http://img404.imageshack.us/img404/2671/73847160931327279675100.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7969/16409116511460504261590.jpg

Lokasi:

http://img31.imageshack.us/img31/5227/pantaitjpendam.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7541/tanjungpendam2.jpg

Berita:

DPRD Dukung Dolphin Island
Mahadir: Kaji Lebih Mendalam

TANJUNGPANDAN, POS BELITUNG - Mega proyek pembangunan Dolphin Island di kawasan Tanjungpendam-Air Saga bakal terlaksana. DPRD Kabupaten Belitung telah menyatakan mendukung Pemkab Belitung untuk membuat memorandum of understanding (MoU) dengan PT Mekar Mulia Mandiri terkait proyek ini.

Namun sebelum melakukan pembangunan, Pemkab Belitung dan PT Mekar Mulia Mandiri harus memenuhi segala persyaratan baik secara administrasi maupun teknis (AMDAL) serta melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu DPRD minta pengembang untuk melakukan paparan sekali lagi dengan lebih mendalam soal proyek ini.

Dukungan ini diputuskan dalam rapat gabungan komisi I, II dan III DPRD Belitung, Jumat (29/10) sekitar pukul 16.00 WIB, di ruang rapat DPRD Belitung. Hadir dalam rapat yang membahas kegiatan internal DPRD Belitung ini 16 anggota dewan dan sejumlah undangan lainnya.

“Kita akan mendukung penuh pembangunan Dolphin Island bila konsepnya pembangunan pariwisata Belitung, tanpa ada embel-embel lain. Soal pengembang mengunakan kapal isap untuk melakukan reklamasi, tidak masalah asal tujuannya untuk reklamasi, bukan untuk merusak,” ujar Wakil Ketua DPRD Belitung Junaidi Haminte kepada Grup Bangka Pos, Jumat (3/12).

Soal adanya penolakan masyarakat terhadap proyek ini karena dinilai hanya akal-akalan pemkab dan pengusaha untuk menambang timah di lokasi tersebut menurut Junaidi, hal itu hanya prediksi pihak-pihak tertentu saja. Pasalnya bila proyek itu hanya untuk mengeksploitasi timah menurut Junaidi, pengembang akan gigit jari karena di perairan itu tidak ada timah.

“Dalam konsep pariwisata, Dolphin Island akan dibangun lapangan golf, mall, fasilitas OR lainnya, pendidikan. Dalam jangka panjang kedepan, kalau dibuat pulau akan menguntungkan pariwisata Belitung,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Belitung Mahadir Basti dikonfirmasi, Rabu (1/12) mengingatkan agar Pemkab Belitung mengkaji secara mendalam rencana pembangunan Dolphin Island dari aspek hukum, sosial, ekonominya dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan.

“Silakan eksekutif untuk mengkaji, mengkaji secara pas, betul-betul secara proporsional dengan tim teknis yang sangat bagus, tim kerja yang baik, yang kita percaya,” kata Mahadir Basti di ruang kerjanya.

Beredar fotokopian

Fotokopian notulen rapat gabungan komisi I, II dan III DPRD Belitung, Jumat (29/10) sekitar pukul 16.00 WIB, di ruang rapat DPRD Belitung yang berisi dua keputusan yang salah satunya mendukung proyek Dolphin Island banyak beredar di masyarakat.

Isu yang berkembang, notulen rapat yang dihadiri 16 anggota DPRD tersebut merupakan rekomendasi DPRD mengenai pembangunan Dolphin Island dan beroperasinya kapal isap.

“Menyampaikan di dalam suatu notulen rapat, apakah itu dijadikan sebagai bahan rekomendasi, apakah itu dijadikan sebagai bahan aktif sah-sah saja. Silakan untuk dikaji, silakan dipelajari, bagaimana aspek hukumnya, bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat, sambutan masyarakat,” jelas Mahadir.

Menurut Mahadir, hasil rapat tersebut merupakan keputusan politis anggota dewan mengenai rencana yang diajukan eksekutif untuk membangun kawasan wisata baru. Legislatif hanya memberikan sudut pandang dan pertimbangan kepada eksekutif.

“Sesuatu hal yang kita sikapi secara politik, karena kapasitas kita sebagai pejabat politik, ya bagi kita tidak memberikan suatu persoalan yang mencakup ke persoalan teknis,” sebut Mahadir. (ted/k7/vid)

http://cetak.bangkapos.com/metronews/read/36161.html

Kontroversi

Proyek Dolphin Island ‘Akal-akalan’ Eksekutif
23 November 2010

K urangnya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Belitung pada rencana pembangunan Dolphin Island di kawasan Pantai Tanjungpendam, menyebabkan banyak tudingan bahwa mega proyek tersebut hanya kamuflase masuknya kapal isap ke Belitung.


Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani mengatakan, rencana pembangunan Dolphin Island menciptakan beragam persepsi serta pro dan kontra di masyarakat karena kurangnya sosialisasi.

“Pemda harus sosialisasikan rencana Dolphin Island itu ke masyarakat secara terbuka, jadi semuanya jelas,” kata Taufik Rizani kepada Grup Bangka Pos, Senin (22/11).

