Indonesian-Politicians Watch Thread [Archive]

Blue_Sky

July 30th, 2005, 08:36 AM

Pernyataan Keprihatinan PPI Prancis atas Kunjungan Anggota Badan Legislasi DPR Republik Indonesia ke Paris
Kepada Yth:
Yang mulia Anggota Badan Legislasi DPR
Republik Indonesia

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis (PPI Prancis), sebagai bagian komunitas masyarakat Indonesia di Prancis, menerima undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis untuk menghadiri acara ramah-tamah dengan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia. PPI Prancis mengucapkan terima-kasih kepada KBRI Prancis atas undangan ini.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kunjungan Yang mulia anggota Badan Legislasi DPR kali ini adalah melakukan studi banding proses penyusunan rancangan UU di Prancis. PPI Prancis mendukung upaya studi banding yang dilakukan anggota DPR-RI. PPI Prancis berpendapat bahwa dengan studi banding diharapkan anggota DPR-RI dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai legislator secara lebih baik.

Namun demikian, PPI Prancis berpendapat bahwa studi banding dengan berkunjung langsung ke negara yang hendak dilakukan perbandingan adalah bukan satu-satunya cara mendapatkan hasil yang efektif. Kini, dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan studi banding dapat dilakukan dengan cara lain dengan hasil yang efektif, misalnya tele-conference dan web-conference. Untuk mendapatkan bahan atau dokumen secara lebih detail dapat dilakukan dengan memanfaatkan perwakilan Indonesia di negara tersebut dan atau bisa dilakukan dengan membuka informasi di situs internet.

Dalam suasana di tanah air sedang mengalami permasalahan yang berat dan kompleks, seperti kemiskinan bangsa dengan utang luar negeri mencapai 134 miliar dollar AS, di antara tangisan bayi dan anak Indonesia yang menderita busung lapar, meningkatnya angka kemiskinan yang jumlahnya hampir 40 juta orang, krisis BBM yang melanda seluruh pelosok nusantara, pelaksanaan studi banding dengan mendatangi ke negara tujuan saat ini bukanlah cara dan waktu yang tepat. Pelaksanaan studi banding seperti ini hanya akan mengurangi citra Yang mulia anggota Badan Legislasi DPR-RI dan DPR-RI secara kelembagaan dimata masyarakat dalam dan luarnegeri. Disamping itu hal ini dapat mempersepsikan rendahnya sense of crisis anggota DPR yang terhormat.

PPI Prancis sangat prihatin atas permasalahan bangsa Indonesia dewasa ini demikian pula sangat prihatin atas pelaksanaan studi banding anggota Dewan yang terhormat kali ini.

Demikian pernyataan keprihatinan PPI Prancis.

Paris, 26 Juli 2005
Rudianto Ekawan
Ketua PPI Prancis 2004-2005

source:
http://www.ppibelanda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=1

sanhen

July 30th, 2005, 08:45 AM

Masuk TV ga sih?
Hmmm.. kalo ada yg studi banding ke Melbourne
Let me know ya
I will follow them and take photo when they do such things.
And of course, post the photo to the media!
Wohooo let kick those political party out of DPR!!!

XxRyoChanxX

July 30th, 2005, 08:52 AM

gosh freekin retard...sooo greedy

Blue_Sky

August 12th, 2005, 06:45 AM

TEMPO Interaktif, Solo:Ketua DPRD Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, dan Ketua DPD PDIP Sukoharjo Pardino, ditangkap aparat Polresta Solo ketika sedang berjudi di sebuah hotel di Solo, Kamis (11/8) malam. Wardoyo juga tercatat sebagai wakil ketua DPD PDIP Sukoharjo, dan Pardino adalah anggota DPRD Sukoharjo.

Keduanya ditangkap bersama seorang anggota polisi, Abripka Mulyadi dan seorang warga bernama Purwanto ketika sedang berjudi kartu remi.

Menurut Kepala Polwil Surakarta, Kombes Abdul Madjid, keempat tersangka saat ini diperiksa di Mapolresta Solo. “Barang bukti berupa kartu remi dan uang sejumlah Rp 707 ribu ikut dibawa sebagai barang bukti,” katanya, Jumat (12/8) pagi.

