Let's Talk About Political Issues in Surabaya.

1. Tol Tengah Kota
2. Pajak Reklame
3. WW Gombel ( hahah )

Ketua DPRD Surabaya Ngotot Tol Tengah
Rois Jajeli - detikSurabaya


Demo mendukung tol tengah/Rois Jajeli
Foto Terkait
gb
Pro Tol Tengah Kecam Walikota
Surabaya - Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana menegaskan akan tetap melanjutkan program pembangunan tol tengah kota. Meski ada penolakan dari Walikota Tri Rismaharini maupun warga, namun keputusan dewan yang menyetujui pelaksanaan proyek pemerintah pusat itu tak bisa dihentikan.

"Saya tegaskan tol tengah kota jalan terus. Tidak akan berubah," tandas Wisnu Wardhana, di sela-sela pertemuan dengan 15 perwakilan massa dari Pemuda Pancasila (PP), Forum Peduli Indonesia (Fopin), Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya, Balai Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat serta Forum Komunikasi RT RW Kota Surabaya, di ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Senin (3/1/2011).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan tol tengah kota sangat dibutuhkan warga, untuk meningkatkan perekonomian dan memecah kepadatan kendaraan. Wisnu juga menjelaskan rencana proyek senilai Rp 9 Triliun itu telah sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Tol tengah kota itu solusi kemacetan jangan panjang dan harus dijalankan. Dan biaya pembangunannya, tak sepersen pun APBD dikeluarkan. Biayanya ini murni dari investor," jelasnya. Tol tengah Waru-Tanjung Perak ini digarap PT Margaraya Jawa Tol (MJT). Direncanakan proyek tersebut akan dimulai tahun 2012, tambahnya.

Pemakzulan Walikota oleh DPRD Surabaya Menguat

suarasurabaya.net| Konflik politik antara Walikota dan DPRD Surabaya makin kuat mengarah pada pemakzulan terhadap TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya. Ini terungkap dalam dengar pendapat antara perwakilan pengunjukrasa Pemuda Pancasila dan sejumlah elemen masyarakat dengan Ketua dan anggota DPRD Surabaya.

WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya, Senin (03/01) mengatakan saat ini DPRD Surabaya tengah meluncurkan Hak Angket (penyelidikan) terhadap keluarnya Perwali nomor 56 dan 57 tentang Penataan Reklame. ”Kita panggil setiap pihak orang yang perlu kita dengar pendapatnya terkait kasus ini, hari ini Sekkota dan Asisten II. Setelah itu Kabag Hukum dan Kadispenda Surabaya,” kata dia.

Menurut WISNU, jika pada penyelidikan itu ditemukan unsur melawan hukum, bukan tidak mungkin DPRD akan melakukan penonaktifan secara politik. DPRD Surabaya akan membuat surat permohonan penonaktifan Walikota ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tempo 30 hari, MK harus menjawab surat itu dan jika MK merestuinya, maka DPRD Surabaya akan menyampaikan permohonan penonaktifan Walikota itu pada Presiden.

Untuk proses ini, butuh waktu maksimal 30 hari sehingga total waktu yang dibutuhkan sejak rekomendasi Hak Angket dikeluarkan sampai penonaktifan Walikota adalah sekitar 2 bulan.(edy)

Sebenarnya apa ya yang dipikirkan para wakil rakyat itu
Mestinya KPK menyelidiki
hahaha..

Isu Tol Tengah Kota Berkembang Jadi Penonaktifan Walikota

suarasurabaya.net| Gerakan massa mendukung tol tengah kota mengerucut jadi isu pemberhentian TRI RISMAHARINI sebagai Walikota Surabaya. Perwakilan pengunjukrasa dari Pemuda Pancasila dan sejumlah elemen massa lainnya, Senin (03/01) diterima WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya dan beberapa anggota DPRD lainnya. Tampak diantara mereka, ADIES KADIR dari Fraksi Partai Golkar, AGUS SANTOSO dari Fraksi Partai Demokrat, dan MUSYAFAK ROUF dari Fraksi PKB.

Perwakilan pengunjukrasa tidak hanya menyampaikan aspirasi dukungan terhadap tol tengah kota, namun juga menyampaikan sejumlah data tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya.

Diantaranya yang disampaikan oleh H.M JASMAN Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya. Dia membawa sebuah dokumen petikan SK Walikota Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Struktural, yakni HANURA KELANA mantan Kabid Pengembangan Kapasitas Satpol PP yang dimutasi jadi Sekcam Krembangan dan AGUS SUTRISNO Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Surabaya yang dimutasi jadi Kasie Perekonomian Kecamatan Krembangan.

Menurut JASMAN, diduga tandatangan SUKAMTO HADI Sekkota Surabaya discan atas perintah Walikota Surabaya. ”Ini perbuatan kriminal kebijakan dan akan kami laporkan ke Polda Jatim,” kata JASMAN. Laporan dari LPPH PP Surabaya ini kemudian oleh WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya dijanjikan akan diproses.

Laporan lainnya yang disampaikan ke forum ini adalah dugaan adanya provokasi oleh Walikota Surabaya tanggal 27 Desember pada ribuan pengurus RT/RW agar menolak ganti rugi dari investor tol tengah kota, berapapun nilainya. Pertemuan itu, kata JASMAN, berlangsung di Empire Palace, Surabaya.

”Ini jelas pembangkangan Walikota, karena pembangunan tol tengah kota sudah ditegaskan pemerintah pusat lewat surat jawaban Menteri PU tanggal 12 Nopember 2010 lalu. Ini bisa disebut makar!” kata WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya disambut dukungan perwakilan pengunjukrasa.

Sementara itu ARIF INDRIJANTO Ketua Balai Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ikut mendukung pembangunan tol tengah kota menyatakan penolakan pembangunan tol tengah kota adalah tindakan subversif karena melawan kebijakan pemerintah. Ia juga mendesak DPRD Surabaya menindaklanjuti laporan ini secara politis.

SUKAMTO HADI Sekkota Surabaya dan YAYUK EKO AGUSTIN Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya tidak bisa dihubungi suarasurabaya.net lewat selulernya. Ada nada masuk tapi tidak diangkat.(edy)




Kayaknya memang perlu ini DPRD Surabaya diganti ketuannya dan isinya
bernuansa politis semua. Parah :, Itu budak duit semua Ketua DPRD

Nice thread! Thread yang ditunggu2 publik Surabaya :D
thanks Hadi....
Mari kita bahas habis2an disini kebobrokan para anggota HEWAN dan para pentolan2 pemimpin yang busuk.

siapa sih pemuda pancasila ini? Preman bayaran ya? Otaknya dangkal semua, ada yang tau latar belakang PP ini?

Senin, 03/01/2011 14:29 WIB
Didemo Pendukung Tol Tengah Pemred Jawa Pos: Berita Tol Tengah Kita Sudah Sesuai Fakta

Zainal Effendi : detikSurabaya detikcom - Surabaya, Keinginan pendukung tol tengah Surabaya bertemua langsung dengan Direktur Jawa Pos AzrulAnanda kandas. Mereka hanya ditemui Pemimpin Redaksi (Pemred) Leak Kustiya. Kedatangan massa dari berbagai elemen yang menginginkan Jawa Pos netral dalam memberitakan rencana tol tengah sejatinya hanya ingin bertemu langsung putra Direktur PLN Dahlan Iskan itu. Pendukung tol tengah itupun janji akan mengerahkan massa lebih besar bila Jawa Posdalam penyajian beritanya masih tidak seimbang. Leak Kustiya yang menemui perwakilan pro tol tengah di ruang rapat redaksi menyatakan bahwa Azrul Ananda tidak terlibat dalam keredaksian. "Pak Azrul sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemberitaan. Dan saya yang bertangggung jawab atas pemberitaan di Jawa Pos. Tapi kalau keinginan saudara seperti itu saya akan matur kepada Pak Zul," terang Leak, di Lantai IV, Graha Pena, Jl A Yani, Senin (3/1/2011). Leak yang juga merangkap sebagai Pemimpin Redaksi Radar Surabaya itu juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada para pendukung tol tengah apabila pemberitaan Jawa Pos selama ini dirasakan pendukung tol tengah kurang berimbang. "Kami kan juga manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi kami memberitakan selama ini sudah sesuai fakta di lapangan," pungkasnya Pendukung tol tengah masih belum puas meski sudah ditemui Leak. Mereka masih ngotot ingin Azrul Ananda menemui sensiri langsung. "Apabila tidak ditemui, saya tidak mengancam, namun yang pasti pasti people power akan bicara," tandas Arief Indrijanto, Ketua LSM Balai Kajian Pemberdayaan Masyarakat dalam pertemuan itu. "Pak Zul sedang berada di Malaysia," jawab Leak. Arief meminta kepada Jawa Pos agar kembali kepada kodrat media yakni menyajikan informasi yang berimbang."Kembalilah kodrat semula Media harus independen, jujur dan adil," tambahnya. Aksi pendukung tol tengah itu diikuti dari kader Pemuda Pancasila (PP), Forum Peduli Indonesia (Fopin), Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya, Balai Kajian dan PemberdayaanMasyarakat serta Forum Komunikasi RT RW Kota Surabaya. Mereka sebelumnya juga aksi di DPRD Surabaya untuk memberikan dukungan dewan yang telah menyetujui tol tengah.

Nice thread! Thread yang ditunggu2 publik Surabaya :D
thanks Hadi....
Mari kita bahas habis2an disini kebobrokan para anggota HEWAN dan para pentolan2 pemimpin yang busuk.

parah tuh bener DPRD, bisa-bisa tersendat lo pembangunan Surabaya. Hingga sekarang yang mereka urusin hanya pemakzulan. parah... memang hewan tetap hewan

Just my personal opinion...kalau lihat foto2 demo di portal2 berita, pendemo2 PRO TOTEKA itu sepertinya pendemonya sendiri juga kagak tau isu yg didemokan, alias pendemo (titik2).... hehehe

^^
preman bayaran itu mereka semua, ngomongnya ingin membuktikan kalau ada raykat yang mendukung tol tengah... Padahal cuman dibayar
Ckckck liat argumen2 mereka soal alasan mendukung TOTEKA keliatan banget preman dan dangkal otaknya.
Udah jelas itu mereka preman bayaran si WEWE GOMBEL yang kemudian akting seperti SINETRON supaya keliatan seperti betulan.
Hahaha maklum mental SINETRON.

^^
preman bayaran itu mereka semua, ngomongnya ingin membuktikan kalau ada raykat yang mendukung tol tengah... Padahal cuman dibayar
Ckckck liat argumen2 mereka soal alasan mendukung TOTEKA keliatan banget preman dan dangkal otaknya.
Udah jelas itu mereka preman bayaran si WEWE GOMBEL yang kemudian akting seperti SINETRON supaya keliatan seperti betulan.
Hahaha maklum mental SINETRON.

jijik bener, kok ada makluk seperti itu juga. Parah... Ati-ati people power turunin Ketua DPRD ini

jangan2 memang ada grand design untuk menaikkan lagi pak Bambang???

Senin, 03/01/2011 15:58 WIB
Walikota 'Duel' Lawan DPRD Soal Tol Tengah, Kemana Wakil Walikota?

Rois Jajeli : detikSurabaya detikcom - Surabaya, Perseteruan Tri Rismaharini dengan DPRD Surabaya makin tajam. Walikota yang baru empat bulan dilantik ini terkesan berjalan sendiri. Keberadaan Bambang DH sebagai wakil walikota dipertanyakan peranannya. Peranan Bambang DH ditengah konflik tol tengah yang makin meruncing tentunya sangat dibutuhkan. Sebab pengalaman Bambang DH selama dua kali menjabat walikota dinilai bisa meredam konflik walikota dengan anggota DPRD Surabaya. Sebagai kader PDIP yang tentu memiliki pendukung di dewan, diminta tak hanya diam saja menyaksikan walikota 'duel' sendirian dengan dewan yang ngotot tol tengah tetap dibangun. Jangan salahkan kemudian muncul kecurigaan dibalik diamnya Bambang DH. "Saya curiga, ada apa kok wakilnya diam. Harusnya kan Pak Bambang yang sudah pengalaman, bersuara dan membantu Bu Risma. Tapi saya lihat selama ini, Bu Risma berjuang tanpa didukung wakilnya," kata praktisi hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, kepada detiksurabaya.com, Senin (3/1/2011). Isu yang santer itu didukung dengan diamnya Fraksi PDIP menyikapi pro kontra tol tengah. Partai yang mengusung Risma-Bambang ini diam karena tak ingin menabrak Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur tol tengah kota. Wayan berharap, konflik tol tengah bukan skenario besar melengserkan Risma dan menaikkan Bambang DH menjabat sebagai Walikota. "Kalau membuat skenario buatlah yang lebih cerdas. Kalau mau naik lagi, berkaca pada dirinya dong.Apakah masih kurang atau mau tambah lagi," cetusnya. Bagi Wayan, perseteruan antara walikota dengan dewan maupun diamnya wakil walikota Bambang DH menunjukan bukti bahwa di dalam politik itu tidak ada kawan atau musuh yang abadi. "Inilah politik. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi mengeruk kuntungan diri sendiri dan golongannya," tegasnya. Tetapi yang pasti, bila ada upaya melengserkan walikota maka resiko yang bakal dihadapi dewan cukup besar. Mereka akan berhadapan dengan rakyat. "Kami dan kawan-kawan yang membela Bu Risma tidak terima dan akan menghalangisiapapun yang ingin menganggunya. Jangan sampai kami mengusir anggota dewan dari gedung DPRD," jelasnya. Wayan menegaskan, bahwa pemerintah pusat maupun dewan diminta tidak memaksakan kehendak ataupun melakukan intimidasi kepada rakyat demi mensukseskan pembangunan jalan tol tengah. "Kalau masih melakukan cara-cara seperti itu, saya yakin perjuangan arek-arek Suroboyo 10 November pecah lagi," tegasnya. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Wayan menandaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang dijadikan pijakan melengserkan Tri Rismaharini dari kursi walikota. Pemakzulan tidak semudah yang dibayangkan para kelompok anti walikota. Sebelumnya isu yang diperoleh detiksurabaya.com, bila Risma ditargetkan lengser paling lambat bulan Maret 2011. Sejumlah alasan yang akan diusung adalah perwali kenaikanpajak reklame yang dinilai menelikung dewan yang sedang menggodok raperda reklame dan saat ini dewan tengah menggunakan hak angketnya, serta penolakan tol tengah yang dianggap melanggar perda RTRW. "Tidak ada alasan melakukan pemakzulan. Pelanggaran itu harus dibuktikan dulu, apakah melanggar administrasi atau kriminal. Kalau administrasi, tidak ada efek apapun. Pemakzulan Bu Risma itu tidak sesederhana yang dibayangkan," tegasnya. Bambang DH tidak bisa dikonfirmasi. Ponselnya saat dihubungi, non aktif. Namun Wakil Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono memandang bahwa Bambang DH sebagai kader partai lebih mengerti tentang tugas, pokok dan fungsinya. "Yang berhak menjawab itu ya Pak Bambang sendiri. Partai sudah mempercayakan ke Pak Bambang. Dalam situasi yangkritikal, Pak Bambang lebih tahu," jawab Adi saat dihubungi detiksurabaya.com. Dia menepis bila partainya telah meninggalkan walikota yang sebenarnya dulu dalam pilkadatelah dimenangkannya. "Partai tetap membela. Memang adayang kita kritisi, namun itu sifatnya hanya mengingatkan saja," kata dia. Dia mencontohkan bahwa program pemerintahan sebelumnya (era Bambang DH) yang berhasil dan pro rakyat kecil semestinya tidak dipangkas. "Kita mendorong pemerintahan sekarang lebih fokus mensejahterakan rakyat, dan itu harus tercermin dalam program-programnya," jelasnya.

Kalo dari artikelnya kok belum ada disebutkan alasan preman2 itu mendukung tol tengah kota ya. Aneh banget, apa hubungannya mereka sama keberadaan tol tengah kota kok mereka mendukung secara ekstrim.

Perbedaan demo yg pro dan yg kontra:
Yg pro, preman2 yang ga jelas alasannya, malah demonya cenderung ngurusi politik. Apalagi mereka udah siap tawuran, udah pake helm segala tipikal preman2 ga berpendidikan yang suka bikin kerusuhan.

Yg kontra, mahasiswa dan dosen dengan alasan yg logis berdasarkan pemikiran yang dewasa dan punya banyak bahan pertimbangan. Cara demonya pun dengan mengajak diskusi, bahkan memberikan solusi, dan gak bernada politik.

Entah kurang jelas apa lagi kalo kayak gini. Tapi bagus deh dengan adanya masalah kayak gini udah mulai keliatan mana yg nggenah, mana yg nggak nggenah. Kalo semakin keliatan jeleknya, seharunya akan semakin gampang memperbaikinya.

Kemarin dari pihak akademis yang mengajak diskusi rembug bersama dan mengundang Wewe Gombel dan Pihak MJT.
Tapi apa kenyataannya?
Pihak MJT yang melalui DJOKO EKO SUPRASTOWO, malah sikapnya arogan belum2 langsung menolak undangan rembug bersama dan malah menghina kalangan akademisi.
DJOKO EKO SUPRASTOWO yang katanya alumni ITS yang secara dia itu harusnya punya otak yang logis dan realistis akhirnya dibutakan oleh uang dan kepentingan politik kelompoknya.
Saya doakan semoga si DJOKO EKO SUPRASTOWO ini apes kejebak macet terus...

Kalau tidak salah khan penolakan terhadap tol tengah ini sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Bambang DH khan?
Kenapa sekarang dia tidak meneruskan perjuangannya y?
Atau karena sudah capek dengan perilaku para dewan?

^^
makanya, semenjak pak Bambang jadi wawali kok tidak kedengaran suaranya blas.....
Ada yang aneh...
Kemarin PDIP juga sempat menentang bu Risma.
Kayaknya kekhawatiran banyak pihak terkait adanya grand design untuk menurunkan bu Risma dan menaikkan lagi pak Bambang bisa saja terjadi.

supaya berimbang, cuman referensi aja

Senin, 03/01/2011 17:31 WIB
Fakta-fakta Tol Tengah di Kota-kota Besar di Luar Negeri

Budi Sugiharto : detikSurabaya detikcom - Surabaya, Perdebatan seputar rencana pembangunan tol tengah di Kota Surabaya semakin meruncing dan memanas. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan tentang opini yang bertentangan dengan faktasebuah pembangunan tol di kota-kota luar negeri. Mungkin bisa menjadi rujukan Anda untuk mengambil sikap pro/kontra terhadap rencana tol tengah di Surabaya. Mitos Jalan bebas hambatan di tengah kota tidak pernah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap sistim transportasi kawasan perkotaan. Fakta Kawasan metropolitan di Amerika; Los Angeles, Chicago, Houston, Seattle, Dallas, dll, memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota sebagai tulang punggung sistem transportasi.* Bahkan,* kota-kota di Amerika yang dianggap memiliki sistem transportasi terbaik selalu memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota. Daftar kota di Amerika Serikat dengan sistem transportasi terbaik dan jalan bebas hambatan pada kota tersebut adalah; 1. Buffalo, New York* -> Interstate 90, Interstate 190, Interstate 290, Kensington Expressway. 2. Salt Lake City, Utah -> 2100 S Freeway, Veterans Memorial Highway, People’s Highway. 3. Milwaukee, Wisconsin ->* North-South Freeway, Lake Freeway, Zoo Freeway. 4. Oklahoma City, Oklahoma ->* Interstate 35, Interstate 40, Centenial Expressway. 5. Pitssburgh, Pennsylvania -> Interstate 279, Interstate 579, Allegheny Valley Expressway. Sumber daftar kota dengan sistem transportasi terbaik di USA: http://www.forbes.com/2008/04/24/cities-commute-fuel-forbeslife-cx_mw_0424realestate2_slide_10.html Mitos Keberadaan Tol Tengah Kota akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan pada akhirnya pasti menurunkan kualitas hidup penduduk kota. Fakta Auckland (New Zealand) dan Sydney (Australia) memiliki jaringan jalan bebas hambatan yang terletak di tengah kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,6 kali lebih banyak dari Kota Surabaya, Sydney bahkan memiliki 9 (sembilan) jalan bebas hambatan. Kedua kota tersebut terpilih dalam daftar 10 besar kota dengan kualitas hidup terbaik berdasarkan lalu-lintas, kualitas udara, dan keamanan. Daftar 10 Kota dengan kualitas hidup terbaik : http://www.worldculturepictorial.com/blog/content/10-best-cities-offering-quality-life-measured-traffic-congestion-air-quality-and-personal-sa Jaringan jalan bebas hambatan di Sydney, Australia : http://www.progsoc.uts.edu.au/~whophd/metroads/sydney.html Mitos Mass Rapid Transit (MRT) adalah solusi yang sangat ampuh untuk mengatasi permasalahan transportasi di kawasan perkotaan. Fakta Tokyo, Moskow, Shanghai, New York, dan London, memiliki sistem MRT yang mumpuni, akan tetapi tingkat permasalahan kemacetan di kota-kota tersebut cukup memprihatinkan, bahkan dikategorikan sebagai kota denganpermasalahan lalu-lintas terburuk di dunia. Daftar 20 Kota dengan jaringan lalu-lintas terburuk : sumber: http://allworldcars.com/wordpress/?p=11866 Mitos Berbagai kota di dunia membongkar jalan bebas hambatan karena dianggap sebagai sumber permasalahan transportasi. Seoul bahkan membongkar jalan tol di tengah kota untuk memperbaiki sistem transportasi. Fakta Jumlahnya tidak banyak (tidak sampai 10 kota), dan penyebab pembongkaran tidak selalu terkait dengan permasalahan transportasi. Daftar kota yang melaksanakan program pembongkaran jalan bebas hambatan dan penyebabnya adalah sebagai berikut; 1. Portland -> Harbor Drive Freeway dihapuskan pada tahun 1974 dan diganti menjadi ruang publik, sebagai gantinya dibangun jalan bebas hambatan yang lain untuk menampung arus kendaraan yang ada. 2. San Francisco -> Embarcadero Freeway dan Central Freeway rusak parah akibat gempa Loma Prieta pada tahun 1989, dan otoritas memutuskan untuk tidak membangun kembali kedua jalan bebas hambatan tersebut. San Franciscoberdekatan dengan Patahan San Andreas dan Hayward, sehingga kota ini pada dasarnya memang rawan akan gempa. 3. Milwaukee -> Pada akhir era 90’an, Park East Freeway yang telah berusia 30 tahun memerlukan perbaikan dengan biaya sebesar 100 juta dollar. Karena volume kendaraan yang sangat rendah dan biaya untuk meruntuhkan jalan bebas hambatan tersebut besarnya hanya 25 juta dollar, pemerintah memutuskan untuk menghapuskan Park East Freeway. 4. New York -> Pada tahun 1973, West Side Highway mengalami kerusakan parah. Dengan dana yang dibutuhkan mencapai 88 juta dollar, pemerintah memutuskan untuk membongkar total jalan bebas hambatan tersebut dan membangun jalan bebas hambatan baru dengan nama yang sama. 5. Seoul -> Jalan bebas hambatan di atas Sungai Cheonggyecheon sepanjang 5,8 km, yang merupakan bagian kecil dari jalan bebas hambatan di Kota Seoul (kurang sesuai untuk dikategorikan sebagai Tol Tengah Kota), pada tahun 2003 dibongkar sebagai bagian dari program peremajaan kota yang ditempuh oleh pemerintah Kota Seoul. Total biaya yang dibutuhkan untuk program ini adalah sebesar 281 juta dollar.* Beberapa organisasi lingkungan Korea mengkritisi program ini karena terlalu mahal, kurang memperhatikan keaslian historis kawasan, bersifat simbolis, dan sebenarnya tidak berkontribusi banyak terhadap peningkatan kualitas lingkungan kota. Sumber: http://www.preservenet.com/freeways/

^^^ hmmm... Jadi intinya tidak benar kalo negara2 lain pada membongkar tol tengah kota gara2 dampak buruk tol tengah kota itu sendiri. Cmiiw. Kalo yg di seoul aku pernah nonton di discovery channel, mereka membongkar jalan tol itu untuk mengembalikan jalur sungai kuno yang dulu merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar di masa lalu, dan menjadikannya kawasan wisata. Sementara mereka memang masih punya banyak jalan tol lainnya. Jadi kalo memang diperlukan, jalan tol di tengah kota bisa jadi solusi.

Nah, sekarang masalahnya kalo itu di surabaya, perlu apa tidak, banyak untung atau ruginya. Menurutku kalo surabaya secara penataan kotanya Indonesia sekali, di mana sebagian besar perpindahan manusia dilakukan dengan kendaraan pribadi, bukan jalan kaki atau public transport, tol tengah malah mendorong life style yg kayak gitu. Kalo dibandingkan dengan Sydney, atau kota2 di Amerika, sepertinya ga sebanding deh. Mereka juga sudah punya mass transport yg jauuuh lebih maju. Bangun dulu trotoar yg lebar (yg sekarang juga walaupun lumayan bagus tapi masih kurang lebar) paling nggak 2x nya yang sekarang. Trus bisnya yg nggenah, kalo mau mempertahankan angkot ya yg nggenah. Mass transportation buat saat ini lebih diperlukan daripada tol tengah kota. Tol itu harusnya buat perjalanan ke luar kota, truk, polisi, ambulance. Bukan sebagai alternatif perjAlanan dalam kota.

agree memang ada di kota luar negeri yang memang tepat bangun tol tengah, tapi tata kotanya lho dan keadaan kotanya sudah jauh lebih baik. Beda keadaannya dengan surabaya. Tetap tol tengah kota di surabaya tidak feasible.

At least ada buffer antara volume kendaraan pribadi ama public transport.

setujuuu...pembangunan tol tengah kota harus dilihat pada konteks dan urgensinya terhadap kota.
kalau soal tol tengah kota di amerika, harus diingat juga kalau mereka mulai membangunnya puluhan tahun yang lalu di awal 1900an, pastinya saat kondisi kota tidak padat...tidak sepadat surabaya. ujung2nya amerika serikat sendiri mengakui kalau tol tidak menyelesaikan masalah kemacetan tapi malah meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor, menambah polusi, etc etc.
kalau tertarik dg literaturnya bisa baca tulisan prof. newman "the end of the urban freeway" >>http://www.naturaledgeproject.net/Documents/NewmanUrbanFreeway.pdf<<

makasih atas thread barunya...:D baru kali ini saya ikut2an posting..hehehe...
jadi heran juga kok urusan penataan kota jadi ditarik2 ke ranah politik :(

IMO kalau alasannya Buffer, tol waru-perak itu sudah jadi buffer fungsinya. Tinggal maksimalkan fungsi dan menambah lajurnya jadi 5 lajur maybe.
Tol waru-perak itu sudah jadi tol tengah kota IMO.

setujuuu...pembangunan tol tengah kota harus dilihat pada konteks dan urgensinya terhadap kota.
kalau soal tol tengah kota di amerika, harus diingat juga kalau mereka mulai membangunnya puluhan tahun yang lalu di awal 1900an, pastinya saat kondisi kota tidak padat...tidak sepadat surabaya. ujung2nya amerika serikat sendiri mengakui kalau tol tidak menyelesaikan masalah kemacetan tapi malah meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor, menambah polusi, etc etc.
kalau tertarik dg literaturnya bisa baca tulisan prof. newman "the end of the urban freeway" >>http://www.naturaledgeproject.net/Documents/NewmanUrbanFreeway.pdf<<

makasih atas thread barunya...:D baru kali ini saya ikut2an posting..hehehe...
jadi heran juga kok urusan penataan kota jadi ditarik2 ke ranah politik :(

thx info link referensi tol nya...
Sering2 mampir di thread skyscrapercity indonesia yang lain, ditunggu kontribusi, diskusi, saran dan kritiknya....

thanks^^
apa mungkin ada kesempatan semua pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk menyelesaikan soal tol tengah surabaya? yg kemaren itu di balai pemuda, dprd, investor dan pemkot tidak ada yg datang...yang ada hanya warga yg butuh penjelasan dan akademisi...
kalau sudah dipolitisasi begini....apa bisa tercapai surabaya yang berpublik transport dan tidak bertol tengah? surabaya yang lebih humanis....

^^
makanya, semenjak pak Bambang jadi wawali kok tidak kedengaran suaranya blas.....
Ada yang aneh...
Kemarin PDIP juga sempat menentang bu Risma.
Kayaknya kekhawatiran banyak pihak terkait adanya grand design untuk menurunkan bu Risma dan menaikkan lagi pak Bambang bisa saja terjadi.

iya ditunggu Pak Bambang ini berbicara, jangan diam saja. Wah kalo bener2 Bambang DH memilik Grand Design ini, sangat disayangkan sekali. Kepemimpinannya membawa perubahan besar untuk Surabaya jangan sampai diciderai dengan ini, popularitas Pak Bambang bisa rusak. Kenapa ya di Indonesia ini selalu membangun Kota atau negara dengan politis??...

Profil Pemuda Pancasila (Sumber : Facebook)
Organisasi Kemasyarakatan berbasis Massa terbesar dan paling militan di Indonesia.

Pemuda Pancasila yang didirikan oleh IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 28 Oktober 1959.

Fase pendiriannya di pengujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk.
Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tersermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat ke Bhinnekaan bangsa.

Fase perjuangan Pemuda Pancasila di era 60-an ditandai dengan pergulatan melawan kekuatan PKI dan antek-anteknya yang berupaya mengubah ideologi negara dengan faham komunis dan aktif melakukan politik devide et impera di kalangan elit dan masyarakat akar rumput.

Salah seorang pendiri HMI bahkan pernah memberikan kesaksian bahwa pada masa itu (1959-1966) Pemuda Pancasila dikenal sebagai salah satu organisasi yang gigih memerangi PKI dan antek-anteknya.

Fase ini bisa dikatakan sebagai era peneguhan karakter Pemuda Pancasila sebagai pengawal ideologi Pancasila.

Pemuda Pancasila berikrar memperjuangkan isi SUMPAH PEMUDA 28 oktober 1928, UUD 1945 dan ideologi Pancasila sebagai ideologi satu-satunya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ikrar Pemuda Pancasila :
1. Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia.
2. Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia.
3. Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia
4. Berideologi satu, Ideologi Pancasila


So, Pemuda Pancasila ini dimulai pada 1959, dengan kepentingan mempertahankan Pancasila dan melawan PKI. Kalo dilihat dari profilnya, mereka sepertinya sama sekali bukan org2 yang paham dengan masalah penataan kota. yang lucu, mereka punya prinsip 3O yaitu: otak, omong, otot. (OMG) Dan, mereka demo mendukung tol tengah kota yg sebenarnya lebih ke arah penataan kota. Gak ada hubungan apa2 dengan mereka, kecuali mungkin masalah politik yg timbul dari kasus ini. Secara logis, SUDAH PASTI ada penggerak dari wilayah politik yang menyuruh mereka melakukan demo. kenapa dari gerakan mendukung pancasila tiba2 ngurusi penataan kota??? (gak wajar) Sebenernya jawabanya ada di kertas2 spanduk yang mrk pake buat demo. "Copot Jabatan Risma dari Walikota" itu salah satunya. jadi itu toh tujuannya.. Kita ini rakyat gak bodoh lah, kok tol tengah yg seharusnya masalah penataan kota, bisa didiskusikan bersama dengan pakar2 ahli, kok malah jadi masalah politik? apalagi, dijadikan alat untuk menjatuhkan wali kota. Wah, gak beres nih! Semua udah keliatan jelaaaas banget. Ada pihak yang mau nurunin Bu Risma (kemungkinan ya DPRD, atau disempitkan lagi Wisnu Wardhana dkk), trus minta bantuan Pemuda Pancasila yang demo supaya terlihat sebagai suara rakyat. Kok aneh ada rakyat Surabaya gak suka dengan wali kota seperti Bu Risma. Dari segi pemberdayaan ekonomi rakyat kecil diperhatikan, PKL ditata, taman kota diperbanyak, trotoar diperbaiki, jaringan jalan semakin bagus dan berkonsep, dll. Gimana nih, apa ada yang punya saran, kita sebagai masyarakat biasa yang merasa ada yang nggak beres dengan hal ini perlu melakukan apa? Kita bukan preman yang menang pake otot atau uang, kita ini masyarakat yang maju, berpendidikan, dan beradab. What should we do?

Yang mengerikan lagi, Pemuda Pancasila juga sudah mendatangi Jawa Pos, dan Radio Suara Surabaya. 2 media cerdas yang paling berpengaruh di kota Surabaya. Aku harap mereka ga jadi ciut gara2 didatengi sama PP.

kalau mau lihat foto2 demo pro tol tengah kota silahkan mampir sini http://surabaya.detik.com/readfoto/2011/01/03/105541/1537859/473/1/pro-tol-tengah-kecam-walikota

^^what should we do?? what can we do???
itu diaaa....selama ini setau saya yang ada adalah pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. tapi apakah ada/tidak bentuk pertanggungjawaban legislatif kepada rakyat sih kurang begitu tahu...:(
cmiiw. kalau menurut UU 22/1999 (diperbaharui dg UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, posisi kepala daerah dipilih dan ditetapkan oleh DPRD, yang merupakan cerminan representasi aspirasi masyarakat di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Walikota mempertanggungjawabkan segala hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD. Dengan demikian, apabila Walikota tidak memperhatikan aspirasi daerah dan DPRD, serta menyimpang dari amanat rakyat, maka DPRD dapat mengajukan usul local impeachment kepada presiden.
apa ada bentuk pengawasan dprd oleh rakyat? atau...karena beliau2 tersebut merupakan representasi dari rakyat maka menjadi suara tertinggi?? apa2 yang dinyatakan oleh dprd kemudian dianggap suara rakyat....hadoooohh...klo dprd nya bener sih gpp tapi klo enggak :bash:

Thx abray, udah sharing profile itu PP.
Kalau perlu kita post juga profile si wewe gombel ini..,
:D :D :D

Saya juga heran, sangat memaksakan upaya pemakzulan, ada yang salah dengan penataan Papan reklame? Apa perlu kita ambrukin bareng2 papan reklame seantero Surabaya ke rumahnya wewe gombel dan pengikutnya? ada yang salah ya dengan kebijakan penataan PKL? Apa perlu bukti foto-foto berhasilnya penataan PKL dan dijejalkan ke mulutnya si wewe gombel ini? Apa perlu taman2 kota itu kita hancurkan dan kita ambrukin materialnya ke rumah si wewe gombel ini? Perlu juga CPW dibongkar juga?

Ada walikota dan jajarannya yang punya kinerja bagus malah ditentang, ada walikota dan jajarannya yang menyeleweng malah semakin besar omongnya.
Di otaknya ini dunia serasa salah semua, yang benar cuma uang dan kepentingan pribadi di otaknya.

Semoga seluruh rakyat Surabaya mendoakan tujuh turunan keluarga wewe gombel ini bisa merasakan dosa2nya leluhurnya...
Amit2 dah jangan sampai deh turunan saya punya tingkah dan kemunafikan seperti si wewe gombel, kroni2, dan bos2nya .
:P

^^what should we do?? what can we do???
itu diaaa....selama ini setau saya yang ada adalah pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. tapi apakah ada/tidak bentuk pertanggungjawaban legislatif kepada rakyat sih kurang begitu tahu...:(
cmiiw. kalau menurut UU 22/1999 (diperbaharui dg UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, posisi kepala daerah dipilih dan ditetapkan oleh DPRD, yang merupakan cerminan representasi aspirasi masyarakat di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Walikota mempertanggungjawabkan segala hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD. Dengan demikian, apabila Walikota tidak memperhatikan aspirasi daerah dan DPRD, serta menyimpang dari amanat rakyat, maka DPRD dapat mengajukan usul local impeachment kepada presiden.
apa ada bentuk pengawasan dprd oleh rakyat? atau...karena beliau2 tersebut merupakan representasi dari rakyat maka menjadi suara tertinggi?? apa2 yang dinyatakan oleh dprd kemudian dianggap suara rakyat....hadoooohh...klo dprd nya bener sih gpp tapi klo enggak :bash:

people power, cara halus ya lewat diskusi dan rembug bersama dewan itu.
Ini salah satu ruang pertanggungjawaban DEWAN kepada RAKYAT.
Nyatanya? Dewan kita yang terhormat ini sudah tidak ada kata "pertanggungjawaban terhadap rakyat" di dalam kamus otaknya.
Nggak dewan pusat nggak dewan daerah surabaya pada munafik semua.
Demokrasi kita cuman dagelan dan sandiwara aja semua.
Tidak ada yang nyata...

Kemudian kalau cara halus tidak pernah digubris dan parahnya malah dilecehkan (yang terjadi di Surabaya), terpaksa harus cara kasar...
Ingat kejadian Jogja kemarin? Saya merinding melihat rakyat Jogja yang sangat kuat kebersamaannya.
Mampu menggetarkan pemimpin yang arogan dan sewenang2.
Saya memimpikan itu bisa terjadi di Surabaya dan kita hancurkan para hewan2 yang hanya jadi sampahnya Surabaya itu...

Dan sedikit mempublish ketololan anggota dewan kita, sampai masalah sepele scanner tanda tangan sekkota surabaya dibawa2, padahal lumrah tho... Scanner atau tanda tangan cap, asalkan udah dapat konfirm dari si empunya tanda tangan.
Dan saya yakin bu Risma tidak akan seceroboh dan setolol para anggota dewan itu karena cuman masalah sepele tanda tangan, bu Risma ini sudah lama sir di pemerintahan, tidak seperti sampean para anggota dewan yang cuman modal politik praktis.
Dan saya juga yakin scanner tanda tangan itu juga sudah diketahui dan seijin sekkota bapak Sukamto Hadi.
Tidak tau lagi kalau bapak Sukamto ini kena virusnya wewe gombel.

Senin, 03/01/2011 22:18 WIB
'Tidak Ada Skenario Melengserkan Walikota Surabaya'

Budi Sugiharto : detikSurabayadetikcom - Surabaya,Wakil Ketua DPRD Surabaya A Suyanto menegaskan bahwa hak angket reklame yang sekarang sedang berlangsung bukanlah sebuah skenario untuk melengserkan walikota. Hak angket hanyalah upaya dewan melakukan pengawasan kebijakan eksekutif."Hak angket kan hanya mengeluarkan rekomendasi. Yang berhak memberhentikan ya instusi lain yang di atasnya (Gubernur, Mendagri dan Presiden)," kata A Suyanto saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (3/1/2011).Bagi politisi PKS ini, pelengseran Tri Rismaharini tidaklah sederhana. Karena proses di dalam proses hak angket cukup panjang. Dan dalam memutuskan rekomendasi adanya pelanggaran atau tidak, kata Suyanto, panitia hak angket harus berhati-hati dan teliti."Mestinya melibatkan pakar hukum untuk menakar kadar temuan panitia hak angket. Itu diatur undang-undang," kataSuyanto mengusulkan.Sebagai anggota dewan, Suyanto, memilih melakukan fungsipengawasan terhadap kebijakan yang dibuat eksekutif secara profesional. "Rule of the game saja lah kita. Dan yang pasti kita akan menghormati apapun keputusan nantinya," kata Suyanto.Apakah hak angket ini bagian skenario untuk menjatuhkan walikota? "Tidak ada skenario. Ini bukan skenario, tidak pantas kalau disebut skenario. Ini power balance saja. Kita akan menghormati apapun keputusan yang ditetapkan sesuai koridor," jawab Suyanto yang tidak masuk dalam panitia hak angket ini.Seperti diberitakan, walikota membuat kebijakan Perwali nomor 56 dan 57 tahun 2010 tentang kenaikan pajak reklame. Setelah diprotes dewan, hingga interpelasi digelar akhirnya walikota merevisi dan menurunkan prosentasenya. Namun dewan tetap meneruskan hingga angket untuk menyelidiki indikasi pelanggaran dalam produk yang ditelorkan eksekutif.

Guys menurutku sudahlah jangan pedulikan tol tengah kota saya sumpahin sampe tahun brapapun ga bakal terbangun karena bandingannya tol yg jelas2 nglewati sawah2 ja pembebasannya susahnya minta ampun mpek terkatung2 palgi toteka dah bayangin ja......? Mungkin tu ajang sebagai tempat korupsi ja alias bagi2 hasil korupsi. Dan mengenai bambang dh bukane saya mbelani mungkin Päk bambang ini sudah tau kalo ini hanya wacana dagel2an ja dan ga bakalan terbangun makae bosen nanggapinnya drpd ngluarin statemen malah bikin keruh suasana jd lebih baik diem.cmiiw

WAOW!!! Enak banget ya hidupnya????, kalau ketemu hummer kuning plat DK di jalan silahkan anda rakyat Surabaya berdongkol2 ria melihatnya

Ketua DPRD Surabaya Punya Hobi Koleksi Mobil Mewah
Posted by KD on Oct 29, 2010

Selain aktif kegiatan politik, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana punya kegemaran lain. Sejak muda, sebelum menjadi anggota Dewan, Wishnu punya `hobi` mengoleksi mobil mewah. Koleksinya saat ini antara lain Hummer H2, Jaguar, Toyota Harrier, dan dua Harley Davidson. Selasa (19/10) lalu, mobil Hummer H2 itu diparkir di halaman Gedung DPRD Surabaya. Tentu saja setiap orang yang mau masuk ke gedung Dewan tersita perhatiannya untuk memandangi mobil warna kuning berbodi elegan danbesar tersebut. Sebagian tamu DPRD menyempatkan mengintip kondisi dalam mobil berplat nomor DK 510 YK itu, dan bertanya siapa pemiliknya. Ketika ditemui di ruang kerjanya di DPRD, Wishnu Wardhanamengaku, mobil itu sudah lama dibelinya. Ia tidak bersedia mengatakan berapa harganya, namun diperkirakan sekitar Rp 3 miliar. Karena buatan Amerika dan harganya terlampau mahal, untuk membelinya dia inden dulu beberapa bulan. Diakui, di Surabaya jarang sekali orang yang menggunakan mobil ini. ”Di Surabaya hanya ada dua orang yang punya mobil Hummer, salah satunya saya,“ kata Wishnu yang sering mengendarai mobil ini ke DPRD. Wishnu yang baru periode ini menjadi anggota DPRD mengatakan, mengoleksi mobil mewah bukan kali ini saja, tapi itu hobinya sejak muda. Tak jarang, gonta-ganti mobil mewah kerap ia lakukan. ”Sejak muda saya sudah hobi beli mobil mewah. Kalau sudah tidak suka, saya jual dan saya belikan mobil baru,“ ujarnya. Sopir Wishnu juga membenarkan tentang hobi juragannya itu. Untuk mobil Hummer hanya dikendarai saat berangkat dan pulang saja. Sedangkan untuk kepentingan tugas sebagai anggota Dewan, Wishnu menggunakan mobil dinas Toyota Camry. ”Saya tidak berani menyetir, tapi kalau ikut dan yang mengemudikan Bapak, saya pernah,” cerita sopir Wishnu. Ada tiga model Hummer –yang secara umum berkarakter mobil off road. Model H1 adalah yang orisinal karena bentuknya didasarkan pada kendaraan perang Humvee yang dipakai AS di Perang Teluk dulu. H1 berukuran paling besar, dengan panjang bervariasi antara 4,5 – 5,1 meter dan tinggi 1,8 – 2,1 meter. Model lain adalah H2 dan H3 yang lebih kecil. Berdasarkan penelusuran Surya, harga bekas Hummer H2 termurah sekitar Rp 1,25 miliar dan tertinggi sekitar Rp 2,1 miliar di Jakarta. Itu pun untuk yang buatan tahun 2006. Untuk model H2 keluaran akhir 2009 jenis Limo, harga barunya sekitar Rp 4,5 miliar dan mampu menampung 15 penumpang. “Saya dengar harga mobil Bapak Rp 3 miliar,” kata sopir Wishnu. Di Indonesia, Hummer —yang diproduksi General Motors, AS— ternyata hanya dipasarkan di dua wilayah, Jakarta dan Bali. Selain Hummer, kata sopir Wishnu, masih ada beberapa mobil mewah lain di rumah bosnya itu. Antara lain Jaguar, Toyota Harrier, serta dua Harley Davidson. Namun, mobil-mobil itu jarang dipakai. ”Bapak memang senang membeli mobil-mobil seperti itu dan sejak lama dilakukan,“ ceritanya. Si sopir menceritakan, selain menjadi Ketua DPRD, Wishnu juga seorang pengusaha. Wisnu memang tokoh yang punya segudang aktivitas. Sebelum menjabat Ketua DPRD Surabaya, politisi Partai Demokrat ini juga pernah menjabat sebagai direktur Panca Wira Usaha (PWU), badan usaha milik daerah (BUMD) Jatim. Meskipun memiliki banyak mobil mewah dan dua sepeda motor Harley, bukan berarti Wishnu senang masuk di komunitas pemilik Harley atau kolektor mobil mewah. Hal itu, menurut Wishnu, karena sudah banyak kegiatan ia ikuti, sehingga tak ada waktu lagi untuk ikut komunitas seperti itu. Saat ini saja, selain menjabat ketua DPRD dan Ketua PSSI Surabaya, Wishnu juga menjabat di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain, Dewan Mustasyar Forum Masjid Jatim. ”Jadi, saya tidak ada waktu banyak lagi,“ terangnya.

Sumber : http://ayok.wordpress.com/2010/10/25/2700/

Guys menurutku sudahlah jangan pedulikan tol tengah kota saya sumpahin sampe tahun brapapun ga bakal terbangun karena bandingannya tol yg jelas2 nglewati sawah2 ja pembebasannya susahnya minta ampun mpek terkatung2 palgi toteka dah bayangin ja......? Mungkin tu ajang sebagai tempat korupsi ja alias bagi2 hasil korupsi. Dan mengenai bambang dh bukane saya mbelani mungkin Päk bambang ini sudah tau kalo ini hanya wacana dagel2an ja dan ga bakalan terbangun makae bosen nanggapinnya drpd ngluarin statemen malah bikin keruh suasana jd lebih baik diem.cmiiw

ya ada betulnya sih mas roni, tapi tetap aja mubazir.. Ada beberapa uang rakyat disitu yang dibuang begitu saja, lebih baik uang segitu dipakai bangun BRT.
Dan kita harus tetap mengawalnya...
Dan saya sendiri juga punya bayangan yang sama, mission imposible ini proyek TOTEKA.
Di tahun2 mendatang feeling saya, kita akan menjumpai dan membaca berita2 di berbagai media mengenai TOTEKA yang mangkrak. :D

Jangan salah juga, mungkin banyak yang menolak untuk digusur
Tetapi juga tidak sedikit yang setuju
Bayangkan kalau yang setuju itu melepas tanahnya
Investor pasti akan mulai membangun meskipun tanah belum 100 persen bebas
Dan kalau nantinya tidak selesai maka bertambahlah satu lagi proyek mangkrak di Surabaya
Jadi langkah Bu Risma sudah benar dengan tidak memberikan ijin sedikitpun terhadap pembangunannya

Sekedar menganalogikan

Jika anda pernah menonton film animasi anak-anak "Horton Hears a Who", mungkin anda bisa membandingkan konflik Bu risma ama DPRD dengan konflik Mayor Ned ama The Chairman. Ceritanya, saat itu Mayor Ned khawatir kalo kota Whoville bakal terancam bencana (bahwa Whoville adalah kota seukuran debu dalam film itu). Namun para dewan (The Chairman) menolak petisi yang diajukan si walikota. Begitu diadain refrendum, rakyat Whoville cenderung mengikuti keputusan para dewan untuk menyelenggarakan event megah di kota itu, namun berujung pada bencana kehancuran Whoville. Barulah setelah itu rakyat sadar dan sepakat atas pendapat mayor Ned.

Bedanya di sini, rakyat Surabaya cenderung pro ama walikota, yaitu Bu Risma. Hanya org2 tertentu yang pro DPRD, itupun klo mereka dikasih duit.

Sekedar menganalogikan

Jika anda pernah menonton film animasi anak-anak "Dr. Seuss Horton Hears a Who", mungkin anda bisa membandingkan konflik Bu risma ama DPRD dengan konflik Mayor Ned ama The Chairman. Ceritanya, saat itu Mayor Ned khawatir kalo kota Whoville bakal terancam bencana (bahwa Whoville adalah kota seukuran debu dalam film itu). Namun para dewan (The Chairman) menolak petisi yang diajukan si walikota. Begitu diadain refrendum, rakyat Whoville cenderung mengikuti keputusan para dewan untuk menyelenggarakan event megah di kota itu, namun berujung pada bencana kehancuran Whoville. Barulah setelah itu rakyat sadar dan sepakat atas pendapat mayor Ned dan mendukungnya untuk menyelamatkan WhoVille.

Bedanya di sini, rakyat Surabaya cenderung pro ama walikota, yaitu Bu Risma. Hanya org2 tertentu yang pro DPRD, itupun klo mereka dikasih duit.

^^
hahaha bisa aja menganalogikan dengan film...
Thanks @bi.
Btw, wow dewan sudah melebihi Polisi yah? Salut!

Hak Angket Kenaikan Pajak Reklame
Asisten II Pemkot Diperiksa Melebihi Pemeriksaan Kepolisian

03 Januari 2011 21:57:15 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Panitia Khusus (Pansus) hak angket kenaikan pajak reklame mulai bekerja. Pansus tersebut menghadirkan orang - orang terkait pada pengambilan perwali 56 dan 57 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya. Tahap pertama yang digelar pada hari ini, Senin (03/12/2011), pansus menghadirkan Asisten II Sekkota Surabaya, Muhlas Udin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, Muhlas Udin terlihat stres karena proses pemeriksaan yang dilakukan melebihi proses penyelidikan di kejaksaan maupun di kepolisian. Pansus menolak keinginan Muhlas yang ingin didampingi bagian hukum maupun Dinas Pendapatan dalam memberikan keterangan. Saking emosinya, Asisten II ini meminta supaya ucapan yangkeluar dari mulutnya disumpah. Hal ini dilakukan karena pansus terkesan tidak percaya dengan keterangan-keterangan yang diungkapkan. Mereka menuding, Muhlas Udin tidak jujur dalam memberikan keterangan di depan pansus. "Saya sangat kecewa. Proses penyelidikan pansus mengalahkan penyelidikan di kejaksaan dan kepolisian," ujar Mukhlas saat ditemui usai dimintai keterangan. Mukhlas menjelaskan, bahwa pemeriksaan di kejaksaan dan kepolisian, saksi boleh didampingi pengacara maupun dinas yang terkait. Kondisi berbeda terlihat dalam pemeriksaan pansus, dengan tegas pansus pimpinan Sachiroel Alim menolak dalam memberikan keterangan didampingin dinas terkait. Dalam pemeriksaan itu, Muhlas menyatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti proses keluarnya peraturan wali kota (perwali) 56 dan 57 tentang kenaikan pajak reklame. Dirinya hanya memberikan paraf persetujuan, kalau proses keluarnya perwali sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Secara teknis, ujar Mukhlas, kenaikan pajak reklame merupakan tanggung jawab Dinas Pendapatan dan wali kota. Karena sesuai prosedurnya, Dinas Pendapatan mengusulkan ke Bagian Hukum, kemudian ke Asisten dan diteruskan ke Sekretaris Kota (Sekkota), dan terakhir ke wali kota. Wali kota yang memberikan peranan penting dalam menyetujui perwali. "Jadi usulan ada di Dinas Pendapatan, soal benar atau salah merupakan kewenangan wali kota, ujungnya kan wali kota." ujar Mukhlas. Dalam hal ini, Mukhlas mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui proses kenaikan tarif reklame yang mencapai 400 persen. Pasalnya, saat rapat yang dilakukan tidak pernah melibatkan Asisten II. Karena, tupoksi-nya sudah berbeda. Asisten II hanya melihat prosedur keluarnya perwali,jika sudah sesuai dengan aturan maka dirinya hanya memberikan persetujuan. Menyikapi keterangan Mukhlas, Ketua Pansus Angket, Sachiroel Alim menilai bahwa, terlihat ada upaya saling lempar tanggung jawab. Muhlas Udin dalam memberikan keterangan terkesan melimpahkan semua kewenangan berada ditangan Dinas Pendapatan dan Pajak. Karena, keterangan yang diberikan menegaskan kalau urusan teknis langsung ditangani Dinas Pendapatan. "Kami memang mencium upaya lempar tanggung jawab. Tapi kami tetap berupaya membongkar kasus ini," pungkasnya.[ rif/ted]

Gimana kota ini mau maju kalo hewan-hewan itu ngerecokin terus... Kasihan Surabaya, baru mau melangkah ke arah yg lebih baik sudah diganggu sana sini. Emang susah jadi pemimpin yg baik di negara kita ini... Suroboyo suroboyo, riwayatmu kini

04 Januari 2011, 10:20:55| Laporan Eddy Prastyo

Siapa Yang Naik Jika RISMA Dimakzulkan?

suarasurabaya.net | Bagaimana jika pemakzulan TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya sukses dijalankan oleh DPRDSurabaya? Siapa yang akan menggantikannya berdasarkan aturan perundangan? Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BAMBANG DH Wakil Walikota lah yang otomatis bakal menggantikannya. HIMAWAN ESTU BAGYO Ketua Asosisasi Pengajar Hukum Tata Negara Propinsi Jatim pada suarasurabaya.net , Selasa (04/12) mengatakan dalam hukum tata negara, kepala pemerintahan adalah jantungnya pemerintahan. Dia tidak boleh kosong. Maka dari itu, ketika kepala daerah turun karena berbagai sebab, otomatis wakil kepala pemerintahan yang mengisi jabatan kepala pemerintahan itu. Untuk posisi wakil kepala daerah yang ditinggalkan, kata HIMAWAN, akan diisi lewat cara pemilihan di DPRD. Partai pemenang pemilu akan mengajukan 3 nama untuk dipilih di DPRD. Tentang jabatan wakil kepala daerah yang kosong ditinggalkan ini, menurut HIMAWAN, tidak diatur di dalam UU nomor 32 tahun 2004 karena para ahli hukum yang merumuskannya lupa mencantumkan. Tentang pengisian jabatan wakil kepala daerah ini diatur dalam PP nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(edy)

lihat saja konsekuensinya kalau sudah people power terjadi, dewan hancur ya hancur dah,....

