually” account for 15 percent of Indonesia’s gas supply, the energy consultant said. There are 20 active coal-seam gas production-sharing contracts across Sumatra and Kalimantan.

National gas development suffers from a slow approval process, lack of clarity in ownership rights where gas areas overlap coal deposits and uncertainties in fiscal terms, Tyler said.


Bloomberg, Reuters, JG

source http://www.thejakartaglobe.com/business/big-potential-in-indonesia-for-unconventional-gas/396310

Cheers

Atasi Krisis Listrik Kemarau
Selasa, 21 September 2010

Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang, Simpang Belimbing, Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim, Sumatera Selatan dengan kapasitas 2 x 150 megawatt (MW), kelar
Juni 2011. Pembangkit berbahan bakar batu bara itu, khusus mengatasi krisis listrik di wilayah Sumsel selama musim kemarau.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Dahlan Iskan menegaskan hal itu, saat kunjungan ke lokasi PLTU tersebut pukul 08.00 WIB, kemarin (20/9). Mendampingi Dahlan, Dirut Operasi Indonesia Barat Ir Hari Jaya Pahlawan, GM Pembangkitan Wilayah S2JB Ir Sudirman, Direktur Perencanaan PLN Nasri Sebayang, dan Manajer PT PLN Pembangkit Sektor Bukit Asal Andi Ajis ST. Juga jajaran Direksi PT Guohwa Energi Musi Makmur Indonesia (PT GH-EMM Indonesia), perusahaan yang membangun pembangkit tersebut.

“Ya, tentu bisa mengatasi masalah listrik di Sumsel. Selama ini ‘kan, Sumsel saat kemarau selalu krisis. Tapi, tahun ini Tuhan membantu PLN karena tidak ada kemarau dan selalu hujan terus sehingga selamat dari krisis listrik," ungkap Dahlan di sela-sela meninjau proyek yang terlihat santai dengan sepatu sportnya.

Hanya, tahun mendatang akan ada musim kemarau setiap bulan Juli. “Nah, proyek ini selesai Juni 2011. Waktunya pas," ujarnya lagi. Di samping, bisa membantu Sumsel saat pelaksanaan SEA Games XXVI, November 2011 mendatang.

Usai rapat tertutup bersama jajaran Direksi PT GH-EMM Indonesia, Dahlan menyatakan, selesainya proyek IPP itu juga dapat menghemat uang negara hingga Rp500 miliar per tahun. "PLTU ini (Mulut Tambang Simpang Belimbing, red) yang paling indah yang pernah saya lihat kalau sudah jadi. Ada perumahan, taman, asrama karyawan yang tertata dengan bagus," ujar Dahlan.

Diketahui, PT GH EMM sebuah perusahaan konsorsium yang didirikan oleh China Shenhua Energy dari Cina dan PT Energi Musi Makmur dari Indonesia. Untuk membangun proyek tersebut tidak menggunakan dana APBN.
"Ini investasi asing murni, sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah,” ujarnya. Investasi pada proyek pengerjaan PLTU tersebut, katanya, hampir Rp4 triliun. Tepatnya, Rp3,7 T. Dan perusahaan ini, baru mengerjakan proyeknya di Sumsel.

“Makanya saya merasa perlu melihat langsung proyek ini,” tukasnya. Selain PLTU Simpang Belimbing, masalah listrik kemarau juga teratasi dengan keberadaan pembangkit PLTU Bukit Asam Tanjung Enim kapasitas 4 x 65 MW.
Kemudian PLTU mulut tambang Banjar Sari, Lahat 2 x 100 MW yang negosiasi harganya dengan PLN kelar. “Sekarang tinggal proses adendum PPA. Karena itu dijadwalkan proses pembangunan sudah bisa dimulai tahun ini dan tahun 2013 selesai”.

Nah, memastikan semua rencana itu berjalan, Dahlan melihat secara langsung seluruh persiapan PLN mulai dari Lampung, Sumsel, Jambi hingga Sumatera Barat. “Khusus Sumsel, seluruh pembangunan power plant PT PLN adalah dengan kapasitas yang kecil-kecil dahulu. Sebab nantinya listrik yang dihasilkan akan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Rencana pembangunan sejumlah power plant di Sumsel termasuk 4 x 600 MW di Muara Enim diakui banyak mengalami kendala sehingga terpaksa ditunda. Kendala dimaksud berkaitan dengan masalah harga.

Menurut Dahlan, saat ini masalah harga terus diperbaiki. Lantaran itu, para investor yang akan membangun power plant harus lebih serius. Sebab, jika pascaperbaikan harga ternyata mereka tidak bekerja, izin terpaksa dicabut.
Terpisah, Direktur Operasi Indonesia Bagian Barat PT PLN Harry Jaya Pahlawan menegaskan, kebutuhan listrik di Sumbagsel mencapai 1.900 MW. Sekarang ini sudah terpenuhi dan terbesar pemakaian wilayah S2JB (Sumsel, Jambi, dan Bengkulu).

Sementara itu, saat kunjungan ke kantor Cabang Lahat, Dahlan disambut kepala kantor cabang PT PLN (Persero) Lahat. Setelah itu, langsung menghampiri loket pembayaran rekening listrik pelanggan. Sempat “melayani” langsung konsumen dan menanyakan kondisi kelistrikan di daerah tempat tinggalnya.

Saat itu, konsumen mengaku banyak pelanggan yang masuk dalam daftar tunggu pemasangan jaringan baru. Menanggapi itu, saat jumpa pers, Dahlan menjelaskan sebenarnya itu menjadi persoalan nasional. Tepatnya, sekitar 2,5 juta penduduk yang belum menikmti listrik. “Itu masalah nasional, dan salah satu penyebabnya adalah kemarin Insonesia masih dalam status deficit listrik. Tapi semuanya saat ini sudah bisa diatasi. Yang jelas, masing-masing PLN se-Indonesia akan mendata jatah pemasangan jaringan baru”.

Soal masih seringnya terjadi byarpet listrik di Lahat, Dahlan memastikan, itu bukan karena kekurangan daya. “Lahat stoknya aman dan malahan mencukupi. Pasti jika ada pemadaman, itu karena ada gangguan teknis di lapangannya, seperti pohon tumbang, kecelakaan, dan gangguan hewan lainnya.”

Mengatasi hal itu, Dahlan minta petugas di lapangan cepat tanggap dalam membaca situasi. “Mulai sekarang, saya targetkan agar ke depannya jika di Lahat ada pemadaman, paling lambat 3 jam waktu yang ada untuk memperbaikinya di lapangan”.

Dari Lahat, Dahlan meluncur ke Musi Rawas. Tiba petang, pukul 17.00 WIB, Dahlan langsung masuk kantor PT PLN Ranting Lubuklinggau, di Jl Yos Sudarso. Tak lama datang Bupati Mura H Ridwan Mukti, didampingi Kadistamben H Aidil Rusman.
Saat itu, Ridwan minta agar daerah terpencil yang ia pimpin bisa dialiri listrik. Termasuk Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ilir dan daerah lainnya yang belum dialiri listrik.

Sembari bercanda, Ridwan menyatakan bila PT PLN bisa memperhatikan daerah seputaran Musi Rawas Utara, semua karyawan PT PLN jika mati akan masuk surga. “Ya, pak kalau semua daerah yang saya maksud bisa masuk listrik, saya doakan semua karyawan PT PLN akan masuk surga,” canda Bupati yang dibarengi gelak tawa para pimpinan PT PLN termasuk Dahlan Iskan.
Ia juga berharap komunitas adat tertinggal (KAT, red) di tempatnya juga menikmati listrik. Bupati juga menawarkan investasi kepada PLN untuk membangun pembangkit. “Di sini ‘kan ada produksi gas. Masak daerah penghasil gas, kok tidak ada pembangkit listrik. Jadi kita berharap PT PLN secepatnya membangun pusat pembangkit di Musi Rawas,” paparnya.

Menurut Ridwan, pihaknya segera membangun pembangkit dengan kapasitas 2 x 40 MW, prosesnya pun sudah berjalan. Hanya, tambah dua, Dahlan meminta untuk dapat mengusulkan pembangunan pembangkit dengan kapasitas yang lebih besar. Yakni dengan mesin produksi pembangkit 2 x 60 MW.

Mengenai adanya permintaan pembangunan gardu induk (GI) di Kecamatan Muara Rupit, dalam hal ini dijelaskan bupati bahwa rencananya akan dibuat pada tahun 2011. “Tapi akan diusulkan terlebih dahulu pada APBN. Yah kita berharap ini semua akan dapat tercapai,” katanya singkat.
Sementara itu, usai melakukan pertemuan singkat dengan Bupati Mura H Ridwan Mukti dan jajaran PT PLN, sekiar pukul 17.45 WIB, Dahlan Iskan, bersama rombongan termasuk bos Sumeks Group, meluncur ke Sarolangun Jambi. (mg44/38/mg25/07)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Listrik Online, Gandeng 6 Lembaga
Selasa, 28 September 2010 10:38

http://www.sumeks.co.id/images/stories/28-09-2010/met3.jpg

PT PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan enam lembaga, PT GSP (Gerbang Sinergi Prima), PT Pos Indonesia, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank SumselBabel dan Bank Mandiri. MoU trkait dengan penerapan program payment point online bank (PPOB).

Penandatanganan MoU sendiri berlangsung di ruang serbaguna lantai VI kantor PLN wilayah S2JB, kemarin. Dilakukan GM PLN wilayah S2JB Ir Nandi Ranadireksa dengan para pimpinan keenam instansi tersebut. Dari PT GSP Arifin Syah, Kakanwil Pos Divre Sumsel Agus H, Deputi GM BNI Regional Office Palembang Jet Rizal Jamaran, GM Bisnis Regional II Bukopin Suflan Rizal, Dirut Pemasaran Bank SumselBabel Sukirno dan Adang Julianto diwaliko Machdi dari Bank Mandiri.

Nandi menjelaskan, PPOB sudah dilaksanakan di Jawa, mencapai 95 persen. “Di kita sebenarnya sudah mulai, tapi baru sedikit yang terlayani. Karena baru menggandeng Pos dan Bank SumselBabel. Nah, MoU ini kita gandeng lebih banyak lagi untuk mempercepat program ini,” katanya. Tidak mudah memang melaksanakan program ini. Sebab, perlu penggantian dari sistem manual kepada sistem otomatis.

Ia mengaku penerapan sistem ini di luar Jawa dan Bali agak tertinggal. Tujuannya, memperbaiki pelayanan pembayaran rekening listrik pelanggan PLN. Selama ini, untuk membayar rekening tagihan setiap bulan, pelanggan harus mendatangi loket PLN. “Nanti, cukup melalui ATM, transaksi beres. Selain mengurangi biaya untuk ongkos, juga lebih murah, mudah, cepat dan akurat,” ungkap Nandi.

Saat ini, secara total jumlah pelanggan PLN wilayah S2JB ada sekitar 1,5 juta orang dengan pendapatan per bulan mencapai Rp234,7 miliar dari 386 loket. Tersebar di lima cabang dengan 45 ranting dan rayon di tiga provinsi, yakni Sumsel, Jambi dan Bengkulu.

Rinciannya, pelanggan cabang Palembang 516 ribu orang dan pendapatan per bulan Rp109,5 miliar melalui 119 loket PLN. Nah, di cabang Lahat ada 397 ribu pelanggan dengan pendapatan Rp45,6 miliar per bulan dari 92 loket PLN.
Lalu, cabang Jambi, 238 ribu pelanggan dengan pendapatan Rp41,1 miliar dari 68 loket, cabang Muara Bungo 128.925 pelanggan dengan pendapatan Rp16,4 miliar per bulan dari 39 loket dan cabang Bengkulu 237.100 jumlah pelanggan dengan pendapatan PLN per bulan Rp22 miliar melalui 76 loket yang tersedia.
Bagaimana dengan penerapan sistem PPOB nantinya? Kata Nandi, melalui sistem online, PLN tidak akan menutup loket yang ada. Artinya, PLN memberikan kemudahan kepada para pelanggan yang mempunyai ATM di bank-bank yang menjalin kerja sama dengan PLN untuk membayar lebih mudah. “Bagi yang belum ada ATM, tetap bisa membayar di loket-loket kita. Setidaknya dengan ini tidak terjadi lagi antrean panjang pada tanggal 1 ataupun 20 setiap bulannya,” tukas Nandi.

Untuk mempercepat persiapaan pelaksanaan sistem ini, maka koneksi antara PLN dengan bank-bank dan PT Pos akan dibantu oleh PT GSP. Setelah MoU kemarin, masing-masing bank akan menyiapkan sistem online untuk pembayaran rekening listrik dan jaringannya ke PLN terkait data pelanggan yang bisa online. Nandi menyatakan, kerja sama ini menguntungkan semua pihak. Baik pelanggan, para bank-bank yang terlibat dan PLN sendiri. “Bayaran listrik tidak lagi disimpan dulu di PLN, tapi langsung masuk ke pusat dan terlihat di sana,”cetusnya.

GM Bisnis Regional II Bukopin Suflan Rizal mewakili undangan sesama bank menyambut baik terlaksanakan kerja sama dengan PLN wilayah S2JB ini. Menurutnya, sistem PPOB ini memang sudah lebih dahulu dilaksanakan di Jawa. Dan di Sumatera baru sebagian. “Melalui kerjasama ini, setidaknya akan meningkatkan costumer yang bisa menjadi database bank-bank yang terlibat di sini,” katanya. Ia meyakini, masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut.

Waspada Kemarau Tahun Depan

Di tempat yang sama, Nandi mengatakan saat ini jajaran PLN di wilayah S2JB sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi kemarau tahun depan. Menurutnya, hal itu merupakan peringatan dari Dirut PLN Dahlan Iskan dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

“Tahun ini ’kan kemarau basah. Beliau bilang ini suatu anugerah karena kebutuhan air untuk PLTA di wilayah Sumbar mencukupi. Tapi harus siap-siap tahun depan yang diprediksi kemarau panjang,”bebernya. Pasalnya, Dirut PLN meminta kondisi kelistrikan yang relative aman saat ini bisa dipertahankan agar pelanggan PLN puas dan terlayani dengan baik.

“Saat ini, kondisi listrik kita aman, tidak ada defisit karena kerusakan pembangkit,”tegas Nandi. Kalaupun ada padam, itu akibat gangguan alam pada kabel telanjang milik PLN. Misalnya terkena batang maupun ranting pohon. Makanya, saat ini sedang diupayakan perbaikan agar nantinya meski terkena dahan pohon yang basah tidak terjadi short circuit.
Menurutnya, yang rawan terjadi short circuit kebanyakan di daerah perbatasan. Seperti ke arah Lampung, Sumbar dan Bengkulu. Sementara untuk mengantisipasi kemarau panjang tahun depan, PLN Pembangkitan Sumatera sedang menhitung-hitung berapa kebutuhan hidro untuk mengantisipasi masalah tersebut.(46)

source: http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10252:listrik-online-gandeng-6-lembaga&catid=38:metropolis&Itemid=89


http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

GE incar pengembangan pembangkit listrik tenaga angin
Rabu, 29/09/2010

JAKARTA: General Electric, perusahaan infrastruktur, jasa finansial, dan media asal Amerika Serikat berkomitmen mendukung Indonesia untuk mengembangkan potensi angin dan batu bara bersih sebagai sumber energi listrik.

Direktur GE Power & Water di Indonesia Gatot Prawiro mengungkapkan pengembangan potensi sumber energi baru terbarukan yang cukup besar tersebut, membutuhkan dukungan dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah.

“Dengan [keberpihakan] kebijakan pemerintah itu, mungkin kita bisa berbuat lebih karena potensi yang ada di sini [Indonesia] memang cukup besar,” tutur dia, hari ini.

Berdasarkan studi dan pengukuran di beberapa tempat di wilayah Indonesia bagian timur selama hampir dua tahun, kata dia, potensi angin untuk menghasilkan tenaga listrik mencapai lebih dari 80 megawatt (MW).

Akan tetapi, tambahnya, hingga kini belum ada kebijakan pemerintah yang menetapkan soal harga jual listrik untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Kalau untuk listrik yang dihasilkan energi lain, kan ada pengaturannya. Kalau [harga listrik] angin memang belum ada. Mungkin perlu tax insentif, import duty, dan lainnya yang bisa mendukung pengembangan PLTB ini.”

Dia mengakui investasi pembangunan PLTB sampai menghasilkan listrik membutuhkan dana yang cukup besar atau paling tinggi mencapai US$1,3 juta -US$1,5 juta per MW dengan perkiraan harga jual listrik maksimum US$0,010-US$0,013 sen per kWh.

Namun, kata dia, kekhawatiran terjadinya kekurangan tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber energi baru terbarukan sangat kecil.

Gatot menjelaskan pemanfaatan energi angin melalui proyek WHyPGen (Wind Hybrid Power Generation) yang menggabungkan tenaga angin dengan tenaga lainnya seperti fotovoltaik, mikrohidro, atau gas alam, tentunya produksi listrik lebih terjamin.

Ketika angin tidak bertiup, jelas dia, tenaga cadangan secara cepat akan menggantikannya untuk memenuhi kapasitas pembangkit yang dibutuhkan sehingga dari sisi kapasitas pembangkit akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara keseluruhan.

“Jadi [dukungan] pemerintah yang sebetulnya kita butuhkan sekali untuk mengambil-andil pengembangan energi baru dan terbarukan ini,” tutur Gatot.

President GE Energy Asia Pasific Kenji Uenishi mengakui potensi untuk mengembangkan produk energi baru terbarukan yang lebih beragam memang cukup besar di Indonesia. “Salah satunya teknologi gasifikasi dan kami berupaya mengembangkan teknologi gasifikasi dengan perusahaan lokal,” tutur dia.

Menurut dia, jenis batu bara kalori rendah (low rank coal) di Indonesia cukup besar sehingga sangat sulit untuk diubah menjadi gas. Namun, dengan teknologi yang tepat, tentunya bisa menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. “Teknologi seperti itu yang akan kita kembangkan.”

http://www.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id211558.html

2012, PEMERINTAH BIDIK PENGEMBANGAN BIOGAS 8000 UNIT
30-09-2010

JAKARTA. Pemerintah menargetkan pengembangan dan pengoperasian instalasi biogas sebesar 8000 unit pada 2012.

Hal itu dikemukan oleh Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Maryam Ayuni d dalam paparan saat melakukan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Energi Untuk Petugas Penyuluh EBTKE di Hotel Pangrango 2 Bogor, akhir pekan lalu.

"Pada 2012 kami targetkan minimal 8000 unit instalasi biogas dapat terpasang serta beroperasi,"kata dia.

Dia menjelaskan, program pengembangan biogas di Indonesia mulai berjalan pada Mei 2008 sampai dengan 2011 dengan bantuan pendanaan dari Belanda, dimana setiap wilayah yang ingin mengembangkan biogas mendapatkan pinjaman sebesar 25 persen. Awalnya, menurut dia, lokasi pengembangan biogas dilakukan di kabupaten beberapa provinsi terpilih diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur dan satu provinsi di Jawa Tengah."Kita juga sudah melakukan studi di wilayah lain seperti di Bali, NTB dan Sulawesi, mungkin tahun depan akan mulai dikembangkan disana,"tuturnya.

Menurut dia, tujuan pemerintah mendorong pembangunan biogas sebagai subtitusi penggunaan minyak tanah pada sektor rumah tangga dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pengguna. (FE)



http://www.esdm.go.id/news-archives/323-energi-baru-dan-terbarukan/3806-2012-pemerintah-bidik-pengembangan-biogas-8000-unit-.html

Pertamina allocates Rp1.7 tln to replace faulty gas cylindersTuesday, October 19, 2010 02:28 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - State oil and gas company PT Pertamina has allocated Rp1.7 trillion in funds this year to replace 10 million 3-kg gas cylinders which do not meet the Indonesian National Standard (SNI).

The gas cylinders which did not meet the SNI were pulled out through gas refilling depots and were later replaced with the ones which carried SNI stamp, Deputy for Strategic Industries to the State Enterprises Minister Irnanda Lhaksanawan said here on Monday.

All the costs arising from the replacement of faulty gas cylinders were borne by Pertamina, Irnanda said.

The government has revised downward the company`s net profit target for 2010 to Rp16.3 trillion from Rp25 trillion previously.

Irnanda said the replacement of gas cylinders was one of the factors reducing the company`s net profit this year.

"This is the consequence for Pertamina," he said.

Pertamina has so far distributed 45 million 3-kg gas cylinders. In response to a spate of gas cylinder explosions the company has pulled out 1,995,000 faulty gas cylinders.

Data show a total of 95 gas cylinders burst from January 2007 to June 2010 in Jakarta and West Java, leaving 22 people dead and 131 others injured. The gas cylinder explosions also damaged 55 houses in the two provinces. (*)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Pembatasan BBM Tak Berlaku
Thursday, 28 October 2010

PALEMBANG (SINDO) – Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil tahun pembuatan di atas 2005,yang rencana implementasinya awal Januari 2011,diyakini tidak akan berlaku di Kota Palembang,kecuali sejumlah kota besar seperti Jakarta,Bandung dan Surabaya.

Banyak indikator yang memengaruhi belum diterapkannya pembatasan BBM di Palembang ini, dan harus dikaji secara seksama.Salah satu faktornya daya beli masyarakat, sehingga pembatasan BBM tidak berdampak langsung kepada masyarakat. “Selain itu,banyak resiko biaya yang harus dikeluarkan untuk implementasi BBM subsidi tersebut,” cetus General Manager (GM) Pertamina Refinery Unit (RU) III Ardhy N Mokobombang di Aula Fun Bowling Pertamina Plaju,kemarin. Menurut dia,selain faktor daya beli, indikator infrastruktur juga memengaruhi kesiapan SPBU atas rencana pembatasan BBM subsidi. Khusus untuk infrastruktur,hal ini tidak mudah dilakukan mengingat cost yang dikeluarkan Pertamina tidak sedikit.

“Jadi, tentunya Pertamina akan mempersiapkan infrastruktur untuk pembatasan BBM terlebih dahulu, diantaranya dengan mengganti dispenser BBM subsidi dengan nonsubsidi ataupun menambah dispenser BBM Pertamax,” terangnya. Begitu pula untuk implementasi biosolar, dimungkinkan penerapannya di Sumsel juga tertunda. “Kalau di Jakarta memang penerapan penggunaan bahan bakar biosolar sudah dilakukan khusus untuk kendaraan yang memiliki teknologi tinggi.Tapi, tidak menutup kemungkinan ke depan Sumsel juga akan menerapkan penggunaan biosolar,”tuturnya.

Sebagai gambaran, lanjut dia, saat ini,keberadaan kilang minyak Pertamina RU III Plaju Palembang mampu memproduksi premium sekitar 1.006.875,4 kiloliter (kl); 405.989,5 kl karosene; 1.544.189,9 kl solar,93.224,7 kl avtur,132.623,2 kl LPG; 794,4 kl musicool; dan solvent sekitar 65.596,3 kl. PadaDesembermendatang,bahkan akan di-launching Pertamina Racing Foel khusus bahan bakar untuk kendaraan balap. Secara komprehensif kapasitas produksi bahan bakar racing foel RON (ratio oktannumber) 100dikilangPertamina UP III Plaju ini sebanyak 18,5juta kl per tahun, dengan estimasi permintaan sekitar 11 juta kl,yang akan disuplai ke seluruh Indonesia melalui UPMS masing-masing.

“Nantinya bahan bakar pertamina racing foel ini akan dipasarkan melalui UPMS masing-masing dengan rata-rata distribusi sekitar 20-60 kl. Untuk masalah bahan baku dirasa aman,”ujar Ardhy seraya mengatakan, meningkatnya salt content dalam crude berpengaruh terhadap kinerja kehandalan peralatan di kilang Plaju. Sebelumnya,Asisten Manager External Relation Unit Pemasaran Sumbagsel PT Pertamina (Persero) Roberth MV Dumatubun mengemukakan, apabila penerapan pembatasan BBM juga diberlakukan di Palembang, tentunya Pertamina akan menyiasati dengan melakukan pemisahan pompa SPBU antara penjualan BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi,tanpa harus menambah mesin pompa baru, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

“Bisa jadi pembatasan BBM juga akan diterapkan di luar Pulau Jawa, yakni Palembang. Sama seperti implementasi konversi minyak tanah (mitan) ke gas,Palembang merupakan kota pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan itu.Padahal,Medan juga kan merupakan kota besar di Pulau Sumatera,” ujarnya. Sementara General Affair Manager Pertamina RU III Migdad menambahkan, khusus untuk program Corporate Social Responsibility (CSR),hingga saat ini total dana yang berhasil direalisasikan Pertamina RU III Plaju sekitar Rp1,03 miliar, termasuk realisasi bidang pendidikan sekitar Rp747 juta. Bahkan,dibanding dengan dua tahun terakhir, total CSR yang terealisasi pada 2008 mencapai Rp6,2 miliar dan di tahun 2009 terealisasi sekitar 1,88 miliar, termasuk di dalamnya realisasi CSR bidang pendidikan,kesehatan dan infrastruktur.

“Selain ditujukan untuk bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,dana CSR ini juga dimanfaatkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terhadap masyarakat,baik di lingkungan sekitar maupun masyarakat umum lainnya,” paparnya. (darfian jaya suprana)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

S2JB Lampaui Target

http://www.sumeks.co.id/images/stories/28-10-2010/methead.jpg

Penyambungan baru dalam gerakan sehari sejuta sambungan di wilayah PLN Sumsel, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), kemarin (27/10) berjalan lancar. Bahkan, target pemasangan 43 ribu rumah tangga terlampaui. Faktanya, sambungan baru mencapai 46.561.

“Realisasi kita melampaui target, 108 persen. Hari ini (kemarin, red) dinyalakan serentak seluruh Indonesia,” ungkap General Manager (GM) PLN wilayah S2JB Ir Nandi Ranadireksa dalam laporan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-65 di halaman Kantor PT PLN (persero) wilayah S2JB, kemarin pagi (27/10). Semua sambungan baru tersebar di lima cabang yakni Palembang, Lahat, Jambi, Muara Bungo dan Bengkulu.

Penyalaan dilakukan karyawan PLN dibantu para relawan yang menjadi mitra PLN. “Sejumlah manager senior PLN turun lapangan ke masing-masing cabang untuk memastikan pemasangan baru tidak ada kendala,” ucap Nandi.

Direktur Operasional Wilayah Indonesia Barat, Hari Jaya Pahlawan, menegaskan, 27 Oktober merupakan hari bersejarah bagi semua karyawan dan karyawati PLN. “Kita memeringati Hari Listrik Nasional tahun ini dengan turun langsung ke lapangan. Melakukan penyambungan kepada pelanggan baru,”cetusnya.

Kuota 43 ribu sambungan baru di wilayah S2JB, tambah dia, merupakan bagian dari program sehari sejuta sambungan yang digeber Dirut PLN Dahlan Iskan. Upaya mencapai rekor Muri lebih kepada imbas dari keberhasilan gerakan sejuta sambungan. Tujuan sebenarnya dari program ini untuk mengurangi panjangnya daftar tunggu (waiting list) calon pelanggan PLN di semua provinsi, termasuk wilayah S2JB. “Secara nasional ada 2,5 juta calon pelanggan. Terpasang dengan gerakan ini baru satu juta. Target kita, tahun depan semua bisa tersambung listrik PLN,”kata Hari.

Untuk Sumatera mendapat alokasi 224 ribu sambungan baru. Katanya, ada dua agenda besar PLN tahun ini. Pertama menghilangkan byar pet di seluruh wilayah kerja. Dijelaskannya, mulai 1 Juli lalu byar pet seluruh Indonesia sudah tuntas, walaupun ketersediaan pasokan daya pas-pasan. Namun, kerja keras dari jajaran PLN dibawa kepemimpinan Dahlan Iskan mendapat penghargaan dari pemerintah. “Minggu lalu, kita semua sebanyak 90 orang diundang pak Presiden minum teh bersama di Istana Negara,”ungkapnya.

Itu merupakan apresiasi yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap kinerja PLN. Agenda besar kedua yakni gerakan sejuta sambungan. Kemarin, seluruh jajaran direksi yang disebar ke seluruh Indonesia diminta kumpul di kantor pusat PLN, tepat pukul 15.00 WIB untuk melaporkan pelaksanaan gerakan sejuta sambungan di daerah.

Menurut Hari, PLN akan terus melakukan perbaikan di bagian hulu (pembangkitan) untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan daya. Apalagi, dengan 46.561 sambungan baru ini akan menambah banyak daya yang diperlukan. Yakni sekitar 46 MW. Untuk wilayah Sumbagsel, akan ada tambahan beberapa pembangkit baru.

“Insya Allah bisa masuk tahun depan pembangkit Simpang Belimbing. Kalau akhir tahun ini mungkin bisa masuk ke sistem pembangkit Tarahan (di Lampung) dan pembangkit Teluk Siring (di Padang),”beber Hari. Setidaknya, tambahan daya akan mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan pelanggan listrik yang berkisar 8-11 persen.

Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT mendukung program sehari sejuta sambungan yang dilaksanakan PLN. Ia berharap, melalui langkah maju PLN dibawah kepemimpinan Dirut Dahlan Iskan bisa menuntaskan masalah lamanya waiting list pelanggan. Menurutnya, gerakan ini sebuah prestasi yang patut dibanggakan.

Ia hanya berharap PLN bisa menjamin ketersediaan pasokan listrik agar tidak lagi terjadi padam yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. “Palembang berkembang pesat. Calon pelanggan dari kalangan rumah tangga, industri, prumahan, bisnis dan lainnya harus bisa diperhatikan oleh PLN,”imbuhnya.

Usai upacara, Hari Jaya Pahlawan didampingi GM PLN wilayah S2JB dan GM Pembangkitan SBS Sudirman serta jajaran terkait melakukan penyambungan langsung ke rumah-rumah calon pelanggan baru di kompleks Pondok Palem Indah (PPI), Talang Kelapa. Di sana, ada 310 rumah yang mendapatkan kesempatan untuk penyambungan baru ini.

8 Desa Belum Dialiri Listrik

Di Baturaja, Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi meresmikan pemasangan jaringan listrik baru di Dusun Talang Kibang, Kecamatan Baturaja Timur. Saat itu, 47 kepala keluarga (KK) langsung menikmati aliran listrik. “Tinggal sedikit lagi warga Dusun Talang Kibang yang masih belum merasakan listrik,” kata Mujiman, tokoh masyarakat Talang Kibang.

Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengatakan, pemasangan jaringan listrik di Kabupaten OKU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pembangunan jaringan listrik dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.”

Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKU Ir Nazir Yazid MT mengatakan, untuk Kabupaten OKU masih ada sekitar 8 desa yang masyarakatnya belum masuk aliran listrik. Daerah itu yakni, Bandar Agung, Merbau, Gunung Meraksa, Panai Makmur dan Guna Makmur, SP 7, Sinar Kedaton, dan Bunga Tanjung.

Manager Ranting PLN wilayah Baturaja Surya Darma mengatakan, untuk wilayah ranting Baturaja ada 1.199 sambungan baru yang terealisasi. “Jumlah itu, angka yang masuk daftar tunggu sampai periode September 2010 dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten OKU. Mereka yang masuk daftar tunggu di atas Oktober 2010, selanjutnya akan diselesaikan dalam periode mendatang secara bertahap.”

Di Musi Rawas dan Lubuk Linggau, kebagian sebanyak 1.400 kWh meter. Peruntukkannya, 1.400 satuan sambungan baru. Khsuus desa Ngestiboga mendapatkan jatah 100 KhW meter alias 100 pelanggan baru.

Pimpinan PT PLN Muara Beliti Syarifuddin AB yakin 2012 kabupaten Mura akan terang benderang. “Yah melihat antusias dari pemerintah kabupaten Musi Rawas, kita yakin pada tahun 2012 semua daerah sudah akan teraliri listrik,” paparnya. Sementara itu, ketua YLKI Lubuklinggau-Musi Rawas Hasran Akwa SH, menyambut baik adanya pemasangan satuan sambungan baru bagi masyarakat di Musi Rawas. “Kita berharap semua masyarakat baik di kabupaten Mura dan kota Lubuklinggau, akan dapat menikmati aliran listrik,” paparnya.

Di Prabumulih, PLN Cabang Lahat Ranting kota itu, memasang 1.300 sambungan baru. Prioritas mereka yang sudah lama ngantre. ”Listriknya menyala pada pukul 16.00 wib. Ini sesuai instruksi Dirut PLN (Dahlan Iskan red),” kata Kepala PLN Cabang Lahat Ranting Prabumulih, Ir H Hamran Akhmad kemarin.

Lebih lanjut, Hamran mengatakan untuk lokasi program penyalaan sambungan baru dilakukan di wilayah REI RSS Sukajadi sebanyak 75 sambungan, REI RSS Kepodang (20), REI RSS Vinayaka (204). Kemudian perum BSP (120), wilayah Kota Prabumulih (361), Kecamatan Lembak (106), unit Kaja Sukarami (23), unit Kaja Gelumbang (169) dan unit jaga Beringin 132 sambungan.

Di Martapura tercatat 1.000 pelanggan sambungan baru. “Daftar tunggu sebetulnya 2.500. Sisanya akan kita ajukan ke cabang,” kata Manager PLN Cabang Lahat Ranting Martapura, Basri Abdurahman, kemarin.

Kegiatan hari listrik nasional (HLN) di tempat itu, dipusatkan di Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kabupaten OKUT. Hadir, Bupati H Herman Deru. “HUT PT PLN ke 65 ini memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat. Kegiatan ini, menjadikan pemerintah terbantu,’ ungkap Deru.

Bagaimana di Lahat? Manager PT PLN Lahat, Tengku Zulpadli, di dampingi Manager PT PLN WS2JB Rayon Lembayung, P Sitompul mengatakan, HLN dipusatkan di kawasan SP-6, tepatnya di Perumahan Griya Asri Sejahtera, Bengkurat. Sambungan baru tercatat 970 pelanggan dari daftar tunggu 2.600.

Nah, di Pagar alam, ada 609 sambungan baru. Seremonial dipusatkan di Griya Bangun Jaya Sejahtera Prumnas Talang Sawah, Kecamatan Pagaralam Utara, sekitar pukul 11.00 WIB, kemarin. Langsung diresmikan Wali Kota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris MM dan dihadiri Manager PT PLN Ranting Pagaralam Agus Israwan, Unsur Muspida, Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris MM mengungkapkan, Pemkot Pagaralam sangat mendukung adanya program gerakan sejuta pelanggan listrik yang dicanangkan PT PLN. “Ke depan, Kota Pagaralam akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas listrik 5 megawatt. Memanfaatkan 5 aliran sungai besar yang aca,” tukasnya. (46/26/36/mg35/45/25/07/44)

:cheers::cheers:
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

BPCL arm discovers oil and gas in Offshore Indonesia

Source: IRIS (02-NOV-10)

Bharat PetroResources (BPRL), a wholly owned subsidiary of Bharat Petroleum Corporation (BPCL), advises that Anadarko Petroleun Corporation, USA (Anadarko), has informed that the Badik-1 discovery well, located at Tarakan Basin in the Nunukan PSC, Indonesia, has encountered more than 40 net metrics of oil and gas pay in Miocene high quality deltaic sandstones.

The badik-1 discovery well was drilled in 70 meteres of water to a total depth of approximately 4,358 m.

source http://www.myiris.com/newsCentre/storyShow.php?fileR=20101102102348203&dir=2010/11/02&secID=livenews

cheers

Good news nih buat Dyto :cheers:

Medco Capital Spending to Soar As Big Oil, Gas Projects Loom

Ririn Radiawati Kusuma | November 02, 2010

akarta. Medco Energi Internasional is planning a massive increase in capital expenditure over three years to accommodate large projects including the Donggi-Senoro liquefied natural gas project in Sulawesi, a gas block in Aceh and an oil field in Libya.

Chief commissioner Hilmi Panigoro said Medco, the largest listed oil firm on the Indonesia Stock Exchange (IDX), would allocate a total of $1.6 billion for 2011-13 capital expenditure to finance the three projects.

This year, Medco’s capital expenditures was set at $215.3 million.

“These are big projects, we need a huge amount of money,” Hilmi said.

Production at Donggi-Senoro was scheduled to begin this year. However, the project stalled due to a dispute over whether the LNG output should be allocated entirely to the domestic market to relieve persistent shortages or sold overseas for a bigger profits.

“We are now awaiting a green light from the government,” Hilmi said, referring to the sales agreement, which has yet to be signed.

Medco has a 20 percent stake in the Donggi-Senoro project in Central Sulawesi. Japan’s Mitsubishi and Indonesian state-owned oil and gas firm Pertamina own 51 percent and 29 percent stakes, respectively.

Medco, through subsidiary Medco E & P Malaka, also has rights to develop Block A in Aceh.

The government has extended the Medco unit’s operating contract by 20 years, with the current agreement expiring on Aug. 31.

The block is estimated to contain 120 million standard cubic feet of gas per day.

For its overseas project in Libya, Medco Energi still needs money to finance development in Area 47 in that country.

According to Medco’s third-quarter financial report, between 2006 and August 2010 the firm spent $180 million to develop the block. But Hilmi said Area 47, which has entered the development phase, “certainly needs strong funding.”

Cece Ridwanulloh, an analyst from Ekokapital Sekuritas, said the news sent a signal that Medco would be seeking a huge investment.

Pertamina said this month that it had signed an agreement in principle with Encore Energy Pte. Ltd. to buy a 27.9 percent stake in Medco, with the sale expected to be completed by the end of the month.

EEPL, a subsidiary of Encore International, already controls 50.7 percent of Medco.

from http://www.thejakartaglobe.com/business/medco-capital-spending-to-soar-as-big-oil-gas-projects-loom/404569

cheers

Good news nih buat Dyto :cheers:


^^Thanx David, this is an implementation of Medco Excellence Process to committed to develop its major development and project with significant investment and resources:)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Dua Investor Incar Potensi Gas Metan Sumsel
Tuesday, 02 November 2010

PALEMBANG (SINDO) – Potensi sumber daya alam (SDA) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali dilirik investor.Potensi itu adalah gas metan batu bara atau CBM (coal bed methane).

Kedua investor yang berminat itu yakni PT Sugico Graha dan Arrow yang merupakan perusahaan konsorsium. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Sumsel, Harie Madhona seusai rapat dan konsultasi daerah penawaran wilayah kerja gas metana batu bara dengan perwakilan investor dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) RI di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin.

Menurut Harie, dua calon investor yang berminat menanamkan investasi CBM tersebut merupakan perusahaan konsorsium yang berpengalaman di bidang eksploitasi CBM. “Hari ini (kemarin) merupakan kelanjutan dari penandatanganan kontrak kerja sama pada 2008, antara pemerintah pusat yaitu kementrian ESDM dengan Medco, agar CBM di Sumsel bisa diaplikasikan,”ujar Harie.

Harie menjelaskan, kandungan CBM di Sumsel mencapai 183 tcf (triliun cubic feet) dari kumulasi se-Indonesia yang mencapai 450 tcf. Di mana, Sumsel merupakan provinsi yang memiliki potensi CBM paling besar di Indonesia. Untuk kerja sama ini, Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten selaku pemilik lokasi CBM, menawarkan dua blok untuk dikerjasamakan, yaitu blok pertama Muara Enim,Lahat,Musi Rawas, dan blok kedua Muara Enim serta Lahat.

“Sistem kerjanya nanti memakai pipanisasi dari kandungan yang ada dengan Medco,”paparnya. Dia berharap, pada 2011, proyek ini sudah terwujud.Jika kerja sama ini terwujud, Sumsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan proyek CBM. “Pemda hanya sebatas menunggu hasil dari kontrak yang dilakukan pemerintah pusat, kalau dari pembicaraan rapat tadi mudah- mudahan di akhir bulan November ini sudah ada tindak lanjutnya,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintah Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman menambahkan, CBM Sumsel sudah ditawarkan kepada calon investor, namun kerja sama tidak serta merta dapat dilakukan,karena semua perizinan untuk kerja sama tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. “CBM ini energi alternatif yang jumlahnya di Sumsel sangat besar yaitu 183 tcf, ini sangat menjanjikan untuk Sumsel ke depan,”ujar Mukti. (ade satia pratama)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Debit Air PLTA Koto Panjang Menurun
PLN WRKR Relokasi PLTD 20 MW dari Madura


PEKANBARU-(MRC) Debit air pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kota Panjang saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis diambang normal. Batas ambang normal ketinggian debit air PLTA seharusnya untuk dapat menggerakkan tiga unit turbin sekitar 83 meter di atas permukaan laut, namun saat ini ketinggian air PLTA hanya sekitar 75,82 meter di perkirakan kondisi minimum.