Ia enggan menjelaskan peristiwa penangkapan terebut. Namun ditegaskan Abdul Madjid, semua aparat di bawah kendalinya diminta tegas meski yang ditangkap adalah pejabat dan pimpinan partai politik. Imron Rosyid

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2005/08/12/brk,20050812-65208,id.html

Zorobabel

September 22nd, 2005, 06:10 AM

I'm reading a book right now called "Reorganising Power in Indonesia - The Politics of Oligarchy in an Age of Markets" by Richard Robison and Verdi R. Hadiz. It was published last year with a few additions this year, and it's just jaw-dropping to me. It documents how individuals didn't just steal millions or tens of millions of dollars, but hundreds of millions of dollars each. Others have taken billions, as you all know.

The last few chapters deal with some interesting issues about how the old oligarchy has transformed to deal with democracy and the form of capitalism that exists in Indonesia. It's too hard to explain, but I'm sure most of you know the story already. I'm just ignorant on this subject. Kind of makes me sick deep down inside.

Blue_Sky

October 5th, 2005, 10:42 AM

Akibat Diturunkan Posisinya
Dirut dan Kacab PDAM Nyaris Baku Hantam

SUMEDANG, (GM).-
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum ( Dirut PDAM) Kab. Sumedang, Drs. Manu Adisantosa, A.K. nyaris baku hantam dengan mantan Kepala Cabang PDAM Ujungjaya, Yudi Pagar Alam, Senin (3/10).

Kejadian yang membuat heboh sejumlah karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dipicu oleh ketidakpuasan Yudi Pagar Alam atas kebijakan pimpinannya yang telah menurunkan posisinya. Semula, Yudi yang menjabat Kepala Cabang PDAM Ujungjaya diturunkan menjadi pejabat fungsional di PDAM Induk.

Menurut Yudi, SK No. 862/SK.30/PDAM/ 2005 perihal penurunan jabatannya cacat hukum karena SK itu dibuat oleh direktur berdasarkan persetujuan Badan Pengawas dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta tidak melalui tahapan-tahapan penurun saksi, sesuai mekanisme yang berlaku.

Yudi menganggap, kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinannya telah melangkahi kewenangan bupati.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 14/88 pasal 23, badan pengawas hanya memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada bupati. "Dengan demikian, keberadaan lembaga itu tidak memiliki kapasitas untuk mengatur atau memberi putusan yang bersifat mempengaruhi direktur untuk membuat suatu kebijakan perihal penurunan jabatan seseorang, khususnya di lingkup PDAM," tutur Yudi.

Perang argumentasi di antara kedua belah pihak tidak bisa dielakkan lagi dan Yudi sempat menggebrak meja atasannya.

Yudi yang terlihat emosi mengancam akan mem-PTUN-kan pimpinannya ke pengadilan jika yang bersangkutan tidak mencabut kembali putusannya.

Menurut Manu Adisantosa, A.K. saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, tindakan yang dilakukan bawahannya itu wajar. Hal ini bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja. Begitu pula dalam melampiaskan kekesalan atau kekecewaan, bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan bergantung cara penyampaiannya.

"Itulah demokrasi dan yang jelas, tidak benar jika di antara kami telah terjadi baku hantam seperti yang diisukan di luar," ujarnya. (B.108)**

http://www.klik-galamedia.com/200510...omlengkap.php?

Blue_Sky

October 18th, 2005, 03:37 PM

Jakarta - Setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peringkat korupsi Indonesia belum beranjak secara signifikan. Indonesia masih masuk 10 besar negara paling korup di dunia, tepatnya berada di urutan ke-enam negara paling korup.

Ini terungkap dari hasil penelitian Transparency International yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di sebuah rumah makan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2005).

Dari penelitian dilakukan terhadap 159 negara di dunia, Indonesia menempati urutan 137 atau keenam dari bawah dengan corruption perceptions index (CPI) 2,2. Skala nilai dalam ICP adalah 0 sampai 10. Indonesia mendapat nilai yang sama dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan.