04 Januari 2011, 10:02:51| Laporan Eddy Prastyo

Pemakzulan Walikota Surabaya HIMAWAN : Tanpa Libatkan Publik, Bisa Timbulkan Anarkisme Parlemen suarasurabaya.net |

Proses pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah bisa saja dilakukan DPRD, tapi tetap harus melalui tahapan perbincangan publik. Jika DPRD secara sepihak melakukan pemakzulan tanpa melibatkan publik, akan terjadi anarkisme parlemen. Dampaknya, DPRD yang malah dijatuhkan oleh rakyat. HIMAWAN ESTU BAGYO Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Propinsi Jatim pada suarasurabaya.net , Selasa (04/01) berpendapat soal menguatnya isu pemakzulan Walikota Surabaya oleh DPRD Surabaya. Menurut HIMAWAN, pemakzulan adalah pemberhentian jabatan kepala daerah karena sebab-sebab di luar mengundurkan diri dan berhalangan tetap. Pemakzulan terjadi karena kepala daerah tidak lagi mendapat kepercayaan publik. Prosesnya dilakukan di DPRD lewat proses penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan eksekutif perihal suatu kebijakan, dan bisa dilanjut dengan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kebijakan yang melanggar hukum pidana. Jika Panitia Angket menyimpulkan ada pelanggaran pidana serius dalam kebijakan, maka hasil penyelidikan disampaikandalam Rapat Paripurna. Kalau Rapat Paripurna memutuskanpemakzulan dengan dasar penyelidikan Panitia Angket itu, maka keputusannya disampaikan ke Mahkamah Agung untuk diuji secara hukum. Jawabannya disampaikan maksimal 30 hari setelah disampaikan DPRD. Jika MA menilai pemakzulan itu tidak berdasar kuat secara hukum, maka usulan penonaktifan itu ditolak. Kalau diterima, DPRD harus menggelar rapat paripurna kembali untuk memutuskan pemakzulan, kemudian hasilnya disampaikan ke Mendagri lewat Gubernur.Di sinilah kemudian Presiden yang memutuskan apakah Walikota bisa diberhentikan atau tidak. Jawabannya bisa diketahui maksimal 30 hari sejak disampaikan ke Mendagri �Prosesnya cukup panjang dan tidak mudah. Proses ini juga harus melibatkan publik. Tidak bisa DPRD mensterilkan proses ini di legislatif tanpa keterlibatan publik di dalamnya,� kata dia. Ditambahkan HIMAWAN, Sebuah kebijakan eksekutif dapat diinterpelasi dan diselidiki lewat penggunaan hak angket hanya jika kebijakan itu berdampak besar secara negatif pada masyarakat, misalnya menimbulkan pemiskinan secara masif dan merusak tata kelola keuangan atau pemerintahan. HIMAWAN sendiri menilai kasus Perwali tentang Reklame tidak layak diinterpelasi dan diselidiki lewat penggunaan hak angket, apalagi dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan karena tidak memenuhi unsur berdampak besar secara negatif pada masyarakat. �Kalau dikatakan ada kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam Perwali Reklame itu, iya. Tapi kalau dijadikan dasar untuk diinterpelasi, diangket, bahkan sampai dimakzulkan, itu menurut saya tidak layak. Terus terang saya ngeri melihat tata kelola kenegaraan seperti ini jika terus berlanjut. Akan sangat merusak,� katanya. Apalagi kalau dalam proses ini nantinya, rakyat Surabaya tidak dilibatkan. Kata HIMAWAN, apa yang terjadi di ruang parlemen, tidak selalu sejalan dengan apa yang ada di ruang publik. Jika DPRD berjalan sendiri dan tidak mendengar suara di luar, kata dia, akan sangat berbahaya. �Ingat, Walikota dipilih secara langsung. Punya legitimasi yang kuat. Jika legislatif tidak mendengar suara di luar, bisa jadi situasinya berbalik, malah DPRD yang tidak dipercaya. Malah bisa diturunkan oleh rakyat lewat aksi massa yang merusak,� kata dia.(edy)

[b]

Sebelum menjabat Ketua DPRD Surabaya, politisi Partai Demokrat ini juga pernah menjabat sebagai direktur Panca Wira Usaha (PWU), badan usaha milik daerah (BUMD) Jatim. Meskipun memiliki banyak mobil mewah dan dua sepeda motor Harley, bukan berarti Wishnu senang masuk di komunitas pemilik Harley atau kolektor mobil mewah. Hal itu, menurut Wishnu, karena sudah banyak kegiatan ia ikuti, sehingga tak ada waktu lagi untuk ikut komunitas seperti itu. Saat ini saja, selain menjabat ketua DPRD dan Ketua PSSI Surabaya, Wishnu juga menjabat di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain, Dewan Mustasyar Forum Masjid Jatim. ”Jadi, saya tidak ada waktu banyak lagi,“ terangnya.

Sumber : http://ayok.wordpress.com/2010/10/25/2700/

^^ ow, jadi si WW ini yang bikin PWU jatim g pernah menghasilkan laba tiap periodenya selama bertahun2, untung segera diambil alih pak Dahlan Iskan PWU-nya...yang untuk pertama kalinya akhirnya menghasilkan laba..
uda ngancurin PWU masih menjabat PSSI surabaya....wew.. pantaslah persebaya jadi semrawut sekarang, . koq bisa jadi ketua hewan perwakilan rakjat ya ne orang?
udah ngancurin PWU dan persebaya sekarang mau bikin semrawut wajah kota, dan mau nurunin walikota ... mantap bener !!:doh:

Rakyas surabaya, yang tadinya tenang2 aja, malah dibuat garang soal toteka

waw!! thx artikel2nya
ternyata memang jalan terakhir ya harus lewat people power.
kalaupun dprd sampe berani mengajukan pemakzulan ke MA..mudah2an saja beliau2 yang ada di MA masih punya pikiran jernih dan hati nurani untuk menolaknya.
ww di pssi surabaya?? yaelaaahh...:weird:...sekali2 coba dipolling tingkat kadar ke'sebel'an rakyat sby terhadap ww dan nurdin...:ohno:

hasil copy paste berita detik surabaya hasil kajian dari sumber lain berbahasa inggris yang diterjemahkan sepotong-sepotong hasilnya seperti ini, tidak kontekstual dan ngga analitis beritanya.. :)

diambil dari detiksby
link berita
http://surabaya.detik.com/read/2011/01/03/173149/1538320/466/fakta-fakta-tol-tengah-di-kota-kota-besar-di-luar-negeri?y991102465

Surabaya - Perdebatan seputar rencana pembangunan tol tengah di Kota Surabaya semakin meruncing dan memanas.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan tentang opini yang bertentangan dengan fakta sebuah pembangunan tol di kota-kota luar negeri. Mungkin bisa menjadi rujukan Anda untuk mengambil sikap pro/kontra terhadap rencana tol tengah di Surabaya.

Mitos
Jalan bebas hambatan di tengah kota tidak pernah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap sistim transportasi kawasan perkotaan.

Fakta
Kawasan metropolitan di Amerika; Los Angeles, Chicago, Houston, Seattle, Dallas, dll, memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota sebagai tulang punggung sistem transportasi. Bahkan, kota-kota di Amerika yang dianggap memiliki sistem transportasi terbaik selalu memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota.

Daftar kota di Amerika Serikat dengan sistem transportasi terbaik dan jalan bebas hambatan pada kota tersebut adalah;
1. Buffalo, New York -> Interstate 90, Interstate 190, Interstate 290, Kensington Expressway.
2. Salt Lake City, Utah -> 2100 S Freeway, Veterans Memorial Highway, People’s Highway.
3. Milwaukee, Wisconsin -> North-South Freeway, Lake Freeway, Zoo Freeway.
4. Oklahoma City, Oklahoma -> Interstate 35, Interstate 40, Centenial Expressway.
5. Pitssburgh, Pennsylvania -> Interstate 279, Interstate 579, Allegheny Valley Expressway.

Sumber daftar kota dengan sistem transportasi terbaik di USA:
http://www.forbes.com/2008/04/24/cities-commute-fuel-forbeslife-cx_mw_0424realestate2_slide_10.html


Mitos
Keberadaan Tol Tengah Kota akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan pada akhirnya pasti menurunkan kualitas hidup penduduk kota.

Fakta
Auckland (New Zealand) dan Sydney (Australia) memiliki jaringan jalan bebas hambatan yang terletak di tengah kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,6 kali lebih banyak dari Kota Surabaya, Sydney bahkan memiliki 9 (sembilan) jalan bebas hambatan. Kedua kota tersebut terpilih dalam daftar 10 besar kota dengan kualitas hidup terbaik berdasarkan lalu-lintas, kualitas udara, dan keamanan.

Daftar 10 Kota dengan kualitas hidup terbaik :
http://www.worldculturepictorial.com/blog/content/10-best-cities-offering-quality-life-measured-traffic-congestion-air-quality-and-personal-sa
Jaringan jalan bebas hambatan di Sydney, Australia :
http://www.progsoc.uts.edu.au/~whophd/metroads/sydney.html

Mitos
Mass Rapid Transit (MRT) adalah solusi yang sangat ampuh untuk mengatasi permasalahan transportasi di kawasan perkotaan.

Fakta
Tokyo, Moskow, Shanghai, New York, dan London, memiliki sistem MRT yang mumpuni, akan tetapi tingkat permasalahan kemacetan di kota-kota tersebut cukup memprihatinkan, bahkan dikategorikan sebagai kota dengan permasalahan lalu-lintas terburuk di dunia. Daftar 20 Kota dengan jaringan lalu-lintas terburuk :
sumber: http://allworldcars.com/wordpress/?p=11866


Mitos
Berbagai kota di dunia membongkar jalan bebas hambatan karena dianggap sebagai sumber permasalahan transportasi. Seoul bahkan membongkar jalan tol di tengah kota untuk memperbaiki sistem transportasi.

Fakta
Jumlahnya tidak banyak (tidak sampai 10 kota), dan penyebab pembongkaran tidak selalu terkait dengan permasalahan transportasi. Daftar kota yang melaksanakan program pembongkaran jalan bebas hambatan dan penyebabnya adalah sebagai berikut;
1. Portland -> Harbor Drive Freeway dihapuskan pada tahun 1974 dan diganti menjadi ruang publik, sebagai gantinya dibangun jalan bebas hambatan yang lain untuk menampung arus kendaraan yang ada.
2. San Francisco -> Embarcadero Freeway dan Central Freeway rusak parah akibat gempa Loma Prieta pada tahun 1989, dan otoritas memutuskan untuk tidak membangun kembali kedua jalan bebas hambatan tersebut. San Francisco berdekatan dengan Patahan San Andreas dan Hayward, sehingga kota ini pada dasarnya memang rawan akan gempa.
3. Milwaukee -> Pada akhir era 90’an, Park East Freeway yang telah berusia 30 tahun memerlukan perbaikan dengan biaya sebesar 100 juta dollar. Karena volume kendaraan yang sangat rendah dan biaya untuk meruntuhkan jalan bebas hambatan tersebut besarnya hanya 25 juta dollar, pemerintah memutuskan untuk menghapuskan Park East Freeway.
4. New York -> Pada tahun 1973, West Side Highway mengalami kerusakan parah. Dengan dana yang dibutuhkan mencapai 88 juta dollar, pemerintah memutuskan untuk membongkar total jalan bebas hambatan tersebut dan membangun jalan bebas hambatan baru dengan nama yang sama.
5. Seoul -> Jalan bebas hambatan di atas Sungai Cheonggyecheon sepanjang 5,8 km, yang merupakan bagian kecil dari jalan bebas hambatan di Kota Seoul (kurang sesuai untuk dikategorikan sebagai Tol Tengah Kota), pada tahun 2003 dibongkar sebagai bagian dari program peremajaan kota yang ditempuh oleh pemerintah Kota Seoul. Total biaya yang dibutuhkan untuk program ini adalah sebesar 281 juta dollar. Beberapa organisasi lingkungan Korea mengkritisi program ini karena terlalu mahal, kurang memperhatikan keaslian historis kawasan, bersifat simbolis, dan sebenarnya tidak berkontribusi banyak terhadap peningkatan kualitas lingkungan kota.

Sumber: http://www.preservenet.com/freeways/

hasil analisa yang saya peroleh dari milis teman di demaya (desainer muda surabaya)

salam,
sebagai org yang pernah belajar tentang kota, perkenankan saya untuk menjawab seputar "mitos dan fakta2" tersebut.

*Mitos*
Jalan bebas hambatan di tengah kota tidak pernah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap sistim transportasi kawasan perkotaan.

*Fakta*
Kawasan metropolitan di Amerika; Los Angeles, Chicago, Houston, Seattle, Dallas, dll, memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota sebagai tulang punggung sistem transportasi. Bahkan, kota-kota di Amerika yang dianggap memiliki sistem transportasi terbaik selalu memiliki jalan bebas hambatan di tengah kota.

*my answer*
kota-kota di amerika pada umumnya dibangun pada awal 1900 - 1950, pada industrialisasi. pada periode ini isu perkotaan yang terbesar adalah movement, yang di trigger oleh pembagian peruntukan lahan (land use) di wilayah2 kota tsb. misal landuse industri, landuse perdagangan, landuse hunian dsb. dalam periode industri inilah masanya teori2 landuse planning di buat. logikanya, perbedaan peruntukan lahan mengakibatkan PERGERAKAN karena orang (dan barang) butuh untuk melakukan PERPINDAHAN dari tempat satu ke tempat lainnya. konsekuensi dari penataan landuse tertentu ini tentunya pengadaan jalur SIRKULASI untuk KENDARAAN, karena perpindahan untuk MANUSIA saja dirasa tidak cukup untuk memenuhi PERGERAKAN yang sedemikian besar tersebut. untuk kasus Amerika, hal itu telah ditangani dengan baik dengan pembangunan SIRKULASI2 kendaraan berupa jalur2 highway, antar kota maupun dalam kota.

namun, seiring dengan perkembangan jaman, apakah isu MOVEMENT ini masih dianggap baik (dalam artian memecah kan persoalan)? sejak tahun 1970 dimana gerakan postmodern urbanism dan new urbanism lahir, kota untuk pergerakan kendaraan dipertanyakan kembali.kota yang berorientasi hanya pada pergerakan kendaraan sudah dianggap tidak menjamin kualitas hidup manusianya, sehingga telah banyak upaya untuk mengembalikan kota kepada manusia. kualitas tersebut dinilai dari semakin banyaknya jumlah kendaraan yang mengakibatkan polusi dan kemacetan. sedangkan manusia sebagai pejalan kaki sudah semakin kehilangan tempatnya untuk memakai ruang-ruang kota. semakin sedikit orang mau berjalan kaki di suatu tempat, semakin sepi tempat itu oleh kehidupan. semakin sepi tentunya juga akan mengurangi kans tempat itu untuk dimaintain oleh warganya sendiri, akhirnya kualitasnya semakin menurun : jalanan berdebu, kotor, sepi, rawan kriminalitas dsb.

lagipula konteks di indonesia, pembangunan infrastruktur tidak direncanakan secara matang seperti di amerika. pembangunan kota besar seperti di jakarta sendiri lebih bersifat sporadis. awal pembangnan kota pasca kemerdekaan di jakarta lebih berorientasi pada pembentukan citra kota2 modern. akibatnya lebih mengutamakan pada pembangunan gedung2 yang monumental misal : MONAS, Gedung MPR/DPR, patung selamat dtg, Gedung BI, masjid Istiqlal, yang mengutamakan arsitektur modernnya. pembangunan infrastruktur, penyediaan permukiman, pemanfaatan ruang2 kota cenderung diabaikan. terlebih lagi era setelah 1960 an, pembangunan kota lebih berpihak pada investor, sehingga banyak pembangunan2 komersial yang mengakibatkan ketimpangan dan masalah2 sosial di perkotaan.

pembangunan jalan bebas hambatan hanya solusi teknis semata, dan hanya bermanfaat jangka pendek saja. logikanya, jalan bebas hambatan akan mendorong orang cenderung lebih prefer pada kendaraan pribadi. semakin banyak kendaraan pribadi, semakin macet dan daya dukung jalan bebas hambatan tersebut suatu saat juga akan berkurang. tentu
saja yang paling baik adalah mengurangi kendaraan pribadinya, dengan menjamin semua orang untuk dapat menggunakan transportasi publik.

*Mitos*
Keberadaan Tol Tengah Kota akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan pada akhirnya pasti menurunkan kualitas hidup penduduk kota.

*Fakta*
Auckland (New Zealand) dan Sydney (Australia) memiliki jaringan jalan bebas hambatan yang terletak di tengah kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,6 kali lebih banyak dari Kota Surabaya, Sydney bahkan memiliki 9 (sembilan) jalan bebas hambatan. Kedua kota tersebut terpilih dalam daftar 10 besar kota dengan kualitas hidup terbaik berdasarkan lalu-lintas, kualitas udara, dan keamanan.

*my answer*
seperti yang saya paparkan sblmnya, kota2 di luar membangun jalur bebas hambatannya terlebih dahulu, jauh sebelum kita memiliki rencana itu. artinya mereka membangun jalan bebas hambatan sebelum urban sprawl itu ada, atau sudah ada tapi tidak terlalu parah. sehingga dampak pembangunannya tidak terlalu terasa. namun berbeda dengan konteks kota2 kita, jalur bebas hambatan justru dibangun dalam kondisi Urban Sprawl sudah parah keadaannya. bisa dipastikan, pembangunan proyek tersebut malah menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar :
1. pembebasan lahan akan merugikan masyarakat, mereka sudah lama menempati daerah itu bertahun2, menyuruh mereka pindah sama saja dengan mencabut mereka dari akal sosialnya. coba anda sudah enak2 tinggal di rungkut 20 tahun, dilahan yang legal, tidak ada masalah apa2 disuruh pindah, walau diberi kompensasi tetapi apakah kompensasi itu sesuai dengan harga yang semestinya, dan dampaknya terhadap psikologis anda sekeluarga. bayangkan hal ini dalam skala 10 perkampungan dimana semua orang di kampung itu mengalami hal yang serupa.

2. marginalisasi lahan, daerah kolong jembatan selalu memiliki kualitas yang buruk, dengan banyaknya polusi udara dan polusi bunyi kendaraan. masarakat yang tinggal di ruang2 ini akan terpinggirkan dan menjadi masyarakat yang marginal, ruang2 bawah menjadi negatif, sulit untuk digunakan sebagai community space karena berisik dan sumpek. cobalah jalan2 ke bandung dan mampir ke kolong jalan layang Pasupati. anda kan merasakan hal seperti ini di sana.

3.intensitas lahan akan meningkat, dengan meningkatnya intensitas lahan karena pembangunan besar2an daya dukung tanah akan berkurang, daya serap tanah juga akan berkurang. air hujan akan bingung mau terserap kemana dan lari kemana. bayangkan dalam jangka panjangnya. lebih kongkrit, coba lihat jakarta!

4. lahan hijau berkurang.
5. ruang terbuka publik sebagai ruang komunal kota berkurang
6. memutus konektivitas kota. dengan adanya jalan2 tol ini, siapa yang akan terganggu? pejalan kaki. bayangkan kita sebenarnya cuma mau ke RW sebelah yang ada di seberang jalan. tadinya cukup kita berjalan kaki 15 menit saja atau naik sepeda dengan menyeberang jalan itu. tapi gara2 ada jalan tol tengah kota ini, kita jadi gak bisa sembarangan nyeberang jalan lagi kan. akhirnya kita terpaksa menggunakan kendaraan untuk mengambil jalan memutar atau jalur yang lebih jauh untuk mencapai RW sebelah itu. lagi2 kendaraan, lagi2 pergerakan. semakin tidak efisien bukan? untuk contoh kongkrit, coba lihat Jakarta, atau Bandung yang ada layang Pasupatinya.
7. makin banyak jalan untuk kendaraan sama dengan makin banyak kendaraanya, akibatnya daya dukung jalan suatu saat juga akan menurun, artinya tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang terus meningkat. cobalah tengok isu krisis energi, energi yang kita gunakan untuk pergerakan kendaraan, adalah jenis energi dari SDA yang TIDAK DAPAT DIPERBARUI. kalau kendaraan makin banyak, makin banyak pula penggunaan energi itu. jika misalnya habis? mau pakai apa? air pengganti bensin? coba saja jika kendaraan anda bisa....

mengingatkan kembali, ini konteks kota2 indonesia. perlu diingat bahwa membangun kota, tidak sama dengan membangun diatas kertas putih, namun diatas struktur (tissue) yang sudah ada sebelumnya. dan tissue ini berbeda karakternya antara kota2 amerika dengan kota2 di indonesia. kota2 diindonesia adalah kota2 di dunia ketiga, memiliki tipikal yang sangat berbeda sebagai kota di negara berkembang.
Lagi pula kota2 yang di contohkan itu biar jumlah lebih banyak dari surabaya, apakah kepadatannya juga sama? apakah mereka memiliki problem urban sprawl yang sama? apakah mereka memiliki struktur dan proses pembangunan yang sama? apakah mereka memiliki sejarah yang sama?

*Mitos*
Mass Rapid Transit (MRT) adalah solusi yang sangat ampuh untuk mengatasi permasalahan transportasi di kawasan perkotaan.

*Fakta*
Tokyo, Moskow, Shanghai, New York, dan London, memiliki sistem MRT yang mumpuni, akan tetapi tingkat permasalahan kemacetan di kota-kota tersebut cukup memprihatinkan, bahkan dikategorikan sebagai kota dengan permasalahan lalu-lintas terburuk di dunia.

*my answer*
MRT itu hanya contoh solusi saja. bukan MRT nya yang utama, tetapi JAMINAN BAHWA SETIAP ORANG BISA MENGAKSES TRANSPORTASI PUBLIK. transportasi publik kan tidak hanya dalam bentuk MRT. bisa berupa BRT, bisa city bus, bisa angkot, apapun yang dapat melayani kebutuhan movement warganya (movement manusia, bukan kendaraan).

memang tidak ada solusi yang betul2 ideal bagi masalah kemacetan. apalagi untuk kota yang memiliki usia sangat tua, terlebih lagi kota kapital atau megapolitan. kota2 megapolis selalu menarik orang utuk berdatangan karena menjanjikan dari segi ekonomi. sehingga wajar jika terdapat densitas tinggi dan pergerakan yang tinggi juga.

tetapi logikanya begini saja deh : sudah macet, masih mau ditambahi lagi dengan kendaraan pribadi lagi, ya jelas tambah macet. sudah ada transportasi publik saja masih macet, apalagi jika transportasi publiknya tidak terjamin? apakah surabaya sudah manjamin warganya untuk dapat menggunakan transportasi publiknya? coba saja anda pergi dari sepanjang ke perak naik angkot, berapa waktu yang akan anda habiskan untuk perjalanan? jika anda naik motor pribadi atau mobil pribadi? ya jelas lah, saya maupun anda akan prefer ke kendaraan pribadi. itulah contoh sederhananya.

*Mitos*
Berbagai kota di dunia membongkar jalan bebas hambatan karena dianggap sebagai sumber permasalahan transportasi. Seoul bahkan membongkar jalan tol di tengah kota untuk memperbaiki sistem transportasi.

*Fakta*
Jumlahnya tidak banyak (tidak sampai 10 kota), dan penyebab pembongkaran tidak selalu terkait dengan permasalahan transportasi.

*my answer*
ya memang alasan pembongkaran jalan tol di berbagai kota dunia tidak selalu terkait dengan masalah transportasi. permasalahan kota tidak melulu soal transportasinya saja. ada juga masalah2 sosial, masalah2 lingkungan. bisa jadi alasan pembongkaran tersebut adalah karena jalan tol yang ada justru mengganggu kehidupan berkotanya. atau memang benar2 tidak efektif mengatasi kebutuhan transportasi. kota itu kompleks, layer persoalannya berlapis-lapis. lagi pula pembongkaran semacam itu memakan biaya tidak sedikit dan butuh perhitungan matang. bangunan2 mangkrak yang ada di surabaya sangat mahal biaya pembongkarannya, apalagi kalau misal jalan tol? oleh karenanya belum banyak kota yang melakukan pembongkaran. lagi pula memang tidak setiap jalan tol dianggap bermasalah, ada juga yang memang dibutuhkan sehingga dipertahankan dan tetap digunakan. namun kembali lagi ke awal : setiap kota itu tidak sama struktur, morfologi, urban realmnya, tipikal masyarakatnya, alam lingkungannya. sehingga KONTEKS setiap kota tidak sama, probelm solving yang diterapkan juga tidak sama.

sekarang pertanyaannya : apakah tol tengah kota memang SESUAI dengan KONTEKS persoalan transportasi di surabaya? apakah tol tengah kota merupakan PROBLEM SOLVING yang tepat untuk Surabaya? apakah kita mau menerapkan ide jalan tol tengah kota yang bahkan sudah dibongkar oleh kota2 berbagai begara tersebut. kita bukannya mau ikut2an yang mana, hanya saja kita melihat kembali, kalau sudah ada yang membongkar, apa perlu kita menerapkannya, jangan2 ini bukan solusi efektif lagi.

seharusnya ini yang perlu dikaji sejak awal secara terbuka, juga melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan investor. pelaksanaan proyek ini akan menggusur 4500 rumah warga dan RTH di surabaya yang mmg sudah jarang2. badan legislatif seharusnya mewakili masyarakat, dan mereka bertugas mengawasi badan eksekutif. jika keputusan sudah fix, barulah badan legislatif mengesahkan perdanya. RTRW yang ramai dibicarakan itu bisa dikaji ulang dan tidak mutlak sifatnya, terlebih jika badan legislatif melakukan revisi.

sekian mudah2an bisa membantu untuk "memperkuat iman"nya.

Dyah R Wijayanti
____urban designer junior_____

hasil analisa seorang dosen planologi ITS tentang tol tengah dari facebook beliau.. beberapa gambar tidak keluar disini.. ntar kalau diperlukan saya copykan.. atau add friend beliau aja di facebook.. :)

TOL TENGAH KOTA SURABAYA, SEBUAH PERDEBATAN TIDAK KONTEKSTUAL
by Putu Rudy Setiawan on Monday, December 27, 2010 at 2:02pm
A. UNGKAPAN KEPRIHATINAN
Pewacanaan tentang tol tengah Surabaya yang diangkat oleh sejumlah politisi dan kemudian menjadi headline beberapa media lokal di Surabaya telah menjadi lahan perdebatan tajam yang tidak mengerucut pada satu pemikiran dan ide solutif. Substansi yang diperbincangkan semakin lama semakin tidak kontekstual karena hanya memandang dalam perspektif yang sempit dan tekstual dalam bingkai inward looking dimana pada akhirnya yang menonjol adalah perspektif kepemihakan, setuju atau menolak tol tengah. Publikpun cenderung terbawa oleh polarisasi kepemihakan ini karena tingginya intensitas penetrasi pemberitaan oleh media yang memfasilitasi pemikiran tekstual yang diusung oleh sejumlah kalangan tertentu. Debat tol tengah kota selama ini yang hanya berkutat pada aspek teknis dan mikro cenderung mengkerdilkan makna pengembangan wilayah. Wacana tol tengah kota Surabaya perlu diposisikan secara benar dan kontekstual dalam bingkai outward looking agar publik mendapatkan informasi yang akurat serta agar perdebatan yang berkembang dapat diarahkan menuju diskusi yang diharapkan dapat mensintesakan konvergensi pemikiran yang relevan, rasional, dan tentunya akademis

B. FUNGSI DAN PERAN SURABAYA DALAM KONSTELASI NASIONAL DAN REGIONAL
Perdebatan tentang tol tengah kota Surabaya tidak bisa begitu saja melewatkan peran dan fungsi kota Surabaya dalam konstelasi nasional dan regional. Beberapa atribut tentang fungsi dan peran Surabaya sudah lama mencuat di berbagai forum dan media, antara lain sebagai kota terbesar ke 2 setelah Jakarta, pusat pengembangan dan pelayanan Bagian Timur Indonesia, kota metropolitan, sentra pengembangan wilayah Gerbangkertosusila sekaligus Surabaya Metropolitan Area, dan lainnya. Dalam draft RTRW Jawa Timur malah digagas peluang pengembangan kota Surabaya sebagai megapolitan bersama kota Malang (Megasuma).
Secara juridis formal dan spasial, fungsi dan peran Surabaya (dan wilayah perkotaan di GKS) telah ditetapkan dalam PP 26 tahun 2008 tentang RTRWN sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Jawa Timur. PKN didefinisikan secara formal sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
Penetapan Surabaya sebagai PKN membawa konsekuensi bahwa kota Surabaya tidak dapat dipandang dalam perspektif lokal atau internal semata, ini karena Surabaya memiliki fungsi dan peran sebagai agent of development dalam konstelasi nasional dan regional. Implikasinya, Surabaya tidak saja mampu melayani kegiatan sosial ekonomi dan budaya warganya saja, tapi juga dituntut handal dalam memfasilitasi kegiatan kota dalam konteks nasional dan regional.

C. ARUS BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PERAK DAN SEKITARNYA
Meningkatnya kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan peti kemas dan Tanjung Perak tidak bisa dipungkiri secara tidak langsung akan berpengaruh pada pergerakan lalu lintas barang yang melalui jaringan jalan regional di kota, baik lalu lintas yang menuju maupun lalu lintas yang meninggalkan pelabuhan.

Gambar 1. PENINGKATAN VOLUME BONGKAR MUAT CONTAINER DI PELABUHAN PETI KEMAS MENURUT PERKIRAAN JICA

Sumber : JICA, 2007

Untuk angkutan container ini, Pelindo (2004) sendiri juga telah melakukan prediksi bahwa pada tahun 2025 volume bongkar muat akan melonjak menjadi lebih kurang 5 juta TEU’s (skenario pesimis) dan lebih kurang 22 juta TEU’s (skenario optimis). Angka-angka ini melebihi kapasitas terpasang saat ini yang hanya sekitar 2 juta TEU’s (Gambar 2.)

Gambar 2. PENINGKATAN VOLUME BONGKAR MUAT CONTAINER DI PELABUHAN PETI KEMAS MENURUT PERKIRAAN PELINDO

Sumber: Pelindo, 2004

Volume bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak juga diprediksikan meningkat tajam. Pelindo (2004) memperkirakan volume bongkar muat barang pada tahun 2025 menjadi sekitar 56 juta ton (Gambar 3.), sedangkan Bappeprov Jatim (2007) memperkirakan pada tahun 2020 menjadi sekitar 65 juta ton (Gambar 4.). Angka-angka ini sangat jauh diatas kapasitas terpasang pelabuhan saat ini yang hanya 30 juta ton.

Gambar 3. DATA DAN PERKIRAAN VOLUME BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PERAK OLEH PELINDO

Sumber : Pelindo, 2004

Gambar 4. DATA DAN PERKIRAAN VOLUME BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PERAK OLEH BAPPEPROV JAWA TIMUR

Sumber : Bappeprov, 2007

Kondisi bongkar muat barang di kedua pelabuhan tersebut di atas tentunya akan mempengaruhi posisi dan peran Surabaya dalam konstelasi regional (SMA). Karena akses menuju dan dari pelabuhan sudah barang tentu melalui wilayah kota Surabaya, maka tentunya Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan tersebut, khususnya akses berupa jalan dengan kualifikasi fungsi arteri primer.

D. ARUS TRANSPORTASI BARANG DALAM KONTEKS REGIONAL MELALUI JARINGAN JALAN
Arus lalu lintas komoditas dalam konteks regional yang menggunakan angkutan darat, baik dari wilayah hinterland menuju Surabaya dan sebaliknya, menunjukkan angka yang tinggi saat ini. Dari survey yang dilakukan oleh JICA tahun 2010, terdapat paling tidak 10 komoditas utama yang menjadi obyek transaksi ekonomi regional, yaitu pasir, pakan hewan, beras, pupuk, baja, gula, kertas, semen, kayu, dan komoditas lainnya. Total volume komoditas yang ditransaksikan antara Surabaya dengan hinterlandnya mencapai 36.576.036 kg/hari, terdiri atas 21.600.056 kg/hari masuk ke Surabaya dan 14.975.980 kg/hari keluar Surabaya. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. VOLUME PERGERAKAN BARANG YANG MASUK DAN KELUAR SURABAYA

Sumber : JICA, 2010 (diolah)

Saat ini transaksi ekonomi regional diakomodasi melalui 2 jalur jalan tol yaitu tol Surabaya – Gresik yang menampung arus pergerakan komoditas dari dan ke hinterland di sisi Barat Surabaya dan tol Surabaya – Porong yang menampung arus pergerakan komoditas dari dan ke hinterland di sisi Selatan dan Timur Surabaya. Traffic counting yang dilakukan oleh JICA menunjukkan bahwa kendaraan angkutan barang mendominasi volume lalu lintas di 3 ruas tol yang diamati, masing-masing 75,44% untuk ruas Dupak – Gresik, 59,95% untuk ruas Dupak – Perak, dan 50,86% untuk ruas Dupak – Porong, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. DISTRIBUSI VOLUME LALU LINTAS YANG MELALUI JALAN TOL DALAM KOTA SURABAYA MENURUT JENIS KENDARAAN

Sumber : JICA, 2010 (diolah)

Dari hasil traffic counting yang dilakukan JICA diatas, rata-rata tingkat layanan jalan tol yang direpresentasikan oleh rasio antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan tol (C, diasumsikan 3600 smp/jam) di tiga ruas berbeda adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. RATA-RATA TINGKAT LAYANAN JALAN TOL DI SMA

Sumber: JICA, 2010 (diolah)

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat layanan jalan pada ruas Dupak – Perak dan Dupak – Porong sudah berada pada angka yang rendah, masing-masing 0,84 dan 0,91. Angka tingkat layanan jalan tol ini belum mempertimbangkan fluktuasi lalu lintas per jam.
Apabila informasi fluktuasi lalu lintas per jam di 3 ruas jalan tol di atas diakomodasi, maka angka tingkat layanan jalan tol pada jam puncak sudah melampaui angka 1 yang artinya sudah sangat buruk. Gambar 7 (kiri) menjelaskan kondisi tersebut pada saat ini, sementara Gambar 7 (kanan) menunjukkan perkiraan tingkat layanan jalan tol pada 20 tahun mendatang apabila tidak ada penambahan kapasitas jalan.

Gambar 7. TINGKAT LAYANAN JALAN TOL DI SMA PADA JAM PUNCAK

Sumber : JICA, 2010

E. APAKAH TOL TENGAH KOTA SOLUTIF ?
Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, maka di wilayah SMA perlu ada peningkatan kapasitas jalan untuk menampung lalu lintas komoditas ekonomi regional yang; mau tidak mau, akan melalui kota Surabaya karena destinasi utamanya adalah pelabuhan Tanjung Perak. Meningkatkan kapasitas jalan tol dalam kota yang ada sekarang di Surabaya hampir tidak mungkin karena langkanya lahan. Alternatif yang paling mungkin adalah membangun jalan tol baru, baik untuk ruas Barat (Surabaya – Gresik) maupun ruas Selatan (Surabaya – Waru). Karena alasan inilah maka Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur waktu itu mengusulkan tol tengah untuk memfasilitasi (peningkatan) pergerakan barang pada ruas Perak – Waru, yang sekarang menjadi bahan perdebatan publik. Kalaupun kemudian saat ini Pemerintah Kota Surabaya mencabut kembali usulannya untuk membangun tol tengah dengan alasan bahwa masalah lalu lintas di dalam wilayah kota Surabaya akan diatasi dengan solusi lain (pembenahan struktur jalan, mengembangkan angkutan publik massal, membangun frontage road, dll), itu adalah persoalan yang berbeda konteks.
Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang mengusulkan jalan lingkar Timur dan jalan lingkar Barat sebagai bagian dari komponen struktur jalan kota seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. RENCANA STRUKTUR JALAN KOTA SURABAYA MENURUT DRAFT RTRW SURABAYA

Sumber : Bappeko Surabaya, 2010

Secara fungsional, kedua ruas jalan ini berpeluang untuk diusulkan sebagai alternatif jalan regional yang menghubungkan antara Surabaya (Tanjung Perak) dengan wilayah hinterland sisi Barat Daya, Selatan, dan Timur via Waru. Secara administratif dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, ruas jalan lingkar Timur lebih memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai koridor penghubung Waru – Tanjung Perak dibandingkan ruas jalan lingkar Barat, ini karena ruas lingkar Timur sudah tercantum sebagai jalan tol dengan skala prioritas utama, baik dalam PP No 26 tahun 2008 ttg RTRWN maupun dalam Keputusan Menteri PU No. 369/KPTS/M/2005 ttg Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
Perlu dipahami bahwa penggunaan istilah jalan tol harus dimaknai dalam konteks finansial-transportasi, yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (pasal 1 ayat 2 PP 15 tahun 205 tentang Jalan Tol). Dalam kasus ruas jalan lingkar Timur Surabaya, secara fungsional, terminologi sebagai jalan arteri primer, yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan dengan pusat kegiatan wilayah (pasal 10 ayat 1 PP 34 tahun 2006 tentang Jalan), sudah sangat mencukupi untuk dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengembangkannya. Sebagai tambahan informasi, di beberapa negara maju, jalan lingkar merupakan instrumen vital untuk memfasilitasi lalu lintas regional yang melalui kota dengan tidak mencampuradukkannya dengan lalu lintas internal kota. Dengan demikian maka akan sangat wajar dan rasional apabila ruas jalan lingkar Timur (dan Barat) dijadikan alternatif apabila pengembangan tol tengah dirasakan kurang kemanfaatannya karena beragam alasan dari berbagai perspektif internal kota Surabaya dan dari aspek teknis.
Selanjutnya, debat dan diskusi tentang tol tengah sebaiknya tidak hanya mengangkat issue-issue lokal, sempit, dan teknis semata, dimana pada gilirannya akan semakin memperuncing polarisasi antara kubu yang setuju dan menolak. Publikpun diharapkan tidak terseret pada debat berkepanjangan yang cenderung bias makna. Semakin jelas bahwa secara akademis jalan tol tengah Surabaya memang tidak diproyeksikan untuk mengatasi persoalan lalu lintas di dalam kota Surabaya, ini karena tujuan strategisnya adalah memfasilitasi peningkatan arus pergerakan barang dalam konteks regional (Surabaya Metropolitan Area).

F. REFERENSI
__________ [2010], INOVASI DALAM RISET DAN PRAKTEK PERENCANAAN MENUJU PENATAAN RUANG KOTA MASA DEPAN, paparan Walikota Surabaya pada Seminar CITIES yang diselenggarakan oleh prodi PWK ITS
__________ [2010], Draft RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
__________ [2009], STUDY ON FORMULATION OF SPATIAL PLANNING FOR GERBANGKERTOSUSILA ZONE, JICA
__________ [2008], Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
__________ [2006], Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang JALAN
__________ [2005], Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang JALAN TOL
__________ [2005], Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 269/KPTS/M/2005 tentang RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
__________ [2005], KONSEP RENCANA PEMBANGUNAN INTERNATIONAL HUB PORT (TERMINAL PETI KEMAS) DI JAWA TIMUR, paparan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
__________ [2004], RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG PERAK DI TELUK LAMONG SURABAYA, paparan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III.

WAH MAKIN KUAT IMAN SAYA!!!
Perfect! Thx a lot atas penjelasan panjang lebarnya.
Kalau mau bermain2 dan mencoba have fun iseng dengan game, ini konsep human movement sangat mirip dengan PC GAME sim city 4. :D
suruh si wewe gombel dkk sekali2 main sim city 4.
Hehehe...

surabaya sebagai PKN (Pusat kegiatan Nasional) sudah merencanakan dan mengembangkan jalan lingkar timur barat sebagai jalan arteri primer (tidak bayar) dan jalan lingkar luar barat dan lingkar luar timur sebagai jalan tolnya (bayar) untuk menghubungkan wilayah selatan surabaya dengan tanjung perak ataupun suramadu... dan dirasakan cukup memadai bagi arus kendaraan... jadi tol tengah fungsinya buat apa? selain nambah kemacetan di tengah kota?

hasil copy paste dari pernyataan seorang teman di milis (Muhammad Chottob W., ST.)

semua alibi detik cq kota-kota di bawah mungkin memang benar, tapi juga kurang tepat. paradigma yang dianut kota-kota dibawah, yang membenarkan konsep tol tengah kota, sangat mungkin didasari oleh paradigma industrialisasi, yang disokong oleh liberalisme-kapitalisme. dalam paradigma tersebut, manusia hanyalah aset. bagaimana manusia bisa bermanfaat bagi industri, maka di situ dia berguna.

jika paradigmanya adalah tentang memanusiakan manusia, yang itu bertentangan dengan asas industri, maka disitulah issue ini menemukan relevansinya. namun yang paling merisaukan saya adlah estetika kota yang bakalan terdegradasi dengan cepat. jika anda bisa membanayngkan, tidak ada satupun ruang yang terjadi di bwah elevated highway, menjadi ruang positif. para seniman jogja pernah dengan bersemangat menggulirkan mural sebagai jalan pemecah ruang negatif di bawah tol, namun seiring waktu, seiring makin memudarnya lukisan para seniman tersebut, maka ruang tersebut kembali seperti semula.

di bandung pernah diadakan event penngalian ide bagaimana membuat ruang di bawah tol kembali produktif. namun hasilnya hanya bergulir di seputar wacana. dan jika di surabaya sendiri, jika anda dengan sengaja berhenti di bawah jembatan layang, maka yang terasa adalah rasa sumpek dan yang pasti hadirnya para kaum minoritas kota yang memanfaatkan area tidak bertuan tersebut.

tol tengah juga akan mengahntikan persebaran pembangunan di wilayah barat-timur yang kini sedang digalakkan oleh pemkot. tol tengah akan kembali memusatkan perhatiannya pada pusat kota. sebuah tidakan diskriminatif bukan?

Di amerika klo tidak salah ruang di bawah tol layang juga banyak dipakai para gelandangan..
Padahal disana jumlahnya gelandangan tidak lebih banyak dari Indonesia.
Apalagi di Indonesia...
Apalagi ruang di bawah tol layang kewenangannya tidak pada pemkot, waduh tambah bebas mereka...

Geger Walikota-Dewan, Pegawai Pemkot Pun Bingung
Selasa, 4 Januari 2011 | 12:21 WIB

Surabaya- ‘Geger’ antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak hanya membuat masyarakat Kota Surabaya bingung, tapi pegawai di kalangan pemkot sendiri juga bingung. Pegawai yang selama ini mendukung walikota hanya bisa mengelus dada atas perseturuan itu. Sebaliknya, pegawai yang selama ini tidak sejalan dengan kebijakan Risma justru mendukung sikap dewan.

“Terus terang kami bingung melihat serta mendengar geger DPRD dan walikota. Apa maunya dewan menggunakan hak angketnya kami tidak tahu. Kemudian, apa maunya walikota kami juga tidak tahu,” kata pegawai Pemkot setingkat Kepala Seksi yang enggan disebut namanya di Balai Kota, Selasa (4/1).

Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tentunya tidak boleh ikut campur dalam gegernya masalah politik melanda Surabaya. Namun, karena geger DPRD dan walikota berlanjut terus kini suasana di pemkot ikut mencekam.

Kabarnya, kata pejabat itu, setelah dewan menggunakan hak angket tentang kenaikan pajak nilai sewa reklame akan ada penggunaan hak angket tentang dana jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Dana ini tidak dicairkan sepenuhnya oleh pemkot dengan alasan proposal yang diajukan konstituen anggota dewan tidak memenuhi syarat. Sementara dewan menilai, konstituennya sudah proaktif untuk pembenahan proposal, tapi dana tetatp tidak bisa cair.

“Setelah penggunaan hak angket jasmas kabarnya juga penggunaan hak angket lagi. Lha, kalau terus-terusan begini kapan Surabaya bisa membangun. Dan dalam kondisi ini, kan kami semakin bingung,” ungkapnya.

M Machmud, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya mengaku, dirinya banyak menerima pengaduan dari PNS Pemkot atas sikap keras kepemimpinan Risma). Malahan, para PNS Pemkot justru mendukung sikap dewan yang terus mengkritisi kinerja Risma. Bahkan, mereka juga ‘senang’ Risma lengser.

Sikap ini, kata dia, sudah tentu cukup aneh. Sebab, mestinya sikap Risma yang menaikkan pajak nilai sewa reklame atau penentuan pencairan jaring aspirasi masyarakat (jasmas) didukung seluruh PNS Pemkot. Namun, kenyataannya justru tidak didukungnya. “Pertanyaannya ada apa dengan Risma. Dan ada apa dengan karyawan pemkot, kan gitu,” ujarnya.

Setelah diamatinya, ternyata sejak sehari setelah Risma dilantik tepatnya 30 September dia membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi karyawan pemkot. Salah satunya, risma langsung mengeluarkan Peraturan Walikota No. 49/2010 tentang Pengaturan Jam Kerja Karyawan.

Dalam Perwali itu disebutkan jika ada karyawan yang terlambat masuk kerja satu jam gajinya dipotong 1 %. Mereka yang mendahului pulang kerja gajinya dipotong 2%. Karyawan yang tidak masuk kerja 1-2 hari gajinya dipotong 3%. Kemudian, karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangn dipotong 4%.

“Ada guru yang gajinya dipotong sampai Rp 260.000 sebulan, akhirnya dia melapor ke kami di dewan secara tertulis. Cuma dia meminta agar namanya dirahasiakan,” kata Machmud.

Intinya, , kebijakan walikota yang dianggap tidak sesuai harapan pegawai, terutama para guru PNS. Apalagi, sekarang guru tidak boleh cuti dan tidak boleh ikut libur ketika muridnya libur sekolah. “Kemarin saat libur sekolah ada 20 guru yang luar kota untuk mengisi liburan terpaksa mbalik ke Surabaya secepat kilat, kabarnya ada pemeriksaan dari Inspektorat. Guru ini langsung masuk ke sekolahnya, tapi ternyata tidak ada pemeriksaan inspektorat. Kasihan dia,” urainya.

Padahal, meski Sabtu dan Minggu sudah libur, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan rutinnya, yakni mengoreksi soal, menyiapkan mata pelajaran dan menuliskan hasil ujian ke dalam rapor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Surabaya Dra Yayuk Eko Agustin mengatakan, Perwali 49/2010 memang isinya seperti itu. Tujuannya, tidak untuk meresahkan pegawai Pemkot tapi lebbih mengarah ke masalah keadilan. Mereka yang kerjanya keras dan disiplin mendapatkan insentif, sedangkan yang malas dikenai sanksi.

“Yang, dipotong itu bukan gaji, tapi tunjangan fusngisonalnya saja, sebab BKD tidak berhak memotong gaji PNS,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, PNS yang bolos kerja tanpa keterangan selama 46 hari dalam setahun yang bersangkutan langsung bisa dipecat. “Ini undang-undang, bukan perwali lagi,” ujar Yayuk Eko.

Disinggung soal adanya keresahan karyawan PNS Pemkot, dia membantah, sampai sejauh ini tidak ada keresahan. Mereka yang mengadu itu karena kepentingannya terusuik saja. Dan ini tidak ada kaitannya geger dewan dan walikota. pur



Seharusnya sistemnya bagus lo... mendidik. Kok ada yang protes? Perusahaan Swasta semua seperti itu. Kok mau menuruti orang yang malas?

" Intinya, , kebijakan walikota yang dianggap tidak sesuai harapan pegawai, terutama para guru PNS. Apalagi, sekarang guru tidak boleh cuti dan tidak boleh ikut libur ketika muridnya libur sekolah. “Kemarin saat libur sekolah ada 20 guru yang luar kota untuk mengisi liburan terpaksa mbalik ke Surabaya secepat kilat, kabarnya ada pemeriksaan dari Inspektorat. Guru ini langsung masuk ke sekolahnya, tapi ternyata tidak ada pemeriksaan inspektorat. Kasihan dia,” urainya.

Padahal, meski Sabtu dan Minggu sudah libur, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan rutinnya, yakni mengoreksi soal, menyiapkan mata pelajaran dan menuliskan hasil ujian ke dalam rapor. "


Kok kasihan??? ini gila bener, sapa yang menulis? Sistem Bagus seperti itu kok ditentang... Ini yang buat kita tidak maju-maju:ohno::ohno:

Yup have to agree with u hadi... Emang rata2 pns pemkot ada yg bener kerjanya.. Ad jg yg ngga.. Nah yg ngga inilah yg rasanya terusik oleh kebijakan bu risma... Yang patut disayangkan adalah generalisasi dari sikap pns pemkot di pemberitaan itu..yang akan membuat kinerja pemkot dilandasi rasa kecurigaan dan permusuhan.. Padahal saya yakin di lingkungan pns pemkot banyak yg memiliki niat baik utk bekerja dan memberikan yg terbaik utk masyarakat... Kalau boleh tau apakah berita yg dipost hadi ini dari detik sby? Rasanya detik sby jg ngga pantas memuat berita yg berdasarkan asumsi dan menggeneralisasikan opini org per org dan diartikan mewakili sikap dari kelompok tsb dlm hal ini pns pemkot sby..

Nah yg berita soal guru pns itu emang tolol bener dah yg bikin berita.. Bukan rahasia umum kalo guru itu jam kerjanya paling pendek dari pns yg lain bahkan kalau muridnya libur gurunya jg ikutan libur..gajinya sama pula.. Jadi kalo guru disuruh masuk sama seperti pns yg lain dimana salahnya coba... Ahh goblok bener dah yg bikin berita...atau emang narasumbernya yg namanya m.machmud anggota dprd itu yg goblok ya?

Hahaha cuman bisa geleng2 kepala dan mengelus dada melihat tingkah polah hewan2 peliharaan elit rakus itu...

"Ada apa dengan Risma? Ada apa dengan pemkot?"
ya mau perbaiki kota sir....
Jadi orang kok pada akting tolol semua sih?
Atau jangan2 memang betulan tolol yah?
Ckckck.....

coba dong di forum ini ada pihak yang pro toteka biar seru. hahaha...
jadi kita bisa tau kalo dilihat dari kacamata pihak2 yang mendukung pembangunan tol tengah kota bagaimana. apakah kita ini salah paham mungkin, jangan2 bukan karena uang atau politik. Trus karena apa dong?? Tolong dijabarkan di forum ini juga. Sampai saat ini aku blm nemu satupun alasan logis selain uang dan politik yang mendorong pihak2 yg pro toteka.

Aku suka dengan artikel dari Putu Rudy Setiawan yg di post thedaydreamer, yg bilang kalo kita jangan sampe terjebak dalam kata setuju atau gak setuju. Dan, sebenernya kita ga akan ada di posisi seperti ini (setuju/gak setuju) kalo semua pihak terkait mau menjernihkan pikiran, tanpa kepentingan politik, jabatan, uang, dan hal2 "haram" lainnya. Dengan begitu akan ada banyak bahan pertimbangan yang bisa jadi solusi yang malah bukan cuma sekedar jadi atau tidaknya dibangun tol tengah, melaikan juga akan muncul pemikiran2 ttg pengembangan kota yang lebih maju lagi. Tapi kalo nggak bisa diajak diskusi ya jangan salahkan kita kao kita terjebak dalam posisi setuju/ga setuju. Rasanya sudah buanyak penjelasan dari pakar sampe org2 awam ttg keburukan tol tengah kota, sudah banyak juga solusi seperti MERR, JLLB, BRT, frontage road, elevated railways, yang bisa menggantikan peran tol tengah. Trus mau liat pertimbangan yang mana lagi? kecuali ada pihak yang pro toteka ikut menyampaikan aspirasinya. siapa tau bisa berguna buat kita2 ini.

Jadi pada intinya sampe saat ini aku juga MAKIN GAK SETUJU TOTEKA DIBANGUN DI SURABAYA!

Yup have to agree with u hadi... Emang rata2 pns pemkot ada yg bener kerjanya.. Ad jg yg ngga.. Nah yg ngga inilah yg rasanya terusik oleh kebijakan bu risma... Yang patut disayangkan adalah generalisasi dari sikap pns pemkot di pemberitaan itu..yang akan membuat kinerja pemkot dilandasi rasa kecurigaan dan permusuhan.. Padahal saya yakin di lingkungan pns pemkot banyak yg memiliki niat baik utk bekerja dan memberikan yg terbaik utk masyarakat... Kalau boleh tau apakah berita yg dipost hadi ini dari detik sby? Rasanya detik sby jg ngga pantas memuat berita yg berdasarkan asumsi dan menggeneralisasikan opini org per org dan diartikan mewakili sikap dari kelompok tsb dlm hal ini pns pemkot sby..

iya, seharusnya memang seperti itu, semua pegawai swasta bekerja seperti itu systemnya makanya perusahaan bisa maju. Pemerintah Kota juga sebuah perusahaan yang harus memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan kota. Berita ini dari surabayapost. Memang aku lihat Pegawai Pemkot effort nya sudah terlihat bagus, perlu ditingkatkan lagi agar kita bisa selevel dengan singapura.

Hahaha cuman bisa geleng2 kepala dan mengelus dada melihat tingkah polah hewan2 peliharaan elit rakus itu...

"Ada apa dengan Risma? Ada apa dengan pemkot?"
ya mau perbaiki kota sir....
Jadi orang kok pada akting tolol semua sih?
Atau jangan2 memang betulan tolol yah?
Ckckck.....

iya, bener. Lama jengkel juga dengan polah mereka. bener nya si Ada Apa dengan WW Gombel itu... Kok ngurusin nya duit melulu. Apa ga malau ya kota kita ini masih harus memperjuangkan ketertinggalan dengan Kota lain2 di dunia. Itu yang harus dipikirikan. Bayangkan apa tidak malu....

wah2 sulit memang.. Dengan adanya walikota seperti itu, kinerja pemerintahan di Indonesia jadi makin kelihatan buruknya. Good.. Lanjutkan deh!

solusi buat PNS yang merasa dirugikan dengan keberadaan pemimpin yang seperti itu : datanglah ke tempat kerja tepat waktu, pulang juga tepat waktu. seriuslah dengan pekerjaanmu, hasilkan hal2 yang besar, punyai mimpi untuk Surabaya makin maju, banggalah sebagai PNS di Surabaya. Kalo nggak suka ya jangan kerja di situ.

Surabaya ini visinya sudah bersaing secara global, tidak lagi sekelas kabupaten tingkat propinsi aja.
Toh kalaupun Surabaya berprestasi yang harum namanya juga jajaran Pemkot sendiri.
Warga juga bangga dengan pemimpinnya.
Saya pikir cuman segelintir PNS yang merasa dirugikan itu, saya yakin banyak yang berubah pasca perubahan besar yang dilakukan pak Bambang dulu terhadap PNS pemkot Surabaya.

Warga Jagir Tolak Tol Tengah Kota
04 Januari 2011 09:19:41 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Meski sudah melalu prosedur yang benar, serta menjadi agenda pemerintah pusat, nampaknya pembangunan tol tengah akan menemui banyak kendala. Selain penolakan dari Walikota Surabaya, gelombang penolakan dari warga, terutama yang tanahnya terkena jalur tol tengah terus bermunculan. Pembebasan lahan yang direncanakan pada pertengahan tahun 2011 untuk tahap I (Aloha- Wonokromo) oleh PT Margaraya Jawa Tol selaku investor pembangun tol tengah sepertinya sulit berjalan mulus. Hampir seluruh warga menolak direlokasi. Dua jenis kompensasi relokasi yang ditawarkan investor, yakni apartemen yang tidak jauh dari lokasi semula, serta kompensasi ganti rugi uang juga ditolak oleh warga. Warga punya cara sendiri untuk meminta ganti rugi. Seperti yang diminta oleh Warga RW X kelurahan Jagir. Warga punya cara sendiri dalam meminta konpensasi ketika tanah dan rumahnya direlokasi kelak. Seperti yang dituturkanRahmat Utomo Ketua RW X Kelurahan Jagir. Kepada wartawan, Rahmat mengatakan pada prinsipnya warga Jagir bersedia direlokasi demi terwujudnya tol tengah, namun berdasar kesepakatan, warga RW X menolak dua bentuk relokasi yang ditawarkan oleh investor. Mereka meminta investor mengganti kampung secara utuh. "Kita tidak menolak dipindah. Kita rela demi tol tengah. Yang kami permasalahkan adalah bentuk ganti ruginya," ujar Rahmat. Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bahwa kompensasi kampung utuh yang diminta warga adalah, investor dituntutuntuk menyediakan lahan, serta membangun kampung barudengan ukuran dan fasilitas yang sama persis seperti kampung Jagir sekarang. "Kita tidak ingin harga tinggi, tapi kita hanya ingin tempat tinggal yang sama persis dengan kampung sekarang," imbuh Rahmat. Rahmat menjelaskan, RT 4 sampai RT 7 yang termasuk wilayah RW nya yang berdiri 180 rumah, akan tergusur tol tengah tahap I. Warga memastikan menolak pindah ke rumah susun seperti ditawarkan PT MJT. Namun, warga mengaji opsi pindah kampung. "Kami mau pindah asal dibuatkan tempat baru dengan fasilitas minimal sama persis dengan kampung sekarang. Penempatan dan ukuran rumah warga harus sama persis dengan di kampung lama," tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Investor tol tengah, PT Margaraya Jawa Tol (MJT) berencana menggusur 350 rumah untuk pembangunan seksi I dari Aloha sampai Jagir. Pembebasan seksi I akan dimulai Maret 2011 mendatang. [rif/ted

Sebuah analisa lain yang menarik dari milis deMaya (desainer muda surabaya)

DPRD SURABAYA DAN KETERTINGGALAN PARADIGMA
Dari sekian pihak yang mendukung pembanguna n tol tengah kota, kita bisa memetakan hanya mereka yang berlatar belakang pengusaha yang getol mendukung proyek yang menelan dana hingga 9 Trilyun rupiah ini. Hanya akhir-akhir ini muncul demonstrasi mendukung yang dilakukan oleh organisasi massa yang dikoordinasi oleh PP, Pemuda Pancasila. Pada saat audiensi awal dengan DPRD surabaya yang dilakukan oleh para akademisi, sangat jelas terbaca jika para anggota DPRD yang banyak berlatar belakang pengusaha dengan bersemangat mendukung proyek ini. Seperti diungkapkan ketua Dewan dari partai Demokrat, Wisnu Whardana, “Sudah lah, nanti Surabaya yang untung. Ini proyek tidak mengambil sepser pun dari APBD…”, lebih lanjut, “ Biarlah kami yang memikirkan hal ini. Anda-anda memang profesor, namun kami lebih ahli dalam manilai untung rugi proyek ini, kami lebih berpengalaman…”. Pihak lain yang belakangan mendukung adalah KADIN (Kamar dagang Indonesia) kota Surabaya dengan memarparkan dalil jika pertambahan infrastruktur adalah juga berarti pertambahan akses sehingga menaikkan kemampuan ditribusi barang dan jasa.