‘’Apabila debit air mencapai 73,05 maka seluruh turbin tidak dapat dioperasikan. Untuk mengantisipasi hal ini maka PLN WRKR melakukan relokasi PLTD 20 MW dari Madura,’’ kata Deputi Humas PLN Wilayah Riau Kepri, Delfis Bustami kepada menitriau.com di Pekanbaru Jumat (5/11).

Dikatakan, debit air PLTA Kota Panjang saat ini mengalami penurunan sekitar lima meter dibanding bulan lalu. Kondisi seperti ini, menurut Delfis, menyebabkan daya dorong air untuk menggerakkan tiga turbin tersebut menurun sehingga daya yang dikeluarkan juga menurun.

‘’Sedangkan dalam kondisi normal setiap turbinnya bisa memperoleh daya sekitar 38 MW per turbin, namun dengan terjadinya penurunan ini maka daya yang bisa diperoleh sekitar 20 MW per turbinnya,’’ ujar Delfis.

Karena itu, lanjut Delfis, untuk mengatasi debit air yang menurun ini, maka PLN WRKR kembali melakukan relokasi PLTD dari Madura ke Pekanbaru dengan kapasitas 20 MW.

‘’PLTD 20 MW dari Madura ini sudah sampai di Teluk Lembu sejak Kamis malam, (4/11). Saat ini sedang dilakukan pemasangannya dan diharapkan PLTD dari Madura ini dapat dihidupkan pada akhir Desember mendatang,’’ tutur Delfis.

Delfis juga menjelaskan, untuk genset sewa dari perusahaan Aggrego yang disediakan mesin sebanyak 52 unit dengan kapasitas daya sebesar 40 MW akan dihidupakan paling lambat pada Selasa (9 / 11) mendatang. Hal ini sudah sesuai dengan kontrak yang dilakukan pihak PLN WRKR dengan Perusahaan Aggrego.

‘’Genset sewa dengan kapasitas sebesar 40 MW ini nantinya tidak akan masuk kedalam jaringan interkoneksi namun akan diperuntukkan khusus untuk memenuhi kebutuhan Kota Pekanbaru yang saat ini dengan beban sekitar 170 MW,’’ jelasnya.

Koordinator Lapangan PT Bima Goltens Powerindo, Putra kepada wartawan mengatakan saat ini kami hanya tinggal melakukan tahap finising saja lagi, sedangkan untuk kesiapan mesin saat ini sudah 90 persen untuk siap dipakai. Untuk selanjutnya dirinya memastikan tidak akan ada kendala untuk dihidupkan pada tanggal (9/11) mendatang .

‘’Mengenai dampak lingkungan yang disebabkan oleh mesin genset ini nantinya, pihak perusahaan sudah mendapatkan surat izin layak operasi dan sampai saat ini tidak ada masalah. Walaupun nantinya akan menimbulkan sedikit kebisingan namun kami sudah memberi peredam agar mesin beroperasi tidak terlalu bising dan mencemarkan udara,’’ ungkapnya singkat

^^ P L T A Koto Panjang | Kab. Kampar | Riau

http://farm5.static.flickr.com/4059/5121084288_9153d6f304_z.jpg

Indonesia siap bangun listrik tenaga nuklir


Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata mengatakan bahwa Indonesia sudah siap membangun reaktor nuklir. Hal itu diungkapkan Menristek saat menghadiri International Science International Conference On Materials Science and Technology, di Kompleks Puspiptek, Serpong, Tangerang, Rabu (20/10/10).

Menristek juga mengungkapkan bahwa Badan Atom Internasional atau IAEA sudah mengakui kesiapan Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Anhar Riza Antariksawan, Deputi Penelitian Dasar dan Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)."Sejauh ini, Indonesia baru mendapatkan pengakuan kesiapan pre project dalam membangun reaktor nuklir. Belum mendapatkan kesiapan project sebab proyeknya sendiri belum berjalan," tambah Arhan Antariksawan, staf Badan Tenaga Atom Nasional.

Penilaian kesiapan pre project itu meliputi beberapa bidang, terdiri dari kesiapan sumber daya, kemampuan ekonomi dan kesiapan tempat. Soal kesiapan tempat misalnya, harus melihat beberapa parameter seperti bencana alam, potensi gempa dan banjir. Beberapa tempat sudah dijadikan alternatif pilihan, seperti Banten, Belitung, dan Kalimantan.

Sementara terkait waktu pembangunan reaktor nuklir sendiri masih belum bisa ditentukan, sebab masih akan dibahas dengan beberapa pihak. Yang jelas, Indonesia berkompetisi dengan beberapa negara untuk pembangunan reaktor ini. Negara-negara lain yang dinyatakan IAEA siap untuk membangun reaktor nuklir adalah Yordania dan Vietnam.

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/103/indonesia-siap-bangun-listrik-tenaga-nuklir

yes akhirnya PLTN!

PLN on a Slow Track to Meet Indonesia's 2014 Energy Output Target

Jakarta. Indonesia may not be able to complete its 10,000-megawatt power project by 2014, marking the second delay after the state missed the deadline last year.

The government had set an ambitious target to add an extra 10,000 MW of generating capacity, mostly through coal-fired power plants, over eight years in order to meet the nation’s growing energy demand.

The “fast-track” generating program, formalized in a decree signed by President Susilo Bambang Yudhoyono in January, was designed to have two phases.

The first stage, valued at $10 billion, was scheduled to run from 2006 to last year.

The second phase, marking a shift away from coal power, plans to boost generating capacity from this year to 2014.

Total investment in the second phase is valued at around $16.3 billion.

However, industry analysts cast doubt on state-owned utility Perusahaan Listrik Negara’s ability to follow through on the energy project, citing financial and construction delays.

“Since the first phase is late, the second phase will have the same fate,” said Priagung Rakhmanto, an analyst from the Reforminer Institute.

“PLN is way below target,” he added. “According to the presidential decree, the first phase should have been finished by now.”

Though coal-fired power plants agreed upon in the project had already been built on Java, Priagung said PLN “would need more time to complete construction on power plants outside the island.”

He said PLN had only been able to provide 10 percent of the nation’s total energy needs last year, while electricity demand in Indonesia was estimated to grow at 9.2 percent per year.

But Nasri Sebayang, PLN’s head of primary energy, said the government remained optimistic that it could meet its target despite delays.

“We have already built power plants with a total generating capacity of 1,200 MW so far. These have started providing electricity,” he said.

Nasri said PLN aimed to build 3,000-MW coal power plants within four years. The company secured a loan of more than $1 bilion from the Bank of China for the project, he said.

Earlier, Yudhoyono pledged to add 20,000 MW of generating capacity to further boost economic growth and cut Indonesia’s dependence on oil.

It would also prevent blackouts as electricity demand outstripped supply, the president said.

Currently, Indonesia’s electrification rate, or the percentage of households that have access to electricity, is at 65 percent.

The government aims to reach an electrification rate of 100 percent by 2020 through power generation programs.

If the electrification rate is increased, Indonesia’s economy is forecast to grow at around 7 percent annually, according to government officials.

http://www.thejakartaglobe.com/business/pln-on-a-slow-track-to-meet-indonesias-2014-energy-output-target/405602

PLN Jamin Sambungan Listrik Seluruh Rumah Sejahtera

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin seluruh rumah sehat sederhana (RSH) untuk mendapatkan sambungan listrik. Pasalnya, pemerintah sudah merubah model bisnis PLN sehingga menjadi lebih sehat dan mampu membiayai operasional yang lebih dari
sebelumnya.

"PLN berkomitmen untuk layani sambungan listrik untuk RSH dan prinsipnya akan disambung semua," ucap Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN, Murtaqi Syamsudin, Rabu (10/11/2010), dalam Munas REI, di Hotel Kempinski, Jakarta.

Ia mengungkapkan PLN berani berkomitmen seperti itu karena bisnis model PLN sudah diperbaiki pemerintah dengan mendapatkan jaminan subsidi atas operasional PLN. "Pemerintah sudah berikan marjin biaya pokok PLN. Di tahun 2005, marjinnya 5 persen, sementara di tahun 2010 ini menjadi 8 persen sehingga bisnis model PLN bisa lebih sehat dan punya kemampuan mencarikan pendanaan," ujar Murtaqi.

Dukungan pemerintah, lanjut Murtaqi, juga ditandai dengan diizinkannya kenaikan tarif pembiayaan sambungan Rp 750.000 per VA sehingga bisa meningkatkan pemasukan bagi PLN.

"PLN juga menghitung dalam setahun kebutuhan dan kemampuan secara umum dulu PLN menyambung 1,2 juta pelanggan se-Indonesia, tapi sekarang bisa mencapai 1,5 juta pelanggan per tahun," ucap Murtaqi.

Dari jumlah sambungan sebanyak 1,5 juta tersebut, kebutuhan pengembang, ungkap Murtaki. hanya mencapai 150.000 sambungan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menyebutkan bahwa kini daftar tunggu
penyambungan listrik mencapai 2,5 juta. "1,5 jutanya sudah tersambung, tinggal 1 juta lagi direalisasikan. Kalau misalnya April-Mei 2011 belum juga terealisasikan, kita tambah
lagi 1 juta," ucap Dahlan dalam Munas REI. (Sabrina Asril)

http://properti.kompas.com/index.php/read/2010/11/10/14495430/PLN.Jamin.Sambungan.Listrik.Seluruh.Rumah.Sejahtera.-3

PLTG SEA Games dibangun

(Sumatera Selatan) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergerak cepat untuk menyiapkan seluruh fasilitas dan prasarana pendukung pelaksanaan SEA Games (SEAG) XXVI mendatang.

Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkekuatan 28 megawatt (MW) di Jakabaring. Pembangunan PLTG tersebut mulai dilaksanakan kemarin yang ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin didampingi Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan l dan GM PLN W S2JB Nandi Ranadireksa.

Pembangunan PLTG ini diharapkan akan memancing pembangunan pembangkit listrik lain di Sumsel. Dengan begitu, target Sumsel sebagai daerah lumbung energi nasional dapat terwujud.

GM PLN W S2JB Nandi Ranadireksa mengatakan, sebagai bentuk dukungannya, pihaknya akan memasang penyulamotomatis di PLTG ini. Penyulam tersebut merupakan untuk mengantisipasi kendala yang terjadi di pembangkit. "Fungsi penyulam nanti salah satunya dapat menutupi jika terjadi mati mendadak," tegas Nandi.

http://www.tender-indonesia.com/tender_home/innerNews2.php?id=7750&cat=CT0009

Jerman Hibahkan 1 Triliun Pengembangan Energi Hijau di Sumbar

PADANG, SO--Pelaksanaan Promosi Terpadu TTI merupakan ajang perkenalan para pelaku investasi dan bisnis perdagangan Jerman untuk berinvestasi pada daerah-daerah yang dianggap mempunyai potensi investasi yang baik.

Bagi Pemprov Sumbar ini merupakan ajang amat langka dalam upaya menarik investor guna menunjang program jangka panjang pembangunan di berbagai bidang pembangunan secara berkesinambungan.

Pernyataan ini mengemuka dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno sebelum bertolak ke Jakarta via Dubai untuk pulang kembali ke Tanah Air, kota Padang, melalui Kabiro Humas dan Protokol, Surya Budhi,SH, Minggu ( 7/11).

Menurut Gubernur, kehadiran kami sangat diharapkan mampu menjembatani dan memfasilitasi kemitraan disegala bidang pembangunan Sumbar dengan Jerman (Provinsi Bavaria).

Dalam pemaparan "Investmen Opportunitie In West Sumatera," lanjutnya, kami menyampaikan tawaran inverstasi bidang pariwisata, membangun cable car di Maninjau, Bukittinggi, Lembah Anai, Danau Diatas Danau Dibawah, pembangunan resort di kawasan Mandeh dan daerah-daerah potensi lainnya.

Pembangunan infrastruktur kereta api Padang-Solok, pembangunan pengembangan dan pengolahan Kakao dan eksploitasi panas bumi sebagai sumber energi Listrik Sumatera Barat dimasa datang, ungkapnya.

Indonesia memiliki 45 potensi energi panas bumi dunia, 15 persen diantaranya terletak di Sumatera Barat, tambah Irwan Prayitno.

Karena itu sejalan dengan program dunia yang menggiatkan penggunaan energi hijau ramah lingkungan (non BBM), pemerintah dan pengusaha Jerman melirik Sumatera Barat sebagai lokasi investasi strategis.

"Dalam pembicaraan awal telah disebutkan bahwa telah disediakan hibah sebesar 1 triliun rupiah untuk pengembangan energi hijau di Sumatera Barat," ucap Gubernur, mengakhiri. bima

http://www.sumbaronline.com/berita-1157-jerman-hibahkan-1-triliun-pengembangan-energi-hijau-di-sumbar.html

Pertamina to boost oil production by 5.3 % in 2011
Nani Afrida, The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 11/14/2010 9:50 AM | Business

State oil and gas PT Pertamina revealed Sunday its plan to boost its oil production next year to 200,000 barrels per day (bpd), a 5.26 percent increase from 190,000 bpd in 2010.

“We will also raise our gas production from 1,450 million standard cubic feet per day (mmscfd) to be 1,600 mmscfd,” Mochamad Harun, the spokesperson of Pertamina, told The Jakarta Post.

According Harun, the company will meet the target by maximizing oil and gas production from the existing blocks as well as the new blocks.

Currently, Pertamina operates 22 domestic oil and gas upstream assets and eight overseas oil and gas upstream assets.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/14/pertamina-boost-oil-production-53-2011.html

Sangasanga field hits record of 6,300 bpd
Monday, November 15, 2010 04:45 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina EP, a subsidiary of state oil and gas company Pertamina, said on Sunday oil production from its Sangasanga field in Tarakan, East Kalimantan, hits a record high of 6.300 barrels per day (bpd).

The increase in oil production from the field was among others contributed by NKL 1013 well, Pertamina EP General Manager for Sangasanga Business Unit Satoto Agustono said.

"The result of a production test conducted on NKL 1013 well on November 10, 2010 shows it produces 616 bpd," he said.

The production target of the Sangasanga field for this year was 5,245 bpd, he said.

On average the oil field has since early this year produced 5,408 bpd, or 3 percent higher than the targeted 5,245 bpd, he said.

The oil field was previously operated by Pertamina-Medco Kalimantan under a technical assistance contract (TAC) which expired on October 14, 2008.

Pertamina EP through its business unit, Pertamina EP Sangasanga Tarakan, took over the operation of the oil field on October 15, 2008.

Since then, production from the oil field has increased to 5,300 bpd from 4,300 bpd, and further to 6,309 bpd now. (*)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Indonesia Berpotensi Bangun 30 Reaktor Nuklir
Senin, 22 November 2010 10:06 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global

Pangkalpinang (ANTARA News) - Staf Ahli Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Dr Wawan Purwanto, mengemukakan, Indonesia memungkinkan membangun 30 lebih reaktor nuklir karena memiliki potensi besar yang didukung faktor geologi dan bahan baku yang memadai.

"Setiap provinsi di Indonesia mimiliki potensi untuk dibangun reaktor nuklir karena bahan bakunya banyak dan secara geologi cukup mendukung," katanya di Pangkalpinang, Senin.

Ia menjelaskan, saat ini baru terdapat tiga reaktor nuklir di Indonesia yaitu di Serpong, Jogja dan Bandung dengan daya sekitar 90 Mega Watt.

"Satu reaktor itu memiliki kekuatan daya 30 Megawa Watt untuk pertanian dan kesehatan, sementara untuk nuklir bisa mencapai 10 ribu Mega Watt untuk satu reaktor," katanya.

Ia mengatakan, Korea saja yang luas negaranya hanya seper tiga Pulau Jawa bisa memiliki sebanyak 20 reaktor nuklir dan Cina sudah membangun 30 reaktor.

"Sementara Indonesia baru punya tiga reaktor dengan skala kecil, padahal setiap provinsi memungkinkan untuk dibangun reaktor nuklir," ujarnya.

Ia menjelaskan, energi tenaga nuklir sangat murah, tidak rawan pencemaran dan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) cukup menyediakan areal seluas 25 hektare.

"Babel sudah ditetapkan tapak PLTN di Kabupaten Bangka Barat, provinsi ini akan lebih cepat maju jika PLTN berhasil dibangun," ujarnya.

Menurut dia, pro kontra terhadap pembangunan PLTN dan adanya ketakutan masyarakat karena ketidaktahuan tentang pentingnya energi ini.

"Kalau pihak PLN sudah mendukung sepenuhnya karena yang mengelolanya PLN dan tentu mereka profesional," ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk membangun PLTN dan mengharapkan setiap provinsi punya reaktor nuklir agar lebih cepat berkembang dan maju.

"Di negara-negara maju sudah mengembangkan nuklir ini karena sangat penting dan lebih murah dibanding energi lain," katanya.
(ANT/A024)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Indonesian Government Optimistic About 2011 Gas Production

Jakarta. The government is confident that natural gas output will jump next year as two major blocks are scheduled to go on line.

“We have had agreements that stipulate that some companies will start producing gas next year. That will boost output in 2011,” Elan Biantoro, a spokesman of upstream energy regulator BP Migas, said on Sunday.

Elan said the Tranche 4 gas field in West Java, which is operated by Pertamina Hulu Energi, a unit of the state energy company, would go on line, with an estimated 80.48 billion cubic feet of reserves. The other is Peciko Phase 7B well in Mahakam, Kalimantan, which is operated by Total E&P Indonesie, with reserves of 203.93 bcf.

“With the presence of this new gas blocks, I am sure we can exceed the government’s initial target,” he said, referring to the 2011 state budget goal of an average of 7,769 million standard cubic feet per day of gas.

The Energy Ministry said last week that 2010 gas production would beat forecasts, rising 20.7 percent to 9,365 mmscfd from the target of 7,758 mmscfd. Elan did not offer specific figures for next year’s output, but said it would comfortably exceed 2010 production.

This year’s output has been boosted by better-than-expected performance from the Tangguh block in Papua, operated by BP Indonesia, according to the Energy Ministry.

Indonesia counts on contractors including Conoco Phillips, Pertamina, ExxonMobil, Vico, Petrochina, Chevron, PHE ONWJ and Santos, for national production.

But the gas industry has voiced concerns about what could be overly optimistic government forecasts for production, both for this year and next.

“Gas production at some blocks has been delayed, which means we may not be able to meet our target ,” said Hendi Priyo Santoso, the new chairman of Indonesian Gas Association.

Lack of supporting facilities such as liquified natural gas receiving terminals in Java and Sumatra islands, where most of the gas companies operate, could put Indonesia’s gas production goals out of reach, Hendi added.

http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-government-optimistic-about-2011-gas-production/407758

INDONESIA HAS POTENTIAL TO BUILD OVER 30 NUCLEAR REACTORS
PANGKALPINANG, BANGKA BELITUNG, Nov.22, (NNN-Bernama): Indonesia has the capability to build more than 30 nuclear reactors given its geological conditions and adequate material supplies, Antara news agency reported an expert as saying.

"Every province in Indonesia has potential to develop a nuclear reactor because there are ample material stocks and appropriate geological support," Dr Wawan Purwanto, an expert staff of the National Nuclear Energy Agency (BATAN), said here Monday.

Currently, Indonesia has tree nuclear reactors, respectively in Serpong (Tangerang, Banten), Yogyakarta (central Java), and Bandung (West Java) with a total capacity of around 90 MW.

"One reactor has a power capacity of 30 MW for agriculture and health, while regular nuclear needs 10,000 MW for one reactor," he said.

According to him, Korea, which is only a third of Java Island, has 20 nuclear reactors, and China has 30 reactors.

"Indonesia has only three small-scale reactors, while each province has potential to develop a nuclear reactor," he said.

Nuclear power energy is cheap, has less pollution and efficient because it only required an area measuring 25 hectares, according to Dr Wawan Purwanto.

"Babel (Bangka Belitung) has been named a nuclear energy spot in Bangka Barat District. This province will be progressing faster if it has a nuclear energy plant," he said.

He also said that those who rejected nuclear energy plants were people who did not know about the nuclear energy.

"Advanced countries have developed energy nuclear because it is crucial and less expensive compared to other types of energy," he said.http://namnewsnetwork.org/v2/read.php?id=140046

Two power plants in Jayapura to operate in 2011
Monday, November 22, 2010

Jayapura, Papua (ANTARA News) - Two power plants which have been built in recent years by state electricity company PT PLN`s Jayapura region will start operation in mid-2011, director of PT. PLN, Dahlan Iskan, said here Sunday (21 Nov).

"It is hoped that in mid-2011 Holtekamp thermal power plant and Orya hydropower plant will become operational," he said.

With the operation of the two power plants in Jayapura, PLN could save Rp30 million to Rp50 million per month. The funds saved would be used to finance other needs such as engine generators as well as some operational costs that can be given to other areas in Papua especially those which have not yet received adequate electricity support, Dahlan added.

"When these two power plants have become operational, PLN Jayapura region will save tens of billions of rupiahs a month or half a trillion rupiahs a year," he said.

The Holtekamp thermal power plant is located in Muara Tami sub district, Jayapura city and the Orya hydropower plant in Genyem sub district, Jayapura district with a capacity of 200 megawatt each.

PLN meanwhile supports the administration`s plan to build Urumuka hydro power plant with a capacity of 350 MW in Timika, Mimika, which the installation was the initiative of the Papua provincial administration.(*)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

BABEL GO NUCLEAR

Sejak hari Minggu 24 Oktober 2010 Tim ahli BATAN dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BATAN Bapak Nur Agus Salim bersama para Deputi, BAPENAS, PT.PLN Tbk, dan Dewan Energi Nasional dengan jumlah personil cukup fantastis 30 orang. Tim melakukan penandatanganan MoU pada hari senin 25 Oktober 2010 sekaligus dalam rangka BABEL Archipelago 2010. Hari selasa 26 Oktober 2010 tim akan melakukan kunjungan ke tapak lokasi PLTN di Bangka Barat dan pada hari rabu 27 Oktober 2010 ke Bangka Selatan.

Kedatangan tim ini merupakan kunjungan terbesar selama berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menandakan keseriusan BATAN dalam menanggapi pre pendirian PLTN pertama di Indonesia. Secara lengkap agenda kerja tim ini adalah sebagai berikut :

Hari senin pagi tanggal 25 Oktober 2010 melakukan MoU dengan Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan sebagai lokasi tapak PLTN di provinsi tercinta ini. MoU ini dilakukan di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Air Itam - Pangkalpinang.

Pada malam hari dilakukan pembicaraan tentang kesiapan Kepulauan Bangka Belitung antara Tim BATAN dengan tokoh pemuka, aparatur PNS terkait, LSM, Pemuda, Mahasiswa dan masyarakat umum. Acara dibuka oleh Bapak Johan Morud. Pada sesi pertama dilakukan sambutan oleh tuan rumah yang saat itu hadir disampaikan oleh Bapak Hudarni Rani, Bapak Zulkarnain Karim dan Bapak Ismiryadi yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan Sestama BATAN Bapak Nur Agus Salim.

Bapak Hudarni Rani menyampaikan sejarah perjuangan pembentukan Provinsi berserta keadaan listrik yang byar pet sejak 2001 hingga 2006. Sedangkan Pak Zulkarnain yang ternyata Pro Nuklir menyinggung sikap para anti nuklir, beliau menyampaikan ," kenape kite takut kek nuklir padahal urang jepang (red 220.000 jiwa tewas dan puluhan ribu laiinnya termutasi/mati perlahan )yang lah pernah ngerase dan ngeliet antu BOM ATOM ge sekarang memiliki lebih dari 50 buah PLTN disana." Jepang tiada hari tanpa gempa tapi dengan teknologi sipil sekarang mereka bisa bikin PLTN tahan gempa. Memang biayanya pasti lebih besar dan uang tidak masalah untuk kepentingan yang lebih besar dan dunia yang lebih baik.
Pada kesempatan terakhir sambutan tuan rumah Bapak Ismiryadi menyampaikan bahwa ," saat pemerintah Malaysia sangat berkeinginan membangun jembatan Malaka-Sumatera dan saat ini Malaysia sedang merencanakan pembangunan dua buah PLTN di bagian barat semenanjung malaka. Hal ini bisa jadi bukan hal muluk jika suatu hari energi listrik mereka masuk ke Sumatera dan kembali 'menjajah' Indonesia lewat listriknya."

Sambutan terakhir oleh Pak Nur Agus Salim sangat senang atas antusiasnya Kepulauan Bangka Belitung menjadi tapak PLTN pertama di Indonesia. Sedangkan ketakutan terhadap PLTN orang selalu mengacu terhadap Tragedi CHERNOBYL yang merupakan generasi pertama PLTN sedangkan Tragedi Bhopal tdk murni reaktor pembangkit nuklir tapi industri kimia. Teknologi PLTN sekarang ini sudah masuk ke generasi ke5 dengan keamanan tingkat tinggi. Untuk lokasi tapak PLTN di Kepulauan Babel dan Pulau Kalimantan termasuk kategori hijau tidak ada gempa dlm 500 th terakhir apalagi tsunami.

Selanjutnya dilakukan tanya jawab yang terangkum berikut ini. Saat ini Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki tiga nilai merah dari 19 syarat utama untuk mendirikan PLTN. Salah satunya adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang belum GO NUCLEAR. Sehingga merupakan hambatan besar. Namun saat ini Departemen Keuangan RI telah menyetujui dan mempersiapkan APBN 2011-2013 untuk melakukan Visibility study terhadap dua lokasi tapak PLTN di Bangka Barat dan Bangka Selatan. Pembangunan ini jika sesuai dengan perencanaan dari BATAN maka paling cepat akan siap operasional tahun 2022. Tahapan-tahapan yang harus dilewati adalah fase pre (persiapan), fase kedua (fase proyek, keputusan pembangunan), fase tiga (fase konstruksi (pembangunan) dan fase empat operasional. PLTN BABEL telah memasuki setengah fase pertama. Kapasitas pembangkit diperkirakan sesuai dengan wilayah adalah PLTN di Kabupaten Bangka Barat dapat dibangkitkan 10.000 MW sedangkan Bangka Selatan berkisar 8.000 MW.

Perencanaan transmisi listrik saat ini pada tahun 2016 akan dilakukan penyambungan interkoneksi Jawa - Sumatera dan 2017 Malaka-Sumatera. Seandainya PLTN BABEL akan dibangun maka PLTN ini akan dihubungkan ke interkoneksi Bangka-Sumatera-Duri dan Bangka-Sumatera-Jawa-Bali melalui teknologi ACDC untuk meminimalisasi kerugian drop tegangan. Tidak menutup kemungkinan jika terjadi kelebihan beban di sisi Indonesia, kita bisa menjual kelebihan beban tersebut ke grid ASEAN (Malaysia, Thailand dan Vietnam) melalui Malaysia.

Masalah Pro Kontra yang ada pada saat ini harus dilakukan dengan sosialisasi ke segala lapisan agar semua keraguan terhadap pendirian PLTN ini menjadi kenyataan. Sosialisasi ini adalah tanggung jawab besar kita bersama. Ke depan akan ada pembentukan tim sosialisasi yang telah dibekali kemampuan untuk penjelasan tentang teknologi nuklir yang terkini. Berharap rencana yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan harapan. (byru)

http://www.babelprov.go.id/content/babel-go-nuclear

Lokasi Babel Aman untuk PLTN

MUNTOK, BANGKA POS.com – Wilayah Bangka Belitung merupakan daerah yang sangat strategis untuk didirikan pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pasalnya selain wilayah yang tidak masuk rawan gempa, Bangka Belitung juga merupakan daerah penghasil salah satu bahan baku nuklir.

Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Bangka Barat Ir. Zamrul Arif mengatakan kepada Bangka Pos Group kalau dipilihnya Babel karena berdasarkan berbagai pertimbangan.
“Karena wilayah Babel bukan rawan gempa, kita juga kawasannya tidak jauh dari Sumatera. Selain itu kita juga penghasil salah satu bahan baku untuk nuklir,” kata Zamrul.
Rencanya di Bangka Barat jika terealisasi PLTN akan dibangun di kawasan Teluk Inggris Bangka Barat. Pertimbangan lokasi tersebut karena wilayah tersebut cukup luas. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung pantai. (k2)

http://www.bangkapos.com/2010/11/12/lokasi-babel-aman-untuk-pltn/

SBY to rule on geothermal energy in protected forests

President Susilo Bambang Yudhoyono is expected to issue a ruling allowing geothermal energy to be extracted in protected forests.

Most of Indonesia’s geothermal reserves are located in protected forests, especially in West Java, East Java, Sumatra and West Nusa Tenggara, Forestry Minister Zulkifli Hasan said.

“We’re going to discuss this right now. Currently, [exploiting geothermal energy in protected forests] is not allowed, although the law and government regulations have allowed it because we haven’t had a presidential decree on the issue,” Zulkifli said on Thursday before a Cabinet meeting.

The creation of geothermal energy plants would not destroy protected forests as they normally require only a very small portion of land, Zulkifli added.

“A geothermal [plant] needs a small area for drilling, between 10 and 20 hectares. Once the presidential regulation is issued, we can then process the licenses. We need large amounts of environmentally friendly energy.”

Geothermal energy is available in large amounts in Indonesia due to its many volcanoes.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/25/sby-rule-geothermal-energy-protected-forests.html

http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2010/11/22/ilist.indonesia.geothermal.energy.cnn

Solo Akan Bangun Listrik Tenaga Surya Setara PLTA Gajah Mungkur

Solo - Pemerintah Kota Surakarta berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 3 megawatt. PLTS tanpa menggunakan solarsel tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Solo Techno Park (STP). Listrik yang akan dihasilkan setara dengan PLTA yang dibangun di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.

"PLTS itu menggunakan alat khusus yang cara kerjanya seperti sistem seperti mesin uap. Alat itu akan menangkap pancaran radiasi matahari untuk memanaskan tabung air yang dipasang di atas atap gedung Solo Techno Park. Kalori yang dihasilkan akan digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik," papar Ketua Dewan Riset Daerah Kota Surakarta, BB Triyatmoko, di Surakarta, Selasa (30/11/2010).

Triyatmoko mengatakan sejak awal pihaknya memang menghindari penggunaan solar cell karena dinilai terlalu mahal. Sedangkan dengan alat yang dirancang tersebut selain biaya pengadaan yang murah, lebih ramah lingkungan dan juga mampu menghasilkan daya listrik yang cukup besar.

Listrik yang dihasilkan sebesar 3 megawatt, atau setara dengan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Waduk gajah Mungkur, Wonogiri.

"Listrik tersebut nantinya sepenuhnya akan digunakan untuk kebutuhan Solo Techno Park. Sedangkan riset pengadaan listrik itu melibatkan ahli dari Jerman dan Akademi Teknik Mesin Indonesia (ATMI) Surakarta. Pembangunan PLTS akan dimulai awal tahun depan. Proyek ini berjalan atas kerjasama Kota Surakarta dengan Kota Munich dan Moosburg di Jerman," ujar Tri.

Terpisah, Sekda Kota Surakarta, Budi Suharto, mengaku mendukung proyek tersebut direalisasikan, meskipun untuk pendanaannya masih harus dicarikan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak ketiga.

"Proyek tersebut butuh dana besar, sedangkan prioritas penggunaan anggaran pada tahun depan adalah untuk pembiayaan program kesehatan, pendidikan dan perekonomian," ujarnya.

(mbr/dnl)

http://www.detikfinance.com/read/2010/11/30/184541/1506122/4/solo-akan-bangun-listrik-tenaga-surya-setara-plta-gajah-mungkur

Konsumsi Energi RI Terlalu Boros

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai konsumsi energi bangsa Indonesia masih terlalu boros dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasionalnya, dengan nilai elastisitas di angka 2,02.

"Bandingkan dengan Jerman, Jepang dan berbagai negara lainnya yang elastisitasnya minus satu. Artinya sangat efisien dalam mengonsumsi energi," kata Kepala BPPT Marzan A Iskandar pada Temu Mitra dan Workshop "Strategi Penurunan Elastisitas Energi" di Jakarta, Jumat (10/12/2010).

"Setiap negara di dunia saat ini berlomba-lomba membuat nilai elastisitas energinya terus turun, demikian pula Indonesia yang pada 2025 menargetkan nilai elastisitasnya di bawah satu," ujarnya.

Di skala rumah tangga, ia mencontohkan, masyarakat Indonesia memang boros energi, sering membiarkan lampu menyala ketika ruangan tidak digunakan atau menggunakan AC dengan suhu 18 derajat Celcius tetapi juga menggunakan selimut.

Sementara iyu di skala industri, pemborosan juga tidak kalah besarnya akibat peralatan yang tidak terawat, kebocoran peralatan, atau pemanfaatan energi yang tidak hemat.
Menurut dia, energi sebenarnya sangat mahal karena cadangannya yang sudah semakin menipis, namun karena adanya subsidi, maka masyarakat merasa energi di Indonesia sangat murah dan tak berpikir untuk berhemat. "Pemerintah juga sudah mencanangkan target menurunkan tingkat elastisitas energi kurang dari satu dan mengurangi intensitas energi sebesar satu persen per tahun," ujarnya.

Nilai intensitas energi adalah perbandingan antara total penggunaan energi dengan produk domestik bruto (PDB).

Menurut Kepala Balai Besar Teknologi Energi BPPT Dr Soni Solistia Wirawan, Indonesia pada 2008 memiliki nilai intensitas energi 382 TOE (tonne of oil equivalent) per juta dollar AS. "Itu berarti untuk menghasilkan sejuta dolar AS GDP (gross domestic product), Indonesia harus mengonsumsi 382 TOE, suatu angka yang sangat tinggi," katanya.

Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris yang hanya 110, Jerman 127, AS 199, serta Jepang yang hanya 115, dan Singapura 240, sedangkan konsumsi energi primer per kapitanya hanya 0,53 TOE. Sedangkan Malaysia sekitar 3,7 TOE.

BPPT, ujar Soni, menawarkan program penurunan elastisitas ini dengan penerapan sistem manajemen energi, penerapan teknologi hemat energi, pengujian dan standarisasi efisiensi energi, pengembangan kawasan hemat energi dan kajian strategi penurunan elastisitas energi nasional.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/10/20465518/Konsumsi.Energi.RI.Terlalu.Boros

IAEA considers RI ready to build nuclear power plant

Thursday, December 16, 2010 16:10 WIB | National | | Viewed 682 time(s)
Vienna (ANTARA News) - The International Atomic Energy Agency (IAEA) considers Indonesia as well as Jordan and Vietnam as countries ready to develop nuclear energy for power generation , an Indonesian diplomat said.

"The IAEA`s support is additional political motivation for Indonesia to build a nuclear power plant," Indonesian Ambassador to Austria I Gusti Agung Wesaka said here Wednesday.

Indonesia already meets all the preconditions to build a nuclear power plant except for public acceptance and a political decision, the ambassador said.

"Bangka Belitung won`t be able to make a move without a political decision from the central (government). Meanwhile, Vietnam has started by establishing cooperation to build a nuclear power plant with Russia," he said, referring to the results of an IAEA study titled "Integrated Nuclear Infrastructure Review 2009" which focused on the preparedness of developing counties to build nuclear power plants.

IAEA Director General Yukia Amano was very enthusiastic in describing Indonesia`s readiness to build a nuclear power plant and hoped to visit Jakarta in the near future.

Bangka Belitung Governor Eko Maulana Ali said his province was ready to support the implementation of a nuclear power project by providing a suitable location for it in the proovince, either in Bangka Selatan or Bangka Barat.

He said Bangka Belitung needed enough electricity to improve its people`s welfare.

"We hope that the government will also build an electricity transmission system connecting Java with Sumatra and Bangka Belitung so that a nuclear power plant in Bangka Belitung could contribute to power supply nationally," he said.

He called on the Bangka Belitung people to support the plan to build a nuclear power plant in the province.

The National Nuclear Power Agency (BATAN) has surveyed 70 locations across the country in its search for suitable nuclear power plant sites. It eventually shortlisted 14 locations, and from this number it had selected the best four which included Ujung Bumi (Jepara), Banten, and Bangka Belitung. (*)
COPYRIGHT © 2010

http://antaranews.com/en/news/1292490642/iaea-considers-ri-ready-to-build-nuclear-power-plant

PLN to add 450 MW power supply by 2011
Wednesday, December 22, 2010 19:43 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - State electricity company PLN is soon to increase its power supply to the general public by 450 MW, a company spokesman said here Wednesday.

"By the end of March 2011, we will reach our target of providing the public with 450 more MW of power, he said here Wednesday.

Bambang said the additional power supply was be prepared for home customer as well as industrial and business one.

"We have 450.000 prospects which are waiting for electricity installation, and PLN works hard for that," he said.

The prediction of the power supply was from the calculation if one customer was estimated to install 1.000 watt electricity, he said.

Beforehand, PLN had installed 1.600 MW additional power supply for industrial and business customers in Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Karawang and Banten.

Bambang said to the applicant to register their power supply proposal by themselves other than through middlemen in order to ease the installation process of the power supply.

"I urge the people to be independent in administering their proposal of power supply installation. It is more efficient, howsoever," he said.

The number of people who wanted to propose new power supply installation could prolong the process of the implementation, said Bambang. (*)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

IAEA ready to help Indonesia build nuclear power plant
Thursday, December 30, 2010 14:22 WIB | National

Jakarta (ANTARA News) - The International Atomic Energy Agency (IAEA) is always ready to help countries including Indonesia build a nuclear power plant (PLTN), a spokesman said.

"Indonesia should not be hesitate in its plan to develop PLTN because the world is working together to help the countries which are willing to build their nuclear power plants," consultant at IAEA nuclear technology development section in Austria, Jupiter S Pane said in his electronic letter to ANTARA here on Thursday.

Pane said IAEA has formed a special team, called Integrated Nuclear Infrastructure Group (INIG) whose main task was to systematically help developing countries in their plan to build their nuclear power plants.

According to him, INIG has helped discuss infrastructure readiness status of countries such as Jordan, Vietnam, Indonesia, and Thailand with their plan to build nuclear power plant through the mission of Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).

"The infrastructure readiness status of some other countries will be reviewed as well in the next few years," Pane said, adding that some 60 developing countries had expressed readiness to build their nuclear power plants.

The review of Indonesia`s infrastructure readiness status phase-1 was done in October 2009 with its result indicating that the country was ready to go ahead with phase-2.
(A*)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

akhirnya jadi nih,1000 mw klo gasalah trus 70 persen listrik diekspor ke spore selama masa kontrak IIRC

Pertamina needs new exploration technology to meet 2011 production target
Wednesday, January 5, 2011 19:23 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - To boost its production in 2011, PT Pertamina EP, a subsidiary of state oil and gas firm PT Pertamina, needs not only to find new reserves but also a new exploration concept and technology, an analyst said.

"In theory, there are two conditions Pertamina EP must meet to achieve its production target for 2011, namely find new potential gas and oil blocks or basins and make a breakthrough in oil and gas exploration technology," Dr Iskanda Zulkarnaen, a geotechnology analyst at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said here Wednesday.

He said the conventional exploration technology used so far could not optimally explore the available oil and gas basins in Indonesia.

"There are 60 basins in Indonesia but only few of them prove to hold viable oil and gas reserves. But with new technology it will be possible to find reserves not only in the basins but also in any existing sub-basins," Iskandar said.

Therefore, a new exploration concept was essential for Pertamina EP to find hidden oil and gas potentials in the available basins, he said.

However, new technology might not be cheap and be kept by certain parties to gain more profit from the oil and gas sector, he said.

"If Pertamina EP could achieve its production target, it would indirectly reduce the country`s need to import oil and gas and make it easier for the company to meet the domestic demand for oil and gas," he said.

The support of the government, local administrations and local residents around any newly discovered basins was needed for Pertamina EP to reach its oil and gas production target, he said.

Previously, after exceeding this year`s production target, PT Pertamina EP was ready to increase oil production from 130,200 barrels per day in 2010 to 132,000 barrrels per day next year.

Its president director, Salis Aprilian, said on Thursday (Dec 30) that crude and condensate production in 2011 was expected to reach 132,000 barrels per day or a rise by 1.4 percent from 130,000 barrels per day in 2010.

"However because of a natural decline of 18 percent, production actually increased by 20 percent," he said.

The quite steep drop happened because most of the oil wells were old and some of them had even produced 30 percent less, he said.

"So, it is already quite hard to maintain the present level of production," he said.
Moreover, Salis said, gas production in 2011 was expected to reach 1,095 million cubic feet per day (MMSCFD) up from 1,054 MMSCFD in 2010.
(T.KR-AES/HAJM/H-YH/P003)
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Gunakan Tenaga Matahari, Penghematan PLN Capai 80%

BALIKPAPAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menerapkan kebijakan penghematan pemakaian daya listrik, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur yang meliputi Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua sebesar 80 persen.