Di kawasan Asia Tenggara hanya Myanmar dengan skor 1,8 yang peringkatnya lebih buruk dari Indonesia, sehingga Indonesia menjadi runner-up negara paling korup di Asia Tenggara.

Di tingkat dunia, Myanmar merupakan negara nomor dua paling korup. Sedangkan negara paling korup adalah Bangladesh dan Chad. Negara paling bersih adalah Islandia, negara terbersih kedua adalah Finlandia dan Selandia Baru.

Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang ICP-nya 9,4 dan menjadi negara paling bersih nomor lima. Indonesia juga kalah dari negara tetangga Malaysia yang memiliki skor 5,1, Thailand 3,8, Vietnam dan Laos masing-masing 3,3, Filipina 2,5, dan Kamboja 2,3.

Dibandingkan dengan tahun 2004, perbaikan ICP dan peringkat Indonesia relatif kecil, yakni dari ICP 2,0 menjadi 2,2. Sementara dari segi peringkat, dari 146 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan ke-133 atau urutan kelima dari bawah.

Dengan perbaikan yang sangat kecil itu, rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih merah. "Rapornya tetap merah. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih kalah cepat dengan korupsinya," kata Todung.

Pemerintahan SBY-JK juga dinilai gagal dalam memanfaatkan kesempatan emas untuk melakukan pemberantasan korupsi. "Pemerintah bisa memperbaiki hal ini dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus suap di MA dan kasus Bank Mandiri," demikian Todung Mulya Lubis.

Bisakah? Kita lihat tahun depan. (gtp)

http://jkt1.detiknews.com/indexfr.ph...962/idkanal/10

Zorobabel

October 19th, 2005, 02:16 AM

The CPI score rose from 2 to 2.2. Pretty impressive, actually. It has to be one step at a time, but if the government can keep moving up similar notches every year for the rest of SBY's term the corruption situation will slowly be brought under control.

bahar

October 19th, 2005, 05:00 AM

The index is compiled from the following surveys. Some of them are as old as 2 years ago. Maybe subsequent index will be better to take into account recent developments.

1 CU 2003
2 EIU 2005
3 FH 2005
4 II 2003
5 IMD 2003
6 IMD 2004
7 IMD 2005
8 PERC2003
9 PERC2004
10 PERC2005
11 MIG 2005
12 UNECA 2005
13 WEF 2003
14 WEF 2004
15 WEF 2005
16 WMRC 2005

Abbreviations are: CU: Columbia University EIU: Economist Intelligence Unit FH: Freedom House, Nations in Transit II: Information International IMD: World Competitiveness Report of the Institute for Management Development MIG: Merchant International Group PERC: Political and Economic Risk Consultancy, Hong Kong UNECA: United Nations Economic Commission for Africa, African Governance Report WEF: Global Competitiveness Report of the World Economic Forum WMRC: World Markets Research Centre

Blue_Sky

October 21st, 2005, 10:52 AM

kompas
DPR Dapat Tunjangan Seratus Kali BLT

Jakarta, Kompas - Tingginya harga bahan bakar minyak dan melonjaknya harga
kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti dirasakan rakyat Indonesia, tidak akan
berdampak pada penghasilan anggota DPR.

Karena mulai Oktober 2005 ini para anggota DPR akan mendapat tambahan
tunjangan operasional Rp 10 juta per bulan. Jumlah tunjangan anggota
legislatif itu berarti seratus kali dari bantuan langsung tunai (BLT) yang
diterima keluarga miskin.

Tunjangan bagi para anggota DPR, yang saat ini pendapatannya mencapai Rp 28
juta per bulan, itu telah disetujui dalam pembahasan Perubahan Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersamaan dengan pengurangan subsidi
BBM, September 2005 lalu.

Pers baru mengetahui disetujuinya hal tersebut hari Kamis (20/10). Wakil
Ketua Panitia Anggaran DPR Bursah Zarnubi membenarkan hal itu. Menurut
Bursah, anggaran belanja tambahan DPR untuk tahun 2005 adalah Rp 86 miliar.
Dari jumlah itu, Rp 50 miliar dialokasikan untuk tunjangan operasional
selama enam bulan, sedangkan Rp 36 miliar untuk operasional panitia khusus
dan perjalanan dalam negeri.