Saya tidak akan berpanjang-panjang membahas dari sisi layak atau tidak proyek ini bagi surabaya. Sama-sama kita ketahui dari media dan banyak kajian yang diadakan oleh para akademisi, jika proyek ini lebih banyak
mudhorotnya dari pada manfaatnya. Kita juga sama-sama paham jika ini bukan berarti penolakan tol
an-sich, namun para akamedisi hanya memintanya untuk ditunda, seiring dengan pengerjaan jalan lingkar timur dan barat yang saat ini sedang dikerjakan Pemkot. Jika konsep ini gagal, maka tentunya akan dilakukan kajian ulang mengenai pemecahan kemacetan baru, yang itu bisa berarti tol tengah kota.
Namun sejatinya, Tol Tengah kota inipun telah menjadi konsep usang bagi kota maju di negara lain. Beberapa negara dengan jelas secara simultan melakukan proses penghilangan tol tengah kota, dan menggantinya dengan tol lingkar, seperti dilakukan kini oleh pemkot melalui West-East Ring Road. Kota-kota itu antara lain seperti Portland yang sejak tahun 1974 merobohkan jalan tolnya, San Fransisco tahun 1989, Milwaukee pada akhir 90’an, New York pada 1973 dan terakhir yang paling baru adalah Seoul pada tahun 2003 mengembalikan kawasan Tol nya menjadi sungai dan jujugan warga rekreasi. Menurut alibi dari pemerintah kota tersebut, rata-rata tol tengah kota atau
elevated highway hanya akan menambah polusi serta memperburuk estetika kota. Ini artinya, DPRD Surabaya hanya memiliki wacana yang ketinggalan. Apalagi dasar hukum yang menjadi patokan para anggota dewan adalah RTRW tahun 2007 yang berarti 3 tahun telah berlalu….

Dunia kini bergerak sangat cepat. Apa yang terjadi tiga tahun lalu sangat besar kemungkinannya telah berubah. Kini, dan sejak dua tahun lalu, dunia justru sedang disibukkan dengan Green Issue, sebuah permasalahan lingkungan yang merespon Global Warming, pemanasan global. Hampir semua negara kini disibukkan dengan kegiatan meratifikasi proyeknya dengan prasyarat-prasyarat Green Movement. Bahkan pada awal tahun 2011 ini, negara Prancis berkomitmen untuk menghapus penggunaan kantong plastik di mall dan supermarket. Kongres-kongres dan seminar juga kerap digelar di mana-mana guna menyosialikan gerakan ini demi masa depan dunia yang di ambang kerusakan.
Satu lagi yang kini dan sejak dua tahun lalu menjadi perhatian utama warga dunia adalah tumbuh dan berkembangnya wacana Creative Economy, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kegiatan kreatif warga. Kalau dahulu pasca perang dunia ke II, dunia dihegomoni oleh Revolusi Industri dengan Kapitalisme-Globalisasi, maka kini setelah sekitar setengah abad berlalu, industrialisasi banyak dikritisi karena ternyata hanya menguntungkan segelintir orang serta menyebabkan bayak negara terjerumus dalam hutang multidensional. Ekonomi kreatif bertumpu pada penduduk, warga setempat. Pertumbuhannya bergantung pada inovasi yang dilakukan oleh warga sebuah kota atau negara. Dan tidak main-main, Inggris sejak dua tahun lalu mencanangkan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan negara pada peringkat ke dua setelah industri. Kami di Surabaya pernah mengemas sebuh ajang kreatif pada tahun 2008 bartajuk SDW (Surabaya Design Week) yang mengumpulkan seluruh energi kreatif yang ada di kota Surabaya. Namun tidak tampak satupun wakil rakyat yang nongol pada event tersebut. Dari dua issue di atas saja, nampak jika Tol Tengah Kota adalah tema yang telah usang. Dari kacamata Green Issue, pembangunan Tol tengah hanya akan mendesak kendaraan pribadi masuk lebih banyak ke dalam kota. Di saat tiap minggu beberapa ruas jalan di Surabaya telah dicanangkan sebagai Car Free Day serta proyek-proyek mempercantik kota dengan mendandani tamannya, tol tengah jelas kontra produktif dengan apa yang tengah diupayakan oleh pemerintah kota demi memanusiawikan warganya. Dan selama itu pula, kita belum pernah mendengar sama sekali jika para anggota Dewan yang terhormat gayut, terkoneksi dengan isu-isu di atas. Kita sebagai warga hampir sama sekali tidak pernah mendengar jika para anggota dewan, minimal, mengeluarkan statement terhadap issu Green maupun Creative Economy.

Kembali pada pijakan hukum anggota dewan berdasar perda tahun 2007, sejatinya terdapat pula aturan hukum yang memperbolehkan sebuah produk hukum seperti RTRW dilakukan kajian ulang jika memang diperlukan, dan itu dapat berlangsung tiap tahun. Jadi sangat tidak tepat jika hanya berdasar produk tiga tahun yang lalu,lantas menutup kemungkinan atas kajian ulang terhadap RTRW yang kini juga tengah diusulkan oleh Walikota. Yang menyedihkan pula, calon kontraktor pernah melakukan wan prestasi karena tidak kunjung melaksanakan pengerjaan Tol Tengah Kota karena ketiadaan biaya. Namun kini setelah mendapat suntikan dana dari Investor, mereka sanggup megerjakan. Yang aneh adalah mengapa tidak terdapat penalti terhadap kontraktor tersebut, padahal dasar hukumnya ada?

Jika alibi pihak KADIN adalah pertambahan jalan berarti pertambahan distribusi barang dan jasa, bukankah dengan ring road hal tersebut telah terakomodasi ? sementara sentra-sentra industri adalah tidak terdapat di tengah kota ? Kembali lagi, jika haluan dunia sekarang mulai beralih tidak lagi mengandalkan industrialisasi sebagai penyokong PAD sebuah kota, melainkan energi kreatif-lah yang kini layak diperhitungkan.

Surabaya ke Depan

Surabaya menurut kami yang muda, telah berada pada arah pembangunan yang tepat. Yaitu bagaimana membangun kota untuk warganya, untuk segala lapisan. Poses pemanusiawian warga ini terlihat dari upaya pemkot merevitalisasi lahan-lahan kosong kota dengan mengubahnya menjadi taman, pedestrianisasi yang menjangkau hingga ke pelosok kota yang bahkan Jakarta pun tidak berani melakukannya. Banyaknya ruang terbuka hijau akan membuat warga kota nyaman keluar rumah yang berujung pada kecintaan mereka terhadap kota. Ini dibuktikan dengan berlangsungnya bebarapa lomba tentang penghijauan yang diikuti secara masif oleh berbagai kampung di surabaya. Dengan dibangunannya ring road, baik timur maupun barat, pembangunan akan lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di tengah. Pemkot juga telah memulai langkah signifikan dengan membangun rumah sakit bertaraf internasional dan Gedung olah raga bertaraf sama di wilayah barat surabaya. Di timur, telah banyak wacana mengenai bagaimana melakukan optimalisasi terhadap pantai timur Surabaya, yang didukung oleh jaringan tol yang bersambung dengan Jembatan Suramadu.
Saya juga bermimpi, Surabaya memiliki semacam Central Park layaknya New York, sebuah taman dengan luas ratusan hektar di tengah kota yang berfungsi tidak hanya sebagai ajang rekreatif warga, paru-paru kota, namun juga lokasi pemurnian air yang hendak dikonsumsi bagi warga kota New York. Dan taman itu dibangun sejak satu abad yang lampu! Taman raksasa itu jika di Surabaya bisa jadi berada di lahan Kebun Binanatng, secara memang kebun tersebut kini kurang lagi produktif akibat letaknya di tengah kota, sehingga jika musim liburan tiba menjadi problem tersendiri bagi kota. Kebun Binatang layak disandingkan dengan pembangunan kawasan Barat Surabaya yang kini tengah giat membangun.

Dunia kini juga telah berevolusi. Bahkan telah muncul keraguan jika media tidak lagi berpihak pada rakyat, maka posisi pilar keempat demokrasi akan diganti, atau bertambah. Dunia kini lebih dihubungkan dengan jejaring sosial yang makin meruyak ke dalam kehidupan manusia. Proses penyampaian aspirasi telah tidak lagi dimonopoli oleh media formal seperti Surat Kabar dan Televisi, apalagi Legislatif cq DPR. Maka jika anggota dewan kini dan nanti tidak lagi mampu terkoneksi dengan rakyatnya, maka sebenarnya mereka mewakili siapa? Maka jangan kaget jika rakyat lantas berasumsi jika terdapat ‘sesuatu’ dalam proyek ini, yang itu jauh dari niat untuk membuat kota Surabaya makin manusiawi….

Mari jadikan Surabaya untuk Manusia …

Muhammad Chottob W.

Arsitek anggota komunitas DeMaya(Desainer Muda Surabaya)

Warga Jagir Tolak Tol Tengah Kota
04 Januari 2011 09:19:41 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Meski sudah melalu prosedur yang benar, serta menjadi agenda pemerintah pusat, nampaknya pembangunan tol tengah akan menemui banyak kendala. Selain penolakan dari Walikota Surabaya, gelombang penolakan dari warga, terutama yang tanahnya terkena jalur tol tengah terus bermunculan. Pembebasan lahan yang direncanakan pada pertengahan tahun 2011 untuk tahap I (Aloha- Wonokromo) oleh PT Margaraya Jawa Tol selaku investor pembangun tol tengah sepertinya sulit berjalan mulus. Hampir seluruh warga menolak direlokasi. Dua jenis kompensasi relokasi yang ditawarkan investor, yakni apartemen yang tidak jauh dari lokasi semula, serta kompensasi ganti rugi uang juga ditolak oleh warga. Warga punya cara sendiri untuk meminta ganti rugi. Seperti yang diminta oleh Warga RW X kelurahan Jagir. Warga punya cara sendiri dalam meminta konpensasi ketika tanah dan rumahnya direlokasi kelak. Seperti yang dituturkanRahmat Utomo Ketua RW X Kelurahan Jagir. Kepada wartawan, Rahmat mengatakan pada prinsipnya warga Jagir bersedia direlokasi demi terwujudnya tol tengah, namun berdasar kesepakatan, warga RW X menolak dua bentuk relokasi yang ditawarkan oleh investor. Mereka meminta investor mengganti kampung secara utuh. "Kita tidak menolak dipindah. Kita rela demi tol tengah. Yang kami permasalahkan adalah bentuk ganti ruginya," ujar Rahmat. Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bahwa kompensasi kampung utuh yang diminta warga adalah, investor dituntutuntuk menyediakan lahan, serta membangun kampung barudengan ukuran dan fasilitas yang sama persis seperti kampung Jagir sekarang. "Kita tidak ingin harga tinggi, tapi kita hanya ingin tempat tinggal yang sama persis dengan kampung sekarang," imbuh Rahmat. Rahmat menjelaskan, RT 4 sampai RT 7 yang termasuk wilayah RW nya yang berdiri 180 rumah, akan tergusur tol tengah tahap I. Warga memastikan menolak pindah ke rumah susun seperti ditawarkan PT MJT. Namun, warga mengaji opsi pindah kampung. "Kami mau pindah asal dibuatkan tempat baru dengan fasilitas minimal sama persis dengan kampung sekarang. Penempatan dan ukuran rumah warga harus sama persis dengan di kampung lama," tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Investor tol tengah, PT Margaraya Jawa Tol (MJT) berencana menggusur 350 rumah untuk pembangunan seksi I dari Aloha sampai Jagir. Pembebasan seksi I akan dimulai Maret 2011 mendatang. [rif/ted

LOL. Ini mirip Loro Jonggrang minta dibikinin candi Sewu atau Jin Ifrit yg atas perintah Nabi Sulaiman memindahkan istana ratu Bilqis utuh persis. Coba apa tanggapan investornya...

^^
Wkwkwkw sumpah ketawa geli sendiri baca quote kamu count_fersen.
Kita lihat saja apa mampu jin-jin dan setan-setan (aka MJT) itu?
Kalau perlu diprovokasi itu semua warga pinggir rel, supaya minta yang muluk2 dan yang aneh2....
Ckckck....
PEOPLE POWER!!!

^^
Akhirnya People Power ya...
Yah, gak papa lah... Mending keluar duit buat renovasi DPRD Surabaya yang habis di massa dari pada keluar duit buat memperbaiki kekacauan hasil perilaku beruk2 tak berotak itu...:tongue3:

Gosh.... Buset dah..... Nyari2 lagi, emang niat menjatuhkan bu Risma

04 Januari 2011, 16:37:51
Laporan Eddy Prastyo

Dewan Incar Lagi Walikota Lewat Perwali 49 suarasurabaya.net | Setelah terus menyerang Walikota lewat beberapa isu, DPRD Surabaya kembali mengeluarkan amunisi lainnya untuk menyerang kebijakan Walikota. Kali ini kalangan dewan permasalahkan Perwali nomor 49 tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). M. MAHMUD anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan ada laporan dari sejumlah guru dan PNS Pemkot Surabaya tentang pemotongan tunjangan yang dinilai memberatkan. Pemotongan ini terkait sanksi yang dikenakan pada PNSD di lingkungan Pemkot Daerah. Berdasarkan pasal 11 Perwali nomor 49 tahun 2010, sanksi dikenakan pada PNSD yang melanggar ketentuan, diantaranya jika terlambat datang bekerja dipotong tunjangannya sebesar 1% perhari, pulang mendahului jam kerja dikenakan denda 2% perhari, ijin tidak masuk kerja lebihdari 2 kali dalam sebulan dikenai denda 3% perhari, tidak masuk kerja tanpa keterangan dipoting tunjangannya 4% perhari. Akibat pemotongan tunjangan ini, kata MAHMUD, ada guru yang mengaku dipotong tunjangan bulanannya Rp260 ribu. Selain itu, kata dia, ada guru yang mengeluhkan tidak boleh mengambil cuti meskipun hari libur, padahal cuti adalah hak normatif pekerja. MAHMUD mensinyalir ada pelanggaran dalam Perwali yang ditandatangani 30 September 2010 ini karena hanya sanksi yang dijelaskan dengan lugas. Sementara untuk insentif hanya disebutkan 8 item tambahan penghasilan, diantaranya berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, prestasi, dan tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sementara itu YAYUK EKO AGUSTIN Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya menjelaskan Perwali nomor 49 tidak berlaku bagi profesi guru yang merupakan PNSD fungsional. Perwali ini hanya berlaku untuk PNSD struktural, seperti yang di dinas-dinas, kecamatan, dan kelurahan. Ini untuk meningkatkan kedisiplinan PNSD sekaligus pelayanan pada masyarakat, kata dia. Dijelaskan YAYUK, tunjangan profesi guru (TPP) diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga kalau ada keluhan soal pemotongan tunjangan, harusnya bertanya pada instansi tersebut. Sedangkan pemberian insentif untuk PNSD struktural diberikan berdasarkan Permendagri nomer 913 tahun 2010 tentang Dukungan Instentif PNSD. Alokasinya diberikan berdasarkan mekanisme Factor Evaluation System tergantung pada bobot, diantaranya beban kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi. Sistem ini dibuat dibantu oleh Universitas Airlangga, kata YAYUK.(edy)

^^Selalu adaaaaaaaaaaaaaaaa aja duri dalam daging ..:ohno:

let's surabaya better than jakarta, seperti masa lampau saat surabaya masih menjadi kota perdagngan terbesar di negara ini sebelum sunda kelapa di bangun menjadi batavia & jakarta sekarang

^^Selalu adaaaaaaaaaaaaaaaa aja duri dalam daging ..:ohno:

let's surabaya better than jakarta, seperti masa lampau saat surabaya masih menjadi kota perdagngan terbesar di negara ini sebelum sunda kelapa di bangun menjadi batavia & jakarta sekarang

Ada Kesengajaan Gulingkan Risma
Selasa, 4 Januari 2011 | 11:58 WIB

Dimana Bambang DH saat konflik Walikota dan DPRD semakin tajam?

Surabaya- Perseteruan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan DPRD Surabaya makin tajam. Pasca menggunakan hak angketnya terkait kenaikan pajak nilai sewa reklame yang tertuang dalam peraturan walikota (Perwali) No 56 dan 57 tahun 2010, dewan mempersiapkan hak angket tol tengah kota dan anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD. Para pengamat pun mulai mencium, pertentangan ini bukan sebatas permasalahan komunikasi politik semata tapi obral hak angket disinyalir kesengajaan untuk menggulingkan Risma. ¡°Tidak menutup kemungkinan dewan juga menggunakan hak angket untuk masalah tol tengah kota. Alasannya, Pemkot tidak melaksanakan perda No. 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya, RTRW provinsi dan RTRW pusat,¡± kata ketua komisi B DPRD Surabaya M Machmud, Selasa (4/1). Bahkan, alasan penggunaan hak angket terkait jalan tol tengah kota sangat kuat. Sebab dewan akan menyelidiki kenapa Pemkot menolak jalan tengah kota, sementara di dalam perda RTRW Surabaya No. 3/2007 sudah tertera rencana pembangunan tol tengahnya. Disinggung tentang adanya rentetan penggunaan hak angket digunakan untuk melengserkan Risma sebagai walikota Surabaya, Machmud menambahkan, hal itu sangat mungkin. Alasannya, jika tiga penggunaan hak angket tersebut menyebutkan kinierja walikota dinilai amat buruk, maka harus ada evaluasi dan keputusan. Kalau sudah ada keputusan dewan, selanjutnya keputusan ini akan diserahkan ke Gubernur dan Mendangri. Berikutnya, Mendagri akan meneruskannya ke Presiden. Sebelum memberi putusan, Presiden akan berkosultasi ke Makamah Agung (MA). Jika MA mengatakan, Walikota Surabaya perlu diganti, maka Persiden mengembalikan masalah itu ke DPRD Surabaya. Selanjutnya, DPRD Surabaya yang akan memutuskannya untuk penggantian Walikota. Dalam putusan dewan, kata dia, dimungkinkan dewan akanmemilih pengganti Walikota karena Wakil Walikota Bambang DH tidak bisa lagi menjabat sebagai walikota. ¡°Berdasarkan undang-undang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau MP3D No. 27/2009 bila walikota dan wakil walikota atau bupati tidak bisa melaksanakan tugas lagi, maka penggantinya adalah orang dari partai pengusungnya, yakni dari PDIP,¡± urainya. Sedangkan tentang siapa orang parpol dari PDIP yang akan dijadikan walikota, Machmud sendiri belum tahu. ¡°Saya belum tahu siapa orang PDIP itu, tapi bisa Wisnu Sakti, juga bisa yang lainnya,¡± ujar dia. Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana mengatakan, memang masalah tol tengah cukup kuat untuk diadakan penyelidikan oleh anggota dewan. Pasalnya, di dalam pasal 21 perda No.3/2007 disebutkan pembangunan sarana transportasi kota Surabaya ada tiga, yakni membangun monorail, membangun jalan lingkar timur dan barat, serta yang ketiga membangunan jalan tol tengah kota. ¡°Perda ini sampai sekarang belum direvisi oleh Pemkot sampai sekarang, jadi masih berlaku. Kalau pemkot tidak melaksanakan perda ini Pemkot justru salah besar. Dan kami akan bertanya.ada apa dengan Pemkot. Jadi, penggunaan hak angket untuk tol tengah memungkinkan untuk diwujudkan,¡± lanjut dia. Sementara, Wakil Ketua DPRD Surabaya A Suyanto mengatakan, hak angket tentang pajak nilai sewa reklame yang sekarang sedang berlangsung bukanlah sebuah skenario untuk melengserkan walikota. Hak angket hanyalahupaya dewan melakukan pengawasan kebijakan eksekutif. ¡±Hak angket kan hanya mengeluarkan rekomendasi. Yang berhak memberhentikan ya instusi lain yang di atasnya (Gubernur, Mendagri dan Presiden)," kata A Suyanto. Bagi politisi PKS ini, pelengseran Tri Rismaharini tidaklah sederhana. Karena proses di dalam proses hak angket cukuppanjang. Dan dalam memutuskan rekomendasi adanya pelanggaran atau tidak, kata Suyanto, panitia hak angket harus berhati-hati dan teliti. ¡°Pelengseran itu harus melibatkan pakar hukum untuk menakar kadar temuan panitia hak angket. Itu diatur undang-undang,¡± katanya. Dimana BDH? Di tengah konflik Walikota dan DPRD, menurut praktisi hukum dari Universitas Airlangga (Unair), I Wayan Titib Sulaksana, peranan Wakil Walikota, Bambang DH (BDH) sangat dibutuhkan. Sebab pengalaman BDH selama dua kalimenjabat walikota dinilai bisa meredam konflik ini. Sebagai kader PDIP tentu dia memiliki pendukung di dewan. Intinya, pendukung dia di dewan diminta tak hanya diam saja menyaksikan walikota Risma duel sendirian dengan dewan yang ngotot tol tengah tetap dibangun. ¡±Jangan salahkan kalau kemudian muncul kecurigaan di balik diamnya Bambang DH. Saya kok curiga, ada apa wakilnya justru diam ketika walikotanya geger dengan dewan. Seharusnya kan Pak Bambang yang sudah pengalaman bersuara dan membantu Bu Risma. Tapi saya lihat selama ini, Bu Risma berjuang tanpa didukung wakilnya,¡± katanya. Terkait dengan ini Wayan berharap, konflik tol tengah bukanskenario besar melengserkan Risma dan menaikkan Bambang DH atau kader PDIP yang lain menjabat sebagai walikota. ¡°Kalau membuat skenario buatlah yang lebih cerdas. kalau mau naik lagi, berkaca pada dirinya dong. Biasa atau tidak maju lagi,¡± ujarnya. Bagi Wayan, perseteruan antara walikota dengan dewan maupun diamnya wakil walikota Bambang DH menunjukan bukti di dalam politik itu tidak ada kawan atau musuh yang abadi. ¡°Inilah politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi mengeruk kuntungan diri sendiri dan golongannya,¡± urainya. Hal senada diungkapkan Gitadi Tegas, pakar administrasi negara asal Universitas Airlangga (Unair). ¡°Disinyalir memang akan ada agenda kearah sana (penggulingan walikota), asumsi yang kini berkembang semakin kuat kearah itu,¡± ujarnya. Kemungkinan itu sangat terbuka terlebih lagi Dewan yang terus menerus menggiring secara laten agenda tersebut. Meski demikian, proses tersebut tidak lah semudah membalik telapak tangan. Namun, sebagai lembaga legislatif DPRD tetap memiliki kewenangan untuk menggulingkan Walikota. Secara terpisah, pengamat politik Unair, Hariyadi menyatakan konflik yang melibatkan antara Walikota dengan Dewan memang bukan karena kurang lancarnya komunikasi politik. Diakui memang, Risma yang memiliki latar belakang birokrat kurang menguasai komunikasi politik. Padahal jabatan walikota merupakan jabatan politisyang membutuhkan dukungan dari anggota dewan. ¡°Bu Risma punya orang-orang dekat yang dipercaya. Tetapi Bu Risma seharusnya juga membangun komunikasi dengan anggota dewan karena walikota butuh dukungan,¡± katanya. Kemungkinan lain, adanya implikasi dari berbagai rencana dan program perkotaan berorientasi dana tidak menggunakan orang-orang yang memiliki konsensi dan berafiliasi dengan dewan. Kondisi ini lah yang membuat adanya tarik-menarik dukungan berujung konflik yang makin mengumpal. Seolah melengkapi, komunikasi politik Risma sebagai walikota cukup lemah. Posisi wakil walikota yang dijabat Bambang Dwi Hartono juga tidak memberikan sumbangsih dalam memecahkan konflik. Seharusnya, lanjut Hariyadi, wakil walikota yang cukup punya pengalaman bisa menjembatani ketidakcocokan antara Walikota dan Dewan. Posisi wakil walikota harus lebih aktif dalam mengatasi makin meruncingnya hubungan walikota dengan DPRD. Terlebih lagi jika tidak ingin mendapatkan tuduhan ikut dalam skenario melengserkan walikota. Hariyadi menambahkan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi walikota yang berhalangan tetap akan digantikan oleh wakilnya. Namun, kasus yang dialami Surabaya berbeda mengingat wakil walikota pernah menjabat sebagai walikota sepanjang dua kali periode.¡°Jika menggunakan Pjs (pelaksana jabatan sementara), kondisinya juga tidak elok karena masih ada wakil walikota, tetapi wakilnya ini sudah dua kali jadi walikota,¡± kata Hariyadi lagi. Efek domino pun akan timbul di tengah masyarakat Surabaya jika benar berbagai macam perseteruan berujung pada penggusuran Risma dari kursi walikota. Mulai APBD yang molor, berbagai macam program yang tidak berjalan serta perijinan usaha yang macet. Sementara Bambang DH hingga berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Pur,yop

coba dong di forum ini ada pihak yang pro toteka biar seru. hahaha...
jadi kita bisa tau kalo dilihat dari kacamata pihak2 yang mendukung pembangunan tol tengah kota bagaimana. apakah kita ini salah paham mungkin, jangan2 bukan karena uang atau politik. Trus karena apa dong?? Tolong dijabarkan di forum ini juga. Sampai saat ini aku blm nemu satupun alasan logis selain uang dan politik yang mendorong pihak2 yg pro toteka.

Sebenernya saya pro TOTEKA,meskipun tidak 100%..
(Tapi jangan dicaci maki ya)
:cheers: :cheers:

Alasan2 yg sering muncul dikoran ttg penolakan TOTEKA:
1.Jalur Hijau
Saya merasa dan melihat pohon2 besar di tengah jalan a.yani itu bahaya ya, dalam hal ini sudah sangat tua dan besar sekali. Kalo ga salah pohon jenis ini berakar serabut, rawan tumbang kalo ada angin besar, ditambah lg bagian bawah pohon2 tsb saluran air. Jadi ga ada salahnya kalo diremajakan di sisi kanan kiri a.yani..

2.Tidak adil buat rakyat miskin
Ya memang dipastikan toteka harganya diatas tol lainnya, dan hanya org kaya yg bisa menikmatinya. Tp dgn para org kaya yg menggunakan toteka, otomatis beban a.yani jd berkurang, dan mereka yg mengatas namakan rakyat miskin jg mendapatkan space yg lebih longgar..

3.Merusak estetika kota
Kalo ini relatif, beda org beda pendapat. Mungkin forumer disini 99% ga suka ada jalan layang muter2 di tengah kota, tp 1% seperti saya justru suka demikian. Dan 1% rakyat surabaya itu ga sedikit..

4.Sudah ada MERR MWRR FR
MERR sama MWRR ga akan berdampak signifikan dgn a.yani krn terlalu jauh. Org barat sama timur jg tiap hari lewat jalan yg ada sekarang, mreka ga akan jauh2 ke a.yani meskipun tiap pagi jalan2 itu macet luar biasa, MERR dan MWRR nantinya akan melancarkan perjalanan org2 tsb. Kalo FR pasti berpengaruh, tp alangkah baiknya kalo FR diwajibkan untuk Angkutan Umum (Bemo Bus Bison dll)..

5.Kasian rakyat yg digusur
Sekarang saya tanya, misalnya yg digusur itu perkampungan di jalan embong malang/urip sumoharjo trus dibangun super blok dgn tower2 tinggi gimana? Setuju kan? hehehe. Begitu jg dgn warga yg digusur toteka, toh skrg bukan jamannya pak harto lg yg suka memaksa. Kalo jaman dulu pembabasan lahan seluas apapun bisa kelar sebulan, tp sekarang kalo pemilik lahan ga cocok harga ga akan dilepas. Lahan akses masjid agung aja baru bisa dibebaska tahun ini, padahal cm 4 rumah. Jadi kunci toteka disini, kalo investor bisa membebaskan lahan warga, semua pasti beres..

6.Akses keluar masuk macet
Saya yakin udah ada ahlinya yg memperkirakan kemacetan akses keluar masuk, dan saya juga yakin mreka telah mengatur sedemikian rupa untuk meminimalisir kemacetan. Mungkin kita cuma berandai-andai, tp mereka pasti menggunakan perhitungan akurat berdasarkan keahlian pendidikan yg telah diterimanya..

7.Mendorong pertumbuhan kendaraan pribadi
Kalo emg mau menekan kendaraan pribadi, gampang caranya. Hapuskan bbm bersubsidi untuk semua kendaraan roda 4 plat hitam. Beri peringatan kepada penjual2 kendaraan bermotor untuk tidak dgn mudah memberikan kredit (kalo bisa dibatasi). Berikan larangan edar untuk kendaraan bermotor buatan sebelum tahun 1995. Kalo mau membatasi gitu caranya, harus tegas meskipun mungkin terkesan tidak adil,tapi tanpa ketegasan juga ga akan ada hasil..

8.Bawah layang menjadi kumuh
Sepertinya bisa diatasi dgn dibuat taman yg cantik, trus diberi pagar setinggi 1,5m cukup. Contoh nyatanya ada taman dibawah layang mayangkara, ternyata dibawah jembatan bisa dibangun taman plus diberi pagar biar ga dirusak gelandangan..



Sekian analisa saya terhadap TOTEKA.
Mungkin cuma saya satu2nya forumer yg pro toteka.
Hehehehe
:cheers: :cheers:

Yg saya ga suka ini cara WW menunjukkan proyek toteka, terkesan arogan dan kampungan.
Dia juga ga masuk akal komentar2nya bernada sinis dan menyindir.
Permusuhan dgn bu risma harusnya bisa dihindari, kalo pikiran beliau tidak sepicik itu.
Bahkan bukan rahasia umum kalo dia menerima upeti dari investor toteka.
(Hal yg sama juga ada pada masalah perwali reklame, sumpah emosi bgt ngikutin beritanya)

Selain itu toteka bakal bentrok dgn elevated railways, ini yg saya sayangkan.
Saya lebih cenderung mendukung elevated railways daripada toteka.
Tapi alangkah baiknya kedua proyek tersebut berjalan bersinergi bersama.

Hahaha nyantai aja pecinta_surabaya, SSCI itu forum bebas kok, apalagi sama forumer seperti kamu yang sudah lama kita kenal.
Argumen kamu saya pikir ada logisnya kok, cuman penilaian orang kan beda ya.
Boleh saya quote satu2 argumen kamu?
Terima Kasih sebelumnya, no offense...

1. Argumen pertama, ingat butuh bertahun-tahun untuk membuat pohon serindang dan sebesar di A Yani itu.
2. Argumen ke empat, MERR dan MWRR sangat signifikan mas...
MWRR ke selatan akan tembus sampai daerah mastrip dan tembus ke pertigaan besar sepanjang-arteri mojokerto.
Warga kota yang mayoritas dari barat (mojokerto) dan selatan p(sidoarjo) kalau mau ke Surabaya Barat pasti lewat A Yani. Nah teorinya kalau MWRR bisa tembus sampai Mastrip, arus dari barat dan selatan bisa ada alternatif jika menuju ke Surabaya Barat, lewat sepanjang kemudian langsung lurus ke MWRR dan bisa tembus ke Margomulyo.
Opsi warga Sidoarjo maupun Mojokerto yang mau ke Gresik tidak lewat tol bisa memanfaatkan rute ini, tanpa perlu lewat tengah kota.
Dua, MERR sangat efektif memecah arus di A Yani juga.
Warga Surabaya daerah timur yang habis keluar kota dari Mojokerto maupun Sidoarjo bisa langsung naik tol airport dan turun ke Pondok Candra.
Saya yakin, orang pasti akan lebih memilih sedikit naik tol mulai dari bundaran waru sampai pondok candra dibandingkan harus bermacet2 di A Yani.
Apalagi MERR ini bisa tembus ke Sidoarjo, malah akan sangat efektif.
3. Argumen ke tujuh, ingat orang kalau diberi fasilitas malah akan memanfaatkannya. Kalau disuruh memilih, fasilitas mass transportation yang layak ATAUKAH tol tengah yang layak? dengan sama2 menggunakan uang 9 T. Konsekuensinya kalau 9 T fasilitas mass transportation yang layak orang akan meninggalkan mobilnya (saat bekerja) SEDANGKAN fasilitas tol tengah yang layak, orang tidak punya mobil akan tetap tertarik membeli mobil walaupun mahal (untuk bekerja) karena ada fasilitas tol tengah tengah yang layak. Mana yang mas pilih?
4. Argumen ke delapan, beda mas kasusnya antara flyover mayangkara dan elevated tol tengah kota.
Flyover mayangkara berada di kawasan ramai dan pengawasan setiap saat.
Nah ini elevated toteka wilayah yang dilalui itu pemukiman penduduk dan pengawasannya sangat kurang, dan saya berani menjamin 100% dengan sifat orang indonesia yang seperti sekarang ini kolong tol yang melewati pemukiman penduduk itu akan berubah jadi pemukiman liar pendatang.
Apalagi lingkungannya sangat mendukung, karena kolong tol itu dekat dengan perkampungan, orang lebih suka dekat dengan komunitas, beda dengan flyover mayangkara dan flyover lain di Surabaya yang berada di keramaian dan pengawasan penuh.
Taman tidak akan mempan...

Sory tidak semua saya quote, cuman argumen yang menarik perhatian saya aja yang saya quote...
Yang lain mungkin tertarik mau mengkomentari?
Gpp... Biar berimbang gitu.

^^ Thx tanggepannya,saya ga dimusuhin kan? :lol: :lol:

1. Iya memang lama bikin pohon serindang itu, tp banyak yg mulai diremajakan, contohnya di jalan darmo dr BCA sampe perempatan polisi istimewa :)

2. Kalo pendapat saya (pendapat saya Lhoo ya), org dr tengah kota sidoarjo yg akan ke tengah kota ga akan susah2 melenceng ke timur/barat untuk menghindari a.yani, apalagi masuk tol juanda yg harganya 6rb cm turun pondok candra. Sebaliknya, menurut pendapat saya lagi, org dgn tujuan surabaya barat dari mojokerto ga akan susah2 lewat a.yani, mereka skrg pun lebih milih lewat mastrip wiyung meskipun macet parah..

3. Saya rasa rakyat indonesia masih bersifat MANJA, apalagi orang2 kaya. Meskipun ada angkutan transportasi sangat bagus sekalipun, mereka pasti lebih memilih naik mobil/motor biar tidak repot. Saya sebenernya salut sama org2 luar negri yg bisa berpikir seperti itu, tapi saya rasa masyarakat kita masih jauh menghilangkan sifat MANJA tersebut.

4. Itu pendapat saya aja sih, mungkin ada solusi lebih baik lg yg ditawarkan investor saya kurang paham. Hehehe..


Sebenernya alasan saya mendukung toteka karena penambahan jalan elevated, dimana jalan sepanjang itu langsung dari aloha menuju pusat kota tanpa ada hambatan lampu merah, rel kereta api, angkot/bus yg berhenti cari penumpang, sepeda motor yg membahayakan, penyebrang jalan dan sebagainya. Surabaya semakin berkembang, apalagi ga ada batasan terhadap kendaraan bermotor, lama-kelamaan pasti penuh semua jalanannya, dan tidak menutup kemungkinan akan macet sepanjang masa seperti Jakarta. Dengan penambahan ruas jalan toteka ini, digabung dengan MERR MWRR FR, disertai moda transportasi yg layak, diharapkan Surabaya ga sampai macet parah seperti Jakarta..
Saya salut dgn busway jakarta, sangat sangat bagus sekali, semoga cepat terealisasi di surabaya. Elevated railways juga saya dukung 100%, menjadi salah satu solusi pemecah kemacetan a.yani dgn catatan rel bawah dihilangkan. Untuk monorail dan subway, ko' rasanya mustahil bisa dilaksanakan. Hehehehe..


Semua diatas cuma pendapat saya ttg toteka dr segi non-politik. Kalo mau membahas toteka dr segi politik, 100% saya bilang IYA ada pemberian upeti dr investor toteka ke WW. Saya benar2 heran cara WW mengumumkan proyek toteka ini di media, terkesan arogan semua kalimat2nya, terlepas entah itu editan dr media yg bersangkutan untuk menarik pembaca..

Selama pertumbuhan penduduk dan ekonomi RI selalu positif, setiap tahunnya di kota2 besar akan bertambah penduduk dan aktivitas ekonomi. Tambah penduduk dan aktivitas ekonomi, artinya setiap tahun pasti ada penambahan pola perjalanan. Penambahan pola perjalanan harus diakomodir oleh alat transportasi, semakin banyak pola perjalanan harus semakin besar kapasitas alat transportasi.

Itu konsep intinya.

Nah, semua sepakat alat transportasi yang paling EFISIEN dan EFEKTIF dari segi ruang, waktu, energi, dan biaya adalah transportasi umum massal. Contohnya bisa disimpulkan melalui gambar ini.

http://1.bp.blogspot.com/_pWDmrrVeDXQ/RrHKN0VyOhI/AAAAAAAAACQ/gYHHu5Li0ns/s400/numbers-cost-car-bus1.jpg
Courtesy of: Youth Connect http://youthconnect.climateofconcern.org/

Bandingkan, mana yg konsumsi liter bensinnya paling sedikit per orangnya?
Bandingkan, mana yg konsumsi ruangnya paling sedikit per orangnya?
Bandingkan, mana yg konsumsi biayanya paling sedikit per orangnya?

Jawabannya adalah yang diakomodir oleh Bus, yaitu gambar yg sebelah kiri.

Salah satu kenapa kota2 besar di Indonesia sekarang mengalami tren kemacetan, dan akan semakin parah ditahun2 mendatang adalah: ekonomi RI terus tumbuh, penduduk terus tumbuh, perjalanan terus tumbuh, tetapi kebijakan2 yg dilakukan oleh pemda tidak berorientasi kepada alat transportasi yang memenuhi kriteria EFISIEN dan EFEKTIF yang sejalan dengan pertumbuhan2 tersebut, sdangkan lahan yg kita diami tidak bertambah.

Terbukti LEBIH DARI 50 tahun RI merdeka, lebih dari 50 tahun! kondisi angkutan umumnya (mayoritas) tidak ada perubahan yang signifikan ketimbang fasilitas yang disediakan untuk kendaraan pribadi. Trotoar yg merupakan media transportasi paling dasar, baru beberapa kota saja yg peduli, itupun hanya sebagian jalan2 utama dan tidak terstandarisasi.

Tahun 1950an saya berani bilang JAKARTA, SINGAPURA, HONGKONG, TOKYO, dan SURABAYA adalah kota yang tidak terlalu jauh berbeda kondisinya. Semua kota tersebut sedang dalam masa2 pertumbuhan. Kondisi pasar becek, lalu lintas semrawut, sungai kotor, itu dialami oleh kota2 yg tersebut pada masa itu.

Tetapi 50 tahun kemudian, Anda bisa nilai sendiri perbedaannya. Tidak perlu jauh2, cukup lihat Singapura saja. Itu karena apa? Karena pemerintah mereka punya pola pikir yang maju, sedangkan kita terkukung oleh paradigma usang dalam membangun kebijakan kota, dan sedihnya itu berlaku di banyak kota2 besar di Indonesia (Medan, Bandung, Jakarta, Makassar, Surbaya, Semarang, Jogja, Denpasar, Batam, Pekanbaru, Palembang, dll). Kota2 besar di Indonesia sekarang terkurung kemacetan, sedangkan masyarakat tidak diberi pilihan lain selain MENIKMATINYA! Hiks hiks :ohno:

Kualitas angkutan umumnya? Jangan tanya, sama semua. Baru akhir2 ini saja, pusat SADAR pentingnya angkutan umum massal dengan menggalakan program TRANS METRO BRT di kota2 tersebut. Tentunya dengan segala kendala2 implementasi di masing2 kota. Tetapi tetap saja secara mayoritas, angkutan umum di kota2 besar di Indonesia berkualitas rendah. Inilah namanya tiada pilihan lain selain MENIKMATINYA.

http://1.bp.blogspot.com/_YRo5HHpY9Y4/TGoxbuUmvKI/AAAAAAAAARE/zk6D39qPd_E/s1600/picture2.jpg
credit to: http://mrdic.blogspot.com/

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs110.snc1/5093_94541167676_82197887676_2188483_1932660_n.jpg
Foto : Yogie/Pagaralam Pos

Walikota Surabaya boleh dibilang punya pola pikir yang maju. Jika ada investor punya uang Rp 9 T, sudah sepantasnya uang itu dipakai untuk pembangunan transportasi massal, bukan buat tol lagi. Rp 9 T itu bisa buat 10 koridor BRT yang JAUH lebih berkualitas dari Jakarta lho! Atau buat 2 jalur monorel, ataupun revitalisasi jaringan komuter KRL Surabaya.

Dan jika pakai cost benefit analysis pun, potensi kerugian akibat kemacetan akan seperti efek bola salju dan lebih besar daripada biaya penanganan kemacetan itu sendiri. Sedangkan jalan tol tengah kota sudah banyak dibuktikan tidak akan menyelesaikan kemacetan, apalagi masyarakatnya TIDAK DIBERI pilihan angkutan umum yang layak seperti di Singapura. Rp 9 T akan sia2 jika dibandingkan dengan efek kedepannya. Sedangkan di opsi lain, Rp 9 T punya peluang untuk meningkatkan KAPASITAS transportasi dan mengurangi resiko kemacetan dengan pilihan bangun 10 koridor BRT berkualitas dunia, 2 koridor monorel, ataupun revitasli KRL komuter.

Tugas pemerintah itu ya mengatur warganya melalui kebijakan, bukan malah menuruti warganya. Kalau pemerintah harus menuruti warganya, akan sulit rasanya menciptakan namanya ketertiban, keteraturan, dan kemajuan. Kalau pemerintah manjain warganya dengan jalan tol yg oke, ya otomatis warganya juga manja juga dengan mobil. Sebaliknya kalau pemerintah manjain warganya dengan angkutan umum yang oke, warganya juga senang naik angkutan umum. Sekali lagi, lihat contoh SINGAPURA.

Saya bukan membela personal seorang bu Risma, dan masa bodo dengan politik. Tetapi saya berpikir bahwa kebijakannya adalah yang terbaik bagi masyarakatnya dan kotanya buat di masa mendatang dan itulah yang justru harus ditiru oleh pemimpin2 lain.

Keputusan saya sebagai warga RI tetap mendukung pemikiran Ibu Risma. Dan berharap semakin banyak pemimpin daerah/kota di kota2 di RI punya pemikiran yang sejalan dengan Ibu Risma atau bahkan lebih baik dan maju lagi. Mudah2an, bisa dimulai dari generasi2 SSC ini demi masa depan RI yang lebih baik.

Ada jalan tol masih tetap macet bukan?
Tetapi kalau ada BRT ataupun elevated rel, masyarakat MASIH DIBERI pilihan untuk menghindari macet. Nah di gambar ini ADAKAH PILIHAN itu??

http://muhamaadmuftirohimin.blogdetik.com/files/2010/12/tol_dalam_kota_macet_total_8521.jpeg
pic of: http://muhamaadmuftirohimin.blogdetik.com


...

Hahaha nggak lah ngapain dimusuhi... Pecintasurabaya
Saya pribadi sih senang ada pendukung TOTEKA bisa beradu argumen, bukan seperti pengecut Wewe Gombel, bos2nya, cecunguk2nya, termasuk MJT itu....

IMO:
1. Beda peremajaan pohon yang sudah dilakukan di beberapa titik jalan oleh DKP dengan yang tol tengah ini.
Yang dilakukan DKP bertahap tidak langsung semua dibabat habis, masih disisakan.
Nah yang di A Yani melalui TOTEKA ini pohon sepanjang jalan akan dibabat habis, dampak ke tingkat polusi di areal sepanjang A Yani bisa saya pastikan meningkat drastis, karena pohon sebanyak itu yang sebelumnya mengurangi polusi akan hilang dalam sekejab.
Efeknya mas... Sangat terasa...
2. Tidak perlu saya komentari...
3. Yang saya garis bawahi orang yang saat bekerja mas, orang lama kelamaan bakal stres juga kalau menghadapi macet saat jam kerja aja.
Semanja-manjanya orang kaya kalau pas jam kerja tiap hari terus2an naik mobil dan kejebak macet ya bakal stress juga.
Nah misal aja ada fasilitas MRT yang nyaman di depan mata yang layak, tapi si orang kaya ini manja, tetap aja bakal melirik juga fasilitas MRT itu.
Coba deh, manja, nyaman di dalam mobil, cuman untuk berangkat kerja buat capek2an di kantor tapi pegel2an di jalan karena macet.
Tapi di sebelahnya ada BRT/Kereta Komuter yang lancar dll,...
Apakah sebodohnya itu orang kaya itu lebih memilih nyaman di dalam mobil cuman untuk menuju tempat kerja capek2an di kantor?
Beda ya kalau MANJA nya orang kaya saat jam offpeak, yang mungkin memang niat pamer mobil, bawa keluarga, buat ke mall, buat makan di restoran, dll.
Ini lho buat kerja capek2an di kantor, mereka pasti mikir efektifnya lah.
Dan ingat juga, A Yani itu macet cuman di onpeak aja, kalau offpeak lancar2 aja.
4. Itulah salah satu masalahnya dari banyak faktor, ada di desain yang elevated, trus lokasinya berada di lingkungan permukiman dan lemah pengawasan, sudah pasti dijamin kolong tol elevated akan jadi pemukiman kumuh.

Selama pertumbuhan penduduk dan ekonomi RI selalu positif, setiap tahunnya di kota2 besar akan bertambah penduduk dan aktivitas ekonomi. Tambah penduduk dan aktivitas ekonomi, artinya setiap tahun pasti ada penambahan pola perjalanan. Penambahan pola perjalanan harus diakomodir oleh alat transportasi, semakin banyak pola perjalanan harus semakin besar kapasitas alat transportasi.

Itu konsep intinya.

Nah, semua sepakat alat transportasi yang paling EFISIEN dan EFEKTIF dari segi ruang, waktu, energi, dan biaya adalah transportasi umum massal. Contohnya bisa disimpulkan melalui gambar ini.

http://1.bp.blogspot.com/_pWDmrrVeDXQ/RrHKN0VyOhI/AAAAAAAAACQ/gYHHu5Li0ns/s400/numbers-cost-car-bus1.jpg
Courtesy of: Youth Connect http://youthconnect.climateofconcern.org/

Bandingkan, mana yg konsumsi liter bensinnya paling sedikit per orangnya?
Bandingkan, mana yg konsumsi ruangnya paling sedikit per orangnya?
Bandingkan, mana yg konsumsi biayanya paling sedikit per orangnya?

Jawabannya adalah yang diakomodir oleh Bus, yaitu gambar yg sebelah kiri.

Salah satu kenapa kota2 besar di Indonesia sekarang mengalami tren kemacetan, dan akan semakin parah ditahun2 mendatang adalah: ekonomi RI terus tumbuh, penduduk terus tumbuh, perjalanan terus tumbuh, tetapi kebijakan2 yg dilakukan oleh pemda tidak berorientasi kepada alat transportasi yang memenuhi kriteria EFISIEN dan EFEKTIF yang sejalan dengan pertumbuhan2 tersebut, sdangkan lahan yg kita diami tidak bertambah.

Terbukti LEBIH DARI 50 tahun RI merdeka, lebih dari 50 tahun! kondisi angkutan umumnya (mayoritas) tidak ada perubahan yang signifikan ketimbang fasilitas yang disediakan untuk kendaraan pribadi. Trotoar yg merupakan media transportasi paling dasar, baru beberapa kota saja yg peduli, itupun hanya sebagian jalan2 utama dan tidak terstandarisasi.

Tahun 1950an saya berani bilang JAKARTA, SINGAPURA, HONGKONG, TOKYO, dan SURABAYA adalah kota yang tidak terlalu jauh berbeda kondisinya. Semua kota tersebut sedang dalam masa2 pertumbuhan. Kondisi pasar becek, lalu lintas semrawut, sungai kotor, itu dialami oleh kota2 yg tersebut pada masa itu.

Tetapi 50 tahun kemudian, Anda bisa nilai sendiri perbedaannya. Tidak perlu jauh2, cukup lihat Singapura saja. Itu karena apa? Karena pemerintah mereka punya pola pikir yang maju, sedangkan kita terkukung oleh paradigma usang dalam membangun kebijakan kota, dan sedihnya itu berlaku di banyak kota2 besar di Indonesia (Medan, Bandung, Jakarta, Makassar, Surbaya, Semarang, Jogja, Denpasar, Batam, Pekanbaru, Palembang, dll). Kota2 besar di Indonesia sekarang terkurung kemacetan, sedangkan masyarakat tidak diberi pilihan lain selain MENIKMATINYA! Hiks hiks :ohno:

Kualitas angkutan umumnya? Jangan tanya, sama semua. Baru akhir2 ini saja, pusat SADAR pentingnya angkutan umum massal dengan menggalakan program TRANS METRO BRT di kota2 tersebut. Tentunya dengan segala kendala2 implementasi di masing2 kota. Tetapi tetap saja secara mayoritas, angkutan umum di kota2 besar di Indonesia berkualitas rendah. Inilah namanya tiada pilihan lain selain MENIKMATINYA.

http://1.bp.blogspot.com/_YRo5HHpY9Y4/TGoxbuUmvKI/AAAAAAAAARE/zk6D39qPd_E/s1600/picture2.jpg
credit to: http://mrdic.blogspot.com/

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs110.snc1/5093_94541167676_82197887676_2188483_1932660_n.jpg
Foto : Yogie/Pagaralam Pos

Walikota Surabaya boleh dibilang punya pola pikir yang maju. Jika ada investor punya uang Rp 9 T, sudah sepantasnya uang itu dipakai untuk pembangunan transportasi massal, bukan buat tol lagi. Rp 9 T itu bisa buat 10 koridor BRT yang JAUH lebih berkualitas dari Jakarta lho! Atau buat 2 jalur monorel, ataupun revitalisasi jaringan komuter KRL Surabaya.

Dan jika pakai cost benefit analysis pun, potensi kerugian akibat kemacetan akan seperti efek bola salju dan lebih besar daripada biaya penanganan kemacetan itu sendiri. Sedangkan jalan tol tengah kota sudah banyak dibuktikan tidak akan menyelesaikan kemacetan, apalagi masyarakatnya TIDAK DIBERI pilihan angkutan umum yang layak seperti di Singapura. Rp 9 T akan sia2 jika dibandingkan dengan efek kedepannya. Sedangkan di opsi lain, Rp 9 T punya peluang untuk meningkatkan KAPASITAS transportasi dan mengurangi resiko kemacetan dengan pilihan bangun 10 koridor BRT berkualitas dunia, 2 koridor monorel, ataupun revitasli KRL komuter.

Tugas pemerintah itu ya mengatur warganya melalui kebijakan, bukan malah menuruti warganya. Kalau pemerintah harus menuruti warganya, akan sulit rasanya menciptakan namanya ketertiban, keteraturan, dan kemajuan. Kalau pemerintah manjain warganya dengan jalan tol yg oke, ya otomatis warganya juga manja juga dengan mobil. Sebaliknya kalau pemerintah manjain warganya dengan angkutan umum yang oke, warganya juga senang naik angkutan umum. Sekali lagi, lihat contoh SINGAPURA.

Saya bukan membela personal seorang bu Risma, dan masa bodo dengan politik. Tetapi saya berpikir bahwa kebijakannya adalah yang terbaik bagi masyarakatnya dan kotanya buat di masa mendatang dan itulah yang justru harus ditiru oleh pemimpin2 lain.

Keputusan saya sebagai warga RI tetap mendukung pemikiran Ibu Risma. Dan berharap semakin banyak pemimpin daerah/kota di kota2 di RI punya pemikiran yang sejalan dengan Ibu Risma atau bahkan lebih baik dan maju lagi. Mudah2an, bisa dimulai dari generasi2 SSC ini demi masa depan RI yang lebih baik.



http://muhamaadmuftirohimin.blogdetik.com/files/2010/12/tol_dalam_kota_macet_total_8521.jpeg
pic of: http://muhamaadmuftirohimin.blogdetik.com


...

many thanks peseg5 sudah ikut beragumen panjang lebar, sangat2 setuju semua argumen kamu.
Sangat ironis melihat 50 tahun berlalu kita cuman dipecundangi TOKYO, SINGAPORE, dll.
Apalagi kota2 di CHINA, lebih menyesakkan lagi sama negara tetangga sendiri.
Tidak tau lagi bagaimana cara menyadarkan semua pemimpin dari sabang sampai merauke.
Yang lebih konyol lagi, kita yang pernah jadi tempat studi percontohan malah kalah sama yang belajar.

^^ Thx tanggepannya,saya ga dimusuhin kan? :lol: :lol:


3. Saya rasa rakyat indonesia masih bersifat MANJA, apalagi orang2 kaya. Meskipun ada angkutan transportasi sangat bagus sekalipun, mereka pasti lebih memilih naik mobil/motor biar tidak repot. Saya sebenernya salut sama org2 luar negri yg bisa berpikir seperti itu, tapi saya rasa masyarakat kita masih jauh menghilangkan sifat MANJA tersebut.



tenang aja bro! nggak mungkin lah kita musuhin. hahaha...:lol:

btw mau menanggapi rakyat Indo yang manja, sebenernya nggak juga deh. Soalnya org2 Indo kalo ke luar negri di mana public transportnya bagus, mereka juga rela jalan kaki dan naik kendaraan umum kok. Jadi aku rasa budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum itu bisa diterapkan di sini, asalkan kita semua dikondisikan untuk lebih untung jalan kaki. Misal trotoar lebar, bagus, modern, public transport tepat waktu, aman, dingin, bersih, trus pajak kendaraan tinggi, harga BBM ga disubsidi. bisa lah..

saya sebenarnya juga dari dulu pro toteka tapi jg ga 100% ya fleksibellah anda bisa liat komen2 saya yg dulu, karena menurutku arus lalu lintas lebih terbagi misal fr untuk motor dan angkot, jalur tengah untuk mobil tujuan pendek dan toteka untuk mobil dg tujuan jauh serta di bawahnya toteka bisa dipake jalur busway surabaya. dan berharap rel elevated jg bisa dibangun bersinergi untuk orang2 yang tidak punya kendaraan bisa naik ini.cmiiw

NB : tapi saya jg jangan dimusuhi ya, saya maunya damai2 saja

Ngapain mas dimusuhin, tenang aja disini damai kok :D
alasannya mas? Selain sinergi? Bisa diutarakan argumennya?
Kita juga ingin tau pendapatnya yang pro TOTEKA sejujurnya, bukan pengecut dan munafik seperti Wewegombel...

istilahnya kita sedia payung sebelum hujan, sebelum macetnya parah kayak jakarta lebih baik kita usaha dari sekarang dan kalo jalan itu fasilitasnya komplit semua orang bisa diakomodir, misal ada jalur fr, jalur tengah, jalur toteka dengan di bawahnya ada jalur busway, dan jalur rel kereta api. jadi yang pengen naik angkot, busway ato kereta sudah ada, yang pengen naek motor bisa di jalur fr, yang naek mobil dengan tujuan pendek bisa di jalur tengah dan mobil dengan tujuan jauh bisa naek toteka. jadi toteka ini untuk mengakomodir orang2 tengah kota surabay yang akan ke tengah kota sidoarjo ato ke mojokerto. masak orang2 tengah kota misal di area siola ato sidotopo ato daerah rajawali masak harus disuruh muter2 dulu ke merr ato mwrr kan kejauhan malah memakan waktu dan biaya. kalo lewat toteka tinggal lurus saja tanpa kena lampu merah. masalah pohon2 (penghijauan) bisa ditaruh di pembatas antara fr dengan jalur tengah ato di daerah trotoar jg bisa. jadi istilahnya kalo dipikirin jalan keluarnya pasti bisa kok. cmiiw

istilahnya kita sedia payung sebelum hujan, sebelum macetnya parah kayak jakarta lebih baik kita usaha dari sekarang dan kalo jalan itu fasilitasnya komplit semua orang bisa diakomodir, misal ada jalur fr, jalur tengah, jalur toteka dengan di bawahnya ada jalur busway, dan jalur rel kereta api. jadi yang pengen naik angkot, busway ato kereta sudah ada, yang pengen naek motor bisa di jalur fr, yang naek mobil dengan tujuan pendek bisa di jalur tengah dan mobil dengan tujuan jauh bisa naek toteka.