Penghematan ini diperoleh dari penggunaan daya listrik menggunakan tenaga matahari khususnya untuk lampu penerangan. Program ini sudah berjalan di Papua pada Desember 2010 lalu dan akan menyusul di Pulau Derawan, Kaltim dan Bunaken, Sulut.

Direktur Operasi Indonesia Bagian Timur PLN Vickner Sinaga mengatakan, langkah awal dalam penghematan yakni mengganti lampu penerangan jalan di lingkungan PLN yang semula menggunakan daya 150 watt kini menjadi 32 watt.

"Untuk menghemat listrik jangan terlalu boros, kita menggunakan alat-alat yang lebih hemat,” jelasnya usia mengelar apel kesiapan pelaksanaan pembangunan 2011 yang dipusatkan di Balik Papan dan dihadiri GM PLN se-Indonesia bagian timur, Rabu (5/1/2011).

Menurut Vickner, pengunaan listrik dengan tenaga matahari yang disalurkan melalui baterai untuk menerangi empat panel lampu, sudah dilakukan di Papua, dimana sebanyak 15 kabupaten di Papua sudah teraliri listrik pada Desember lalu. "Jadi mereka Natalan sudah punya listrik, kalau kita buat pembangkit mahal, jadi kita gunakan listrik tenaga matahari," ungkapnya.

Selain Papua, penggunaan listrik tenaga matahari akan dilakukan di Pulau Derawan Berau Kalimantan Timur (Kaltim), kemudian Bunaken Sulawesi Utara. “Dimana selama ini listrik di Bunaken hanya menyala selama 12 jam, jadi kita buat listriknya nanti menyala 24 jam dengan menggunakan lampu panel yang telah digunakan di Papua,” tutur dia.

Lampu dengan tenaga surya tersebut, lanjut Vickner berdaya 2-3 watt dan dapat bertahan selama 10 hari. "Saat ini belum dipasarkan secara umum, untuk listrik empat panel seharga Rp4 juta sedangkan yang 3 watt pasarannya Rp90 ribu per unit," imbuhnya.(wdi)

http://economy.okezone.com/read/2011/01/05/320/410825/gunakan-tenaga-matahari-penghematan-pln-capai-80

Tujuh PLTU Baru Beroperasi Tahun Ini

JAKARTA - Tujuh pembangkit listrik yang merupakan bagian dari proyek 10.000 mw di Jawa akan mulai beroperasi. Masuknya tambahan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali tersebut diharapkan dapat menuntaskan daftar tunggu sambungan baru serta memenuhi kebutuhan listrik bisnis dan industri.

”Namun, ini memerlukan sistem jaringan transmisi dan gardu induk yang andal.Ini agar pasokan dari tujuh pembangkit baru tersebut dapat tersalurkan ke pelanggan dengan lancar,”papar Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan di Jakarta.

Ketujuh pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Banten-Suralaya (1x625 mw),PLTU 3 Banten – Lontar (3x315 mw), PLTU 1 Jabar-Indramayu (3x330 mw),PLTU 2 Jabar Pelabuhan Ratu (1x350 MW), PLTU 1 Jateng-Rembang (2x315 MW),PLTU 1 Jatim-Pacitan (2x315 MW), dan PLTU 2 Jatim-Paiton (1x660 MW).

Masuknya ketujuh PLTU itu akan menambah pasokan bagi sistem kelistrikan Jawa-Bali total sebanyak 4.830 MW. Dahlan menegaskan kembali komitmen PLN bersama para mitra kerjanya untuk memacu penyelesaian proyek pembangkit 10.000 mw dan transmisinya agar dapat selesai sesuai target.Dahlan berjanji akan melakukan percepatan pembangunan dengan memangkas jalur birokrasi,tapi tetap bebas korupsi.

Mulai tahun ini, setiap General Manager PLN akan diberikan surat kuasa investasi (SKI) sehingga rencana pembangunan kelistrikan dapat optimal dan cepat serta tidak bertele-tele birokrasinya. Sementara itu, Direktur Energi Primer Nur Pamudji mengatakan bahwa konsumsi bahan bakar minyak oleh PLN selama 2010 mencapai 9,1 juta kiloliter (kl). ”Target semula sebesar 6,4 juta kl. Namun, pada April kemarin kami revisi menjadi 9,1 juta kl,” ungkapnya.(Koran SI/Koran SI/wdi)

http://economy.okezone.com/read/2011/01/06/320/410927/320/tujuh-pltu-baru-beroperasi-tahun-ini

ENERGI
Al Gore: Indonesia Bisa Jadi "Super Power"
Minggu, 9 Januari 2011 | 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerima Nobel Perdamaian 2007, Al Gore, memprediksi Indonesia bisa menjadi negara super power dalam hal penggunaan energi panas bumi (geotermal) sebagai sumber tenaga listrik.

Para ilmuwan dan para ahli terkenal secara luas mengatakan bahwa produksi listrik dari panas bumi dapat mempresentasikan luasnya sumber tenaga listrik yang bebas karbon di dunia saat ini.
-- Al Gore

"Indonesia bisa menjadi negara super power untuk energi listrik dari panas bumi dan hal itu bisa menjadi kelebihan untuk ekonomi Indonesia," kata Al Gore dalam pidato pembukaan "The Climate Project Asia Pacific Summit" di Balai Sidang Senayan Jakarta, Minggu (9/1/2011).

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat itu melihat Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi, sedangkan Filipina sebagai negara terbesar kedua di dunia produsen listrik panas bumi.

"Para ilmuwan dan para ahli terkenal secara luas mengatakan bahwa produksi listrik dari panas bumi dapat mempresentasikan luasnya sumber tenaga listrik yang bebas karbon di dunia saat ini," katanya.

Al Gore yang juga penerima Oscar melalui film dokumenter An Inconvenient Truth ini mengatakan, solusi perubahan iklim melibatkan berbagai langkah yang bisa diambil untuk menghemat uang sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida.

Al Gore mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan profil emisi karbon yang unik karena sebagian besar berasal dari sektor kehutanan dan hutan gambut.

"Ada peluang besar untuk mengambil pendekatan keberlanjutan dari raksasa seperti pembakaran batu bara dan minyak atau gas," katanya.

Dia mengatakan, ada banyak langkah yang bisa diambil untuk mencegah kerusakan hutan dan mengurangi emisi sekaligus meningkatkan pendapatan dan menciptakan perekonomian di Indonesia.

"Pengunaan lahan yang lebih efisien akan meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi polusi dari gas rumah kaca," katanya.

Ada dampak yang besar dari usaha mitigasi seperti penghentian pembakaran pembukaan lahan dan hutan gambut.

http://sains.kompas.com/read/2011/01/09/14043628/Al.Gore:.Indonesia.Bisa.Jadi.Super.Power

ENERGI
Al Gore: Indonesia Bisa Jadi "Super Power"
Minggu, 9 Januari 2011 | 14:04 WIB

http://sains.kompas.com/read/2011/01/09/14043628/Al.Gore:.Indonesia.Bisa.Jadi.Super.Power

Kalau dipikir2, dibandingan negara2 BRIC saja, Indonesia relatif sudah mempunyai keunggulan dari segi:

Negara kepulauan, tropis, kaya SDA (dari laut - darat), penduduk banyak dan majemuk (keunggulan pasar domestik), demokrasi - kebebasan pers, dll.

Dengan modal yg unggul seperti itu semestinya pertumbuhan ekonomi kita bisa melebihi China, karena mereka pun tidak banyak mempunyai SDA yg bisa diandalkan dibanding di Indonesia, alhasil mereka banyak mengesktraksi SDA di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia pun sudah dikenal di dunia sebagai tenaga kerja yg baik, bekerja keras, dan ramah(sopan). Demokrasi berjalan (relatif) baik. Pertanyaannya: kurang apa lagi??

Mestinya sih (logikanya), target pertumbuhan ekonomi 8-9% bukan hal yg mustahil dengan modal Indonesia yg sedemikian unggul. Seperti di tulisan orang Singapura yg pernah bilang... Indonesia doesn't need the world, its the world that needs Indonesia!

Kalau dipikir2, dibandingan negara2 BRIC saja, Indonesia relatif sudah mempunyai keunggulan dari segi:

Negara kepulauan, tropis, kaya SDA (dari laut - darat), penduduk banyak dan majemuk (keunggulan pasar domestik), demokrasi - kebebasan pers, dll.

Dengan modal yg unggul seperti itu semestinya pertumbuhan ekonomi kita bisa melebihi China, karena mereka pun tidak banyak mempunyai SDA yg bisa diandalkan dibanding di Indonesia, alhasil mereka banyak mengesktraksi SDA di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia pun sudah dikenal di dunia sebagai tenaga kerja yg baik, bekerja keras, dan ramah(sopan). Demokrasi berjalan (relatif) baik. Pertanyaannya: kurang apa lagi??

Mestinya sih (logikanya), target pertumbuhan ekonomi 8-9% bukan hal yg mustahil dengan modal Indonesia yg sedemikian unggul. Seperti di tulisan orang Singapura yg pernah bilang... Indonesia doesn't need the world, its the world that needs Indonesia!

^^ gara2 masalah yang lebih mendasar lagi yang tidak dimiliki Indonesia: Infrastruktur dasar dan birokrasi...
sulit rasanya untuk bersaing ekonomi dengan kondisi yang infrastruktur dan birokrasi seperti ini... tapi peluang itu pasti ada....

btw ne ada catatan rutinnya Dahlan Iskan (bos setrum)

DAHLAN ISKAN
Senin, 10 Januari 2011 , 02:02:00
"Pembunuhan Berencana" Bernilai Triliunan Rupiah Setahun
Uji Coba di Tanjung Perak Dulu, Indonesia Timur Bisa Maju

INILAH "pembunuhan berencana" yang tidak melanggar pasal 340 KUHP (pasal tentang pembunuhan berencana, Red). Inilah "pembunuhan berencana" yang akan bisa menghemat minimal Rp 1 triliun setahun. Inilah "pembunuhan berencana" yang harus dilakukan karena kepepet: di satu pihak jengkel tidak mendapatkan gas, di pihak lain harus melakukan efisiensi secara besar-besaran.

Yang akan "dibunuh" adalah pembangkit listrik yang amat besar di berbagai lokasi. "Pembunuhan" pertama sedang dilakukan secara kecil-kecilan di Tanjung Perak, Surabaya. "Pembunuhan" kedua akan dilakukan secara besar-besaran di Tambak Lorok, Semarang, pertengahan tahun ini. Lokasi lain menyusul karena masih dikaji oleh teman-teman di PLN.

Semua orang tahu bahwa PLN selama ini memiliki banyak sekali pembangkit listrik yang "salah makan". Pembangkit-pembangkit itu seharusnya diberi "makan" gas. Namun, karena tak ada gas, pembangkit-pembangkit tersebut terpaksa diberi "makan" solar. Mahalnya minta ampun. Di sinilah pemborosan triliunan rupiah terjadi setiap tahun. Entah sudah berapa lama.

Di Semarang, misalnya. Pembangkit listrik sebesar hampir 1.000 MW (kalau dibangun sekarang, menelan dana sekitar Rp 15 triliun) mestinya bisa diberi "makan" gas.

Ada dua skenario untuk mendapatkan gas di situ. Pertama, dari proyek yang disebut pipa gas trans-Jawa. Inilah "jalan tol" gas yang melintang dari Jakarta ke Surabaya lewat Semarang. Pemegang izin proyek tersebut sudah lama ada, tetapi kabar pembangunannya tidak pernah nyata. Di atas kertas, kalau pipa gas trans-Jawa itu dibangun, fleksibilitas distribusi gas menjadi luar biasa.

Skenario kedua bisa mendapatkan gas dari lepas pantai Semarang. Sumur gasnya ada. Milik Petronas, perusahaan (BUMN) minyak dan gas Malaysia. Petronas sudah setuju menjual gas kepada PLN. PLN juga sudah setuju untuk membeli. Harganya pun sudah disepakati.

Tetapi, transaksi itu tidak bisa terjadi. Gara-garanya sepele: menentukan siapa yang harus membangun pipanya. Untuk membangun pipa dari sumur gas ke Semarang, Petronas tidak diperbolehkan. PLN juga tidak. Begitulah peraturannya. Harus ditunjuk tersendiri siapa yang boleh membangun pipa tersebut.

Kalaupun sampai sekarang pipa itu belum terbangun, bukan karena sulit. Justru karena proyek tersebut termasuk bisnis yang amat menggiurkan. Gula itu kian manis kian banyak semut yang mengincar. Padahal, antarsemut tidak dilarang untuk saling mendahului atau saling berebut.

Akibat perebutan antarsemut itu, PLN menjadi korban. Kesimpulannya: PLN tidak boleh terlalu berharap dari dua skenario tersebut. Harus dicari terobosan lain untuk melakukan efisiensi.

Memang, kalau saja Tambak Lorok bisa mendapatkan gas, akan bisa menghemat biaya separo. Kinerja pembangkit itu juga bisa meningkat 15 persen karena tidak lagi "salah makan".

Memang, sudah lama teman-teman di PLN jengkel dalam menghadapi kelangkaan gas seperti itu. Tetapi, jengkel saja tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, bisa merugikan kejiwaan. Maka, saya meminta para ahli di PLN yang jumlahnya luar biasa banyak itu berpikir di luar kebiasaan. Energi jengkel dialihkan untuk menciptakan terobosan.

Maka, lahirlah ide besar ini: melakukan "pembunuhan berencana" secara besar-besaran. Yang harus "dibunuh" adalah pembangkit listrik di Semarang yang borosnya bukan main. Kalau sukses, "pembunuhan" itu akan bisa menghemat biaya sekurang-kurangnya Rp 1 triliun setiap tahun.

Ahli-ahli di PLN sudah menemukan caranya. Begini: Kebutuhan listrik di Semarang adalah 900 MW. Karena itu, di Semarang disediakan pembangkit listrik hampir 1.000 MW di Tambak Lorok. Alangkah besarnya. Hampir sama dengan listrik yang tersedia untuk seluruh Indonesia Timur. Untuk bisa mematikan pembangkit di Semarang itu harus bisa menemukan pasokan listrik dalam jumlah yang sama sebagai penggantinya.

Diskusi dilakukan berkali-kali. Ditemukanlah beberapa sumber listrik lain untuk Semarang. Pertama, dari GITET (gardu induk tegangan ekstratinggi) di Ungaran, selatan Semarang. Teman-teman PLN memutuskan untuk memasang trafo IBT (interbus transformer) tambahan di Ungaran. Tambahan IBT itu akan bisa mengalirkan listrik ke Semarang 400 MW. Sumber listriknya diambilkan dari sistem 500KV trans-Jawa.

Kekurangan 500 MW lagi akan diambilkan dari pembangkit baru di Rembang (2 x 300 MW) yang sudah hampir jadi. Dari Rembang, listrik akan dialirkan dengan sistem 150 KV ke Semarang. Di luar itu, masih akan ada back-up dari pembangkit baru Tanjung Jati yang juga segera selesai.

Maka, cukuplah listrik untuk Semarang tanpa harus menghidupkan pembangkit yang "salah makan" itu. Dari pemikiran tersebut, penghematan yang luar biasa besar bisa dilakukan segera. Tidak lagi menunggu gas yang entah kapan akan tiba di Semarang. Dengan demikian, fungsi pembangkit listrik di Tambak Lorok itu bakal berubah. Hanya akan disuruh jaga-jaga kalau-kalau ada kerusakan di sistem 500, di GITET Ungaran, atau di transmisi dari arah Rembang.

Sebagai "latihan" untuk "pembunuhan berencana" itu, teman-teman PLN kini sedang mencoba secara lebih kecil di Surabaya. Di Tanjung Perak, beroperasi pembangkit sebesar 100 MW (2 x 50 MW). Ini juga "salah makan". Satu pembangkit itu saja besarnya sudah sama dengan seluruh pembangkit PLN di Provinsi NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat jika dijadikan satu. Kalau saja pembangkit di Tanjung Perak tersebut berhasil dimatikan dan BBM-nya dialihkan untuk melistriki provinsi-provinsi itu, alangkah majunya Indonesia Timur.

Setelah pembangkit di Tanjung Perak dimatikan, dari mana mendapatkan ganti 100 MW? Teman-teman PLN sudah menemukan sumbernya: dari GITET Ngimbang (antara Babat-Jombang). Saya sudah berkunjung ke GITET itu dan pembangunannya memang sudah selesai. Satu sirkuit sudah berfungsi dan satu sirkuit lagi sedang diuji coba.

Apalagi, fungsi pembangkit di Tanjung Perak tersebut ternyata lebih banyak sebagai penghasil tegangan reaktif. Listrik untuk Surabaya sendiri cukup dari sistem 500 KV. Terlalu boros kalau, untuk keperluan daya reaktif, harus menghidupkan pembangkit begitu besar, yang cukup untuk melistriki lima provinsi di Indonesia Timur.

Bagi Surabaya, yang rawan justru macetnya proyek GITET Surabaya Selatan sehingga bisa saja Surabaya terkena pemadaman berat kalau terjadi gangguan di sistem itu. Kini sedang diupayakan bagaimana proyek yang macet sejak 12 tahun lalu tersebut bisa bergerak lagi.

Kalau "pembunuhan berencana" di Tanjung Perak dan Semarang itu berhasil tahun ini, tidak tertutup kemungkinan cara yang sama akan dilakukan di beberapa lokasi lain di Jawa.

Entah berapa triliun rupiah lagi akan bisa dihemat!

Kepepet memang sering membuat orang lebih kreatif. Gara-gara kepepet tidak mendapat gas, ditemukanlah cara berhemat yang lain. Tetapi, bukan berarti tidak memberikan gas ke PLN bisa diterus-teruskan! (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

source: http://www.jpnn.com

Energy minister: Power price hike remains
Friday, January 14, 2011 02:36 WIB | Economic & Business

Jakarta (ANTARA News) - Minister of Energy and Mineral Resources Mineral Darwin Zahedi Saleh said the 18 pct capping of power rates for industries will remain, as agreed on between the government and Commission VII of the House of Representatives.

Darwin Saleh made the statement after attending a meeting on oil production at the Vice Presidential office here on Thursday. Therefore, a revocation of the capping needs an approval between the government and the House, he said.

The basic power rate for industries in force as of January 1, 2011, is based on the regulation of the energy and mineral resources ministry No 7 of 2010 on the rates of power provided by state electricity company PT PLN.

A number of industries has questioned the revocation of not more than 18 pct of capping as of January 1, 2011, which caused a raise in power rates.

An earlier capping had been revoked by PLN since October last year and now reapplied to industrial customers.

The limitation is maximized as some industries had objected the full rate increase, but more than 20 pct. But for 2011, the government allocated only a power subsidy of Rp40.7 trillion, smaller than last year`s Rp55.1 trillion.

Earlier, business players had asked the governmet to postpone the power price hike for industries until 2012 on the condition of an overall improvement in all sectors and a dialogue between the government and industries.

General Chairman of the Association of Indonesian Businesses (Apindo) Sofjan Wanandi said if the 18 percent capping is revoked the business players believed industries will lose their competitiveness on the international market, and also difficult to compete with foreign businessmen on the domestic market.

"We wish there would be no power price hike in 2011, otherwise industries will have problems. Firstly, most of the prices of raw materials will be sky rocketing, basic wages will be at a minimum in each province, and a great deal of commodities will enter under free trade," he said. (*)

http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

setelah berhenti sementara, akhirnya operasi lagi:okay:

PLTG Talangduku Aktif Kembali

PALEMBANG, SRIPOKU.COM - Pembangkit listrik di Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Talangduku kapasitas 34 MW yang dibangun 2005 dan stop operasi 2009, lantaran kehabisan pasokan gas sempat stop. Kini, PLTG Talangduku ini kembali operasi dengan daya suplai energi 60 MW. Dengan begitu, secara sistem kelistrikan di Sumsel boleh dibilang aman dan harusnya bebas dari pemadaman.

"PLTG Talangduku sudah aktif kambali dengan kontribusi 60 MW ke sistem kelistrikan Sumatera. Secara sistem, kondisi kelistrikan Sumsel paling aman di seluruh Sumatera," kata GM PT PLN (Persero) W2JB, Ir Nandi Ranadireksa didampingi GM PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Ir Sudirman, Senin (17/1) usai bertemu dengan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin yang membahas rencana digelarnya pameran kelistrikan wilayah Barat di Palembang 31 Maret-3 April 2011 mendatang.

Selain dapat kiriman listrik dari PLTG Talangduku, Sumsel akan semakin diperkuat dengan pasokan dari PLTG Simpangbelimbing (Muaraenim) 2x113,5 MW yang sudah selesai dibangun. Dengan perkuatan pasokan dari sejumlah pembangkit dan sistem suplai di Jakabaring dari tiga fider khusus, maka lokasi venues SEA Games akan semakin aman. Pasalnya, hasil perhitungan sementara, kebutuhan listrik SEA Games XXVI di Jakabaring sebesar Rp 30 MW.

Khusus kembalinya PLTG Talangduku ke sistem, PLTG milik PT Indonesia Power--anak perusahaan PT PLN--yang dibangun 2005 lalu, 2009 lalu tidak operasi lantaran kehabisan gas. Akibatnya, biaya pembangunan miliaran rupiah ini mubazir karena daya listrik 34 Megawatt (MW) tidak bisa diproduksi. Padahal, Sumsel sangat membutuhkan listrik. Namun kini Talangduku kembali operasi setelah ada pasokan dari PGN.
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Japex, M'bishi Kick Off Oil Output In Indonesia

TOKYO (Nikkei)--An Indonesian energy company backed by Japan Petroleum Exploration Co. (1662) and Mitsubishi Corp. (8058) has begun churning out crude oil at a field off East Java.

Output has started at 6,000 barrels a day at the Pagerungan Utara oil field, which is located in the Kangean block.

Japex and Mitsubishi took 25% stakes in Indonesian energy company Energi Mega Pratama Inc. back in 2007. An Energi Mega subsidiary is in charge of operations at the Kangean block. It is operating one natural gas and one oil field in the block, with production at a midsize gas field due to begin next year.

(The Nikkei Jan. 21 morning edition)

source http://e.nikkei.com/e/fr/tnks/Nni20110120D20JFN03.htm

cheers

Mitsubishi to Build $2.8 Billion Indonesia LNG Plant
By Yuji Okada and Go Onomitsu , Bloomberg - Jan 24, 2011 1:00 PM GMT+0700

Mitsubishi Corp. Japan’s largest trading company, will build a $2.8 billion liquefied-natural gas plant in Indonesia with partners including Korea Gas Corp., the world’s largest LNG buyer, and state-owned oil company PT Pertamina.

The Donggi-Senoro project on Sulawesi island will produce 2 million metric-tons-a-year of LNG and 47,000 barrels-a-day of condensate from 2014, Mitsubishi said today on its website. PT Pertamina and PT Medco Energi Internasional, Indonesia’s biggest listed oil company, own two gas fields that will supply the Donggi-Senoro LNG plant.

“Profit for Mitsubishi from the project will be limited because it doesn’t have equity for the upstream part,” said Yasuhiro Narita, a Tokyo-based analyst at Nomura Securities Co. “But Mitsubishi will gain know-how of plant operation. That will be an important milestone for the company’s future natural resource businesses.”

Japanese trading houses including Mitsubishi are expected to report record profits during the 2012 Japanese financial year because of higher prices for natural resources, Macquarie Group Ltd. said.

Mitsubishi shares rose 2.1 percent to 2,321 yen at 2:13 p.m. in Tokyo, heading for the biggest one-day gain in two weeks. Medco rose 6 percent to 3,100 rupiah as of 9:52 a.m. local time, set for the steepest increase since Dec. 30. Korea Gas added 0.7 percent or 300 won to 44,400 won.

Partners

The joint-venture PT Donngi-Senoro LNG will sign a contract with Japan’s JGC Corp. to build the plant in Central Sulawesi. PT Donngi-Senoro LNG has signed long-term LNG sales agreements with Chubu Electric Power Co. and Kyushu Electric Power Co. and is negotiating with Korea Gas to finalize a deal.

JGC shares rose 2.6 percent, or 50 yen, to 2,028 in Tokyo as of 2:14 p.m.

A special purpose company, in which Mitsubishi and Korea Gas have 75 percent and 25 percent respectively, will hold 59.9 percent of PT Donngi-Senoro LNG. Mitsubishi solely has 51 percent of the joint venture, according to the statement.

PT Pertamina will hold 29 percent, while Medco’s share will fall to 11.1 percent from 20 percent as Mitsubishi strengthens control.

PLN to buy geothermal power at official price
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 02/11/2011 10:42 AM | Headlines

The government said it would issue a ministerial decree ordering state electricity monopoly PT PLN to buy power produced by geothermal plants, a move that would restart many geothermal power projects that have been delayed due to price uncertainty.

The alternative and renewable energy and energy conservation director general at the Energy and Mineral Resources Ministry, Luluk Sumiarso, said the Coordinating Minister’s Office for the Economy, the Finance Ministry, the State-Owned Enterprises Ministry and PLN had given a green light to the planned decree.

He said the decree would provide details on PLN’s purchases from geothermal producers,
including a clause ordering the company to buy geothermal power based on a ceiling price of 9.7 US cents per kilowatt-hour set by the government.

“The price can be lower, but if it exceeds this level, PLN can hold direct business talks with geothermal power producers,” Luluk said, adding that such a mechanism would not hurt PLN.

The decree would also pave the way for the resumption of several geothermal projects that have long been delayed due to selling price uncertainties. The projects are part of the second phase of a 10,000-megawatt fast-track program.

PLN planning and technology director Nasri Sebayang said the company supported all efforts by the government to promote the utilization of renewable energy, including geothermal. “We’re ready to implement the planned decree,” he said via text message.
Indonesian Geothermal Association (API) chairman Suryadarma called the planned decree an encouraging improvement, saying it would provide clear grounds for trading geothermal energy.

“The decree will benefit long-delayed geothermal projects. We’ve been waiting for clear regulations since early 2010,” he said.

Investors have said the economic price of geothermal power should be within the range of between 8 and 9 US cents depending on their locations.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/11/pln-buy-geothermal-power-official-price.html

Indonesia Geothermal Investment to Soar Thanks to Tax Incentives

Indonesia announces tax incentives for renewable energy-Increased geothermal investment on the horizon

BY: John Shimkus | Wed Feb 9, 2011

Indonesia boasts roughly 40 percent of the world’s total geothermal energy potential. But of the 28,543 Megawatts of geothermal energy potential at the country’s disposal, only 1,189 MW are currently being utilized. That’s all about to change now that the Indonesian government has announced tax incentives for renewable energy projects throughout the island nation in response to the country’s electricity growth rate of 7 percent per year.

“The Indonesian government is therefore offering tax incentives for renewable energy project developers. They have also signed a major memorandum of understanding with General Electric for several joint renewable energy development projects,” said Frost & Sullivan’s Asia Pacific energy and power practice program manager Suchitra Sriram.

Indonesia is currently on track to build 43 new geothermal-fired power plants by 2014. This should be of great interest to any and all power players in the geothermal sector. It was just last year in 2010 that Indonesia hosted the world’s largest geothermal conference, making more than $5 billion in geothermal business deals. The country is planning to become the world’s largest user of geothermal energy, with a target production 4,000 MW within the next four years and 9,000 MW by 2025. Companies with a vested interest in Indonesian geothermal reserves include Suez International Energy, Chevron, Star Energy, and Iceland’s Reykjavik Energy Invest

http://www.energydigital.com/sectors/renewables/indonesia-geothermal-investment-soar-thanks-tax-incentives

cheers

Indonesia Diminta Fokus dalam Pengembangan Energi
Senin, 14 Februari 2011 20:56 WIB

JAKARTA--MICOM: Kamar Dagang Jepang Nippon Keidanren mengusulkan agar Indonesia fokus dalam pengembangan energi khususnya energi terbaru dan energi bersih.

Itu disampaikan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan 11 orang utusan Nippon Keidanren, Senin (14/2).

Hatta menambahkan Keidanren menyampaikan komitmennya akan pembangunan di Indonesia untuk koridor ekonomi dan metropolitan priority area.

"Keidanren datang untuk meminta masukan dari Presiden terkait ASEAN dan hubungan Indonesia dengan Jepang. Terkait hubungan Indonesia dengan Jepang, Keidanren menyampaikan komitmennya akan pembangunan di Indonesia untuk koridor ekonomi dan metropolitan priority area," kata Hatta.

"Keidanren juga menyampaikan usulan untuk fokus mengembangkan energi di Indonesia, infrastruktur, dan air bersih. Khusus untuk energi, Keidanren mengusulkan pengembangan energi terbarukan dan energi bersih dengan pola bilateral offset mechanism atau adanya pengurangan emisi rumah kaca yang dikaitkan dengan pemberian kredit karbon dari Jepang untuk Indonesia," jelasnya

Hatta menambahkan presiden menyampaikan kepada delegasi Jepang itu bahwa ekonomi Indonesia terus berkembang. Ini membuat Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang cepat.

"Pada dasarnya ada lima hal, yaitu kerja sama infrastruktur ditingkatkan termasuk transportasi. Kedua, kerja sama energi terutama geothermal dan energi terbarukan. Ketiga, Food security. Empat, lingkungan hidup. Lima, listrik," ujar Hatta.

"Khusus untuk ASEAN, Keidanren menyatakan bahwa dalam ASEAN Connectivity ini penting untuk mendorong kerja sama, mengembangkan Indonesia Connectivity bersama Jepang. Apalagi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN," imbuhnya. (Nav/OL-11)

source: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/14/203330/45/7/Indonesia-Diminta-Fokus-dalam-Pengembangan-Energi

Medco Hentikan Kegiatan Eksplorasi di Libya
Jumat, 25 Februari 2011

JAKARTA--MICOm: PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menyatakan telah menghentikan sementara kegiatan eksplorasinya di Libia.

Manajemen Medco dalam keterbukaan informasi Jumat (25/2), menjelaskan penghentian kegiatan eksplorasi ini terkait adanya konflik yang tengah terjadi di negara kaya minyak tersebut.

Program drilling yang direncanakan untuk 2010-2011 telah berhasil dirampungkan.

Perseroan mengoperasikan Area 47, Libia melalui anak usahanya Medco Internasional Venture Limited (MIVL).

Manajemen Medco menyatakan penundaan drilling untuk sumur baru ini lantaran kondisinya sudah tidak kondusif untuk dilakukan kegiatan operasional. Sejak awal terjadinya konflik, Medco mulai waspadai konflik yang terjadi di wilayah Libia untuk meminimalkan dampak terhadap kegiatan operasi perseroan disana. (Ant/OL-9)

source: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/25/206132/21/2/Medco-Hentikan-Kegiatan-Eksplorasi-di-Libia

Thorium Babel Tidak Untuk PLTN

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Deposit Thorium yang banyak di Kepulauan Bangka Belitung tidak akan dijadikan bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir yang direncanakan dibangun di Bangka. Bahan bakar akan dibeli dari luar negeri.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Hudi Hastowo mengatakan, ada beberapa panduan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Salah satunya memakai teknologi yang sudah teruji aman paling sedikit tiga tahun berturut-turut.

"Reaktor thorium untuk masa depan. Reaktor itu sedang dalam tahap pengembangan antara lain oleh India dan Amerika," ujarnya di Pangkal Pinang, Senin (28/2/2011).

Sedangkan PLTN di Babel, akan memakai bahan bakar uranium. Pengadaan uranium rencananya akan dibeli dari luar negeri. "Bisa pakai kontrak jangka panjang untuk keamanan (pasokan). Ada mekanisme fuel bank bagi negara-negara yang mengoperasikan PLTN," tuturnya.

Meskipun akan membeli, Hudi memastikan BATAN menguasai teknologi pembuatan bahan bakar reaktor. Hal itu antara lain karena BATAN sudah mengoperasikan reaktor riset di Serpong dan Yogyakarta.

http://sains.kompas.com/read/2011/02/28/13292319/Thorium.Babel.Tidak.Untuk.PLTN

Rp 50 Miliar Untuk Nuklir Babel

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengalokasikan Rp 50 miliar untuk studi kelayakan pembangunan PLTN di Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga itu juga mempertimbangkan kerjasama dengan Universitas Bangka Belitung untuk menyiapkan tenaga ahli.

Kepala BATAN, Hudi Hastowo mengatakan, alokasi itu setara 1/8 anggaran BATAN untuk tahun 2011. Anggaran studi kelayakan itu untuk memantapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). "PLTN di Babel akan jadi PLTN pertama di Indonesia," ujarnya di Pangkal Pinang, Senin (28/2/2011).

BATAN juga akan mempertimbangkan kerja sama dengan Universitas Bangka Belitung untuk menyiapkan tenaga teknis dan tenaga ahli PLTN di Babel. Dengan demikian, warga Babel bisa terlibat dalam pengoperasian PLTN. "Semua itu komitmen BATAN untuk pengembangan energi nuklir di Babel," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel berambisi membangun dua PLTN dalam 12 tahun ke depan. Reaktor akan dibangun di Tanjung Kerasak, Bangka Selatan dan Muntok, Bangka Barat. Uji tapak sudah dilakukan di lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan PLTN.

Bangka dinilai layak untuk PLTN karena relatif bebas dari bencana alam yang membahayakan PLTN seperti gempa, letusan gunung berapi, dan tsunami. Sampai saat ini, tiga jenis bencana itu tidak pernah terjadi di Bangka.

http://sains.kompas.com/read/2011/02/28/12270699/Rp.50.Miliar.Untuk.Nuklir.Babel

ADB to funnel $500 m for RI geothermal power plants
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 03/02/2011 4:13 PM | Business

Indonesia will receive a US$500 million (Rp 4.4 trillion) loan from the Asian Development Bank (ADB) to build three geothermal-fired power plants with a total capacity of 165 megawatts, a senior official says.

The secretary to the alternative and renewable energy and energy conservation director general at the Energy and Mineral Resources Ministry, Djajang Sukarna, said Wednesday that the power plants would be constructed in Sungaipenuh in Jambi, Karaha in West Java and Mataloko in East Nusa Tenggara.

“We’ll sign the deal in late 2011 and start construction of the power plants next year,” he said on the sidelines of a meeting with ADB and the National Development Planning Board (Bappenas) in Jakarta.

He said Pertamina Geothermal Energy (PGE), a subsidiary of state oil and gas firm Pertamina, would handle the upstream operation at the Sungaipenuh power plant, while state electricity company PT PLN would handle the downstream operation.

“At the Karaha power plant, all businesses will be operated by PGE. For the Mataloko plant, PLN will take full control,” said Djajang.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/02/adb-funnel-500-m-ri-geothermal-power-plants.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Pembangunan Reaktor Nuklir di Muntok Aman

Muntok (ANTARA News) - Reaktor nuklir generasi ke tiga yang akan dibangun di Teluk Inggris Kota Muntok Bangka Barat sistem pengamanannya lebih terjamin dibandingkan reaktor nuklir di Jepang yang meledak karena goncangan gempa bumi berkekuatan 9 SR.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Choirul Amri, di Muntok, Selasa, menyatakan akan terus menyosialisasikan kepada masyarakat rencana pembangun PLTN dengan empat reaktor nuklir berkapasitas 10.000 mega watt dan mengedukasi masyarakat agar siap menerima.

Menurut dia, reaktor nuklir milik Jepang yang sistem pendinginnya meledak dibangun pada 1971, generasi kedua era tahun 1990-an dan generasi ketiga ke atas dibangun setelah 1990 hingga sekarang. Sedangkan reaktor nuklir yang akan dibangun di Babel generasi ketiga yang sistem pengamannya lebih terjamin.

Ia menjelaskan, pembangunan reaktor nuklir termasuk di Babel akan mendapat pengawasan, persetujuan dan rekomendasi dari Lembaga Energi Atom Internasional atau IAEA untuk menjamin keamanannya.

Menurut dia, pihak IAEA tidak sembarangan memberikan rekomendasi pembangunan reaktor nuklir dan tentu melalui kajian yang teruji secara ilmiah, dengan memperhatikan berbagai aspek terutama infrastruktur pembangunan dan sistem pengaman lebih terjamin yang didukung lima lapisan baja dan beton.

Ia juga mengatakan, batas usia reaktor nuklir 40 tahun dan setelah itu harus ditutup habis agar radiasinya tidak menyebar dan membahayakan kesehatan manusia, kecuali pihak IAEA berdasarkan kajiannya menilai kondisi reaktor nuklir masih bagus, maka bisa diperpanjang sesuai standar prosedur yang ditetapkannya.

Menurut dia, terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Teluk Inggris Muntok di atas areal seluas 825 hektare. tentunya juga harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dengan memperhatikan berbagai aspek dan dampaknya terhadap kehidupan.

Ia menjelaskan, pro dan kontra rencana pembangunan PLTN di Muntok merupakan hal yang wajar agar bisa memahami PLTN secara menyeluruh baik dari sisi positif dan negatifnya, namun bukan berarti serta merta ditolak atau diterima tetapi kembali dikaji ulang secara matang untuk lebih baik lagi.

"Meledaknya sistem pendingin pada reaktor nuklir di Jepang, setidaknya menjadi pelajaran bahwa sistem pendingin dan bagian lainnya dari reaktor nuklir harus dirancang lebih bagus lagi agar tahan terhadap goncangan gempa dan faktor-faktor negatif yang membahayakan dari luar," ujarnya.

Ia meminta masyarakat terus memantau perkembangan berita reaktor nuklir di Jepang yang meledak pascagempa bumi dan tsunami, untuk membuka mata dan cara berpikir yang lebih luas dalam hal pola penanganan reaktor nuklir agar manfaatnya lebih optimal untuk kehidupan.(*)

http://www.antaranews.com/berita/250092/pembangunan-reaktor-nuklir-di-muntok-aman

Hatta: Energi Nuklir Pilihan Terakhir

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa penggunaan energi nuklir merupakan alternatif terakhir bagi Indonesia jika memang sudah tidak ada lagi energi alternatif yang tersedia.

"Saya hanya ingin sampaikan ada atau tidak ada gempa di Jepang, Indonesia menempatkan nuklir pada pilihan terakhir, kalau tidak ada energi lain. Sepanjang kita punya energi alternatif atau campuran, itu (nuklir) letaknya di pilihan akhir, dengan tidak menutup diri tapi itu pilihan terakhir," kata Hatta di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini pemerintah lebih memilih pengembangan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM untuk pembangkit listrik.

Ia menyebutkan, saat ‎ini jenis energi alternatif yang perlu dipercepat penyelesaiannya adalah gas. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk gas termasuk membangun terminal terapung di laut.

"Saya kira gas itu harus dipercepat, kendaraan transportasi umum dan pribadi harus menggunakan gas, stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG) diperbanyak. Mungkin perlu insentif untuk pembelian converter, lebih penting percepat receiving terminal, agar daerah penghasil LNG bisa disalurkan ke daerah yang membutuhkan," katanya.

Menurut Hatta, pengembangan energi alternatif harus dilakukan sehingga kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2011 sebesar 38,5 juta kiloliter tidak membengkak.

"Tidak ada jalan lain harus ada penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) dengan cara pengembangan energi alternatif. Jangan tergantung kepada BBM, tapi perlu percepat batubara, dan geothermal," katanya.

Sementara itu menanggapi harga BBM jenis pertamax yang mengalami kenaikan, Hatta menilai, yang harus dilakukan adalah mempercepat produksi energi alternatif seperti gas dan energi terbarukan.

Hatta meminta agar ketergantungan terhadap BBM dikurangi dengan energi baru, baik untuk listrik maupun transportasi.

"Yang penting saya lebih merespon pada jangka menengah dan panjang di mana energi alternatif harus digerakkan secepat mungkin, energi-energi terbarukan harus cepat, gas harus dipercepat, karena kita punya sumur yang baik. Kita harus all out tingkat produksi, saya lebih cenderung menengah panjang bukan reaktif menaikkan. Kita lebih pada menengah panjang," kata Hatta.

(ANTARA/S026)

http://www.antaranews.com/news/250153/hatta-energi-nuklir-pilihan-terakhir

Indonesia Tetap Teruskan Proyek Nuklir

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah tetap melanjutkan rencana pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Salah satu alasannya, tidak ingin tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, atau Vietnam, yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hal itu dikemukakan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat memberikan kuliah umum bertemakan "Riset dan Inovasi sebagai Kekuatan Daya Saing Bangsa" di Institut Teknologi Bandung, Sabtu (12/3/2011). Dia menuturkan, Indonesia sudah siap untuk nuklir dari sisi penguasaan teknologi, salah satu contoh dengan keberadaan reaktor milik Badan Tenaga Nuklir Nasional di Kota Bandung.