Sekjen DPR Faisal Djamal yang dikonfirmasi secara terpisah juga membenarkan
hal tersebut. Namun, katanya, dana tersebut belum tentu bisa mulai dicairkan
Oktober ini karena revisi Undang-Undang APBN 2005 belum diundangkan.
Realisasinya mungkin November, ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo juga mengaku belum
menerima dana tersebut. Berdasarkan pengecekan, ujarnya lebih lanjut,
rekening gajinya masih seperti bulan-bulan sebelumnya, belum ada penambahan
Rp 10 juta. (sut)

sanhen

October 21st, 2005, 11:35 AM

100 times BLT.. good... I think our media have to start showing number comparison in news.... eg. a 2 billion corruption can be used to feed 1000 low income family for a year bla bla bla...

JAG2

October 21st, 2005, 11:41 AM

what is BLT ; bacon lettuce and tomato ???

tata

October 21st, 2005, 12:05 PM

what is BLT ; bacon lettuce and tomato ???

no... it's Bogor Light Train :D

No.... I'm joking jag,
BLT is direct subsidize. that is the 300K rupiah distributed to each person classified as 'poor'. This porject is in place after the last petrol price hike

JAG2

October 21st, 2005, 12:35 PM

Comment ca va ? merci beaucoup Tata.

tata

October 21st, 2005, 02:48 PM

Comment ca va ? merci beaucoup Tata.

tres bien et toi?

BTW jag, the 300K rupiah is for 3 months.
This reminds me the program I saw on TV2 French last night about monthly allocation in France (called CAF here) for people with low salary. Basically the program highlighted the big amount of money French government is losing since there are a lot of people cheating. They declare lower salary than they actually earn to get the CAF. This becomes a headache for the CAF controllers who visit one by one to clarify if the recepient is really eligible.
This, IMO, what Indonesian government must do. Check if those people receving the money really deserves it.

JAG2

October 22nd, 2005, 12:53 AM

Yes the same over here in the netherlands were you can easily imo cheat the goverment by accepting social welfare ( if you dont have a job ) but on the other hand you work 'black". So you receive money frm the goverment but matter of fact you have a job.

sanhen

October 22nd, 2005, 05:19 AM

This kind of leaks happens in every social welfare country.
In Australia the government do direct to public checks from time to time.

627

October 22nd, 2005, 05:26 AM

je parle frances aussi
un petit

ca va? :)

Blue_Sky

October 24th, 2005, 12:53 PM

They must be very tired take care of poor people
http://i21.photobucket.com/albums/b287/h4nh4n/79036.jpg

more news
http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=79036

tata

October 24th, 2005, 01:04 PM

yg pake jas biru: lagi tidur
yg pake jas coklat: pura2 nelpon padahal lagi tidur juga :D

Ara

October 24th, 2005, 03:19 PM

What about all those people that smokes during meetings? Great example for the youth ladies and gentlemen.

firmanhadi

October 25th, 2005, 09:14 AM

yg pake jas biru: lagi tidur
yg pake jas coklat: pura2 nelpon padahal lagi tidur juga :D Bukan. Yang pake jas coklat lagi nulis pengumuman nomer Togel!! :D

tata

October 25th, 2005, 09:17 AM

emang kalo abis dapet tunjangan 10jt dijamin tidur pules bgt.... apalagi gak perlu antri dikantor pos ;)

firmanhadi

October 25th, 2005, 09:20 AM

I know civil servant salary should be adequate to discourage them from corruption, but $15,000 a month??? This is outrageous, considering that average American big city mayors only make $170,000, a country that's 20x richer than Indonesia! :mad2:

----
The Jakarta Post
October 24, 2005

Opinion

Jakarta's overpaid, underworked councillors in it for the money

Daniel Ziv, Jakarta

Jakarta's hard-working city councilors will celebrate the pensive holy month of Ramadhan and the painful Oct. 1 fuel price hike with a very special holiday gift. Governor Sutiyoso has just doubled their monthly salary to a whopping Rp 50 million (US$5,000). In case that isn't enough to fill their luxury cars with premium fuel, they will also receive a Rp 1.5 million (about US$150) bonus for every "public meeting" attended and "city visit" conducted.