Nah ini yang jadi masalah, jadi IMO berdasar argumen mas roni kan malah mengakomodasi dan memfasilitasi orang berkendara pribadi kan ya? Supaya orang yang berkendara pribadi bisa mudah melintas.
Kalau sudah begini yang terjadi malah bakal banyak kendaraan pribadi.

masak orang2 tengah kota misal di area siola ato sidotopo ato daerah rajawali masak harus disuruh muter2 dulu ke merr ato mwrr kan kejauhan malah memakan waktu dan biaya. kalo lewat toteka tinggal lurus saja tanpa kena lampu merah.

ada yang salah, kebalik2 mas,
MERR dan MWRR kan mengakomodasi orang di barat dan timur supaya tidak lewat A Yani.
Bukan untuk untuk pengendara "orang2 tengah kota misal di area siola ato sidotopo ato daerah rajawali" supaya muter dulu ke MERR dan MWRR untuk ke area siola ato sidotopo ato daerah rajawali.

:D Sory, cuman opini saja, saya masih menghormati argumen mas roni.
Jadi jangan merasa dipaksa... Coba baca2 dan pahami dengan baik artikel2 yang diposting thedaydreamer di halaman2 sebelumnya...
Hehehe :D

ada forumer yang tertarik mengomentari?
Hehehe :D pasti sudah pada males dan capek menjelaskan bolak balik ya?

Kalo pembangunan transportasi massal dan Toteka dibangun bersama kira2 seperti apa yah?! ( Daripada pemkot dan dewan ramai2 terus, ujung2nya malah makin ga beres )
Mestinya sih kedua wacana ini dimasukkan dulu dalam masterplan Surabaya daripada ribut2. Trus dampak negatif-nya juga dipertimbangkan, uraian Toteka kalo menurut saya sih agak sulit terwujud, misal pembebasan lahan ( udah pasti bertahun2 dan pada saat itu sudah pasti mangkrak ntah akan korupsi ato hal2 lain ---- ingat korupsi DPRD Surabaya juga tinggi setelah Jakarta, Medan dan Bandung ).
Kalo wacana nya bagus tapi dalam proses-kan rakyat juga tahu Indonesia itu kayak gimana?! Makanya Toteka itu sebetulnya bagus namun masih tidak cocok diterapkan sekarang.
Saya pribadi lebih sreg sama Bu Risma, memang beliau bukan politikus, tapi bekerja dari hati untuk rakyat, itu semua dapat kita lihat hasil dari pekerjaannya sekarang ... ( orang dapat dikenali dari buahnya ). Beliau orangnya lebih realistis dan tahu bagaimana mensejahterakan rakyat. Walaupun sejujurnya proyek2 beliau belom ada yang " wah " ( kecuali Juanda Express ), namun arah kita sudah benar.
Saya pribadi lebih mendukung ke Transportasi Massal dan umum, kalo di Surabaya Transportasi Massal dan umum-nya sudah berkembang maju, saya yakin orang2 bakal berpindah ke Moda Transportasi ini. Pengen juga jalan2 di Surabaya ga lagi terbatas oleh kaca atau sepeda motor, bisa saja kita jalan2 pake kaki, kayak di luar negeri. Dengan begitu polusi lebih bisa ditekan dan lebih sehat.
Surabaya dengan tipikal kota MICE sebenarnya harus punya transportasi massal seperti busway dan monorel, kasihan lihat para turis, mereka tentu tidak akan membeli ato menyewa mobil pribadi untuk berjalan2 di Surabaya, namun kalo ada sarana transportasi yang maju. Tentu bisa membantu mereka dan masyarakat kita. kota yang baik tentu memberikan pelayanan yang baik pula.

^^ bukan hanya merasa kasihan sama turis...tetapi kita harus malu :D, negara sebesar ini belum mempunyai MRT di setiap kota2 pentingnya, india saja yang mungkin setaraf dengan kita sudah memiliki moda ini di kota mumbai, dan sekarang tengah digarap moda transportasi yang sama untuk delhi dan calcutta

Saya mencoba berpendapat diluar masalah politik,diluar masalah bu risma dgn parpol PDIP dan teman2nya melawan pusat+pemprov dgn parpol demokrat dan teman2nya..

Sebenarnya semua hal ada positif negatifnya, dan hal negatif tersebut tidak akan bisa hilang 100%. Saya setuju dgn pendapat bahwa toteka bisa bersinergi dgn moda transportasi yg bagus. Seperti kita ketahui, didepan mata ada proyek elevated rail dan busway yg "sudah dipamerkan" oleh pemkot, tinggal tunggu waktu saja kedua proyek tersebut terlaksana. (mari kita pinggirkan dulu monorail subway dll, kita bahas yg sudah pasti)..

Elevated rail memang bagus, langsung double track dari stasiun gubeng ke bandara juanda. Tetapi stasiun2 mereka terbatas, paling tidak akan lebih banyak jumlahnya dibanding stasiun komuter yg ada sekarang. Komuter yg ada sekarang cukup efisien, tepat waktu, lumayan nyaman (saya pengguna komuter). Dgn adanya elevated saya harap rel bawah dihilangkan saja, sehingga meniadakan perlintasan KA sepanjang gubeng sampai aloha..
Busway juga bagus, sangat sangat bagus, tapi memerlukan shelter dan jalan khusus seperti di jakarta biar nyaman dan tepat waktu. Dengan tidak adanya penambahan jalan, saya yakin justru tambah macet karena jalan semakin sempit. Busway tanpa jalur khusus di jakarta? Saya pesimis akan jadi moda transportasi yg bagus. (Dulu di surabaya pernah ada bus RMB yg diklaim tepat waktu tidak berhenti di sembarang tempat dan hanya berhenti di halte, GAGAL TOTAL)..

Saya 100% tanpa ragu mendukung kedua moda transportasi massal tersebut secepatnya dibangun, karena bisa menjadi alternatif lain untuk menuju suatu tujuan tanpa menggunakan mobil pribadi. Tapi itupun terbatas, kalo jauh dari stasiun/shelter ya saya malas :lol:.
Misal saya mau ke WTC/Delta/Grand City, atau sekolah saya di SMA komplek, saya bisa naik komuter. Tapi kalo tujuan saya TP/GM/PTC, atau kantor saya di Basuki Rahmat, saya lebih milih naik motor :D..
Mungkin menggunakan busway bisa lebih menyebar rutenya, tapi kalo busway ttp seperti jalur bus biasa hanya beda armada, saya yakin akan mengalami nasib sama seperti bus RMB. Dipaksakan bikin jalur khusus tanpa penambahan jalan yg ada saya yakin bikin tambah macet..

Menurut saya, argumen masyarakat terhadap toteka telah terpengaruh nuansa politik yg dihembuskan kedua kubu. Kubu bu risma/pemkot menunjukan penolakan dgn alasan2 yg logis dan bijaksana. Sedangkan kubu pusat/DPRD (terutama WW) menunjukan dukungan dgn alasan ga masuk akal, terkesan kolot dan picik, arogan dan mau menang sendiri. Otomatis pikiran kita tergiring menuju pendapat2 dari kubu baik/protagonis (tolak toteka) serta meninggalkan kubu jahat/antagonis (pro toteka)..

Saya menyamakan masalah toteka ini dgn masalah NURDIN HALID yg dituntut mundur oleh masyarakat dari ketua PSSI. Saya yakin dari 100.000 suporter indonesia di GBK yg meneriakkan NURDIN MUNDUR tidak ada yg tahu kenapa nurdin dituntut mundur (selain beliau mantan napi). Seorang nurdin melakukan kesalahan di awal dgn menanggapi tuntutan segelintir orang untuk mundur dari jabatan ketua PSSI tersebut dgn sifat arogan, dan disinilah awal mula beliau menjadi kubu jahat/antagonis..

Saya sangat benci dgn politisi2 ini, mereka seperti anak kecil yg saling menunjukkan seberapa besar kekuasaan mereka. Banyak contoh yg bisa dijadikan perdebatan antara pemkot dgn dprd ini, bukan hanya masalah toteka. Bahkan sekarang di Jawa Pos selalu aja ada berita baru ttg masalah2 yg mereka perdebatkan.
Coba mereka berbesar hati seperti kita2 para forumer SSCI disini, mau berembuk sharing mendengarkan pendapat masing2, kalo ada yg berbeda pendapat diterima dgn lapang dada, tidak saling mengolok satu sama lain. Sudah saatnya para elit politik bersatu, kubu prototeka dan tolak toteka duduk dalam satu meja tukar pendapat dan pikiran, niscaya dapa menghasilkan hasil yg maksimal dan bermanfaat bagi warga kota surabaya. Gabungan toteka dgn moda transportasi massal bukan tidak mungkin terwujud, tinggal bagaimana para ahli dalam bidang masing2 menunjukkan kemapuannya untuk mensinergikan keduanya..

Tapi mas walaupun opini publik tergiring lebih menolak TOTEKA kan karena memang opsi TOTEKA memang lebih banyak mudaratnya.

Kalaupun memang dipaparkan secara gamblang dan masuk akal kedua konsep (kedua opini) pasti ya sama aja mas, alasan antagonis (jahat) bukan satu2nya menjadi alasan publik menentangnya, tapi memang karena proyek TOTEKA ini lebih banyak mudaratnya.

Saya beri contoh kecilnya aja deh, misal bisa milih (kalau memang alasannya untuk menambah kapasitas jalan A Yani, karena memang kenyataannya yang macet cuman A Yani saja) lebih memilih mana?

PERTAMA, elevated tol road sepanjang A Yani (phase I) saya perkirakan total biaya sekitar 3 T panjang sekitar 6 km (aloha-wonokromo) dari asumsi awal panjang tol 17 km total biaya 9 T, saya ambil kasus proses pengerjaan proyek pasti akan mengambil satu lajur A Yani, konsekuensinya pada jam sibuk pasti kemacetan bakal tambah parah pada jam kerja.
Itu kalau lancar tidak molor saya asumsikan selesai 1 tahun, dan saya pesimis dengan kredibilitas dan profesionalitas MJT maka paling molor sampai 2 tahun.
Bisa bayangkan kemacetan tambah parah 2 tahun sepanjang A Yani.
Oke kalau alasannya setelah proyek selesai Arus A Yani di bawah tol akan berkurang, tapi kasus nyata bisa dijadikan contoh, sudah banyak proyek elevated road maupun toll road di Jakarta efektif mengurangi kepadatan paling banter 2 tahun, dan sesudahnya macet juga terjadi di elevated toll roadnya.
Silahkan sampean tanya-tanya forumer SSCI Jakarta yang sudah kenyang mengalami kasus seperti ini di Jakarta, atau sampean bisa sering-sering baca semua thread tentang Jakarta.
Atau saya dengan senang hati mungkin ada forumer SSCI Jakarta untuk memberikan argumennya di thread ini.

KEDUA, frontage road sepanjang A Yani saya buat biayanya supaya biar sama total biaya sekitar 3 T panjang sekitar 6 km.
Itu 3 T kalau dipakai Frotage road lebih-lebih saya pikir.
Malah bisa dipakai memperlebar Frontage Road jadi 3 lajur.
Dengan asumsi, proses pengerjaannya bebas tidak mengganggu sama sekali arus lajur utama jalan A Yani, bandingkan dengan proses pengerjaan elevated toll road sepanjang A Yani yang sudah pasti akan memakan satu lajur.
Sekarang saya mencoba melihat sisi negatif dan positif pengerjaan proyeknya.
Pilih mana?

Sory, itu cuman pribadi saya, no offense, cuman ingin mengkritisi argumennya.
Mungkin ada forumer SSCI Jakarta yang berkenan sharing pengalaman proyek di Jakarta, terkait argumen saya.

Regards..

Terkait dengan pembahasan salah satu dosen pwk its yg pernah saya posting disini yg sebenarnya lebih mengarahkan pembangunan pada tol lingkar timur... Mungkin rada senada dengan yg pernah disampaikan sbyctzn tentang tol diatas MERR.. Yg kalo dilihat dari rencana jaringan jalan kota sby sbnrnya letaknya setara dengan tol waru perak di wilayah barat... Jadi kalo dibangun diatas merr.. Letaknya tidak terlalu jauh dgn wilayah sby pusat maupun timur sby.. Beda dengan tol lingkar luar timur yg saya rasa jg tidak akan laku / laku namun dalam waktu panjaanngg... Selain itu menurut saya merr ini nanti akan berpotensi macet... Karena sdh amat banyak permukiman dan fasilitas perdagangan disana..dan sbg jalan arteri primer MERR jg msh membutuhkan dukungan frontage road dan flyover/ underpass yg belum dipersiapkan saat ini ( atau nunggu traffic jam dulu?) utk menghindari perlintasan sebidang dan... Sebagai antisipasi perkembangan kota..
Memang solusi terbaik dan idealnya adalah public transport namun memberikan pelayanan jalan tol jg tidak salah bagi warga yg sdh terlanjur/ memilih mempergunakan kendaraan pribadi seperti mobil...saya tidak anti jalan tol tapi yang jelas saya tidak setuju dengan tol tengah karena bakalan bikin ruwet transportasi kendaraan dalam kota
Jadi opsi dari saya adalah menggantikan tol tengah dengan tol lingkar timur diatas merr dan utk tol lingkar luar timur diganti menjadi jalan arteri primer agar bisa mengembangkan wilayah timur..IMHO and CMIIW

Diduga Asal Bongkar Reklame, Walikota Surabaya Disomasi

05 Januari 2011 18:44:21 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Belum rampung berbagai polemik Walikota Surabaya dengan DPRD mengenai Perwali pajak reklame, jasmas, RAPBD, serta penolakan tol tengah, kini Walikota Surabaya Tri Risma Harini kembali mengahadapi persoalan baru. Kali ini, Walikota bakal berurusan dengan hukum karena memerintahkan pembongkaran reklame tanpa ada peringatan. Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum PT Automaras M. Ma'ruf, selaku pemilik reklame di Jalan Margorejo Surabaya. Kepada Wartawan, Ma'ruf mengatakan, bahwa saat ini PT Automaras sebagai pemilik reklame melayangkan somasi kepada walikota secara resmi bernomor 01/PPTL/AUTA/1/2011 tertanggal 5 Januari 2011. Surat langsung diterima petugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bernama Lilik. Dalam surat itu, pemilik reklame mempersoalkan pembongkaran reklame di Jalan Margorejo (sisi timur) yang dilakukan Satpol PP pada 15 Desember 2010. "Pembongkaran yang dilakukan Pemkot tidak sesuai dengan prosedur yang benar," ujar Ma'ruf saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (05/01/2011). Ma'ruf menjelaskan, bahwa pembongkaran yang dilakukan pemkot tersebut sangat merugikan kliennya, kerugian yang diderita berbentuk materil dan immateril. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, kerugian akibat pembongkaran sebesar Rp50 miliar. "Kerugian ini baru immateril, karena hubungan dengan pemasang iklan rusak," imbuh Ma'ruf. Dalam hal ini, Ma'ruf meminta Walikota memberikan jawaban dengan tenggat waktu tiga hari. Jika tidak dilakukan, pihaknya berencana melaporkan pada aparat kepolisian. Karena, Satpol PP yang diperintahkan walikota telah melakukan perusakan. Dugaan ini kuat karena, reklame yang dirusak berada di lahan milik PT Kereta Api (KA) Daerah Operasai (Daops) VIII Surabaya. Ma'ruf menceritakan, reklame di Jalan Margorejo awalnya milik CV. Ekspressi Cipta Kreasindo atas nama Agus Prastowo dengan nomor SPW 510.12/2426/436.5.2.2008 tertanggal 3Juni 2008. Kemudian CV Ekspressi membuat pernyataan bernomor 007/SP/ECK/2009 yang intinya mengalihkan penyewaan pada biro reklame Next Advertising Surabaya. Padahal, pada 20 Juni 2008 Agus Pratowo telah melakukan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame bernomor 544/2799-91/2006 sebesar Rp1,8 juta. Selain itu, kewajiban membayar retribusi uang atas pemakaian tanah juga dilakukan sebesar Rp4,3 juta. "Semua Kewajiban ke Pemkot telah dipenuhi," geram Ma'ruf. Leih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, bahwa La Nyalla M. Mattalitti selaku pemilik PT Autamaras mengambil alih pengelolaan dengan SPW 510.12/2426/436.5.2.2008 tertanggal 3 Juni 2008. Proses peralihan telah diberitahukan pada tim reklame 2 November dan 15 Desember 2010. Namun surat tidak pernah dibalas. Yang terjadi, wali kota memerintahkan untuk melakukan pembongkaran reklame tanpa ada peringatan. Sementara itu, Asisten I Sekkota Surabaya, Hadi Siswanto menyatakan, dirinya masih belum mengetahui kabar somasi yang dilayangkan pemilik reklame di Jalan Margorejo. "Saya belum tahu, jadi saya tidak bisa komentar," pungkasnya. [rif/kun]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-05/89021/Diduga_Asal_Bongkar_Reklame,_Walikota_Surabaya_Disomasi

05 Januari 2011, 18:52:10| Laporan Eddy Prastyo

Hari Ini Empat Pejabat Pemkot Dicecar Pansus Angket tentang Reklame

suarasurabaya.net | Empat pejabat Pemkot Surabaya tadi diperiksa Pansus Hak Angket DPRD Surabaya tentang proses keluarnya Perwali 56 dan 57 tentang Penataan Reklame. Mereka yang diperiksa diantaranya HADI SISWANTO Asisten I, M TASWIN Asisten III, dan JUSTAMAJI Kabid Pendapatan PajakDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya. Selain itu MUKLAS UDIN Asisten II yang juga Ketua Tim Reklame juga diminta lagi keterangannya sesudah awal pekan lalu juga sudah diminta keterangannya. Dilaporkan TEGUH reporter Suara Surabaya, dalam pemeriksaan awal, HADI SISWANTO mengatakan kalau dalamproses keluarnya perwali 56 dan 57 tidak ada pertemuan danrapat apapun dengan semua pejabat yang berkepentingan, termasuk Walikota. Hanya sebagai Asisten I, dirinya diminta memberikan paraf pada draft Perwali 56 dan 57 yang menaikkan nilai sewa reklame. Sementara M TASWIN Asisten III Pemkot Surabaya mengatakan, dalam proses dikeluarkannya Perwali itu, dia tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan menurut TASWIN, tugas pokoknya sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum, tidak membawahi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan. Waktu didesak anggota Pansus Hak Angket tentang keterlibatannya dalam menerbitkan Perwali 56 dan 57, M TASWIN tetap bersikukuh tidak dilibatkan karena memang tidak tahu. Dengan jawaban dari M TASWIN ini, AGUS SANTOSO Anggota Pansus Hak Angket sangat menyesalkan, karena dari semua pertanyaan anggota pansus hanya dijawab tidak tahu. Selain M TASWIN, JUSTAMADJI Kabid Pendapatan Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan juga diminta keterangan dalam satu sesi, meski dijeda proses pemeriksaannya.(tas/edy)

http://m.suarasurabaya.net/politik/detail.php?id=4d1690fd8e097ba887328f343671e94f201187152

hahaha ada apa lagi sih sebenarnya, ini orang kok kayak orang bingung gini ya?

Dewan: Percepat Pembangunan Tol Tengah
05 Januari 2011 18:15:45 WIB

Reporter : Arif Fajar Ardianto
Surabaya (beritajatim.com) - Masih belum adanya tanda awal pelaksanaan pembangunan tol tengah kota di Surabaya membuat DPRD Surabaya geram. Padahal, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, keberadaan investor juga akan diganti perusahaan yang lain jika PT Margaraya Jawa Tol tidak bisa secepatnya melakukan pembangunan. Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana menjelaskan, ketika pihaknya melakukan konsultasi ke kementrian pekerjaan umum di Jakarta beberapa waktu lalu, pihak kementrian PU akan menunjuk rekanan baru jika memang PT Margaraya Jawa Tol selaku investor yang ditunjuk tidak secepatnya melaksanakan pembangunan. Pasalnya proyek ini terhenti sudah cukup lama. "Diganti saja kalau tidak mampu, khan banyak investor yang lain," ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (05/01/2011). Ketika disinggung soal kapablitas investor, Wisnu mengatakan, sebenarnya berdasarkan paparan dari pihak PTMargaraya Jawa Tol di DPRD Surabaya beberapa waktu lalu, DPRD cukup terkesima dengan konsep jalan yang akan dibangun, namun yang jadi masalah adalah lambannya pihak investor dalam memulai pembangunan. "Paling tidak Januari ini sudah mulai harus bekerja," imbuhnya. Soal penolakan Walikota, lanjut Wisnu, itu tidak akan menjadi masalah. Alasannya, proyek jalan tol merupakan proyek pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah. "Biarkan saja Walikota menabrak Undang-Undang, nanti khan ada konsekwensinya," beber Wisnu. Sementara itu anggota Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya Agus Santoso mengatakan, masalah pro dan kontra di kalangan masyarakat adalah hal yang biasa. Namun yang harus dijadikan pedoman adalah RTRW Surabaya, Provinsi maupun Nasional. "Artinya pembangunan tol tengah kota itu tidak ilegal, kenapa tidak segera dibangun," ujarnya. Ketika disinggung soal kecaman dari berbagai pihak soal kengototan DPRD Surabaya adalah langkah yang tidak etis, Agus mengatakan, langkah DPRD yang mendesak agar tol tengah kota segera dibangun bukanlah sesuatu yang tidak etis, pasalnya DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif. “Perda No 3 Tahun 2007 tentang RTRW masih ada soal tol tengah kota, kalau tidak dilaksanakan oleh walikota, dewan khan berhak mengkoreksi," pungkasnya. [rif/but]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-05/89007/Dewan:_Percepat_Pembangunan_Tol_Tengah

pak Baktiono ini apa tidak pernah baca berita ya? Apa juga tidak pernah mengikuti perkembangan APBN? Lha wong DED dan sudah dianggarkan oleh Ditjen KA untuk elevated railways kok malah menyarankan bangun tol tengah elevated di antara rel dan FR sisi timur? Mending ditawar dipindah ke MERR saja lah.... Pusat sama Propinsi kan pernah meminta tol dibangun di MERR aja, IMO begitu saja ketimbang dipaksa di tengah

PERSETERUAN RISMA-DPRD Tercium Pelanggaran Pidana Rabu, 5 Januari 2011 | 11:51 WIB Surabaya- Perseteruan antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan DPRD Surabaya merembet ke ranah hukum.Beberapa fraksi menemukan indikasi pelanggaran pidana saat menggelar hak angket Perwali No 56 dan 57 terkait pajak reklame. “Panitia khusus (Pansus) angket kenaikan pajak reklame mulai menemukan titik terang. Pansus menemukan bukti kalau kenaikan pajak reklame bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (Dispenda) Kota Surabaya,” ujar Adies Kadir Sekretrais Pansus hak angket yang juga anggota Fraksi Partai Golkar (FPG). Harusnya, pembahasan dilakukan oleh semua pihak Di antaranya DPRD Surabaya, pengusaha reklame dan Pemkot.Dengan temuan itu artinya, Perwali tersebut hanya dibuat satu pihak yaitu Pemkot saja. Selain itu, kenaikan dinilai telah melanggar UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut,Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan pribadi dan orang lain, dan meresahkan sekelompok masyarakat. Dengan kenaikan ini, terbukti, walikota memunculkan keresahan. “Ini kan jelas walikota melanggar UU dan itu pelanggaran serius serta bisa mengarah ke pidana,” katanya. Apalagi, dalam melakukan kenaikan tidak ada sosialisasi secara menyeluruh pada pihak-pihak yang terkait, termasuk kepada masyarakat. “Katanya untuk keselamatan, tetapi kok tidak ada sosialisasi, ini juga salah” ujar dia. Hal senada diungkapkan Sachiroel Alim, Ketua Pansus hak angket perwali yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Kenaikan pajak reklame yang mencapai 400 persen tidak dilakukan dengan perencanaan matang. Ada yang menyatakan, pertemuan dalam rapat hanya berjalan 10 menit, ada pula yang menyatakan pembicaraan draf hanya dilakukan sambil berjalan. Alim menerangkan, dari keterangan saksi-saksi* yaitu KabagHukum Suharto Wardoyo dan Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Suhartoyo, terungkap kenaikan pajak reklame ‘diotaki’ Dispenda. Sementara, proses kenaikan dilakukan tanpa proses panjang. “Kalau kami sudah menemukan ada tindak pidana dalam masalah ini tidak menutup kemungkinan ada pelengseran walikota. Tapi kami akan terus mengkajinya sampai tuntas,” urainya. Sementara ketua Fraksi Partai Golkar Blegur Prijanggono mengatakan, bila melihat temuan-temuan dewan, bisa sajakasus ini mengarah ke pemakzulan walikota. Pasalnya, kebijakannya tidak pro rakyat. “Kami yakin ada pelanggaran pidana dalam masalah ini, jadi kemungkinan akan ada pemakzulan walikota sangat dimungkinkan dan sepertinya FPG mendukungnya,” ujar Blegur. Sementara* M Machmud anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengatakan, walikota juga bisa dipidanakan karena tidak melaksanakan Perda No. 3/2007 tentang rencana tataruang wilayah (RTRW) Surabaya. Pasalnya, di dalam perda RTRW Surabaya itu sudah tertera rencana pembangunan tol tengahnya, tapi Pemkot masih menolaknya. Terpsiah, Kabag Hukum Pemkot Suharto Wardoyo mengatakan, “Saya tetap berpedoman, keluarnya Perwali 56 dan 57 sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dasar kami adalah perda 8/2006 yang diubah menjadi perda 10/2009,” katanya. Dia menjelaskan, pihaknya sengaja tidak memasukkan UU 28/2009 sebagai dasar hukum karena pada saat yang bersamaan perda pajak daerah masih dibahas di dewan. Secara hukum, landasan yang bisa dipakai adalah perda lama. Kecuali jika raperda sudah disahkan, maka perwali akan disesuaikan (revisi). Dalam proses pembuatan perwali, aku Suharto, pihaknya tidak mengetahui secara detil karena hanya menerima draf perwali yang berasal dari Dinas Pendapatan. Sementara dirinya hanya mengharmonisasikan UU yang ada. “Draf perwali yang membuat Dispenda. Kami hanya menerima dan mengoreksi,” ujar dia. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Suhartoyo membenarkan kalau pembuatan draf perwali dilakukan instansinya. Namun dirinya tidak banyak terlibat, karena draf perwali merupakan draf lama yang belum sempat disahkan. “Saya serahkan secara keseluruhan pada Pak Justamadji (Kepala Bidang Pajak di Dinas Pemgelolaan Pendapatan dan Keuangan, red). Saya hanya kadang-kadang ikut rapat,” katanya. Suhartoyo menjelaskan, terkait dengan proses penghitungan dan ketetapan penghitungan, semua dilakukan oleh bawahannya bernama Justamadji. “Pak Justamadji bilang, itu draf lama, kemudian saya teruskan keBu Wali (Tri Rismaharini),” beber dia. Walikota Surabaya Tri Rismaharini sampai sekarang engganmengomentari soal seputar penggunaan hak angket tentang perwali dan wacana penggulingan atas dirinya. Ketika ditanya wartawan dia memilih meninggalkan wartawan. PDIP Ngeman Sementara, PDIP sebagai partai pengusungnya mengaku masih ngeman Risma. PDIP tidak ingin pemakzulan terhadap Risma terjadi hanya karena pajak reklame, jaring aspirasi masyarakat (jasmas) dan tol tengah kota. “Secara umum PDIP masih ngeman Risma. Kalau belakangan ini Risma dihajar politisi di kalangan dewan, halitu masih biasa. Karena, keluarnya hak interpelasi dan hak angket karena ada ketidakpuasan atas kebijakan Risma. Tapi, saya kira tidak sampai pada tataran menggulingkan Risma,” kata Baktiono, Bendahara DPC PDIP Surabaya, Rabu (5/1). Disinggung ada kesan hubungan Risma dengan wakilnya Bambang DH sudah tidak harmonis lagi, dikataknnya tidak ada yang aneh atau ganjil. Menurutnya, semuanya masih berjalan lancar dan normal-normal saja. “Kami melihat hubungan Risma-Bambang tak retak, jadi tidak ada yang mengkahwatirkan,” ungkapnya. Demikian pula tentang sikap kalangan yang menyatakan terbitnya Perwali No. 56 dan 57 tahun 2010 tentang pajak nilai sewa reklame bisa dijadikan dasar untuk menggulingkan Risma, menurutnya, terbitnya perwali itu tidak ada unsur pidana yang bisa menjatuhkan Risma. Selain itu, ujarnya, rencana penggunaan hak angket DPRD atas Jasmas dan tol tengah kota juga tidak bisa menjatuhkan Risma. Pasalnya, persoalan Jasmas tidak dialami konstituen dari anggota dewan di luar PDIP. Tapi, konstituen dari PDIP juga mengalami hal serupa. Demikian pula dengan sikap Pemkot terhadap rencana pembangunan jalan tol tengah kota. Sikap Pemkot atau walikota itu tidak mengandung unsur pidana sama sekali. Apa yang dikatakan anggota dewan di luar PDIP, bahwa walikota tidak menjalankan Perda No3/2007 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) menurutnya, bukan tindak pidana. “Ini bukan pelanggaran pidana, apalagi sekarang Pemkot sedang mengajukan revisi ke Gubernur,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan jalan tol tengah kota masih bisa dibicarakan lagi antara Pemkot dan pusat. Terutama terkait dengan jalur yang dilaluinya. Jalur tol tengah kota di tengah Jl A Yani yang disampaikan pihak PT Margaraya Jawa Tol (MJT) masih bisa ditawar. Misalnya, diposisikan di timur rel KA antara rel dan frontage road. “Kan, kaki tol itu tidak harus di badan Jl. A Yani sekarang, tapi di sisi timur rel KA,”ujarnya. Sedangkan, jalur yang dari Wonokromo-Perak Pemkot diminta tidak kaku. Artinya, tidak harus bersikeras menolaknya, tapi mengadakan koordinasi dengan PT KA dan PT MJT. Terutama terkait dengan pemindahan warga di sana. “Untuk masalah tanah di sisi timur rel KA, semuanya masih milik PT KA, bukan milik warga. Karena radius 12 meter dari as rel KA atau lebih masih milik PT KA. Kalau PT KA oke, ya, pemkot tidak bisa berbuat apa-apa,” urainya.
Ketua DPC PDIP Wisnu Sakti Buana saat diminta komentar seputar penggulingan Risma dan wacana pencalonan dirinya sebagai pengganti Risma dia enggan mengomentarinya. “Saya no comment sajalah. Dan kalau ada wacana itu saya kira masih jauh,” ujarnya singkat. pur

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=609f3f85a6465d75ffc629e106558b2c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Hehe emangnya gampang apa bikin proyek tanpa dibantu otoritas lokal? Wong pemerintah pusat bikin tol pengganti tol porong aja lemotnya minta ampun gara2 pembebasan lahannya ngga beres.. Pdhl msh kawasan kosong/ persawahan nah yg tol tengah ini di area perkampungan padat... Hidiihh mbayangin area permukiman yg dilintasin tol tengah aja udah ngeri kok.. :p kalo camat ama lurah setempat sepakat dengan warga tidak mau melepaskan lahannya.. Mau apa tuh proyek?n aq yakin investor (perbankan) yg mw ikutan invest di proyek ini kecuali keluarga bakrie -_-" g mw namanya tercemar akibat ikut mendanai proyek yg berpotensi merusak kota ini N warga perkampungan kota sby ini solid dan cinta ama kotanya, cinta ama jawapos dan ss jg.. Liat tuh acaranya jwpos green and clean, sby berbunga, dll.. Pasti semua kampung di sby antusias buat ikutan...

Kayaknya MJT mulai pikir-pikir lagi kayaknya. :D
Thats people power and media power.
Love SS! Love JP!
Beruntung Surabaya punya media yang sangat kuat posisinya seperti SS dan JP! :D

Diduga Asal Bongkar Reklame, Walikota Surabaya Disomasi

05 Januari 2011 18:44:21 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Belum rampung berbagai polemik Walikota Surabaya dengan DPRD mengenai Perwali pajak reklame, jasmas, RAPBD, serta penolakan tol tengah, kini Walikota Surabaya Tri Risma Harini kembali mengahadapi persoalan baru. Kali ini, Walikota bakal berurusan dengan hukum karena memerintahkan pembongkaran reklame tanpa ada peringatan. Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum PT Automaras M. Ma'ruf, selaku pemilik reklame di Jalan Margorejo Surabaya. Kepada Wartawan, Ma'ruf mengatakan, bahwa saat ini PT Automaras sebagai pemilik reklame melayangkan somasi kepada walikota secara resmi bernomor 01/PPTL/AUTA/1/2011 tertanggal 5 Januari 2011. Surat langsung diterima petugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bernama Lilik. Dalam surat itu, pemilik reklame mempersoalkan pembongkaran reklame di Jalan Margorejo (sisi timur) yang dilakukan Satpol PP pada 15 Desember 2010. "Pembongkaran yang dilakukan Pemkot tidak sesuai dengan prosedur yang benar," ujar Ma'ruf saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Rabu (05/01/2011). Ma'ruf menjelaskan, bahwa pembongkaran yang dilakukan pemkot tersebut sangat merugikan kliennya, kerugian yang diderita berbentuk materil dan immateril. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, kerugian akibat pembongkaran sebesar Rp50 miliar. "Kerugian ini baru immateril, karena hubungan dengan pemasang iklan rusak," imbuh Ma'ruf. Dalam hal ini, Ma'ruf meminta Walikota memberikan jawaban dengan tenggat waktu tiga hari. Jika tidak dilakukan, pihaknya berencana melaporkan pada aparat kepolisian. Karena, Satpol PP yang diperintahkan walikota telah melakukan perusakan. Dugaan ini kuat karena, reklame yang dirusak berada di lahan milik PT Kereta Api (KA) Daerah Operasai (Daops) VIII Surabaya. Ma'ruf menceritakan, reklame di Jalan Margorejo awalnya milik CV. Ekspressi Cipta Kreasindo atas nama Agus Prastowo dengan nomor SPW 510.12/2426/436.5.2.2008 tertanggal 3Juni 2008. Kemudian CV Ekspressi membuat pernyataan bernomor 007/SP/ECK/2009 yang intinya mengalihkan penyewaan pada biro reklame Next Advertising Surabaya. Padahal, pada 20 Juni 2008 Agus Pratowo telah melakukan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame bernomor 544/2799-91/2006 sebesar Rp1,8 juta. Selain itu, kewajiban membayar retribusi uang atas pemakaian tanah juga dilakukan sebesar Rp4,3 juta. "Semua Kewajiban ke Pemkot telah dipenuhi," geram Ma'ruf. Leih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, bahwa La Nyalla M. Mattalitti selaku pemilik PT Autamaras mengambil alih pengelolaan dengan SPW 510.12/2426/436.5.2.2008 tertanggal 3 Juni 2008. Proses peralihan telah diberitahukan pada tim reklame 2 November dan 15 Desember 2010. Namun surat tidak pernah dibalas. Yang terjadi, wali kota memerintahkan untuk melakukan pembongkaran reklame tanpa ada peringatan. Sementara itu, Asisten I Sekkota Surabaya, Hadi Siswanto menyatakan, dirinya masih belum mengetahui kabar somasi yang dilayangkan pemilik reklame di Jalan Margorejo. "Saya belum tahu, jadi saya tidak bisa komentar," pungkasnya. [rif/kun]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-05/89021/Diduga_Asal_Bongkar_Reklame,_Walikota_Surabaya_Disomasi

Surabaya*- Pembongkaran reklame di Jalan Margorejo pada 15 Desember 2010 oleh Satpol PP Pemkot Surabaya berbuntut. PT Autamaras, sebagai pemilik reklame, melayangkan somasi kepada Walikota Tri Rismaharini.
Surat somasi bernomor 01/PPTL/AUTA/1/2011 tertanggal 5 Januari 2011 itu telah diterima staf pegawai Pemkot Surabaya bernama Lilik. PT Autamaras menggangap pembongkaran reklame menyalahi prosedur.
"Pembongkaran yang dilakukan pemkot tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tindakan itu merugikan kami," ungkap Direktur PT Autamaras Haris Purwoko saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (5/1/2011).
Direktur Utama PT Autamaras adalah La Nyalla M. Mattalitti.Menurut Haris, pembongkaran reklame jenis bando berukuran 3 x 14 meter miliknya yang berada di persil milik PT KA itu penuh kejanggalan. Sebab menurutnya, atas surat edaran dari PT KA agar reklame bando dimundurkan sejauh 200 meter dari perlintasan rel kereta api.*
"Kita sedang proses untuk mematuhi aturan itu, dan termasuk kita kirim surat ke ke Tim Reklame Pemkot Surabaya. Kita itu mematuhi aturan tapi tahu-tahu kok dibongkar," ungkap Haris. Kejanggalan lain yang didapat Haris adalah pembongkaran tanpa ada peringatan sama sekali. Mestinya ada peringatan pemberian tanda silang hingga peringatan terakhir sebelum diputuskan pembongkaran.
"Yang menarik lagi, di Surabaya ada 20 reklame yang masuk daftar bongkar. Tapi tidak dilakukan, justru Autamaras yang tidak masuk daftar malah dibongkar," kata
Haris yang juga Ketua Pemuda Pancasila Surabaya ini.
Sementara kuasa hukum PT Autamaras, Moh Ma'ruf menyatakan akibat perbuatan sewenang-wenang pemerintah kota itu kliennya menderita kerugian materiil serta secara inmateriil Rp 100 miliar.*
"Itu baru besar kerugian inmateriil, karena menyangkut hubungan kepercayaan bisnis dengan klien yang rusak," katanya. Ma'ruf memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada walikota untuk memberikan jawaban. Jika tidak merespon, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum karena telah terjadi pengrusakan.*
"Kita ambil langkah
hukum pidana maupun perdata. Karena walikota sewenang-wenang," tegasnya.
(gik/gik)*http://surabaya.detik.com/read/2011/01/05/203626/1540125/466/reklame-dibongkar-autamaras-somasi-walikota-surabaya?y991102465

Kalo dibaca ada yg menarik nih dari artikel postingannya sbyctzn dan berita dari detik ini yang terkait demo pro tol tengahnya gerombolan preman pemuda pancasila ama rencana hak angket pansus reklame

Direktur Utama PT Autamaras adalah La Nyalla M. Mattalitti.

"Yang menarik lagi, di Surabaya ada 20 reklame yang masuk daftar bongkar. Tapi tidak dilakukan, justru Autamaras yang tidak masuk daftar malah dibongkar," kata
Haris yang juga Ketua Pemuda Pancasila Surabaya ini

Ha... Ketahuan akhirnya.
Memang muaranya cuman mau melengserkan bu Risma.
Ckckck semua saling berhubungan.
Kalau sudah begini, apa rakyat diam saja melihat pemimpinnya berbuat baik malah dipojokkan habis2an?

halo forumer semua, slm kenal, saya stay di jakarta tapi asli TENAN jawa Timur, sudah lama baca skyscraper, dan sangat tertarik membaca progress Indonesiaku, terutama infrastruktur.
Belakangan pikiran saya benar benar larut dlm diskusi soal inner tolway di surabaya, secara, saya benar benar impress dg progress kota surabaya yg semakin kinclong ketika bulan lalu saya kesana. Walau tetap jangan cepat puas, terutama soal mass transport nya.
Soal tol ini saya membaca argumentasi dr yg pro dan kontra, saya juga baca berita detik kemarin, saya sampe pada kesimpulan simpel menurut otak saya yg mungkin masih terbatas soal apa yg baik dan benar untuk pembagunan sebuah kota, dan saya juga bukan pakar transportasi, atau planologi. Tetatpi argumentasi pihak kontra tol benar benar lebih masuk akal saya.
Saya tinggal di jakarta, Huffsss... macet nya sudah ampun ampun, tol tengah kota? sudah bayar, macet! Otak sehat pasti bertanya, kok bisa ya orang udah macet masih disuruh bayar? Ok, complaining..:)
Kolong tol kotor penuh anak anak jalan dan pengamen, atau pemukiman kumuh, potret komunitas marjinal. Saya kok eman sekali kalo surabaya yg kemaren saya lihat asri berubah menjadi belantara beton di tengah kota..
SBY Go Green!

Pansus Curigai Pembisik Walikota

SURABAYA | SURYA- Anggota pansus hak angket mencurigai pembisik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terlibat langsung dalam penyalahgunaan pembuatan peraturan wali kota (perwali).
Kecurigaan terhadap orang tersebut disampaikan ketua sidang Sacheroel Alim, ketika meminta keterangan Kepala bidang pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Joestamadji dalam lanjutan sidang hak angket reklame. “Apakah para pembisik ini terlibat dalam pembuatan perwali ini?” tanyanya ke Joestamadji, Rabu (5/1).
Menurut Alim, pihaknya menyebutkan pembisik itu karena ada laporan ke pansus. Karena itu, Sacheroel ingin menanyakan langsung ke Joestamadji kebenarannya.
Namun, ia belum mau membeberkan sumber pelapor itu. Ia juga enggan menyebutkan apakah pelapor itu dari internal pemkot atau tidak. Sacheroel juga belum bisa memastikan, kevalidan laporan itu.
Joestamadji mengaku terkejut ketika diberi pertanyaan itu. Ia mengaku mengenal para pembisik itu sejak menjadi staf ahli wali kota.
Kepada anggota pansus, Joestamadji mengaku, embrio pembuatan perwali itu berasal dari usulannya. Namun, untuk konsep dan pembuatan rancangan dilakukan bersama stafnya.
Kecurigaan anggota pansus tidak berhenti. Anggota pansus, Masduki Toha, mengatakan, Joestamadji hebat bisa membuat perwali seperti itu. ”Hebat Anda, bisa membuat rancangan perwali seperti ini, seorang profesor hukum saja belum tentu bisa melakukannya,” sindirnya.iks

http://www.surya.co.id/category/surabaya-raya

kalau gw lebih curiga pembisik ww

Tol Tengah Surabaya Dinilai Jawaban Tantangan Masa Depan
05 Januari 2011 23:58:56 WIB

Reporter : Kuntoro Rido Astomo
Surabaya (beritajatim.com) - Rencana pembangunan tol tengah Surabaya dipandang sebagai langkah tepat untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan di mana mobilitas barang dan jasa akan semakin padat. Tol tengah kota adalah proyek nasional untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur. "Jadi, keberadaan tol tengah tersebut bukan hanya untuk warga Surabaya saja, tapi untuk seluruh warga Jawa Timur. Bahkan keberadaannya juga akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia timur," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim, Diar Kusuma Putra, di Surabaya, Senin (3/12/2010). Seperti diketahui, saat ini rencana pembangunan tol tengah kota sedang ramai dipolemikkan. Pemkot Surabaya menolak rencana itu. Sedangkan Pemprov Jatim mendukung pembangunan tol yang bakal menelan dana sekitar Rp9 triliun tersebut. Dia menuturkan, jangan sampai pro-kontra pembangunan tol tengah yang terus meruncing ini memicu timbulnya perpecahan di masyarakat. "Saya menangkap ada kesan pihak yang kontra memanfaatkan masyarakat sebagai tameng. Arek Suroboyo kok tambah diadu. Ini sangat kami sesalkan," tuturnya. Kota Surabaya, lanjut Diar, adalah pintu masuk atau gerbangutama Provinsi Jawa Timur. Karena itu, mau tidak mau, dalam pengembangan Kotanya haruslah dipadukan dengan desain Jatim di masa mendatang. Bahkan, juga harus disesuaikan dengan Indonesia ke depan mengingat posisi Surabaya sebagai gerbang perdagangan ke Indonesia timur. Diar mengatakan, rencana pembangunan tol tengah harus didukung demi keberlanjutan ekonomi di masa mendatang. Namun, dalam pembangunannya, proses pembebasan lahan milik warga dan perbaikan lingkungan harus dilakukan. Proses pembebasan lahan atau penggusuran, kata dia, selama ini seringkali sangat merugikan warga yang tergusur."Hal ini tidak boleh terjadi, karena tol tengah ini bila dianggapmenguntungkan bagi keberadaan dunia usaha di Jatim dan Surabaya, maka sudah sepantasnya dan atau selayaknya warga yang lahannya terkena jalur tol haruslah juga diuntungkan atas keberadaan proyek tersebut," jelasnya. Begitu juga terkait perbaikan lingkungan yang rusak akibat dampak dari pembangunan tol tengah harus diganti sedemikian rupa agar lebih bagus daripada yang sudah ada. "Kesimpulan kami, tol tengah ini untuk kebangkitan ekonomi nasional umumnya dan Jatim serta Surabaya khususnya. Namun dalam proses pembangunannya pihak investor tidak hanya mendesain bangunan tol tengah tapi juga harus mendesain skema pembebasan lahan yang menguntungkan warga dan perbaikan lingkungan yang memadai," tutur Diar. [kun]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-05/89049/Tol_Tengah_Surabaya_Dinilai_Jawaban_Tantangan_Masa_Depan

^^^^
ne orang kayaknya hanya memandang dari perspektif pengusaha yang slalu ingin usaha lancar...
dipikirnya mungkin dengan tol yang punya 3 lajur pada masing2 jalur dan becak2, sepeda motor yang mengganggu tidak boleh masuk maka jalan akan lancar, barang cepet sampe dan tak akan macet.....
gw setuju2 aja tol apalag yang menghubungkan antar daerah, tapi jangan di tengah kota, ring road toll aja, sepertinya dia tidak tau teknisnya..
apa pengusaha2 seperti dia ini juga punya andil ya dalam membentuk sikap hewan perwakilan rakyak surabaya?

Ha... Ketahuan akhirnya.
Memang muaranya cuman mau melengserkan bu Risma.
Ckckck semua saling berhubungan.
Kalau sudah begini, apa rakyat diam saja melihat pemimpinnya berbuat baik malah dipojokkan habis2an?

nah ini dia, kenapa mereka sibuk sekali dengan hal ini. Ternyata ada conflict of interest di sini. Juga aku baru tau si Simon L itu juga pemilik salah satu biro reklame... parah :(

Pertahankan jabatan Bu Risma tau arek2 Surabaya akan mengamuk?
Berdoalah agar masalah ini selesai dan percayalah, Tuhan memihak kepada yang benar.

^^^^
ne orang kayaknya hanya memandang dari perspektif pengusaha yang slalu ingin usaha lancar...
dipikirnya mungkin dengan tol yang punya 3 lajur pada masing2 jalur dan becak2, sepeda motor yang mengganggu tidak boleh masuk maka jalan akan lancar, barang cepet sampe dan tak akan macet.....
gw setuju2 aja tol apalag yang menghubungkan antar daerah, tapi jangan di tengah kota, ring road toll aja, sepertinya dia tidak tau teknisnya..
apa pengusaha2 seperti dia ini juga punya andil ya dalam membentuk sikap hewan perwakilan rakyak surabaya?

^^ Setuju, tol antar kota perlu didukung. Transjawa misalnya setuju 100% dukung untuk kelancaran logistik.

TETAPI dalam kota, cukup disupport oleh RING ROAD toll / arteri saja. Kota yg humanis tidak butuh tol, tapi transportasi massal yg berkualitas tinggi.

Mudah2an yg mata dan hatinya masih tertutup, bisa terbuka melihat kebenaran ini.

Bambang DH : Dukungan PDIP ke Risma Mungkin Dicabut

SURABAYA - Polemik antara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan DPRD Kota Surabaya hampir berjalan dua bulan.SURABAYA - Polemik antara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan DPRD Kota Surabaya hampir berjalan dua bulan. Namun selama itu pula, Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang DH belum bersuara.

Sikap pasif ini pula yang memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat. Bahwa Bambang DH sengaja membiarkan polemik itu menggelinding hingga membuat posisi Risma terjepit. Endingnya, Bambang bisa melenggang menggeser posisi Risma.

Namun, semua dugaan itu dibantah mantan wali kota Surabaya ini. Kemarin, Bambang pun bersuara atas sikap pasifnya itu. Dia mengaku, dirinya sengaja berdiam diri karena tidak ingin memperkeruh suasana. Sebab bagi dia, ada tugas yang lebih penting, yakni berkonsentrasi pada tugasnya sebagai wakil wali kota .
“Saya diam bukan karena ingin mengambil kesempatan. Tetapi ingin agar tugas yang saya emban ini berjalan maksimal,”katanya.

Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang (UU), lanjut Bambang, ada kewenangan atributif yang melekar pada wakil wali kota . Yakni bidang pengawasan. Tugas inilah kata Bambang yang ingin dijalankan dengan benar. Mulai dari pengasan Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan pembangunan, hingga program kegiatan.

Meski demikian, terkait konflik yang mendera wali kota, sebagai patner dirinya tidak lantas diam begitu saja. Sebaliknya, dirinya juga memberi masukan. Baik terhadap partai maupun juga terhadap pribadi Tri Rismaharini. “Semua kami beri masukan, termasuk staf Pemkot Surabaya. Bahkan saat ramai-ramainya KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kemarin, Pak Sekkota (Sukamto Hadi) dan Bagian Hukum (Suharto Wardoyo) saya panggil,”tegasnya.

Sejumlah staf tersebut kata Bambang dipanggil berkaitan dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang berujung celah hukum di mata DPRD. Di antaranya, material (Substansi) kebijakan yang kadang kurang tepat, mekanisme penyusunan hingga regulasi.

“Jangan sampai substansi kebijakan, seperti halnya KUA-PPAS tidak sesuai dengan visi-misi. Selain itu mekanismenya juga harus tepat, termasuk juga regulasinya. Tiga hal inilah yang bisa meminimalkan celah,”tandasnya.
Sementara itu, disinggung mengenai hubungannya dengan Risma, pasca polemik tersebut, Bambang mengaku tidak ada masalah. Sampai saat ini dirinya masih bisa bekerjasama dengan baik. “Saya dengan bu Risma tidak ada masalah. Perhatikan saja, kami berdua sering muncul bersamaan,”tandasnya.

Meski demikian, Bambang enggan berkomentar saat disinggung mengenai hubungan Risma dengan internal partai PDI Perjuangan. Bahkan, pria asal Pacitan ini juga tidak menjawab saat disinggung mengenai kabar pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap Risma. “Wah saya tidak tahu kalau soal pencabutan dukungan itu. Ya mungkin saja. Tetapi silahkan tanya kepada DPP atau DPD saja,”pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini belum bisa dikonfirmasi mengenai masalah ini. Dalam beberapa kesempatan, orang nomor satu di Surabaya ini memang sulit dikonfirmasi mengenai polemik tersebut. Khususnya dalam hal hak angket DPRD.

“Wah kalau soal itu (Hak angket), saya no comment,”tegasnya. ov



Semoga ini benar, btw mungkin ada orang pemkot yang tau mengenai ini???

^^
benar gimana maksudnya? Benar bu Risma lengser dan diganti pak Bambang?
Waduh ya jangan dong.