Suharna mengatakan, pihak yang membuat kebijakan mengenai energi nuklir adalah Dewan Energi Nasional, sementara Kementerian Riset dan Teknologi bertugas untuk sosialisasi. "Mengapa kita harus antinuklir?" ujarnya dengan nada bertanya.

Suharna mengatakan, pihaknya menerima banyak permintaan dari kepala daerah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di daerahnya. Namun dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kondisi geografis, daerah yang bakal menjadi percontohan adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Timur, sedangkan Pulau Jawa belum menjadi prioritas.

Disinggung mengenai bocornya reaktor nuklir di Jepang akibat gempa bumi dan tsunami, Jumat lalu, Suharna tidak mau menjadikannya sebagai alasan Indonesia tidak mengadopsi teknologi nuklir. Yang harus dipastikan, katanya, adalah tingkat keamanan teknologi tersebut.(ELD)

http://sains.kompas.com/read/2011/03/14/17210514/Indonesia.Tetap.Teruskan.Proyek.Nuklir

Indonesia's Nuclear Plans Intact Amid Japan Crisis

Indonesia said on Wednesday that it will press on with plans to build a nuclear plant close to a fault line, despite the atomic emergency in earthquake and tsunami-ravaged Japan.

“If we pick to build it on Bangka Island, it will be based on several considerations which are in line with international safety criteria,” National Atomic Energy Agency (Batan) chief Hudi Hastowo said.

Bangka lies east of Sumatra island, where a 9.1-magnitude undersea earthquake triggered a tsunami in 2004 killing 220,000 people in countries around the Indian Ocean, including 168,000 in Indonesia.

“The site has a relatively stable record of seismic and volcanic activity,” he said, adding that the agency will “certainly” adopt more sophisticated technology than Japan.

“It’s too premature to discuss how the Japan crisis will directly affect our project,” he said.

“But in 2022 when we build the plant, we’ll use a better technology system,” he added.

The disaster that has befallen Japan’s Fukushima plant has prompted some experts to cast a worried eye at nuclear plants in seismic zones.

Twenty percent of the 440 commercial reactors in operation around the globe are located in areas “of significant seismic activity,” according to the World Nuclear Association (WNA), an industry group.

Some of the 62 additional plants under construction are also in quake-prone zones, along with many of the nearly 500 units on order or proposed, especially in fast-developing countries, the group said.

Green groups including Greenpeace and Friends of the Earth urged Southeast Asian leaders to stop plans to build nuclear plants to meet energy needs and direct the funds towards green technology.

“We call on the heads of state to immediately cancel their plans to develop their nuclear projects,” they said in an open letter to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Philippine President Benigno Aquino and Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva.

Agence France-Presse

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-nuclear-plans-intact-amid-japan-crisis/429532

Indonesia still plans nuclear reactors near fault
Associated Press, Jakarta | Wed, 03/16/2011 6:39 PM | Business

Indonesia says four nuclear reactors it plans to build near a volatile fault will be safe and more modern than the Japanese plant critically damaged by an earthquake and tsunami.

Ferhat Aziz, a spokesman for Indonesia's Nuclear Energy, says the nation of 237 million badly needs alternative energy sources.

The four reactors will be built on Bangka island by 2022. Bangka is near Sumatra, the heavily populated island where a 2004 earthquake caused the massive tsunami that killed 230,000 people in a dozen nations.

Aziz insists the Indonesian reactors will be safe, saying they will use technology 40 years more modern than the Fukushima plant leaking radiation in Japan.

Both countries are on the "Rim of Fire," an arc of active faults encircling the Pacific Basin.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/16/indonesia-still-plans-nuclear-reactors-near-fault.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Indonesia Diminta Tak Bangun PLTN
Indonesia dinilai belum mampu menguasai teknologi nuklir.

VIVAnews - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh pemerintah Indonesia harus segera dibatalkan. Indonesia dinilai belum siap untuk menangani masalah jika terjadi kebocoran nuklir.

Hal ini diungkapkan Iwan Kurniawan, pakar fisika nuklir dari Tsukuba Jepang dalam diskusi 'Gerakan Anti PLTN di Indonesia' di Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. Menurut Iwan, Indonesia harus belajar dari krisis kemanusiaan di Jepang akibat hancurnya PLTN Fukushima Daiichi paska gempa dan tsunami.

Rakyat Jepang saat ini tengah mendapat ancaman baru berupa radiasi yang diakibatkan kerusakan PLTN. "Kita enggak sanggup. Bencana di Aceh [tsunami] dan Yogyakarta [letusan Gunung Merapi] saja tidak sanggup ditangani. Itu debunya, wedhus gembel, kelihatan. Kalau nuklir tidak terlihat," ujar Iwan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011.

Dari sisi teknologi, Iwan menegaskan, Jepang sangat jauh berada di atas Indonesia. Namun, saat menghadapi masalah kehancuran PLTN-nya saat ini, Jepang kewalahan. Apalagi Indonesia, yang menurut Iwan, tidak menguasai teknologi, khususnya nuklir. Sehingga tidak akan mampu mengatasi jika terjadi masalah.

"Pengalaman kita adalah membeli. Jangan harap bisa menguasai teknologinya jika terus membeli. Indonesia tidak pernah mengembangkan teknologi apapun, tidak melakukan riset, maunya beli," tuturnya.

Aktivis Greenpeace, Nurhidayati menyatakan, banyak yang memuji standar keselamatan, kedisiplinan dan kesiagaan bencana Jepang melalui teknologi canggihnya. Namun, tetap saja, negeri Sakura itu masih kewalahan menghentikan bencana nuklir yang saat ini terjadi.

"Bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa, apa yang diterapkan Indonesia akan lebih baik atau setidaknya pada tingkatan penanggulangan yang sama?" katanya.

Nurhidayati justru mempertanyakan 'kengototan' Indonesia untuk membangun energi nuklir. Padahal menurutnya, Indonesia tidak butuh energi yang bersumber dari nuklir.

"Banyak sumber daya lain yang bisa dijadikan energi bagi masyarakat kita. Apa yang membuat BATAN ngotot untuk membangun PLTN?" katanya.

Dalam diskusi itu juga, sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyampaikan surat terbuka kepada Presiden SBY dan sejumlah kepala negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam surat terbuka yang dibacakan Nurhidayati itu, mereka meminta Presiden SBY untuk mengumumkan penghentian rencana pembangunan reaktor PLTN dan mengalihkan investasi untuk pengembangan sumber-sumber energi lain yang terjangkau dan ramah lingkungan.
• VIVAnews

http://nasional.vivanews.com/news/read/209795-indonesia-diminta-tak-bangun-pltn

Pertamina Antisipasi Defisit BBM
Thursday, 17 March 2011

PALEMBANG – Tingginya kebutuhan BBM di wilayah Sumbagsel mengakibatkan overkuota pada 2010. Kini diantisipasi Pertamina dengan penambahan kuota.

Dibandingkan tahun 2010, realisasi kuota ini naik sekitar 11,1%. Selain mengajukan penambahan kuota dari tahun sebelumnya, Pertamina juga melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat menghemat BBM dan menggunakannya secara bijak, khususnya BBM bersubsidi. Saking seriusnya, Pertamina mewacanakan gerakan Hemat BBM dalam rangka meminimalisasi risiko terulangnya kondisi kuota BBM yang defisit akibat konsumsi BBM yang sangat tinggi.

Maklum, tahun lalu penyerapan kuota BBM bersubsidi dianggap berlebihan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan BBM sampai akhir tahun 2010. “BBM ini sangat vital ketersediaan bagi masyarakat sehingga tidak mungkin untuk ditiadakan suplainya karena kuota telah habis.

Pertamina Fuel Retail Marketing Region II bekerja semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat konsumsi BBM melonjak drastis pada masa liburan,” ujar External Relationship PT Pertamina UPMS II Palembang, Roberth MVD. komalasari

source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/387575/

Desa Berlistrik di Sumsel Dipercepat
Sriwijaya Post - Rabu, 16 Maret 2011 17:31 WIB

PALEMBANG, SRIPOKU.COM - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Ir Robert Heri, mengatakan, rasio elektrifikasi kelistrikan di Sumsel saat ini mencapai 81 persen. Program percepatan listrik desa yang ditempuh Pemprov Sumsel melalui beberapa cara. Pertama melalui program listrik desa yang sumber dananya berasal dari APBN, kedua melalui program pembangunan infrastruktur listrik desa dengan tenaga surya dan mikrohidro.

"Dalam rangka percepatan ini, Pemprov Sumsel bersama pemerintah kabupaten dan kota termasuk dengan P2K selalu berkoordinasi," katanya.

Terkait dengan infrastruktur listrik desa di Kecamatan Plakattinggi (Muba), Robert menjelaskan, di tahun 2008 sudah dibangun infrastrukturnya oleh Pemkab Muba semasa Bupati dijabat Ir H Alex Noerdin SH. Seiring Pilkada gubernur dan Alex Noerdin terpilih menjadi gubernur maka program listrik di Plakattinggi harusnya dilanjutkan bupati pengganti.

"Kalau ada yang ribut-ribut soal Plakattinggi. Dan baru saat ini akan dialiri, kenapa tidak sejak 2008 lalu diurus," katanya.

source: http://palembang.tribunnews.com/view/62886/desa_berlistrik_di_sumsel_dipercepat

Indonesia should go nuclear, says councilor
The Jakarta Post | Thu, 03/17/2011 1:34 PM | National

The Bangka Belitung Council on Thursday said the government should go ahead with plans to build a nuclear plant there.

Council spokesman, Ismiryadi, said Singapore, Malaysia and Vietnam also had plans to build nuclear power plants.

He said if the neighboring countries realized their plans and something happened to their nuclear plants, there would not be any guarantees Indonesia would be safe from the impacts.

“Considering their potential impacts, why don’t we build our own here? Would you prefer to suffer from the impacts [of nuclear radiation] from [Bangka Belitung] or from a neighboring country?” Ismiryadi said in Pangkal Pinang as quoted by kompas.com.
He added that the radiation leakage from Fukushima Daiichi nuclear plant in Japan following a devastating earthquake should not stop plans to build a nuclear reactor in Bangka.

To prevent such leakages, the plant’s structure should be earthquake-resistant, he said, adding that a feasibility study showed that the province was relatively safe from quakes.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/17/indonesia-should-go-nuclear-says-councilor.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

wheres the place? Kalimantan its safe from volcano n earthquake..

ini terkesan bodoh tapi kenapa gk dicoba bangun PLTN didalem laut ya...

wheres the place? Kalimantan its safe from volcano n earthquake..

Ada yang bilang Kalimantan banyak petir... jadi yang bener2 aman saya rasa kalau nggak Babel ya Kepri

wheres the place? Kalimantan its safe from volcano n earthquake..

Babel jauh dari daerah patahan, Palembang juga jauh apalagi Bangka Belitung:) Tapi Gw sarankan jangan deh di Babel he he he:)

Menanti riset potensi angin

Posted by Firman Firdaus on March 18, 2011

SETELAH terjadi ledakan instalasi nuklir di Prefektur Fukushima, Jepang, beberapa waktu lalu menyusul gempa dahsyat sebelumnya, banyak pihak yang buru-buru mengaitkannya dengan pro dan kontra pembangunan PLTN Muria di Tanah Air. Yang kontra tentu saja bersandar pada pertanyaan mendasar: apa mampu kita mengelola instalasi yang rawan celaka, dengan sumber daya manusia yang minim?

Sementara yang mendukung bersikap optimistis: masalah nuklir itu adalah masalah yang harus dipecahkan, bukan dihindari. (Di Twitter, ada yang bertanya; banyak pesawat jatuh, tapi orang tetap naik pesawat, kan?)

Apalagi, kebutuhan energi kita kian membubung seiring pertumbuhan populasi. Negara-negara Eropa dan kemudian Asia seperti China, Korea, dan Jepang sudah lebih dulu bertindak dengan nuklir. Prancis bahkan begitu mengandalkan nuklir: sekitar 75% produksi energi listrik domestiknya berasal dari nuklir. Karenanya tidak heran jika kemudian pemerintah tetap bersikukuh pada rencana pembangunan PLTN.

Namun, saya belum akan membahas masalah nuklir di sini, melainkan salah satu potensi yang relatif lebih “aman” namun belum tergali: tenaga angin.

Amerika merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan instalasi pembangkit tenaga angin paling pesat (Amerika apa sih yang nggak pesat? :)) Dalam kurun 2007-2010 konsumsi minyak bumi negeri Paman Sam itu telah turun 8% disertai penurunan penggunaan dan produksi batu bara. Pada saat yang sama, sekitar 300 ladang angin dibangun, membangkitkan 21.000 megawatt energi listrik.

Macan Asia, China, juga melakukan hal yang sama: menjadi negara ranking dua (setelah AS) dalam memanen energi lewat angin, dengan kapasitas 26.000 megawatt. China juga terus melakukan ekspansi untuk menutupi kebutuhan energi listrik domestik hingga 16 kali lipat dari produksi saat ini. Dengan program Wind Base, China bakal membangun tujuh megakompleks angin, masing-masing berkapasitas 10-38 gigawatt, di enam provinsi. Saat selesai, kompleks ini akan membangkitkan lebih dari 130 gigawatt energi listrik. Ini setara dengan membangun satu pabrik batu bara per minggu, selama 2,5 tahun.

Menurut Indonesia Energi Outlook dan Statistics yang diterbitkan Pengkajian Energi Universitas Indonesia (2006, seharusnya sudah ada versi terbarunya :)) dalam periode 2025, diproyeksikan kebutuhan listrik domestik mencapai 440,5 GWh, sebanyak 83%-nya masih bergantung pada batu bara dan gas alam. Sementara kontribusi dari energi terbarukan hanya 13,1 persen. Meski baru proyeksi, tentu saja ini angka yang mengkhawatirkan, ditilik dari sisi lingkungan.

Dengan kontur lanskap yang kaya, Indonesia seharusnya juga memiliki peluang untuk menikmati potongan kue energi dari angin. Sayangnya, masih minim sekali riset potensi angin sebagai sumber energi terbarukan. Di Bukit Mundi, Desa Klumpu, Nusa Penida, penelitian terowongan angin malah dinilai gagal karena pada kenyataannya kincir yang sudah telanjur dibangun hampir tidak pernah berputar.

Penelitian terakhir yang dilakukan BMG adalah 16 tahun lalu, itu pun tanpa memerinci potensi kapasitasnya (hanya penelitian kecepatan angin). Padahal, dari hasil penelitian kecepatan angin, rata-rata wilayah yang disurvei memiliki kecepatan skala sedang (3-4 meter per detik) hingga besar (lebih dari 4 m/s) pada ketinggian 24 m.

Energi angin adalah sumber energi yang ramah lingkungan, karena ditenagai oleh angin: sumber ini tidak mengotori udara kayaknya pembangkit yang mengandalkan pembakaran bahan bakar dosil seperti batu bara atau gas alam. Turbin angin juga tidak melemparkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Yang tak kalah penting, energi angin bergantung pada tenaga angin yang dapat diperbarui (dan mungkin tidak akan habis, selama kondisi iklim tidak berubah secara drastis). Dari sisi keekonomian, energi angin merupakan salah satu teknologi energi terbarukan paling murah saat ini.

Sebagai negara agraris (masih kan ya? :)), Indonesia juga “diuntungkan” dengan energi angin. Turbin angin bisa dibangun di atas lahan sawah atau ladang kebun karena tiangnya tidak banyak membutuhkan ruang, sehingga tidak mengganggu kegiatan pertanian/perkebunan. Ditambah lagi, pemilik instalasi turbin bisa menyewa lahan dari petani/pemilik lahan sehingga mendatangkan pemasukan bagi petani di pedesaan, di mana tenaga angin biasanya berada.

Akan tetapi, bukan berarti energi angin tidak memiliki kerugian. Investasi awal pembangunan turbin angin dinilai lebih besar daripada membangun generator bahan bakar fosil. Tantangan lainnya adalah, tiupan angin bersifat sporadis, dan selalu ada ketika dibutuhkan. Energi angin juga tidak bisa disimpan, kecuali dilengkapi dengan aki. Lokasi energi angin biasanya terletak di pedesaan, padahal kebutuhan energi listrik lebih banyak di perkotaan sehingga ada kendala transportasi energi.

Dari sisi lingkungan, meski energi angin relatif bersih, banyak kasus baling-baling kincir angin membunuh populasi burung, dan mengeluarkan polusi suara yang mengganggu.

Namun, seperti halnya masalah pada energi nuklir (dan tentu masalah dalam hidup pada umumnya), persoalan tersebut tidak seharusnya dihindari, bukan? Mari cari pemecahannya.***

http://areahijau.blog.nationalgeographic.co.id/2011/03/menanti-riset-potensi-angin/

ini terkesan bodoh tapi kenapa gk dicoba bangun PLTN didalem laut ya...


who want work year by year at under the sea..?? mermaid..??

yang diluar angkasa aja ada orang yang kerja om. jika ada kapal selam bertenaga nuklir semestinya ada PLTN dalam laut juga :)

PLTN di Babel Harus Jalan Terus
OLEH ADMINISTRATOR | JUMAT, 18 MARET 2011 | SAINS DAN TEKNOLOGI

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Ismiryadi menegaskan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di provinsi itu harus terus berjalan.

Menurut dia, kebocoran reaktor PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, bukan alasan untuk menghentikan rencana PLTN di Babel. Jika alasannya adalah kekhawatiran bocor akibat gempa, seharusnya malah dicari cara membangun PLTN tahan gempa. "Apalagi studi kelayakan menunjukkan Babel relatif aman dari gempa," ujarnya.

Ismiryadi mengatakan, saat ini beberapa negara tetangga Indonesia sedang merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Malaysia dan Vietnam sudah mengungkapkan rencana pembangunan PLTN. "Kalau ada apa-apa dengan PLTN di sana, apa ada jaminan dampaknya tidak sampai ke Indonesia? Kalau masih ada dampaknya, kenapa tidak dibangun sendiri di sini. Pilih dampak dari Babel atau dari negara tetangga?" ujarnya di Pangkal Pinang, Kamis (17/3/2011). (Kris R. Mada)

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/768/pltn-di-babel-harus-jalan-terus

who want work year by year at under the sea..?? mermaid..??

yang diluar angkasa aja ada orang yang kerja om. jika ada kapal selam bertenaga nuklir semestinya ada PLTN dalam laut juga :)

^^ cara bangunnya begimane??? emang udah ada developer spesialis bawah laut. :nuts:
kalau yang di luar angkasa kan memang udah dirakit dari bumi lagian cuma pangkalan kecil2an.

bawah laut sounds interesting. tapi sumber tenaganya aja yang diganti. yang ga peru konstruksi berat. >> Pembangkit Listrik Tenaga Belut Listrik (PLTBL) :lol: baca artikel di vivanews "buaya mati tersengat belut listrik"
(kira2 650 V/ ekor. kalau dikali 1 juta ekor aja....:nuts:)

good idea! Yg perlu dijaga kesehatan belut listrik. Sebab jk semua belut kena penyakit = maka 1 negara bisa mati lampu

^^ cara bangunnya begimane??? emang udah ada developer spesialis bawah laut. :nuts:
kalau yang di luar angkasa kan memang udah dirakit dari bumi lagian cuma pangkalan kecil2an.

bawah laut sounds interesting. tapi sumber tenaganya aja yang diganti. yang ga peru konstruksi berat. >> Pembangkit Listrik Tenaga Belut Listrik (PLTBL) :lol: baca artikel di vivanews "buaya mati tersengat belut listrik"
(kira2 650 V/ ekor. kalau dikali 1 juta ekor aja....:nuts:)

cara bangunnya pasti bisa, caranya sama percis dengan pembuatan pengeboran minyak lepas pantai tapi limbahnya itu tuh :bash:

PLTN di Indonesia Tidak Harus Dibatalkan

KOMPAS.com - Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang Jumat (11/3/2011) lalu memang telah mengakibatkan krisis nuklir. Sistem pendingin tak berfungsi sehingga sejumlah reaktor terancam lumer. Jepang harus sekuat tenaga mendinginkan reaktor dan berjuang melawan radiasi zat radioaktif.

Melihat hal tersebut, beberapa kalangan di Indonesia menganggap bahwa PLTN adalah teknologi yang berbahaya. Dengan adanya beberapa wilayah Indonesia yang rawan gempa, maka dikhawatirkan kasus Jepang akan terulang di Indonesia.

Melihat kasus Jepang, haruskah pengembangan PLTN di Indonesia digagalkan? Benarkah tak bisa dipilih lokasi tertentu di Tanah Air yang tak rawan gempa sehingga pengembangan PLTN tetap bisa dilanjutkan?

Prof. Dr. Zaki Su'ud dari Kelompok Keahlian Nuklir dan Biofisika ITB, serta Dr. Irwan Meilano dari Kelompok Keahlian Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB membahasnya dalam konferensi pers di ITB 15 Maret 2011 lalu.

Irwan mengungkapkan perbedaan wilayah geografis Jepang dan Indonesia. Menurutnya, tak ada lokasi di Jepang yang tak rawan gempa sementara Indonesia masih punya wilayah berpotensi gempa rendah. Dengan demikian, PLTN masih bisa dikembangkan.

"Daerah-daerah inilah yang seharusnya digunakan untuk lokasi pembangunan PLTN," papar Irwan. Menurutnya, Jepang saja yang seluruh daerahnya berpotensi gempa 40 persen kebutuhan listriknya disuplai dari PLTN.

Irwan mengungkapkan, berdasarkan peta zonasi gempa, Indonesia memiliki wilayah berpotensi gempa rendah, yakni Bangka Belitung, Kalimantan, dan bagian utara Banten. Wilayah lain berpotensi gempa tinggi dan sedang.

Zaki mengatakan bahwa PLTN sebenarnya pantas dikembangkan. Dalam perbincangan dengan Kompas.com, tenaga nuklir memiliki kelebihan dibandingkan dibandingkan sumber energi alternatif lainnya.

"Jangan lupakan fakta bahwa nuklir adalah sumber energi murah. Listrik dari PLTN hanya dihargai Rp 300 s.d. Rp 350 per kWh. Bahkan, PLTN generasi keempat dapat menyediakan listrik dengan tarif Rp 150 s.d. Rp 200 per kWh," papar Zaki. "Inilah sebabnya pemerintah China saat ini menggalakkan pembangunan PLTN," lanjut Zaki.

PLTN juga menurutnya memiliki kelebihan karena tidak menghasilkan emisi karbon seperti sumber lainnya.

Zaki mengungkapkan, dalam membangun PLTN yang terpenting adalah belajar dari potensi bencana. "Buat desain yang meminimalisir terjadinya kerusakan akibat bencana. Pastikan margin of safety telah memadai," ungkapnya.

http://sains.kompas.com/read/2011/03/21/2306146/PLTN.di.Indonesia.Tidak.Harus.Dibatalkan

Kalteng akan Bangun 300 Pembangkit dari Angin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana membangun 300 pembangkit listrik tenaga angin selama 2011. Pembangkit-pembangkit itu tersebar di Kabupaten Barito Selatan dan Gunung Mas, terutama pada daerah hulu.

Tomas Sembiring, Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng di Palangkaraya, Senin (21/3/2011), mengatakan, hingga akhir tahun 2010, terdapat 17.000 pembangkit listrik dari energi terbarukan di Kalteng yang ditempatkan setidaknya di 200 desa.

"Daerah hulu menjadi fokus pada tahun ini khususnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) karena di sana, akses terhadap jaringan PLN sulit," katanya. Selain itu, tidak ada potensi energi mikrohidro serta angin. Daya setiap pembangkit yang dibangun rata-rata sebesar 50 watt.

"Kami juga telah membangun satu unit pembangkit listrik tenaga angin dan sedang diuji coba. Proyek percontohan itu masih dikaji kelemahan dan kelebihannya," ujarnya. Berdasarkan survei, kecepatan angin yang menggerakkan pembangkit di Kabupaten Sukamara itu berkisar tiga hingga lima meter per detik.

"Survei itu sudah dilakukan sepekan ini. Sementara catatan angin yang harus diketahui minimal enam bulan. Pembangkit itu memiliki daya sekitar 10 kilowatt," katanya.

Di Kalteng, terdapat tujuh kabupaten yang berpotensi memanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin karena memiliki wilayah pantai. Kabupaten-kabupaten itu yakni Kapuas, Katingan, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Pulang Pisau.

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/787/kalteng-akan-bangun-300-pembangkit-dari-angin

PLTN di Babel Harus Jalan Terus
OLEH ADMINISTRATOR | JUMAT, 18 MARET 2011 | SAINS DAN TEKNOLOGI

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/768/pltn-di-babel-harus-jalan-terus

:ohno::bash:

Indonesia Tetap Teruskan Proyek Nuklir

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah tetap melanjutkan rencana pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Salah satu alasannya, tidak ingin tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, atau Vietnam, yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hal itu dikemukakan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat memberikan kuliah umum bertemakan "Riset dan Inovasi sebagai Kekuatan Daya Saing Bangsa" di Institut Teknologi Bandung, Sabtu (12/3/2011). Dia menuturkan, Indonesia sudah siap untuk nuklir dari sisi penguasaan teknologi, salah satu contoh dengan keberadaan reaktor milik Badan Tenaga Nuklir Nasional di Kota Bandung.

Suharna mengatakan, pihak yang membuat kebijakan mengenai energi nuklir adalah Dewan Energi Nasional, sementara Kementerian Riset dan Teknologi bertugas untuk sosialisasi. "Mengapa kita harus antinuklir?" ujarnya dengan nada bertanya.

Suharna mengatakan, pihaknya menerima banyak permintaan dari kepala daerah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di daerahnya. Namun dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kondisi geografis, daerah yang bakal menjadi percontohan adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Timur, sedangkan Pulau Jawa belum menjadi prioritas.

Disinggung mengenai bocornya reaktor nuklir di Jepang akibat gempa bumi dan tsunami, Jumat lalu, Suharna tidak mau menjadikannya sebagai alasan Indonesia tidak mengadopsi teknologi nuklir. Yang harus dipastikan, katanya, adalah tingkat keamanan teknologi tersebut.(ELD)

http://sains.kompas.com/read/2011/03/14/17210514/Indonesia.Tetap.Teruskan.Proyek.Nuklir

Indonesia Already Has Expertise For Nuclear Plant
March 25, 2011

The Nuclear Energy Agency [Batan] says Indonesia has the expertise required to build and maintain a nuclear power plant in the country.

“Batan has sufficient human resources to support the development of a nuclear power plant,” Batan spokesman Ferhat Aziz said on Friday.

He said that staff from the State Electricity Company and the Ministry of Energy and Mineral Resources would also be employed to work on the project.

“We have many experts who have been prepared [for a nuclear power plant] for decades. If you compare Indonesia to Korea, Vietnam and Malaysia, we are more than ready to ‘go nuclear’,” Ferhat said.

Batan’s responsibilities are limited to training and research, therefore, the agency must wait for the government to put the plans to work.

Ferhat said the project would not go ahead anytime soon because there were so many factiors to take into consideation — such as the environment, climat, geology and geography and including finding a location not prone to tsunamis, volcanic eruptions or earthquakes.

“In Indonesia, there are many places suitable for a nuclear plant, such as Kalimantan, Bangka and the northern Java coast. Those places are relatively safe from tsunami, volcanoes and earthquakes,” he said.


Antara

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-already-has-expertise-for-nuclear-plant/431550

Pertamina and PLN to build new LNG terminals

PT Pertamina, Indonesia’s state oil company, and PT Perusahaan Listrik Negara plan to build eight small-size liquefied natural gas receiving terminals with a combined capacity of 1.4 million metric tons a year.

The facilities aim to guarantee supplies of the cleaner- burning fuel to Listrik Negara’s power plants in eastern Indonesia, Daniel Purba, vice president of engineering and gas projects at Pertamina, told reporters today.

Indonesia, Southeast Asia’s biggest economy and the world’s third-largest LNG exporter, is increasing domestic use of gas to make up for falling crude output from aging fields, which led to the country withdrawing from the Organization of Petroleum Exporting Countries in 2008.

“Four receiving terminals are expected to be operational at end of next year, with the rest in 2013 and 2015,” Purba said after the signing of an accord on the project in Jakarta today. He declined to give investment and financing details.

The receiving terminals will be built in eastern Indonesia including in Balikpapan, East Kalimantan province, Pomala in Southeast Sulawesi and in Bali, according to a statement from Pertamina.

“Pertamina and Listrik Negara will form a venture to operate the terminals,” Purba said. “We’re still evaluating the source of LNG, but most likely they will come from our plant in Bontang in East Kalimantan.”

The terminal in Pomala will help Listrik secure fuel to power a ferronickel plant owned by PT Aneka Tambang, said Dahlan Iskan, president director of the Indonesian state utility.

LNG is natural gas chilled to liquid form for transportation by ships to places not connected by pipelines. Qatar and Malaysia are the world’s largest and second-biggest exporters of the fuel, respectively.

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-24/pertamina-listrik-negara-to-build-eight-indonesia-lng-receiving-terminals.html

Pendapatan Perusahaan Gas Negara Naik 9,6% Ditopang Harga Jual

JAKARTA (IFT) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), badan usaha milik negara yang menjalankan bisnis distribusi gas, mencatatkan kenaikan pendapatan sekitar 9,6% dari Rp 18,02 triliun pada 2009 menjadi Rp 19,76 triliun pada 2010 karena kenaikan harga jual ke pelang. Perseroan menaikkan harga jual gas dari US$ 6,5 per juta british thermal unit (mmbtu) mulai 1 April 2010, dari sebelumnya US$ 5,6 per mmbtu.

Hendi Prio Santoso, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, menyatakan peningkatan pendapatan perseroan juga didorong kenaikan volume penjualan gas sebesar 824 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau naik sebesar 4% dibandingkan tahun 2009 sebesar 792 mmscfd. Pertambahan volume ini didorong peningkatan kebutuhan dan penyerapan gas oleh pelanggan industri terutama sektor pembangkit tenaga listrik.

Pada bidang usaha transmisi, volume penyaluran gas turut naik sebesar 9% atau dari 767 mmscfd pada 2009 menjadi 836 mmscfd pada 2010 dengan nilai toll fee tetap US$ 55 sen per mmbtu.

Perseroan mencatatkan pendapatan dari penjualan gas sebesar Rp 18,05 triliun dari tahun sebelumnya 16,38 triliun. Sementara dari pendistribusian gas, naik Rp 29 miliar menjadi 1,65 triliun, diikuti sewa serat optik yang kontribusinya naik dari Rp 20 miliar menjadi Rp 58 miliar pada 2010.

Laba kotor perseroan tercatat Rp 12,5 triliun dan laba usaha sebesar Rp 9,03 triliun. Hingga 31 Desember 2010, perseroan membukukan kerugian selisih kurs (didominasi rugi selisih kurs translasi) sebesar Rp 369 miliar. Padahal, pada 2009, perseroan memperoleh laba kurs Rp 1,2 triliun.

Tahun lalu, kewajiban bersih perseroan dalam mata uang US$ sebesar US$ 30 juta dan dalam mata uang yen sebesar 48 miliar yen.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan yen Jepang per 31 Desember 2010 sebesar satu dolar Amerika 1 atau setara dengan Rp 8.991 dan satu yen Jepang setara dengan Rp 110,29. Sedangkan pada satu dolar Amerika sama dengan Rp 9.400 dan satu yen Jepang setara dengan Rp 101,71 per 31 Desember 2009.

Rugi selisih kurs translasi bersifat non-kas dan dibukukan sesuai ketentuan standar akuntansi (PSAK 10), terutama diakibatkan oleh translasi atas pinjaman jangka panjang perseroan dalam mata uang asing. Sementara, laporan keuangan perseroan disajikan dalam mata uang rupiah.

Kondisi ini membuat Perusahaan Gas Negara membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 8,06 triliun atau turun dibandingkan 2009 yang tercatat Rp 8,23 triliun. Namun, turunnya beban pajak yang harus dibayarkan, membuat laba bersih Perusahaan Gas Negara naik tipis Rp 31 miliar dari Rp 6,43 triliun pada 2009 menjadi Rp 6,46 triliun pada tahun berikutnya.
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/5500/Pendapatan-Perusahaan-Gas-Negara-Naik-96-Ditopang-Harga-Jual

Kuota Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tetap Mulai 1 April

http://www.indonesiafinancetoday.com/images/ig/Mining_1_Profinsi_Kuota_Bahan_Bakar.jpg

JAKARTA (IFT)–Pemerintah mulai mengendalikan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar dengan menetapkan kuota penjualan di setiap daerah mulai 1 April, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengendalian itu agar konsumsi bahan bakar bersubsidi tidak melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 38,5 juta kiloliter.

Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi, telah menginstruksikan pengendalian kuota bahan bakar minyak bersubsidi kepada PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Bila pengendalian tidak dilakukan mulai hari ini, konsumsi bahan bakar bersubsidi akan mencapai 42 juta kiloliter.

"Kami akan mengevaluasi pengedalian ini tiap tiga hingga empat bulan sekali. Mari kita ajak orang-orang agar per 1 April bahan bakar bersubsidi diutamakan untuk rakyat tidak mampu," ujar Darwin di Jakarta, Kamis.

Hingga 27 Maret realisasi konsumsi bahan bakar bersubsidi melampaui kuota per hari. Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir, realisasi konsumsi premium naik 2,8% atau 1.779 kiloloiter lebih tinggi dari kuota sebesar 63,54 ribu kiloliter per hari.
Realisasi konsumsi solar naik sebesar 3,5% atau 1.254 kiloliter dari kuota 35,85 ribu kiloliter per hari. Adapun penggunaan minyak tanah masih di bawah 16,8% dari kuota 6,34 ribu kiloliter per hari, terealissi 5.274 kiloliter per hari.

Menurut Darwin kuota bahan bakar bersubsidi perlu dikendalikan dan diatur, karena berdasarkan data Bank Dunia 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008, sebanyak 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Sementara, kelompok 25% rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi bahan bakar.

“Penerapan kebijakan ini tidak membutuhkan aturan baru karena sudah diatur dalam Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran,” ujar Darwin.

Ibrahim Hasyim, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir, mengatakan, hingga Maret ada beberapa wilayah yang melebihi kuota seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jakarta, Jambi, Sumatera Selatan, dan Banten. Bila tidak ada upaya pengendalian, kuota bahan bakar bersubsidi pada 2011 bisa mencapai 42 juta kiloliter.

Badan Pengatur Hilir tengah mengupayakan berbagai cara mengendalikan kuota bahan bakar bersubsidi, antara lain kuota nasional akan dibagi ke dalam kuota badan usaha, tidak hanya Pertamina, tapi juga badan usaha lainnya. Kemudian, dibagi ke dalam kuota kabupaten-kota, yang harus disalurkan melalui lembaga penyalur.

"Selama ini kami telah melakukan distribusi tertutup, tapi bisa dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi pengguna dan volume. Kelebihan mengalirnya bahan bakar bersubsidi hanya dari pompa bensin. Jadi, persoalan ke depan adalah pompa bensin," ujar dia.

Namun, dengan kesiapan Pertamina menyalurkan bahan bakar nonsubsidi, membuat masyarakat memiliki pilihan. Untuk kuota solar tiap pompa bensin, sudah disepakati akan dibatasi hanya 10 ton. Badan Pengatur Hilir juga akan menyosialisasikan pembatasan tersebut kepada pengusaha pompa bensin.

"Kami bisa membatasi kuota pompa bensin apabila ada pertamax, sehingga masyarakat punya pilihan. Ini bukanlah hal baru. Untuk bahan bakar bersubsidi diberikan kuota, kemudian kekurangannya memakai bahan bakar non-subsidi," kata dia.

Kuota Jadebotabek

Djaelani Sutomo, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, mengatakan perseroan mulai mengurangi kuota premium di sejumlah pompa bensin di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) per 1 April, lalu pembatasan solar per Juli 2011. Sementara, Jawa-Bali bakal dilakukan pembatasan kuota premium per Juli dan kuota solar per Oktober 2011.

Pertamina terus meningkatkan penjualan pertamax di tiap ompa bensin di wilayah Jawa-Bali. Dari 3.037 pompa bensin di Jawa-Bali, sebanyak 1.758 stasiun telah menjual pertamax. Sementara dari 720 stasiun di Jabodetabek, sudah terdapat 629 stasiun yang siap menjual pertamax dan 50 stasiun lagi yang perlu melakukan penukaran (switching) dispenser pertamax.

“Untuk Jawa Barat dan Banten, baru terdapat 320 stasiun uang menjual pertamax dari total 645 stasiun. Lalu, 177 penukaran tangki pendam dan148 investasi baru,” katanya.
Untuk wilayah region III di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, saat ini terdapat 102.114 kiloliter tangki timbun pertamax yang telah siap. Sementara total kebutuhan tangki timbun di regional III ini mencapai 157.011 kiloliter.

"Kami belum tahu berapa besar pengurangan kuota premiumnya, tapi akan kami lihat bergantung pada lokasi pompa bensin. Bila pompa bensin itu sering dilewati angkutan umum, kami fokuskan di sana. Tapi kalau yang jarang dilewati angkutan umum, akan diperbanyak kuota pertamaxnya," ujarnya.

Namun, dia menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan bakar subsidi, karena pengurangan kuota ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak langsung serentak di Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Ada atau tidak ada pembatasan, Pertamina akan menjual pertamax di setiap pompa bensin.

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan saat pengendalian bahan bakar dimulai, Pertamina akan meminta bantuan penjagaan keamanan H-10 sampai dengan H+10 di tiap pompa bensin. Pertamina juga meminta perlindungan hukum bagi pengusaha dan operator pompa dan penertiban pedagang eceran bahan bakar tidak resmi oleh pihak terkait.

Evita Herawati Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi, juga menjamin kebijakan ini tidak akan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi karena pemerintah telah menghitung secara detail kebutuhan solar dan premium di setiap daerah.

Eri Purnomohadi, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, menyatakan potensi kelangkaan bahan bakar premium masih mungkin terjadi karena penetapan kuota tersebut berdasarkan data historis, sementara konsumsi harian bergerak dinamis. Namun, Eri menyatakan, pihaknya siap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Para pengusaha pompa bensin tidak perlu mengeluarkan dana untuk melaksanakan kebijakan ini karena penetapan kuota berdasarkan wilayah memang sudah diterapkan sebelumnya oleh Badan Pengatur Hilir. "Mungkin bedanya, penerapan kuota ini akan diperketat," ujar dia.
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/5453/Kuota-Penjualan-Bahan-Bakar-Minyak-Bersubsidi-Tetap-Mulai-1-April

Indonesia Jadi Negara Importir Gas Pada 2021

JAKARTA (IFT) - Indonesia diproyeksikan menjadi negara pengimpor gas pada 2021 seiring tingginya konsumsi gas domestik. Subramayu Bettadapura, Director Energy & Power Systems Frost & Sullivan Asia Pasicif, menyatakan kebutuhan tersebut meningkat karena kenaikan aktivitas industri dan bertambahnya kebutuhan gas untuk pembangkit.

Frost & Sullivan memprediksi cadangan gas di Indonesia akan terus meningkat seiring pelaksanaan proyek-proyek gas baru. Namun, tambahan produksi gas bumi Indonesia tidak dapat menutupi kebutuhan domestik yang naik secara signifikan jika proyek-proyek itu tidak bisa selesai tepat waktu.

Apalagi, sebagian besar gas dari lapangan baru telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri. Dia mencontohkan, pada proyek Donggi Senoro telah diputuskan 72% dari 300 billion british thermal unit per day (bbtud) gas yang dihasilkan pada 2014 akan diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Itu karena banyak ekspor gas yang dikontrak untuk sekitar 20 tahun

“Pemerintah perlu menyiapkan skenario impor gas agar kebutuhan gas domestik dapat dipenuhi. Untuk mengoptimalkan potensi gas, Indonesia dapat mengembangkan gas metana batu bara dan shale gas sebagai salah satu alternatif yang bisa diandalkan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Di Indonesia, gas metana mulai berkembang namun dukungan pemerintah masih sangat diperlukan bagi proses pengembangan gas tersebut lebih lanjut sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Shale Gas yang berasal dari batuan shale merupakan sumber yang potensial untuk terus dieksplorasi, terutama di bagian Timur Indonesia.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Ekskutif Refor-Miner Institute, menyatakan saat ini Indonesia telah mengalami defisit gas. Namun, belum adanya terminal penerima gas alam cair (LNG) opsi impor gas belum bisa dilakukan. Untuk itu, Indonesia akan menjadi negara importir gas sebelum 2021, yaitu setelah terminal penerima LNG selesai dibangun.