One councilor, quoted anonymously in the local press, said he and his colleagues could each conduct up to 50 such activities per month -- meaning Rp 75 million per month in incentives alone. Add this to their Rp 15 million monthly housing allowance, plus other bonuses for positions held on council committees, and it emerges that on average Jakarta's "public servants" each take home around Rp 150 million (about
$15,000) per month.

This means they earn roughly 215 times the average local wage. It also means they earn about as much as U.S. Vice President Dick Cheney (though to their credit, Jakarta's councilors haven't managed to destroy any major Middle Eastern countries just yet).

Jakarta's Chosen Few earn more than city councilors in Los Angeles, twice as much as those of Boston, and four times as much as the impoverished city councilors of Dallas, Texas. And that's just their official pay. Jakarta councilors could surely teach their American counterparts a thing or two about "making the best out of a term in office."

What boggles the mind is not just the outrageous amounts our councilors get paid, but that half of it is given in so-called "incentives" to attend public meetings or conduct city visits. Perhaps I'm missing something, but isn't that what city officials are paid to do in the first place? It's a bit like giving a dentist a inflated salary just for existing, then paying him or her all over again for agreeing to show up at the clinic and examine a patient's teeth.

Governor Sutiyoso -- who can certainly afford such a dentist on his reported monthly salary of Rp200 million ($20,000) -- said the increase was meant to "encourage councilors to concentrate on their jobs and refrain from involvement in corruption." A beautiful thought, except that the Governor is wielding a carrot without a stick. If he were at all interested in eradicating corruption he'd be punishing offenders rather than padding their pockets in the supposed hope that an extra few thousand dollars a month will make them suddenly uninterested in multi-billion Rupiah kickback deals.

And here's another problem: Incentives and bonuses are generally meant as rewards for getting a job done well, yet the current municipal government is a resounding failure. It administers band-aids (like the cute orange busway system that serves a tiny percentage of Jakarta's yuppie commuters) to cover the gaping wounds of a city that literally chokes on the fumes of its own unrestrained development.

Jakarta can be fixed. Ten years ago Bangkok was headed toward environmental disaster, until effective governance and a dash of political and civic imagination saw the city improve in leaps and bounds. But imagination is something Jakarta's councilors seem to muster only when it comes to their own spectacular pay packages.

It would be an interesting (if highly hypothetical) exercise were Jakarta to be run like the popular video game Sim City. In it, players assume the role of mayor and must plan, administer, maintain and improve their virtual city with precision and accountability, against a ticking clock and with limited resources. When crises hit -- such as floods or fires -- players must rise to the occasion and provide immediate solutions rather than pathetic excuses. Otherwise
-- it's "Game Over."

Imagine for a moment if Jakarta's city councilors received salaries on a Sim City basis, i.e. on actual performance, measured by tangible indicators that reflect the state of the city at a given moment. For instance, first indicator
-- air quality; second -- the flow of traffic; third -- people's access to well-maintained public facilities; fourth -- availability of low cost housing and an end to the current draconian policy of slum evictions; fifth -- green spaces like parks and trees as a percentage of the city's total land area; and sixth -- the speedy completion of properly functioning flood canals.

Jakarta's councilors would begin this "game" from zero, earning -- in true civil servant spirit -- minimum wage, or about Rp 700,000 (US$70) per month.
With every documented improvement in the above indicators, their salaries would jump exponentially along with the quality of life of their constituents. Thus, if they did a great job and Jakarta became as clean and well run as Singapore or San Diego or Sydney, the talented legislators behind this urban success story could earn $50,000 a month and few people would hold it against them.

But real life is nothing like Sim City. Based on past experience, the approaching rainy season and inevitable floods will again turn Jakarta into Swim City. And we'll all cringe in the knowledge that if our city councilors even bother venturing outdoors to witness the consequences of their own inaction, they'll each receive an extra Rp 1.5 million for the noble "city visit" gesture.

The writer is author of Jakarta Inside Out and Bangkok Inside Out (Equinox
Publishing) and was founding editor of Djakarta! -- The City Life Magazine.