‘Risma Ditabok Nyilih Tangan’
Kamis, 6 Januari 2011 | 11:53 WIB

SURABAYA-* Tepat Kamis (6/1), Walikota Surabaya Tri Rismaharini genap 100 hari menduduki jabatan L1. Sayangnya, bukan prestasi yang santer dibicarakan, tapi malah meruncingnya perseteruan Risma dengan DPRD surabaya. Pengamat menilai, saat ini posisi Risma ditabok Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui partai lain atau dalam istilahnya ditabok nyilih tangan (dipukul menggunakan tangan orang lain-red). Tindakan tabok nyilih tangan, karena Risma dinilai menyeleweng dari ‘rute’ milik PDIP Surabaya, sebagai partai pengusungnya. Bahkan, upaya tabok nyilih tangan inidisinyalir akan terus digagas sampai Risma lengser dari kursi L1. “Secara politis hal itu bisa saja terjadi. Karena di dunia pilitik apa saja yang menyangkut kedudukan dan kepentingan golongan hal itu tidak mustahil,” kata pengamat politik Unair M Asfar, Rabu (5/1) malam. Apalagi, di sisi lain ada keinginan dari PDIP untuk mengisi kursi Walikota dengan kader aslinya sendiri. Diakuinya, belakangan fraksi di dewan kompak mencari kesalahan kebijakan Risma. Ironisnya, PDIP sebagai ‘sekutunya’ memilih diam. Bahkan terakhir ikut memanaskan suasana dengan agenda pemanggilan Rismaoleh DPC PDIP Surabaya. Memanasnya hungan dewan dan Risma tampak dari bergulirnya hak angket angket atas terbitnya Perwali No. 56 dan 57 tahun 2010 tentang kenaikan pajak nilai sewa reklame, anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota dewan dan penolakan jalan tol tengah kota . “Di dunia politik nabok nyilih tangan itu wajar, namun saya melihat kok belum sampai mengarah ke pamakzulan terhadap walikota,” katanya, menegaskan. Disinggung tentang kemungkinan adanya pelanggaran undang-undang No. 32/2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurutnya, hal itu juga masih sulit digunakan untuk menjatuhkan Risma. Sebab semua kebijakan itu masih bisa direvisi Walikota. “Nah, kalau semua tuntutan dewan itu sudah dipenuhi dan ditaati Risma, lantas dewan mau apa? Risma bebas dari tuntutan, kan. Di sinilah sulitnya upaya menggulingkan Risma. Jadi menurut saya, kok masih jauh kalau PDIP atau kalangan lain ingin melengserkan walikota,” katanya. Pakar politik Unair lain, Hariadi mengatakan program-program yang coba dicanangkannya tampaknya tidak terkomuniksikan dengan baik. Banyak kebijakan yang secaramentah-mentah ditolak dewan dan bahkan sampai memunculkan penggunaan hak angket. Sikap Risma yang sering bertentangan dengan mitranya di dewan menggambarkan bahwa dia masih bukan walikota, tapi kepala dinas. Padahal dia adalah seorang walikota yang herarkinya memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan rekan-rekannya di birokrasi dan mitranya di DPRD. Sebagai walikota, terusnya, tidak sekadar memiliki kemampuan memanejemen pemerintahan di kalangan birokarasi, tapi juga piawai komunikasi dengan mitra disamping kiri dan kanannya. “Ini yang belum dibangun Risma, itu saja,” ujarnya. Dijebak? Isu lain menyebutkan, masalah pajak reklame ini sengaja digulirkan untuk menjebak Risma. Menurut catatan, proses pembuatan Perwali tersebut justru mulai dilakukan pada awal 2009.* Jauh sebelum Risma menjabat. Pada Desember tahun itu, Perwali telah selesai. Artinya, Perwali ini dibuat pada eranya Walikota Bambang DH. Dari hasil angket selama tiga hari, ditemukan bahwa rumusan Perwali tersebut hanya dikerjakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Djoestamaji. Pada saat itu, rumasan sudah* diajukan ke Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan, Purwito, tapi disuruh disimpan dulu, tanpa alasan jelas. Ketika, Risma dilantik menjadi Walikota November 2010, rumusan Perwali ini diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan, yang telah ganti dipegang oleh Soehatoyo. Perwali ini kemudian diajukan ke bagian Hukum dan Asiten II Sekkota, Muhlas Udin; Asisten I Sekkota, Hadi Siswanto Anwar dan Sekkota, Sukamto Hadi. Walikota pun menyetujuidan Perwali ini akhirnya sampai ke* meja dewan. Ketua panitia khusus (pansus) hak angket, Sachiroel Alim mengatakan, Risma bisa diusulkan ke presiden untuk dinonaktifkan. Berdasarkan temuan pansus melalui pemanggilan pejabat pemkot sampai hari ke tiga ini ditemukan adanya pelanggaran undang-undang No. 32/2004. Pada pasal 25 disebutkan, kebijakan kepala daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Sementara, penerbitan perwali justru merugikan kepentingan masyarakat, terutama pengusaha reklame. Selain itu dalam pasal 28 disebutkan, kepala daerah dilarang membuat keresahan masyarakat. Kebijakan bukan atas kemauan kelompok tertentu. “Faktanya, ada proses pelanggaran dalam penerbitan perwali tersebut, jadi dewan melalui badan musyawarah (banmus) bisa mengusulkan agar walikota untuk dinonaktifkan,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini. Dalam pengumpulan data atas adanya pelanggaran UU No.32/2004 dewan telah memintai keterangan empat pejabat Pemkot dan tiga orang dari perwakilan biro reklame. Empat pejabat itu adalah Asisten I Hadisiswanto Anwar, Asisten III M Taswin, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Djoestamaji dan Asisten II Muhlas Udin. Sedangkan perwakilan biro reklame yakni dari Beni Pribadi dri P3I, Gatotdari PURI dan Agus Winoto dari media luar ruang P3I. Selanjutnya, juga akan memanggil staf ahli walikota, Don Rosano dan Toni. Hasil pemeriksan tersebut, tiga asisten Sekkota mengatakan tidak pernah mengikuti rapat dan tidak diundang untuk pembahasan rancangan perwali tersebut. Penyusunan draf perwali dilakukan di bidang pajak di Dinas Pengelolaan Pendapatan. Karena, materi perwali sepenuhnya masuk dalam kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengusul yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). “Semua Asisten menyatakan tidak tahu proses pembahasan draf perwali itu. Bahkan, M Taswin selaku asisten yang membawahi Dinas Pengelolan Pendapatan dan Keuangan mengatakan tidak tahu sama sekali,” ujar Alim. Jadi, lanjut Alim, dari sini saja sudah tampak berbagai kejanggalan dalam pembuatan Perwali tersebut. Dewan akan terus melakukan penyelidikan, bahkan memeriksa staf ahli yang disinyalir menjadi ‘pembisik’ utama Risma.pur

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ae802f2d6e6df33a9e03c6aa0dd72032&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Dewan Bentak Tim Ahli Risma
06 Januari 2011 20:05:42 WIB

Reporter : Arif Fajar Ardianto
Surabaya (beritajatim.com) - Agenda kedua pansus hak angket memeriksa tenaga ahli Walikota Surabaya Don Rosano. Pada pemeriksaan kedua terhadap tenaga ahli Walikota kali ini berlangsung panas. Seorang pengusul hak angket, Agus Santoso dari Fraksi Demokrat tiba-tiba melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, bahkan cenderung membentak sambil menggebrak meja. Kepada Don, Agus mempertanyakan pertimbangan apa yang digunakan untuk menentukan kenaikan pajak reklame, karena menurut Agus, kenaikan pajak reklame tersebut berimbas pada kondisi ekonomi Surabaya. "Saya mau tanya, kalau menurut Anda yang berbasis disiplin ilmu ekonomi, apakah kenaikan pajak reklame itu tidak berimbas pada ekonomi Surabaya," ujar Agus dengan nada tinggi. Menanggapi hal ini, Don yang merasa diintimidasi dengan nada tinggi suara Agus, langsung melayangkan protes."Saya mau jawab tapi tolong, saya jangan dibentak-bentak,"timpal Don. Agus mengatakan, nada tinggi yang dilontarkanya dikarenakan Don tersenyum-senyum saat Agus bertanya kepadanya. "Saya tiadak akan bentak kalau Anda tidak cengengesan. Tolong dihormati pansus ini," seru Agus. Aksi saling serang pun tak terelakan, Don merasa bahwa dirinya diintimidasi dengan pertanyaan nada tinggi yang dilontarkan Agus. "Saya tidak akan senyum-senyum, kalau Bapak tidak membentak saya lebih dulu," balas Don. Seisi ruang pansus pun hening melihat aksi adu mulut anatara Agus dan Don Rosano. Yang menarik, dalam aksi adu mulut tersebut, tidak ada satupun anggota pansus yangmenengahi, begitu juga pimpinan sidang Sachiroel Alim. Anggota dewan terkesan membiarkan aksi ini dan seolah-olah bentakan Agus tersebut menjadi agenda setting sidang pansus. Padahal materi pertanyaan yang dilontarkan Agus kurang cukup berbobot dalam mencaritahu keterlibatan tenaga ahli dalam perumusan perwali 56 dan 57. Pertanyaan Agus cenderung menjustifikasi, yakni tentang dampak ekonomi yang diakibatkan dari kenaikan pajak reklame. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan terhadap tenaga ahli Walikota Toni. Dalam pemeriksaan Toni, seluruh anggota dewan berebut untuk bertanya, termasuk ketua DPRD Wisnu Wardhana. Bahkan dalam sesi bertanyanya, Agus sempat melontarkan pertanyaan yang tidak etis kepada Don Rosano. Berdasar jawaban Don, Agus bertanya dimana Don kuliah dan sempat memperolok Don dengan mengatakan guru kuliahnya tidak becus. "Dimana Anda kuliah, kalau jawaban Anda seperti itu, berarti guru Anda goblok. Masak kenaikan reklame tidak berdamapak pada ekonomi," serang Agus. Dalam sidang tersebut, seolah Agus sengaja diberi waktu untuk menjatuhkan mental, serta menyerang secara psikologis saksinya, sebelum anggota lainnya mencerca pertanyaan. Seperti orang yang berposisi destroyer pada debat politik. Senada dengan rekannya sesama tenaga ahli walikota, Don Rosano mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan draf perwali no 56 dan 57 tentang kenaikan pajak reklame. [rif/but]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-06/89140/Dewan_Bentak_Tim_Ahli_Risma

^^
benar gimana maksudnya? Benar bu Risma lengser dan diganti pak Bambang?
Waduh ya jangan dong.

tujuannya memang begitu,dulunya walikota mau turun jadi wakil wali kota,pasti ada tujuannya,ya ini yang ditunggu BDH(PDIP),walikotanya meninggal ato disandung masalah(disengaja).
kalo BDH naik jadi Walikota nanti wakil walikotanya Arief Affandi lagi......jadi nggak ada gunanya pilkada langsung.....:ohno::D

buset dah jeli amat ya dewan? Saking semangatnya nyari2 masalah buat menyudutkan bu Risma

Sentra Ikan Bulak Cumpat Salahi Desain
Kamis, 6 Januari 2011 | 11:59 WIB

SURABAYA�0„2 ¨C Proyek Sentra Ikan Bulak di Kecamatan Bulak senilai Rp 22 miliar�0„2 banyak menyalahi desain awal. Ada bagian yang seharusnya tidak dipasang rolling door tapi dipasang. Ada pula seharusnya tidak ada pagar halaman tapi dibangun pagar. Hal lainnya yang dianggap salah desain seharusnya tidak ada penyekat untuk stan, tapi di sentra itu malah dipasang penyekat. Sehingga terlihat seperti ruko atau pasar pada umumnya. Hal itu terungkap saat Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Samsul Arifin memaparkan progres pembangunan di ruang sidang walikota, Rabu (5/1). Begitu selesai menayangkan gambar desain dan bentuk bangunan di �0„2layar monitor, Walikota Surabaya Tri Rismaharini lantas mengevaluasinya. �0„2¡°Kenapa stan lantaidua ini pakai screen penutup?. Ini juga terlalu masif. Bisa-bisa malah tidak laku. Sebab orang tidak akan tertarik untuk masuk. Lagi pula, desainnya tidak seperti ini,¡±sindir Risma dengan kesal. Desain lain tidak cocok, �0„2kata Walikota, terkait�0„2 pemasangan rolling door dan skat stan di lantai bawah. Menurut Risma, pemasangan rolling door berpotensi membuat kumuh stan. Sebab para penjual bisa jadi memanfaatkan stan mereka menjadi tempat tinggal. �0„2¡°Kalau ada rolling door , nanti malah dipakai tidur. Saya tidak mau itu. Sebab nanti malah kumuh. Jadi ini harus dibongkar,¡± tegasnya. Sedangkan untuk sekat stan juga dianggap tidak sesuai. Selain menghabiskan anggaran, pemasangan sekat justru menjadikan stan semakin sempit. ¡°Ini namanya buang-buang uang. Lebih baik disekat pakai bedak (lapak) pedagang saja,¡± tukas Risma. �0„2Desain lain�0„2 dianggap tidak sesuai soal pemasangan pagar pembatas pada bagian depan bangunan Sentra Ikan Bulak. Menurut Risma, pemasangan pagar justru akan menghalangi pandangan terhadap stan. �0„2¡°Sejak awal kami ingin sentra ini dibuat terbuka. Tujuannya, view (Pemandangan laut) terlihat dari sentra ini. Begitu juga masyarakat yang melintas. Sehingga mereka tertarik untuk masuk. Lha kalau ada pagar seperti ini, nuansa pantai jadi tidak terasa,¡± urainya. Menyikapi hal ini,�0„2 Samsul menyatakan, �0„2pihaknya segera mendesain kembali. Kesalahan desain ini bukan karena kesengajaan, tetapi atas pertimbangan kondisi dan permintaan calon pedagang. ¡°Dalam desain, penutup jugaada. Hanya kondisinya tidak rapat. Sedangkan untuk rolling door dan skat kios, itu karena ada permintaan pedagang. Tetapi tidak masalah. kami akan segera mendesain ulang,¡±tuturnya. �0„2Meski demikian, kata Samsul, �0„2pihaknya menampik kalau�0„2ada kerugian besar atas kesalahan itu. Sebab beberapa bagian yang dibongkar tetap bisa dimanfaatkan kembali. ¡°Pengeluaran kami tidak banyak kok . Untuk 20 unit rolling door hanya Rp100 juta. Tetapi semua masih bisa difungsikan. Khususnya penutup stan lantai dua,¡± tegasnya. Sudah Terlambat Sementara Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan, proyek pembangunan sentra ikan Bulak sejak awal 2010 sudah salah desain. Jika walikota Surabaya Tri Rismaharini baru sekarang menyatakan sentra ikan itu salah desain patut disayangkan. ¡° Kasep . Seharusnya, sejak Bu Risma jadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) sentra itu sudah aslah desain. Bahkan, dewan sudah memberikan pengawasan dan menegur Dinas Pertanian,¡± katanya. �0„2Menurutnya, pada awal 2010 Komisi C sidak ke sentra itu. Saat sidak tangga untuk naik ke lantai dua tidak diposisikan pada posisi yang bagus. Tangganya diposisikan di samping kiri dan kanan. Padahal yang bagus diposisikan di bagian depan sehingga pengunjung dengan mudah naik ke lantai dua. Selain itu, dalam desain awal di bagian depannya akan ditutup dengan rolling door . Tujuannya, untuk keamanan. Terkait dengan kesalahan desain ini menurutnya, yang salahadalah Bappeko selaku pembuat perencanaan. Sementara, Bappeko saat itu masih dipegang Tri Rismaharini yang sekarang jadi walikota. ¡°Kalau dicari siapa yang salah atas keselahan desaian tersebut, ya, Bappeko yang salah. Karena itu, Bu Risma harus ikut bertanggungjawab�0„2 karena beliaunya saat itu masih kepala Bappeko,¡± ungkapnya. Selain itu, katanya, dalam pembangunan sentra ini Pemkot terkesan asal-asalan. Hasil pembangunannya tidak memilikikualitas bagus. . ¡°Banyaknya kesalahan desain ini praktis akan membuat belanja proyek merugi. Pasalnya beberapa bagian bangunan yang dianggap keliru sudah terlanjur dipasang. Di antaranya, penutup hujan, skat stan serta rolling door ,¡± ujarnya.pur

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=6abb65605cb5737ecf112f4f132cbd83&jenis=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Kita dukung people power surabaya buat menjatuhkan dprd.

jangan sampai demokrasi surabaya berakhir menjadi rezim diktator oleh dprd surabaya.

jangan sampai dprd surabaya menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya.

kalau mau lihat foto2 demo pro tol tengah kota silahkan mampir sini http://surabaya.detik.com/readfoto/2011/01/03/105541/1537859/473/1/pro-tol-tengah-kecam-walikota

maaf mungkin OOT..
dah ada yang liat foto2 demo ini?kayaknya yang nulis spanduknya cuma dua orang deh...yang satu pake spidol merah, yang satu pake spidol item...gaya tulisannya sama.....trus ukuran kertasnya sama semua tu....kok bisa ya...:lol::lol::lol:...tanyakan pada rumput yang bergoyang

ok lanjut...

Ada kabar-kabari lagi gak tentang pendpat rakyat surabaya? atau benar gak nantinya rakyat surabaya akan berdemo jika hal ini terjadi?

maaf mungkin OOT..
dah ada yang liat foto2 demo ini?kayaknya yang nulis spanduknya cuma dua orang deh...yang satu pake spidol merah, yang satu pake spidol item...gaya tulisannya sama.....trus ukuran kertasnya sama semua tu....kok bisa ya...:lol::lol::lol:...tanyakan pada rumput yang bergoyang

ok lanjut...

ha... Iya mas danang, matur suwun buat analisisnya.
Ya begitulah adanya...
Semua bisa menilai sendiri

Ada kabar-kabari lagi gak tentang pendpat rakyat surabaya? atau benar gak nantinya rakyat surabaya akan berdemo jika hal ini terjadi?

Tenang ada MK, sejauh ini lembaga yang mending ya MK itu.
Ada mister Mahfud MD.
Aneh kayaknya kalau sampai terjadi betulan permakzulan, dan kayaknya sulit terjadi.
Cuman yang patut disayangkan, energi dan waktu terbuang percuma cuman buat konflik ini aja, coba berbulan2 ini dipakai untuk membangun Surabaya?
Sudah berapa ratus meter box culvert rampung...?
Semoga bu Risma tetap tenang..
Saya cuman kasihan aja sama beliau, kayaknya kurang dukungan gitu, coba seperti rakyat Jogja kemarin....
Bagaimana rakyat Surabaya?

^^
benar gimana maksudnya? Benar bu Risma lengser dan diganti pak Bambang?
Waduh ya jangan dong.

maksudnya tidak ada masalah sama BDH... masak ya mau Risma lengser, orang seamanah beliau kita dukung untuk dilengserkan???

Maret, Risma Ditarget Lengser
Jumat, 7 Januari 2011 | 10:30 WIB


Kabar yang berhembus pelengseran di bahas juga saat kunjungan kerja ke China Desember 2010

SURABAYA- Suhu politik di Surabaya mulai mendidih. Tak hanya dipicu ‘obral’ angket dan pro-kontra tol tengah, kini berkembang isu ada pihak yang menargetkan Walikota, Tri Rismaharini dilengserkan per Maret nanti.

Target ini disesuaikan dengan proses pemakzulan Risma melalui penggunaan hak angket Perwali No 56 dan 57 tahun 2010 tentang pajak nilai sewa reklame, anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) dan tol tengah kota yang ditargetkan selesai Maret.

Menurut informasi yang diperoleh Surabaya Post, pembahasan pelengseran Risma sudah menghangat di gedung dewan pada awal Desember. Bahkan anggota dewan baik dari PDIP maupun anggota dewan lain yang pro pelengseran mengadakan rapat saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke China. “Saya sudah dengar rencana itu dari kawan-kawan anggota DPRD dari PDIP dan dari anggota dewan non PDIP. Targetnya, Maret nanti Risma sudah lengser. Bahkan saya mendengar sendiri rencana pelengseran Risma digagas sampai di China, ketika anggota dewan melakukan kunjungan di negara tirai bambu itu,” kata salah seorang anggota dewan yang meminta tak disebutkan namanya, Jumat (7/1).

Menurutnya, pemakzulan Risma dengan penggunaan hak angket Perwali No 56 dan 57 tahun 2010 tentang pajak nilai sewa reklame, anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) dan tol tengah kota hanya sasaran antara. Artinya, hasil hak angket ini akan dijadikan dasar pemakzulan Risma semata.

“Semua anggota dewan paham melengserkan Walikota sangat sulit. Prosesnya juga sangat panjang, karena ada undang-undangnya menghadangnya. Karena itu, kini tengah dicari dasar untuk pelengserannya,” tambah dia.

Wakil Walikota, Bambang DH saat ditanya soal adanya rencana pemakzulan pasangannya terlihat biasa-biasa saja dan tidak tampak kecewa atas pemakzulan tersebut. “Saya sudah mendengar itu dari media massa, baik radio maupun koran. Namun, kalau mendengar hal itu secara resmi dari PDIP atau dari partai lain saya belum mendengarnya,” katanya.

Ketika disinggung, rencana pelengseran Risma ditandai dengan penentangan sejumlah kebijakan Risma, dia mengatakan dari media massa. Namun, sampai sejauh ini dia mengaku belum mengetahuinya secara langsung.

Bahkan, ketika dia disebut-sebut cukup anteng alias terkesan membiarkan Risma diserang dewan Bambang DH menjawab, “Saya ini Wakil Walikota. Tugas pokok dan fungsinya hanya pengawasan internal Pemkot. Sedangkan yang berurusan dengan pihak luar seperti DPRD urusan Bu Walikota. Kalau saya yang menghadapi dewan justru salah. Saya bisa dinilai melangkahi beliaunya,” ujarnya, saat ditemui di ruang dinasnya, Kamis (6/1) sore.

Menurutnya, dirinya saat ini tidak seperti dulu, ketika menjadi Walikota. Dirinya bertugas sesuai tugas atributif yang melekat pada dirinya. Tugas ini telah diatur dalam undang-undang.

Pihaknya, juga sempat dimintai untuk menjadi penghubung antara Walikota dengan DPRD. Harapannya, agar suhu politik di Surabaya mereda. Namun, dia tidak menyanggupinya. Dia hanya mengatakan, posisinya di PDIP saat ini hanya sebagai kader dan tidak memiliki jabatan yang bisa mengambil keputusan partai, sehingga sudah sulit mempengaruhi kebijakan PDIP.

Dia juga menyarankan agar Risma berkomunikasi langsung dengan petinggi PDIP, seperti dengan Wisnua Sakti Buana ketua DPC PDIP Surabaya, karena Risma adalah wakil dari DPC PDIP di pemerintahan. Selain itu, Risma juga telah memiliki akses langsung ke PDIP. “Saya sudah sarankan Bu Risma, nah apakah saran saya ini sudah dilakukan atau belum saya tidak tahu, tanyakan saja ke beliaunya dan Pak Wisnu Sakti,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bambang DH juga berpesan, agar pejabat Pemkot maupun Walikota untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil kebijakan. Artinya, dalam pembuatan Perwali atau RAPBD dasar hukumnya harus jelas, supaya tidak ada penyimpangan. “Bahaya kalau ada penyimpangannya,” ujarnya.

Wisnu Sakti Buana selaku ketua DPC PDIP Surabaya saat dimintai tanggapannya soal adanya rencana pelengseran Risma dari PDIP bersama anggota DPRD dari parpol lain dia kini memilih no comment. “Waah, soal itu saya no comment sajalah. Tanyakan saja kepada yang lain,” ujarnya.

Ketika disinggung tentang sikap dia sebelumnya yang menganggap kebijakan Risma tidak pro rakyat dan mengecewakan PDIP, dia juga tidak mau menjawabnya. Sikap serupa juga dilakukan Syafudin Zuhri, ketua Fraksi PDIP di DPRD Surabaya. Ketika disinggung rencana pelengseran Risma diawali dengan penggunaan hak angket Perwali No 56 dan 57 tahun 2010, kemudian akan dilanjutkan dengan penggunaan hak angket Jasmas serta tol tengah kota, dia mengatakan tidak ada rencana itu.

Dia juga menampik tudingan adanya pembahasan pelengseran Risma di China. “Sampai sekarang fraksi PDIP tidak memiliki rencana itu, FPDIP masih loyal terhadap Risma. Apa pun kebijakan Risma tetap kami dukung,” kilahnya.

Hak Angket Jalan Terus

Sementara gencetan terhadap Risma melalui penggunaan hak angket di DPRD Surabaya jalan terus. Panitia khusus (pansus) hak angket berupaya mengorek adanya dugaan penyimpangan terhadap terbitnya Perwali No. 56 dan 57 tahun 2010.

Pansus hak angket sudah memintai keterangan Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan (DPPK) Pemkot Suhartoyo, Kepala bidang Pajak Daerah di DPPK, Djoestamaji, Asisten Sekkota I Hadi Siswanto Anwar, Asisten II Sekkota Muhlas Udin, Asisten III Sekkota M Taswin, Kepala Bagian Hukum Suharto Wardoyo, Syarif Mustofa Amin (Tomi) sebagai staf ahli dan Don Rozano juga sebagai staf ahli.

Dalam pemeriksaan terhadap dua staf ahli tidak ditemukan keterlibatan mereka dalam penyusunan draf Perwali yang dipolemikan di DPRD itu. Tomi mengatakan dirinya memang mengenal Djoestamaji selaku Kabid Pajak di DPPK. Perkenalan itu sekitar September 2010 yang dikenalkan oleh seseorang. Ia juga pernah diundang rapat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), tapi dia menolak disebut terlibat dalam penyusunan draf Perwali No 56 dan 57.

Tomi mengatakan dirinya baru terlibat tentang persoalan reklame ketika diundang pertemuan sehari sebelum Idul Adha untuk merumuskan konsep jawaban surat dari DPRD yang meminta Perwali 56 dan 56 ditinjau kembali. Tetapi ia juga mengatakan tidak tahu siapa yang menyusun surat jawaban karena staf ahli hanya diminta memberikan pendapat masing-masing.

Pernyataan ini tidak membuat panitia angket puas. Sachiroel Alim, ketua panitia angket mengejar adanya pertemuan di DPPK yang dihadiri oleh Kepala DPPK Suhartoyo. Dalam pemeriksaan Suhartoyo sebelumnya, ia ikut dalam pertemuan tersebut tapi sekitar 10 menit. “Jadi siapa yang bohong, Anda atau Suhartoyo?” tanya Sachiroel Alim.

Tomi menjawab Suhartoyo memang sempat naik ke lantai dua dan masuk ke ruangan yang dijadikan diskusi, tapi tidak lama. Tapi, lanjutnya, pembahasan ketika itu bukan soal Perwali, melainkan PBB dan PBHTB. “Saat itu, memang Pak Suhartoyo sempat bertanya ke Pak Djoestamaji tentang draf Perwali 56 dan 57, tapi saat itu agendanya tidak membahas Perwali tersebut,” ujarnya.

Sementara Don Rozano, staf ahli Walikota yang lain dalam pemeriksan di dewan menerangkan, dirinya tidak terlibat dalam penyusunan draf Perwali. Dia juga tidak pernah diundang untuk rapat Perwali 56 dan 57. “Kalau mendengar bakal ada Perwali, iya. Saya mendengar Perwali itu sudah disiapkan sejak 2009, tapi saya tidak pernah diajak pembahasannya” paparnya.

Pada saat yang sama Agus Santoso salah anggota hak angket Perwali sempat menggebrak-nggebrak meja. Dia bertanya dengan nada tinggi guna mempertanyakan perihal munculnya Perwali No 56 dan 57. “Saya melihat memang ada sekelompok masyarakat yang resah, iya. Tapi ada sebagian yang tidak resah,” cetus Don Rosano.pur



:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:

Jumat, 07/01/2011 11:50 WIB
Spanduk 'Tolak Tol Tengah Surabaya' Hiasi Kampung Ngagel Rejo Kidul

Zainal Effendi : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Polemik rencana tol tengah di Surabaya makin meruncing. Sejumlah spanduk penolakan proyek pemerintah pusat itu mulai banyak ditemuidi kawasan Ngagel Rejo Kidul yang notabene lokasi yang bakal dilalui Tol Waru-Tanjung Perak ini. Pantauan detiksurabaya.com, Jumat (7/1/2011), terdapat 3 spanduk yang dipasang di sejumlah titik, antara lain depan Masjid Raudathul Falah, di Gang Pipo dan dekat pintu perlintasan kereta api di Ngagel Rejo DKA. Isi spanduk pun beranekaragam. Diantaranya berbunyi: 'Wahai DPR. Buka Mata Hati Nuranimu. Bela Rakyat, Jangan Khianati Rakyat TOLAK TOL TENGAH', 'Kota Surabaya Akan Hancur Dari Polusi, Kebisingan, Kemacetan dan Kemiskinan' serta 'Selamatkan Masjid Ini Dari Dari Pembangunan Tol Tengah'. Penolakan ini menurut, Nanik (30), warga Ngangel Rejo GangPipo RT 7 RW 2 Kelurahan Ngagel Rejo disebabkan sampai sejauh masih belum ada sosialisasi dari pihak investor maupun dari Pemkot Surabaya. "Kita kan resah mas. Karena sampai sejauh ini masih belum ada kejelasan ganti rugi seperti apa yang akan diberikan serta belum adanya sosialisasi dari manapun," katanya saat ditemui di warung miliknya. Namun, wanita yang mempunyai usaha warung kopi sedikit merasa sedikit lega. Pasalnya dari informasi yang didapatkannya, rumah yang mempunyai sertifikat akan mendapatkan ganti rugi. "Tapi dengar-dengar untuk rumah saya aman, karena punya sertifikat jadi dapat ganti rugi," imbuhnya. Ninik menambahkan, rencana pembangunan tol sudah didengarnya sejak tahun 1985. Menurutnya, saat masa kecilnya dulu sudah ada tanda batas bangunan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan tol. "Saat kecil dulu, sudah ada rencana pembangunan tol ini mas. Saya diberitahu orangtua saya jika batas tersebut nantinya untuk pembangunan warga," ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Suparman, warga yang tinggaldi RT 9 RW 2. Ia mengaku jika tahun 2008 ada petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang mengukur kepadatan tanah di wilayahnya. "Yang ngetes saat itu dari PU. Saat saya tanya, selain Ngagel Rejo, wilayah yang tanahnya juga akan dites diantaranya Kalibokor, Juwingan dan Gubeng Kertajaya," ujarnya. Namun sayangnya, dia tak mengetahui alasan pengukuran pemadatan tanah tersebut. Menurut dia, di kampungnya sudah pernah digelar pertemuan dengan RT/RW dan tokoh masyarakat tak jauh dari masjid. Pertemuan itu membahas penolakan tol tengah."Saya ikut, tidak ada walikota kok," jawab Suparman menanggapi kabar kehadiran walikota di acara tersebut. Menguatnya kabar pembangunan tol tengah itu cukup menggelisahkan warga. Termasuk juga dirasakan Suparman.Ia menyatakan akibat tersiar kabar jika rumah yang ditempati sejak tahun 1966 akan digusur dan tidak mendapatkan ganti rugi akibat berada di lahan PT KA. "Bagaimana tidak gelisah mas. Kabarnya saya tidak dapat ganti rugi. Tapi menurut saya, meski dibangun tol tengah, kawasan Jalan Ahmad Yani akan tetap macet kok," jelasnya saat ditemui.

http://m.detik.com/read/2011/01/07/115037/1541522/466/spanduk-tolak-tol-tengah-surabaya-hiasi-kampung-ngagel-rejo-kidul

gwa bukan ahli politik..... tapi dari kaca mata awam jelas perubahan drastis kini bisa di lihat...mulai dari taman di penjuru kota, drainase yang makin baik,jalan jalan kota yangmakin asri dan rimbun, pedesterian yang bikin orang Jakarta pun merasa iri, sampai pembuatan panjang jalan baru yang per tahunnya malah mengalahkan kota Jakarta, apa ini semua bukan karena tangan dingin bu Risma..? kalo orang awam saja tahu, knapa para anggota dewan seakan tutup mata dengan segudang prestasi beliau...?:bash::bash::nuts::nuts::ohno::ohno:

[QUOTE=Hadi;70160327]Maret, Risma Ditarget Lengser
Jumat, 7 Januari 2011 | 10:30 WIB


Kabar yang berhembus pelengseran di bahas juga saat kunjungan kerja ke China Desember 2010

anehhhhh.....katanya wakil rakyat..., trus klo rakyat merasa berterimakasih dan memilih bu Risma menahkodai kota Surabaya, mengapa mau di uthik uthik...? jd DPRD tu wakil siapa dong...?:ohno::nuts:

Duh, Gusti....... warga surabaya koq yo apes tenan punya dewan seperti ini..... Ampuni kekhilafan mereka bukalah mata hati mereka yang terbutakan oleh tahta dan harta, Janganlah KAU timpakan azab di kota kami karena ulah mereka, karena kami warga surabaya tak akan sanggup menanggung azabMU bila KAU murka.........

Dari pemberitaan di detik, kita jadi tau, emang detik pro toteka, dan JP kontra sama Toteka, semoga tekanan2 baik pihak pro ato kontra toteka tidak menyurutkan keduanya untuk memberitakan hal2 yang bener2 aja, kepada pembacanya ...
kl JP saya lumayan masih percaya lah integritas dan komitmennya dalam memberitakan karena mnrt saya tidak ada kepentingan politik yang menonjol dari JP ini, karena saya juga melihat pak dahlan ato anaknya azrul, tidak terikat di satu parpol manapun, cmiiw...
kalo detik, nah ini dia, saya pernah baca kalo ga salah, pak arif affandi adalah orangnya detiksurabaya loh, dan tau ga pak arif affandi kan orang Partai pemenang itu, yang notabene adalah orangnya WW GOMBELLLL itu, makanya saya jadi curiga pemberitaan detiksurabaya mengarah ke warna biru ituuu ...

warna biru, maksudnya demokrat?

ya iyyalah bos, pemenang pemilu ituh ...
mau jadi apa nanti surabaya, padahal sudah on the rite track ...:ohno: :ohno: :ohno:
Begini kalo kota dikuasai hewan preman :bash: :bash:, nyamar pengusaha lagi :bash: :bash: :bash:

Jangan sampai Surabaya jatuh ke tangan DPRD ama pengusaha2 tamak yang FASIS itu.

PERCAYALAH, Suatu saat nanti, mereka akan hancur, pemerintahan Indonesia sekarang bakal hancur, hancur di tangan rakyat kecil, berganti menjadi tatanan baru, sesuai yang pernah diramalkan oleh Prabu Jayabaya ama Prabu Siliwangi.

Dalam Perwali itu disebutkan jika ada karyawan yang terlambat masuk kerja satu jam gajinya dipotong 1 %. Mereka yang mendahului pulang kerja gajinya dipotong 2%. Karyawan yang tidak masuk kerja 1-2 hari gajinya dipotong 3%. Kemudian, karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangn dipotong 4%.

“Ada guru yang gajinya dipotong sampai Rp 260.000 sebulan, akhirnya dia melapor ke kami di dewan secara tertulis. Cuma dia meminta agar namanya dirahasiakan,” kata Machmud.




wah ini baru Oke :okay:. Ini baru namanya kebijakan yang mementingkan Rakyat banyak. benar - benar Walikota harapan masysrakat nih. ya harus seperti itu jika ingin maju. membuat kebijakan yang " Tidak Populer " bagi Kepentingan - Kepentingan Politik. Membuat kebijakan Jam Kerja Tinggi bagi PNS. Bukannya PNS Pelayan Masyarakat ?? kok Pulang kerjanya cepat ?? kok ketika gak masuk kerja tanpa izin malah melapor sana - sini ?? benar - benar Walikota yang Visioner. duh kapan yah pemimpin - pemimpin lain negeri bisa membuat kebijakan seperti Wakot Surabaya ??:ohno: sistem kerja dibuat seperti sistem kerja di kantor - kantor Swasta. Sepertinya " Slogan Hidup SANTAI Masa Depan Cerah " bagi PNS Surabaya gak berlaku nih :D

warna biru, maksudnya demokrat?

Hahaha ya iya lah bro. Sudah jadi rahasia umum lah.
Saya juga setuju sama silver soal JP, juga sama untuk SS.
Dua media inilah kekuatan Surabaya.
Sejauh yang saya tau sih tidak ada embel2 politiknya.

Dari Jabatan Wakil Wali Kota Surabaya
Hari Ke-100, Bambang Siap Mundur

* Jumat, 7 Januari 2011 | 07:00 WIB

SURABAYA | SURYA - Kebersamaan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono (DH) yang diusung dengan gegap gempita saat pencalonan dan proses pemilihan Wali Kota Surabaya tahun lalu, tampaknya mulai goyah.

Bahkan, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya ini sepertinya berada di ambang pisah. Ini diisyaratkan sendiri oleh Wawali Bambang DH kemarin atau tepat pada hari ke-100 pemerintahan Risma-Bambang.

”Saya sudah merencanakan akan mundur dari wakil wali kota. Saya berharap akan ada kader dari partai saya (PDI-P, Red) yang akan menggantikan saya nanti,” kata Bambang, Kamis (6/1), saat ditemui Surya di ruang wakil wali kota.

Untuk diketahui, Risma-Bambang dilantik sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010, dan Rabu (6/1) kemarin merupakan hari ke-100 masa berkuasa mereka.

Ada yang mengibaratkan, masa pemerintahan 100 hari yang masih `seumur jagung` itu sebagai masa `bulan madu`. Namun, `bulan madu` Risma-Bambang sepertinya lebih singkat.

Tanda-tanda pasangan itu mulai kurang mesra terasa ketika kiprah Risma di pemerintahan mendapatkan berbagai sorotan dari PDIP.

PDIP merupakan partai-nya Bambang DH dan menjadi pengusung utama pencalonan duet Risma-Bambang dalam pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya. Sedangkan Risma adalah orang nonpartai. Sebelumnya, Risma merupakan anak buah Bambang DH di Pemkot Surabaya.

Bagaimanapun, ketika ditanya tentang adanya penilaian bahwa dirinya dan Risma mulai kurang harmonis, Bambang membantah hal itu.

Kata Bambang, hubungannya dengan wali kota hingga kini baik-baik saja.

Menurut Bambang, jika selama ini dirinya terkesan diam dan tidak tampil, itu lebih karena ia ingin berkonsentrasi menjalankan tugas pengawasan sebagai wawali, yang orientasinya lebih ke urusan internal Pemkot.

Meskipun demikian, Bambang mengakui, sebetulnya rencana mundur dari wawali sudah ia pikirkan sebelum dilantik. ”Setelah kami dinyatakan menang Pilwali, saya langsung berpikir bahwa di tengah jalan nanti saya akan mundur. Ini demi kepentingan partai,” ungkapnya.

Bambang menjelaskan, sebenarnya dulu ia tidak berhasrat untuk diajukan sebagai calon wawali setelah sudah menjabat dua periode sebagai wali kota. Namun, karena survei menyatakan bahwa jika dirinya tidak ikut maju (meskipun sebagai calon wawali), maka PDIP tidak akan mampu memenangkan Pilwali Surabaya, maka Bambang pun akhirnya bersedia maju. Itu pun setelah didesak rekan-rekan partainya.

Menurut Bambang, saat ini harus ada kader PDIP yang mesti disiapkan untuk Pilwali mendatang. Jangan sampai kejadian Pilwali tahun lalu terulang.

”Jika ada kader PDIP yang menggantikan saya menjadi wawali, tentu nanti akan lebih dikenal oleh warga Surabaya selain juga mendapatkan pengalaman,” kata Bambang.

Mendengar rencana mundur Bambang itu, para kader PDIP kaget. Ketika dimintai pendapatnya soal rencana itu, Ketua DPC PDIP Surabaya, Wisnu Sakti Buana, benar-benar tidak mau berkomentar.

”Silakan Anda ceritakan itu, tapi saya no comment (tidak ada komentar),” kata Wisnu yang ditemui di DPRD Surabaya.

Armudji (kader PDIP yang saat ini menjadi Ketua Komisi A DPRD Surabaya) juga melontarkan hal senada. ”Waduh kok tanya itu? Saya tidak tahu,” kata Armudji singkat sambil berlalu meninggalkan ruang Komisi A.nk3

http://www.surya.co.id/2011/01/07/hari-ke-100-bambang-siap-mundur.html


haduhh makin kacau semuanya... hmm..pak bambang siap mundur hari ke 100 artinya beliau mau jaga nama baiknya yang harusnya beliau sebagai wawali ikut terlibat dalam segala pengambilan kebijakan.. kalau emang bu risma buta masalah politik harusnya pak wawali membackup.. idealnya gini sih.. tapi di politik emang gak ada yang ideal..
dan saat diserang seperti ini beliau malah berencana ngabur? zzz..
yah prediksiku sih bu risma bakalan lengser nih kalau tanpa backup darimanapun... atau mengundurkan diri... gimanapun beliau itu perempuan yang ada batasnya dibandingin laki2... yahh hoping for the best aja lahh.. sigghhh... :(

Politik itu emang kotor, cuma bisa bikin pusing orang aja.

Kalo gitu, saatnya rakyat Surabaya beraksi!!!!!!!!

Bererti tol tengah kota jadi dong dan KA Waru-Juanda batal dong? Apa jangan2 proyek KA ini mo digantiin ama helikopter kali ya?:lol::lol::lol::lol:

^^
kalau elevated railways batal gara2 TOTEKA jadi dibangun kayaknya tidak mungkin, karena elevated railways ini sudah masuk program ditjen KA, kemungkinan malah desain TOTEKA yang akan menyesuaikan elevated railways, kabar terakhir akan dikaji lagi kan DED TOTEKA nya...

Seandainya Bu Risma di impeach (mudah2an sih tidak), kira2 warga Surabaya bakalan geruduk DPRD kah?

^^
HARUS DIGERUDUK.
cuman saya kok pesimis lihat perkembangan akhir2 ini bu Risma kurang dukungan.
Gimana ini rakyat Surabaya?

Jumat, 07/01/2011 19:14 WIB
Wakil Walikota Bambang DH Bantah Mundur

Budi Sugiharto : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Di tengah memanasnya hubungan walikota dengan DPRD Surabaya, tersiar kabar yang tidak sedap. Wakil Walikota Bambang DH disebut-sebut akan mengundurkan diri. "Tidak benar saya mau mundur," kata Bambang DH saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat, Pukul 18.20 Wib (7/1/2011). Menurut Bambang, niatan mundur yang dilansir sebuah media terbitan Surabaya bertepatan dengan 100 hari masa pemerintahaannya mendampingi Tri Rismaharini itu hanyalah salah interprestasi. Politisi PDIP ini mengakui memang sebelumnya ditemui wartawan untuk mengkonfirmasi sikap 'diamnya' di tengah konflik dengan dewan. Bambang DH mengakui bercerita banyak tentang masa lalunya, termasuk tudingan dirinya gila jabatan dengan bersedianya dicalonkannya kembali sebagai wakil walikota oleh partainya. "Tenan iki rek. Saat diumumkan menang, saya langsung mendatangi partai. Saya sampaikan saya siap ditarik partai sewaktu-waktu jika dianggap ada kader lain yang mumpuni," ungkap Bambang DH. Sebagai kader partai, dirinya memang harus tunduk aturan maupun perintah organisasi. Sikap legowo tersebut disampaikan ke partainya sesaat setelah dirinya dan Tri Rismaharini dinyatakan sebagai pemenang pada Pilkada beberapa bulan lalu. "Saya matur ke Pak Sirmadji (Ketua DPD PDIP Jatim) saat itu. Saya siap ditarik saat itu. Silahkan cek ke partai kalau nggak percaya," tambah Bambang DH yang mengaku banyak menerima telepon yang mengkonfirmasi kabar tersebut. Bambang DH pun juga menegaskan bahwa sikap dirinya itu untuk membuktikan ke publik Surabaya bahwa tudingan gila jabatan akibat pencalonannya tidaklah benar. "Saya tidak nggandoli jabatan seperti dituduhkan. Kalau partai mau narik, saya siap sekali," katanya. Menurut suami Dyah Katharina ini, landasan majunya sebagai wakil walikota meskipun sudah dua periode menjadi walikota itu ada beberapa alasan. Selain karena keputusan partai, Bambang juga berkeinginan melanjutkan program serta menjadikan PDIP sebagai pemenang Pilkada. "Waktu itu ada pendapat kalau wakilnya bukan saya ya berat. Lawan Pak Arif Afandi memang berat," kata Bambang DH. Mengenai tudingan Anda dibalik isu skenario penggulingan walikota? "Itu sama sekali tidak benar. Saya selama ini jarang muncul di media memang karena saya konsentrasi ke pengawasan internal pemerintahan kota. Ini sesuai tugas yang diatur undang-undang," jawab Bambang DH. Perlu diketahui tepat tanggal 6 Januari 2011, duet Tri Rismaharini-Bambang DH memimpin Kota Surabaya menginjak hari ke-100 setelah dilantik pada 28 September 2010.

http://m.detik.com/read/2011/01/07/191407/1542046/466/wakil-walikota-bambang-dh-bantah-mundur

Jumat, 07/01/2011 18:05 WIB
Polemik Tol Tengah Surabaya Dibutuhkan Keseimbangan Untuk Mengurai Kemacetan Lalu Lintas

Zainal Effendi : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Pembangunan jalan tol tengah kota dinilai sebagai konsep yang lama. Selain itu, tol tengah hanya mengacu konsep car mobility, bukan human mobility sehingga akan berdampak pada terjadinya kemacetan akibat kebangkitan lalu lintas baru. "Namun tidak lantas pembangunan jalan harus berhenti," kata Rudy Setiawan, ST, MT, Pakar Transportasi saat Diskusi Tol Tengah Antara Pro Kontra dan Alternatifnya di UK Petra, Surabaya, Jumat (7/1/2011). Pengembangan jaringan jalan di Surabaya kata dia, tidak hanya membangun sepenggal ruas jalan saja karena banyakhal yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. "Semisal kurang seimbangnya antara akses Utara-Selatan dan Timur-Barat," kata dosen UK Petra ini. Sehingga selain inner ring road dan outer ring road kata dia harus dibarengi penyediaan akses untuk memfasilitasi perjalanan menuju pusat-pusat kegiatan. Dengan begitu, lanjut dia, jaringan jalan dapat berfungsi untuk membagi lalu lintas sehingga mencegah terjadinya konsentrasi lalu lintas. Demi keseimbangan pergerakan di dalam kota, terang dia, hampir semua perencana transportasi sepakat bahwa yang harus diutamakan adalah memfasilitasi kemudahan seseorang melakukan perjalanan ( human mobility ) melalui berbagai prasarana dan sarana transportasi yang menyeluruh, utamanya angkutan umum massal. "Di lain pihak penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota sebisa mungkin dibatasi atau dikenakan ongkos cukup tinggimelalui berbagai kebijakan," jelasnya. Selain itu, kata lulusan ITB ini, perlu dipikirkan pula pembagian peran antara jalan raya, rel kereta api, bahkan angkutan sungai bila diperlukan. "Untuk pusat kota yang sebaiknya dilakukan adalah mengelola kebutuhan bukan malah menambah supply side atau hanya menambah jalan baru," pungkasnya.

http://m.detik.com/read/2011/01/07/180502/1542002/466/dibutuhkan-keseimbangan-untuk-mengurai-kemacetan-lalu-lintas

Perlahan-lahan, public trust / kepercayaan publik terhadap pemerintah indonesia saat ini mulai menurun. Banyak rakyat sekarang yang mulai tidak percaya lagi dengan program pemerintah indonesia saat ini.

Perlahan-lahan, public trust / kepercayaan publik terhadap pemerintah indonesia saat ini mulai menurun. Banyak rakyat sekarang yang mulai tidak percaya lagi dengan program pemerintah indonesia saat ini.

brother....have a milk will ya :cheers:

This is about Surabaya politics, not Indonesia government.

Bu risma itu di Pemerintahan, yang dipermasalahkan DPRD nya..... bukan pemerintah nya....


cheers

Soalnya ada hubungannya dengan pemerintah pusat, karena DPRD Surabaya diam2 didukung pusat (melihat pemerintah pusat rada pro ama ToTeKa). Hal ini yang membuat rakyat Surabaya dan beberapa media massa curiga akan keberadaan DPRD Surabaya tersebut. Saya takut jika pusat yang menurunkan Bu Risma.

Berharap semoga kasus ini selesai lancar dan Bu Risma tetap dikukuhkan sebagai walikota.

Kalo aku lihat di forum ini posisi Pak Bambang DH jadi serba salah nih. Kalo rencana menjatuhkan Bu Risma sampe terjadi, dan Pak Bambang naik, kita akan menganggap itu Pak Bambang gila jabatan dan emang senang dengan jatuhnya Bu Risma, tapi kalo mundur kita bilang Pak Bambang kok gitu, ga mendukung Bu Risma.

Dilihat dari kerelaan beliau untuk turun jabatan dari wali kota, sekarang menjadi wawali, apalagi dipimpin sama mantan bawahannya. Aku rasa Pak Bambang bukan orang yang gila hormat dan gila kekuasaan. Dulu beliau pernah bilang kalo dia berlatar belakang pendidikan (dosen). Di universitas itu naik turun jabatan sudah biasa, misalnya ketua jurusan, dekan, sekjur, kan ganti2 tuh antar sesama dosen. Jadi hal2 kayak gitu bukan masalah buat dirinya.

Jadi feelingku kok Pak Bambang ini murni mau melanjutkan pembangunan yang sudah dia mulai ya. Dan sebenernya aku dulu sangat berharap Surabaya akan jadi kota yang sangat hebat di tangan Bu Risma dan Pak Bambang DH. Satunya arsitek, satunya dosen. Cocok buat pembangunan kota. Sayangnya mungkin mereka ini TERLALU BAGUS buat lingkungan politik/ pemerintahan kita yang udah terlalu lama dengan budaya politik licik mereka. Hmmmm.... eman2 banget. Mungkin Bu Risma perlu sedikit belajar bermulut manis di depan DPRD. hehe..

Bu Risma ini juga kasihan. Dulu nolak2 jadi wali kota. Tapi rakyat kepingin dia jadi wali kota. Akhirnya dia naik, eh sekarang "wakil rakyat" mau njatuhin. "wakil rakyat" yang benar2 tidak mewakili rakyat! Duh mau jadi apa nih kota Surabaya kalo sampe jatuh ke tangan mereka... ckckckc......

aku setuju sama yang ini, Risma juga harus belajar komunikasi politik,, karena ini jabatan politis

Wali Kota Risma Harus Belajar Politik
Friday, 07 January 2011
SURABAYA (SINDO) - Ketidakharmonisan hubungan antara Pemkot dan DPRD Surabaya dalam 100 hari kepemimpinan Tri Rismaharini dan Bambang DH membuat prihatin sejumlah kalangan.

Mereka meminta agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengubah gaya komunikasi politik. Langkah ini mendesak dilakukan karena hampir semua kebijakan publik tersandera atas ketidakharmonisan hubungan Pemkot dan Dewan. Diantara kebijakan-kebijakan itu adalah penyusunan APBD 2011, realisasi kenaikan pajak reklame, pencairan dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas), dan penolakan proyek tol tengah kota.

Dewan seolah selalu mempermasalahkan semua kebijakan yang diambil oleh Risma.Wakil rakyat bahkan menggunakan sejumlah hak diantaranya hak interpelasi hingga hak angket untuk mengkritisi kebijakan wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut. Ironisnya tidak ada satu pun fraksi di dewan yang memberikan pembelaan. Menurut Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), M. Asfar, kondisi tersebut menjadi mengkhawatirkan lantaran hubungan Risma dengan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga tidak kondusif lagi.

“Pada kondisi ini, semua bergantung pada kemampuan Risma sendiri. Kalau dia bisa melakukan reposisi dan negosiasi dengan baik, maka polemik bisa berangsur reda. Sebaliknya, jika tidak maka peluang adanya pelengseran semakin terbuka,”katanya. Timbulnya masalah tersebut kata Asfar akibat kekurangan Risma sendiri. Penyebabnya, kemampuan Risma untuk membaca politik cukup lemah.Tak hanya itu, penasihat politik yang dimiliki Risma juga tidak kuat.

Asfar menerangkan, kebijakan yang menjadi akar polemik selama ini (Kenaikan pajak reklame) sejatinya adalah masalah sepele. Namun karena kebijakan tersebut dikaluarkan tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan, maka kebijakan itupun berbuah masalah.“Intinya hanya memahami elit-elit strategis yang sedang berkuasa.Kalau negosiasi dengan mereka ini bisa berjalan baik, pasti masalah tidak akan terjadi,”katanya. Asfar mengakui jika sosok Risma memiliki kemampuan cukup baik dalam bidang teknis birokrasi.

Namun hal itu belum menjadi jaminan bagi Risma untuk bisa mengendalikan pemerintahan. Ini karena masyarakat dan masalah yang dihadapi cukup kompleks. Bagi Asfar, mengelola sebuah pemerintahan tidak sama dengan mengelola dinas. Sebab mengelola pemerintahan membutuhkan banyak pertimbangan.Mulai dari pertimbangan ekonomi, sosial, maupun juga pertimbangan politik.

“Hal inilah yang ternyata tidak dilakukan dengan baik.Karena itu Risma harus sadar dan memperbaiki diri,”katanya. Tak hanya itu, Asfar juga menyarankan agar Risma secepatnya belajar tentang politik. Sehingga Risma mampu melakukan reposisi dan bernegosiasi. Lebih dari itu, langkah dan kebijakan apapun yang diambil tidak lantas berujung polemik. Sementara itu,disinggung mengenai potensi lengsernya Risma, Asfar mengaku cukup sulit.

Ini karena tidak ada pelanggaran Undang-undang dalam kebijakan yang dibuat Risma. Hanya dia tidak memungkiri jika potensi itu terbuka. “Kalau prosesnya mungkin. Tetapi pelaksanaanya, tergantung bu Risma sendiri,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan pengamat politik Airlangga Pribadi. Menurut dia, jika impeachment dilakukan, maka prosesnya akan sulit. Sebab sampai saat ini belum ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh wali kota.

Khususnya pelanggaran konstitusi. “Kalau sampai penjatuhan pemerintahan rasanya tidak mungkin. Sebab logikanya tidak nyambung.Apalagi wali kota ini dipilih oleh rakyat.Toh persoalan impeachment juga harus ada kesepakatan nasional terlebih dahulu. Mulai dari daerah hingga Presiden,”tandasnya.
source: http://www.seputar-indonesia.com


mau ga mau kayaknya bu walikota harus bisa negosiasi dengan dewan, cara komunikasi yang baik, ini bukan untuk mengalah tapi strategi,.
bu walikota terus menolak tegas, tapi caranya kurang maksimal mungkin, masih ingat Risma menolak duduk bareng dengan Pemprov soal tol tengah..
terus menolak dengan alasan yang sebenarnya bukan substansi masalahnya,
seperti masalah tol tengah kota, main problemnya adalah untuk mengatasi kemacetan, tapi alasan menolaknya bukan bagaimana tol tengah ini akan gagal mengatasi kemacetan (meskipun sudah dijelaskan tapi aku rasa "gregetnya" kurang) cenderung lebih mendengungkan efek yang laen seperti ketidakadilan, jalur hijau, polusi, pembebasan lahan dan lain2nya meskipun memang benar ini juga dampak dari tol tengah tapi bukan ini inti masalahnya.
kenapa koq macet? karena terlalu banyak kendaraan,
supaya tidak macet? kendaraanya dikurangi
caranya menguranginya? pindahkan saja orangnya, kendaraanya ga usah ikut2
kanapa bukan jalannya aja dibangun lagi? klo bangun jalan apalagi jalan tol kendaraan semakin banyak, semakin banyak kendaraan berarti semakin macet

begitu juga dengan reklame, alasannya adalah demi keamanan pengendara dan menaikkan pendapatan...
lalu anggota hewan bilang "memangnya pajak naek reklame tidak bisa roboh?" trus "ditambahi hubungannya pajak dengan kontruksi papan reklame apa?" dan masih belum cukup, "kalau mau menaikkan pendapatan koq reklame kecil2 yang jumlahnya banyak koq diturunkan tarifnya? bukankah malah menurunkan pendapatan?" begitu sanggahannya mereka, memang benar pertanyaanya mereka, dan Risma harus berkomunikasi lebih baek lagi, apalagi PDI yang aku pikir ini asetnya Risma sudah hilang..
coba saja jujur kalau naiknya pajak reklame supaya reklame besar berkurang tujuannya untuk mempercantik kota dan lebih humanis..
meskipun alasan tadi diatas adalah efeknya juga, tapi bukan main problemnya.. hanya sampingan

terlepas dari itu, ww, simon, dan kroni2nya memang sudah kebangetan,
permainan kotor, tak etis, dan lebih parah cara komunikasinya daripada bu walikota
bagaimanapun, berkomunikasinya harus lebih baik

go risma go risma

heran ne sama Simon Le"tompel"ssy, wakil ketua komici C yang juga semangat mendukung tol tengah kota.
sepertinya dia sangat paham apa yang butuhkan kota surabaya untuk mengatasi kemacetan, tapi tingkahnya koq mendukung tol tengah kota? menjengkelkan...

Busway Surabaya Tunggu Kajian
Friday, 07 January 2011
SURABAYA (SINDO) – Warga Surabaya harus bersabar lebih lama untuk menikmati angkutan massal nyaman dan tepat waktu. Bahkan, realisasi pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai salah satu solusi kemacetan masih menunggu kajian dari sebuah lembaga technical assistant hasil kerja sama pemerintah Indonesia-Australia.

Konsep BRT mulai digagas sejak beberapa tahun lalu.Angkutan massal sejenis transjakarta ini akan menghubungkan jalur timur-barat dan jalur tengah-utara-selatan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Eddi mengatakan, sinyal pemkot bakal kembali menyiapkan BRT jika kajian pendukung merekomendasikan Kota Pahlawan memang layak mengoperasikan armada BRT.Untuk hal ini, Dishub telah bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). “Transportasi massal memang amanat UU.

Kami masih menunggu kajian dari technical assistant kerja sama pemerintah Indonesia-Australia,” ungkapnya kemarin. Dia mengungkapkan,Surabaya telah memiliki beberapa sarana untuk mendukung operasionalisasi BRT. Salah satunya adalah frontage road barat-timur.Namun, ganjalan yang paling sulit adalah re-routing terhadap seluruh jaringan trayek angkutan kota yang sudah terbangun selama ini. Untuk mencegah masalah, Dishub akan mengundang para stakeholder pelaksana layanan angkutan kota.

“Karena amanat UU, operator tidak lagi perorangan dan harus berbentuk badan usaha.Pemerintah pusat juga harus memberi jaminan subsidi agar transportasi menjadi lebih murah,”harap Eddi. Selain itu, adanya BRT ini menindaklanjuti pula UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),yakni Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan menerapkan sistem transportasi di tiga kota pada tahun ini. Tiga kota itu adalah Makasar (Sulawesi Selatan), Surabaya (Jatim), dan Padang (Sumatera Barat).

”Kemungkinan nanti BRT akan melewati frontage timur dan barat di Jalan A Yani,”paparnya. Sementara itu,DPRD Surabaya menilai bahwa transportasi publik di Surabaya adalah salah satu yang terjelek dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Karena itu, dewan mendesak Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub), untuk segera merealisasikan transportasi bus cepat dan aman pada 2011.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, meski merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, tapi ini tak ditunjang dalam kualitas transportasi publik yang nyaman dan cepat.“Transportasi publik,terutama bus cepat,di sini ketinggalan jauh dibandingkan kota besar lain seperti Batam, Yogyakarta, dan Makasar. Ini harus disikapi serius oleh Dishub Surabaya,”tandasnya.

Dia pun menjelaskan, pada lima tahun lalu kondisi jalan di Surabaya belum sepadat sekarang. Sebab, pertumbuhan arus kendaraan yang melalui Kota Pahlawan terus bertambah. Ini pun tidak diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai.Karena itu,masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi. “Ini memang harus segera dilaksanakan karena kemacetan kendaraan sudah terjadi di sepanjang jalan-jalan utama di Surabaya.

Kemacetan ini terutama terjadi pada jam-jam sibuk,yakni waktu berangkat sekolah dan kerja, sekitar pukul 06.00–08.00 WIB dan pulang kerja pada pukul 16.00–18.00 WIB. Kalau terus dibiarkan, nantinya malah menambah high cost,” papar politikus dari PDS ini. Apa pun yang terjadi, Simon mendesak Dishub Surabaya untuk segera merealisasikan transportasi publik yang nyaman dan cepat pada 2011.

Ini seperti adanya buswaydi Jakarta atau busline di Yogyakarta. Dia juga menginginkan agar ke depan transportasi publik benar-benar berkualitas seperti yang ada di Singapura.” Kami memang harus punya mimpi agar nantinya Surabaya bisa tertib, teratur, dan tak macet lagi.Transportasi publik adalah salah satu solusi,”ungkapnya.