Setelah fasilitas itu ada, akan terjadi persaingan antara harga domestik dan ekspor. Namun, produsen lebih memilih ekspor karena harganya lebih bagus, sehingga impor LNG tidak dapat dihindari. "Pemerintah tidak punya kekuatan untuk memaksa produsen untuk jual ke domestik," jelasnya.

Kondisi ini diperburuk karena adanya monopoli alamiah untuk kepemilikan infrastruktur penyaluran oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Ini membuat struktur harga gas menjadi tidak sehat. Perusahaan Gas Negara membeli gas di mulut sumur dengan harga rendah. Padahal konsumen sudah membeli gas dari Perusahaan Gas Negara dengan harga yang cukup tinggi, bahkan lebih mahal dari harga ekspor.

"Hal ini juga yang membuat produsen enggan menjual gas untuk domestik karena harga di well head murah," ungkapnya.
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/5429/Indonesia-Jadi-Negara-Importir-Gas-Pada-2021

Pemerintah Tanda Tangani 14 Kontrak Migas

Sabtu, 02 April 2011 01:06

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3163:pemerintah-tanda-tangani-14-kontrak-migas&catid=5:ekbis&Itemid=77

JAKARTA, HALUAN— Pe*merintah yang diwakili Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menandatangani sebanyak 14 kontrak kerja sama blok minyak dan gas serta gas metana batu bara.

Menteri ESDM Darwin Saleh usai me*nyaksikan pe*nandatanganan di Jakarta, Jumat mengharapkan, penekenan kontrak akan makin meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pada akhirnya menambah produksi migas.

“Total komitmen pasti investasi selama tiga tahun pertama eksplorasi mencapai 68,95 juta dolar AS dan bonus tanda tangan yang langsung diterima pemerintah sebesar 16,9 juta dolar,” katanya.

Ke-14 kontrak kerja sama tersebut terdiri dari lima blok migas dan sembilan gas metana batu bara (GMB).

Sebanyak lima KKS migas yang ditan*datangani adalah Blok Gurita, lepas pantai Kepri dengan Lundin Gurita B.V, South Betung, Sumsel dengan Techwin Energy South Betung Limited, Sumbagsel, Sumsel dengan Cooper Energy Ltd, Marquisa, Sumut dengan PT Schintar Marquisa, dan Sembilang, lepas pantai Natuna dengan PT Mandiri Panca Usaha.

Komitmen pasti eksplorasi lima KKS migas itu adalah 26,4 juta dolar AS dan bonus tanda tangan 5,6 juta dolar.

Sedang, sembilan kontrak GMB hasil pena*waran langsung terdiri dari tiga blok sesuai Permen ESDM No 33 Tahun 2006 yang berada di wilayah migas dan tumpang tindih area migas dan batu bara dan enam lainnya merupakan hasil lelang.

Ketiga blok GMB yang ditawarkan sesuai dengan Permen 33/2006 adalah Tanjung IV, Kalteng dengan Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi (PHE)Metan Tanjung IV dan BP Tanjung IV Ltd, Muara Enim II, Sumsel dengan Kon*sorsium PT PHE Metana Sumatera 5, PT Metana Enim Energi dan PT Indo CBM Sum*bagsel 2 Pte. Ltd, dan Muara Enim III, Sumsel dengan Konsorsium PT PHE Metana Sumatera 4 dan PT Baturaja Metana Indonesia.

Sementara, sebanyak enam kontrak GMB hasil lelang penawaran langsung adalah Kapuas I, Kalteng dengan Konsorsium PT Transasia CBM dan BP Kapuas I Limited dan Kapuas II, Kalteng dengan Konsorsium PT Kapuas CBM Indonesia dan BP Kapuas II Limited.

Selanjutnya, Blok Kapuas III, Kalteng dengan Konsorsium PT Gas Methan Utama dan BP Kapuas III Limited, Kutai Timur, Kaltim dengan Konsorsium Senyiur CBM Inc dan Total E&P Kutai Timur, Kutai Barat, Kaltim dengan PT Gas Methan Abadi, dan Sijunjung, Sumbar dengan Konsorsium Inti Gas Energi dan PT Bukit Asam Tbk.

Komitmen investasi sembilan KKS GMB selama tiga tahun pertama eksplorasi adalah 42,55 juta dolar dan bonus tanda tangan 11,3 juta dolar. (ant)

Palembang Bakal Pakai Listrik Prabayar
Sriwijaya Post - Sabtu, 2 April 2011 21:31 WIB

PALEMBANG, SRIPOKU.COM -- Ternyata tidak hanya telepon seluler (Ponsel) saja yang bisa isi ulang (prabayar), tetapi pemakain daya listrik juga bisa dilakukan. PT PLN (Persero) Cabang Palembang pada tahun ini juga mulai menerapkannya. Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berharap layanan terbaru PLN ini tidak merugikan masyarakat.

Manager PT PLN (Persero) Cabang Palembang Ir Sudarto Yatiman saat hadir di acara diskusi "Listrik Prabayar" di Hotel Aryaduta bersama YLKI Sumsel dan sumber lainnya, Sabtu (2/4/2011) mengatakan, di Palembang listrik prabayar diterapkan Juni mendatang, terutama bagi pelanggan baru dan 250 orang karyawan PLN.

"Listrik prabayar ini tidak ada biaya bulanan dan uang jaminan langganan. Masih ada hanya biaya penyambungan," katanya.

Untuk pelanggan lama yang kini jumlahnya mencapai 530 ribu, belum dipaksakan. Tetapi jika ada pelanggan lama mau bermigrasi dari stand meter kWh lama (manual) ke listrik prabayar, bagian layanan pelanggan akan melayani. "Prinsipnya, layanan listrik prabayar meringankan dan memudahkan masyarakat," katanya.
Husin; Editor: Soegeng Haryadi

source: http://palembang.tribunnews.com/view/64374/palembang_bakal_pakai_listrik_prabayar

Jumat, 27 Mei 2011 | 8:40

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan dimulainya pembangunan sejumlah proyek kelistrikan yang dilaksanakan PT PLN (Persero).

Juru bicara PLN Bambang Dwiyanto dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (27/5) mengatakan, peresmian dijadwalkan bersamaan dengan peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Jakarta.

"Proyek yang dimulai pembangunannya itu ada PLTA dan PLTS," kata Bambang Dwiyanto.

Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang diresmikan pembangunannnya adalah Peusangan 1 berkapasitas 2x22,5 MW dan Peusangan 2 2x21,5 MW di Takengon, Aceh.

Kedua proyek yang ditandatangani pekerjaan sipilnya mulai 18 Maret 2011 akan dikerjakan selama 94 bulan dengan jadwal operasi pada kuartal keempat 2015.

Sebagian besar pendanaan proyek yang studinya dilakukan sejak tahun 1970 itu berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp2,6 triliun.

Sementara, total biaya proyek ditaksir sekitar Rp2,96 triliun.

Menurut Bambang, PLTA Peusangan akan meningkatkan keandalan pasokan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh melalui sistem 150 kV.

"Dengan masih banyaknya pembangkit berbahan bakar minyak, maka beroperasinya PLTA ini membuat biaya menjadi lebih murah," katanya.

Sedang, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berlokasi di Pulau Miangas, Sulut dan Pulau Sebatik, Kaltim.

Proyek PLTS Miangas berbiaya Rp5,02 miliar yang dananya bersumber dari Anggaran PLN (APLN).

Daya yang dibangkitkan mencapai 85 KW saat beban puncak dengan lama pekerjaan selama tiga bulan.

Penghematan yang didapat dibandingkan memakai BBM sebesar Rp1,2 miliar per tahun.

Bambang melanjutkan, Presiden Yudhoyono juga akan meresmikan dimulainya pembangunan PLTS di Pulau Sebatik, Kaltim dengan daya 340 kW saat beban puncak.

Pendanaan proyek yang akan dikerjakan selama tiga bulan tersebut bersumber dari APLN senilai Rp11,33 miliar.

"Penghematan yang didapat Rp0,3 miliar per tahun," ujarnya.

Menurut dia, kedua proyek tersebut merupakan bagian Program PLTS 100 Pulau.

Program itu merupakan terobosan PLN untuk mempercepat rasio elektrifikasi di pulau-pulau yang belum terlistriki atau masih memakai BBM khususnya di Indonesia bagian timur.

PLN menargetkan pembangunan PLTS di 100 pulau dengan total daya 22.000 kW saat beban puncak pada tahun 2011.(ant/hrb)


source: http://www.investor.co.id/home/presiden-akan-resmikan-dimulainya-proyek-kelistrikan/12817

Indonesia Jadi Negara Importir Gas Pada 2021

JAKARTA (IFT) - Indonesia diproyeksikan menjadi negara pengimpor gas pada 2021 seiring tingginya konsumsi gas domestik. Subramayu Bettadapura, Director Energy & Power Systems Frost & Sullivan Asia Pasicif, menyatakan kebutuhan tersebut meningkat karena kenaikan aktivitas industri dan bertambahnya kebutuhan gas untuk pembangkit.

Frost & Sullivan memprediksi cadangan gas di Indonesia akan terus meningkat seiring pelaksanaan proyek-proyek gas baru. Namun, tambahan produksi gas bumi Indonesia tidak dapat menutupi kebutuhan domestik yang naik secara signifikan jika proyek-proyek itu tidak bisa selesai tepat waktu.

Apalagi, sebagian besar gas dari lapangan baru telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri. Dia mencontohkan, pada proyek Donggi Senoro telah diputuskan 72% dari 300 billion british thermal unit per day (bbtud) gas yang dihasilkan pada 2014 akan diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Itu karena banyak ekspor gas yang dikontrak untuk sekitar 20 tahun

“Pemerintah perlu menyiapkan skenario impor gas agar kebutuhan gas domestik dapat dipenuhi. Untuk mengoptimalkan potensi gas, Indonesia dapat mengembangkan gas metana batu bara dan shale gas sebagai salah satu alternatif yang bisa diandalkan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Di Indonesia, gas metana mulai berkembang namun dukungan pemerintah masih sangat diperlukan bagi proses pengembangan gas tersebut lebih lanjut sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Shale Gas yang berasal dari batuan shale merupakan sumber yang potensial untuk terus dieksplorasi, terutama di bagian Timur Indonesia.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Ekskutif Refor-Miner Institute, menyatakan saat ini Indonesia telah mengalami defisit gas. Namun, belum adanya terminal penerima gas alam cair (LNG) opsi impor gas belum bisa dilakukan. Untuk itu, Indonesia akan menjadi negara importir gas sebelum 2021, yaitu setelah terminal penerima LNG selesai dibangun.

Setelah fasilitas itu ada, akan terjadi persaingan antara harga domestik dan ekspor. Namun, produsen lebih memilih ekspor karena harganya lebih bagus, sehingga impor LNG tidak dapat dihindari. "Pemerintah tidak punya kekuatan untuk memaksa produsen untuk jual ke domestik," jelasnya.

Kondisi ini diperburuk karena adanya monopoli alamiah untuk kepemilikan infrastruktur penyaluran oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Ini membuat struktur harga gas menjadi tidak sehat. Perusahaan Gas Negara membeli gas di mulut sumur dengan harga rendah. Padahal konsumen sudah membeli gas dari Perusahaan Gas Negara dengan harga yang cukup tinggi, bahkan lebih mahal dari harga ekspor.

"Hal ini juga yang membuat produsen enggan menjual gas untuk domestik karena harga di well head murah," ungkapnya.
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/5429/Indonesia-Jadi-Negara-Importir-Gas-Pada-2021

Something wrong. Miss management or distribution or etc.

PLN Sumsel Buka Layanan Listrik Prabayar
Sriwijaya Post - Sabtu, 25 Juni 2011

http://palembang.tribunnews.com/foto/berita/2011/6/25/listrik.jpg

PALEMBANG, SRIPOKU.COM --Tidak hanya jasa seluler saja yang memiliki pola bisnis pemakaian pulsa prabayar. Di wilayah Sumsel pemakaian energi listrik sistem prabayar diterapkan juga. Langkah pertama berlaku bagi 1.000 pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2JB.

Migrasi listrik dari pasca bayar ke prabayar mulai dilakukan di internal pegawai PLN, sedangkan untuk masyarakat umum baru sebatas sosialisasi. Jika ada warga yang berminat, PT PLN sudah menyiapkan stad kWh gratis sebanyak 4.000 unit meteran di setiap unit pelayanan.

"Pelanggan tidak lagi khawatir, kemungkinan pembengkakan tagihan listrik, baik yang disebabkan penggunaan listrik tidak terkontrol maupun kesalahan pencatatan oleh petugas baca meter," kata Manager Niaga PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, Aris Sumarsono.

Aris mengungkap itu saat menghadiri acara reuni SMP Negeri 3 Palembang angkatan 81 di tribun Palembang Trade Canter (PTC), Sabtu (25/6/2011).

Dikatakan, layanan listrik prabayar ini merupakan layanan kemudahan menggunakan listrik bagi pelanggan. Khususnya bagi pelanggan yang berstatus penyewa rumah atau kos-kosan, sistem prabayar lebih menguntungkan karena mereka tidak perlu membayar biaya atau beban jika tidak menggunakan listrik.

Penulis : Husin
Editor : Aang Hamdani
source: http://palembang.tribunnews.com/2011/06/25/pln-sumsel-buka-layanan-listrik-prabayar

BP Migas Wajibkan Kontraktor Terapkan Teknologi Lanjutan
Penulis : Kukuh Nugraha
Senin, 27 Juni 2011 03:30 WIB

JAKARTA--MICOM: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 2012 mewajibkan semua kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang telah melakukan kegiatan produksi untuk menerapkan teknologi lanjutan (enhance oil recovery/EOR) dalam rangka mempercepat peningkatan produksi minyak nasional.

Beberapa kontraktor telah mengajukan proporsal untuk menerapkan EOR di lapangannya, antara lain Chevron Pacific Indonesia yang akan mengolah Lapangan Minas dengan menggunakan chemical, Medco yang akan menerapkan EOR di Lapangan Kaji-Semoga, serta Pertamina E&P di Lapangan Limau.

Saat ini, juga tengah dilakukan studi penerapan EOR di lapangan Tanjung oleh Pertamina EP dan Lapangan Zamrud oleh Badan Operasi Bersama (BOB) Bumi Siak Pusako.

"BP Migas menunggu kontraktor lainnya untuk mulai menerapkan teknologi ini," kata Hardiono, Wakil Kepala BP Migas, saat membuka workshop 'EOR untuk Peningkatan Produksi Minyak Nasional' di Bandung, Kamis (23/6).

Workshop tersebut juga dihadiri Deputi Perencanaan BP Migas Haposan Napitupulu, Sekretaris Pimpinan BP Migas Rudi Rubiandini, serta perwakilan kontraktor, perguruan tinggi, dan organisasi keprofesian bidang perminyakan.

Menurut Hardiono, keberhasilan penerapan teknologi EOR cukup besar mengingat saat ini sisa inplace (besarnya kandungan minyak yang ada) minyak Indonesia masih sekitar 43 miliar barel. Apabila kegiatan EOR berhasil meningkatkan recovery factor sebesar 10 persen, akan ada tambahan cadangan minyak sebesar 4,3 miliar. "Penambahan ini lebih besar dari cadangan minyak terbukti nasional yang hanya 3,7 miliar per barel," katanya.

Haposan mengatakan, selama 10 tahun terakhir, cadangan minyak terbukti turun rata-rata 2,4 persen per tahun. Pada 2010, total produksi 344 juta barel setahun, hanya digantikan oleh cadangan sebesar 140 juta barel.

"Artinya, reserve replacement ratio (RRR) hanya sebesar 41 persen. Seharusnya, setiap barel yang diproduksikan minimal sama dengan penambahan cadangan," katanya. (*/OL-11)

source: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/27/237529/4/2/BP-Migas-Wajibkan-Kontraktor-Terapkan-Teknologi-Lanjutan

Indonesia aims to start floating LNG production in 2016

SINGAPORE, June 29 (Reuters) - Indonesia aims to bring a floating liquefied natural gas (LNG) project off the Timor Island online by 2016, two years earlier than expected, an official from the country's oil and gas regulator said on Wednesday.

"The official date is 2018, but we are looking to accelerate that to 2016," Agoes Sapto Rahardjo, senior manager of LNG at BPMigas told Reuters on the sidelines of an industry conference in Singapore.

An earlier start date puts Indonesia in race with Australia and Malaysia to be the first country to produce LNG from a floating plant. Rising energy consumption in the world's fastest-growing major economies China and India is prompting exporters to ramp up output to feed demand.

Inpex Corp , Japan (NYSE: MCO - news) 's top oil and gas developer, in December said it expected LNG production from the Abadi gas field it operates in the Masela block to start in 2018.

The project's final investment decision (FID) could come as early as next year, Rahardjo said. Inpex (Frankfurt: A0JD4G - news) had set an end-2013 deadline for the FID.

Indonesia approved an initial development plan for the Abadi plant at the end of last year. The floating LNG project will have a capacity of 2.5 million tonnes per year (tpy), lower than a previously proposed 4.5 million tonnes.

"After evaluating the risks and the financing structure we decided to go with 2.5 million tonnes. If we see an opportunity later we might expand, but now we're focussed on this first project," said Rahardjo.

Inpex has a 90 percent stake in the Masela block in Maluku province, while PT Energy Mega Persada , a unit of the Bakrie Group, holds the rest.

Indonesia is also looking at opportunities for developing floating LNG project in other fields such as the huge Natuna gas field, Rahardjo said.

State oil and gas firm PT Pertamina signed agreements last year with Exxon Mobil (NYSE: XOM - news) , Total (Euronext: FP.NX - news) and Petronas as partners in the development of the Natuna.

The gas industry has its hopes pinned on floating LNG production to unlock stranded resources in far-flung fields as demand for the fuel soars.

Royal Dutch Shell expects to start production at its 3.6 million tpy Prelude plant offshore Australia, the first floating LNG project to be sanctioned, by 2017. (Reporting by Francis Kan; Editing by Manash Goswami)

http://uk.finance.yahoo.com/news/UPDATE-2-Indonesia-aims-start-targetukfocus-964070637.html?x=0

Panas Bumi Sumbar Akan Berproduksi 2014
Antara – Sab, 16 Jul 2011

http://id.berita.yahoo.com/panas-bumi-sumbar-akan-berproduksi-2014-033208506.html


Padang (ANTARA) - Potensi panas bumi Sumatera Barat, yang sebagian sudah diminati investor, seperti di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman sekitar 340 megawatt (MW) diperkiran baru akan berproduksi pada 2014.


"Kini yang di Solok Selatan baru tahap eksplorasi untuk potensi panas bumi 2x120 MW. Sedangkan di Pasaman dengan perkiraan potensi 100 MW baru terbit Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dari Menteri ESDM," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi ketika dikonfirmasi di Padang, Sabtu.


Marzuki menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, WKP Panas Bumi ditetapkan Oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.


Jadi, WKP pengembangan panas bumi di Pasaman baru diterima Bupati setempat dari Menteri ESDM pada Juni 2011, selanjutnya proses lelangnya akan dilangsungkan pemerintah setempat.


Pelaksanaan proses pelelangnya menunggu ketersediaan anggaran melalui APBD perubahan Kabupaten Pasaman. Sedangkan panas bumi di Pinangawan, Muarolabuh, Kabupaten Solok Selatan sudah masuk tahap eksplorasi yang dimulai sejak awal 2011.


Pengerjaan geothermal di Solok Selatan dikembangkan PT. Supreme Energy yang didukung dua perusahaan konsorsium Jepang dan Prancis.


"Untuk potensi panas bumi di Solok Selatan, belum semua yang digarap dari 480 MW," katanya. Untuk Sumbar dalam perkiraan punya potensi panas bumi sekitar 1.600 MW, meski belum pernah dilakukan Detailed Engineering Design (DED).


Justru itu Sumbar berpeluang untuk menjadi daerah yang memproduksi energi hijau, apalagi saat ini negara-negara gencar mengkampanyekannya.


Oleh karenanya, peluang ini yang terus dimanfaatkan untuk ditawarkan kepada kalangan investor internasional, sehingga berminat berinvestasi di panas bumi, katanya.


"Beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dengan delagasi Jerman di Jakarta, hasilnya ada tanda-tanda positif," katanya.

Di kuras habis2an SDAnya sedangkan SDMnya tdk di persiapkan. Kalau SDA sudah habis sedangkan SDMnya masih spt ini, lalu gimana mau menutupi kebutuhan hidup?

Seharusnya BP Migas sudah harus mendorong perusahaan dalam negeri utk go international, keruk habis SDA org lain dan timbun banyak2 SDA sendiri.

Kalau SDA negara lain sudah habis, kita akan di paksa utk bayar sangat mahal.

Tekan Subsidi, Inpres Disiapkan
Tuesday, 19 July 2011

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/images/stories/sindosore/20110719plmb.jpg

Running teks di sebuah SPBU di Kota Palembang, kemarin yang bertuliskan “BBM Hanya untuk Golongan Kurang Mampu”. Meski sudah diimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi, tapi masih banyak kendaraan pribadi dan dinas milik pemerintah yang tergolong mewah menggunakan BBM bersubsidi.

JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang penghematan energi. Inpres ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi serta mengurangi beban ne-gara akibat tingginya harga minyak dunia. Inpres tersebut juga diharapkan menjadi pendorong gerakan penghematan energi di Indonesia,terutama di lingkungan pemerintahan.

“Artinya pada jam-jam tertentu sebagaimana pernah kita lakukan, yang tidak perlu kita lakukan gerakan penghematan. Penghematan itu adalah sesuatu yang harus dilaku-kan,” ujar Menteri Koor-dinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta,kemarin. Sebagai catatan, Presiden SBY pernah mengeluarkan Inpres Penghematan Energi pada 2005.

Inpres Nomor 10/2005 tersebut dikeluarkan menyusul kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh USD70 per barel.Menurut Hatta, gerakan penghematan energi pada 2005 terbukti efektif untuk mengurangi beban pemakaian energi, khususnya listrik di lingkungan pemerintah. “Terjadi penghematan 7-10%.Bahkan di Kantor Presiden,di Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet lebih dari 20- 30%,” tutur mantan menteri sekretaris negara itu. Selain listrik, gerakan penghematan juga akan diterapkan pada pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Gerakan tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, sehingga kuota subsidi BBM yang telah ditetapkan pemerintah tidak melebihi 40,49 juta kiloliter. “Pemerintah daerah untuk betul-betul menjaga kuota yang telah ditetapkan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, apalagi diselundupkan,” ujar Hatta. Upaya penghematan energi menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Halim Perdanakusumah kemarin.

Dalam sambutannya, Presiden SBY menyoroti pentingnya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi serta energi. Kendati demikian, Presiden belum menyinggung langkah konkret pemerintah untuk menghemat energi.“Jepang,saya lihat, banyak dimatikan listrik karena (reaktor nuklir) Fukushima. Kita ingin mengurangi subsidi dengan cara mengurangi volume penggunaan bahan bakar yang disubsidi,” tandas Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menolak untuk memberi tahu kapan inpres tersebut akan dikeluarkan serta pokok-pokok apa saja yang akan diatur dalam inpres tersebut. “Belum, belum, nanti kalau drafnya sudah selesai,”ujar Darwin. Pada 2005, Presiden SBY menerbitkan Inpres Penghematan Energi yang berisi lima instruksi.

Di antaranya meminta instansi,BUMN, BUMD untuk mematikan AC, peralatan, dan perlengkapan kantor lainnya pada jam-jam tertentu. Penghematan energi juga diterapkan ke kendaraan dengan mengurangi penggunaan BBM. Sementara itu,Kementerian ESDM menyiapkan enam opsi pembatasan BBM bersubsidi untuk diajukan pada sidang kabinet sebelum dibahas dengan DPR.

Namun,dia belum memastikan keenam opsi itu akan seluruhnya dibawa dalam sidang kabinet. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, berharap kebijakan pembatasan BBM berlaku pada 2011. “Hopefully tahun ini setelah Lebaran kebijakan pembatasan akan diberlakukan,”ujar Evita. Meski begitu, Evita tidak merinci lebih lanjut enam opsi yang sedang disiapkan Kementerian ESDM.

Dia hanya menjelaskan, tiga opsi di antaranya rekomendasi dari Tim Kajian Pengaturan BBM yang diketuai Anggito Abimanyu. Menurut catatan,ada tiga opsi yang diajukan Tim Kajian Pengaturan BBM. Pertama, menaikkan harga premium Rp5.000 per liter dengan cash back untuk kendaraan pelat kuning.Cara ini diperkirakan dapat menghemat keuangan negara sekitar Rp7,3 triliun. Kedua, harga premium tetap dengan pengalihan mobil pribadi menggunakan pertamax,dengan catatan harga pertamax maksimal Rp8.000 per liter.

Jika kenaikan harga pertamax melebihi jumlah tersebut,selebihnya harus disubsidi oleh pemerintah. Opsi kedua ini akan menghemat subsidi Rp5,8 triliun. Ketiga,opsi dengan target penghematan paling besar yakni Rp8,6 triliun. Untuk opsi ketiga ini ada dua cara yakni menaikkan harga premium Rp5.500 per liter tanpa penjatahan untuk kendaraan pribadi serta mematok harga premium Rp4.500 per liter dengan penjatahan menggunakan alat RFID untuk angkutan umum dan motor.

Sesuai prosedurnya, katanya, pemerintah akan mengajukan ke sidang kabinet, kemudian diajukan ke DPR. Sebagai langkah persiapan menuju kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, Evita mengatakan, Kementerian ESDM akan mulai menguji coba pemasangan alat kendali pada angkutan umum terlebih dahulu. Alat kendali yang disebut radio frequency identification (RFID) ini akan dipasang mulai Agustus nanti. maesaroh/nanang w/ant

source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413702/

Sumbar Simpan Geotermal 1.656 MW

K30-11 | Glori K. Wadrianto | Selasa, 19 Juli 2011 | 21:22 WIB

http://regional.kompas.com/read/2011/07/19/21224797/Sumbar.Simpan.Geotermal.1.656.MW

PADANG, KOMPAS.com — Sumatera Barat yang berada pada jalur vulkanik aktif (ring of fire) menyimpan potensi panas bumi (geotermal) besar, mencapai 1.656 megawatt (MW).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menjelaskan, potensi itu tersebar di 17 titik pada tujuh kabupaten, yaitu Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Agam, Solok, dan Solok Selatan. "Untuk mengoptimalkan pengembangan potensi tersebut, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Mencapai 3 juta dollar AS per MW," ujar Irwan, Selasa (19/7/2011).

Namun, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berupaya dengan melakukan penjajakan kerja sama dengan investor Jerman dan Amerika Serikat. Hasilnya, pihak Jerman melalui negara bagian Bavaria siap membantu melalui kerja sama pembangunan pembangkit listrik panas bumi di Sumatera Barat.

"Ini juga nantinya tak terlepas dari kajian menyeluruh berupa feasibility study dan dukungan dari Kepala Bappenas," ujarnya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, Sumatera Barat bisa mengoptimalkan potensi panas bumi. Denagn demikian, kata Irwan, diharapkan daerah ini menjadi lumbung energi hijau di Indonesia. Diharapkan cara itu mampu meminimalisasi penggunaan BBM dan batubara untuk kebutuhan energi. "Jika ini terwujud, tidak saja Sumatera yang akan mendapat pasokan listrik, Pulau Jawa juga akan bisa menikmatinya," harapnya.

Pemanfaatan Panas Bumi Baru Satu

NUSADUA, KOMPAS.com - Potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 40 persen dari total potensi panas bumi dunia tampaknya belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, dari 28.000 megawatt potensi panas bumi di Indonesia baru 1 persen yang dimanfaatkan.

"Geotermal yang baru terealisasi baru satu persen bahkan kurang dari satu persen," ujar Kepala BKPM Gita Irawan Wirjawan di sela Regional Enterpreneurship Summit di Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/7/2011).

Minimnya pemanfaatan panas bumi ini karena pemerintah baru sadar akan potensi ini dan selama ini belum memiliki regulasi yang jelas. "Karena baru tahu, dan kita baru melakukan pengemasan regulasinya," jelas Gita.

Melihat potensi yang cukup besar ini menurut Gita, pemerintah kini telah memiliki regulasi yang jelas salah satunya soal tarif. "Lokasi sudah ada, tarifnya kan sudah jelas sekarang, 8,5 sampai 9 sen per kilowatt. Itu sudah komersil, maksudnya masuk akal," jelas Gita.

Potensi terbesar panas bumi di Indonesia terletak di Sumatera Selatan, Jawa, dan Bali. Banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi, salah satunya Amerika Serikat.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/23/12284481/Pemanfaatan.Panas.Bumi.Baru.Satu.Persen

Harry Jaya Resmikan Groundbreaking PLTG Borang
Sriwijaya Post - Kamis, 4 Agustus 2011

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Direktur Operasional Indonesia Barat PT PLN (Persero) Ir HM Harry Jaya Pahlawan, Kamis (4/8/2011) meresmikan groundbreaking pembangunan PLTG Borang sewa-beli dengan kapasitas 60 MW.

Proyek yang dibangun selama enam bulan ini akan operasi 11 Januari 2012 mendatang.

Menurut GM PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Ir Sudirman, proyek ini dikerjakan secara konsorsium yakni PLN memiliki aset tanah sedangkan pembangunan dilakukan PT Wijaya Karya dan PT Navigate Energi.

"Setelah tujuh tahun PLTG ini operasi, akan menjadi milik PLN," kata Sudirman.

Dikatakan, proyek sewa-beli PLTG ini bagian dari dua proyek PLTG lainnya yang sudah selesai dibangun dan beroperasi, seperti PLTG Talangduku. di Muba kapasitas 60 dan PLTG Payo Selincah Jambi kapasitas 100 MW.

"Ketiga pembangkit ini untuk memperkuat sistem kelistrikan Sumatera, khususnya di sumsel," kata Sudirman.

Penulis : Husin
Editor : Vanda Rosetiati
source: http://palembang.tribunnews.com/2011/08/04/harry-jaya-resmikan-groundbreaking-pltg-borang

Something wrong. Miss management or distribution or etc.

baca dari awal aja gan, permintaan domestik ternyata lebih tinggi dari angka pertumbuhan cadangan gas domestik, jadi ya salah planning di awalnya, ternyata kita tumbuh lebih dari perkiraan

2016, Interkoneksi Listrik Jawa-Sumatera Tersambung
Friday, 05 August 2011

PALEMBANG – Jaringan listrik Pulau Jawa dan Sumatera, dalam waktu dekat akan terkoneksi. Untuk itu, PT PLN unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera dan Jawa, berencana membangun tower pembangkit listrik yang melewati 6 kabupaten/kota di Sumsel.

Keenam wilayah adalah, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ulu (OKU),Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Ilir (OI), dan Ogan Komering Ilir (OKI). General Manager PT PLN unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera dan Jawa, Tumpal Simarmata mengatakan, interkoneksi listrik Sumatera- Jawa direncanakan memakan waktu 4 tahun pengerjaan.

“Pembangunannya sendiri baru dimulai pada 2012 nanti, untuk target penyelesaiannya kemungkinan besar pada tahun 2016,”ujarnya seusai rapat bersama Biro Perekonomian Pemrpov Sumsel, di ruang rapat Bina Praja,kemarin. Lebih lanjut Tumpal menjelaskan, PT PLN akan mengandeng pihak ketiga, dalam hal ini investor dari Jepang.

Adapun penerapan jaringan listrik sistem arus searah ini menelan investasi sebesar USD2 miliar. Dengan perkiraan rentang interkoneksi yang akan dibangun, mencapai 800 kilometer (Km) panjangnya, dengan bahan baku batu bara dari tiga lokasi PLTU mulut tambang yang banyak tersebar di Sumsel. “Dengan adanya interkoneksi ini kebutuhan listrik di pulau Jawa dan Sumatera dapat saling menutupi.

Apabila Sumsel membutuhkan listrik dengan daya yang banyak,maka Pulau Jawa akan membantu menutupinya, dan begitu sebaliknya,”jelasnya. Disinggung mengenai daya yang dibutuhkan, PT PLN menargetkan sebesar 3600 mega watt yang berasal dari tower utama yang dibangun di mulut tambang Muaraenim (Sumsel).

Sumsel sebagai lumbung energi batu bara,menurut dia, diharapkan dapat memanfaatkan potensi batu bara untuk kebutuhan listrik di Jawa dan Sumatera. Ditempat terpisah, Direktur Operasi PT PLN wilayah Indonesia Barat Harri Jaya Pahlawan meresmikan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan PLTG Borang 60 MW di Desa Merahmata, Kabupaten Banyuasin,kemarin.

Sementara itu,GM PT PLN Pembangkitan Sumbagsel Sudirman mengatakan, ground breaking ini merupakan awal dimulainya pekerjaan utama pembangunan pembangkit tersebut dengan kontrak No 219.PJ/061/Kitsbs/2011 tertanggal 11 Juli silam. Peresmian ditandai dengan penanaman tiang pancang untuk pondasi mesin pembangkit proyek yang terletak di Dusun Borang, Desa Merah Mata, Banyuasin.

Proyek tersebut merupakan satu dari tiga proyek sewa beli selain PLTG Talang Duku 60 MW di Muba dan PLTG Payo Selincah 100 MW di Jambi. Pengadaan pembangkit PLTG ini merupakan kontrak perjanjian dalam skema jual beli antara PLN Pembangkitan Sumbagsel dengan konsorsium PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Navigat Energy yang ditandatangani 11 Juli lalu.

Perjanjian sewa beli ini jangka waktunya selama tujuh tahun terhitung sejak operasi komersil pembangkit yang direncanakan 11 Januari 2012. “Setelah berakhir kontrak pembangkit ini akan diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada PLN,” jelas Sudirman. dedy sagita

source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/418242/

PLN called 'infidel' due to blackouts during breaking of fast
The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 08/12/2011 8:59 PM

A branch of state-owned electricity company PT PLN in Pamekasan, East Java, has been branded an “infidel” by locals irate over frequent blackouts, especially those occurring during evening prayers when it is time to break the fast.

“We have received a lot of complaints and PLN has even been called an infidel because it [power cuts] happen during tarawih (prayer to break the fast),” PT PLN Madura manager Bintoro Suryo Sudibyo said on Friday.

He added that the blackouts did not happen due to a drop in electricity, but due to kites becoming entangled around power cables and poles.

“The entangled kites are causing short circuits,” he said as reported by tribunnews.com.

He further said that the company had informed mosques about the situation with kites.

“The dry season is a time to fly kites. We ask that kites be flown in fields so they won’t interfere with PLN cables,” he said, adding that there had been 75 occasions in June in which kites had caused problems with PLN cables.

“There have been 19 cases involving kites during Ramadhan,” he said.

source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/12/pln-called-infidel-due-blackouts-during-breaking-fast.html

PLN to build hydropower plant in Wamena

State electricity firm PT PLN has disclosed a plan to build a 50 megawatt hydropower plant (PLTA) in Wamena, Papua.

“Wamena is an ideal location for a PLTA. The city of Wamena is very big. On that basis, PLN will build PLTA Baliem 2,” PLN managing director Dahlan Iskan said on Tuesday evening as quoted by kompas.com.

Dahlan said the construction would start next year and was expected to be completed in five or six years.

He added that the project would cost Rp 3 trillion (US$351 million) in total, and that PLN would first use internal funds to finance the project before seeking third-party support.

Dahlan said PLN was planning to build another hydropower plant with the same capacity in Wamena after the completion of the first project.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/17/pln-build-hydropower-plant-wamena.html

PLTMG Sewaan Beroperasi
Monday, 22 August 2011

PALEMBANG– Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) Merah Mata resmi dioperasikan kemarin. Pembangkit ber kapasitas 30 megawatt (MW) ini disewa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat .

General Manager (GM) PT PLN Pembangkit Sumbagsel, Soedirman mengatakan, bahwa program sewa pembangkit merupakan wujud dari keseriusan PLN dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan PLN khususnya di Sumsel. “PLTMG Merah Mata dengan daya dukung 2x12 MW milik PT Multidaya Prima Elektrindo yang kini sudah beroperasi, merupakan salah satu proyek sewa pembangkit yang dilakukan oleh PT PLN pembangkit Sumbagsel,” ujar Soedirman.

PLTMG dengan kapasitas total mencapai 30 MW, yang terletak di Dusun Borang,Desa Merah Mata, Banyuasin ini, menurut Soedirman, telah dikontrak sejak 10 Juni lalu.Kontrak tersebut ditandatangani perwakilan PT PLN dengan perusahaan konsorsium PT Navigate Energy dan PT Navigate Hydro, sebagai pihak penyedia mesin pembangkita yang disewa.

“Jangka waktu sewa pembangkit ini selama tujuh bulan, dan akan berakhir pada 24 Februari 2012, mendatang,”beber Soedirman. Lebih lanjut Soedirman mengungkapkan, PLTMG yang disewa pihaknya ini, merupakan tipe gas engine mobile. Jumlah yang terpasang 9unit enclosure,yang dua di antaranya memiliki kapasitas hingga 2,7 MW,sedangkan sisanya masingmasing berkapasitas 3,3 MW.

Total produksi energi yang akan dihasilkan dari PLTMG ini adalah 151,2 GWh, dengan kebutuhan gas 6,8 BBTU per hari dengan mengoptimalkan gas make up borang sebesar 11.563 BBTU. “Total kapasitas terpasang, yakni sebesar 35 MW, dengan total produksi sebesar 151,2 Gwh, dan mengkonsumsi gas sebesar 6,8 Billion British Thermal Unit (BBTU) per hari atau total 1.428 BBTU hingga habis masa kontraknya nanti,’ jelas Soedirman.

Dia menandaskan,program ini merupakan strategi jangka pendek yang dilakukan oleh PLN untuk meningkatkan daya listrik khususnya untuk wilayah Indonesia bagian barat. Program ini rencananya akan dilaksanakan PT PLN mulai dari wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hingga Lampung, dengan total daya lebih dari 455 MW.

Deputi Manajer PLN pembangkitan Sumbagsel Slamet Zarkasyi menambahkan, dengan beroperasinya PLTMG Merah Mata ini, diperkirakan PLN dapat melakukan penghematan mencapai Rp52,6 miliar. PLN akan lebih meningkatkan penggunaan gas untuk pembangkit- pembangkit peaker (pembangkit pemikul beban puncak).

”Selain untuk lebih memperkuat sistim kelistrikan di wilayah Sumbagsel, juga diharapkan mampu menambah kemampuan pasokan daya secara lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak,”tutur Slamet. Dijelaskan, PLN dalam waktu dekat juga, akan membangun pembangkit peaker di Sei Gelam Jambi dengan kapasitas 90 MW yang memanfaatkan teknolgi CNG (Compressed Natural Gas). dedy sagita

source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422659/

PLN aims to recruit 5 million prepaid electricity customers by 2012
Rangga D Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 08/23/2011 11:57 AM

State electricity utility PT PLN business and risk management director Murtaqi Syamsudin says the company has targeted to attract 5 million prepaid electricity customers across the country by the end of 2012.

He explained that PLN aimed to add around 500,000 more prepaid electricity customers to reach 3 million by the end of this year.

“Next year, we target to attract 2 million customers so the end of 2012, the prepaid electricity customer number will be 5 million,” he told reporters during his visit to PLN’s office in Karawang, West Java, on Monday evening.

Most of the prepaid electricity customers were new PLN customers, but the number of customers who were converting from the conventional payment to the prepaid system continued growing, he said.

“This trend shows that the prepaid system has been accepted by the people in Indonesia,” Murtaqi said.

source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/23/pln-aims-recruit-5-million-prepaid-electricity-customers-2012.html

Lapangan minyak Tiaka dipastikan tetap beroperasi
Kamis, 25 Agustus 2011 05:33 WIB

Luwuk (ANTARA News) - Join Operating Body (JOB) Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (PTMS) pemilik lapangan minyak Tiaka di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan tetap melanjutkan operasi lapangan Tiaka.

"Kami tinggal menunggu hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Mabes Polri. Jika olah TKP selesai segera dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak. Jadi saya tegaskan Tiaka tetap kami rencanakan beroperasi," kata Manejer JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi Sugeng Setiono saat konfrensi pers di hotel Rosalina Luwuk,ibu kota Kabupaten Banggai tadi malam.

Ia mengatakan jadwal kepastian pengoperasian Tiaka sangat tergantung penyelesaian olah TKP oleh Mabes Polri yang kini sedang berjalan.

"Secara prinsipil tidak ada alasan yang menyebabkan Tiaka akan di tutup. Tapi keputusan apakan Tiaka masih dioperasikan atau di tutup akibat kerusuhan pada Senin itu, ya, itu keputusan BP Migas dan pemerintah bersama DPR. Kami sebagai operator di blok ini melaksan keputusan pemerintah," terang Sugeng.