Ara

October 25th, 2005, 09:45 AM

sanhen

October 25th, 2005, 12:14 PM

hmmm i wonder how the next election will be...

Ara

October 26th, 2005, 01:35 PM

Don't they get paid enough as it is? Will this money make the legislators not sleep on the job?

Extra income unlikely to improve House performance

Ridwan Max Sijabat, The Jakarta Post, Jakarta

The controversial decision to provide a new additional monthly allowance for members of the House of Representatives would not guarantee any improvement in the performance of the lawmakers, critics have said.

Noviantika Nasution, an outgoing legislator of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), blamed the lingering political friction among the country's political elite and party leaders on the poor performance of the lawmakers over the past year.

"The House could not work well in accordance with its official functions because all things have been highly politicized and this was marked by the emergence of the koalisi kebangsaan (nationhood coalition) and koalisi kerakyatan (people's coalition). Despite their subsequent dissolution, the friction among their supporters and former leaders lingers. This has caused the House to be unable to effectively perform its function of controlling the government," she said.

Noviantika, who quit the House over internal friction in her party, said that over the past year, legislators were more concerned about representing the interests of their party than the interest of the people.

"To be open about it, the monthly income hike is really a compensation for the House's approval of the government's recent decision to boost fuel prices," she said.

The House has approved a plan to provide a new Rp 10 million (US$1,000) monthly allowance starting November, a decision which has drawn strong criticism amid the current economic hardship endured by the people following the recent fuel hike.

Noviantika doubted that the extra income would boost the performance of the lawmakers, who were only been able to endorse four bills during their first year in office out of a target of 55 bills.

Nursyahbani Katjasungkana, a legislator of the National Awakening Party (PKB), said the lack of qualified human resources had hampered the House in reaching its legislation target.

"Most legislators are not familiar with the legislation procedure and we are running short of law drafters, law experts and researchers. The House has only 17 experts and less than 10 researchers," she said, adding that an American legislator would have five legal drafters and expert advisors and several researchers.

Experts have previously said that the domineering role of party leaders in recruiting candidates for House positions had been a factor for the poor performance of the current lawmakers.

Meanwhile, Muhammad A.S. Hikam, chairman of the House's legislative body, blamed the government for the House's low productivity in the legislative field, saying many special committees had been left inactive because the government was not cooperative in the legislation process.

"Many bills have been left undeliberated since they are still waiting for presidential decrees for their deliberation. Minister of Justice and Human Rights Affairs Hamid Awaluddin should be replaced because he has paid more attention to handling the Aceh issue and the graft case in the General Elections Commission (KPU), instead of coordinating with relevant government departments in the legislation process," he said.

Hikam acknowledged that the legislation process has been highly politicized because many factions have been buying time in deliberating bills which could affect their political interests.

"The deliberation of the long-awaited bills on the criminal code and the free flow of information has been suspended because certain factions do not accept the substance of the bills," he said.

He was also of the same opinion that the monthly income hike would not guarantee an improvement in the output of House' legislators in the future.

tata

October 26th, 2005, 02:40 PM

Don't they get paid enough as it is? Will this money make the legislators not sleep on the job?

I never believe in argument that the higher salary the more discipline they are. Doesn't come from money, it comes from themselves and the environment. And the legislators... they are just, arggggghhhh....

jaystar

October 26th, 2005, 04:56 PM

i think indonesian politic is not good but it will be better i hope...
indonesia has all the expects for modern country!!!!!!

we have enough oil, a big demand from another country which will produce in indonesia and so on....

firmanhadi

October 27th, 2005, 10:48 PM

Funny Analysis :)

----
Copyright 2005 The Financial Times Limited
Financial Times (London, England)

October 25, 2005 Tuesday

Indonesia legislators get Bentley budget

Political audacity should never go unrewarded. Or, at the very least, unmentioned. So hats off to Indonesia's parliament for voting to give its members a Dollars 1,000-a-month allowance for six months to offset the cost of a politically-unpopular October 1 government fuel price increase.

The 87.5 per cent increase in petrol prices came after months of agonising over the potential fallout by President Susilo Bambang Yudhoyono. So much agonising, in fact, that the president rolled out a Dollars 10-a-month compensation scheme for more than 15m Indonesian households to help soften the blow.