Dia pun mencontohkan, masalah transportasi Ibu Kota Thailand, Bangkok, juga hampir sama dengan Surabaya sekitar 10 tahun lalu.Saat itu mobil dan sepeda motor berada di jalan utama sehingga padat dan macet. Namun setelah menata transportasi publik, terutama bus cepat, gratis, dan disiplin berhenti di tiap halte, masalah itu tuntas. ”Kalau mau seperti mereka, eksekutif harus serius membenahi transportasi sejak saat ini,”tegasnya. (deny bachtiar)

source: http://www.seputar-indonesia.com

ternyata masih belum selesai dikaji BRT-nya.. :(

Salam Kenal ... meski baru baca nih forum, langsung saya bersemangat untuk ikutan join ... yang bikin semangat tentu saja wacana mengenai tol tengah kota ... dan semangat untuk mendukung Bu Risma biar ga merasa sendirian ... jujur, saya sih merasa hampir tidak pernah melihat sosok pemimpin seperti Bu Risma, bukan hanya berbicara tapi juga berbuat, dan yang lebih spesial lagi, adalah beliau memiliki keberanian untuk menentukan sikap, salut ... namun ketidaksetujuan dengan tol tengah kota, bukan hanya karena sosok Bu Risma, namun juga paparan atau kajian yang sudah ada (termasuk yang sudah disebutkan oleh teman-teman di forum), membuat saya yakin bahwa saat ini kita belum membutuhkan tol tengah kota ... semoga anggota dewan sadar dan kalau memang perlu berdiskusi, ayolah berdiskusi untuk menemukan solusi demi kebaikan Surabaya .... amin.

nah tuh warga surabaya yg mau tergusur mulai beraksi.. monggo pak WW dan anggota hewan yang terhormat dilanjutkan promosi tol tengahnya... ntar biar warga yg kontra tol tengah semakin masif dukungannya... :) kabarnya hari jumat nanti saat pak sby di sby para pendemo akan beraksi lagi.. moga2 perjuangan mereka berhasil dan tol tengah digagalkan... amiinn :) btw ada yg merhatiin di viaduct kertajaya ada spanduk tolak tol tengah yang isinya pernyataan pak WW bulan oktober 2010 cmiiw.. yang bilang tol tengah bikin ruwet .. ada kutipan ama lampiran korannya malahan :) hehe.. lucu pak WW ini.. cepet banget berubah pikirannya.. atau malah ngga pake mikir yaa? :p

http://surabaya.detik.com/read/2011/01/12/120218/1544741/466/warga-desak-walikota-teken-pernyataan-menolak-tol-tengah

Warga Desak Walikota Teken Pernyataan Menolak Tol Tengah
Zainal Effendi - detikSurabaya

Aksi menolak tol tengah
Surabaya - Warga pinggir rel yang menentang pembangunan tol tengah gagal bertemu dengan Walikota Tri Rismaharini. Namun mereka ditemui oleh Asisten III M Taswin dan Kepala Baskebanglinmas Sumarno di Balai Kota Surabaya.

Pertemuan yang diikuti sekitar 9 perwakilan warga pinggir rel Surabaya ini menuntut walikota melakukan penandatanganan nota kesepamahan dengan warga sebagai bukti komitmen tidak akan menyetujui proyek pembangunan tol tengah.

"Kita juga mendesak ada kesepakatan walikota dengan warga untuk menolak tol tengah. Bukti keseriusan walikota tidak mendukung tol tengah," kata Abraham, Ketua RT 4 RW VII Kelurahan Pucang Sewu kepada pejabat pemkot yang menemui, Rabu (12/1/2011).

Pertemuan itu sempat tegang, karena warga yang bakal terdampak proyek tol tengah itu meminta kesepakatan keduabelah pihak dilakukan saat itu. Namun karena walikota ada, M Taswin hanya menjanjikan akan meneruskan aspirasi warga ke walikota.

Komitmen walikota itu sangat dibutuhkan warga karena mereka tak ingin kehilangan tempat tinggal yang dihuninya selama bertahun-tahun. Dengan proyek tol itu, mereka menjadi risau karena wilayahnya masuk jalur yang akan digusur.

"Kita punya sejarah, ari-ari ibu saya ada di halaman rumah. Nenek moyang saya juga di sana sejak 1946. Kalau sampai dibangun sama saja dengan agresi Belanda kedua," tegas Ketua RT I RW VII Pucang Sewu, Wariono Eko Saputro.

Sementara Ketua RW VII Pucang Sewu Wagiono juga berharap walikota berpihak kepada masyarakat kecil yang rumahnya terancam digusur. Di RW VII, kata dia, terdapat 600 KK atau 2500 jiwa yang bakal kena imbas proyek pemerintah pusat itu.

"Apapun ganti rugi dan lain-lainnya tidak pernah menguntungkan kita. Pasti kita yang dirugikan. Semoga ini jadi pertimbangan. Untuk itu kita minta hitam di atas putih atas pernyataan walikota untuk menolak tol tengah. Warga siap dibelakang Bu Walikota," tandas Wagiono.

Setelah pertemuan, warga yang terancam tergusur tempat tinggalnya itupun membubarkan diri dan batal ke dewan. Namun mereka janji akan kembali lagi untuk menagih kesepakatan bersama dengan walikota.

Sedangkan Isa Ansori, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya yang mendampingi massa menyatakan bahwa selama ini masyarakat kecil hanya dijadikan korban dalam proyek pembangunan. "Pembangunan tidak kita lawan, tapi kita minta pembangunan harus manusiawi. Rakyat kecil dikorbankan, tidak pernah diajak bicara," kata dia.

Warga pinggir rel kata dia juga terus akan menggelar aksi apabila anggota dewan tetap ngotot menyetujui tol tengah tanpa mau mendengarkan aspirasi warga yang akan tergusur.

^^
hahaha SIP! Warga kertajaya sekitar timur rel juga mulai panas tuh....
Saya yakin rakyat surabaya kalau kompak pasti bakal mampus sendiri tuh wewe gombel dan hewan cecunguk dan kroni2nya...

Kasihan bu Risma sampai pingsan,
jadi nggak tega liat perempuan yang ditekan habis2an seperti itu...
Wah kalau bu Risma jadi ibu saya bakal saya obrak abrik itu rumah si wewe gombel dan kroninya...
Hehehe untung bu Risma bukan ibu saya :D

^^
pingsan ?? di acara apa mas angga ?? dishare dong

Waktu di ruang kerja mas...., dan tidak ada dokter spesialis yang langsung menangani walikota...
Nelongso...
Semoga aja mereka yang menindas merasakannya...

^^
:ohno: :ohno:
semoga bu risma kuat lah, dan tegar dalam membela rakyat, dan bener berita di halaman sebelumnya, bu risma harus bisa berkomunikasi secara politik dengan mereka, tp bukan berarti menghalalkan segala cara dengan deal2 tertentu yang bertabrakan dengan idealisme2 beliau thd pembangunan kota secara menyeluruh...

ya begini lah bro sekalian, kita berada di lingkungan yg jungkir balik, orang yg idealis dan berani tampil sudah pasti dianggap sebagai "musuh bersama" jadi ramai2 pada ngroyok, sementara orang2 idealis yang lain tdk punya cukup keberanian untuk membantu, selanjutnay semuanya menjadi apatis, dan akhirnya kaum oportunis lah yang akan berpesta pora, entah sampai kapan hal ini terus berulang terjadi di negeri kita tercinta ??????

Sumpah saya gak tega lihat wajahnya bu Risma akhir2 ini di tivi lokal waktu disidang para pengecut itu, kusut banget....
Dia itu perempuan..., saya paling gak tega perempuan yang sudah susah payah berjuang demi kebaikan malah ditekan habis2an seperti itu.

^^
Memang yang dicari sekarang ini tipe pemimpin yang 'blocknote' (goblok tapi menurut), yang gampang mengikuti kemauan
bukan yang cerdas, visioner dan bermoral
Mudah2an dukungan kecil seperti thread ini dibaca bu Risma dan merupakan dukungan moral untuk beliau agar tetap bertahan....

Seandainya nantipun beliau dilengserkan, rakyat Surabaya/Jatim tetap tak akan melupakan jasa beliau

Biar wewe gombel cs yang berpestapora dikursi kekuasaan
rakyat sudah tidak peduli:ohno:

yahh sayangnya ketidakpedulian akan politik itu jugalah yang menjeremuskan kita dalam sistem politik yang dikendalikan para oportunis.. padahal mengendalikan politik artinya mengendalikan kekuasaan juga...seandainya org2 yg terbaiklah yg bisa duduk di politik dan mengendalikan kekuasaan tentu kondisinya bakaln beda... nyesel milih sby.. -_-"

^^
agak OOT dikit ..., coba bandingkan wajah wewe gombel dengan bu risma di media..
eneg banget liat wajah wewe dengan belahan ***** di kepalanya !!!!
dengan bu risma yang keibuan, polos n sangat merakyat sekali .... :bash: :bash:

kasian bener ya bu risma ini, dikuyo2 terus, kanan kiri tiada henti...semoga ada lah satu dua parpol yang masih punya hati nurani membela ibu kita ini ... (kayaknya PKS dan PAN sudah positif tolak toteka dan semoga mereka jadi pembela burisma kedepan disamping PDIP tentunya :cheers:)

Btw pak beye dateng lagi ya hari ini, hmm...semoga ga bikin kacau lagi dengan berbagai kemacetan di penjuru kota sby dan sidoarjo (rencana ke sidoarjo juga kan), dan adakah agenda 'menanyakan' progres toteka ke buwali ya ?? :nuts:

Jadi makin gak ada simpatiknya blas saya sama pak bos yang datang lagi ke surabaya, percuma... Cuman bikin macet, hati dongkol dan mata sepet..
Lagian kenapa ya akhir2 ini kok jd seneng mampir2 ke Surabaya.??

5 Peluru untuk Lengserkan Risma
Rabu, 12 Januari 2011 | 11:42 WIB

SURABAYA – Goyangan terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini makin kencang. Tak hanya dari DPRD Surabaya, beberapa kelompok masyarakat ikut melemparkan gugatan. Kondisi ini menguatkan hembusan pelengseran Risma dari kursi L1.

Pasca disomasi PT Autamaras karena merobohkan reklamenya di Jl Margorejo, Risma juga digugat pedagang Pasar Turi. Somasi pedagang terkait dengan adanya pengikaran janji yang dilakukan Pemkot.

Menurut Arif Budiman, Ketua Tim Pemulihan Pasar Turi Pasca Kebakaran (TPPTPK) dari pedagang, dalam perjanjian antara Pemkot dan pedagang gedung Pasar Turi tahap 1, 2 dan 4 tidak dibongkar sebelum semua pedagang mendapatkan unit di tempat penampungan sementara (TPS).

Tapi, faktanya Pemkot telah membongkar gedung tahap 1, 2 dan 4 tersebut. Padahal, sekitar 200 pedagang belum mendapatkan kios di TPS dari total 3,700 pedagang yang ada.

Bila dalam 14 hari tidak menjawab somasi tersebut, pedagang akan melayangkan somasi kedua. Bila tetap tidak dihiraukan, pihaknya tidak segan akan melaporkan ke polisi. Untuk diketahui, somasi PT Autamaras sendiri sudah di proses ke Polda Jatim oleh 99 pengacaranya.

Kondisi ini menyebabkan aroma pelengseran Risma makin tajam. Apalagi disisi lain, hak angket atas peraturan walikota (Perwali) No 56 dan 57 tahun 2010 tentang pajak nilai sewa reklame juga terus bergulir.

Bahkan dewan juga sudah menyiapkan penggunaan hak angket untuk tidak cairnya anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota dewan di 2010. Persoalan lain yang akan dijadikan senjata dewan adalah rencana pembangunan tol tengah kota.

Dalam masalah ini walikota dinilai tidak melaksanakan Perda No. 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal yang akan dipermasalahkan, Walikota menolak tol tengah kota, padahal di salam perda RTRW itu pembangunan tol tengah kota telah dicantumkan.

Bila selama ini anggota dewan tempak malu-malu kucing mengenai wacana pelengseran Risma, kini mereka makin berani mengungkapkannya dalam forum.

Setelah Sudirjo dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Agus Santoso dari Partai Demokrat (PD) kini giliran Eddy Rusianto dari partai Gerindra yang mengeluarkan suara. Bahkan, Ketua DPRD Wishnu Wardhana juga mulai berani bicara soal pergantian walikota.

“Kami berkeyakinan walikota bisa lengser. Meski dasar hukumnya bersifat normatif, tapi pergantian walikota bisa dilakukan. Dasar hukumnya UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tepatnya di pasal 29,” ungkap Wishnu Rabu (12/11).

Namun, Diakuinya semuanya tergantung pada hasil rekomendasi panitia angket Perwali pajak reklame. Misalnya, adanya temuan pelanggaran UU No 32/2004, DPRD akan langsung mengeluarkan pendapat dalam bentuk keputusan DPRD. Selanjutnya, keputusan itu akan dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

Bila sudah ada jawaban dari MA, DPRD akan menggodok kembali. Jika dewan bersepakat menginginkan ada pergantian walikota, maka dewan akan mengirimkan surat permohonan untuk pemberhentian walikota ke Makamah Konstitusi (MK). Setelah ada keputusan MK, walikota harus diganti dan posisinya diduduki Pjs.

Yang jelas, jika walikota diberhentikan presiden, Wawali Bambang DH tidak bisa menggantikan posisinya. Sebab Bambang DH sudah menjabat sebagai walikota dalam dua periode. “Lantas siapa? Itu yang nanti akan kami mintakan fatwa ke MK,” jawabnya.

Ditambahkannya, melihat perkembangan angket dirinya sangat yakin penerbitan Perwali itu melanggar UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. “Melihat hasil penggunaan hak angket dewan terkait dengan Perwali itu sudah jelas ada pelanggarannya. Di antaranya, penerbitan Perwali itu tergolong meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Sementara Eddy Rosianto yang juga ketua Fraksi Amanat Persatuan Indonesia Raya (Fapkindo) mengaku saat pelantikan, dia meramalkan jatuhnya Risma akan cepat terjadi. Tetapi, ia tetap kaget karena upaya tersebut terjadi dalam waktu beberapa bulan sejak Risma dilantik. “Saya katakan hal seperti ini pasti akan terjadi, tapi saya juga kaget kok ternyata secepat ini,” katanya.

Ketua panitia khusus (pansus) angket Sachiroel Alim Anwar menambahkan, pansus seharusnya hari, Rabu (12/1) ini konsultasi ke Kemendagri untuk menanyakan sah atau tidak Perwali No 56 dan 57 tahun 2010 tentang pajak nilai sewa reklame di Surabaya. Namun, kepergian Pansus ke Jakarta terganjal penggunaan anggaran kunjungan kerja (Kunker).

Hasil konfirmasi Pansus ke Sekretariat DPRD Surabaya menyebutkan, sebelum RAPBD Surabaya 2011 disahkan dewan, Pansus Perwali 56 dan 57 tidak bisa Kunker dengan menggunakan APBD Surabaya 2010.

Alasannya, penggunaan anggaran itu hanya untuk urusan yang vital-vital saja. Seperti gaji pegawai, bayar listrik dan lainnya. Sedangkan, untuk kegiatan yang non vital seperti Kunker tidak diperkenankan. “Di sinilah ganjalannya dan kami tidak mau melanggar ketentuan itu,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau Pansus melanggar ketentuan tersebut justru bisa jadi bumerang. Awalnya untuk konsultasi penggunaan hak angket dan dimungkinkan bisa melengserkan walikota, tapi justru dewan yang masuk penjara. “Ini kami yang tidak mau dan tentunya kami tidak mau masuk penjara karenanya,” ujar politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Dalam pelaksanaan hak angket Pansus sudah memintai keterangan kepada Subagyo, salah staf ahli walikota dari bidang ekonomi. Keterangan Subagyo menyebutkan, Perwali itu di antaranya dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya reklame ambruk lagi.

“Ini yang juga kami tanyakan ke Pak Subagyo. Kenapa kalau niatnya seperti itu Pemkot tidak memperbaiki konstruksi reklame saja. Tapi justru menaikkan pajak reklame. Ini kan aneh. Bahkan, hanya akan membuat banyak pengusaha reklame yang akan lari ke luar Surabaya,” tegas Sachiroel Alim.

Menurutnya, pemikiran seperti itu keliru. Bila reklame besar dibatasi dan reklame kecil makin menjamur, maka para pengusaha reklame besar akan turut mendirikan reklame-reklame kecil.

Pada kesempatan itu Subagyo sempat ditanya, apakah sebagai tenaga ahli sudah pernah ditanya telah memberikan saran kepada walikota? Apakah jika ada kebijakan yang keliru, para tenaga ahli akan membiarkan? Jawaban Subagyo cukup mengagetkan. Ia mengatakan sebelum walikota berteriak-teriak meminta tolong, dirinya selaku staf ahli tidak memberikan arahannya.

Meski demikian ia mengaku pernah mengajak komunikasi dengan wali kota via SMS. Subagyo menyatakan pernah melayangkan SMS sekitar Desember 2010 lalu yang intinya menyatakan perlunya ada komuniksi politik antara walikota dewan DPRD.

“Kalau komunikasi politik sudah bagus antara pemkot dengan DPRD, persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi, mengingat SMS yang pernah dilayangkan ke walikota masih belum dibalas, ya, mau apalagi,” katanya

Di sisi lain Pansus angket juga sudah memeriksa Sekkota Sukamto Hadi. Dia dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Kehadiran ini merupakan lanjutan agenda pemeriksaan sehari sebelumnya yang ditunda.

Sukamto Hadi mengatakan proses pembuatan Perwali sudah dilalui sesuai prosedur. Namun ia menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penyusunan Perwali tersebut. “Secara kebetulan saya tidak terlibat,” katanya.

Meski demikian ia mengaku, proses tersebut sudah melalui para asisten yang merupakan perangkat yang membantu kinerjanya. Ia menerangkan para asisten yang tahu juga tentang penyusunan Perwali tersebut. “Barangkali memang lupa tidak dilibatkan, tapi sudah ada asisten,” papar dia.

Mantan kepala dinas sosial ini menyatakan dirinya memiliki kepercayaan kepada para bawahannya. Dengan prosedur yang sebelum sampai ke mejanya bahwa draf Perwali itu sudah terlebih dulu mampir ke para asisten. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk prosedur yang sudah dilalui. “Saya kan punya empat asisten. Tapi jika asisten dan kepala dinas yakin kajian dan draf Perwalinya benar, kenapa tidak?,” ujarnya.pu

Tidak ada gunanya pemilu...
Masihkah anda2 semua akan mencoblos para anggota hewan itu semua di pemilu mendatang?
Ckckck.. Pengkhianat rakyat...
Hidup golput...

Persis seperti kasus Sri Mulyani, bajingan2 itu suka bangat hidup dalam kubangan lumpur dunia ketiga yang namanya Indonesia. Mereka nggak mau melihat bangsa maju, enaknya terus berkubang di lumpur dunia ketiga. Nggak mungkin maju negara ini. Kasihan sekali. Dasar babi2 menjijikan..

Persis seperti kasus Sri Mulyani, bajingan2 itu suka bangat hidup dalam kubangan lumpur dunia ketiga yang namanya Indonesia. Mereka nggak mau melihat bangsa maju, enaknya terus berkubang di lumpur dunia ketiga. Nggak mungkin maju negara ini. Kasihan sekali. Dasar babi2 menjijikan..

YUPPPP, setuju, tapi jangan sampe deh, burisma jadi bu ani kedua, yang dilengserkan oleh kekuatan terselubung (ato ini ya yang dinamakan invisible hand nya adam smith-versi realnya tp :lol: )
Kasihan ya srikandi2 ini, harusnya mereka dapat tempat yang layak di kedudukannya, sudah ahli, praktisi dan bener2 membela rakyat, tp karena ulah segelintir hewan2 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat itu, mereka (at least masih bu ani, dan semoga burisma tidak ...amin10000x:lol:) tersingkirkan, parahnya oleh sistem politik lagi :ohno: :ohno:
Coba ya, rakyat lebih well educated lagi, artinya tingkat pendidikan merata di seluruh rakyat, yakin ga akan berani mereka macam2... sayangnya rakyat yang care cuman berapa persen, dan itupun bikin kekuatan ini jadi lemah (at least semoga forum ini jadi satu kekuatan tersendiri lah)

Mudah2an wewe gombel dan kroni2nya baca thread ini:bash:
biar tahu

Jumat, 14/01/2011 14:35 WIB
Pendukung Walikota Geruduk DPRD Surabaya

Imam Wahyudiyanta : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Ratusan pendukung Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) meluruk Kantor DPRD Surabaya. Mereka menghujat kinerja anggota dewan yang terus menerus memojokkan Walikota. "Dewan itu kerjanya tidak becus. Yang dilakukannya hanya mencari uang saja dari reklame," kata Umar, salah seorang orator dalam aksinya, di depan Kantor DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Jumat (14/1/2011). Apa yang dilakukan Risma, ujar Umar, sebenarnya hendak menghancurkan sepak terjang dewan untuk melakukan korupsi. Tetapi, oleh anggota dewan, usaha Risma itu malah dibalas dengan ancaman pelengseran walikota dengan menciptakan kasus-kasus seperti pajak reklame dan tol tengah kota. Sementara itu, korlap aksi Mad Mochtar, menyatakan sedikitnya ada 4 tuntutan dari GRS. Yakni, mendukung walikota dan wakilnya sampai akhir masa jabatannya, menolak tol tengah kota, mendukung pajak reklame karena diperuntukan bagi APBD Kota Surabaya, dan mengajak seluruh anggota dewan bertobat dan membela rakyat dengan sebenar-benarnya. "Kami ingin menemui anggota dewan, tetapi tidak ada yang berani menemui karena mereka pengecut. Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan melakukan unjuk rasa lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak," ancam Mochtar. Selain melakukan orasi, massa juga membawa poster yang bertuliskan antara lain, "DPRD = Dewan Perwakilan Reklame, Bukan Dewan perwakilan Rakyat", "Bu Risma Kami Mendukungmu" dan "Wakil DPRD Jangan Arogan Mementingkan Ambisimu".

http://m.detik.com/read/2011/01/14/143520/1546570/466/pendukung-walikota-geruduk-dprd-surabaya

Kamis, 13/01/2011 10:02 WIB
Polemik Tol Tengah 'Warga Surabaya Siap Referendum' Sambut Kedatangan SBY

Budi Sugiharto : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Masyarakat yang selama ini getolmenolak rencana pembangunan jalan tol tengah berusaha mencuri perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Spanduk berwarna kuning dan tulisannya merah itu sengaja dipasang di pertigaan Simpang yang akandilalui SBY. Presiden SBY dan Ny Ani Yudhoyono dijadwalkan menginap diGedung Negara Grahadi, Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis malam (13/1/2011). Lokasi pemasangan spanduk tersebut hanya sekitar 500 meter dari Grahadi. Pantauan detiksurabaya.com, Pukul 09.40 Wib, spanduk yang berbunyi 'Tolak Tol Tengah. Warga Surabaya Siap Referendum' itu masih terpajang di pagar pertigaan Simpangbersama dengan spanduk lain yang berisi ucapan selamat untuk GP Ansor yang menggelar kongresnya di Surabaya. Presiden SBY memang dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Kongres GP Ansor di Komplek Makodam V/Brawijaya siang hari. Dan malamnya menginap di Grahadi.Hari Jumat (14/1/2011), SBY melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sidoarjo. Namun salah satu tokoh anti tol tengah, Prof Daniel M Rosyid, tidak sependapat dengan gagasan referendum untuk menentukan nasib tol tengah. Alasannya, biayanya cukup besar. "Nggak sampai segitulah. Terlalu jauh dan referendum itu tidak murah," kata Daniel M Rosyid yang gagal terpilih menjadi Rektor ITS dalam pemilihan yang digelar Rabu (12/1/2011). Dia mengakui gagasan referandum memang pernah dilontarkan warga yang tinggal di pinggiran rel kereta api. Mereka menolak karena tempat tinggal yang dihuninya selama ini akan digusur. "Itu memang gagasan warga yang dipinggir rel. Tapi saya tidak setuju," kata Daniel yang juga giat mendorong pemerintah menyediakan tranportasi massal yang murah, nyaman dan berjaringan sebagai solusi mengurai kemacetandi Surabaya.

http://m.detik.com/read/2011/01/13/100248/1545445/466/warga-surabaya-siap-referendum-sambut-kedatangan-sby

tadi abis jumatan sempat lewat depan kantor DPRD kira2 400an oranglah yang demo... kabarnya hari senin mau ada aksi massa yang lebih besar lagi...

Demo Tolak Tol Ganggu Pengguna Jalan


Jum'at, 14 Januari 2011 14:09:19 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Gelombang massa aksi demonstrasi menolak tol tengah yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) mulai mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat (14/1/2011). Mereka bergerombol di depan gedung sehingga mengganggu pengguna jalan.

Pantauan beritajatim.com, saat ini jalan Yos Sudarso padat merambat. Antrean kendaraan mengular hingga ke Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Pemuda. Beberapa kali terdengar klakson mobil dan kendaraan roda dua karena ingin segera keluar dari jebakan macet.

"Tidak apa-apa demo tapi jangan mengganggu kepentingan orang lain. Kalau mengganggu seperti ini, orang tidak akan simpatik kepada perjuangan pendemo," tutur Irfan, salah satu pengguna jalan.

Sementara itu, pendemo datang dengan menumpang 4 truk besar. Ratusan warga yang mayoritas dari wilayah Sidotopo ini sudah menggelar aksinya. Mereka mengangkat tema tolak tol tengah dan menolak pemakzulan Walikota Tri Rismaharini.

Mereka membentangkan berbagai macam poster yang berisikan penolakan tol tengah kota. Secara bergantian, mereka berorasi dan meminta perwakilan anggota dewan untuk menemui massa aksi. "Tol tengah kota hanya menguntungkan pengusaha, kontraktor, dan tidak untuk masyarakat Surabaya," teriak warga yang berorasi. [rif/but]

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-14/89910/_Demo_Tolak_Tol_Ganggu_Pengguna_Jalan

Massa GRS Serbu DPRD Surabaya, Kecam Anggota Dewan!

suarasurabaya.net| Ratusan massa dari Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) yang mendukung TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya unjuk rasa mengecam manuver politik DPRD Surabaya yang berusaha menjatuhkan walikota dalam program-program pembangunannya.

Massa menggunakan puluhan sepeda motor, dan 5 truk. Mereka memenuhi satu lajur paling kiri di Jl Yos Sudarso depan gedung DPRD Surabaya. Mereka juga membawa poster bertuliskan dukungan agar walikota tetap berpihak pada rakyat Surabaya dan poster hujatan kepada DPRD Surabaya.

MAT MUCHTAR Koordinator GRS pada wartawan menegaskan, gerakan ini adalah murni suara rakyat Surabaya, tidak ada massa bayaran dan preman yang dikerahkan.

”Anda bisa tanya sendiri para pengunjukrasa, mereka massa bayaran atau bukan? Kami bergerak karena sudah muak dengan sepak terjang anggota dewan yang tidak pro rakyat,” kata MAT MUCHTAR.

MAT MUCHTAR bahkan menyebut anggota dewan segerombolan ’maling’ dan representasi pengusaha yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ini bisa dilihat dari bagaimana anggota dewan begitu getol membela kepentingan pengusaha reklame daripada kepentingan rakyat yang potensial tergusur akibat proyek tol tengah.

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun memeriksa anggota dewan yang dicurigai sebagai pengemplang pajak reklame. Sinyalemen pengemplangan ini kata MAT MUCHTAR sudah jelas dibaca masyarakat.

Setelah berorasi, sepuluh perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima oleh anggota DPRD Surabaya dengan pengawalan ketat polisi di ruang Badan Kehormatan. Diantaranya diterima oleh WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya (Partai Demokrat), WISNU SAKTI BUANA Wakil Ketua DPRD (PDIP), AGUS SANTOSO Ketua Badan Kehormatan (Partai Dermokrat), ERIC TAHALELE (Partai Golkar), BAKTIONO (PDIP), ADIES KADIR (Partai Golkar). Saat ini sedang dilakukan pertemuan antara pengunjukrasa dengan anggota dewan.

http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=3c46f08a4f8a7b1284aa87ede51b3dcc201187567

Jumat, 14/01/2011 14:35 WIB
Pendukung Walikota Geruduk DPRD Surabaya
Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya


Surabaya - Ratusan pendukung Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) meluruk Kantor DPRD Surabaya. Mereka menghujat kinerja anggota dewan yang terus menerus memojokkan Walikota.

"Dewan itu kerjanya tidak becus. Yang dilakukannya hanya mencari uang saja dari reklame," kata Umar, salah seorang orator dalam aksinya, di depan Kantor DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Jumat (14/1/2011).

Apa yang dilakukan Risma, ujar Umar, sebenarnya hendak menghancurkan sepak terjang dewan untuk melakukan korupsi. Tetapi, oleh anggota dewan, usaha Risma itu malah dibalas dengan ancaman pelengseran walikota dengan menciptakan kasus-kasus seperti pajak reklame dan tol tengah kota.

Sementara itu, korlap aksi Mad Mochtar, menyatakan sedikitnya ada 4 tuntutan dari GRS. Yakni, mendukung walikota dan wakilnya sampai akhir masa jabatannya, menolak tol tengah kota, mendukung pajak reklame karena diperuntukan bagi APBD Kota Surabaya, dan mengajak seluruh anggota dewan bertobat dan membela rakyat dengan sebenar-benarnya.

"Kami ingin menemui anggota dewan, tetapi tidak ada yang berani menemui karena mereka pengecut. Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan melakukan unjuk rasa lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak," ancam Mochtar.

Selain melakukan orasi, massa juga membawa poster yang bertuliskan antara lain, "DPRD = Dewan Perwakilan Reklame, Bukan Dewan perwakilan Rakyat", "Bu Risma Kami Mendukungmu" dan "Wakil DPRD Jangan Arogan Mementingkan Ambisimu".

(bdh/bdh)

http://surabaya.detik.com/read/2011/01/14/143520/1546570/466/pendukung-walikota-geruduk-dprd-surabaya?y991101465

Jumat, 14/01/2011 16:10 WIB
Ditemui Dewan, Pendukung Walikota Minta Risma Tidak Dijatuhkan
Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya


Surabaya - Setelah menunggu cukup lama, perwakilan pengunjuk rasa pendukung walikota Surabaya akhirnya ditemui anggota dewan. Ke-10 perwakilan Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) itu ditemui di ruang Badan Kehormatan (BK).

Perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana (Partai Demokrat), Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana (PDIP), Ketua Badan Kehormatan Agus Santoso (Partai Demokrat), Eric Tahalele (Partai Golkar), Adies Kadir (Partai Golkar), Baktiono (PDIP) dan yang lain.

Salah satu wakil pengunjuk rasa, Umar, mempertanyakan kebijakan anggota dewan yang terus menerus menggoyang Risma dengan membungkus hal yang tidak jelas dengan undang-undang sehingga terwujud suatu interpelasi untuk menggulingkan Risma.

Selain itu, anggota dewan berlagak sebagai penyidik dengan seenaknya memanggil Risma dan menginterogasinya.

"Kalau kalah ya kalah saja. Yang gentle. Kalau ingin bertarung tunggu 5 tahun ke depan. Jangan menjatuhkan walikota yang belum ada 4 bulan bekerja," kata Umar mengeluarkan uneg-unegnya di hadapan anggota dewan, Jumat (14/1/2011).

Perwakilan pengunjuk rasa yang lain, Amirudin Sidik, juga mempertanyakan tentang pembangunan tol tengah kota yang dahulu ditolak dewan, tapi sekarang malah disetujui dan dibela anggota dewan. Sidik bahkan menuduh anggota dewan memperoleh komisi dari investor sehingga getol menggolkan rencana pembangunan tol tengah kota.

Selain itu Sidik juga mengkritik pajak reklame yang terus disoal dewan, padahal reklame itu hanya berhubungan dengan pengusaha, bukan rakyat kecil.

"Kalau reklame saja diurusin, perkara ada orang miskin tidak bisa berobat dibiarkan saja," ujar Sidik.

Menanggapi hal itu, Wisnu Wardhana mengatakan jika anggota dewan senang saja jika pendapatan daerah dari reklame naik. Tetapi jika naiknya berlebihan maka nggak bakalan ada orang yang akan berbisnis di Surabaya.

"Kalau untuk keselamatan, yang gede diganti saja. Jangan pajaknya dinaikkan," ujar Wisnu.

Dalam kesempatan itu, perwakilan GRS meminta jaminan amannya kedudukan Risma dari pencopotan. "Kami meminta jaminan agar Bu Risma jangan dijatuhkan. Kalau soal korupsi ayo sama-sama diturunkan. Kalau hanya soal reklame, ngapain diturunkan," kata Korlap GRS, Mat Mochtar.

Mendengar itu, Wisnu menanggapinya dengan menjelaskan jika Risma bersih maka akan didukung bersama dan itu akan bisa dilihat nanti. "Kalau bersih mari kita sama-sama dukung. Kita lihat nanti," tandas Wisnu.
(iwd/fat)

http://surabaya.detik.com/read/2011/01/14/162710/1546682/466/ditemui-dewan-pendukung-walikota-minta-risma-tidak-dijatuhkan

^^ kalau udah ribuan massa dikerahkan... ini serius lho tinggal mengkoordinasikan warga aja... tinggal memurnikan niat dan menghindari provokator... kalau ITS kemaren udah gerak dikit... tinggal kampus2 yang lain ini yang diarahkan... ama sekolah2 di sby.. atao ama semua karyawan pemkot ama keluarganya? atau ama komponen2 warga yang lain.... masih berani ngga tuh si WW, adies kadir, la nyalla ama preman PPnya... kalau emang masih berani... kayaknya dukungan warga tinggal dimasifkan saja dan suara rakyat yang nanti akan bicara... :)

kabarnya anggaran pemkot surabaya tahun 2011 hingga bulan ini masih belum bisa dilaksanakan karena dihambat oleh anggota DPRD... dan tidak diketahui sampai kapan akan disahkannya... karena keterlambatan akibat hambatan DPRD ini juga.. semua proyek pembangunan pemkot sby.. dan semua program2 pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dll yg direncanakan pemkot jg tidak bisa dilaksanakan... sigghhh..-_-"

nah lhohh... masih berani ngga ama warganya?... :) di fotonya ditunjukkan perbedaannya antara akademisi yang demo ditantang2 ama dewan.. kalo sekarang yang demo warga.. langsung mengkeret semua dewannya... n bknnya mau rasis sih.. cuman emang di wilayah surabaya nih mayoritas warganya banyak yang bersuku madura yang terkenal ama budaya dan solidaritas persaudaraannya di antara masyarakt tipikal perkotaan dengan keapatisannya :)... dan jujur di saat seperti ini saya bangga masih memiliki masyarakat madura yang mendukung bu risma.. :)

Kelana Kota

14 Januari 2011, 16:54:55| Laporan Eddy Prastyo
Ditunjuki Bekas Luka Bacokan MAT MUCHTAR, Anggota Dewan Menciut

suarasurabaya.net| Berbeda dengan saat diluruk akademisi Surabaya menolak tol tengah, anggota DPRD Surabaya terlihat ’manis’ saat didatangi massa pengunjukrasa Gerakan Rakyat Surabaya, Jumat (14/01). Saat didatangi akademisi Surabaya, Jumat (17/12) lalu, anggota dewan berani bersuara lantang membela proyek tol tengah kota, bahkan mengusir ISA ANSHORI Ketua Dewan Pendidikan Surabaya karena dianggap mengganggu jalannya hearing.

Dalam pertemuan dengan perwakilan pengunjukrasa, diantaranya dari unsur Laskar Sakera, Ikatan Keluarga Madura, dan warga Sidotopo, tidak ada satupun anggota dewan yang bersuara lantang. Bahkan saat AMIRUDDIN SIDIQ Sekjen GRS menyampaikan opini yang berkembang di publik tentang sinyalemen anggota dewan menerima fee sekian persen dari proyek jalan tol tengah kota senilai Rp9 triliun lebih, ADIES KADIR dari Fraksi Partai Golkar dan AGUS SANTOSO anggota Fraksi Partai Demokrat terlihat tidak bereaksi.

Padahal dua anggota DPRD Surabaya ini yang pada pertemuan dengan akademisi Surabaya lalu, mengusir ISA ANSHORI dari ruangan Badan Kehormatan. Mereka berdua jugalah yang tidak terima saat SULISTYANTO SUYOSO pada Desember 2010 lalu menyebut adanya persepsi tentang anggota dewan yang terima fee dari investor tol tengah kota.

Beberapa kali diantara 10 perwakilan massa GRS menyeletuk bahkan menyindir anggota dewan saat WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya berbicara, juga tidak ada reaksi dari anggota DPRD lainnya. Ini sangat berbeda dengan pertemuan dengan akademisi Surabaya. Saat ada interupsi yang tidak berkenan dan dianggap tidak sopan oleh Ketua DPRD Surabaya langsung ditegur.

Apalagi saat MAT MUCHTAR menunjukkan bekas luka bacokan pada perut, tangan, kaki, dan mata kirinya yang hilang pada pertemuan ini, para anggota dewan tampak menyimak dengan serius. Tidak ada interupsi meskipun tokoh masyarakat Bulak Banteng ini berbicara dengan nada tinggi dan sesekali menyindir anggota dewan.

Anggota dewan juga terlihat 'tidak berkutik' meskipun ada ancaman-ancaman bersifat fisik dari satu diantara pengunjukrasa. Itu saat MAT MUCHTAR meminta jaminan proses politik ini tidak sampai menjatuhkan RISMA di tengah jalan. dimintai jaminan, tiba-tiba M. ANWAR anggota Fraksi Partai demokrat nyeletuk, "Aman....aman!" Jawaban ANWAR itu langsung disambut seorang perwakilan pengunjukrasa, "Kamu mati jaminannya !"(edy)

Teks Foto :
1. Suasana pertemuan antara perwakilan GRS dan anggota DPRD Surabaya. Para anggota dewan tampak 'duduk manis'
2. ADIES KADIR dan AGUS SANTOSO anggota dewan yang terlihat berang dan mengusir perwakilan akademisi Surabaya dalam pertemuan Jumat (17/12) lalu.
Foto : EDDY suarasurabaya.net


http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=db7aa6c76f39a40272517a1b039b1401201187581

^^ kalau udah ribuan massa dikerahkan... ini serius lho tinggal mengkoordinasikan warga aja... tinggal memurnikan niat dan menghindari provokator... kalau ITS kemaren udah gerak dikit... tinggal kampus2 yang lain ini yang diarahkan... ama sekolah2 di sby.. atao ama semua karyawan pemkot ama keluarganya? atau ama komponen2 warga yang lain.... masih berani ngga tuh si WW, adies kadir, la nyalla ama preman PPnya... kalau emang masih berani... kayaknya dukungan warga tinggal dimasifkan saja dan suara rakyat yang nanti akan bicara... :)

LOL...
Memang kalau cara halus tidak digubris harus dipakai cara kasar...
Saya dukung POL warga surabaya aka warga madura semua...

Dan percaya atau tidak, teman kuliah saya cerita, warga Madura memang akan SERIUS MENGGARAP para hewan-hewan keparat itu kalau mereka masih saja seenaknya sendiri perlakukan bu Risma..

senang... terharu.... salut....
MERINDING mendengar kata-kata "KAMU MATI JAMINANNYA..!!!"
dan para hewan keparat itu seperti minta-minta ampun ke warga "AMAN... AMAN..." kata mereka...
Begini ni... PEOPLE POWER kalau sudah bergerak.
Mau mampus ya mampus deh anggota hewan arogan itu..
Ckckck...

Siapapun forumer disini yang mungkin kenal dengan bu Risma, sampaikan salam kita dari semua forumer SSCI Surabaya..
Bahwa bu Risma tidak sendiri...
Terus tabah... dan tetap berjuang...
Tuhan tidak tidur Bu Risma...

MASIH ADA HARAPAN. Bu Risma akan tetap di L 1!!!

Nasib APBD Surabaya gimana??? aduh itu sangat vital sekali lo... :ohno::ohno::ohno:

Pekan Depan, Angket Jasmas Digulirkan
Jumat, 14 Januari 2011 | 10:56 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya terus menajamkan ‘taringnya’ dengan mengagendakan penggunaan hak angket terkait ngadat-nya pencairan anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota dewan pada 2010. Ini juga akan dijadikan sebagai peluru kedua untuk melengserkan Walikota.

“Senyampang menunggu penyelesaian penggunaan hak angket atas terbitnya peraturan Walikota (Perwali) No 56 dan 57 tahun 2010 tentang kenaikan pajak nilai sewa reklame, kami siapkan ‘peluru’ kedua untuk Walikota. Pelurunya, ya, masalah anggaran Jasmas dewan yang tidak dicairkan Walikota itu,” kata Blegur Prijanggono selaku koordinator pengusung hak angket dewan terkait dengan masalah Jasmas itu, Jumat (14/1).

Saat ini dukungan pengusul hak angket bertambah, lanjutnya, terus bertambahnya banyak. Semula dukungan anggota dewan hanya ada sekitar 20 anggota dari 5 fraksi yang sudah menandatangani usulan hak angket tersebut. Kemudian bertambah sekitar 25 anggota dan sekarang malah sudah mencapai 28 anggota dewan dari 5 fraksi.

“Jumlah ini sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan hak angket dewan atas Jasmas. Sehingga minggu depan penggunaan hak angket ini kami usulkan untuk dijadikan keputusan DPRD,” kata pria yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) ini.

Menurutnya, ketatnya pengeluaran dana hibah di Pemkot menyebabkan banyak usulan Jasmas pada 2010 tidak bisa cair. Padahal waktu itu semua anggota dewan mengharapkan dana Jasmas bisa cair semuanya sebelum tutup tahun anggaran. Berdasarkan catatan dewan dari 717 proposal diajukan ke pemkot hanya 348 proposal yang dananya bisa dicairkan. Sementara sisanya, sebanyak 369 proposal Jasmas yang dipastikan tidak bisa cair.

Selain itu, ancaman pembunuhan yang diterima sekretaris Pansus hak angket Perwali Reklame yang juga ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir juga membuat kader Golkar geram. “Kami sudah tentu tidak bisa menerima ancaman pembunuhan itu. Sebab, setiap anggota Pansus bekerja dilindungi oleh undang-undang. Jika memang tidak sepakat dengan kinerja Pansus, sebaiknya datang saja ke dewan. Jangan main ancam dan melakukan tindakan pengecut seperti iti,” tegas Begur.

Sementara M Machmud anggota Pansus hal angket Perwali No. 56 dan 57 mengatakan, Pansus tidak mundur hanya karena ancaman tersebut. Kinerja Pansus akan dilanjutkan dengan penandatanganan orang-orang yang telah dimintai keterangan. Program ini akan dilaksanakan, Senin (17/1) pagi. Setelah program ini selesai Pansus akan menuju ke Kemandagri untuk mengadakan konsultasi ke sana.

Menurutnya, sebaiknya pendukung Risma bisa bersikap dewasa. Setidaknya tidak main ancam seperti itu. Kalau memang tidak bisa menerima atas hasil kerja Pansus sebaiknya tidak mengancam akan bunuh Pansus. “Ancaman ini justru akan membuat kami gencar mengkritisi kinerja Walikota. Ini yang perlu diperhatikan Walikota,” jelas Machmud.

Bahkan, katanya, Partai Demokrat (PD) siap berada di garis depan untuk ‘melawan’ Walikota. Mengingat ketua Pansus hak angket ini berasal dari kader PD.

“Sepertinya, ada yang kebakaran jenggot atas penggunaan hak angket dewan soal terbitanya Perwali itu. Kondisi ini membuktikan bahwa terbitnya Perwali telah terjadi penyimpangan. Ya, kan, kalau tidak ada penyimpangan kenapa ada yang marah dan kebakaran jenggot, itu pertanyaannya,” ujarnya. pur:ohno::ohno::ohno::ohno:

Ada yang tau?
Apa ada anggota hewan yang memegang salah satu proposal jasmas?
Ckckck... Kayaknya ratusan proposal jasmas yang ditolak pemkot itu kebanyakan proposal abal2 milik anggota hewan.
Dan mereka pada sakit hati proyekan uangnya gagal...

Kenapa tidak sekalian tuh anggota hewan menggulirkan hak angket bu Risma menyalahgunakan semaput untuk meninggalkan tanggung jawab pekerjaan sebagai walikota di jam kerja?
Ckckck...
Lama kelamaan bu Wali salah pakai sendal jepit bakal diangkat ke hak angket.

14 Januari 2011, 17:11:37| Laporan Eddy Prastyo
DPRD Surabaya Pertanyakan Kesehatan Walikota

suarasurabaya.net | DPRD Kota Surabaya pertanyakan kesehatan Wali Kota Surabaya yang akhir-akhir ini menurun sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Perwali Reklame. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Surabaya dengan Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya dan RSUD dr Soewandhie, Jumat (14/01)EDI BUDI PRABOWO anggota Komisi D meminta Tim Medis RSUD dr. Soewandhie menjelaskan kondisi kesehatan Walikota diketahui beberapa hari lalu sempat menurun akibat beratnya tekanan politik yang dihadapinya. "Berapa hari Walikota perlu istirahat agar bisa siap menghadapi pemanggilan hak angket?" tanya EDI . Menurut EDI, penjelasan soal kesehatan Walikota perlu diberitahukan ke anggota Pansus agar pada saat pemanggilan nanti tidak ada alasan sakit. "Kerja pansus biarcepat selesai," ujarnya. Sementara itu, MASDUKI TOHA anggota Komisi D lainnya mempersoalkan tidak adanya dokter pribadi untuk Walikota sehingga tidak ada yang memantau kesehatan wali kota selama ini. Mengenai hal itu ESTY MARTIANA Kepala Dinas Kesehatan mengatakan pihaknya juga tidak tahu apakah Walikota saat ini punya dokter pribadi �Saya juga belum tahu. Biasanya sesuai mekanisme, ada SK. Tapi sampai saat ini saya tidak dapat pemberitahuannya.Biasanya SK dari Bagian Umum yang menunjuk dokter pribadi," katanya. Menurut pengalamanannya saat Wali Kota Surabaya BAMBANG D.H. memiliki dokter pribadi. "Walikota dulu pernah minta dicarikan dokter pribadi untuk selanjutkan dibuatkan SK melalui Bagian Umum," katanya.(edy)

http://m.suarasurabaya.net/kelanakota/detail.php?id=74bfa88bb715fd36e3885e9093cb3d0e201187586

14 Januari 2011, 18:08:03| Laporan Eddy Prastyo

Dugaan Suap
BK Periksa Dua Anggota DPRD Surabaya

suarasurabaya.net| Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya memeriksa dua anggota Komisi B atas dugaan menerima suap senilai puluhan juta rupiah dari uang iuran satpam dan sampah di Perumahan Dharma Husada Mas, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo tahun 2009 sampai 2010.

Saat ditemui suarasurabaya,net, Jumat (14/01), AGUS SANTOSO Ketua BK DPRD Surabaya mengatakan dua anggota dewan yang diperiksa itu MOCHAMMAD MACHMUD Ketua Komisi B dari Fraksi Partai Demokrat dan RIO PATTISILANNO Sekretaris Komisi B dari PDS.

Sebenarnya, kata AGUS, sesuai agenda hari ini ada tiga anggota dewan yang diperiksa, namun IVY JUANDA anggota Komisi B lainnya berhalangan hadir karena ada kegiatan DPRD yang mendadak.

Dalam pemeriksaan itu, kata AGUS, BK memfokuskan pada kesalahan prosedur dalam menjalankan tugas inspeksi mendadak (sidak). Sebab, dalam undangan yang diberikan pada managemen PT Aneka Bangun Mulya Jaya (ABMJ) disebutkan, tempat pertemuan dilakukan di ruang Komisi B. Namun kenyataannya, di Komisi B tidak pernah dilakukan pertemuan, melainkan pertemuan dilakukan di lokasi sengketa.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam pemeriksaan itu disinggung dugaan suap sebesar Rp50 juta. Namun diakuinya, pemeriksaan isu suap tidak bisa mendalam, karena pengembang tidak memberikan data secara detail. Selain itu, kedua anggota dewan membantah telah menerima uang suap dari warga Perumahan Dharma Husada Mas.

Selanjutnya, terang AGUS, pihaknya akan mengundang managemen PT ABMJ untuk dimintai data dugaan suap.

Sebelumnya, TATANG ISTIAWAN Direktur Pengembangan Bisnis PT Aneka Bangun Mulya Jaya mengatakan ada sejumlah anggota dewan yang menerima uang suap kurang lebih sekitar Rp50 juta yang diambilkan dari uang iuran satpam dan sampah di Perumahan Dharma Husada Mas.

Dari data yang ada, kata TATANG, ada iuran penggunaaan iuran satpam dan sampah yang sebagian uangnya diserahkan ke anggota komisi B. Tentang berapa persisinya nilai suap dan siapa anggota Komisi B yang menerima uang diduga suap itu, TATANG tidak menyebutnya.

"Saya punya foto copy daftar anggota dewan yang menerima uang itu tapi belum bisa disebutkan karena masalah ini masih ditangani polisi. Dari informasi yang saya himpun, uang itu untuk biaya operasional anggota DPRD," katanya. Dugaan suap ini dilakukan untuk melicinkan pembangunan akses jalan ke jalan utama. Selama ini pembangunan jalan akses itu terhambat akibat konflik warga dengan pengembang.(edy)

@sbyctzn:berdasarkan yg aq baca dr koran2 siy pengertian proyek jasmas itu artinya proyek dari jaring aspirasi masyarakat yang dihasilkan oleh anggota hewan waktu reses.. Asalnya dari konstituen/ simpatisan mereka.. Kadang2 usulannya mereka banyak yg fiktif atau ada kejanggalan yg bikin pemkot berhati2 soalnya yg dipake kan uang negara yg dikeluarkan melalui belanja hibah.. Jadi amat rawan penyimpangannya... Termasuk di dalam proyek ini ya mungkin ada fee proyek untuk anggota hewan.. Jadi ya disimpulkan sendiri apa maksudnya hak angket jasmas ini... :)

@sbyctzn:berdasarkan yg aq baca dr koran2 siy pengertian proyek jasmas itu artinya proyek dari jaring aspirasi masyarakat yang dihasilkan oleh anggota hewan waktu reses.. Asalnya dari konstituen/ simpatisan mereka.. Kadang2 usulannya mereka banyak yg fiktif atau ada kejanggalan yg bikin pemkot berhati2 soalnya yg dipake kan uang negara yg dikeluarkan melalui belanja hibah.. Jadi amat rawan penyimpangannya... Termasuk di dalam proyek ini ya mungkin ada fee proyek untuk anggota hewan.. Jadi ya disimpulkan sendiri apa maksudnya hak angket jasmas ini... :)
ha... Berarti ya jasmas itu semua dipegang hewan2 itu....
Kayak mengajukan proposal minta uang saku secara prosedural gitu yah...
Hewan2 itu sih enak, kalau ada masalah sama program jasmas pasti pusat bakal mempermasalahkan pemkot atas dana hibah yang diberikan.
Kalau dewan ditanya, pasti ya lemparnya ke pemkot...
Pasti bilangnya begini "kan pemkot yang menyetujui proposal jasmas itu, kita sebagai anggota hewan hanya mengajukan proposal, kewenangan pengesahan proposal ada di pemkot donk... Jadi yang tanggung jawab pemkot juga, kita-kita ogah tanggung jawab"
wkwkwk....
Cek enake rek...
Gak diwei ngamuk....
Mengko nek dadi kasus teko wong pusat podo mlayu kabeh, persis koyok kewan ape dibedil
LOL...ceritanya ini jadi operet sakit hati...
Hancur hancur.....
Besok besok pemilu anggota hewan pada kompak golput yah sodara sodara :D
kita sukseskan pemilu walikota saja...

Pemilu anggota dewan pilih PDIP aja
Biar kompakan DPR ma Walikotanya

^^
eleh... Percuma my brother... Gak usah wakil2an...
Kalau ada yang gak beres langsung gruduk walikota...
Anggota dewan malah jadi kumpulan hewan,...
Gak ada bedanya ada anggota dewan sama tidak ada anggota dewan...
Alasan itu sudah amanat undang-undang lah...
Itu lah... Ini lah... Semua oportunis dan pengecut itu bisanya berlindung dibalik itu semua cuman buat cari duit.
Coba kita bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya seluruh Surabaya golput anggota dewan....
Trus tidak ada DPRD..
Adanya cuman walikota...
Kalau walikota mulai gak bener tinggal digeruduk gitu tho beres...
Cara hukum rimba aja.. Lha wong mentalnya semua masih mental rimba.. Ya percuma pakai aturan2 segala...
Ckckck kayak gimana ya? :D

^^
Yang saya takutkan adalah kekuatan preman dari ketua kadin sby skrg, yang juga lagi menuntut burisma di pengadilan karena merobohkan reklamenya, dan kata JP tadi 99 pengacara dikonsolidasikan untuk meluluskan tuntutan ini...:ohno: :ohno::ohno:

mau jadi apa negara ini, semua bisa asal ada uang, kekuasaan, dan kekuatan sampe otot berbicara ...

Mungkin menurut mereka (DPRD Surabaya), kalo perlu, Indonesia gak cuma jadi orba aja, bahkan menjadi rezim totaliter/diktator militer seperti fasis Nazi, komunis Sovyet, atau teokrasi Iran.

Melihar pemimpin Indonesia dan DPRD Surabaya aja udah termasuk otoriter, walaupun Indonesia negara demokrasi

Polemik Keistimewaan Yogyakarta, Polemik DPRD Surabaya, salah satu pertanda bahwa pemerintahan RI sekarang ini bakal hancur, mulai dari pemda terlebih dahulu. Pada akhirnya, pemerintahan RI hancur ditangan rakyat, baik itu melalui jalan revolusi / perubahan mendadak maupun kerusuhan, dan berganti menjadi tatanan pemerintahan baru.

Jumat, Pansus Panggil Wali Kota
DPRD Dinilai Over Acting
Selasa, 18 Januari 2011 | 10:02 WIB

SURABAYA | SURYA-
Panitia Khusus (pansus) Hak Angket Reklame DPRD Surabaya berencana ‘mengadili’ Wali KotaTri Rismaharini pekan ini. Risma akan dicecar dengan persoalan kejanggalan pembuatan Peraturan Wali Kota 56 dan 57, terkait kenaikan tarif reklame. “Kesimpulan sementara yang kami dapatkan adalah ditemukannya kejanggalan proses penyusunan. Yakni, mulai dari draf dan rancangan yang dibuat kepala bidang. Padahal, mestinya yang membuat itu setingkat eselon II,” papar Sacheroel Alim, Ketua Pansus Angket usai memanggil para saksi untuk dimintai tanda tangan mengisi berita acara,Senin (17/1). Menurut Alim, salah satu pelanggaran yang dilakukan Risma adalah ketika membuat Perwali tidak memasukkan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendari) 23/2001 yang diubah menjadi Permendagri 16/2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah. “Kami akan memanggil Wali Kota hari Jumat (21/1). Wali Kota akan kami tanya tentang proses pembuatan, substansi dan dampak atas keluarnya Perwali itu,” kata politisi Partai Demokrat ini. Namun, Sacheroel belum berani berspekulasi terkait sanksi yang akan diberikan. Hanya saja, ia mengatakan, akan diputuskan dalam rapat internal setelah dua orang penting di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Suhartojo dan Joestamadji dimintai keterangan lagi, Kamis (20/1). Kemarin, pansus memanggil semua saksi untuk menandatangani berita acara pemeriksanaan (BAP). Antara lain, Soekamto Hadi (Sekkota), Hadisiswanto Anwar (Asisten I), Muhlas Udin (Asisten II) dan M Taswin (Asisten III), Kepala DPPK Suhartoyo dan Kepada Bidang Pendapatan Pajak Daerah DPPK Surabaya, Joestamdji. Selain itu, ada lima tenaga ahli wali kota lainnya yang turut dihadirkan, adalah Don Rozano, Mursyid Murdiyantoro, Sjarif Mustofa Amin, Emanuel Sudjatmoko, Subagyo, dan Purwito. Penandatanganan BAP berjalan lancar. Sebab, semua saksi pelaku langsung menandatanganinya. Pengamat Hukum Pidana, I Wayan Titip Sulaksana menilai, anggota DPRD Surabaya over acting (bertingkah berlebihan) menanggapi keluarnya Perwali 56 dan 57. Apalagi, kata Wayan, ada indikasi pemakzulan. ”Ini keterlaluan. Kesalahan Bu Risma bukan kesalahan kriminal. Kalau pun ada (salah), itu hanya administrasi saja,” ujarnya. Tentang Perwali ini, kata Wayan, kalau tujuannya untuk peningkatan PAD, why not? Menurutnya, pada akhirnya hal ini juga akan menyejahterakan rakyat Surabaya juga. ”Harus diingat, baju dewan itu berasal dari APBD. Sedangkan di sini juga, banyak pengusaha (reklame) menjadianggota dewan,” katanya.ik

http://www.surya.co.id/nasional/politik/dprd-dinilai-over-acting.html

Massa Pro Tol Tengah Ditemui Ketua DPRD Surabaya

suarasurabaya.net| Berbeda dengan unjukrasa warga Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Kali Surabaya (TAP MPRS) yang menolak tol tengah kota, unjukrasa aliansi 8 LSM yang mendukung pembangun tol tengah hari ini diterima langsung oleh WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya dan sejumlah anggota dewan di ruang Badan Kehormatan.