Sugeng mengatakan kerusuhan di lapangan Tiaka tidak menyebabkan kerusakan parah dan menyebabkan operasi terhenti secara total. "Memang ada kerusakan di salah satu kompresor dan satu sumur, tapi kerusakan tersebut dapat diatasi dalam waktu cepat setelah tim Mabes Polri menyelesaikan tugasnya," katanya.

Dengan cadangan minyak mentah di lapangan Tiaka yang diperkirakan mencapai 6 juta barel menjadikan produksi Tiaka menambah total produksiminyak menatah. Produksi minyak lapangan Tiaka perharinya mencapai 1900 barel hingga 2000 barel perhari.

"Produksi Tiaka ikut mempengaruhi produksi minyak mentah nasional sehingga kami menganggap pengoperasian kembali Tiaka setelah kerusuhan itu tetap dapat dilakukan untuk mempertahankan produksiminyakmentah nasioanl. Tentu tetap menunggu keputusan pemerintah. Saya juga belum mendengar ada pembicaraan soal rencana penutupan Tiaka," kata Sugeng menjawap pertanyaan wartawan soal masa depan lapangan Tiaka.

Di lapangan minyak Tiaka, JOB PMTS miliki 6 sumur yakni Tiaka 5, Tiaka 6, Tiaka 7, Tiaka 8, Tiaka 9, Tiaka 10. Sejak awal pengeboran tahun 2005, Tiaka 7 memiliki kandungan gas sehingga ditutup.

Minyak mentah dari Tiaka di ekspor ke Singapura sebesar 230 ribu bbl/ periodik dan sisahnya dikirim ke kilang minyak Plaju di Palembang sebesar 75.000 bbl/ periodik untuk penuhi kebutuhan domestik.

Sejak kerusuhan yang menyebabkan dua warga lokal meninggal dunia akibat diterjang peluru aparat kemanan dan enam lainnya menderita luka tempat, operasi Tiaka dihentikan secara total.

Untuk menjaga lapangan minyak lepas pantai di Tiaka, dua KRI masing-masing KRI Hiu dan KRI Teluk Ende masih berada di sana untuk menjaga lalulintas kapal.

"Keberadaan TNI AL dan anggota Bromib masih dibutuhkan untuk pengamanan objek vital nasional Tiaka," kata Sugeng.

Sugeng menegaskan suasana di Tiaka dan Kecamatan Mamaosalato mulai kondusif. "Kami akan berusaha membangun kembali hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat dengan berbagai kegiatan dan terus mengevaluasi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. (ANT107/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
Source: http://www.antaranews.com/berita/273194/lapangan-minyak-tiaka-dipastikan-tetap-beroperasi

Pertumbuhan Energi Listrik di Riau Kedua Terbesar Nasional
http://riauterkini.com/usaha.php?arr=39063


Kebutuhan energi listrik di Riau melonjak terus setiap tahunnya. Pertumbuhannya menjadi yang paling tinggi nomor dua secara nasional.

Riauterkini-PEKANBARU-Pertumbuhan energi Riau berdasarkan keterangan GM PT PLN Wilayah Riau Kepri Djoko, RA kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal, pertumbuhan energi listrik Riau terbesar nomor dua secara Nasional hal itu seiring dengan akan dibangunya pembangkit listrik dengan total 460 megawatt (MW). Demikian dikatakan Gubri kepada sejumlah wartawan, Kamis (25/8/11).

Seperti diketahui saat ini dalam proses under kontruksi yakni pembangkit listrik berkapasitas 2X100 MW di Tenayan Raya Pekanbaru dan 2X130 MW di Dumai dengan total 460 MW.,''Riau menempati peringkat dua Nasional setelah Lampung,'' ujar Gubri

Jika pembangunan pembangkit listrik dengan total 460 MW itu sudah terealisasi direncanakan Riau akan menjadi pusat pengatur listrik wilayah Sumatera.

Lebih jauh dijelaskan Gubri, ditahun 2011 ini dari 270 ribu rumah yang mengajukan instalasi listrik ke PLN Riau Kepri telah terealisasi sebanyak 130 ribu rumah. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia.

Bila sebelumnya elektrifikasi listrik Riau baru mencapai 42 persen kini telah meningkat menjadi 53 persen jumlah itu hampir mendekati batas elektifikasi Nasional yakni 64 persen.:banana:

Saat ini diakui Djoko, untuk mengatasi kekurangan daya PLN Wilayah Riau Kepri telah melakukan penambahan dua mesin berkapasitas 170 MW yang kini telah mulai dioperasikan. Tak lama lagi juga akan memindahkan mesin pembangkit berkapasitas 130 MW kewilayah Riau yang kini dalam tahap Linekliring. :okay: Selain itu juga menambah mesin-mesin berkapasitas kecil untuk mengatasi kebutuhan energi listrik di daerah Rengat dan Tembilahan.***(mad)

Pertamina Minta Tambahan Impor LPG dari Petronas
Penulis : MarcheloJumat, 26 Agustus 2011 04:45 WIB

JAKARTA--MICOM: PT Pertamina meminta tambahan impor LPG sebesar 45 ribu metric ton (MT) dari Petronas dan Singapura karena adanya keterlambatan pasokan LPG dari Timur Tengah menjelang lebaran.

Impor LPG tersebut harus dilakukan agar distribusi LPG tidak putus pada saat lebaran.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo di sela-sela acara uji coba pengguna radio frequency identification (RFID) SPBU Matraman, Jakarta, Kamis (25/8).

"Itu jadi karena yang dari Timur Tengah telat, terpaksa kita minta dari yang lain. Kalau enggak akan putus distribusi," ungkapnya.

Menurut Djaelani, pihaknya harus cepat tanggap jika terdapat hambatan pasokan LPG karena kebutuhan selama lebaran biasanya meningkat. "Itu kira-kira telat 4 hari langsung kita cari. Itu untuk bulan ini," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa pasokan LPG pada bulan September akan kembali normal lagi. Dalam keadaan normal, stok LPG cukup untuk 14 hari. (ML/OL-9)

Source: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/26/254130/4/2/Pertamina-Minta-Tambahan-Impor-LPG-dari-Petronas

Energy subsidies in the 2012 State Budget plan
Satya Widya Yudha, Jakarta | Thu, 08/25/2011 8:00 AM

The government has once again promised to allocate a budget subsidy of a quite fantastic amount. But such a huge budget will mean nothing if it cannot be fully enjoyed by low-income people. In reality, what tends to happen is the subsidy that’s intended for the poor is mostly enjoyed by the middle to upper classes of society. It’s an irony!

In his annual state address on the 2012 State Budget Plan (RAPBN), and its Financial Notes on Aug. 16, 2011, President Susilo Bambang Yudhoyono implied that the budget subsidy might reach Rp 208.9 trillion (US$24.4 billion). Such a huge allocation, isn’t it? And yet the President said that amount is lower than the subsidy offered in the 2011 Revised State Budget, which amounts to Rp 237.2 trillion.

Despite the fact that the amount of the 2012 budget subsidy is less than that in the 2011 revised budget by Rp 28.3 trillion, it is still too large a burden on the budget, especially if it is absorbed for a misdirected and mismanaged subsidy.

It can also be compared to allocations from the budget for expenditure on infrastructure development, which is lower than the expenditure for civil servants.

In the RAPBN 2012, allocation for infrastructure will be only Rp 168.1 trillion, while expenditure for civil servants will amount to Rp 215.72 trillion. According to a government statement, the huge subsidy will be distributed between three sectors: a subsidy on fuel oil that will total Rp 123.6 trillion; another for electricity amounting to Rp 45 trillion; and a non-energy subsidy of Rp 40.3 trillion.

The non-energy component consists of subsidies on food, fertilizers, seeds, public service obligations, program loan interest and taxation.

Considered as a strategic budget, can we be optimistic that these budget allocations will improve people’s welfare? Indeed, there could be a sarcastic response that the government’s budget plan in 2012 is not down-to-earth and such a big budget will be wasted.

We should remember, however, that these figures, specifically the energy subsidies listed in the RAPBN 2012, are merely indicators. In reality, there is the possibility that the figures will change in the course of further deliberations by the legislature. People should not be defrauded.

With a relatively high amount of subsidy for energy, we have to find alternate ways to cut the subsidy gradually and in a well-planned fashion — especially the subsidy for oil, which absorbs a high proportion of the budget. The oil subsidy must be relocated to encourage the development of sustainable energy sources while, at the same time, reducing our dependence on oil for fuel, as natural supplies will necessarily decrease over time.

We agree that the problem we are facing now is mismanagement of subsidized oil. Therefore, the House of Representatives has urged the government to be more courageous and take strategic measures to change its scheme of price subsidies into direct subsidies.

People, especially those on low incomes, who do not consume subsidized fuel have the right to better public facilities, such as safe and convenient modes of mass transportation. This is something that has not been fulfilled by the government.

If the subsidy is looked at merely in terms of price, then we can see a big price disparity between subsidized and non-subsidized fuels. As a result, illegal practices are rife, such as stockpiling and manipulation regarding the use of subsidized oil fuel, which ultimately causes fuel shortages. These have to be anticipated by the government in order to avoid a domino effect.

However, under current circumstances, where the burden of subsidies on the budget is quite high and global economic fluctuations are, among other things, being caused by sudden increases in the world oil prices, the government must have the courage to implement unpopular policies.

One option is to gradually increase the subsidized oil price or to control the volume of subsidized fuel via a strict monitoring mechanism, which could be used efficiently, effectively and reach the target.

One thing that may well prevent subsidized oil from surpassing its targets is the massive development of alternative fuel sources; changing, for instance, from the use of oil to gas. But this will not run without hindrance. One important factor in the development of alternative fuel is the current lack of infrastructure support. This is much needed “homework” for the government.

Monitoring must also be improved with regards to leaks from the state budget in relation to the fuel subsidy. Lawmakers, in terms of volume, have approved additional quotas of subsidized fuel and the government has to ensure that the total volume of oil reaches consumers and at the predetermined price.

There should be no stockpiling practices that may cause fuel scarcities, which would spark a hike in prices. That would be harmful to the people.

The option to raise the subsidized fuel price or control its volume must be carefully considered by the government in order to ensure such moves do not spark social and economic unrest. If the government opts for a price increase on premium and diesel oils, an extensive familiarization program will be very important to offer people a good understanding.

Without a price increase, the oil fuel quota will continue to surpass targets and, as a consequence, subsidy allocations will continue to increase. Raising the subsidized oil price — on the condition that the government puts forward a reasonable argument — may be accepted by the people without objection.

And if the government opts to control subsidized fuel consumption, it must be ascertained whether supplies can be distributed under strict supervision. Law enforcement thus becomes an important issue, as there might be traders who commit stockpiling practices in order to make as much profit as they can.

We have reminded the government not to impose a policy to raise the price of subsidized fuel at the same time as increasing by 10 percent the basic tariff of electricity. These two issues are sensitive for people.

Therefore, The House of Representatives has advised the government to implement a policy on subsidized fuel oil only after full and mature consideration, so as to create tranquility and to avoid unrest that could disturb national stability.

The writer is a member of the Golkar Party and serves on House of Representatives’ Commission VII overseeing technology.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/25/energy-subsidies-2012-state-budget-plan.html

Adaro acquires S. Sumatra coal miner
The Jakarta Post | Thu, 08/25/2011 8:00 AM

JAKARTA: Publicly listed PT Adaro Energy, Indonesia’s second-largest coal miner, has signed an agreement to acquire a 75 percent stake in coal miner PT Mustika Indah Permai (MIP) from Elite Rich Investment totaling US$222.5 million.

Adaro president director Garibaldi Thohir said in a statement that the acquisition, along with its organic growth, would support its goal to produce 80 million tons of coal in the medium term.

“Our investment in MIP is part of our efforts to create sustainable value from Indonesian coal and meet our vision of becoming a leading Indonesian mining and energy group,” he said. MIP holds a 20-year permit to develop a 2,000-hectare coal mining area in South Sumatra.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/25/adaro-acquires-s-sumatra-coal-miner.html

BPMigas offers additional supply to PGN
The Jakarta Post | Thu, 08/25/2011 8:00 AM

Upstream oil and gas regulator BPMigas has offered 110 million standard cubic feet per day (mmscfd) in additional gas supply from the Grissik field in South Sumatra, operated by US-based ConocoPhillips, to state gas distributor PT PGN.

BPMigas spokesman Gde Pradnyana said that the gas was previously allocated to compensate for a supply shortage to customers in Singapore.

He added that the amount of gas delivered to customers over the past three years was below the agreed amount.

“Our priority is to provide sufficient gas supply for domestic customers therefore we offer the gas to PGN or state electricity company PLN, but PLN rejected because the company doesn’t want to pay the compensation,” he told reporters at his office in Jakarta on Tuesday evening.

Gde said that the agreement stipulated that the gas could be taken by other buyers, but the new buyers had to pay compensation to the Singaporean customer.

“We don’t know the amount of the compensation yet because the customer has not submitted a claim,” he said.

The gas sales contract with Singapore is slightly different from the common contract with domestic users, particularly in terms of its strictness.

The amount of gas delivered to the customers must be exactly the same as stipulated in the contract. If there is a lack of supply, the supplier must compensate the amount in the future.

“The customer enjoys certainty in the amount of gas supplied by the gas producer. That is why the price is usually higher,” Gde said.

The price of gas channeled to Singapore reached between US$12 and $15 per million British thermal units (mmbtu), he added.

Gde revealed that the gas supply contracts between PGN and gas producers were usually looser. The contracts did not oblige the producers to supply gas in certain amounts and PGN would only get the amount of gas that was available.

“PGN can take the gas if the gas is available. Therefore, the price is very cheap. Even, in some contracts, the price is only $1.80 per mmbtu,” he said.

The contract with Singapore will expire this month, so PGN has to decide quickly whether to take the gas or not, according to Gde.

PGN investment planning and risk management director Wahid Sutopo said that his company was interested in buying the additional gas supply, saying that the company had conveyed its interests to BPMigas.

“About the price, we’ll discuss that later, but we are okay if the price is higher than our usual buying prices,” he said.

Currently, the production of the South Sumatra corridor block is around 1,000 mmscfd. Of that, PGN gets 412 mmscfd.

According to PGN’s 2010 financial report, the country’s total gas demand reached 4,861 mmscfd, comprising 2,093 mmscfd for electricity, 1,247 mmscfd for the fertilizer industry, 965 mmscfd for the metal industry, 246 mmscfd for the paper industry, 79 mmscfd for the glass industry and 100 mmscfd for other industrial sectors.

As of 2010, PGN could only supply 824 mmscfd — around 16 percent of the total demand.

In the first quarter of this year, the company delivered only 780 mmscfd.

JP/Rangga D. Fadillah
Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/25/bpmigas-offers-additional-supply-pgn.html

PLN exploring gas supplies from Australia, PNG
Fri, August 26 2011 15:34

Jakarta (ANTARA News) - State electricity company PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is looking into the possibility of gas supplies from Australia, Papua New Guinea and Qatar to meet its gas needs, its president director said.

"We will select which of them will offer the best price," PLN President Director Dahlan Iskan said in the Vice Presidential Palace compounds here on Thursday.

Earlier, the state power utilities also explored the possibility of gas supplies from Iran. The company was in the middle of negotiating with Iran on gas price, he said.

It seemed that Iran was serious about supplying gas to PLN, he said.

"The negotiations are still going on. Last week, an Iranian delegation came to Indonesia, meaning that they (Iran) are serious about supplying gas to PLN," he said.

The Iranian delegation`s visit to Indonesia came after PLN officials visited Iran some time ago to explore the possibility of gas supplies.

Dahlan said PLN was also in the process of bidding for gas supplies from Qatar. However, he stopped short of revealing the bidding price. "I don`t want to comment on it because this is trade," he said.

He said PLN was in dire need of additional gas supplies following the government`s plan to reduce energy subsidies next year.

PLN needs an extra gas supply of 600 billion British thermal unit per day (BBTUD) to meet its gas needs of 900 BBTUD.

"We have 300 BBTUD now. We need another 600 BBTUD," he said.
(T.M041/S012/H-NG)
Editor: Priyambodo RH

Source: http://www.antaranews.com/en/news/75164/pln-exploring-gas-supplies-from-australia-png

Renewable Energy's Slow Road in Indonesia

Fitrian Ardiansyah | August 27, 201

In Indonesia, Southeast Asia’s largest energy producer and consumer, government energy policies are fostering reliance on dirty and subsidized fossil fuels. Little progress has been made in increasing renewable energy usage, but the country has enormous renewable energy potential. Energy sources such as geothermal power could readily meet up to 40 percent of Indonesia’s energy needs.

Indonesia’s energy policies lack consistency and long-term viability and will continue to drain its financial resources and deplete government budgets. Coal-fired plants contradict Indonesia’s commitment to tackling climate change and produce other environmental harms, such as smog and acid rain. If left unchanged, Indonesia’s current responses to energy shortages — expanding coal-fired power plants and heavily subsidizing dirty energy — will see the country fall radically short of its 2025 renewable energy targets.

According to the Green Policy Paper released by the Ministry of Finance, total energy demand in Indonesia is growing by around 7 percent per year as the transportation and industrial sectors grow and households become more affluent. A large proportion of this demand is being met by fossil fuels, mainly oil.

A consequence of this skyrocketing demand is that since 2004, Indonesia has become a net importer of both crude oil and refined products. If no new domestic reserves are found, and with the increasing demand for energy and a business as usual approach, Indonesia will be a significant oil-importing country in less than two decades.

Already, dramatic increases in average global oil prices have hit Indonesia’s purse strings. Most power generation today is from conventional thermal sources including fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Less than 20 percent comes from hydroelectric, geothermal and other renewable sources. Thus the high price of oil in the global market has made it more expensive to produce and import gasoline and has led to increasing electricity-generation costs.

Electricity is heavily subsidized; customers pay for electricity at prices far below market. State-owned electricity company PLN, however, is required to buy energy at market price, something it struggles to do. Fuel is also heavily subsidized by the government. Together, fuel and electricity subsidies create a massive burden on the state budget. Their estimated cost to the government in 2010 was $9.78 billion, and in 2011 had already hit $3.68 billion by March.

The subsidies have various perverse economic implications. In 2008, the Coordinating Ministry for Economic Affairs admitted that indiscriminate fuel subsidies have been a poor way to pursue welfare transfers from rich to poor because the wealthiest 40 percent of households captures 70 percent of the subsidies. Almost a third of Indonesia’s 225 million inhabitants lack access to electricity, especially in poorer rural areas. Subsidies also lead to the overconsumption of energy because the actual cost of that energy is not reflected in the price consumers pay.

Many reports suggest that subsidies discourage energy efficiency measures and the development of alternative or renewable energy sources by way of low electricity rates. Adjusting prices and removing subsidies could promote better energy efficiency and conservation while bolstering the competitiveness of renewable energy sources. The money previously used for subsidies could be utilized to help seed investment in renewable energy development, reaching the country’s sustainable energy growth path. Some studies show that such policies could result in increased energy efficiency by as much as 10 percent to 30 percent in households, 10 percent to 23 percent in the commercial sector and 7 percent to 21 percent in industry.

But populism has made such energy reform difficult. Many ordinary Indonesians hate the idea of paying more for fuel, electricity and related services. Throughout the past 10 years the government has had some success at whittling away these subsidies but the issue remains politically contentious. As well as taking action on the demand side, the government could take action on the supply side by providing more support for renewable energy.

The country possesses a variety of renewable energy resources, including geothermal, solar, micro-hydro, wind and bioenergy. Indeed, Indonesia has more geothermal energy potential than any other country. Most estimates put the potential reserves at 28,000 megawatts, which could meet some 40 percent of national electricity demand. Yet currently Indonesia only uses 4.2 percent of that potential. At present, renewable energy production (hydropower, geothermal and biomass) makes use of only 3.4 percent of total potential reserves. This low figure is partly because shifting the country’s energy portfolio to renewables would require massive investment.

Another obstacle is Indonesia’s system of government. Not only is the bureaucracy lacking in capacity and resources, it is also riddled by inter-departmental tension at the national level. The decentralized system of government and the resulting division of power between central and local governments also impedes national coordination in delivering a policy of transition to renewable energy.

Under decentralization, local governments have been given the rights and responsibility to issue concessions and licenses for renewable energy. Unfortunately, most local governments have very limited capacity or understanding of the implications of various energy scenarios. There is no established policy framework through which to encourage local governments to pursue renewable energy initiatives.

The moment is ripe for Indonesia to make tough decisions to sustainably secure its future energy needs. The Indonesian government needs to stiffen its political resolve to phase out subsidies for fossil fuels. Actions to reform policy incoherence, remove structural impediments and promote investments in renewable energy are also needed. Mixing various sources of funds from the private sector and international funding institutions, as well as encouraging investments with pricing and tax reforms, could promote investment in renewable energy. Strong leadership and clear guidance from the top, notably from the president and his cabinet, is needed.

East Asia Forum

Fitrian Ardiansyah, formerly program director for climate and energy at WWF-Indonesia, is a PhD candidate at the Australian National University.

source http://www.thejakartaglobe.com/opinion/renewable-energys-slow-road-in-indonesia/461950

Cheers

Tapi dari yang pernah saya baca2, (mohon koreksi kalau saya salah), tarif dasar listrik kita walaupun disubsidi pemerintah masih termasuk golongan tarif dasar listrik yang tinggi diantara negara-negara ASEAN. :dunno:

Dalam PPP, bukankah PLN membeli listrik dari IP secara market price? Sedangkan TDL yang dijual ke masyarakat kan marginnya sudah tertutup oleh subsidi pemerintah. Jadi apakah betul ada kaitan kuat investasi pembangkit yang rendah karena tarif TDL yang disubsidi? Ada yg bisa menjelaskan?

^^ Indonesia tarif listriknya ada di tengah2 kok, yang paling mahal masih Philippines

data terakhir tarif listrik ASEAN, lumayan komprehensif.

http://talkenergy.files.wordpress.com/2011/02/asean-electricity-tariff-2011.pdf

Jadi apakah betul ada kaitan kuat investasi pembangkit yang rendah karena tarif TDL yang disubsidi? Ada yg bisa menjelaskan?

Mungkin yang dimaksud writer adalah, rendahnya investasi geothermal, karena pemerintah harus menghilangkan subsidi untuk research dan development geothermal yang biaya investasi nya sangat mahal dan tentu akan menghabiskan dana APBN. sementara mungkin banyak IPP masih kurang berminat untuk investasi di geothermal karena biaya yang mahal itu CMIIW.

Itu yang saya baca dari tulisan diatas.

Cheers

Dari Group FB nih:)

20 Top Perusahaan Migas (KKKS), berdasarkan target produksi minyaknya untuk 2012:
1. PT Chevron Pacific Indonesia dengan target produksi maksimal 357.000 barel per hari.
2. PT Pertamina (EP) sebesar 135.000 barel per hari
3. Total Indonesie E&P (Kaltim) sebesar 86.000 barel per hari
4. ConocoPhillips Blok B (Natuna) sebesar 45.000 barel per hari
5. CNOOC SES sebanyak 38.000 barel per hari
6. Chevron Indonesia Co sebesar 28.300 barel per hari.
7. PHE (ONWJ) sebesar 35.000 barel per hari
8. Medco Sumatera (Rimau & SSE) sebesar 22.960 barel per hari
9. BOB Sumatera-Bumi Siak Pusako sebanyak 17.000 barel per hari
10. Petrochina International (Jabung) sebesar 17.300 barel per hari.
11. Mobil Cepu Ltd diharapkan dapat menggenjot produksi sebesar 22.000 barel per hari
12. Vico (Sanga-Sanga) sebesar 15.000 barel per hari
13. PHE West Madura Offshore sebesar 23.000 barel per hari
14. ConocoPhillips Sumatera (Corridor Blok) sebanyak 12.200 barel per hari
15. JOB PetroChina East Java (Tuban) sebesar 11.000 barel per hari
16. Kondur Petroleum 7.600 barel per hari.
17. PetroChina Bermuda (Papua) diharapkan berkontribusi 6.190 barel per hari
18. BP Indonesia Tangguh sebesar 5.400 barel per hari
19. Star Energy (Kakap) 4.500 barel per hari
20. ExxonMobil Oil (Aceh) sebesar 2.420 barel per hari.

Indonesia`s 2012 fuel oil imports may reach 537,000 barrels/day
Wed, September 21 2011

Jakarta (ANTARA News) - The Energy and Mineral Resources Ministry estimated that Indonesia`s 2012 fuel oil imports may reach 537,000 barrels per day.

Director of the Upstream Oil and Gas regulator (BP MIGAS) of the Energy and Mineral Resources Ministry Edy Hermantoro explaining Oil/Gas Director General Evita Legowo`s expose in a conference and oil/gas exhibition in Jakarta Tuesday said that Indonesia`s total need of fuel oil in 2012 had been predicted to reach 1.242 million barrels a day.

In the meantime, the capacity of the oil refineries of state oil and gas company PT Pertamina, PT Tri Wahana Utama, and PT Muba, is only 705,000 barrels per day.

"Thus Indonesia will be facing a fuel oil deficit of 537,000 barrels per day, or 43 pct of the total need for 1.242 million barrels per day," he said.

Edy said Indonesia needs at least two new refineries each with a capacity of 300,000 barrels per day, or a total of 600,000 barrels per day to cover up the shortage.

Of the total fuel oil need of 1.242 million barrels, 689,000 barrels per day or the equivalent of 40 million kiloliters, are subsidized, while the remaining 553,000 barrels per day are not subsidized.

The government and the House of Representatives had agreed that the volume of subsidized fuel oil of 2012 will amount to 40 million kiloliters.

The quota was estimated with the assumption that the regulations and policy on subsidized fuel oil are changed.

Without changing the regulations and policy, fuel oil consumption would exceed the quota.

Pertamina estimated that subsidized fuel oil consumption in 2012 may reach 43.882 million kiloliters on the condition of the absence of a policy on subsidized fuel oil regulations.

The growth of premium consumption used by Pertamina has been assumed to reach eight percent and kerosene six percent.

According to Pertamina, the consumption of subsidized fuel oil of 43.882 million kiloliters consisted of 26.912 million kiloliters of premium, 15.27 million kiloliters of kerosene, and 1.7 million kiloliters of petroleum.

In the meantime, the distribution of subsidized fuel oil according to quota consisted of 24.411 million kiloliters of premium, and 1.7 million kiloliters of kerosene. (*)

Editor: B Kunto Wibisono
Source: http://www.antaranews.com/en/news/75850/indonesias-2012-fuel-oil-imports-may-reach-537000-barrelsday

Gubernur Sumsel Terima Penghargaan Bidang Pertambangan & Energi
Sriwijaya Post - Rabu, 28 September 2011

PENGHARGAAN tertinggi dari pemerintah pusat kembali diterima Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Kali ini penghargaan dibidang Pertambangan dan Energi yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 2230 K tahun 2001 berupa Anugerah Prabawa sebagai terbaik pertama sedangkan terbaik kedua diraih Provinsi Jawa Tengah yang diterima Gubernur Bibit Waluyo.

Penyerahan penghargaan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh itu berlangsung ditengah-tengah peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 66-di Museum Gawitra Migas-Museum Listrik Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, mantan Menteri Pertambangan Subroto dan tokoh pertambangan lainya serta para pemangku kepentingan dibidang Pertambangan dan Energi.

Peringatan Hari jadi Pertambangan dan Energi kali ini ditandai dengan pelepasan burung, pelepasan balon dan penanaman pohon penghijauan di komplek Museum Migas TMII dan dalam kesempatan ini Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mewakili Mendagri Gamawan Fauzi melakukan penanaman pohon sawo kecik tepat disisi miniatur peralatan explorasi migas bersama dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam sambutanya mengatakan Pemberian Penghargaan kepada dua Gubernur ini karena berjasa luar biasa dalam mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan mewujudkan pemerataan pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masyarakat bangsa dan negara.

Oleh karena itu Menteri ESDM mengajak agar keteladanan seperti ini dapat ditiru oleh Kepala Daerah yang lain sehingga harapan akan kecukupan energi yang tetap memperhatikan lingkungan dapat terpenuhi. Khusus untuk Sumsel menurut Darwin Gubernur Alex Noerdin telah mampu melakukan terobosan.

Pengirim: Pemprov Sumsel

Editor : Soegeng Haryadi
Source: http://palembang.tribunnews.com/2011/09/28/gubernur-sumsel-terima-penghargaan-bidang-pertambangan-energi

m.kompas.com/news/read/2011/09/30/12452189/Semangka.Bisa.Jadi.Bahan.Bakar.Masa.Depan


KOMPAS.com — Semangka, buah yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, mungkin bisa menjadi bahan bakar masa depan. Ini yang diungkapkan Wayne Fish, pakar kimia dari Agricultural Research Service di Lane, Oklahoma, Amerika Serikat.

Fish mengatakan, semangka potensial karena dua hal. Pertama, banyak semangka hasil panen yang ditolak pasar karena kurang berkualitas sehingga bisa jadi bahan baku bahan bakar. Kedua, semangka mengandung banyak unsur yang bisa diubah menjadi etanol. "Jika saja anda berpikir bahwa ada 60-100 ton semangka yang bisa diproduksi per are, maka seperlima (jumlah semangka buangan yang diperkirakan) di antaranya akan sangat substansial untuk produksi etanol," urai Fish.

Bahan bakar yang dihasilkan dari semangka adalah etanol. Jenis bahan bakar ini juga pernah disinggung pengupayaannya di Indonesia dengan menggunakan bermacam bahan, mulai singkong hingga limbah.

Fish menyadari potensi semangka sebagai bahan bakar ketika melakukan penelitian tentang antioksidan. Ia menyadari bahwa limbah bahan penelitian ternyata mengandung banyak gula. Kemudian ia mencoba memprosesnya menjadi etanol. Ia berhasil memproduksi 87 liter etanol dari semangka "reject" yang berasal dari beberapa hektar lahan.

Fish mengungkapkan, para petani semangka bisa melakukan proses pengubahan semangka menjadi etanol dalam skala rumahan. Hasilnya bisa dipakai untuk kebutuhan bahan bakar sendiri atau untuk dijual jika jumlahnya besar. "Untuk petani yang punya lahan 121-405 hektar, mereka bisa menyimpan etanol untuk kebutuhan mereka sendiri," kata Fish seperti dikutip National Geographic, Jumat (23/9/2011).

Fish menegaskan, yang terpenting dalam proses pembuatan bahan bakar etanol adalah kadar etanol yang bisa dihasilkan. Jadi, jangan mengharapkan ada bir semangka gara-gara proses ini. Penelitian Fish dipublikasikan di jurnal Biotechnology for Biofuel, Agustus lalu.


so. maybe on the future=water melon price will see on gas pump display.

PLN Hemat Rp1,2 T
Rabu, 19 Oktober 2011

SEKAYU – Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas (PLBG) Talang Duku kapasitas 60 Megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) Sei Gelam, 12 MW, kemarin, resmi operasional. Manfaat kedua pembangkit tersebut cukup besar. Bisa menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) 134 juta liter atau setara Rp1,2 Triliun.

General Manager (GM) Pembangkitan PT PLN Sumbagsel Ir Sudirman mengatakan, kedua pembangkit tersebut merupakan bagian dari beberapa proyek sewa atau sewa beli di lingkungan PLN Pembangkitan Sumbagsel yang sedang berjalan. Yakni, proyek sewa beli PTLG Payo Selincah kapasitas 100 MW Jambi dan sewa beli PLTG Borang kapasitas 60 MW di Merah Mata.

http://www.sumeks.co.id/images/stories/19-10-2011/met1.jpg

Source: http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16029:pln-hemat-rp12-t&catid=38:metropolis&Itemid=89

Pembangkit Listrik dari Energi Panas Pabrik Semen

Stefanus Osa Triyatna | Marcus Suprihadi |
Rabu, 26 Oktober 2011 | 09:11 WIB


PADANG, KOMPAS.com — Presiden boleh punya komitmen dan industri punya lahan untuk digarap, tetapi soal teknologi, Jepang langsung terjun bermitra untuk menggarap komitmen itu bersama-sama. Maka, jadilah kolaborasi apik untuk menghasilkan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas dari gas buang pabrik PT Semen Padang.

Kolaborasi itu bernilai investasi Rp 220 miliar, dengan pembagian investasi New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepang Rp 130 miliar dan Semen Padang (Indonesia) Rp 90 miliar. Proyek ini dinamakan Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG).

Kerja sama ini boleh dibanggakan. Sebab, selama ini energi panas dari pabrik semen dibuang percuma, tetapi kini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Setelah dioperasikan selama 32 bulan, pembangkit listrik berkapasitas 8,5 megawatt yang terletak di pabrik PT Semen Padang, Indarung, Sumatera Barat, itu diresmikan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Rabu (26/10/2011).

Hidayat mengatakan, proyek ini merupakan kerja sama yang apik dengan Jepang. Paling tidak, proyek ini bisa mendorong penghematan energi sekitar 30 persen dan meminalisasikan emisi gas karbo ndioksida yang merusak lingkungan.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/26/09112117/Pembangkit.Listrik.dari.Energi.Panas.Pabrik.Semen

http://wap.vivanews.com/news/read/262820-soal-nuklir--ri-kalah-dari-malaysia---vietnam

Soal Nuklir, RI Kalah dari Malaysia & Vietnam

» Instalasi pembangkit nuklir di Iran

Hadi Suprapto | Kamis, 10 November 2011, 00:48 WIB

VIVAnews - Proyek pembangkit listrik nuklir di Indonesia telah dikaji sejak lama. Namun pembangunan energi masa depan ini tak kunjung dimulai.

Deputi Menteri Bidang Jaringan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi, Prof. Dr. M. Syamsa Ardisasmita mengatakan bila tak cepat dilakukan, pembangunan pembangkit nuklir Indonesia akan kalah dengan negara-negara lain.

Vietnam misalnya, telah siap membangun pembangkit nuklir mulai 2014 mendatang. Jika tak ada aral melintang, pembangkit berkapasitas 2.000 MW ini siap beroperasi 2020.

Demikian juga Malaysia. Negeri tetangga

PLN kurangi pengoperasian PLTD sistem Sumbagsel
Minggu, 27 November 2011 19:15 WIB

Palembang (ANTARA News) - PLN akan mengurangi pengoperasian pembangkit diesel di sistem kelistrikan Sumatera bagian selatan (sumbagsel) mulai tahun 2012, sehubungan dengan beroperasinya sejumlah pembangkit baru non-BBM pada tahun mendatang.

"Porsi pembangkit diesel di sistem Sumbagsel pada akhir 2012 diharapkan tinggal lima persen saja dibandingkan 16 persen saat ini yang dapat menghemat biaya pembelian bahan bakar minyak hingga Rp2,8 triliun," kata Manajer Produksi PT PLN Pembangkitan Sumbagsel, Irwansyah Putra di Palembang, Minggu.

Irwansyah mengatakan sistem Sumbagsel akan segera mendapat tambahan pasokan daya yang cukup signifikan pada tahun 2012. Untuk pembangkit batubara, dalam waktu dekat siap beroperasi PLTU Sibalang di Lampung 2X100 MW dan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat 2X115 MW. Kedua pembangkit yang termasuk dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap I itu masing-masing beroperasi Maret dan September 2012.

Source: http://www.antaranews.com/berita/286629/pln-kurangi-pengoperasian-pltd-sistem-sumbagsel

Dahlan Iskan: Indonesia Must Accelerate Development of Nuclear Energy
Jimmy Hitipeuw | Senin, 28 November 2011 | 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - State enterprises minister Dahlan Iskan said Indonesia must accelerate the use of nuclear energy as an alternative energy source to replace fuel oils whose reserves are limited.

"A nuclear-powered plant to be or not to be must be developed. If we wish to have a reliable and cheap source of energy nuclear technology will be the answer," he said at a national seminar on national energy policy towards self-sufficiency here on Monday.

The former president director of state-owned electricity company PT PLN said a nuclear power is a long-term alternative energy toward national energy self-sufficiency and resilience. "Fear about the danger of nuclear must be eradicated as the fact is not like that."

He said the Fukushima power plant in Japan was damaged only after it was by and earthquake that caused tsunami.Basically the Fukushima nuclear reactor had been designed as a very strong plant. "So strong that I believed, could even withstand a Boeing 747 plane that hit it. But because of an earthquake the reactor failed to stand."

The minister however said that none had been killed in connection with the destruction of the nuclear reactor. "So, actually there is nothing to worry about with regard to nuclear reactor development in the country," he said.

Dahlan said small reactors could first be built in the country as a start having say a capacity of 200 KW. With regard to funding he said funds could be derived from state-owned companies’ corporate social responsiblity schemes.

A lecturer from the Bandung Institute of Technology (ITB), Tatang H Soerawidjaja said the need for a nuclear reactor had been urgent. He said the government has set an electricity consumption target of 2,500 kWh per capit per year in 2025 and 7,000 kWh in 2050.

So, in the next 14 years the country’s electricity consumption should increase fourfolds from around 620 kWh at present, he said. The huge rise in electricity demand in a relatively short time is unlikely able to be met without nuclear power plant development."

The chief of the Indonesian Renewable Energy Community (METI), Hilmi Panigoro, meanwhile said the development of PLYN (nuclear power plants) must be made a main target in new and renewable energy development. At present, he said, at least 16 countries have already developed nuclear as an alternative energy supply source.

"Global dependency on nuclear energy is rising along with the increasing demand of electricity." He said some countries reduced the capacity of their nuclear power plants after the Fukushima incident and what happened after that was shortage rose or demand for fossil fuels spiked.
Sumber : antara

Source: http://english.kompas.com/read/2011/11/28/14545324/Dahlan.Iskan.Indonesia.Must.Accelerate.Development.of.Nuclear.Energy

Alhamdulillah! Semalam ditelp dari Jakarta, dan berita yang baik diterima, dengan usaha yang baik juga, akhirnya membuahkan hasil buat semua pekerja di Lingkungan PT Medco E&P Indonesia - Rimau Block, South Sumatra, Guys We've got GOLD!!!:cheers:

Blok Rimau MedcoEnergi raih PROPER emas
Kamis, 1 Desember 2011 08:19 WIB

Palembang (ANTARA News) - PT Medco Energi Internasional Tbk. (MedcoEnergi) meraih penghargaan tertinggi dalam keikutsertaan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup, dan telah diterima di Jakarta, Rabu (30/11) malam.

Senior Manager of Relations PT Medco E&P Indonesia, Joang Laksanto, didampingi stafnya, Danof Daniel dan Fahrozi Ibrahim, menyampaikan penjelasan kepada ANTARA di Palembang, Kamis, MedcoEnergi menjadi perusahaan migas eksplorasi dan produksi (EP) pertama yang berhasil memperoleh peringkat Emas untuk Blok Rimau di Sumatera Selatan (Sumsel) itu.

Selain itu, MedcoEnergi juga memperoleh Peringkat Hijau untuk tiga (3) blok migas EP lainnya.

Penghargaan PROPER tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Director & Chief Operating Officer E&P MedcoEnergi, Frila Berlini Yaman, dalam acara "Malam Anugerah Program Penilaian Peringkat Persahaan (PROPER) 2010-2011", di Jakarta, 30 November 2011.

Blok-blok yang mendapatkan penghargaan tersebut, selain Blok Rimau (Sumsel) yang merupakan blok migas EP pertama yang memperoleh Peringkat Emas, juga Blok South Sumatra Extension (Sumsel), Blok Tarakan (Kalimantan Timur), dan Blok Kampar (Riau) yang memperoleh Peringkat Hijau.

Sedangkan Blok Sembakung (Kalimantan Timur) mendapatkan peringkat Biru.

Penghargaan PROPER bertujuan untuk mendorong peningkatan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tahun 2010 lalu, program ini melibatkan tiga aspek penilaian, yaitu limbah cair, emisi gas buang, dan pengeloaan limbah B3, di samping aspek lainnya, seperti pelaksanaan AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan).

Sedangkan tahun 2011, terdapat delapan (8) aspek penilaian untuk meraih PROPER Emas dan Hijau yang telah dilaksanakan oleh MedcoEnergi, di antaranya sistem manajemen lingkungan yang handal, program konservasi energi dan sumber daya alam, program efisiensi energi, pengelolaan limbah B3 yang handal, dan pengelolaan limbah domestik yang handal, kata Joang pula.

Menurut dia, aspek penilaian lainnya dalah mempunyai arah kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati, Waste Treatment Center (pusat pengelolaan limbah buangan), dan sekolah alam untuk petani atau masyarakat sekitar, sehingga bisa melakukan upaya pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan mandiri, seperti program padi SRI Organik dan budidaya lele organik.