Menurut dia, pembangunan Dolphin Island termasuk kebijakan yang memiliki dampak besar bagi masyarakat Belitung. Kebijakan seperti wajib mendapatkan rekomendasi dari DPRD berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Terkait kemungkinan praktek kapal isap, ia menegaskan hingga saat ini DPRD secara kelembagaan belum pernah menerbitkan rekomendasi operasi kapal isap.

“Belum satu pucuk surat pun dari DPRD hingga detik ini untuk rekomendasi kapal isap. Kalau saya tetap komit. Nah Dolphin itu kan sama saja, itu memiliki dampak yang besar bagi masyarakat makanya harus mendapatkan rekomendasi dari DPRD. Sampai sekarang belum ada rekomendasi dari DPRD,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II, Junaidi M Tamin mengatakan, paparan rencana pembangunan Dolphin Island belum jelas. Menurut dia paparan seharusnya menyertakan implikasi yang jelas terhadap pemda dan masyakarat.

“Kemarin itu kan nggak jelas, berapa PAD yang bisa kita dapat, berapa tenaga kerja yang bisa terserap, gimana nanti dampak lingkungannya, itu kan nggak tergambar kemarin, makanya itu paparannya yang ditolak,” kata Junaidi.

Kecaman terhadap rencana pembangunan Dophin Island terus mengalir dari sejumlah organisasi. Ketua Lumbung Inspirasi Rakyat (LIRA) Provinsi Babel Suryanto Sudibyo mengatakan, aktivitas ini jelas mengganggu dan merusak tatanan lingkungan yang sudah ada. Pasalnya materi yang digunakan untuk membentuk pulau baru diperkirakan mencapai ratusan juta meter kubik dari kawasan sekitar.

“Dolphin ini bagi Lira adalah malapetaka. Apa lagi untuk Desa Tanjungpendam yang sudah diplot menjadi desa wisata, malapetaka buat mereka,” ungkap Suryanto kepada Grup Bangka Pos, Senin (22/11).

Menurut Suryanto, mega proyek pembangunan Dolphin Island adalah trik yang dikeluarkan oleh eksekutif untuk melancarkan kebijakan penambangan pasir timah lepas pantai, yang sebelumnya telah ditolak besar‑besaran oleh masyarakat.

“Ini kan ‘maaf ya’, akal‑akalan saja. Dolphin ini kapal isap, jadi memang kalau lihat itu reklamasi. Tapi kalau dilihat dari draft yang bocor, draft perjanjian antara pemda dan investor, ini sangat merugikan,” sebut Suryanto.

Suryanto sangat menyayangkan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melancarkan kebijakan tersebut. Manurutnya Belitung tetap memiliki PAD tertinggi di Provinsi Babel walaupun tanpa mengoperasikan kapal isap.

“PAD Belitung tanpa kapal isap pun masih yang tertinggi di Babel. Sekarang Bangka Barat, Bangka, ternyata ndak mampu menandingi PAD kita yang tanpa kapal isap,” kata Suryanto.

Konsep reklamasi yang diterapkan di Pantai Tanjungpendam sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada. Suryanto menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mereklamasi lokasi lain yang membutuhkan.

Suryanto mengancam akan melakukan aksi penolakan bila pemerintah tetap pada sikapnya untuk terus menjalankan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Kamuflase Tambang Laut

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Mahasiswa Belitung (Amabel) Zainudin. Ia menyebutkan rencana pembangunan Pulau Lumba‑lumba tersebut merupakan kamuflase penambangan laut.

“Kalau kita lihat Dolphin itu sebenarnya adalah kamuflase, kamuflase untuk memasukkan kapal isap ke perairan Belitung. Dan kita dari Amabel sendiri menolak kebijakan itu,” kata Zainudin.

Kebijakan pemerintah tersebut menurut Zainudin sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Bahkan masyarakat kecil malah dirugikan dengan rencana kebijakan yang akan diterapkan tersebut.

“Dampak ini akan sangat terasa bagi nelayan‑nelayan yang pergi sore pulang pagi. Radius mereka mencari ikan paling di bawah empat mil. Yang kita perhatikan nelayan‑nelayan ini, bagi nelayan yang melaut jauh dari pantai dan menggunakan teknologi tinggi tak masalah,” kata Zainudin.

Sementara itu Koordinator Bidang Advokasi dan Kampanye Lingkungan Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) Glenn Nelwan mengatakan, dampak kebijakan pembangunan Dolphin Island akan mengakibatkan bencana banjir seperti yang ada di Jakarta.

“Kalau untuk lingkungan, itu akan sangat mengganggu bentang alam. Jadi daratan yang telah dibentuk oleh arsitek alam ini kan mau diubah. Dampak yang terjadi seperti Jakarta, karena di muara‑muara dan di pinggir‑pinggir pantai itu sudah di bangun perumahan mewah,” ungkap Glenn.

Glenn juga menyangsikan profesionalisme investor yang akan mengerjakan pembangunan tersebut. Karena perusahaan yang akan membangun kawasan wisata baru tersebut tidak memiliki pengalaman melakukan hal yang sama di daerah lain. Bahkan teknologi yang akan digunakan juga masih disangsikan. (k7/k1)

http://sijuk.blogspot.com/2010/12/proyek-dolphin-island-akal-akalan.html