Selain menyampaikan aspirasinya mendukung pembangunan tol tengah kota, para perwakilan pengunjukrasa juga mendapatkan penjelasan tentang dampak positif pembangunan tol tengah kota dari WISNU WARDHANA. Diantaranya tentang potensi pertumbuhan ekonomi akibat akses jalan yang semakin lancar.

Lalu soal lapangan pekerjaan bagi belasan ribu warga Surabaya dalam proyek ini. Hal ini yang membuat Pemkot Surabaya, kata WISNU, sebenarnya tidak punya alasan untuk menolak pembangunan tol tengah kota.

Beberapa wajah perwakilan pengunjukrasa mendukung pembangunan tol tengah kota tampak sama dengan mereka yang juga berunjukrasa dengan bendera Pemuda Pancasila, Senin (03/01) lalu.

Menurut SUGIHARTO juru bicara perwakilan pengunjukrasa mengatakan pihaknya minta supaya semua pihak yang berbeda pendapat tentang pembangunan jalan tol tengah kota ini duduk satu meja, mencari titik temu sehingga pembangunan jalan tol ini bisa berlangsung lancar.

Sementara itu di luar, massa pengunjukrasa masih terus melakukan orasi. Diantara mereka saat ditemui suarasurabaya.net mengaku dibayar. HERMAN misalnya, warga Sidotopo Sekolahan ini mengaku diajak korlap unjukrasa. Dia mengaku tidak tahu akan dibayar berapa. Tapi berdasarkan pengalaman unjukrasa mendukung tol tengah kota, Senin (03/01) lalu, dia dibayar Rp50 ribu.

Tentang isu pembangunan tol tengah yang diusung dalam unjukrasa ini, HERMAN mengaku tidak tahu seluk beluknya. ”Saya hanya diajak saja, tidak tahu masalahnya apa,” kata dia dalam dialek Madura yang kental. Berikut pengakuan HERMAN seperti yang terekam.

Tapi tidak semua pengunjukrasa ini mengaku dibayar. H. UMAR misalnya, lelaki buta huruf ini membantah dibayar. ”Saya demo karena tidak mau ketabrak mobil. Kalau jalan tol dibangun, nanti kan mobilnya naik ke jalan tol semua. Saya aman,” kata dia.

SUGIHARTO dikonfirmasi soal massa bayaran ini membantahnya. ”Massa yang ikut unjukrasa ini murni dari masyarakat bawah yang mendukung pembangunan tol tengah kota. Kalau ada pihak lain yang mendompleng, saya tidak tahu,” kata dia.

Teks Foto :
- Unjukrasa warga mendukung pembangunan tol tengah kota.
Foto : EDDY suarasurabaya.net


Yang mengaku ngga dibayar alasannya lucu banget

Rabu, 19/01/2011 19:24 WIB
Walikota Dilaporkan DPRD Surabaya ke Polda Jatim
Rois Jajeli - detikSurabaya


walikota
Surabaya - Hubungan antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan DPRD semakin meruncing. Buntut pernyataannya di Harian Kompas, Tri Rismaharini akan dilaporkan ke Polda Jatim karena dinilai telah mencemarkan nama baik.

"Kenapa akan laporkan ke polda karena apa yang dikatakan walikota sudah pencemaran nama baik dewan," ujar Saiful Ma'arif, kuasa hukum Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (19/1/2011).

Petikan pernyataan walikota yang dimuat di Kompas pada edisi Selasa (18/1/2011) halaman 15 yang telah membuat anggota dewan kebakaran jenggot adalah 'Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur," kata Risma.

Setelah dianalisa oleh kuasa hukum BK DPRD Surabaya, Saiful yang juga tergabung dalam Aliansi Advokat Kota Surabaya (AAKS), pernyataan tersebut dinilai mengandung unsur pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 1 KUHP yang bunyinya 'Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam hukuman penjara paling lama 9 bulan'.

"Kalimat itu kan mencemarkan dan menyerang anggota dewan. Kedua, juga diketahui oleh umum karena disampaikan ke media melalui Kompas," tegasnya.

Rencananya, Ketua BK DPRD Surabaya Agus Susanto bersama 5 anggota dewan lainnya dengan didampingi kuasa hukum melapor ke Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Kamis (20/1/2011). "Kita juga akan membawa alat bukti koran Kompas yang memuat berita itu," jelasnya. (gik/gik)

http://surabaya.detik.com/read/2011/01/19/192424/1550182/466/walikota-dilaporkan-dprd-surabaya-ke-polda-jatim?y991102465

semakin berlarut-larut nih masalahnya... presiden kemana ini?

apa mau surabaya ikutan rusuh juga, padahal selama pemilu dan pilkada surabaya adalah kota yg jadi barometer pemilu damai.. di saat kota2 lain rusuh, surabaya ini yang paling tenang.

kalau mau rusuh ya warga surabaya harus mempersiapkan class action untuk menuntut penurunan anggota dprd, adukan ke kejaksaan, polisi, mk, kpk,dll


pernyataan bu risma yang dikutip kompas.. "Masak setiap event di DPRD harus ada uang...." ini saya rasa hanya sepenggal pasti ada permasalahan sebelum dan sesudahnya... lagian uang yang dimaksudkan bisa berarti penyediaan anggaran, bukan berarti penyuapan ... tapi seandainya penyuapan pun.. pasti kita masih ingat masalah kasus gratifikasi dprd yg katanya terkait proyek busway... jadi masalah dprd cari2 duit dengan menyalah gunakan jabatannya.. sudah bukan rahasia lagi... dan saya rasa penundaan penetapan anggaran pemkot 2011 selain permasalahan konflik dprd dan walikota saya rasa juga karena pemkot ngga menganggarkan gratifikasi dan proyek2 buat dprd deh... harusnya pemkot lebih pengertian ama dprd.. anggota dprd kan musti balik modal sebelum dilengserkan.. :)

http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=7ba09e70f18fd1b79d377670337a79d1201187818

Kelana Kota

19 Januari 2011, 21:53:34| Laporan Eddy Prastyo
Inilah Alasan RISMA Tidak Bisa Menolak Tol Tengah

suarasurabaya.net| DPRD Surabaya tetap bersikukuh memperjuangkan pembangunan jalan tol tengah kota di tengah pro dan kontra proyek itu. Sejumlah aksi dukung dan tolak datang dan pergi dari gedung DPRD Surabaya. Apapun dasar penolakan terhadap pembangunan tol tengah kota, bagi WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya, tidak ada alasan untuk menolaknya.

Sedikitnya ada 7 alasan yang disebutkan WISNU WARDHANA mengapa proyek ini tidak bisa ditolak Walikota. Alasan itu, yakni :

1. Tol tengah kota Surabaya sudah tercantum dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Menteri Pekerjaan Umum sudah memberikan jawaban penolakan Pemkot Surabaya terhadap proyek tol tengah kota pada 12 September 2010 lalu. Jawabannya, pemerintah pusat tetap bersikeras proyek ini tetap berjalan.
3. Tol tengah kota Surabaya adalah bagian dari jaringan 24 ruas jalan tol nasional yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa dan Madura.
4. Gubernur yang lebih punya kewenangan untuk persetujuan pembangunan jalan tol tengah kota ini karena konstruksinya lintas daerah (Surabaya dan Sidoarjo) dimana landasan tol tengah kota yang elevated itu ada di Bundaran Aloha di bagian Selatan yang merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo dan berakhir di kawasan Perak atau Sidotopo yang masuk wilayah Kota Surabaya.
5. Kota Surabaya sudah semakin butuh jalan tol tengah kota sebagai solusi kemacetan.
6. Dana pembangunan tol tengah kota sama sekali tidak menggunakan APBD Surabaya. Dana Rp9 trilun lebih ini merupakan investasi beberapa investor.
7. Proyek pembangunan tol tengah kota Surabaya yang akan dimulai Maret 2011 dan diperkirakan selesai dalam 5 tahun ini akan menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang diupayakan berasal dari Kota Surabaya.
8. Desain jalan tol tengah kota adalah desain ramah lingkungan.
9. Pembangunan jalan tol tengah kota akan didahului dengan proses relokasi rumah-rumah di sepanjang rel. Mereka akan mendapatkan ganti untung dan dibangunkan apartemen lebih layak.
10. Pembangunan jalan tol tengah kota tidak akan banyak mengepras jalur hijau dan menebang pohon karena jalur yang dipilih adalah sepanjang rel. (edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

semakin berlarut-larut nih masalahnya... presiden kemana ini?

apa mau surabaya ikutan rusuh juga, padahal selama pemilu dan pilkada surabaya adalah kota yg jadi barometer pemilu damai.. di saat kota2 lain rusuh, surabaya ini yang paling tenang.

kalau mau rusuh ya warga surabaya harus mempersiapkan class action untuk menuntut penurunan anggota dprd, adukan ke kejaksaan, polisi, mk, kpk,dll

Sebenernya yah, menurut firasat saya nih, presiden SBY udh gak semangat lagi jd presiden. Beliau udh bimbang dan udh tdk peduli lagi ama masalah negara ini. Beliau sendiri juga gak sabar nunggu turun.:):)

http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=7ba09e70f18fd1b79d377670337a79d1201187818

Kelana Kota

19 Januari 2011, 21:53:34| Laporan Eddy Prastyo
Inilah Alasan RISMA Tidak Bisa Menolak Tol Tengah

suarasurabaya.net| DPRD Surabaya tetap bersikukuh memperjuangkan pembangunan jalan tol tengah kota di tengah pro dan kontra proyek itu. Sejumlah aksi dukung dan tolak datang dan pergi dari gedung DPRD Surabaya. Apapun dasar penolakan terhadap pembangunan tol tengah kota, bagi WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya, tidak ada alasan untuk menolaknya.

Sedikitnya ada 7 alasan yang disebutkan WISNU WARDHANA mengapa proyek ini tidak bisa ditolak Walikota. Alasan itu, yakni :

1. Tol tengah kota Surabaya sudah tercantum dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Menteri Pekerjaan Umum sudah memberikan jawaban penolakan Pemkot Surabaya terhadap proyek tol tengah kota pada 12 September 2010 lalu. Jawabannya, pemerintah pusat tetap bersikeras proyek ini tetap berjalan.
3. Tol tengah kota Surabaya adalah bagian dari jaringan 24 ruas jalan tol nasional yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa dan Madura.
4. Gubernur yang lebih punya kewenangan untuk persetujuan pembangunan jalan tol tengah kota ini karena konstruksinya lintas daerah (Surabaya dan Sidoarjo) dimana landasan tol tengah kota yang elevated itu ada di Bundaran Aloha di bagian Selatan yang merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo dan berakhir di kawasan Perak atau Sidotopo yang masuk wilayah Kota Surabaya.
5. Kota Surabaya sudah semakin butuh jalan tol tengah kota sebagai solusi kemacetan.
6. Dana pembangunan tol tengah kota sama sekali tidak menggunakan APBD Surabaya. Dana Rp9 trilun lebih ini merupakan investasi beberapa investor.
7. Proyek pembangunan tol tengah kota Surabaya yang akan dimulai Maret 2011 dan diperkirakan selesai dalam 5 tahun ini akan menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang diupayakan berasal dari Kota Surabaya.
8. Desain jalan tol tengah kota adalah desain ramah lingkungan.
9. Pembangunan jalan tol tengah kota akan didahului dengan proses relokasi rumah-rumah di sepanjang rel. Mereka akan mendapatkan ganti untung dan dibangunkan apartemen lebih layak.
10. Pembangunan jalan tol tengah kota tidak akan banyak mengepras jalur hijau dan menebang pohon karena jalur yang dipilih adalah sepanjang rel. (edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

Benar benar Bar bar !

Semua negara dunia bahkan kota kota di Afrika berusaha maju dengan mengutamakan pembangunan angkutan publik yang manusiawi dan memadai. Yang ini malah mau mundur 50 tahun dengan cara yang terbukti gagal.

A quote dari Jayabaya :

Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit.

Wong apik-apik padha kapencil.

Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin.

Luwih utama ngapusi.

Wegah nyambut gawe.

Kepingin urip mewah.

Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka.

Wong bener thenger-thenger.

Wong salah bungah.

Wong apik ditampik-tampik.

Wong jahat munggah pangkat.

Wong agung kasinggung.

Wong ala kapuja.


Tenungkan...

mungkin mereka pikir Indonesia itu negara fasis kali?

Sangat setuju apa yang pernah dikatakan JAYABAYA....
Gonjang ganjing bumi Indonesia....
Duh kapan negara kita sadar....

KINERJA PEMKOT SURABAYA
Repotnya Menolak Kompromi...
Selasa, 18 Januari 2011 | 02:50 WIB

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Raut wajah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampak lelah, Rabu (12/1). Ia mengaku kurang sehat. Akan tetapi, ia berusaha mengumpulkan keceriaan ketika menerima beberapa tamu di ruang kerjanya.
Risma dikenal sebagai pekerja keras. Sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2005-2008), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008-2010), hingga akhirnya Wali Kota Surabaya, Risma hampir tidak pernah istirahat.
Setiap pagi, dalam perjalanan ke kantor, ia menyempatkan diri memantau kotanya. Ia masuk-keluar kampung dan menyapa warga kota untuk mengetahui kebutuhan mereka.
Sepulang kantor, ia masih ¡±patroli¡±. Hingga tengah malam, ia tetap memasang telinga, memantau siaran radio dan memonitor laporan stafnya di lapangan melalui handy talky.

¡±Pada musim hujan seperti sekarang, saya harus memantau pintu-pintu air dan rumah pompa. Jangan sampai warga kebanjiran,¡± kata Risma.
Ancaman interpelasi dari DPRD Kota Surabaya sama sekali tidak mengusik rutinitasnya. Ia tetap berangkat dari rumah setiap pukul 05.30 dan sering pulang malam hari.

Baru sekitar dua bulan menduduki jabatan Wali Kota Surabaya, Risma sudah mendapat ¡±gempuran¡± dari DPRD Kota Surabaya.
Para wakil rakyat mempersoalkan setidaknya tiga kebijakan Risma, yang dilantik bersama wakilnya, Bambang Dwi Hartono, 28 September 2010.
Pertama, DPRD Surabaya mempersoalkan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 56 dan 57 Tahun 2010 menyangkut penataan reklame. Kemudian secara beruntun, Risma dihadapkan pada rencana pembangunan tol tengah kota sepanjang 23,8 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Perak hingga Waru, yang sejak tahun 2007 sudah ditolak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan sudah tidak dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2009. Lalu soal penyaluran dana Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD, yang sejak pemerintahan Risma uang itu langsung diterimakan kepada pengaju proposal tanpa melalui anggota DPRD.
DPRD Surabaya meminta Risma membatalkan kedua perwali yang mengatur tarif baru pajak reklame karena kenaikan tarif dinilai terlalu besar. Padahal sejak berlakunya perwali itu, pemasukan dari sektor reklame, yang sebelumnya Rp 62 miliar pada tahun 2009, kini meningkat Rp 5 miliar per bulan.

DPRD pun membentuk panitia angket, yang kemudian ¡±memeriksa¡± sejumlah pejabat Pemkot Surabaya secara bergiliran. Sekretaris kota, para asisten wali kota, hingga staf ahli tidak luput dari pemeriksaan anggota DPRD.
Asisten II Sekretariat Kota Surabaya Muchlas Udin bahkan berujar, ¡±Saya lebih baik diperiksa di pengadilan karena bisa didampingi pengacara.¡±

Sebagian anggota DPRD yakin ada sesuatu di balik penerbitan aturan itu. Anggota Fraksi Demokrat, Sachiroel Alim, khawatir peraturan itu cara membentuk monopoli reklame. Dengan aturan baru, hanya perusahaan besar yang mampu membayar pajak reklame. ¡±Kalau mencermati hasil penghitungan berdasarkan Perwali Nomor 56 dan 57, memang hanya perusahaan besar yang mampu membayar,¡± ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar, Eddy Budi Prabowo, melontarkan kekhawatiran senada. Bedanya Eddy menyoroti pernyataan Risma bahwa penyewa bisa memindahkan media promosi dari reklame luar ruang ke media cetak dan elektronik. Perpindahan itu diharapkan terjadi setelah pemberlakuan aturan baru. ¡±Apakah itu artinya pasang promosi di media cetak dan media elektronik tertentu saja?¡± ujarnya.
Ia juga menyoroti alasan yang diajukan Risma soal keamanan konstruksi reklame. Risma menyebutkan, beberapa reklame besar roboh dan ada yang merenggut korban jiwa.
Menurut Risma, perwali tentang papan reklame dengan tarif tinggi itu dimaksudkan agar pembuatan papan reklame di Kota Surabaya bisa tertata rapi dan ukurannya tidak terlalu besar. Ini jelas berkaitan dengan penataan wajah kota.

Adapun penolakan Risma terhadap pembangunan tol tengah karena proyek itu dinilai tidak cocok dengan kondisi Surabaya. ¡±Pemkot sudah membangun jalan lingkar timur dan barat serta jalur lambat di sepanjang Jalan Ahmad Yani, yang selama ini langganan macet. Jadi, mengapa masih harus ada tol tengah lagi?¡± kata ibu dua anak tersebut.
Rencana proyek yang akan menggusur sekitar 4.500 rumah warga itu hingga kini masih menggulirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah unjuk rasa dari pihak yang pro ataupun kontra terhadap rencana pembangunan proyek senilai Rp 8 triliun itu terus berlangsung.
Kepada para akademisi yang berunjuk rasa di gedung DPRD Surabaya, 17 Desember 2010, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana berkeras rencana pembangunan tol tengah harus dilanjutkan. Rapat Paripurna DPRD Surabaya yang dihadiri 38 anggota, kecuali dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, sepakat mendukung. Sebelumnya, DPRD menggelar rapat tertutup untuk mendengar pemaparan investor proyek tol tengah, PT Margaraya Jawa Tol (Kompas, 18/12).

Tidak galau

Risma bertekad tetap bekerja seperti biasa meski hampir seluruh jajarannya terus diperiksa oleh DPRD berkaitan dengan penerbitan dua perwali tersebut. Dia juga mengaku tidak galau dengan situasi seperti sekarang meski tahu ada misi DPRD Surabaya yang sangat kuat untuk menggulingkan dirinya dari kursi wali kota.
¡±Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur,¡± kata Risma, yang menyatakan tidak pernah menggunakan sepeser pun dana operasional selama menjabat sebagai wali kota.
Dana operasional ia gunakan untuk membantu biaya kesehatan warga kurang mampu atau biaya pendidikan anak-anak putus sekolah.
Risma pun mengungkapkan, kebijakan melakukan rotasi di lingkungan Pemkot Surabaya diprotes partai pendukung saat pemilihan umum kepala daerah. ¡±Mereka minta saya mengganti 75 pejabat mulai lurah hingga kepala dinas. Ya tidak mungkin, yang ada mau diapakan,¡± ucapnya sambil menyebutkan bahwa dia akan terus menyelesaikan tugasnya hingga tuntas tanpa harus berubah haluan, terutama soal sikap.
Menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Hotman M Siahaan, sebagai birokrat, Risma memang patut diberi apresiasi. Apalagi, Risma terkenal sebagai pekerja keras dan tidak kenal kompromi dalam segala hal.
Meskipun demikian, Hotman mengingatkan bahwa Risma menduduki jabatan politis, yang memerlukan kompromi dengan legislatif.
Menciptakan pemerintahan yang bersih memang bukan pekerjaan mudah bagi seorang kepala daerah karena sarat kompromi.
Namun, Risma tetap bertekad mengemban amanah tersebut. ¡±Entah sampai kapan saya bisa bertahan. Entah apa yang akan terjadi,¡± ujar Risma.
Risma, yang berupaya menjalankan pemerintahan yang bersih di kota ini, hendaknya mendapat dukungan dari warga. Motifnya jelas bukan keuntungan pribadi dan bukan demi partainya sendiri. Sejauh ini ia bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan warga Surabaya.
Apa boleh buat, untuk mewujudkannya bukanlah pekerjaan mudah karena berbagai pihak punya kepentingan berbeda, bahkan boleh jadi sarat kepentingan politik yang sering tidak terukur....

===========================================================

Kasian Bu Risma T.T

Mereka (DPRD dan Pemerintah) maunya Indonesia menjadi negara neraka, sama seperti Irak, Somalia, dan Afghanistan.

aduh... kasian bener Ibu Walikota, Semoga semuannya bisa terbuka. Tuhan tidak akan tinggal diam. Semoga terbuka semuannya dan bisa menjadikan SUrabaya bisa lebih baik

Sebenarnya saya sudah muak ama berita politik di surabaya..
Surabaya butuh berita2 yg menenangkan.. Ini mngkn salah satunya.. Seharusnya dprd dan walikota terlepas dari kepentingannya masing-masing bisa bernegosiasi.. Asal dalam jalur yg benar demi kepentingan warga kota..
Berita ini meskipun bermuatan politik.. Tapi cukup menenangkan di tengah naiknya tensi konflik di kota surabaya..
Harapan saya karena berita ini dari partai demokrat dan ada aware ttg mslh kota sby di kalangan elite politiknya.. Seharusnya elite politik demokrat bisa mewarning anggota2nya di dprd kota agar bisa lebih behave..dan peduli ama warga kota sby.. Tidak malah mencari-cari masalah dan memancing konflik... Sudah muak saya ama polah mereka..


Jumat, 21/01/2011 13:04 WIB
Dewan Diminta Proporsional Sikapi Kebijakan Walikota
Budi Sugiharto : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Konflik DPRD Surabaya dengan Walikota Tri Rismaharini yang berlarut-larut hingga berbuah isu skenario pemakzulan membuat petinggi parpol gerah. Konflik itu diminta harus segera diakhiri. Bila tidak, masyarakatlah yang menjadi korban.

"Jangan kriminalkan walikota. Kasihlah kesempatan Bu Risma menyelesaikan tugasnya," kata Yunianto 'Masteng' Wahyudi, Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Jawa Timur, Jumat (21/1/2011).

Bila kebijakan walikota dianggap menyimpang, kata Yunianto, seyogyanya anggota DPRD Surabaya bersikap dewasa dan menyelesaikan dengan cara-cara terhormat sesuai semangat demokrasi. Partai Demokrat komitmen mendorong pemerintahan yang telah mendapatkan dukungan publik, tambahnya.

"Kalaupun pemerintah Surabaya memiliki kasus hukum atau administratif, selesaikan secara proporsional," katanya.

"Saya melihat persoalan di Surabaya sudah melebar. Isu agenda terselubung dan tangan-tangan setan yang menyebabkan masalah-masalah di Surabaya melebar dan tidak fokus sudah menyebar. Itu yang harus diredam," tegas Yunianto yang juga Koordinator Daerah Pemilihan I (Surabaya-Sidoarjo) ini.

Yunianto mengingatkan Ketua DPRD Wisnu Wardhana yang juga dari Partai Demokrat untuk berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan politik. "Pilihan rakyat yang dimenangkan Risma-Bambang DH harus dihormati. Dan semuanya tentunya ingin hubungan kedua lembaga itu kembali harmonis demi Surabaya," kata Yunianto yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Arif Afandi-Adies Kadir semasa Pilkada Surabaya tahun lalu.

Sebagai wakil rakyat, kata Yunianto, khususnya anggota yang berasal dari Partai Demokrat harusnya bisa menjaga kesantunan politik. "Dewan Pembina (SBY) dan ketua umum pasti tidak terlalu berkenan bila langkah-langkah yang diambil itu mencederai demokrasi," kata Yunianto yang akan ikut bertarung memperebutkan ketua Partai Demokrat Jawa Timur ini.

Seperti diketahui, hubungan dewan dengan walikota memanas akibat imbas terbitnya Perwali 56 dan 57/2010 tentang pajak reklame, rencana pembangunan tol tengah dan yang puncaknya adalah pernyataan walikota di Harian Kompas yang dianggap melecehkan dewan. Khusus perwali reklame, dewan membentuk Pansus Hak Angket untuk penyelidikan proses penyusunanannya.

demokrat ini bisa naik karena perjuangan pergerakan mahasiswa ama rakyat tahun 98 ampe jadi reformasi...
ama gara2 sby doang nih mereka bisa jadi mayoritas di pemilu 2009 kmrn.. ntar lagi mau pemilu parlemen lagi (2014) krg 3 tahun lagi tuh..
di saat parpol lain melakukan pencitraan.. dia malah melakukan penghancuran citra... terutama di kota surabaya...
goblok bener mereka...
tinggal diingat2 aja parpol yang ngga tau diri di dprd kota sby itu partai demokrat, pds,pkb, golkar, dll... yang konsisten membela kepentingan warga kota surabaya pdip ama pks... pan jg kadang2 masih konsisten... di dprd propinsi pun partai pdip,pks yang menolak tol tengah.... terlepas ada maksud apa mereka dibalik sikapnya itu.
semoga mereka (anggota dewan biang kerok perusak kota) segera sadar dan mau memperbaiki citranya.. percuma konflik ama walikota,
walikota sby itu pilihan rakyat dan tidak bikin kesalahan ato korupsi apapun yang membuat beliau layak diturunkan..

Mampus tuh....
Orang demokrat sendiri juga sudah mulai risih juga sama wewe gombel...
Ckckck...
kayaknya mulai ketar ketir nih petinggi demokrat kalau people power benar2 bergerak...
Apa pak bos juga keslentik juga sama tingkah polah anak buahnya aka si wewe gombel ini...

Yah semoga segera reda deh...
Jangan terlalu ngotot..
Kasihan rakyat yang tidak mendapat perhatian..
APBD juga terbengkalai.

Demokrat Jatim: Pemakzulan Walikota Surabaya Prematur
Friday, 21 January 2011 17:16

Surabaya,* Bhirawa Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menyatakan, usaha untuk memakzulkan Wali Kota SurabayaTri Rismaharini prematur dan mengandung unsur arogansi politik. Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Jatim Yunianto Wahyudi, Jumat, mengatakan, isu pemakzulan yang digelindingkan anggota DPRD Surabaya tersebut perlu ada pembuktian konkrit, atau harus ada alasan logis tentang kesalahan wali kota yang bisa mengarah pada pemakzulan. "Seharusnya semua pihak harus meredam ambisi politik sebelum melangkah lebih jauh," kata Yunianto yang kerap dipanggil Masteng itu. Untuk itu, Masteng mengimbau semua kader Partai Demokratdi Surabaya yang duduk sebagai anggota DPRD Surabaya agar lebih memahami arah dari kasus ini. Masteng melihat, bahwa dalam kasus ini terdapat agenda terselubung yang disisipkan untuk kepentingan tertentu."Saya melihat penanganan kasus wali kota ini sudah melebar dari permasalahan yang sebenarnya. Ada `hiden agenda` yang melatarbelakangi kasus ini," ujarnya. Ia mengatakan, bila wali kota telah menyimpang dalam mengambil kebijakan, seyogyanya DPRD Surabaya menempuh langkah yang realistis, mengingat posisinya sebagai legislatif merupakan partner eksekutif. Selain itu, lanjut dia, pihaknya berpesan kepada Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang juga kader Partai Demokrat agar mengingat semangat partai untuk mendukung pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini mengingat saat ini Partai Demokrat adalah partai yang berada dalam pemerintah. Masteng juga mengingatkan, bahwa meski Presiden saat ini dipegang oleh kader Demokrat, belum berarti Presiden SBY sepakat dengan langkah arogan untuk menggulingkan wali kota. "Jangan mentang-mentang Presidennya dari Demokrat lantas bisa memaklumi langkah yang tidak prosedural. Partai Demokrat itu partai yang menjunjung tinggi aturan prosedural," tegasnya. Masteng juga menyentil langkah DPRD yang melaporkan wali kota ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik. Menurut dia, langkah pelaporan itu sebagai tindakan yang berlebihan, mengingat wali kota adalah simbol kehormatan Kota Surabaya. "Menurut saya pelaporan itu adalah tindakan yang berlebihan. Jangan kriminalisasikan wali kota. Biarkan Bu Risma bekerja dulu," ujarnya. [@.cty]

http://www.harianbhirawa.co.id/demo-section/berita-terkini/23498-demokrat-jatim-pemakzulan-walikota-surabaya-prematur

Pertanda Indonesia akan memasulki masa goro-goro menurut NOTO NOGORO

Minggu, 23/01/2011 16:09 WIB
Gubernur akan Fasilitasi Perdamaian Dewan-Walikota Surabaya

Zainal Effendi : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Perseteruan antara dewan dengan Walikota Surabaya menuai keprihatinan. Sebabimbas dari konflik itu mengganggu pembahasan RancanganAnggaran Perencanaan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2011. Untuk meredam konflik yang makin meruncing itu, Gubernur Jatim Soekarwo akan memfasilitasi perdamaian antara pihak yang berkonflik untuk bisa duduk satu meja. Karena apibila RAPBD 2011 tak juga digedok menjadi APBD maka pembangunan di Kota Surabaya juga ikut tersendat, bahkan berhenti. "Semua bisa dibicarakan. Saya mendorong agar APBD segeradibuat. Jangan sampai tidak lancar," kata Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (23/1/2011). Kedua belahpihak akan dipertemukan minggu depan. Sebab dengan meruncingnya hubungan dewan dan walikota, gubernur mengkhawatirkan akan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama menyangkut pelayanan dasar. "Saya minta semua pihak membicarakan agar APBD 2011 jalan, segera segera," pinta Pakde Karwo. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo menyatakan pihaknya tak ingin terjebak dengan pro kontra rencana pembangunan tol tengah. Sebab dirinya lebih memilih mengutamakan kelancaran pembahasan APBD Surabaya 2011 agar bisa selesai. "Minggu depan dipertemukan. Segera, bisa malam bisa siang," kata Pakde Karwo. Menyikapi itu, Pakde Karwo memilih mereka yang sedang terlibat polemik tol tengah agar mereka mencari second opinian dari berbagai pihak yang berkompeten soal masalah transportasi. "Pak Daniel (Daniel M Rosyid, penolak tol tengah) pingin ketemu saya, tapi saya juga ngundang Masyarakat Transportasi Indonesia. Saya suruh bicara dengan mereka," ungkap Pakde Karwo.

http://m.detik.com/read/2011/01/23/160927/1552632/466/gubernur-akan-fasilitasi-perdamaian-dewan-walikota-surabaya

Minggu, 23/01/2011 17:13 WIB
Polemik Tol Tengah & Pajak Reklame
Warga Merindukan Walikota-DPRD Surabaya Kembali Harmonis

Fatichatun Nadhiroh : detikSurabaya
detikcom - Surabaya, Hubungan walikota dengan DPRDSurabaya diminta untuk bisa kembali sinergis dan* harmonis demi penyelenggaran pemerintahan. Harmonisasi ini sangat penting agar tidak mengancam kepentingan rakyat yang lebih luas. "APBD 2011 sudah ditunggu banyak orang, guru, bunda PAUD, kontraktor, pengusaha, Usaha kecil, masyarakat miskin, pelajar, semua menunggu kepastian, jangan sampai situasi politik sekarang semakin runcing dan membuat APBD terbengkalai. Yang rugi kan rakyat," jelas Ketua Umum DPD PKS Surabaya Ibnu Shobir melalui siaran pers yang diterima detiksurabaya.com, Minggu (23/1/2011). Dengan demikian, lanjut alumnus Pesantren Darul Ulum Jombang ini, program pembangunan akan segera berlangsung dan masyarakat akan diuntungkan. Jika selamaini di tubuh pemkot ada sesuatu yang dianggap keliru, kata Ibnu Shobir, dewan bisa menggunakan fungsi pengawasan untuk kebaikan masyarakat kota. "Kalau harmonisasi sudah dilakukan, maka pemkot dan dewan bisa saling sinergi," tambahnya didampingi wakilnya Qadar Iswanto usai pengukuhan pengurus DPD PKS di Gramedia Expo. Qadar Iswanto menambahkan berdasarkan jaring aspirasi yang dilakukan pengurus DPD PKS di hampir 80 titik penjuru Surabaya, mengemuka permintaan warga Surabaya yang mulai agak bosan dengan memanasnya situasi politik Pemkot Surabaya versus dewan. "Karena itu, PKS ingin agar pemkot* segera duduk bersama dengan DPRD, menuntaskan pembahasan APBD, jangan ditunda lagi," ujar Qadar Iswanto. Termasuk permasalahan reklame, tol tengah dan banyak lagi, seharusnya tidak menguras energi pemkot untuk lakukan harmonisasi penyelenggara pemerintahan daerah dengan DPRD.

http://m.detik.com/read/2011/01/23/171334/1552664/466/warga-merindukan-walikota-dprd-surabaya-kembali-harmonis

http://img577.imageshack.us/img577/8703/risma.jpg


Please look her statement ...... So Proud of her

^^ sesuatu yang tidak dimiliki SBY pastinya ;P

Ngotot Ganggu RISMA, DPD PD Jatim Jewer WW

suarasurabaya.net| WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya akan dilaporkan DPD Partai Demokrat Jawa Timur ke DPP Partai Demokrat dan Menteri Dalam Negeri karena ngotot ’mengganggu’ kinerja Pemkot Surabaya dan membuat pembahasan RAPBD Surabaya 2011 molor.

IMAM SUNARDI Ketua DPRD Jatim yang juga mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur saat dipanggil SOEKARWO Gubernur Jawa Timur membahas molornya pembahasan RAPBD Surabaya 2011 mengakui dirinya sudah berkali-kali menasihati WISNU WARDHANA agar tidak ngotot mengganggu proses pembahasan RAPBD Surabaya.

”Masak gara-gara 1 orang ini, pembahasan RAPBD Surabaya terlantar. Saya sudah berikan atensi khusus soal ini ke Gubernur yang sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Jatim, tapi dia (WISNU WARDHANA-Red) nekad saja. Dibilangin tidak bisa,” kata IMAM.

Pemanggilan oleh Gubernur untuk koordinasi percepatan RAPBD Surabaya di kediaman dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol sore ini pun tidak dihadiri WISNU WARDHANA dengan alasan masih memimpin jalannya rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Saat dihubungi suarasurabaya.net sekitar pukul 17.00 WIB tadi, WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya juga mengaku tidak bisa diganggu karena masih mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS.

Sementara itu SOEKARWO Gubernur Jawa Timur mengatakan molornya pengesahan RAPBD Surabaya 2011 ini sudah mengganggu pelayanan dasar pada publik Surabaya. ”Harusnya bisa dipercepat dan Walikota Surabaya sudah berkomitmen untuk percepatan proses pembahasan ini,” kata Gubernur.

Tidak hadirnya WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya dalam undangan untuk membahas percepatan RAPBD Surabaya 2011 di kediaman Jl. Imam Bonjol sore ini juga disayangkan Gubernur. SOEKARWO mengatakan akan menjadwalkan pertemuan lagi dengan Ketua DPRD Surabaya itu membahas komitmen percepatan pembahasan RAPBD.(edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®


Siap2 WW akan segera ditendang... bikin ruwet saja

gila... para anggota hewan ini persis anak kecil...
Pada buta semua... Berbuat seenak udelnya, kurang terima, udah tau ditolak eh malah ngotot aja.
Jangan kaget nanti kalau ada tragedi berdarah pembantaian hewan di Surabaya yang damai ini
ckckck hewan hewan... Kelakuan persis hewan

Selasa, 25/01/2011 17:30 WIB
Laporan Ditolak Polda Jatim, Dewan Perdatakan Walikota Surabaya

Rois Jajeli : detikSurabaya
detikcom - Surabaya,Anggota DPRD Surabaya akhirnyamenggugat perdata Walikota Tri Rismaharini setelah Polda Jatim menolak menerima laporannya."Kita akan mengunggat perdata, melakukan perbuatan melawan hukum," ujar kuasa hukum DPRD Surabaya, Muara Harianja kepada wartawan usai mendampingi anggota dewan menemui Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti di gedung Tri Brata, Jalan Ahmad Yani, Selasa (25/1/2011).Dari pertemuannya dengan kapolda, memang laporannya yang diajukannnya tidak memenuhi unsur pidana. Karena statmen walikota di Kompas tidak menyebutkan seseorang, hanya menyebutkan nama institusi DPRD."Secara personal tidak ada yang dirugikan atau dihina, karena mengacu tidak disebutkan siapa di sana. Misalnya kalau presiden dihina ya nggak apa-apa asalkan tidak disebutkan namanya. Institusi kan boleh menggugat," tuturnya.Ketika ditanya siapa tergugat dalam gugatan perdata yang akan dilayangkan nanti, Muara menegaskan, orang nomor satu di Pemkot Surabaya. "Ya walikota, yang berbicara," tegasnya.Kapan gugatan perdata itu akan dilayangkan, Muara mengaku pihaknya akan mendiskusikan terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan perdata. "Nanti kita diskusikan dulu, pokoknya secepatnya lah," terangnya.Sebelumnya, rombongan anggota dewan yang terdiri dari unsur pimpinan seperti Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, 3 Wakil Ketua DPRD yakni Ahmad Suyanto dari PKS, Musyafak Rouf dari PKB dan Wisnu Sakti Buana dari PDIP. Unsur dari badan kehormatan (BK) yakni Agus Santoso dari Partai Demokrat, anggota BK Edi Rusiyanto dari APKINDO/Kemudian KH M Naim Ridwan dari PKB serta anggota dewan lainnya Bleggur Prijandono dari Golkar, anngota dewan Saifudin Zuhri dan Rizki Darmawan dari PDIP, didampingi dua kuasa hukumnya Muara Harianja dan Syaiful Ma'arif, menemui Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti di gedung TriBrata, Mapolda Jatim.Seperti diberitakan, anggota DPRD tersinggung dengan peryataan walikota yang dimuat di Harian Kompas pada edisi Selasa (18/1/2011) halaman 15. Berikut kutipan yang dipersoalkan: "Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur," kata Risma. Namun beberapa hari kemudian harian nasional tersebut juga memuat klarifikasi dari walikota.

http://m.detik.com/read/2011/01/25/173017/1554359/466/laporan-ditolak-polda-jatim-dewan-perdatakan-walikota-surabaya

Kita tunggu sang satrio piningit datang, sesuai apa kata ramalan Joyoboyo dan Siliwangi. Dijamin 100%, sebelum sang piningit datang, Indonesia tetap susah mau maju.

Satrio Piningit ROCKZ!!!!:rock::rock::rock:

Kita tunggu sang satrio piningit datang, sesuai apa kata ramalan Joyoboyo dan Siliwangi. Dijamin 100%, sebelum sang piningit datang, Indonesia tetap susah mau maju.

Satrio Piningit ROCKZ!!!!:rock::rock::rock:

Maaf, sebaiknya, bro @b1 kalau tidak mengerti akar masalahnya, sebaiknya tidak usah memposting dengan hal2 yang tidak nyambung. Ini sudah berapa kali saya menemukan postingan anda yang seperti ini, dari forum asia sampe forum Indonesia....terima kasih

Cheers

^^
WW ngotot mungkin karena gagal jadi walikota dulu, jadi masih dendam sama yang menang, wong di internal PD aja kalah sama arif affandi...
eneg aku liat wajah orang ini ...

^^
saya pikir juga begitu, si wewegombel ini kayaknya masih tidak terima kalah pilwali dulu.
Diperingati sama atasanya dari propinsi dan pusat aja masih tetep ngotot.
Dan kabarnya PD pusat mulai gerah juga sama tingkahnya si wewegombel ini, dan mereka mau menarik bu Risma dari PDIP ke PD.
Waow... Manuver politik apa lagi yang akan terjadi??!?
Hmmmm... PD pusat kayaknya mulai ketar-ketir yah melihat gerakan people power yang murni dari rakyat surabaya (bukan gerakan atas dasar orang bayaran)
ckckck...
Kita lihat perkembangan ke depan.

Tapi melihat situasi akhir2 ini saya jadi optimis kalau mommy kita yang satu ini masih akan tetap di L1.
Cuman saya jadi ketar-ketir sama sikap idealismenya bu Risma nanti...
Takut bakal kena arus...
Tapi optimis lah... Bu Risma akan tetap idealis...
Cuman nanti ada kemungkinan Bu Risma akan melunak di tingkat negosiasi politiknya...

http://politik.suarasurabaya.net/?id=ff770cdf736f8d90bf5c639f2aa5fbce201188090

memang nih orang hebat banget yaa..calon penguasa kota surabaya... gubernur g digubris.. dpp ama dpd demokrat juga ga didengerin... bravo pak WW semoga anda panjang umur dan sehat selalu... -_-"


26 Januari 2011, 18:25:57| Laporan Iping Supingah
WISHNU Anggap Undangan Gubernur Jatim Tak Penting

suarasurabaya.net| WISHNU WARDHANA Ketua DPRD Kota Surabaya menganggap ketidakhadirannya dalam pertemuan bersama antara SOEKARWO Gubernur Jawa Timur dan TRI RISMAHARINI Wali Kota Surabaya di rumah dinas gubernur pada Selasa (25/01) tidak terlalu penting.

"Sesuai dengan undangan yang saya terima, dituliskan untuk silahturahim di rumah dinas gubernur di Jalan Imam Bonjol. Padahal, di saat bersamaan, saya ada agenda pembahasan RAPBD 2011," kata WISHNU WARDHANA saat dikonfirmasi di gedung DPRD Surabaya, Rabu (26/01), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, hal yang dianggap lebih penting adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar RAPBD Surabaya 2011.

Kendati tak memenuhi undangan, ada kabar gubernur kembali bakal mengundang Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu. Terkait dengan rencana diundangnya kembali, WISHNU belum bisa memastikan apa akan menghadirinya atau tidak.

Namun yang jelas, lanjut dia, jika undangan kedua sama dengan undangan pertama, maka WISHNU memastikan kemungkinan besar tidak akan datang lagi. "Kalau silahturahim, bisa saja tidak datang," cetusnya.

Alasan WISHNU tidak memenuhi undangan gubernur dengan alasan yang disampaikan patut diragukan. Pasalnya, saat pembahasan KUA-PPAS berlangsung, WISHNU masih menyempatkan diri ke Mapolda Jatim untuk melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol BADRODIN HAITI terkait rencana melaporkan wali kota atas dugaan pencemaran nama baik.

Namun hal serupa tidak dilakukan WISHNU dengan alasan yang telah diungkapkan, dan WISHNU sendiri juga tidak mengikuti pembahasan KUA-PPAS secara menyeluruh. Padahal sesuai keterangan Wakil Wali Kota Surabaya BAMBANG D.H. yang ikut mendampingi wali kota, undangan gubernur tidak sekedar menggelar silahturahim.

Menurut BAMBANG, melalui pertemuan itu rencananya gubernur ingin menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun DPRD Surabaya mempercepat pembahasan APBD 2011.

"Intinya, gubernur ingin APBD tetap jalan. Provinsi tak ingin intervensi. Tapi provinsi ingin semua kota dan kabupaten berjalan tanpa ada gangguan. Kalau kota dan kabupaten ada gangguan, mengganggu juga gubernur," ujarnya.

Meneruskan saran gubernur, Bambang memaparkan, mestinya ada upaya percepatan pembahasan RAPBD 2011. Serta pemkot dan DPRD Surabaya bisa menjalin komunikasi dengan baik.

Hanya saja, pembahasan dengan gubernur tidak dilanjutkan karena ada salah satu pihak yang diundang tidak hadir. Pertemuan antara gubernur dan wali kota hanya berlangsung sekitar setengah jam.

BAMBANG sendiri juga tidak mengetahui apakah setelah ini akan diagendakan pertemuan lagi atau tidak.(ant/ipg)

http://politik.suarasurabaya.net/?id=ff770cdf736f8d90bf5c639f2aa5fbce201188090

memang nih orang hebat banget yaa..calon penguasa kota surabaya... gubernur g digubris.. dpp ama dpd demokrat juga ga didengerin... bravo pak WW semoga anda panjang umur dan sehat selalu... -_-"


26 Januari 2011, 18:25:57| Laporan Iping Supingah
WISHNU Anggap Undangan Gubernur Jatim Tak Penting

suarasurabaya.net| WISHNU WARDHANA Ketua DPRD Kota Surabaya menganggap ketidakhadirannya dalam pertemuan bersama antara SOEKARWO Gubernur Jawa Timur dan TRI RISMAHARINI Wali Kota Surabaya di rumah dinas gubernur pada Selasa (25/01) tidak terlalu penting.

"Sesuai dengan undangan yang saya terima, dituliskan untuk silahturahim di rumah dinas gubernur di Jalan Imam Bonjol. Padahal, di saat bersamaan, saya ada agenda pembahasan RAPBD 2011," kata WISHNU WARDHANA saat dikonfirmasi di gedung DPRD Surabaya, Rabu (26/01), seperti dilansir Antara.

..,..,...(ant/ipg)


bisa-bisa sama PD dia akan dilempar ke tempat sampah, dan bu Risma dirangkul?!?
OMG... Ni orang laknat betul...
Lama kelamaan kalau saya esmosi dan ketemu Hummer warna kuning plat DK di jalanan Surabaya bakal tak timpukin batu deh...
Ckckck..
Ya semoga beliau yang terhormat ini disadarkan atas kekhilafannya...

[QUOTE=thedaydreamer;71440099]http://politik.suarasurabaya.net/?id=ff770cdf736f8d90bf5c639f2aa5fbce201188090

memang nih orang hebat banget yaa..calon penguasa kota surabaya... gubernur g digubris.. dpp ama dpd demokrat juga ga didengerin... bravo pak WW semoga anda panjang umur dan sehat selalu... -_-"


memang sakti ini orang... :( kok ada yang orang kayak begini

Ih, enaknya diapain ya WW itu? Masak sudah ditentang banyak orang masih aja membebenci program2 walikota. Bayangkan rumah WW itu digrebek orang- orang pro Bu Risma, dan WW disruh keluar paksa. :nuts::nuts::nuts:

........

^^Memang bener kalo pak WW dan rekan-rekannya udh keras hati. Dibilangin tetap aja ngotot. Mungkin mereka udah dikerasin hatinya ama Tuhan dan pantas masuk neraka.

Jaman udah kebolak-balik, itulah kata ramalan Joyoboyo. Tinggal satu harapan bagi arek Surobuyo dan bangsa Indonesia, yaitu sang satrio piningit.

cari gara2 terus nih dprdnya... apa2 di hak angketkan... kalo masalah mutasi rasanya banyak faktor yg melatarbelakangi g selalu kkn.. bisa kapabilitas, kreatifitas dll.. IMHO... aneh ahh dprdnya.. -_-" kalo sumbernya nih pasti orang2 yang sakit hati gara2 tergeser posisinya..zzz


http://beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-01-27/91133/Mutasi_oleh_Risma_Ditengarai_Sarat_KKN

Babak Baru Konflik Dewan - Walikota Surabaya
Mutasi oleh Risma Ditengarai Sarat KKN


Kamis, 27 Januari 2011 12:16:53 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Mutasi besar-besaran yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu mulai mendapatkan kabar tidak sedap. Mutasi tersebut diduga sengaja dipaksakan meskipun beberapa nama belum memenuhi syarat kepangkatan untuk mengisi jabatan promosi.

Sumber internal Pemkot Surabaya mengatakan, ada 4 nama PNS yang mendapatkan kenaikan jabatan meskipun syarat kepangkatannya masih belum memenuhi. "Kami menduga ada manipulasi data yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian," ujar sumber beritajatim.com, Kamis (27/1/2011).

Disamping itu, lanjut sumber, dalam mutasi beberapa waktu lalu, ada hal yang janggal, pasalnya dalam satu keluarga semuanya mendapatkan promosi. "Sah sih sah, namun apa pantas satu keluarga promosi jabatan semua," bebernya.

Mendapati hal ini, anggota Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele mengatakan, adanya data tersebut merupakan pintu bagi DPRD Surabaya untuk membuka tabir permainan dalam mutasi jabatan yang dilakukan oleh bagian kepegawaian pemkot Surabaya. "Kita akan kupas benang kusut ini," ujar Erick

Di samping itu, lanjut politisi Golkar ini, jika penjelasan yang nantinya akan diberikan oleh Kepala Badan kepegawaian kurang memuaskan terkait dengan persoalan ini, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan wewenang dalam penilaian kepegawaian di pemkot Surabaya

"Kita lihat saja nanti, yang jelas saya gemes jika praktek-praktek seperti ini masih saja terjadi," imbuhnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Yayuk Eko Agustin mengatakan, dalam mutasi beberapa waktu lalu, semuanya berlangsung secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. "Tidak ada itu titipan, titipan atau apalah, semuanya sesuai prosedur," elak Yayuk.

Yayuk menambahkan, kalaupun ada satu keluarga yang mendapatkan kenaikan jabatan, hal itu semata-mata didasarkan pada kinerja yang bersangkutan yang dianggap baik oleh baperjakat. "Kalaupun satu keluarga, apa ndak boleh yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat," bantahnya.

Disinggung mengenai adanya nama-nama tertentu yang belum memenuhi syarat kepangkatan, Yayuk mengatakan, hal itu bisa saja, pasalnya sesuai ketentuan jika ada kekosongan maka pangkat satu tingkat dibawah juga diperbolehkan. "Kalaupun ada PNS yang memenuhi syarat golongan tertentu, namun kerjaannya ngentiti duit apa sampean ya mau," beber Yayuk.

Oleh sebab itu, dirinya tak gentar jika harus memenuhi undangan Komisi A DPRD Surabaya, pasalnya apa yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Nama-nama PNS yang diduga belum memenuhi syarat kepangkatan: Triman Kristiawan Maharhandono staf promosi menjadi kasubdid lingkungan hidup eselon IV, seharusnya jabatan tersebut eselon III, Ibrahim Zaky ST dari staf menjadi Kasie Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih eselon IV seharusnya eselon III, Nina Prihardini dari staf promosi menjadi kasubdid pengawasan dan lingkungan hidup eselon IV, seharusnya eselon III, Indah Nur Hayati staf promosi menjadi kasubag analisis kebutuhan perlengkapan. [rif/but]

Saya takut juga kalo bu risma bener2 dimakzulkan. Apa bener bu risma mau dimakzulkan ama dprd ww?

^^
melihat perkembangan terakhir kayaknya malah akan terbalik kayaknya ceritanya....
bu risma sama dpp PD pusat mau dibajak dari PDIP..
ckckckck...
kalau sudah begitu ceritanya ya aman bu risma...
cuman apa PD nurut sama bu risma ataukah kebalikannya bu risma tunduk ke PD????

^^
Ada indikasi ke situ ta ? apa pas pertemuan tertutup sama bos PD itu, seperti yang dikutip ketua DPP nya ?
Yah, semoga pilihan beliau tidak salah, dan semoga tidak melunturkan idealisme dalam membangun dan memajukan surabaya tercinta daaah ...

^^
melihat perkembangan terakhir kayaknya malah akan terbalik kayaknya ceritanya....
bu risma sama dpp PD pusat mau dibajak dari PDIP..
ckckckck...
kalau sudah begitu ceritanya ya aman bu risma...
cuman apa PD nurut sama bu risma ataukah kebalikannya bu risma tunduk ke PD????

Wah, kotor sekali politik semacam ini......:ohno::ohno:

Politik memang kotor bung. Mendingan tidak mengenal politik namun bisa membangun negaranya, contohnya kayak bu Risma ini.
Makanya besok2 kalo ada yg jadi pejabat jangan lupa forum ini. Kita disini juga berjibaku nih buat pembangunan negara.

Kalo pendapatku sih bu risma itu orgnya idealis.. seandainya pdemokrt mw support bu risma .. rasanya ngga masalah selama sejalan dengan visi misinya bu risma.. dan bu risma hrs mampu menyesuaikan permainan politik yg ada.. jgn sampai pdmkrat ndeketin bu risma.. biar bnr2 cerai ama pdip.. bu risma jd walikota kan nilai plusnya adalah bu risma dari birokrat dan profesional orgnya dan tidak terafiliasi dgn parpol trtntu.. walaupun kmrn brgkt dr pdip

Pansus Diduga Jebak Risma
Friday, 28 January 2011
SURABAYA(SINDO) – Setelah sebelumnya sempat menolak menghadiri panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Perwali Perwali No 56 dan 57 tentang Kenaikan Pajak Reklame,kemarin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya menghadiri undangan Pansus Angket.

Risma datang dengan didampingi sejumlah pejabat Pemkot dan beberapa tenaga ahli wali kota. Risma datang sekitar pukul 10.30 WIB dan acara baru dibuka sekitar pukul 10.45 WIB.Setelah 45 menit, Risma akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang disodorkan Pansus Angket. Ada 10 poin yang disodorkan kepada wali kota, namun yang ditandatangani ada sembilan. Pada rekomendasi poin 3, Risma menolaknya. Poin tersebut berbunyi, ”Bahwa saya mengetahui masa berlakunya UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni pada tanggal 1 Januari 2010”. “Saya tidak merasa memberikan keterangan ini,”kata Risma di depan anggota Pansus. Salah seorang pengusul Angket Perwali No 56 dan 57,Agus Santoso menilai, wali kota tidak cermat dalam mempelajari keterangan yang diberikan.

Menurut dia, sembilan keterangan yang telah ditandatangani tersebut merupakan jebakan. Artinya, keterangan tersebut membenarkan kalau Risma memiliki kesalahan. “Risma itu terjebak. Sembilan poin itu penuh jebakan.Wong kami rapat buat ini sampai malam kok,”katanya. Sementara itu, kalangan DPRD terus berupaya mengusik jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Bocoran dari salah seorang anggota Pansus yang enggan disebutkan namanya,PansusAngket Perwali No 56 dan 57 bakal merekomendasikan supaya Risma diberhentikan dari jabatannya.Kesepakatan tersebut bahkan dikuatkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana mendukung kedudukan Risma dicopot.

Pasalnya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket, Wali Kota dianggap melanggar UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Rekomendasi ini benar.Lihat saja ini,”kata sumber tersebut sambil menunjukan hasil rekomendasi Pansus Angket. Setelah itu dia buru-buru masuk ke dalam mobil.“Benar ya, jangan bilang nama saya,” pesan dia dengan sungguh-sungguh. Ketua Pansus Angket Sachiroel Alim Anwar tidak mau memberikan keterangan terkait kabar tersebut. Yang jelas, ungkap dia,Pansus sudah memutus-kan rekomendasi, tetapi tidak diperbolehkan mempublikasikan.” Rekom kita bersifat rahasia.Maaf saya tidak bisa mengasih tahu.Kalau ingin tahu,nanti di paripurna saja,”katanya. Sesuai prosedur, rekomendasi Pansus akan disampaikan dalam Badan Musyawarah (Banmus).

Kemudian Banmus mengagendakan untuk diparipurnakan.Pada paripurna nanti, Pansus Angket akan membacakan laporan dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dengan pendapat DPRD. “Kami melarang rekomendasi ini dibocorkan,”tegas dia. Kabarnya,rekomendasi pansus diberikan pada rapat internal yang dilakukan, 27 Januari usai penandatangan berita acara Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Djoestamaji. Rekomendasi diputuskan sekitar pukul 20.00 WIB-21.00 WIB. Didesak terkait kebenaran persoalan itu, Alim tetap tidak mau membeberkan. Namun secara tersirat dia membenarkan rekomendasi yang diberikan adalah penghentian jabatan wali kota. “Anda sudah tahu, ya tidak apaapa. Yang penting tidak keluar dari mulut saya,”ucap Politisi Demokrat ini.