Harapan ke depan dan tuntutan yang paling besar adalah pelaksanaan program konservasi energi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta upaya-upaya yang nyata untuk pengurangan emisi dan peningkatan program Community Development, ujar Joang lagi.

"Keberhasilan MedcoEnergi meraih penghargaan ini, menjadikan komitmen Perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup semakin kuat," ujar dia.

MedcoEnergi adalah perusahaan terbuka di Indonesia yang memiliki kelompok usaha terpadu di bidang energi dengan fokus usaha pada aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, serta gas metana batu bara.

Joang menjelaskan, MedcoEnergi juga merupakan produsen LPG, bio-etanol, dan menggeluti kegiatan perdagangan dan distribusi HSD (solar untuk mesin diesel), serta mengoperasikan beberapa pembangkit listrik dan memasok tenaga listrik kepada PLN.

MedcoEnergi memiliki operasi di beberapa Provinsi di Indonesia, serta di negara lain, seperti Oman, Yaman, Libya dan Teluk Meksiko di Amerika Serikat. (ANT-311*B014)
Editor: B Kunto Wibisono

Source: http://www.antaranews.com/berita/287194/blok-rimau-medcoenergi-raih-proper-emas

Alhamdulillah! Semalam ditelp dari Jakarta, dan berita yang baik diterima, dengan usaha yang baik juga, akhirnya membuahkan hasil buat semua pekerja di Lingkungan PT Medco E&P Indonesia - Rimau Block, South Sumatra, Guys We've got GOLD!!!:cheers:


http://img838.imageshack.us/img838/9476/24766223.png (http://imageshack.us/photo/my-images/838/24766223.png/)

http://img819.imageshack.us/img819/9792/61843150.png (http://imageshack.us/photo/my-images/819/61843150.png/)

http://img36.imageshack.us/img36/2074/43422763.png (http://imageshack.us/photo/my-images/36/43422763.png/)

http://img521.imageshack.us/img521/7622/81330515.png (http://imageshack.us/photo/my-images/521/81330515.png/)

http://img838.imageshack.us/img838/2057/95815044.png (http://imageshack.us/photo/my-images/838/95815044.png/)

Kalau mau Gw tampilin semua untuk kategori Biru - Merah - Hitam, nanti bakal penuh nih:)

cheers

Source: Laporan Hasil Penilaian: Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Linfkungan Hidup 2011, Sekretariat Proper, kementrian Lingkungan Hidup Indonesia.

15 oil, gas projects to begin production in 2012
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 12/18/2011

Upstream oil and gas regulator BPMigas announced Sunday that 15 oil and gas projects would begin production in 2012.

The projects are expected to produce a total of 1.15 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas and 32,200 barrels of oil per day (bpd).

The agency’s deputy of operations, Rudi Rubiandini, said the majority of the projects would kick off in mid and late next year.

“The projects will hence contribute 400 mmscfd of gas and 15,000 bpd of oil to the country’s annual production average,” he said in a press statement sent to The Jakarta Post.

Among the 15 projects are the 39th, 40th and 54th projects at the West Madura offshore (WMO) block in East Java, with Pertamina Hulu Energi WMO being the operator. The three projects are estimated to produce 13,600 bpd from the third quarter of next year.

The project at the South Mahakam 1 and 2 fields in the Mahakam block in East Kalimantan will start in the fourth quarter of 2012. The projects, operated by France-based Total E&P, are predicted to contribute 250 mmscfd of gas and 20,600 bpd of oil.

Another big project is the Terang Sirasun Batur field in East Java, which is operated by Kangean Energy and estimated to produce 300 mmscfd of gas in the second half of next year.


source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/18/15-oil-gas-projects-begin-production-2012.html

PLN to cut oil consumption by 30 pct in 2012
Tue, December 27 2011

Jakarta (ANTARA News) - State electricity company PT PLN has set itself the target of lowering its power plants` fuel oil consumption in 2012 by 30 percent to 7.49 million kiloliters from the estimate of fuel consumption this year.

"The decline in the use of fuel oil in 2012 is in line with the increasing target of fuel mix usage and gas supply," PLN President Director Nur Pamuji said after attending a meeting at the State Enterprises Ministry here on Tuesday.

source: http://www.antaranews.com/en/news/78728/pln-to-cut-oil-consumption-by-30-pct-in-2012

BAHAN BAKAR GAS: Pemerintah berencana bagikan 1.000 lebih converter kit

Setelah pembangunan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Palembang, jelasnya, pemerintah juga akan membangun masing-masing 4 SPBG di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo pada tahun ini.

Apabila pada 2011, converter kit yang dibagikan berjumlah 500 buah, yakni untuk Palembang 200 dan DKI 300, maka pada tahun ini akan dibagikan 1.000 lebih converter kit untuk Jawa dan Bali. Menurutnya, selain pembagian converter kit tersebut, pemerintah juga akan mengupayakan penugasan khusus kepada badan usaha tertentu untuk ikut mensukseskan program tersebut, sama halnya seperti konversi minyak tanah ke elpiji.

source: http://www.bisnis.com/articles/bahan-bakar-gas-pemerintah-berencana-bagikan-1-dot-000-lebih-converter-kit

Govt to campaign for liquefied gas in cars in 2012

The Energy and Mineral Resources Ministry will prioritize programs on gasoline consumption control and gasoline-to-gas conversion in 2012. “[These programs] will use a great deal of our energy in 2012,” the ministry’s director general for oil and gas affairs, Evita H. Legowo, said Monday as quoted by tribunnews.com. Evita said the programs would provide an option of liquefied gas for vehicles, mainly for car users who had switched from using subsidized fuel to non-subsidized fuel. The plan, she said, would be carried out in April, when adjustments to subsidized fuel were made. As part of the conversion program, the government is going to build four gas-filling stations (SPBG) in Surabaya, Sidoarjo and Gresik, all in East Java, and offer 1,000 free converter kits to members of the public who are willing to use the liquefied gas later this year, according to Evita.

In 2011, she said, the government built four gas-filling stations in Palembang, South Sumatra, and gave away 500 converter kits in Jakarta and Palembang. (drs)


source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/03/govt-campaign-liquefied-gas-cars-2012.html

Finlandia-Estonia Tertarik Kembangkan Energi Baru di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah investor asal Finlandia dan Estonia menyatakan ketertarikannya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kardaya Warnika usai mendampingi Menteri ESDM Jero Wacik bertemu delegasi bisnis Finlandia dan Estonia di Jakarta, Selasa mengatakan, kedua negara tersebut mempunyai teknologi dan sudah mengembangkan EBT dengan cukup maju.

"Ada sekitar 10 perusahaan yang menyampaikan minatnya. Mereka ada yang menawarkan teknologi dan ada yang mau investasi. Kami sangat `welcome` dengan keinginan itu, karena sesuai dengan program prioritas pemerintah mengembangkan EBT," katanya.
Rombongan Finlandia dan Estonia tersebut dipimpin Minister for European Affairs and Foreign Trade, Finlandia, Alexander Stubb.

Kardaya mengatakan, perusahaan asal Estonia tertarik mengembangkan minyak yang berada di lapisan batuan dangkal (oil shale) di Indonesia.

"Dia (Estonia) mempunyai teknologinya dan sudah maju dalam `oil shale` di negaranya," katanya.

Saat ini, tercatat 90 persen sumber energi kelistrikan di Estonia berasal dari "oil shale."

Lainnya, ada pula perusahaan yang menawarkan teknologi biomassa yang lebih efisien.
"Intinya, mereka antusias mengembangkan EBT di Indonesia," ujarnya.

Sementara, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Maritje Hutapea menambahkan, pihaknya sudah mengembangkan EBT bersama Finlandia di Kalimantan Tengah dan Riau.
"Kami ada ada proyek-proyek bioenergi di Riau dan Kalimantan," ujarnya.

Proyek-proyek tersebut merupakan implementasi Energy and Environment Partnership Programme (EEP).

Payung hukum program tersebut adalah "letter of intent" on EEP Indonesia Cooperation antara Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM dengan Duta Besar Finlandia pada 26 April 2010 dan perjanjian implementasi antara Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Duta Besar Finlandia pada 14 Februari 2011.

Sesuai kerja sama berjangka waktu Maret 2011-Maret 2014 tersebut, Pemerintah Finlandia memberikan dana hibah empat juta euro untuk membiayai proyek energi terbarukan di Riau dan Kalteng.

Proyek-proyek tersebut direncanakan berjalan di Riau sebanyak lima dan tiga lainnya di Kaltim dengan jadwal penandatangan kontrak pada 2012 ini.

Sementara, Indonesia belum memiliki kerja sama EBT dengan Estonia.

http://id.berita.yahoo.com/finlandia-estonia-tertarik-kembangkan-energi-baru-di-indonesia-111431924.html

PLN Bangun Puluhan PLTA US$7,7 Miliar
Rabu, 25 Januari 2012 | 15:29

JAKARTA - PT PLN (Persero) merencanakan pembangunan puluhan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berdaya total 7.680 MW dengan perkiraan investasi US$7,7 miliar yang akan dimulai tahun 2012 hingga 2025.

"Dari 96 titik PLTA dengan kapasitas daya 12.800 MW, sekitar 60% atau 7.680 MW di antaranya akan dikerjakan PLN dan sisanya akan ditawarkan ke swasta," kata Dirut PLN Nur Pamudji saat berbicara dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Jakarta, Rabu.

http://www.investor.co.id/energy/pln-bangun-puluhan-plta-us77-miliar/28699

^^ great news! :cheers:

Converting to gas ... why not?

An LGV converter kit comprises eight components: liquefied petroleum gas (LPG) refueling port, LPG tank, multivalve, reducer, filter, injector rail, change-over switch and gas ECU. For CNG, the components are almost the same, the differences are only in its tank and valve.

Currently, PT Autogas only has two workshops, in Serpong and Palembang, South Sumatra. Another workshop at Gunung Sahari in Central Jakarta is still being prepared.

The government plans to order PT Dirgantara Indonesia to produce converter kits.

source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/26/converting-gas-why-not.html

Baru 6 Kota Nikmati Jaringan Gas Rumah Tangga

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) sejak 2008 terus mengembangkan jaringan infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga. Saat ini ada sekitar 6 kota telah menikmati gas bumi melalui jaringan pipa-pipa langsung ke rumah-rumah.

Direktur Hulu Direktorat Jendral Kementerian ESDM, A.Edy Hermantoro, mengatakan ke enam kota yang saat ini sudah menikmati gas bumi rumah tangga diantaranya, Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Medan dan Blora.

"Pada 2008 kita sudah selesaikan front end engineering design (FEED) untuk bisa distribusikan gas bumi ke pelanggan rumah tangga di enam kota tersebut, dan pada 2009 kita juga sudah selesaikan pembangunan jaringan gas bumi di Palembang," ujar Edy, pada Raker Melalui Video Conference KESDM Dengan Walikota Palembang, Surabaya, dan Tarakan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga, Selasa (31/1).

Saat ini setidaknya, kata Edy, di Palembang khususnya di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung, sudah dialiri kurang lebih 3.311 rumah tangga dengan pasokan dari Medco E&P sebesar 1 mmscfd.

"Sedangkan di Surabaya khususnya Kelurahan Kali Rungkut dan Rungkut Kidul sudah dialiri 2.900 rumah dengan mengandalkan pasokan dari Lapindo Brantas sebesar 2 mmscfd," ungkapnya.

Di Tarakan, yang sudah 116 tahun penghasil gas, baru tahun 2010 sekitar 3.366 rumah tangga sudah bisa menikmati gas bumi, dengan pasokan dari Medco E&P sebanyak 0,7 mmscfd.

Dirjen Migas, Evita Herawati Legowo, menambahkan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga ini memang lebih diutamakan di daerah yang memiliki potensi gas bumi. "Akan sukar jika kita mengembangkan gas bumi untuk rumah tangga, tetapi di daerahnya tidak memiliki potensi gas bumi. Dan harganya pun terlampau jauh lebih mahal," katanya.

Sementara bagi daerah yang memiliki gas bumi, penggunaan gas sangat besar manfaatannya. Dari sisi efesiensi penggunaan gas bumi jauh lebih hemat dari pada gas LPG. "Gas bumi sangat efesien, lebih aman bahkan lebih hemat dibandingkan menggunakan gas LPG apalagi minyak tanah," katanya.

Pemerintah lanjut Evita, saat ini terus berupaya mengurangi energi minyak. Sesuai Perpres 5 tahun 2006, energi mix Indonesia masih 50% menggunakan minyak bumi. "Dengan besarnya potensi gas bumi Indonesia, sementara minyak bumi cenderung terus berkurang, maka, program ini akan terus pemerintah galakkan," tandas Evita.

Dari Raker Melalui Video Conference tersebut juga bagaimana respon warga yang telah merasakan manfaat gas bumi sangat besar. Bahkan ada 'kecemburuan' daerah lain yang tidak kebagian pemasangan gas bumi. Menurut Ahmad, warga Rungkut Kidul, Surabaya mengatakan, adanya gas bumi sangat menguntungkan dirinya.

"Selain aman, bersih dan hemat, harganya lebih murah dibandingkan bahan bakar lain termasuk LPG, bahkan bagi yang mempunyai usaha, penggunaan gas bumi untuk usahanya bisa menghemat 50% biaya produksi," tandas Ahmad. dtf


source: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f4b8e7bdd25d1dfb3fcf4631e09b4204&jenis=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5

Five cities to enjoy 16,000 new gas connections this year: Government

The Energy and Mineral Resources Ministry revealed on Tuesday that it planned to add 16,000 new household gas connections in five cities across the country this year with a total investment of
Rp 230 billion (US$25.58 million).

The ministry said the chosen cities were Prabumulih in South Sumatra, Jambi, Cibinong and Cirebon in West Java, and Kalidawir in East Java.

“The city gas program aims to benefit people living near gas fields,” the ministry’s director general for oil and gas, Evita Herawati Legowo, said.

Since the program began in 2009, 38,085 households have been connected to gas in eight cities in Java, Kalimantan, Sumatra and Sulawesi, plus 11 apartments in Greater Jakarta.

In 2009, the government installed city gas infrastructure in Palembang, South Sumatra, and Surabaya, East Java. Palembang currently has 3,311 connections with a total gas supply of 1 million standard cubic feet per day (mmscfd) from Medco, while Surabaya has 2,900 connections with a supply of 2 mmscfd from Lapindo Brantas.

In 2010, the government expanded the program to Tarakan in East Kalimantan with 3,366 connections and a gas supply of 0.7 mmscfd from Medco, Depok in West Java with 4,000 connections and a supply of 1 mmscfd from Pertamina EP, Bekasi in West Java with 1,800 connections and 1 mmscfd from Pertamina EP, and Sidoarjo in East Java with 4,000 connections and 2 mmscfd from Lapindo Brantas.

Last year, the government established 3,960 connections in Bontang, East Kalimantan, with a gas supply of 2 mmscfd from Total E&P, 4,172 connections in Sengkang, South Sulawesi, with 2 mmscfd from Energy Equity, 2,828 connections in Bekasi with 1 mmscfd from Pertamina EP, 2,500 connections in Sidoarjo with 2 mmscfd from Lapindo Brantas, and 5,254 connections in 11 Greater Jakarta apartments with 1 mmscfd from state gas distributor PT PGN.

Evita said more gas connections would be installed in other cities over the coming years.

“In addition to the 16,000 new connections, we are also carrying out front-end engineering design [FEED] and detailed engineering design [DED] in Sorong [West Papua], Balikpapan [East Kalimantan], Subang [West Java], Lhokseumawe [Aceh], Cilacap and Semarang [Central Java],” she said after a video conference session with the mayors of Tarakan, Palembang and Surabaya at her office in Jakarta.

The construction of the gas connections in the six cities is scheduled to begin in 2013.

Also in the same year, FEED and DED programs will be conducted in Samarinda (East Kalimantan), Muara Enim (South Sumatra), Lampung and Pekanbaru (Riau). The construction in the four cities would be kicked off in 2014.

“We hope that in each gas-producing city, there can be two subdistricts to benefit from the city gas connection, with a total number of customers between 3,000 and 4,000,” Evita said.

During the video conference, the three mayors confirmed that the operation of the city gas infrastructure had not created profits since the consumption of gas was still lower than the amount allocated. The cities had to pay for the amount of gas already agreed with gas suppliers, although consumption did not reach that amount, they said.

“We will work to solve this problem. We have to change the model of the gas sales agreement so that operators of each city’s gas don’t experience losses,” Evita promised.


source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/01/five-cities-enjoy-16000-new-gas-connections-year-government.html

Sumatera Selatan Over Daya Listrik

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sistem kelistrikan di Sumatera Selatan saat ini memiliki cadangan daya 1.200 Megawatt (MW) dari total kebutuhan 600 MW.

Itu artinya provinsi ini kelebihan daya listrik. Sementara sisa daya yang ada disalurkan ke sistem interkoneksi Sumatera.

"Secara sistem dan kondisi pembangkit, daya listrik di Sumsel ini berlebih. Bahkan, listrik Sumsel disalurkan provinsi lain melalui sistem interkoneksi," kata Manager Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, Ir Bob Syahrir, kepada Sripoku.com, Jumat (3/2).

Terkait rencana Pemkot Palembang akan membangun PLTGM di Boombaru kapasitas 15 MW, Bob Syahril, mengatakan, PLN khusus di S2JB sudah beberapa kali melakukan kontrak jual beli listrik swasta atau IPP independent power producer. Seperti PLTGM Borang, beberapa PLTU seperti di Muluttambang dan PLTG Simpang Belimbing dan Inderalaya, Ogan Komering Ilir (OKI).

Kontrak jual beli listrik dengan IPP dilakukan karena keuangan PT PLN baik di APBN dan Anggaran PLN sendiri terbatas untuk membangun pembangkit. Makanya, swasta diminta berpartisipasi. Dan dalam pelaksanaannya, tentu melalui proses lelang.

Bob Syahril juga belum dapat mengomentari PLTGM yang akan dibangun Pemkot Palembang, termasuk kapan selesai dan berapa harga jual per kWh ke PLN.

"Kita tidak bisa langsung beli begitu saja listrik swasta karena ada aturan kementerian dan direksi PT PLN," katanya.

Dikatakan, PLN akan membeli listrik swasta jika harganya di bawah harga jual ke konsumen dan berdasarkan dari hasil kajian faktor finansial dan operasional.

Ditanya mengenai listrik di Palembang sering terjadi pemadaman, Bob Syahril, mengatakan, "Pemadaman yang terjadi bukan faktor daya kurang tetapi non teknis," katanya.

Non teknis yang dimaksud, ungkapnya, adalah adanya pohon roboh yang menimpa jaringan listrik, gangguan trafo, layang-layang dan pencurian jaringan.

source: http://palembang.tribunnews.com/2012/02/03/sumatera-selatan-over-daya-listrik

Pembangkit Listrik Baru Di Sulawesi Selatan
2011-2012

1. PLTU Jeneponto dengan daya 2x100 MW
2. PLTU Barru 2x50 MW
3. PLTU Poso 3x60MW
4. PLTA Karama 3.200 MW
5. PLTU Jeneponto Blok I 2x125 MW (finished 2011)
6. PLTU Jeneponto Blok 2 300 MW
7. PLTU OSO Group 2x200 MW
8. PLTG sengkang blok 2 60 MW (finished 2011)
9. PLTA sengkang 2x100 MW
10. PLTMH Gowa 16 MW

Total tambahan energi di akhir tahun 2013 nanti 3.906

----------------------------------------------------------------------------------

Proyek PLTA Karama Dilanjutkan http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/templates/sindo/images/pdf_button.png (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=467347) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/templates/sindo/images/printButton.png (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&task=view&id=467347&pop=1&page=0) Tuesday, 07 February 2012

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467347/

Proyek PLTU OSO Mulai Dikerjakan April http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/templates/sindo/images/pdf_button.png (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=467358) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/templates/sindo/images/printButton.png (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&task=view&id=467358&pop=1&page=0) Tuesday, 07 February 2012

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467358/

DPD RI Dukung Gugatan Sumsel terhadap UU Migas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gugatan judicial review Provinsi Sumatera Selatan terhadap undang-undang minyak bumi dan gas (Migas), mendapat dukungan penuh dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sumsel.

Angka 15 persen laba bersih dari bagi hasil Migas selama ini dinilai terlalu kecil dan harus ditingkatkan menjadi 50 persen.

Salah seorang anggota DPD RI, Abdul Aziz, kepada Sripoku.com mengatakan, bagi hasil Migas yang ditentukan pemerintah pusat selama ini tidak layak dan jauh dari rasa keadilan.

Sebab angka ini tidak sesuai dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan lantaran proses mendapatkan Migas tersebut. Belum lagi jumlah 15 persen ini harus dibagi-bagi ke seluruh daerah.

“Memang sudah seharusnya daerah penghasil mendapat bagian yang pantas. Makanya kita terus memberikan dorongan kepada pemerintah Sumsel untuk memenangkan gugatan merevisi UU itu di Mahkamah Konstitusi,” ujar Aziz usai mengikuti rapat di Ruang Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (13/2).

Dikatakan, saat ini proses gugatan revisi UU masih pada tahap persidangan. Pihaknya yakin apa yang menjadi tuntutan Sumsel akan terwujud dengan direvisinya UU Migas dimaksud.

Sumsel akan terus berjuang keras untuk meningkatkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas (Migas).

Judicial Review terhadap Undang-undang No 33 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harga mati.

source: http://palembang.tribunnews.com/2012/02/13/dpd-ri-dukung-gugatan-sumsel-terhadap-uu-migas

Produksi Minyak Medco Kaltim 3.500 Barel per Hari

BALIKPAPAN--MICOM: Medco Energi mengangkat sebanyak 3.400-3.500 barel minyak per hari dari sumur-sumur minyaknya di Kalimantan Timur.

"Selain itu, juga ada gas sebanyak 4.000 kaki kubik per hari," ungkap Joang Laksanto, Manajer Senior Relation Division Medco Energi E&P di Balikpapan, Minggu (25/3).

Total produksi minyak dan gas (migas) per hari mencapai 7.500 barel dan setara barel minyak per hari.

Sumur-sumur minyak dan gas Medco ada di lapangan-lapangan Tarakan, Sembilang, dan Nunukan. Seluruhnya di utara Kalimantan Timur, di wilayah administrasi Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

Selain itu, dijelaskan Laksanto, Medco juga tengah melakukan pengeboran-pengeboran eksplorasi di Bengara, blok migas tak jauh dari Tarakan.

Hingga Oktober 2011, bersama dengan Blok Rimau di Jambi, Blok South and Central Sumatera di Sumatera Selatan, Blok Bengara sudah menghabiskan biaya eksplorasi 17 juta dolar AS.


source: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/25/307941/21/2/Produksi-Minyak-Medco-Kaltim-3.500-Barel-per-Hari

Gas producers team up with regional heads

The government has brought its plan to boost the utilization of natural gas in the transportation sector a step closer to reality after the signing of memorandum of understanding (MoU) between gas producers and regional administrations in Jakarta on Monday.

Under the agreement, a total of 35.5 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas will be supplied to Greater Jakarta (Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok and Tangerang); Surabaya, Gresik and Sidoarjo in East Java; and Palembang in South Sumatra.

For Greater Jakarta, the 23.1 mmscfd of gas will be delivered by PT Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi North West Java Offshore (PHE ONWJ), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) and Joint Operation Body Pertamina-Talisma Jambi Merang.

Three cities in East Java — Surabaya, Gresik and Sidoarjo — will obtain 10.2 mmscfd of gas from PHE West Madura Offshore (WMO), while Palembang will receive 2.2 mmscfd of gas from Great Palembang Infrastructure Development (SP2J) and Pertamina EP.

Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said the MoU signing would pave the way for faster implementation of the conversion of oil-based fuels to gas. Through the signing, he also expected the support of regional administrations.

“Many businessmen have complained that it’s difficult to get permits to build gas stations. We request all regents, mayors and governors to ease the permit-making process,” he told reporters at a press conference after the signing.

Currently there are six compressed natural gas (CNG) stations in Greater Jakarta and Surabaya and 11 fuel stations providing liquefied gas for vehicles (LGV). Four more CNG stations are now under construction in Palembang.

The government has issued an assignment letter to Pertamina to build 54 CNG stations and 108 LGV stations in Java and Bali in 2012.

This year, the government plans to distribute 25,500 converter kits to government cars and public transportation vehicles to allow them to use gas-based fuels. This program is expected to cut the country’s subsidized fuel consumption by 0.3 million kiloliters, worth Rp 1.5 trillion (US$163.46 million).

However, Jero revealed there was still a barrier in boosting the utilization of gas-based fuels — the price. The price of CNG is currently pegged at Rp 3,100 per liter, equal to Premium (subsidized fuel).

“The gap between the CNG and Premium prices is still close. Premium is only Rp 4,500 per liter. If our proposal to increase the price to Rp 6,000, I believe we can accelerate the conversion program,” he explained.

Medco E&P Indonesia president director Frila Berlini Yaman said under the MoU, her company would deliver 2 mmscfd of gas to Greater Jakarta starting in 2013 for a three-year contract period.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for oil and gas, Evita Herawati Legowo, said using gas would benefit both the government and the people. People would enjoy cheaper prices and more environmentally-friendly fuels, she continued.

“For the government, the use of more gas will certainly reduce the amount we must spend on subsidies for oil-based fuels,” Evita emphasized.

source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/24/gas-producers-team-with-regional-heads.html

@mas paradyto

sebelumnya salam kenal mas, selama saya jadi silent reader di forum ini kalau gak salah lihat mas paradyto ini pernah posting kalau kerja di medco ya mas...hehehe, saya mau tanya tetang pengelolaan barang tambang di negeri ini mungkin ini radak OOT dikit. tapi mohon dimaklumi.

jadi gini mas, jujur saya sebagai orang awam berita yang saya tangkap sering simpang siur dan malah membuat saya bingung tentang yang namanya pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. khususnya SDA tambang. nah yang mau saya tanyakan adalah tentang barang tambang yang operatornya perusahaan asing. misal nih mas, chevron ngebor minyak blok A, nah itu minyak menjadi sepenuhnya milik itu perusahaan atau gimana? terus minyak itu dibawa ke kilangnya chevron atau pertamina? terus juga yang mau saya tanyakan operator tambang itu apakah sma seperti ketika menghire pegawai di perusahaan kita. jadi kita membayarnya karena kita membeli usahanya?

mohon maaf kalau kalimatnya kurangn sopan mas, maklum masih SMA mas
#trimakasih dan salam dari jember....hehehe

berita gini yang awak suka..

Wah, Listrik dari Cangkang Sawit & Serbuk Kayu Hadir di Medan
Rista Rama Dhany - detikfinance
Senin, 09/07/2012 16:01 WIB


Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meresmikan 2 unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Biomassa masing-masing berkapasitas 15 MW milik PT Growth Asia di Kawasan Industri Medan (KIM) 3, Medan, Sumatera Utara.

PT Growth Asia adalah perusahaan di bawah manajemen usaha Growth Steel Group (GSG) dengan bisnis inti industri baja terintegrasi.

Dikutip detikFinance dari siaran pers Kementererian ESDM, Senin (9/7/2012), PLTU Biomassa 2 x 15 MW ini dibangun pada 2011 dan menggunakan bahan bakar dari energi terbarukan, yaitu cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung dan serbuk kayu (Waste to Energy).

Pembangunan PLTU Biomasa ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun daya yang dihasilkan melebihi kebutuhan, sehingga ada kelebihan (excess power) sebesar 20 MW. Kelebihan daya listrik tersebut dijual ke PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Sebelumnya, PT Growth Sumatera Industry, juga salah satu perusahaan di bawah manajemen Growth Steel Group, telah membangun 1 x 15 MW pada tahun 2008 dan 1x 15 MW di 2010. Sebanyak 15 MW dipakai sendiri dan kelebihan daya sebesar 15 MW dijual ke PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Sampai dengan Juni 2012, total daya listrik yang telah dijual oleh Growth Steel Group melalui PT.Growth Sumatera Industry dan PT. Growth Asia ke PT PLN sebesar sebesar 35 MW (dari total kapasitas 60 MW). Dengan harga rata-rata solar untuk industri Rp. 10.000/liter serta harga tenaga listrik Rp. 975/kWh (Permen ESDM No. 4 Tahun 2012), maka keberadaan PLTU Biomasa milik Growth Steel Group telah menghasilkan penghematan sebesar Rp. 621 Milyar/tahun.

Dengan penguasaan teknologi sistem fabrikasi peralatan pembangkit dan tenaga kerja milik sendiri, PT Growth Asia telah mampu menciptakan pembangunan PLTU Biomassa dengan kandungan lokal yang mencapai 70%.

Pembangunan PLTU Biomassa ini selain meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian energi sekaligus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca karena biomasa adalah bagian dari energi terbarukan atau energi bersih, sehingga melalui peningkatan pembangunan PLTU Biomassa akan mempercepat pembangunan energi berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara memiliki limbah biomassa yang cukup besar yang terdapat di perkebunan kelapa sawit, daerah pertanian lainnya dan pada industri-industri kayu sehingga dengan adanya PLTU Biomassa milik Growth Steel Group ini diharapkan akan mendorong investor lainnya untuk membangun PLTU Biomassa sejenis yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara.
http://finance.detik.com/read/2012/07/09/155400/1961181/1034/wah-listrik-dari-cangkang-sawit-serbuk-kayu-hadir-di-medan?

Hari Bersejarah, Akhirnya Proyek PLTA Rp 4,6 T Dibangun di Lembah Baliem

Wamena - Hari ini merupakan hari bersejarah. PT PLN (Persero) meresmikan pembangunan PLTA Baliem II dengan kapasitas 10X5 Megawatt (MW) dari sumber mata air sungai Baliem.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, sungai Baliem ini bisa menghasilkan listrik hingga 200 MW.

"Ada 200 MW, tapi kita tahap awal dikembangkan 50 MW dulu," ungkap Nur Pamudji saat peresmian pembangunan PLTU Baliem II di Lembah Baliem, Wamena, Rabu (1/8/2012).

Nur Pamudji juga menjelaskan, pembangunan PLTA tersebut akan mengaliri listrik untuk kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan tengah Papua.

"Ini bisa dibagikan untuk kabupaten di pegunungan tengah," sambungnya.

Di tempat yang sama, General Manager PLN UIP KIT Sulmapa Andi Paherangi Jaya mengatakan, pembangunan mega proyek yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun ini akan mampu menghemat penggunaan BBM yang sebelumnya digunakan sebagai pembangkit listrik.

"Dapat menghemat BBM sebesar 123 ribu kiloliter (KL) per tahun atau setara Rp 2,7 triliun dengan harga BBM Rp 20 ribu/liter," imbuhnya.

Selain itu, untuk pendanaan mega proyek PLTA Baliem II ini, akan dibiayai oleh dana internal PLN dan APBN.

"Sumber pendanaan berasal dana PLN dan APBN, dengan anggaran Rp 4,6 triliun untuk pembangkit dan sarana prasarana tanah," tambahnya.

Peresmian pembangunan proyek ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

http://finance.detik.com/read/2012/08/01/130217/1980336/1034/hari-bersejarah-akhirnya-proyek-plta-rp-46-t-dibangun-di-lembah-baliem?f771108bcj

mudah2an cepet selesai pembangunannya, biar bisa dipake listriknya.

Less Than Half of 10,000 MW Electricity Project Completed

So far, only about 45 percent of the government’s first 10,000 MW power generating system has been completed, an executive of the state utility firm Perusahaan Listrik Negara (PLN) commented on Friday.

Harry Jaya Pahlawan, PLN’s director of operations for western Indonesia, was quoted by the Antara news agency in Palembang, South Sumatra as saying that the production capacity that has been built under the program thus far has only reached 4,500 MW.

“Roughly 45 percent has been connected, while the rest, about 55 percent, will be hooked up between the end of 2012 and 2013,” Harry said, according to Antara.

Harry estimated that another 3,000 MW will enter the system by the end of the year.

“For distribution in Sumatra, we hope that the Nagan Raya, Tarakan and Teluk Siri power plants will begin operations shortly,” Harry said, adding that in Java the installed capacity was already much higher.

Harry also admitted that renewable sources of energy accounted for only a small portion of PLN’s power generating capacity.

“In the next two years, we hope that some 15 to 20 percent of power plants will use renewable energy. Presently, most power plants are still operating on coal and gas,” he said.

In 2011, PLN used hydrocarbon fuels for 21 percent of its generating capacity, absorbing 10.38 million kiloliters of fuel a year. Coal accounted for 46 percent, with consumption at 36.48 million tons, while gas was responsible for 21 percent, consuming 327,59 trillion British thermal units (BTU).

The first and second phase of the 10,000 MW projects are due for completion by 2014. However, current delays are expected to push the completion date to 2018.

source: http://www.thejakartaglobe.com/business/less-than-half-of-10000-mw-electricity-project-completed/537161

maaf newbie ikut nimbrung :)

2016, PLN Ekspor Listrik ke Malaysia
JAKARTA - PT PLN (Persero) berniat mengadu nasib ke negara tetangga untuk melakukan ekspor listrik ke Semenajung Malaysia sebesar 600 megawatt (mw) pada 2016.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyebut saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap renegosiasi harga.

"Ekspor ke Semenanjung Malaysia masih dalam tahap negosiasi harga," kata Pamudji, di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Sedangkan terkait dengan harga jual listriknya, Pamudji menjelaskan, PLN akan memberikan harga jual di atas harga jual listrik di Indonesia.

"Yang jelas harganya lebih mahal dan pastinya menguntungkan. Tidak boleh rugi untuk harga listrik yang akan diekspor berkisar sembilan sen dolar per kwh," jelas Pamudji.

Menurut Pamudji, saat ini PLN masih melakukan ground breaking jaringan listriknya yang dananya dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB).

source : http://economy.okezone.com/read/2012/08/06/19/673839/2016-pln-ekspor-listrik-ke-malaysia

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/31/1524178/PLN-Kadin.Kerja.Sama.Listrik.untuk.Smelter



PLN-Kadin Kerja Sama Listrik untuk Smelter

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi memenuhi kebutuhan listrik industri pengolahan dan pemurnian (smelter), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Kadin Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman mengenai penyediaan listrik sebesar 1.500 megawatt (MW).

"1.500 MW mau ditandatangani bersama PLN. MoU-nya akan ditandatangani dalam waktu dekat karena kemarin Lebaran," sebut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, di Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Menurut Natsir, kerja sama antara Kadin Indonesia dengan PLN sifatnya business to business. Listrik dengan kapasitas 1.500 MW ini cukup untuk memenuhi sebanyak 30-40 smelter di seluruh Indonesia. "Ini sudah disepakati Kadin dengan PLN," tambahnya.

Disebutkan Natsir, investasi untuk penyediaan listrik 1.500 MW ini dikeluarkan oleh PLN. Menurut dia, besaran investasi yang dikeluarkan mencapai 2,5 miliar dollar AS.

Mengenai tarif listrik, ia mengatakan, bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tarif pun tidak disubsidi oleh Pemerintah. "Jadi harga listrik di Jawa Timur untuk smelter dengan harga listrik di Makassar dan Halmahera bisa beda nanti," terangnya. "Mungkin (MoU) bulan depan karena ada Lebaran," tandas Natsir.

Indonesia Increases Price of Renewable Energies for Electricity

The government has announced it will raise the price of three types of renewable energies for electricity needs, saying the move is necessary to encourage Indonesia's overall renewable energy production.

Deputy Energy and Mineral Resources Minister Rudi Rubiandini announced in Jakarta on Wednesday that state electricity firm PLN must now pay more for electricity produced by geothermal, biomass and hydro power plants.

The price of geothermal electricity is now up to between 10 and 18.5 US cents per kilowatt-hour from the previous 9 cents per kWh. Meanwhile, biomass electricity was recently priced between Rp 975 (10 cents) and Rp 1,050 per kWh, from the previous Rp 656 per kWh.

The new tariffs have been specified in a ministerial regulation recently issued by the Energy and Mineral Resources Ministry.

The ministry is presently drafting another regulation that will similarly increase the price of hydro electricity from Rp 656 per kWh to between Rp 975 and Rp 1,050 per kWh.

Rudi explained that the exact prices of the electricity varied, depending on the locations of the power plants, among other factors.

He added that raising the prices was expected to make renewable energy projects more luring to investors, thus hopefully increasing the number of renewable projects, allowing the government to meet its 2025 renewable energy target.

The government has set a target of increasing the portion of electricity generated from renewable energies to 17 percent of the total electricity produced by 2025.

The figure currently stands at 5.7 percent, far below 49.7 percent of electricity produced from fuel-fired power plants, 24.5 percent from coal and 20.1 percent from gas power plants.

By 2025, the government expects the portion of electricity generated from renewable energies to reach 17 percent, while fuel 20 percent, gas 30 percent and coal 33 percent.

“It’s not easy, but we will pursue the 17 percent renewable energies portion target by 2025,” Rudi said. He asked the public to support the move, although it will likely a bigger electricity bill.

“The expensive costs here will be compensated with far greater benefits, especially less pollution,” Rudi said.



source: http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-increases-price-of-renewable-energies-for-electricity/542465

Neh lagi berita gaya2 jual Listrik ke negara tetangga, dalam negeri aja byer prettttt mulu.. :bash: :bash:

http://www.tribunnews.com/2012/09/09/pln-ekspor-listrik-ke-malaysia



PLN Ekspor Listrik ke Malaysia


TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mengekspor listrik ke luar negeri dengan kapasitas 600 MW ke Semenanjung, Malaysia. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan, PLN telah menjalin kerjasama dengan Malaysia terkait pertukaran kapasitas listrik untuk mempercepat penyediaan listrik di wilayah Indonesia Timur.

"Kita memang ada kerjasama dengan Malaysia. Di sini kita membeli 70 MW, sedangkan di Sumatera mengirim ke Semenanjung, Malaysia sebesar 600 MW. Jadi kita tukaran," ujarnya kepada Tribun usai me-launching AP2T di Aula PLN Wilayah Kalbar.

"Kita akan mengekspor setelah kebubuhan dalam negeri tercukupi. Jika kita punya cita-cita mengekspor, artinya pasti kebutuhan dalam negeri terpenuhi semua," tambahnya lagi.

Sementara itu, Pamudji, mengatakan kondisi kapasitas kelistrikan PLN Wilayah Kalbar termasuk pas-pasan, jadi saat ini sedang menambah kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

PLN bekerja dengan PLN Sarawak untuk memperbesar pembelian listrik Kalbar dari Sarawak. Mereka memiliki PLTA yang besar sekali, selama ini listrik Sarawak hanya dinikmati pelanggan PLN di perbatasan. Kedepan diharapkan bisa datangkan listrik lebih besar lagi dari Sarawak yaitu sekitar 70 MW untuk 5 tahun mendatang dari 2014-2019.

"PLN akan tarik transmisi dari Sarawak sampai ke Bengkayang, dari Bengkayang dialirkan ke Singkawang, Pontianak, dan kota lain sehingga kapasitas di Kalbar lebih besar," paparnya.

Sementara itu, PLN sedang menyelesaikan PLTU di Parit Baru dengan kapasitas 2x50 MW dan Tanjung Gundul dengan kapasitas 2x27 MW dan 2x50 MW. Kedua PLTU merupakan yang utama dan akan masuk ke Kalbar.

Kontruksinya sedang berlangsung dan tahun depan sudah bisa dioperasikan, disamping itu kita tambah PLTU kecil batubara di Sanggau yang sudah mau beroperasi sebesar 2x7 MW dan Sintang sebesar 3x7 MW pada november mendatang.

http://www.beritasatu.com/makro/71036-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-diakui-dunia.html



Konversi Minyak Tanah ke LPG Diakui Dunia


Program konversi mitan ke LPG di Indonesia menjadi catatan penting di dunia

NUSA DUA-Program konversi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah (mitan) ke liquefied petroleum gas (LPG) yang dijalankan Indonesia sejak 2007 telah diakui dunia. Sebagai bentuk pengakuan itu, tahun ini Indonesia diberi kesempatan menjadi tuan rumah World LPG Forum ke-25 sekaligus program konversi mitan ke LPG dijadikan role model dalam forum internasional itu.

Selama kurun waktu 2007 sampai dengan pertengahan 2012, program tersebut berhasil menekan angka subsidi mitan sampai Rp 70 triliun. PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana program konversi tersebut telah menggelontorkan 47,9 juta paket perdana LPG kemasan 3 kilogram (kg) sejak 2007 sampai Juni 2012.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, program konversi mitan ke LPG di Indonesia menjadi catatan penting di dunia, yang belum pernah dicapai oleh negara manapun. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil menekan penggunaan mitan ke LPG yang memakan anggaran subsidi terbesar hingga Rp70 triliun.

"Secara tidak langsung, kini Indonesia juga mendapat pengakuan dunia dalam mencapai tiga target lewat program konversi, yakni mengurangi subsidi, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan clean energi," kata Hanung di sela-sela persiapan pembukaan World LPG Forum ke-25 di Nusa Dua, Bali, hari ini.

World LPG Forum ke-25 siap dibuka di Nusa Dua Bali pada Rabu (12/9) oleh Wakil Presiden Boediono. Ajang tahunan yang diikuti kalangan bisnis, pelaku industri, produsen, dan juga pemangku kebijakan ini untuk kedua kalinya diadakan di Bali di mana Pertamina sebagai wakil Indonesia menjadi tuan rumahnya. Sementara itu, pameran dibuka Selasa (11/9) malam oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Menurut Hanung, konferensi World LPG Forum ke-25 memiliki nilai strategis di mana penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah karena keberhasilan dalam melaksanakan program konversi mitan ke LPG. Program konversi mitan ke LPG di Indonesia menjadi catatan penting di dunia yang belum pernah dicapai oleh negara manapun.

"Selain menempatkan Indonesia sebagai role model konversi ke LPG, forum ini juga akan memberikan berbagai perkembangan teknologi di bisnis LPG, serta pengeloaan bisnis LPG yang benar dan baik dengan mengedepankan unsur safety," ungkap Hanung.

sekarang tinggal konversi premium ke lpg

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/12/16015143/Investor.Diundang.Garap.Potensi.Energi


Investor Diundang Garap Potensi Energi


PHNOM PENH, KOMPAS.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengundang para calon investor untuk mendorong pengembangan energi di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berjanji akan mempercepat proses birokrasi.

Hal ini terungkap dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan pimpinan Badan Energi Internasional dan jajaran eksekutif perusahaan migas dan energi, Rabu (12/9/2012), di Phnom Penh, Kamboja. Hal itu dilakukan di sela-sela pertemuan menteri-menteri energi ASEAN.

Dalam pertemuan itu, Jero Wacik menyatakan, konsumsi energi di Indonesia terus meningkat. Meski demikian, pihaknya optimistis dapat memenuhi kebutuhan energi itu jika seluruh potensi energi di Indonesia dimanfaatkan.

Namun diakui, saat ini produksi minyak nasional terus menurun. Sementara pemanfaatan energi baru terbarukan masih terbatas. "Kami mengundang para investor untuk menanamkan modalnya dalam bidang energi di Indonesia," ujarnya.

"Kami siap mempercepat segala urusan, saya maunya segala urusan bisa dipercepat. Silakan mengajukan proposal, kami akan segera mempercepat prosesnya," janji Jero Wacik sebagaimana dilaporkan Wartawan Kompas Evy Rachmawati dari Phnom Penh, Kamboja.

Pada kesempatan itu, Kathly Santilo dari konsil bisnis ASEAN-Amerika Serikat menyampaikan, perusahaan-perusahaan migas dan perusahaan yang bergerak di bidang energi berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu, pihaknya berharap komunikasi dengan Pemerintah Indonesia terus diintensifkan.

Direktur Kebijakan Energi ASEAN GE Energy Kristin Paulson menyatakan, GE memiliki banyak proyek di Indonesia. Perusahaan multinasional itu juga berminat menggarap potensi energi baru terbarukan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Maria JA van der Hoeven mengingatkan, cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia menurun. Karena itu, perlu upaya serius untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi migas.

Fuel quota, power hikes get OK

After weeks of deadlock, the House of Representatives has approved a government proposal to raise electricity rates and the subsidized fuel allocation.

Lawmakers on House Commission VII overseeing energy and mining approved an increase in electricity rates by 15 percent by the end of 2013.

The increase will be implemented gradually, by between 3 to 4 percent a quarter starting in January, to lessen the impact on consumers, given traditionally intense public opposition to utility rate increases.

Under the government’s plan, the increase will not apply to small households and businesses rated to use between 450 and 900 volt-amperes (VA).

With the rate hike, the House and the government have agreed to allocate Rp 78.6 trillion (US$8.27 billion) for electricity subsidies for 2013, according to Commission VII chairman Sutan Bathoegana of the Democratic Party.

Without the hike, the subsidy would have soared by as much as Rp 92.52 trillion.

Indonesia — with the highest economic growth rate in Asia in the second half of this year, after China and India — has not increased electricity rates since 2010.

Commission VII lawmaker Effendi Simbolon from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said that the opposition party had several concerns on the increase, particularly related to what he called the poor performance of state power company PT PLN in improving electricity production.

Debate on PLN’s inefficiency was the primary reason behind the deadlock, according to Effendi, who said that PLN has also not been efficient “in managing its piling debts”.

PLN has accumulated debts of Rp 367 trillion as of the first half of 2012, which mostly went to finance new power plants under the government’s accelerated program to build a host of 10,000-Megawatt (MW) power plants in less than five years to prevent electricity shortages.

Separately, when asked if the increase would effect inflation, Finance Minister Agus Martowardojo said that if the actual increases were in line with the proposal, inflation might only increase by 0.3 percent.

The finance minister said the rate increase would allow the government increase its budget for capital expenditures by as much as Rp 7 trillion to a total of Rp 200 trillion in the 2013 budget.

In a separate meeting, Commission VII also agreed to raise the nation’s subsidized fuel quota by 4.04 million kiloliters (KL), or by around 10 percent of this year’s original quota of 40 million kiloliters, which was only sufficient until September.

With the additional allocation, the total government expenditures for the fuel subsidies for 2012 will be raised by 11.6 percent to Rp 153.4 trillion.

“We’ve approved the additional subsidized fuel as well as 0.22 million tons of three-kilogram LPG [liquefied petroleum gas] cylinders,” Commission VII member Achmad Farial said as he read the lawmaker’s determination.

However, Achmad said that the quota would be increased only after the government underwent an audit by the Supreme Audit Agency (BPK).

Commission member Satya W. Yudha said the lawmakers’ approval should be followed up by several additional requirements to be determined by the House.

“We want to ensure that the additional quota will be enjoyed by people who really deserve it,” Satya said.

The lawmaker said that the government must take stiffer measures to prevent fuel hoarding based on reports from the downstream oil and gas regulator BPH Migas.

BPH Migas recorded that hoarding has been rife in regions such as Palembang in South Sumatra; Batam, Riau Islands; East Kalimantan; and Surabaya, East Java.

As fuel prices in Indonesia are far cheaper than in neighboring countries, smugglers have had brisk business in illicit cross-border sales.

source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/fuel-quota-power-hikes-get-ok.html

Change needed in distribution of subsidy

National Development Planning Board (Bappenas) head Armida Alisjahbana said that policymakers need to develop better concepts to manage the fuel subsidy, which at present mostly benefits the rich rather than the poor.

Armida said that the subsidy was still needed to help the poor but it should be properly managed so that it reached the right target. “At present, our subsidy distribution is distributed through an ‘across the board’ principle. The effectiveness of this kind of distribution needs to be reevaluated,” she told reporters here Tuesday.

Armida said that Indonesia could use Iran as a good example of targeted subsidy distribution. “For example, Iran uses direct cash transfers for people who are listed as eligible subsidy recipients,” she said.

According to her, Bappenas had been preparing a number of systems to make subsidy distribution more targeted. “This needs to be discussed further and room for discourse and analysis must be opened,” she said.

“For example, people must have options when it comes to the energy subsidy. If a person does not want to use Pertamax [non-subsidized fuel] because it is too expensive, then the government needs to provide gas as an alternative energy source or subsidized public transportation,” she added.

Energy subsidies have severely constrained Indonesia’s state spending in the last few years due to the government’s reluctance and incapability to properly manage the distribution of electric subsidy and subsidized-fuel.

This year’s fuel subsidy allocation might exceed its original quota of 40 million kiloliters.

The government managed to secure approval from the House of Representatives to add 4 million kiloliters to this year’s quota due to the excessive consumption of subsidized fuel.

The approval came with several requirements that mandated the government to improve its management and monitoring of subsidized-fuel distribution.

House lawmakers said that the government must take stiffer measures to prevent fuel hoarding, based on reports from the downstream oil and gas regulator BPH Migas on the prevalence of hoarding in regions such as Palembang in South Sumatra; Batam, Riau Islands; East Kalimantan; and Surabaya, East Java.

As fuel prices in Indonesia are far cheaper than in neighboring countries, smugglers have made brisk business in illicit cross-border sales.

Subsidized-fuel smuggling on a massive scale has made it difficult for the government to reduce its energy subsidy.

In the 2013 state budget bill, energy subsidies stand at Rp 274.74 trillion (US$28.85 billion). This figure outweighs the government’s planned allocation for infrastructure spending, which only stands at only Rp 200 trillion.

The energy subsidy for 2013 could swell further if the government fails to secure official approval from the House to cut electric subsidies by raising electricity prices by 15 percent by the end of 2013. The administration received preliminary approval, but it needs final approval from a House plenary session to put its plans into action.

— JP/Hans David Tampubolon

source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/19/change-needed-distribution-subsidy.html

Medco to set up Libya operation next month

JAKARTA: Publicly listed oil and gas company PT Medco Energi Internasional says it will launch a joint operation company (JOC) for its oil-field development project in Libya next month.

“The joint operating company will develop our project in Libya, in which we hold a 25 percent interest,” Medco president director Lukman Mahfoedz said on Tuesday

Other investors in the project, which will develop Libya area 47, comprise the government of Libya, with a 50 percent stake; and the Libyan Investment Authority (LIA), with a 25 percent stake.

Medco and LIA obtained commercialization approval from the Libyan government for area 47 in December and has since found 18 oil wells.

According to Lukman, preliminary engineering development has started and the firm expects to start production by 2015.

source: http://www.skyscrapercity.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=95614522

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/21/350053/4/2/Wapres-Otomotif-dan-Transportasi-Gunakan-Gas-Tahun-Depan


Wapres: Otomotif dan Transportasi Gunakan Gas Tahun Depan


JAKARTA--MICOM: Wakil Presiden Boediono menekankan sektor otomotif dan transportasi akan dikedepankan untuk menggunakan bahan bakar gas tahun depan.

"Pemerintah akan dorong bahan bakar gas, termasuk otomotif dan transportasi. Harus diarahkan ke sana, saya dorong mulai tahun depan dapat produksi yang memanfaatkan gas," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-20 tahun 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jumat (21/9).

Boediono menerangkan sisa dua tahun jabatannya di pemerintahan akan digenjot agar penggunaan energi alternatif itu dapat segera diproduksi secara massal dan terjangkau oleh masyarakat. Ia yakin produksi gas untuk otomotif dan transportasi dapat diwujudkan tahun depan.

"Saat ini gas sudah dimulai di rumah tangga. Pemerintah dua tahun ini maksimal mendorong penggunaan gas di otomotif dan transportasi," tambah Boediono.

Tak hanya itu, Boediono juga menekankan pentingnya pengembangan mobil hybrid. Kendaraan dengan bahan bakar hybrida itu dikatakan Boediono dapat membantu mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil yang semakin terbatas dan mahal. (Fid/OL-9)

http://www.investor.co.id/energy/pembangunan-33-spbg-selesai-2013/45336


Pembangunan 33 SPBG Selesai 2013


JAKARTA - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, pembangunan sebanyak 33 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) akan selesai secara bertahap mulai awal 2013. "Selesainya mulai tahun depan," kata Wamen ESDM di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, anggaran pembangunan 33 SPBG jenis gas terkompresi (compressed natural gas/CNG) tersebut memang sudah dialokasikan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp2,1 triliun. "Anggarannya memang ada mulai tahun ini, tetapi jadinya tahun depan," ujarnya.

Pada 2013, lanjut Rudi, pemerintah akan mengalokasikan lagi anggaran untuk BBG. Namun, ia mengaku tidak mengetahui besaran anggarannya.

Hanya saja, Rudi melanjutkan, pasokan gas untuk SPBG sudah tersedia. "Saat ini, sudah ada 40 MMSCFD (juta kaki kubik per hari). Volume itu sudah lebih dari cukup untuk memasok 33 SPBG," katanya.

Di luar itu, BP Migas sudah menyanggupi untuk memasok sebesar 50 MMSCFD dari Blok Kangean di Jawa Timur. "Jadi, pasokan gasnya sudah terjamin," katanya.

Selain itu, lanjut Rudi, Kementerian ESDM juga tengah melakukan tender pengadaan konverter kit yang diperkirakan selesai dalam waktu dekat. "Tender sudah memasuki tahap aanwijzing (penjelasan tender)," ujarnya.

Ia juga mengatakan, selain melalui APBN, Pertamina juga akan menyelesaikan satu SPBG di Daan Mogot, Jakarta Barat yang dibiayai sendiri pada Desember 2012.

Secara keseluruhan, Pertamina akan membangun 33 unit SPBG yang terdiri dari lima mother station, sembilan daughter station, 14 SPBG terhubung pipa gas termasuk revitalisasi enam unit yang sudah ada, dan lima mobile refueling station (MRS). (gor/ant)

Geothermal Takes a Step Forward in Indonesia With Sumatra Drill

Nearly a decade after government set the rules for geothermal energy, a developer on Friday undertook the first exploration drilling for the much-vaunted resource that could help power the nation.

Supreme Energy Muara Laboh has started drilling at its working area in South Solok, West Sumatra. The activity is expected to take up to nine months to complete, and will be followed by the construction of a 220 megawatt geothermal power plant should the exploration be successful.

The geothermal energy director at the Energy and Mineral Resources Ministry, Tisnaldi, hailed the project as an historical landmark because it was the first such activity conducted since the government issued the Law on Geothermal Energy in 2003. He added that it was one of the largest energy projects in Sumatra.

“Geothermal projects are crucial in order to make our energy more environmentally friendly in the future, especially considering that our oil, gas and coal resources are in decline,” Tisnaldi said.

If the power plant goes ahead, the project is estimated to cost Rp 7 trillion ($722 million), according to a company statement received on Sunday. “The power plant construction will start in 2014 and is expected to begin commercial operation in 2016,” the statement said.

The electricity generated from the power plant will be dispatched to state utility Perusahaan Listrik Negara’s power grid based on a 30-year power purchase agreement, it said.

Surpeme Energy Muara Laboh is jointly controlled by local company Supreme Energy, France-based International Power-GDF Suez and Japanese firm Sumitomo Corporation.

This project is a part of phase II of a government program to add 10,000 megawatts in generating capacity across the country. While phase I consisted largely of new coal-fired power plants, phase II concentrates on renewable energy.

By 2025, the government expects the portion of electricity generated from renewable energies to reach 17 percent, while diesel fuel will stand at 20 percent, gas at 30 percent and coal at 33 percent.

At present, 5.7 percent of electricity is from renewable sources, 24.5 percent is from coal and 20.1 percent from gas.

To encourage investment, the government this month raised the price floor for renewable energy.

source: http://www.thejakartaglobe.com/business/geothermal-takes-a-step-forward-in-indonesia-with-sumatra-drill/546108

Di blok Masela, Shell investasi US$ 20 miliar

JAKARTA. Royal Dutch Shell Plc telah siap menggarap megaproyek blok gas alam Masela, Maluku. Raksasa perusahaan migas asal Belanda itu akan mengucurkan dana hingga US$ 20 miliar untuk mengembangkan blok tersebut.

"Dia akan melakukan investasi secara bertahap sampai lebih mencapai US$ 20 miliar," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rasaja usai mendampingi Presiden bertemu CEO Royal Dutch Shell. Peter Voser, Kamis (7/6).

Shell masuk ke Masela bersama Inpex Corporation asal Jepang dengan membentuk perusahaan afiliasi Inpex Masela. Inpex inilah yang menangani eksploitasi dan produksi migas blok Masela selama 30 tahun hingga tahun 2028.

Sekedar pengingat, pada Juli 2011, Inpex menjual 30% sahamnya kepada Shell Upstream Overseas Services (I) Ltd, anak usaha Royal Dutch Shell. Dus, saham Inpex di blok itu tinggal 60%, dan 10% lagi milik PT Energi Mega Persada Tbk.

Menurut Hatta, untuk tahap pertama nilai investasi yang dikucurkan sekitar US$ 15 miliar. "Mereka berharap 2013 sudah bekerja dan rampung 2018 dan 2019," katanya.

Namun, angka berbeda diungkapkan Deputi Pengendali Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Rudi Rubiandini. Ia menyatakan, sesuai plan of development (PoD) yang diajukan kepada BP Migas, nilai investasi proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Masela sebesar US$ 9 milair-US$ 10 miliar.

Kendati demikian, nilai itu bisa meningkat apabila nantinya ada penemuan cadangan baru. "Tentunya biaya pengembangan akan naik jauh di atas itu," ujar Rudi Rubiandini lewat pesan singkatnya, Kamis (7/6). Saat ini, cadangan gas di Lapangan Abadi, Masela, sebanyak 6,05 triliun kaki kubik (TCF).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta target awal produksi dimajukan sampai 2017. "Nanti dalam perjalannya kita lihat mana celah yang bisa dipercepat," katanya.

Peter Voser menyatakan, Indonesia memiliki peran penting dalam strategi global Shell jangka panjang. "Kami berharap dapat terus bekerjasama dengan Indonesia sehingga kami bisa mengembangkan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dunia," katanya.

Andil Shell di blok Masela menjadi langkah baru perusahaan di industri hulu migas Indonesia. Sebelumnya, Shell fokus di industri hilir migas.
http://industri.kontan.co.id/news/di-blok-masela-shell-investasi-us-20-miliar

Di blok Masela, Shell investasi US$ 20 miliar

Mantap! semoga bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak...:okay:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/25/21372259/Cost.Recovery.Migas.Capai.15.5.Miliar.Dollar.AS


"Cost Recovery" Migas Capai 15,5 Miliar Dollar AS


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani mengaku sangat terkejut, ketika mengetahui cost recovery migas mencapai 15,5 miliar dollar AS. Sementara, penerimaan negara dari sektor migas ini hanya mencapai Rp 165,15 triliun.

"Ini artinya dana bersih yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp 17 triliun. Jika dihitung dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 137 triliunun, maka ada minus yang sangat besar di sana. Artinya, negara harus menggunakan dana lain untuk subsidi BBM ini," ujar Mardani di Jakarta, Selasa (25/9/2012) petang, ketika menanggapi tentang penjelasan BP Migas.

"Ini sangat mengenaskan. Di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN, pemerintah seperti tidak ingin melakukan perbaikan yang menyeluruh. Kebijakan subsidi BBM bahkan terus meningkat. Tahun 2013 ini melalui nota keuangan RAPBN 2013 pemerintah mengajukan Rp 193 triliun, " ujarnya.

Mardani yang merupakan wakil rakyat dari dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) meminta BPK untuk melakukan audit khusus, mengenai gejala penurunan penerimaan negara dari sektor migas ini.

"Perlu ada audit investigasi dari BPK. Kita khawatir, jika dibiarkan tanpa ada usaha perbaikan, alih-alih seharusnya negara menerima, malah menjadi mensubsidi perusahaan minyak melalui cost recovery," ujar Mardani.

Menanggapi pernyataan bahwa 80 persen cost recovery untuk investasi, Mardani yang merupakan Ketua DPP PKS bidang Koordinasi Kehumasan, menyatakan, jika memang diperlukan investasi, maka yang namanya investasi itu seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan produksi. Selain itu, harus jelas perhitungan tambahan keuntungannya bagi pemerintah.

"Tetapi kenyataannya, justru produksi terus menurun. Apakah pemerintah bisa mendapatkan tambahan keuntungan? Jika demikian adanya, maka sudah saatnya kita memasukkan alternatif sistem royalti dalam pengelolaan sektor migas ini, agar lebih banyak dana yang bisa di-saving untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ia menambahkan, "Saya berharap teman-teman yang sedang menggodok usul inisiatif revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, dapat memasukkan alternatif ini dan mengkaji secara mendalam terkait implikasinya terhadap berbagai hal."

http://www.tribunnews.com/2012/09/25/bukaka-bangun-plta-rp-9-t-di-kerinci


Bukaka Bangun PLTA Rp 9 T di Kerinci


TRIBUNNEWS.COM, KERINCI -- Komisaris Utama PT Bukaka Grup, Ahmad Kalla, mengaku siap menginvestasikan dana sebesar Rp 9 triliun, untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci.

Hal tersebut disampaikannya, saat ditemui sejumlah wartawan, di sela-sela kunjungannya di kediaman dinas Bupati Kerinci, Senin (24/9/2012).

Ia mengatakan, rencana awal pihaknya akan membangun pembangkit listrik dengan kekuatan 170 mega watt, yang akan menyuplai tenaga listrik selama 24 jam penuh. Untuk membangun pembangkit listrik tersebut, akan menghabiskan dana sebesar Rp 5 triliun.

Namun belakangan, ternyata PLN menginginkan tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar, yakni mencapai 350 mega watt, yang hanya hidup disaat malam saja, sedangkan saat siang listrik dimatikan. Kebutuhan dana juga akan lebih besar dibandingkan dengan rencana awal, yakni mencapai Rp 9 triliun, karena mesin, terowongan, dan peralatan lainnya, juga harus lebih besar dibandingkan dengan yang sudah disiapkan sekarang,” ujarnya.

Ahmad Kalla mengaku siap menginvestasikan dana besar tersebut, dengan catatan sudah ada kejelasan kontrak dengan PLN. Kalau kita sih tidak jadi masalah, yang penting kontraknya harus jelas. Nanti kalau saya bangun pembangkit listrik terus tidak ada yang beli, saya mau pergunakan untuk apa. Hanya untuk bakar sate saja,” katanya.

Ditanya apakah energi yang ada di Danau Kerinci cukup untuk menghasilkan listrik sebesar 350 mega watt? Ahmad Kalla mengaku potensi itu ada, hanya saja untuk mengatur hidup dan matinya produksi listrik, harus dengan cara mengatur aliran air Danau Kerinci.

”Nanti air danau akan kita atur. Kalau siang aliran airnya akan kita tutup, sehingga debit air danau meningkat, dan baru dilepaskan saat malam hari, sehingga produksi energi listrik sebesar 350 mega watt bisa terpenuhi,” jelasnya.

Ahmad Kalla mengimbau masyarakat untuk tidak panik, karena dampaknya tidak terlalu besar. ”Tenang saja, nanti bisa kita atur. Di daerah lain sudah lama menggunakan sistem seperti ini,” katanya.

Hanya saja, jika pembangkit listrik yang dibangun di kawasan Muara Emat diperbesar lagi, maka perkiraan selesainya juga akan lebih lama. ”Kalau mau pembangkitnya menghasilkan energi listrik sebesar 350 mega, pengerjaannya menghabiskan waktu selama lima tahun,” kata Ahmad Kalla.

Kendatipun sampai saat ini belum ada kontrak dengan PLN, adik kandung mantan presiden RI Jusuf Kalla tersebut, mengaku tetap terus mengerjakan pembangkit listrik tersebut. ”Dua bulan lagi akan datang mesin pengebor otomatis, sehingga pembangunan trowongan bisa lebih cepat,” pungkasnya.
Bupati Kerinci, H Murasman, mengatakan beberapa tahun yang akan datang, Kabupaten Kerinci memiliki potensi besar.

Di Kerinci ada dua mega proyek pembangkit listrik, yakni pembangunan PLTA di Muara Emat, dan pembangkit listrik geothermal di Gunung Raya. Dua pembangkit listrik tersebut memiliki potensi yang sangat besar,” ujar Murasman.

Ia mengaku, kebutuhan listrik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, hanya sebesar 17 mega watt. Itupun dua mega watt tidak terpakai dan hanya dijadikan cadangan. Ini merupakan keuntungan yang besar bagi Kerinci,” terangnya.

Jika rencana tersebut berjalan lancar, maka Kabupaten Kerinci akan menjadi Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Provinsi Jambi. Kontribusinya jelas ada untuk daerah, dan tentunya akan sangat besar sekali,” jelasnya.

RI-Malaysia electricity line begins construction

State power utility PT PLN says it has begun the initial construction process for a planned electricity transmission line project that will connect the Indonesia and Malaysia power grid.

According to the plan, there would be two transmission lines, first, from South Sumatra to Malaysian peninsula, second, from West Kalimantan to Serawak.

PLN president director Nur Pamudji said the company has started the construction of the West Kalimantan-Serawak transmission this year by initiating land acquisitions. PLN expects construction to be completed by the end of 2014.


source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/29/ri-malaysia-electricity-line-begins-construction.html

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/02/14113427/Bangun.SPBG.Pemerintah.Siapkan.Rp.1.5.Triliun

Bangun SPBG, Pemerintah Siapkan Rp 1,5 Triliun


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun 2013.

Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, dana tersebut ditujukan untuk melanjutkan program serupa yang tahun 2012 mendapat alokasi anggaran Rp 2,1 triliun.

"Sebenarnya, kami usulkan ke DPR lebih dari Rp 1,5 triliun. Namun, dapatnya Rp 1,5 triliun," katanya di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Namun dia mengaku tidak ingat jumlah SPBG yang akan dibangun tahun 2013.

Lebih lanjut Evita menjelaskan, proses pembangunan SPBG dengan dana APBN Rp 2,1 triliun sampai sekarang masih berjalan. "Kami targetkan selesai satu SPBG di akhir tahun 2012 dan sisanya di 2013," ujarnya.

Pemerintah mengalokasikan dana APBN Perubahan 2012 senilai Rp 2,1 triliun untuk pembangunan 33 SPBG.

Sesuai Perpres No 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) menyediakan dan mendistribusikan BBG jenis gas terkompresi (commpressed natural gas/CNG).

Secara keseluruhan, Pertamina akan membangun 33 unit SPBG CNG di 2013.

Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, mengatakan, perusahaannya akan menyelesaikan pembangunan 33 unit SPBG secara bertahap mulai Januari hingga April 2013.

Di luar itu, Pertamina menargetkan akan mulai mengoperasikan satu unit SPBG yang dibangun dengan dana sendiri di Daan Mogot, Jakarta Barat pada Desember 2012.

PROYEK LISTRIK Sumbar Jadi Incaran Investor


Jum'at, 05 Oktober 2012 | 04:15 WIB


PADANG: Potensi energi listrik di Sumatra Barat yang berlimpah kian diminati para investor, mulai geothermal hingga pembangkit listrik tenaga mikrohidro.



Moch Hari Jaya Pahlawan, Direktur Operasional Bagian Barat PT PLN, mengatkan kenyataan tadi terlihat dari banyaknya usulan permohonan Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik ke PLN.


"Ini bukti kalau potensi energi listrik di Sumbar kian dilirik, malah saking tertariknya mereka (investor) justru rela antrean untuk berinvestasi ke Sumbar," katanya di Padang Kamis (4/10/2012)


Kedatangan petinggi PT PLN ini dalam rangka penandatangan kerjasama (MoU) PPA dengan dua investor energi yang bakal menggarap potensi PLTMH di Sumbar.


Kerja sama itu di antaranya MoU antara PT PLN, PT Supraco Mitra Energi (SME), dan Pemkab Kabupaten Solok. Kemudian, MoU PT PLN dengan PT Exploitasi Energi Indonesia (E2I).


Moch menegaskan investor yang berkesempatan (mendapatkan MoU PPA) harus langsung bekerja.


Supaya energi listrik dihasilkan segera masuk ke sistem tegangan menengah PLN, dan dinikmati masyarakat.


"Investor bidang energi harus bergerak cepat, khususnya di sini (Sumbar), kalau lambat akan langsung dicabut izinnya karena banyak yang antrean untuk masuk," katanya.



Selain itu, pemerintah daerah setempat juga diharap ikut membantu, terutama mempermudah perizinan.


"Pasalnya tanpa kerjasama yang baik, tujuan menggarap potensi energi listrik PLTMH tidak akan maksimal," lanjut Moch.

11 Juta Euro di Solok


Untuk Kabupaten Solok, MoU penggarapan potensi PLTMH dilakukan oleh PT Supraco Minta Energi (SME), dengan total investasi 11 Juta Euro.


"Total investasi kita di Solok mencapai 11 Juta Euro, dengan target kapasitas energi dihasilkan 6,45 MW," kata Misyal A Bahwal, Direktur PT SME.


Rencana pekerjaan, ucapnya, berlangsung selama 24 bulan. "Kita menargetkan, pada akhir 2014 PLTMH ini akan beroperasi," katanya.


Bupati Solok Syamsu Rahim juga menegaskan pihaknya siap mempermudah perizinan kepada investor.


"Tak cuma itu, kita (pemkab Solok) juga akan ikut membantu sosialisasi ke masyarakat, upaya percepatan pembangunan dan operasional PLTMH oleh PT SME," katanya.


Di Kabupaten Solok, PLTMH berlokasi di Gumanti III, persisnya di Nagari Sari Alam Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti.

US$ 3 Juta di Pesisir Selatan



Sementara itu, untuk Kabupaten Pesisir Selatan, PT PLN mempercayakan penggarapan PLTMH kepada PT Exploitasi Energi Indonesia (E2I).


"Kita dipercaya menggarap PLTMH di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan total investasi sebesar USD 3 Juta," kata Iqbal R Wilis, Presiden Direktur PT E2I.


Total investasi USD 3 Juta, dengan target kapasitas energi dihasilkan 1,2 MW. "Rencana pekerjaan, ucapnya, selama 24 bulan, dan di akhir 2014 diupayakan sudah dapat beroperasi," katanya.


Lokasi pengerjaan PLTMH di Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Batang Kapas.


Data pihak PLN wilayah setempat, provinsi Sumbar memiliki potensi energi listrik dari air sebesar 1.100 MW.


Besarnya potensi tadi, Ranah Minang (julukan Prov Sumbar) pun dicanangkan sebagai daerah lumbung energi hijau oleh pemerintah pusat. (k41/sut)

http://www.bisnis.com/articles/proyek-listrik-sumbar-jadi-incaran-investor

Pemerintah Bangun Kilang BBM di Sumsel Rp 90 Triliun Murni dari Kas Negara
Rista Rama Dhany - detikfinance
Rabu, 03/10/2012 15:46 WIB

Jakarta - Menunggu investor tak kunjung datang, pemerintah akhirnya memutuskan membangun kilang Rp 90 triliun di Sumatera Selatan. Dananya murni diambil dari APBN.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo menyatakan, kilang tersebut akan dibangun di tanah milik Pertamina di Sumatera Selatan. Saat ini, terdapat 2 kemungkinan lokasi pembangunan kilang yaitu di Plaju-Sungai Gerong dan Katimpa Bengkok. Lokasi di Plaju-Sungai Gerong kontur tanahnya sudah padat sehingga memudahkan pembangunan. Sementara lokasi lainnya, masih harus dilakukan pengurukan lahan. Namun luasnya lebih besar dibandingkan di Plaju. "Kalau saya sih yang gampang saja. Yang penting jadi," kata Evita dikutip dari situs Ditjen Migas, Rabu (3/10/2012).

Kilang ini ditargetkan rampung di 2019. Namun Evita meminta dipercepat menjadi 2018. Menurut rencana, di 2013 akan mulai dilakukan basic engineering design dan front engineering design. Sedangkan kontruksi akan mulai dilakukan 2016. Pemerintah bersikeras membangun sendiri kilang minyak karena sejak 1998 keinginan untuk membangun kilang baru di dalam negeri tidak juga terwujud. Dari 20 perusahaan yang mengajukan izin membangun kilang, tak satupun yang dibangun.

Tak hanya pemerintah, Pertamina juga berupaya membangun kilang, bekerja sama dengan pihak asing seperti Kuwait dan Saudi Aramco. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

http://finance.detik.com/read/2012/10/03/154157/2053748/1034/pemerintah-bangun-kilang-bbm-di-sumsel-rp-90-triliun-murni-dari-kas-negara

^^wow serius nih, berita yang sangat menarik untuk perkembangan Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional:okay:

berapa besar kapasitasnya?

http://www.beritasatu.com/bisnis/76762-brunei-darussalam-bidik-migas-indonesia.html

Brunei Darussalam Bidik Migas Indonesia


Keinginan investasi itu disampaikan delegasi Brunei yang diwakili menteri ESDM Brunei Darussalam dalam forum Gasex 2012

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, Brunei Darussalam siap menanamkan modalnya di proyek- proyek minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

“Tadi disampaikan jika Brunei ingin ikut terjun untuk investasi di Indonesia. Tetangga paling dekat kita beri juga kesempatan. Jangan dari Inggris dan Prancis saja,” ujar Wacik dalam konferensi pers usai membuka pertemuan The 12th Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (Gasex 2012) di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Wacik menambahkan, keinginan investasi itu disampaikan delegasi Brunei yang diwakili menteri ESDM Brunei Darussalam dalam forum Gasex 2012. “Antar anggota Asean harus perbanyak kerjasama,” kata dia.

Di tempat sama, Ketua Asosiasi Gas Indonesia (AGI) Hendi Prio Santoso mengungkapkan, potensi gas alam Indonesia sudah mulai dilirik sejumlah negara. Negara-negara itu menilai Indonesia merupakan negara yang menarik sebagai tujuan investasi.

“Pada pertemuan di Gasex sudah ada sejumlah komitmen yang menunjukkan Indonesia kini telah menjadi tujuan investasi. Salah satunya, komitmen dari menteri energi Brunei Dar ussalam. Mereka tertarik investasi. Ada dua daerah yang diminati, yakni Kalimantan dan Papua,” kata ketua panitia penyelenggara Gasex ke-12, ini.

Menurut Hendi, gas alam kini memainkan peran penting seiring tingginya permintaan di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, sejumlah negara telah menuntaskan pembangunan jaringan pipa. Selain itu, sejumlah proyek liquefied natural gas (LNG) juga segera beroperasi secara komersial, baik untuk gas konvensional maupun gas non konvensional.

“Untuk merealisasikan potensi gas alam itu, dibutuhkan strategi pengembangan dan kebijakan energi yang lebih mendorong investasi infrastruktur untuk menangkap potensi gas alam itu,” kata Direktur Utama PT PGN, ini.

Gasex merupakan forum dua tahunan industri gas di kawasan Asia Pasifik. Pada Gasex ke-12 hadir 500 peserta, delapan pembicara utama (keynote speechs) para pejabat senior dan pemain industri gas, serta 38 pembicara internasional dalam panel diskusi.

Izin Eksplorasi CBM VICO segera Keluar

BALIKPAPAN--MICOM: Izin eksplorasi gas metan batu bara (coal bed methane atau CBM) oleh Virginia Indonesia Company (VICO) di wilayah kerja yang disebut Kutai Basin segera dikeluarkan olen Pemerintah Kota Balikpapan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan, Suryanto, Jumat (12/10), pengajuan izin tersebut telah dibicarakan dalam rapat bersama dengan VICO.

Kutai Basin adalah sebuah cekungan batubara yang berada di antara batas wilayah Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara, tak jauh dari pantai Selat Makassar.

Tim dari Pemkot Balikpapan selanjutnya akan melakukan peninjauan ke Lapangan Mutiara di Muara Badak, Kutai Kartanegara, yang sudah memproduksi CBM.

"Setelah tinjauan ke lapangan itu kemungkinan izin eksplorasi bisa dikeluarkan," kata Suryanto.

Penelitian tersebut diperkirakan memerlukan waktu selama tiga tahun untuk penentuan kelayakan produksi CBM. Apabila tidak layak untuk diproduksi, tentu CBM tersebut tidak akan dieksploitasi oleh Vico.

Suryanto menjelaskan penelitian CBM ini tidak sama dengan proses penambangan batu baru secara terbuka.

Perkiraan kandungan CBM antara lain baru bisa diketahui setelah membuat sejumlah sumur pengeboran.

Sementara ini untuk penelitian tersebut telah ditentukan tiga titik eksplorasi, yaitu CBM Lamaru 1 di Desa Lamaru, CBM Lamaru 2 di Desa Manggar Baru, dan CBM Bajau Water di Desa Lamaru. Seluruhnya ada di Balikpapan Timur.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2005-2015, CBM Lamaru 1 dan CBM Lamaru 2 terletak pada kawasan agropolitan atau pengembangan pertanian. CBM Bajau Water terletak pada kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan Pemkot mengeluarkan izin dengan catatan struktur tanah di sekitar daerah eksplorasi tidak terganggu, dan menghindari masalah yang biasa muncul akibat pertambangan.

Dukungan Pemkot juga karena gas tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan energi daerah.

Beberapa pekan sebelumnya, President & CEO VICO Gunther Newcombe di Balikpapan mengatakan pihaknya telah cukup berhasil mengembangkan CBM di wilayah utara Kaltim. Pengembangan di wilayah selatan ini menunjukkan agresifitas VICO dalam pengelolaan CBM.

Newcombe menyebutkan VICO telah memiliki dua rig pengeboran dan satu rig kerja ulang CBM meski angka produksinya belum cukup banyak untuk dikembangkan secara lebih besar.

"Walau begitu PLN sangat tertarik dan kami sudah menandatangani Perjanjian Pembelian Jual Beli Gas (PPJB) untuk gas ini dengan PLN," demikian Newcombe. (Ant/Ol-3)

source: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/10/355332/4/2/Izin-Eksplorasi-CBM-Vico-segera-Keluar

LEN, Pertamina To Develop Solar Plant

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/afp20101026050402506.jpg

State-owned companies LEN Industri and Pertamina are collaborating together to build a solar cell production plant in Rancaekek, Bandung, according LEN Insdustri President Abraham Mose.

Abraham, speaking to Antara news agency on Monday, said that the groundbreaking for the plant's construction is expected to take place in December.

"This is a venture and an investment. [It will be done] so that we can have a renewable energy industry in Indonesia," Abraham said. He gave no further details about the plant, but mentioned that it could produce solar cells with a capacity of 60 megawatts.

A presidential regulation issued in 2006 states that solar energy should account for between 0.2 and 0.3 precent of national energy usage by 2025, or the equivalent of 1,000 megawatts per hour.

Abraham also noted that LEN was planning on investing in airport navigation equipment.

"We will make a proposal for the airport navigation project since it is in line with LEN's focus. We will do this in the next five years," he said.

Abraham mentioned that on Nov. 28 the company would introduce products made in conjunction with the Research and Technology Ministry.

LEN Industri's expertise, according to to the company's president, lies in railway signage, marine navigation, renewable energy, military communication equipment and control systems.

Abraham noted that LEN has a strategic corporate division devoted to mapping industrial trends.

"Basically, we are always monitoring development and looking for opportunities for growth," he said.


source: http://www.thejakartaglobe.com/business/len-pertamina-to-develop-solar-panel-plant/552980

setelah pindad dan lapan, ini salah satu perusahaan yang lagi banyak2nya duit. :D Raytheoon sama Thales aja tertarik kerja bareng, RRC juga nawarin berbagai transfer teknologi...let see mampu gak Len. :cheers: oh iya saya pernah lihat disebuah perkampungan di pedalaman kalbar sudah banyak yang pake solar panel, sangat efektif. terimakasih pemerintah.. :)

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/365016-pertamina-jual-blok-di-australia-paling-lambat-2016

Pertamina Jual Blok di Australia Paling Lambat 2016

Pertamina berencana menjual kepemilikan saham 10 persen di Blok BMG.
Senin, 5 November 2012, 16:31 Nur Farida Ahniar, Iwan Kurniawan
Kantor Pertamina

Ditantang Hatta Rajasa, Ini Jawaban Pertamina



VIVAnews - Pertamina Hulu Energi menilai rencana menjual 10 persen participating interest Blok Basker Manta Gummy di Australia belum final. Pemerintah Australia menargetkan pada 2016 para kontraktor kontrak kerja sama yang mengelola Blok BMG harus mempunyai rencana untuk blok itu.

Direktur Usaha Internasional Pertamina Hulu Energi, Ignatius Tenny Wibowo, menjelaskan, Pertamina memiliki 10 persen saham yang dikelola bersama Rock Oil Ltd, Beach Petroleoum Ltd, Ceizo E&P Ltd, dan Sojitz Energy untuk m

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/367219-dahlan--pengawasan-industri-migas-akan-terguncang

Dahlan: Pengawasan Industri Migas Akan Terguncang
Otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dihapuskan

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang kabinet terbatas dalam waktu dekat.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, saat ini Presiden masih menunggu laporan lengkap dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala BP Minyak dan Gas, dan Menteri Koordinator Perekonomian, terkait putusan ini.

"Yang jelas Presiden, pemerintah merespons apa yang menjadi amar putusan MK karena itu sifatnya final binding. Kami akan sikapi dan tindak lanjuti keputusan itu," kata J

^^ kabarnya selama ini BP Migas justru menjadi perpanjangan tangan dari kontraktor asing di Indonesia