Dikonfirmasi persoalan itu setelah pemeriksaan, Risma tidak mau berkomentar. ”No comment,”katanya singkat. Sementara itu, rekomendasi Pansus Hak Angket untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair), M Ashfar sebagai sesuatu yang berlebihan.Pasalnya,sampai saat ini tidak ada kesalahan fatal atau pelanggaran konstitusi apapun yang dilakukan Risma. Menurut Ashfar, jika memang wali kota salah dalam mengambil kebijakan, hal itu adalah sesuatu yang wajar sehingga DPRD tidak perlu sampai merekomendasikan pemberhentian.

“Saya kira keputusan ini terlalu awal dan berlebihan. Toh persoalan kenaikan pajak reklame yang dibahas selama ini juga tidak terlalu mendesak,” sindirnya. Bagi dia,seandainya ada pihak yang dirugikan atas kebijakan wali kota,hal itu adalah sesuatu yang lumrah. Sebab tidak mungkin sebuah kebijakan akan melegakan semua orang. “Kalau ada yang kelompok yang diuntungkan atau dirugikan itu wajar,namanya saja kebijakan. Jadi tidak seharusnya disikapi berlebihan seperti itu,” tegasnya. Karena itu, Asfar memberi saran kedua belah pihak untuk memperbaiki komunikasi. Sebaliknya bukan malah saling berhadapan yang justru akan merugikan masyarakat.“Kami kira kuncinya hanya komunikasi. Cobalah mereka duduk bersama dalam nuansa yang tidak formal. Pasti semua masalah juga akan cair,”pintanya.

Terhadap Risma, Asfar memberi saran untuk tidak bersikap reaksioner atas rekomendasi DPRD tersebut.Sebab baginya keputusan tersebut hanyalah politis yang harus disikapi secara politis pula. Pengamat politik Unair lainnya, Airlangga Pribadi sebelumnya juga mengatakan, upaya DPRD menempuh hak angket justru akan membuat atmosfer politik semakin panas. Akibatnya, kondisi pemerintahan Surabaya mejadi tidak baik. Bagi dia, langkah solutif sebenarnya adalah mengkomunikasikan masalah tersebut kepada wali kota. “Prinsipnya, masing-masing pihak (Pemkot Surabaya dan DPRD) harus sadar posisi,”katanya.

Karena itu, seharusnya DPRD bersikap lebih arif dalam persoalan ini. Bukan malah bersikap frontal yang justru akan menjadi blunder. Sebab bisa jadi warga akan melihat dan tidak percaya lagi. Ini karena langkah frontal DPRD dengan hak angket bisa memunculkan kesan kuatnya kelompok kepentingan. (arief ardliyanto/ ihya' ulumuddin)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/378712/

http://img694.imageshack.us/img694/4214/risma1.jpg

Saya bingung dengan DPRD Surabaya, orang sebaik dan intergritasnya tinggi kok mau dijatuhkan???...

Kasihan juga liat walikota kita yah?! Walaupun untuk menanggapi kemungkinan yg terburuk pun ( lengser ), saya rasa dia tetap menjadi walikota Surabaya yang terbaik bagi saya, itu pun dapat dirasakan hasil dari cara kerja nya. Saya rasa rakyat2 pun bisa mendukungnya walaupun ada aspek2 tertentu mungkin ada salahnya.

Kasihan juga liat walikota kita yah?! Walaupun untuk menanggapi kemungkinan yg terburuk pun ( lengser ), saya rasa dia tetap menjadi walikota Surabaya yang terbaik bagi saya, itu pun dapat dirasakan hasil dari cara kerja nya. Saya rasa rakyat2 pun bisa mendukungnya walaupun ada aspek2 tertentu mungkin ada salahnya.


kasihan benar. Ini bisa panas surabaya jika Risma diturunkan. DPRD yang akan diturunkan justru. WW itu memang binatang jahanam, yang ada diotaknya cuman uang dan uang serta politik. Kalau pembangunan di otak WW cuman sampah kali... :( it's so bad..... saat nya turunkan Ketua DPRD

http://img694.imageshack.us/img694/4214/risma1.jpg

meskipun ibu risma skrg sampai dilengserkan:bash: tapi jikalau periode depan ibu risma mencalonkan lagi saya yang nomor satu akan mencoblos bu risma :banana: dan dengan ww gombel periode besok mau jadi balon walkot ato dprd saya yang nomor satu yang tidak mengubrisnya alias ga bakalan kulihat wajahnya bila perlu tak sobek2 gambarnya:bash::lol:

aq akan tetap mendukungmu ibu risma salam dari orang yang di perantauan

Bahas RAPBD, Dewan Tidak Kompak

SURABAYA – Lambatnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2011 tidak hanya kesalahan Pemkot semata. Anggota dewan juga diminta introspeksi dan mempertanyakan hal-hal yang tidak substansil dalam pembahasan tersebut.

Reni Astuti, anggota Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya mengatakan tidak semestinya KUA-PPAS terus dipolemikkan sehingga harus bolak-balik direvisi oleh pemkot. Ia menilai KUA-PPAS sudah bisa disahkan, kemudian dilanjut pembahasan RAPBD. ”Saya melihat program pemkot sudah bagus, sudah ada kemajuan dibandingkan yang sebelumnya,” katanya, kemarin.

Reni sendiri mengomentari rapat oleh badan musyawarah (banmus) dan badan anggaran (banggar) bersama pemkot untuk membahas KUA-PPAS terlalu njlimet. Dalam pembahasan itu, banmus dan banggar meminta penjelasan yang detil tentang rencana program pemkot. Reni mengatakan penjelasan itu mestinya dipasrahkan pada komisi, bukan di forum banmus-banggar. ”Bagi saya, itu tidak efektif. Meminta penjelasan tentang suatu program dan mendetil, bisa dilaksanakan di komisi-komisi sesuai tupoksinya masing-masing,” ujar dia.

Meskipun demikian, di satu sisi Reni Astuti mengakui bahwa pemkot tidak siap memberikan penjelasan yang diinginkan DPRD. Menurut dia, program pemkot yang sudah bagus tidak ditunjang oleh SKPD dengan memberikan menjelaskan yang rinci kepada dewan. ”Itulah kelemahan pemkot,” cetusnya.

Hanya saja, kata Reni, kelemahan ini sudah terjadi di Pemkot sejak bertahun-tahun. Dari catatannya, beberapa tahun ini, pemkot cenderung tidak bisa menjelaskan programnya. ”Padahal keinginan DPRD yang sekarang, program itu harus terencana, antara anggaran dan kegiatan yang hendak dicapai,” tambah politisi perempuan asal PKS ini.
Sementara itu, Agus Sudarsono, Komisi C mengatakan bahwa DPRD sulit mengerti keinginan pemkot karena kesalahan pemkot sendiri. Menurut dia, dokumen penting yang harusnya dibahas bersama antara legislatif-eksekutif seringkali baru diterima anggota dewan menjelang pembahasan. ”Jadi mana mungkin kami bisa mempelajari secara utuh? Akhirnya kami banyak bertanya dan itu dianggap bahwa kami menghambat pembahasan,” papar Agus.
Ia mengatakan kinerja yang menyerahkan dokumen pada masa injury time itu adalah kekeliruan yang dilakukan sejak dulu. Termasuk, ketika DPRD diberikan dokumen global, sedangkan pemkot ternyata menjelaskannya lewat dokumen inti. ”Jadi sering tidak nyambung,” pungkasnya. ton

Yaa, berarti akhirnya bu Risma turun dong? Kalo gitu biar rakyat Surabaya beraksi.

Bagi WW dkk, mungkin rakyat surabaya itu kayak robot kali ya, bisa diatur-atur ato dimusnahkan (holocaust)

Yaa, berarti akhirnya bu Risma turun dong? Kalo gitu biar rakyat Surabaya beraksi.

Bagi WW dkk, mungkin rakyat surabaya itu kayak robot kali ya, bisa diatur-atur ato dimusnahkan (holocaust)

kelihatannya begitu. Ini pasti bergolak nanti. Surabaya akan panas. dan yang pasti tidak akan tinggal diam. Hati-hati si WW itu....

Syok Terapi Risma, PDIP Siapkan Demo

29 Januari 2011 10:07:32 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto

Surabaya (beritajatim.com) - Berhembusnya wacana dukungan DPP Partai Demokrat kepada Walikota Surabaya dalam polemik berkepanjangan dengan DPRD sudah tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi partai pengusung Walikota Surabaya Tri Risma Harini. Sudah tentu, partai berlambang kepala banteng itu menyusun strategi mematahkan wacana dukungan tersebut.Beredar informasi, bahwa saat ini partai PDIP wilayah Surabaya (DPC) yang dipimpin oleh Wisnu Sakti Buana, tengah melakukan konsolidasi internal. Kabarnya PDIP akan mengerahkan masa secara bergelombang dan menggelar aksi demonstrasi kepada Walikota Surabaya. Berdasar keterangan sumber beritajatim di lingkungan DPRD, beberapa pentolan DPC PDIP Surabaya telah menggelar pertemuan yang dilakukan di sebuah Rumah Makan di Jalan Kapuas. "Kayaknya sudah matang. Pertemuannya dilakukan beberapa kali, salah satunya di rumah makan Jalan Kapuas,"ujar Sumber yang enggan disebutkan namanya. Lebih lanjut, sumber menerangkan, bahwa pengerahan masa turun ke jalan oleh PDIP ini dilakukan secara bertahap, untuk aksi pertama, yang rencananya digelar pada tanggal 31 Januari 2011 mendatang, diterjunkan 1000 masa yang akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD. "Yang saya tahu, rencananya 31 Januari sebanyak 1000 masa, dan jika belum ada perkembangan PDIP akan menerjunkan lagi masa dengan jumlah yang lebih besar," bebernya. Saat hal ini dikonfiirmasikan kepada Wisnu Sakti Buana, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD tersebut membantah. Menurutnya saat ini PDIP hanya melakukan konsolidasi untuk menyikapi permasalahan dengan Walikota. Mengenai pengerahan masa, Wisnu mengaku tidakmengetahui. "Tidak ada, informasi dari mana itu," ujar Wisnu Sakti balik bertanya. Senada dengan Wisnu, anggota fraksi PDIP DPRD Surabaya Baktiono mengaku tidak mengetahui mengenai adanya rencana pengerahan masa oleh PDIP. "Kalau konsolidasi internal memang kita lakukan, tapi untuk pengerahan masa, saya belum tahu, dan saya pikir tidak perlu sampai kesitu lah," ujar Baktiono. Sebagai partai pengusung, sudah tentu PDIP terusik mendengar informasi dukungan Walikota oleh partai Demokrat, hal ini berdasar pada pengalaman lalu, beberapa kader PDIP yang sudah diantarkan sebagai kepala daerah dan berakhir dengan pengkhianatan, demikian kata yang kerap digunakan bagi seseorang yang menyebrang kepada partai lain. Berdasar keterangan sumber, rencana langkah pengerahan masa oleh PDIP adalah sebagai testis sekaligus bargaining kepada Walikota. Atau lebih tepatnya memainkan psikologis Walikota Surabaya yang notabene bergender wanita. Rencana aksi ini adalah letupan kecil untuk melihat reaksi Tri Rismaharini. Perlu diberikan garis bawah, PDIP masih memiliki kader yang berada di lingkungan pemerintah kota, yakni Wakil Walikota Bambang DH. Jika dicermati, setelah munculnya polemik antar Walikota dengan DPRD, wakil walikota seakan hilang dari peredaran. Bambang DH yang dikenal piawai dalam dunia perpolitikan, praktis tidak menunjukan sepak terjangnya. Padahal, sebelumnya, saat menjabat sebagai Walikota, Bambang DH sempat terlibat beberapa kasus, diantaranya gratifikasi, bahkan kepemimpinan Bambang juga sempat digoyang dengan rencana interpelasi DPRD, namun akhirnya gagal. Seharusnya pengalaman 'lolosnya' Bambang pada rencana interpelasi lalu, dapat dijadikan referensi Walikota Tri Rismaharini untuk menghadapi interpelasi kali ini. Namun nyatanya Tri Risma seakan tidak pernah melibatkan Bambang dalam interpelasinya kali ini, dan 'goyangan' DPRD terhadap Risma dapat berjalan sukses hingga tahapan hak angket. Oleh beberapa kalangan sikap diam Bambang DH tersebut merupakan strategi PDIP. Bambang DH sengaja 'ditidurkan' dari dunia luar. Bambang dikonsentrasikan untuk menguatkan jaringan PDIP di lingkungan Pemkot Surabaya. Jika dicermati, langkah ini nampaknya cukup efektif untuk kondisi - kondisi tertentu. Untuk saat ini PDIP masih memanfaatkan keretakan partai Demokrat untuk melakukan bargaining kepada Walikota. Seperti diketahui, Ketua DPD Demokrat Jatim Iman Sunardi, menginstruksikan kepada DPC PD Surabaya yang diketuai oleh Wisnu Wardhana untuk memberikan dukungan kepada Walikota, namun langkah yang ditempuh oleh Wisnu Wardhana sebagai Ketua DPRD berbeda dari instruksi DPD Demokrat. Dari pantauan beritajatim.comdi lingkungan DPRD, intensiatas pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana semakin tinggi. Beberapa kader PDIP nampak hadir untuk melakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua DPRD dari fraksi PDIP tersebut. [rif/ted]

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/19/Lapsus/2011-01-29/91336/Syok_Terapi_Risma,_PDIP_Siapkan_Demo

aduh, ini benar2 skenario yang besar sudah direncanakan di awal.... :(. Kasihan sekali.... Beliau punya kapasitas yang besar untuk membuat Surabaya lebih baik

Saya rasa media beritajatim ini tidak kredibel utk menggambarkan kondisi sbnrnya.. kalo dilogika beritajatim ini beritanya cenderung menguntungkan partai demokrat.. dan sengaja memperkeruh suasana.. kalo sampai pdip menarik dukungan saya rasa juga aneh.. krn bu risma tidak melakukan apa2 jd yg mungkin adalah ini suatu skenario propaganda dari pdip dan demokrat.. jujur saya tidak percaya ama kedua partai tsb.. mngkn secara pribadi saya lebih support politisi dari pks di dprd yg konsisten dan cerdas org2nya (bkn berarti sy fans mrk).. yah apapun itu saya mendukukung bu risma sbg profesional bukan sbg bawaan parpol tertentu..

Baca jawapos hari ini ad pernyataan wisnu sakti buana dari pdip yg bilang bu risma sdh jd kacang yg lupa ama kulitnya... Dan mau menarik dukungan dari bu risma rasanya jg bisa terjadi karena parpol itu ngga ada yg bersih.. Sedangkan bu risma sebagai birokrat profesional yang terkenal bersih ( dgn prestasi beliau melalui, ebudgeting,eprocurement dll) yg tujuannya mencipatakan penyelenggaraan pemerintahan yg bersih.. Bahkan sudah dijadikan percontohan oleh kota lain dan lembaga pemerintahan negara lainnya ( kalo g salah pemkot sby yg pertama kali menciptakan metode ini, bahkan sudah ada hak cipta/ HAKI nya) dan bahkan sudah diakui oleh KPK utk kota terbersih dari korupsi..
Saya rasa amat bertentangan ama naluri pdip atau parpol2 yg lain yg emang cari duitnya dari penyelenggaraan pemerintahan..
Berikut saya kutip beberapa tweet dari yg diduga #intel di twitter. (Lagi rame jg di metrotv) dan kebetulan saya follower beliau
@benny_israel
Bisnis memerlukan pengaruh. Kekuasaan mempunyai pengaruh. Ada demand and supply pengaruh. Equilibrium point bertemu di KKN.

From: @benny_israel
Sent: Jan 30, 2011 7:00p

Menjadi sebuah masalah besar apabila kalau pengusaha merangkap menjadi penguasa. Masalah bagi bangsanya. Menguntungkan dirinya. @sociotalker

sent via ÜberTwitter
On Twitter: http://twitter.com/benny_israel/status/31683065189236736

http://m.okezone.com/read/2011/01/30/339/419499/jadi-oposan-pdip-merasa-diincar

Dan sebagai salah satu buktinya.. Yg lagi rame dibicarain KPK menahan beberapa politisi.. Yg salah satunya politisi besar pdip panda nababan ama politisi golkar yg mantan kepala bappenas paskah suzetta..

Jadi Oposan, PDIP Merasa Diincar
Minggu, 30 Januari 2011 - 17:31 wib
Misbahol Munir - Okezone

Panda Nababan (Foto: Heru Haryono/okezone)
JAKARTA - Para politisi PDI Perjuangan geram. Mereka mengecam penahanan Panda Nababan.

“Sebagai parpol yang berada di luar pemerintahan, tidak menutup kemungkinan kader-kadernya akan diincar dengan kasus-kasus hukum,” kata anggota Fraksi PDIP di DPR Trimedya Panjaitan.
Hal itu ditegaskan Trimedya sebelum masuk ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/2011).
Trimedya mengaku prihatin dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
Penerima suap, kata dia, semua dijadikan tersangka, termasuk yang meninggal. Tapi pemberinya tidak dijadikan tersangka.
“Kami harapkan ke KPK sebagai lembaga independen penegakan hukum harus berjalan secara setara. Penegakan hukum harus berkeadilan. Berkeadilan itu di mana ada penerima dan pemberi. Pemberi itu yang semestinya harus diusut,” tegasnya.
(lam)

*jadi emang susah kalau mau menciptakan pemerintahan yg benar2 bersih.. Sighhh -_-"

http://politik.suarasurabaya.net/?id=c46af040e165f8bd1b3a0d4d94373101201188250

Politik

31 Januari 2011, 07:18:03| Laporan Eddy Prastyo
Kemendagri Anulir Proses Angket Perwali Reklame DPRD Surabaya

suarasurabaya.net| Langkah DPRD Surabaya menggelar Pansus Hak Angket terkait terbitnya Perwali 56 dan 57 tentang Reklame dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses hak angket yang hari ini memasuki tahap paripurna untuk menghasilkan rekomendasi dinilai Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

REYDONNYZAR MONEK Kapuspen Kementerian Dalam Negeri pada suarasurabaya.net, Senin (31/01) mengatakan anggota Pansus DPRD Surabaya memang sudah berkonsultasi dengan staf Kementerian Dalam Negeri dan dijelaskan bahwa terbitnya Perwali 56 dan 57 sudah sesuai secara administrasi negara. Perwali itu merupakan turunan dari Perda nomor 7 tahun 2006 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut masih menggunakan konsideran aturan yang lama, yakni UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PP nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan PP nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut DONNY, langkah Pemkot Surabaya menerbitkan Perwali nomor 56 dan 57 adalah dalam upaya menjabarkan perundangan tersebut. Terkait terbitnya UU nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dijadikan konsideran dalam Perwali 56 dan 57, kata DONNY, tidak menjadi masalah karena UU itu punya masa transisi berlaku efektif 2 tahun, sehingga penerapannya secara efektif oleh pemerintah daerah sampai dengan 1 Januari 2012. "Perwali 56 dan 57 tidak melanggar hukum administrasi negara manapun," kata dia.

Sedangkan proses Hak Angket dinilai DONNY, adalah agenda politik yang tidak perlu karena penggunaan hak menyatakan pendapat anggota DPRD hanya bisa dilakukan bila kebijakan yang diambil kepala daerah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan luas dari masyarakat. "Dalam hal angket Perwali ini, hanya pengusaha reklame yang resah dan itu tidak mencerminkan unsur ketidakpercayaan masyarakat secara luas," kata dia.

DONNY mengimbau pada seluruh unsur pemerintahan daerah di Surabaya agar tidak mempertontonkan disfungsi dan disharmoni seperti ini yang ujungnya merugikan masyarakat. "Sangat tidak elok mempertontonkan disharmoni seperti ini bagi pendidikan politik masyarakat. Seperti rumah tangga, DPRD dan Pemkot harusnya harmonis agar rakyatnya percaya pada pemerintahan daerah," kata dia.

Bagaimana tentang rekomendasi pansus dalam paripurna hak angket Perwali yang digelar hari ini? DONNY menilai rekomendasi itu apapun jadi tidak memiliki sandaran hukum yang jelas, sehingga jika nanti diuji di Mahkamah Agung sangat lemah.

Pernyataan Kapuspen Kemendagri ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya yang ikut dalam konsultasi ke Kemendagri 2 minggu lalu. Saat itu WISNU menyatakan prosedur yang dilakukan DPRD Surabaya dalam proses penggunaan hak angket sudah benar. Selain itu dikatakannya, penerbitan Perwali 56 dan 57 bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.(edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

http://politik.suarasurabaya.net/?id=c46af040e165f8bd1b3a0d4d94372501201188042

Politik

25 Januari 2011, 17:39:58| Laporan Eddy Prastyo
Ngotot Ganggu RISMA, DPD PD Jatim Jewer WW

suarasurabaya.net| WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya akan dilaporkan DPD Partai Demokrat Jawa Timur ke DPP Partai Demokrat dan Menteri Dalam Negeri karena ngotot ’mengganggu’ kinerja Pemkot Surabaya dan membuat pembahasan RAPBD Surabaya 2011 molor.

IMAM SUNARDI Ketua DPRD Jatim yang juga mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur saat dipanggil SOEKARWO Gubernur Jawa Timur membahas molornya pembahasan RAPBD Surabaya 2011 mengakui dirinya sudah berkali-kali menasihati WISNU WARDHANA agar tidak ngotot mengganggu proses pembahasan RAPBD Surabaya.

”Masak gara-gara 1 orang ini, pembahasan RAPBD Surabaya terlantar. Saya sudah berikan atensi khusus soal ini ke Gubernur yang sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Jatim, tapi dia (WISNU WARDHANA-Red) nekad saja. Dibilangin tidak bisa,” kata IMAM.

Pemanggilan oleh Gubernur untuk koordinasi percepatan RAPBD Surabaya di kediaman dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol sore ini pun tidak dihadiri WISNU WARDHANA dengan alasan masih memimpin jalannya rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Saat dihubungi suarasurabaya.net sekitar pukul 17.00 WIB tadi, WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya juga mengaku tidak bisa diganggu karena masih mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS.

Sementara itu SOEKARWO Gubernur Jawa Timur mengatakan molornya pengesahan RAPBD Surabaya 2011 ini sudah mengganggu pelayanan dasar pada publik Surabaya. ”Harusnya bisa dipercepat dan Walikota Surabaya sudah berkomitmen untuk percepatan proses pembahasan ini,” kata Gubernur.

Tidak hadirnya WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya dalam undangan untuk membahas percepatan RAPBD Surabaya 2011 di kediaman Jl. Imam Bonjol sore ini juga disayangkan Gubernur. SOEKARWO mengatakan akan menjadwalkan pertemuan lagi dengan Ketua DPRD Surabaya itu membahas komitmen percepatan pembahasan RAPBD.(edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

http://politik.suarasurabaya.net/?id=2e63b032b7bac35da09a8a50b021dc0b201188249

Politik

31 Januari 2011, 03:31:15| Laporan Eddy Prastyo
Saat Sidang Paripurna Angket Perwali Reklame
Kader PDIP Dilarang Turun ke Jalan

suarasurabaya.net| Menyusul keluarnya instruksi DPP PDIP bagi seluruh kadernya di Surabaya untuk mendukung pemerintahan TRI RISMAHARINI dan BAMBANG DH, DPP PDIP melarang kader-kadernya di Surabaya melakukan unjukrasa pro dan kontra saat berlangsungnya sidang paripurna DPRD Surabaya membahas rekomendasi Pansus Hak Angket Perwali Reklame, Senin (31/01).

HASTO KRITIYANTO Wakil Sekjen PDIP Perjuangan saat dihubungi suarasurabaya.net, Minggu (30/01) mengatakan dengan instruksi yang disampaikan DPP ini jelas bahwa tidak ada lagi pro-kontra di internal PDIP tentang pemerintahan TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya.

Instruksi dari DPP PDIP itu lantas membatalkan rencana aksi unjukrasa sejumlah kader DPC PDIP Surabaya mengkritisi TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya saat berlangsungnya rapat paripurna itu.

JAGAD HARYOSENO anggota PDIP Surabaya yang juga mantan Ketua Tim Eksternal Pemenangan RISMA-BAMBANG dalam Pilwali Surabaya membenarkan adanya rencana unjukrasa itu. ”Unjukrasa ini hanya untuk memberikan kritik membangun pada Bu RISMA agar membangun komunikasi politik yang baik dan berpihak pada rakyat kecil,” kata JAGAD saat dihubungi suarasurabaya.net.

Namun setelah keluarnya instruksi itu Sabtu (29/01) malam, DPC PDIP memutuskan tidak lagi turun ke jalan sesuai rencana semula. ”Kami mematuhi instruksi partai,” kata kakak WISNU SAKTI BUANA Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

JAGAD juga memastikan tidak ada kader atas nama PDIP akan berunjukrasa pagi ini di depan gedung dewan. ”Andainya pun ada, itu bukan atas nama partai,” kata dia.

Sementara itu MAT MUCHTAR tokoh PDIP dari kawasan Bulak Banteng yang dikenal sebagai loyalis TRI RISMAHARINI mengatakan unjukrasa dari unsur PDIP yang ingin menjatuhkan TRI RISMAHARINI masih tetap akan dilakukan, Senin (31/01). ”Tapi tidak dengan atribut partai. Mereka pakai nama LSM,” kata dia.

WISNU SAKTI BUANA Ketua DPC PDIP Surabaya tidak bisa dikonfirmasi terkait informasi yang disampaikan MAT MUCHTAR. Saat dihubungi, telpon selulernya tidak aktif.(edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

http://politik.suarasurabaya.net/?id=2e63b032b7bac35da09a8a50b021dc0b201188248

31 Januari 2011, 02:50:42| Laporan Eddy Prastyo
DPP PDIP dan Partai Demokrat Akhiri Kemelut Politik di Surabaya

suarasurabaya.net| Upaya menjatuhkan TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya lewat upaya parlementer dan ekstra parlementer akan diakhiri lewat campur tangan DPP PDIP dan DPP Partai Demokrat. Ini tertuang lewat instruksi Dewan Pengurus Pusat dua partai itu pada seluruh kadernya di Surabaya agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya pemerintahan apalagi melakukan penggulingan terhadap TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya.

HASTO KRITIYANTO Wakil Sekjen PDIP Perjuangan saat dihubungi suarasurabaya.net, Minggu (30/01) mengatakan instruksi itu dikeluarkan menegaskan sikap PDIP terhadap pemerintahan TRI RISMAHARINI dan BAMBANG DH. ”Bagaimanapun juga TRI RISMAHARINI dan BAMBANG DH adalah pasangan yang diusung PDIP dalam Pilwali 2010 lalu. Kami berkomitmen untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan di Surabaya,” kata dia.

Dalam bagian lain, DPP juga menginstruksikan kadernya di DPC dan fraksi di DPRD Surabaya untuk mendukung kebijakan yang pro rakyat serta melakukan komunikasi politik dengan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, ANAS URBANINGRUM Ketua Umum DPP Partai Demokrat saat dihubungi, menjawab lewat SMS. Menurut ANAS, garis politik Partai Demokrat dari pusat sampai ke daerah tidak sebagai partai oposisi. Untuk itu siapapun kepala daerah dan darimanapun partainya, kata ANAS, Partai Demokrat dalam posisi mendukung program-programnya agar berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

”Jika kritis, maka arahnya harus konstruktif, bukan untuk mengganggu apalagi menggulingkan kepala daerah. Garis politik Partai Demokrat ini dilaksanakan seluruh kader Partai Demokrat, tak terkecuali di Surabaya,” kata lulusan Program Studi Ilmu Politik Fisip Unair ini.

Ditambahkan ANAS, RAKYAT Surabaya tidak mengharapkan keributan politik. :Kader Partai Demokrat di DPRD Surabaya harus menjadi politisi yang dewasa, berpikir sehat dan penuh tanggungjawab pada kepentingan rakyat Surabaya,” kata ANAS.(edy)

Powered by Telkomsel BlackBerry ®


*semoga bener2 bisa menjadi titik terang dan mengakhiri kemelut politik di surabaya... dan ibu walikota bisa segera melanjutkan semua program pembangunan kota yang tertunda.. amiinnn... :)

^^
wah syukur deh, sudah mulai ada titik terang...
Apa mungkin ada lobby tingkat tinggi di tingkat DPP partai yah?
Siapa yang tau...??! Semua bisa terjadi.
Cukup sudah... Harus diakhiri..
DPP harus sadar dan tegas, jangan sampai karena ulah kadernya yang tolol dan arogan bisa terjadi hal yang buruk..

Tidak ada yang salah dengan bu Wali, kalau sampai pemakzulan terjadi, justru akan jadi blunder besar partai dan publik akan semakin tau kalau kader partainya cuma cari kepentingan pribadi saja.
Dan akan menjatuhkan partainya sendiri...

Semangat bu Risma! Habis gelap terbitlah terang...
Jadikan ini sebagai pelajaran untuk ibu bisa mengenal busuknya dunia politik...

pemprop sudah tidak setuju upaya mengganggu walikota, DPP PDIP dan PD juga tidak setuju, kemendagri ikut tidak setuju juga..!?! Kalau tetap ngotot para anggota hewan itu... Semakin kelihatan tolol dan arogannya mereka...
Rakyat tidak bisa dibohongi dan dibodohi lagi BRURR....

31 Januari 2011, 07:18:03|
Laporan Eddy Prastyo

Kemendagri Anulir Proses Angket Perwali Reklame DPRD Surabaya

suarasurabaya.net | Langkah DPRD Surabaya menggelar Pansus Hak Angket terkait terbitnya Perwali 56 dan 57 tentang Reklame dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses hak angket yang hari ini memasuki tahap paripurna untuk menghasilkan rekomendasi dinilai Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. REYDONNYZAR MONEK Kapuspen Kementerian Dalam Negeri pada suarasurabaya.net , Senin (31/01) mengatakan anggota Pansus DPRD Surabaya memang sudah berkonsultasi dengan staf Kementerian Dalam Negeri dan dijelaskan bahwa terbitnya Perwali 56 dan 57 sudah sesuai secara administrasi negara. Perwali itu merupakan turunan dari Perda nomor 7 tahun 2006 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut masih menggunakan konsideran aturan yang lama, yakni UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PP nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan PP nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut DONNY, langkah Pemkot Surabaya menerbitkan Perwali nomor 56 dan 57 adalah dalam upaya menjabarkan perundangan tersebut. Terkait terbitnya UU nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dijadikan konsideran dalam Perwali 56 dan 57, kata DONNY, tidak menjadi masalah karena UU itu punya masa transisi berlaku efektif 2 tahun, sehingga penerapannya secara efektifoleh pemerintah daerah sampai dengan 1 Januari 2012."Perwali 56 dan 57 tidak melanggar hukum administrasi negara manapun," kata dia. Sedangkan proses Hak Angket dinilai DONNY, adalah agenda politik yang tidak perlu karena penggunaan hak menyatakan pendapat anggota DPRD hanya bisa dilakukan bila kebijakan yang diambil kepala daerah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan luas dari masyarakat. "Dalam hal angket Perwali ini, hanya pengusaha reklame yang resah dan itu tidak mencerminkan unsur ketidakpercayaan masyarakat secara luas," kata dia. DONNY mengimbau pada seluruh unsur pemerintahan daerah di Surabaya agar tidak mempertontonkan disfungsi dan disharmoni seperti ini yang ujungnya merugikan masyarakat. "Sangat tidak elok mempertontonkan disharmoni seperti ini bagi pendidikan politik masyarakat. Seperti rumah tangga, DPRD dan Pemkot harusnya harmonis agar rakyatnya percaya pada pemerintahan daerah," kata dia. Bagaimana tentang rekomendasi pansus dalam paripurna hak angket Perwali yang digelar hari ini? DONNY menilai rekomendasi itu apapun jadi tidak memiliki sandaran hukum yang jelas, sehingga jika nanti diuji di Mahkamah Agung sangat lemah. Pernyataan Kapuspen Kemendagri ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan WISNU WARDHANA Ketua DPRD Surabaya yang ikut dalam konsultasi ke Kemendagri 2 minggu lalu. Saat itu WISNU menyatakan prosedur yang dilakukan DPRD Surabaya dalam proses penggunaan hak angket sudah benar. Selain itu dikatakannya, penerbitan Perwali 56 dan 57 bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.(edy)

http://m.suarasurabaya.net/politik/detail.php?id=5ee744dd15020276661076349726d17f201188250

hehe nama gerombolannya MATEK KON ASU... ckckck.. dan mengatasnamakan sebagai warga surabaya.., dasar gerombolan idiot bayaran....
bu risma ini baru 4 bulan dilantik jadi walikota... apbdnya pun sudah keburu dijegal ama dprd.. mau kerja gimana walikotanya? yang ngamuk2 nih mngkn gerombolan orang2 sakit hati... parpol yang ngga kebagian jasmas.. konstituen parpol yang ngga dapat duit gara2 pengelolaan jasmas langsung dari pemkot ke warga.. ngga melalui parpol..(jadi parpol ngga kebagian duit bagi hasil jasmas)...

sebaiknya bu risma datang aja ke paripurna dan seandainya keputusan sidang paripurna memutuskan bu risma diberhentikan oleh dprd.. bu risma bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atau mk.. sebagai penyalahgunaan wewenang oleh dprd.. karena menurut kapuspen mendagri pun.. yang dilakukan bu risma tidak menyalahi aturan apapun...

dan peringatan juga buat dpp parpol2 ini.. yang sudah tidak merestui polah anggotanya di dpc agar bisa memperingatkan bahkan merecall mereka semua yg duduk di dprd karena tidak becus menjadi wakil rakyat kota surabaya...


http://surabaya.detik.com/read/2011/01/31/100932/1556856/466/dprd-surabaya-didesak-berhentikan-tri-rismaharini?y991102465

Senin, 31/01/2011 10:09 WIB
DPRD Surabaya Didesak Berhentikan Tri Rismaharini
Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya


Surabaya - Massa anti Walikota Tri Rismaharini secara bergelombang berdatangan di gedung DPRD Surabaya. Mereka tiba dengan menumpang puluhan truk, pick up maupun ratusan sepeda motor, Senin (31/1/2011).

Warga yang unjukrasa itu berasal dari berbagai kecamatan dan mengatasnamakan Masyarakat Tegakkan Konstitusi Arek Surabaya (MATEK KON ASU). Mereka membawa serta spanduk dan beragam poster yang bunyinya mengecam kearogansian Tri Rismaharini.

Pantauan detiksurabaya.com, begitu tiba di depan gedung dewan massa langsung meneriakkan yel-yel "Turunkan Risma". Aksi sengaja digelar untuk mendukung digelarnya sidang paripurna yang akan mendengarkan kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket Perwali Reklame No 56 dan 57 Tahun 2010 yang dinilai telah menyalahi prosedur dalam penyusunannya.

Selain itu, massa menilai kepemimpinan Tri Rismaharini yang baru 4 bulan dianggap telah menimbulkan banyak persoalan dan konflik yang memicu gesekan di masyarakat. "Tuntutan kita turunkan Risma," tegas Adi Sutarwijono, Humas MATEK KON ASU kepada wartawan di lokasi.

Menurut Adi yang juga duduk sebagai Tenaga Ahli Walikota ini menyatakan gaya kepemimpinan walikota telah mencederai semangat demokrasi dan keberpihakannnya pada wong cilik.

"Dia justru menciptakan kroni baru, menimbulkan konflik, APBD molor, dan janji-janji pro wong cilik seperti dikampanyekan saat pilkada tak terealisasi," terang Adi yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Dari berbagai persoalan yang timbul belakangan ini hingga meruncingnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif, Adi menilai bahwa walikota telah gagal memimpin Kota Surabaya.

"Massa akan semakin banyak yang datang pagi ini untuk menyerukan Risma segera turun. Dewan harus mendengarkan suara rakyat ini," tegasnya.

Aksi sementara masih berjalan tertib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polrestabes Surabaya menerjunkan 1.065 personel serta sejumlah kendaraan taktis. Jalan Yos Sudarso, sementara belum ditutup meski massa telah menguasasi hampir separuh ruas badan jalan.

(gik/gik)

di tingkat grass root pdip sendiri mayoritas memilih berseberangan dengan dpc ( 23 pac dari 31 pac, dpp pdip pun masih bersifat toleran pada bu risma) .. jadi sebenarnya mayoritas konstituen pdip masih mendukung bu risma.. dan sisanya mungkin tidak mendukung (karena bu risma belum menunjukkan peningkatan kinerja selama 4 bulan kepemimpinannya)... makanya mereka yg berdemo hari ini tidak diperbolehkan memakai atribut pdip... yah whatever it is.. let's pray for the best for surabaya aja.. :)

http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=f44f7b62f74ed345df4eaf7220513101201188255

Kelana Kota

31 Januari 2011, 09:58:26| Laporan Eddy Prastyo
Unjukrasa Cabut Mandat RISMA
Kumpul di PDIP Pandegiling, Usung Isu Turunkan RISMA

suarasurabaya.net| Aksi unjukrasa menarik kembali mandat TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya yang dikonsolidasi DPC PDIP tetap dilangsungkan, namun mereka tidak menggunakan nama PDIP dalam menggelar unjukrasanya. Dalam unjukrasa ini, mereka menggunakan nama : Masyarakat Tegakkan Konstitusi Arek Surabaya (Matekon Asu).

Seribuan lebih massa direncanakan berunjukrasa di depan gedung DPRD Surabaya Jl. Yos Sudarso. Mereka berkumpul di sejumlah titik, diantaranya di kawasan Kenjeran, Margomulyo, dan kantor tidak resmi PDIP Jl. Pandegiling.

KADAR satu diantara korlap unjukrasa yang juga kader DPC PDIP Surabaya mengatakan unjukrasa ini merupakan puncak kekecewaan basis konstituen PDIP terhadap TRI RISMAHARINI Walikota Surabaya yang notabene diusung PDIP dalam Pilwali tahun 2010 lalu.

"Kebijakan Walikota Surabaya ternyata tidak sesuai dengan janji kampanye. Tidak pro rakyat kecil," kata dia.

Diantara kebijakan yang tidak pro rakyat itu, kata dia, adalah kenaikan pajak kos-kosan, pemangkasan subsidi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penggusuran PKL. "Itu sekian diantara kebijakan RISMA yang tidak sesuai janji kampanyenya," kata dia.

Menurut rencana, sekitar pukul 10.30 WIB, massa akan bertemu di depan gedung DPRD Surabaya, bersamaan dengan jadwal sidang paripurna DPRD Surabaya membahas hasil kerja pansus hak reklame tentang penerbitan Perwali 56 dan 57.

Sementara itu, aksi unjukrasa anti RISMA dari para kader PDIP ini tidak didukung sepenuhnya oleh para Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP. HARTO Sekretaris PAC PDIP Pakal mengatakan sebenarnya kemarin Minggu (30/01), sebanyak 23 dari 31 PAC PDIP dan 12 Pengurus Ranting akan menyatakan sikap berseberangan dengan DPC PDIP Surabaya. "Kami ingin menyampaikan suara hati yang tidak sejalan dengan DPC. Banyak hal yang tidak diungkap transparan terkait unjuk rasa ini," kata dia.

Kemarin sore, 23 PAC dan 12 Pengurus Ranting sebenarnya akan menggelar jumpa pers terkait sikap tersebut. Namun karena ada SMS dari DPP PDIP untuk tidak melakukan manuver bagi kader yang pro dan kontra, maka rencana konferensi pers itu ditunda.

Menurut satu diantara kader DPC PDIP yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode sebelumnya, unjukrasa ini sama sekali tidak menggunakan atribut PDIP.(edy)

Teks Foto :
-Satu diantara peserta unjukrasa yang mengenakan ikat kepala bertuliskan Turunkan RISMA
Foto : EDDY suarasurabaya.net

Powered by Telkomsel BlackBerry ®

Hmmm... Bisa ngakak terbahak-bahak liat tingkat para anggota hewan yang bener-bener hewan ini...
Bingung nih mau ngomong apa lagi tentang anggota hewan ini...
Terkutuk dunia akhirat deh....
Ikhlas saya lihat tujuh turunan keluarganya sengsara gara-gara perbuatan leluhurnya....
Ampun dah....
Hahaha...

Pansus Reklame DPRD Surabaya merekomendasikan untuk Risma di Non aktivkan...... aduh, orang sebaik dan dedikasinya sangat besar untuk Surabaya dijegal oleh Binatang-binatang itu. Hanya Fraksi PKS yang menolak lainnya mendukung :( termasuk PDIP.

Hmmm... Bisa ngakak terbahak-bahak liat tingkat para anggota hewan yang bener-bener hewan ini...
Bingung nih mau ngomong apa lagi tentang anggota hewan ini...
Terkutuk dunia akhirat deh....
Ikhlas saya lihat tujuh turunan keluarganya sengsara gara-gara perbuatan leluhurnya....
Ampun dah....
Hahaha...

aminn......

hehe nama gerombolannya MATEK KON ASU... ckckck.. dan mengatasnamakan sebagai warga surabaya.., dasar gerombolan idiot bayaran....
bu risma ini baru 4 bulan dilantik jadi walikota... apbdnya pun sudah keburu dijegal ama dprd.. mau kerja gimana walikotanya? yang ngamuk2 nih mngkn gerombolan orang2 sakit hati... parpol yang ngga kebagian jasmas.. konstituen parpol yang ngga dapat duit gara2 pengelolaan jasmas langsung dari pemkot ke warga.. ngga melalui parpol..(jadi parpol ngga kebagian duit bagi hasil jasmas)...

sebaiknya bu risma datang aja ke paripurna dan seandainya keputusan sidang paripurna memutuskan bu risma diberhentikan oleh dprd.. bu risma bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atau mk.. sebagai penyalahgunaan wewenang oleh dprd.. karena menurut kapuspen mendagri pun.. yang dilakukan bu risma tidak menyalahi aturan apapun...

dan peringatan juga buat dpp parpol2 ini.. yang sudah tidak merestui polah anggotanya di dpc agar bisa memperingatkan bahkan merecall mereka semua yg duduk di dprd karena tidak becus menjadi wakil rakyat kota surabaya...


http://surabaya.detik.com/read/2011/01/31/100932/1556856/466/dprd-surabaya-didesak-berhentikan-tri-rismaharini?y991102465

Senin, 31/01/2011 10:09 WIB
DPRD Surabaya Didesak Berhentikan Tri Rismaharini
Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya


Surabaya - Massa anti Walikota Tri Rismaharini secara bergelombang berdatangan di gedung DPRD Surabaya. Mereka tiba dengan menumpang puluhan truk, pick up maupun ratusan sepeda motor, Senin (31/1/2011).

Warga yang unjukrasa itu berasal dari berbagai kecamatan dan mengatasnamakan Masyarakat Tegakkan Konstitusi Arek Surabaya (MATEK KON ASU). Mereka membawa serta spanduk dan beragam poster yang bunyinya mengecam kearogansian Tri Rismaharini.

Pantauan detiksurabaya.com, begitu tiba di depan gedung dewan massa langsung meneriakkan yel-yel "Turunkan Risma". Aksi sengaja digelar untuk mendukung digelarnya sidang paripurna yang akan mendengarkan kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket Perwali Reklame No 56 dan 57 Tahun 2010 yang dinilai telah menyalahi prosedur dalam penyusunannya.

Selain itu, massa menilai kepemimpinan Tri Rismaharini yang baru 4 bulan dianggap telah menimbulkan banyak persoalan dan konflik yang memicu gesekan di masyarakat. "Tuntutan kita turunkan Risma," tegas Adi Sutarwijono, Humas MATEK KON ASU kepada wartawan di lokasi.

Menurut Adi yang juga duduk sebagai Tenaga Ahli Walikota ini menyatakan gaya kepemimpinan walikota telah mencederai semangat demokrasi dan keberpihakannnya pada wong cilik.

"Dia justru menciptakan kroni baru, menimbulkan konflik, APBD molor, dan janji-janji pro wong cilik seperti dikampanyekan saat pilkada tak terealisasi," terang Adi yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Dari berbagai persoalan yang timbul belakangan ini hingga meruncingnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif, Adi menilai bahwa walikota telah gagal memimpin Kota Surabaya.

"Massa akan semakin banyak yang datang pagi ini untuk menyerukan Risma segera turun. Dewan harus mendengarkan suara rakyat ini," tegasnya.

Aksi sementara masih berjalan tertib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polrestabes Surabaya menerjunkan 1.065 personel serta sejumlah kendaraan taktis. Jalan Yos Sudarso, sementara belum ditutup meski massa telah menguasasi hampir separuh ruas badan jalan.

(gik/gik)



Jangan terlalu percaya dengan detiksurabaya.com, web ini tidak seimbang. dari awal kampaye sudah tidak berimbang.

Walikota Surabaya Diberhentikan DPRD

TEMPO Interaktif, Jakarta - Hanya karena pajak reklame dinaikkan, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kota Surabaya memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dari jabatannya. Enam dari fraksi yang menyetujui itu termasuk Fraksi PDIP yang sebelumnya mengusung Tri Risma menjadi walikota.

"Kami dapat menerima dan menyetujui. Dengan perasaan seiklas-iklasnya untuk berhentikan Tri Rismaharini dari jabatanya," kata Syaifuddin Zuhri, juru bicara Fraksi PDI-P dalam siding angket tentang Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 57 tentang yang menaikkan pajak reklame, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (31/1).

Dalam sidang ini, anggota dewan menilai, Wali Kota telah melanggar Undang-undang karena mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 56 tahun 2010 tentang Perhitungan nilai sewa reklame dan Perwali Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya.
.
Sikap PDIP ini juga diikuti Fraksi PDS, PKB Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. "Fraksi Golkar menyetujui pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Wali Kota," kata Blegur Prijangkono.
Setali tiga uang, Fraksi PKB juga menginginkan Tri Risma Maharini lengser. "Kami bisa menyetujui rekomendasi dari panitia angket untuk menurunkan Wali Kota dari jabatanya," kata jurubicara Fraksi PKB Musrifah.

Menurut juru bicara Fraksi PDS, Imanuel Lumoindang, Perwali Nomor 57 itu disusun sendirian oleh Risma dan tanpa melibatkan dinas lainnya. Akibatnya, pajak iklan di Surabaya lebih tinggi dengan pajak iklan di Jakarta.

Hanya Fraksi PKS yang menolak pemberhentian Tri Rismaharini. "Kami menilai terlalu jauh. Dan belum cukup data dan bukti untuk berhentikan Wali Kota," kata juru bicara Fraksi PKS Tri Setijo Purwito.
.
PKS beralasan, kesalahan Wali Kota hanya masalah teknis dan DPRD bisa menilainya melalui LKPJ, sehingga tidak memerlukan hak angket. "Ini menyangkut norma dan etika saja. Yang karenanya tidak bisa diberikan sanksi, undang-undang harus konstektual tidak asal menafsirkan," kata Tri Setijo.

Upaya pelengseren Tri Risma Harini tak lepas dari buntut pemilihan Wali Kota Surabaya tahun lalu. Dengan diusung PDIP, tahun lalu Tri Risma Harini berpasangan dengan Bambang DH berhasil menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dan menyingkirkan pasangan Arif Afandi – Aldies Kadir yang diusung koalisi parpol, antara lainnya Partai Demokrat dan Golkar.

Hingga empat bulan menjabat, kepimpimpinan Tri Risma Harini terus digoyang DPRD, termasuk menentang kebijakan Tri Risma Mharini yang menolak rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan tol tengah di Surabaya.

Jalan tol tengah ini ditolak, karena menurut Risma, dianggap tidak menyelesaikan kemacetan Kota Surabaya. Tentang Perwali nomor 57 yang diterbitkannya itu, Risma beralasan, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum, dan agar kota tak menjadi belantara iklan. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.

Fatkhurrohman Taufiq | Zed Abidien

source: http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/01/31/brk,20110131-310080,id.html

ini beneran diberhentikan??

^^ Wah udah beneran gak bener mainnya... Semoga Pak Gamawan bisa beresin smua ini... DPRD kacruttttttttttttttt :crazy:

^^ Wah udah beneran gak bener mainnya... Semoga Pak Gamawan bisa beresin smua ini... DPRD kacruttttttttttttttt :crazy:

iya... ini tinggal pemerintah pusatnya. DPRD sudah kelewatan kewenangannya

Fraksi PKS Tolak Rekomendasi Pemberhentian Walikota Surabaya
Budi Hartadi - detikSurabaya


Surabaya - Fraksi PKS DPRD Surabaya menolak rekomendasi pemberhentian walikota Tri Rismaharini yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket Perwali Reklame. PKS menganggap belum ada cukup bukti yang mengarah untuk menghentikan Risma dari jabatannya terkait penyusunan perwali no. 56 dan 57 tahun 2010.

Sikap Fraksi PKS adalah berdasar hasil Konsultasi Panitia Angket ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 Januari 2011. Pihak Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa adanya pelanggaran prosedur dalam penyusunan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tahun 2010, dapat diselesaikan dengan klarifikasi gubernur atas Peraturan Walikota tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman, penggunaan hak Interpelasi dan Hak Angket dikatakan terlalu jauh, karena kewenangan akan hal ini ada di Bidang Pengawasan Pemerintah.

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menilai dari LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota mengenai kebijakan dimaksud, dan memberikan masukan terhadap kinerja Walikota akan hal tersebut," kata Fatkur Rohman, dalam rilis yang dikirim ke redaksi, Senin (31/1/2011).

Sementara permasalahan Penyusunan Peraturan Walikota sudah menyangkut teknis pelaksanaan prosedur di dalam tubuh pemerintah, menyangkut hal intern, yang karenanya berarti terkait pengawasan intern pemerintah secara berjenjang, dalam hal ini tingkat kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Gubernur Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Klarifikasi terkait Peraturan Walikota Surabaya nomor 56 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 57 tahun 2010, dan telah ditindaklanjuti oleh Walikota Surabaya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 tahun 2010, yang telah disampaikan pula hingga ke Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, dikatakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa pengajuan Hak Angket ini terlalu lemah. Karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang terkait dengan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan) dan criminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan).

Sikap penolakan Fraksi PKS tambah Fatkur Rohman, juga berdasar hasil Konsultasi DPRD Kota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Januari 2011. Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa pelanggaran etika tidak bisa dihukum.

Etika ada di undang-undang tetapi tidak masuk hukum. Dicontohkan bahwa contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) dapat dihukum. Tetapi 'berlaku tidak sopan' di pengadilan, tidak dapat dihukum dan hanya dapat diingatkan. Norma dan etika tidak bisa diregulasi menjadi hukum publik.

"Sanksinya hanya berupa sanksi sosial. Dikatakan bahwa pelanggaran undang-undang harus tekstual, dan tidak bisa ditafsirkan," tegas Fatkur Rohman.

^^Berarti bu Risma akhirnya diberhentiin dong? Gimana nih, rakyat juga harus bereaksi dong.:ohno:

Mungkin para hewan cenderung mengabaikan atau mencela tokoh2 idealis dan humanis seperti Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Mahatma Gandhi, dan Mother Teresa.

Sementara tokoh2 penjahat, diktator, dan pembunuh masal cenderung diagungkan seperti Al Capone, Adolf Hitler, Josef Stalin, atau Osama bin Laden.:bash:

Ya udah lah, daripada mikirin politik Surabaya yang makin memancing emosi ini mendingan kita menanti harapan terakhir kita yaitu munculnya sang Satrio Piningit.:banana::cheers::lol::)

Dewan Segera Kirim Pemberhentian Wali Kota Surabaya ke MA

Senin, 31 Januari 2011 | 13:44 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya - DPRD Surabaya segera mengirimkan hasil hak angket yang memutuskan untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Mahkamah Agung.

"Dalam pekan ini kita segera gelar paripurna hak menyatakan pendapat dan langsung hasilnya kita kirim ke MA," kata Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardana, seusai paripurna hak angket yang digelar hari ini (31/1).

Menurut Wisnu, setelah mendapatkan hasil dari DPRD Surabaya, MA diberikan waktu 30 hari untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan DPRD Surabaya ini.

Setelah itu, hasilnya dikirimkan lagi ke DPRD. Jika hasilnya MA menerima, maka DPRD akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Tri Rismaharini. Presiden dalam hal ini juga diberikan waktu 30 hari untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya ini.

"MA saya kira tidak akan menolak. Ini hasilnya sudah final, bahkan didukung enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD," tambah politisi Fraksi Demokrat ini.

ROHMAN TAUFIQ

http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/01/31/brk,20110131-310096,id.html


SBY this is your time to prove that you're a really wise and good president for us by ignoring this DPRD bastards..

and for MA.....cmon, this is the right time to show, that we actually have a justice system.


cheers

masih ada harapan....

anyway kalo misalnya ibu risma benar2 turun, nanti apakah wakilnya bisa menjabat sebagai walikotanya tapi secara pak bambang dh kan sudah 2 kali periode menjabat walikota, apakah bisa naik wakilnya ini? apakah memang ada udang dibalik bakwan?

SBY this is your time to prove that you're a really wise and good president for us by ignoring this DPRD bastards..

and for MA.....cmon, this is the right time to show, that we actually have a justice system.


cheers

Retweet 200x vid.

masih ada harapan....

anyway kalo misalnya ibu risma benar2 turun, nanti apakah wakilnya bisa menjabat sebagai walikotanya tapi secara pak bambang dh kan sudah 2 kali periode menjabat walikota, apakah bisa naik wakilnya ini? apakah memang ada udang dibalik bakwan?

in Politic...semua bisa di halal kan....

bayangin partai nya sendiri aja sampe ngedukung hak angket :ohno:

luckily I didn't vote that party last election. thanks God.

cheers

Sungguh kalau sampai mister presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui bu Risma lengser, saya benar-benar benci selamanya sama sama sampean mister...
Anda akan jadi presiden yang paling saya benci dari semua presiden yang pernah menjabat...
Bahkan saya akan benci melebihi kebencian saya pada pak Soeharto...
Sungguh mister... Bahkan anda tidak lebih baik dari pak Harto...
Sory to say..
Kalau benar tragedi walikota ini terjadi..
Dan anda mendukungnya...
Anda lebih hina daripada seorang diktator...
Saya akan mengingat selama hidup saya bahwa anda menjadi presiden indonesia terburuk sepanjang masa...

Tenang bu Risma!!!
Walaupun kita tidak bisa berbuat riil untuk anda..
Kita disini tidak akan pernah melupakan perjuangan anda!
mommy anda adalah figur pemimpin yang sebenarnya...
Anda akan menjadi bagian terpenting dalam sejarah pembangunan Surabaya.
Jangan pernah berhenti untuk melanjutkan pengabdian anda pada kemajuan Surabaya dan negara...

Go Go Go bu Risma!!!
Tetap semangat!!!

^^
Semoga ada demo tandingan besar2 di surabaya, dan meluas, seperti MEsir dan negara arab lain, mendemo hewan2 di yos sudarso itu !!!!!!
R E V O L U S I

^^
trus apa gunannya di JP tadi PD1 bilang ke kader untuk membela rakyat ??
all about BULL SHIT !!
TP TP doang ...

^^ sama...dari pertama kali nyoblos gw gak pernah tertarik sama partai itu

kisruh politik, rakyat yang jadi korban...selama ini pembangunan surabaya sudah di track yang benar :ohno: kegilaan apalagi yang bakal terjadi di negeri ini ya tuhan

@sbyctzn:
Yup, pak SBY sendiri mulai gak dipercaya lagi sama rakyat. Kalaupun Bu Risma diberhentikan, saya tetep kukuh Surabaya pasti maju.

@Silver Arrows:
Kerusuhan di Mesir dan Tunisia mungkin bisa jadi pegangan untuk memicu revolusi di Indonesia. Ada kaitannya pula dengan goro-goro / huru-hara yang diramalkan oleh Joyoboyo dan Siliwangi, menjelang sang Satrio Piningit (a.k.a Mr.X) akan muncul.

@D3Y:
Berdoa sajalah kiranya Tuhan Allah di surga dengan segera mengutus sang Satrio Piningitnya untuk merestorasi Indonesia. Sudah ada pertanda kalau bakal terjadi perang agung di seluruh Indonesia.

Uga Wangsit Siliwangi:
Salah satu Bait

Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut! Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa.

Ngeri dengernya, tapi udah mulai terjadi, termasuk polemik Surabaya ini.