But there appear to be few worries of fallout among parliamentarians. The allowance - roughly equivalent to Indonesia's annual per capital income - is designed to allow legislators to spend more time meeting with their constituents, advocates say.

Some quick sums tell us that, at the current price of 45 US cents a litre in Indonesia, the legislators should be able to do lots of communing. The 2,222 litres the allowance could buy them each month would, according to the US Environmental Protection Agency's website, propel a very thirsty 2005 Bentley Continental more than 22,000km in a month, or 132,000km over the six months.

Given that Indonesia is roughly 5,000km across, that should allow legislators to drive the equivalent of 26 times across the archipelago.

Democracy on the march is sometimes a wonder to behold.

Ara

October 28th, 2005, 10:48 AM

I really dislike Hidayat Nur Wahid. Why is he commenting about Iranian-Israeli problem? That have nothing to do with our country. The guy is a nut job. He's a conspiracy nuts.

I don't know if you've been following this story, but the Iranian president pretty much said that he wanted to eliminate Israel from the face of the planet. Almost every country, including Arabic and the Palestinian themselve, have said that was a very stupid comment and have condemn it. So, what did Wahid say about the situation?

America has launched an anti-Iranian nuclear campaign, but on the other hand it allows Israel to have its own nuclear (program). America never criticized Israel and even always protect it by vetoing U.N. resolutions criticizing Israel,"

Wahid, our country have many problems. And no, another tourist location did not bomb Bali. This guy needs to step down from his position. He is embarassing our country.

firmanhadi

October 28th, 2005, 06:24 PM

I really dislike Hidayat Nur Wahid. Why is he commenting about Iranian-Israeli problem? That have nothing to do with our country. The guy is a nut job. He's a conspiracy nuts.
I second you. This yahoo needs to get his priority straight. We have no business getting involved in the middle east when we still have tons of problem at home. Iranian president doesn't need his help, millions of Indonesians do.

Blue_Sky

October 29th, 2005, 05:23 AM

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan kepala bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.

Presiden:
Gaji pokok Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan Rp 32.500.000
Total Rp 62.740.000.

Wakil Presiden:
Gaji Pokok Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan Rp 22.000.000
Total Rp 42.160.000

Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.968.000
Total Rp 30.908.000

Ketua Mahkamah Agung (MA):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 24.390.000

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Total Rp 23.940.000

Wakil Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.554.000
Total Rp 26.774.000

Wakil Ketua MA:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 450.0000
Total Rp 20.670.000

Wakil Ketua BPK:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Total Rp 20.220.000

Ketua Muda MA:
Gaji pokok Rp 4.410.000
Tunjangan jabatan Rp 10.100.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.960.000

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif Rp 4.140.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.500.000

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.340.000

Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 27.760.000

Anggota MA:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.350.000

Anggota BPK
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Total Rp 13.900.000

Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 13.608.000
Total Rp 18.648.000

Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp 5.400.000
Total Rp 8.400.000

Wakil Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan Rp 4.320.000
Total Rp 6.720.000

Kepala Daerah Kabupaten/kota:
Tunjangan pokok Rp 2.100.000
Tunjangan jabatan Rp 3.780.000
Total Rp 5.880.000

Wakil Kepala Daerah
Gaji pokok Rp 1.800.000
Tunjangan jabatan Rp 3.240.000
Total Rp 5.040.000

Daftar ini dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan Wahyu Prameswari, ditandatangi pada tangagl 28 januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006. (ism)

Pencet Sini (http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/29/time/42937/idnews/471295/idkanal/10)

tata

October 29th, 2005, 07:41 AM

plus, they also receive house, during their service. And cars, these can be later on purchased by them.

cOcO_cHaneL

October 29th, 2005, 01:00 PM

yeahh all other personal purposes as well

sanhen

October 29th, 2005, 03:08 PM

harusnya dibuat peraturan.. gaji anggota DPR berserta tunjangannya harus x kali gaji pokok.. misalnya 10 x gaji pokok di jakarta. kalo udah gitu kan nanti gaji pokok di jakarta pasti tinggi tuh...........

Blue_Sky

October 29th, 2005, 03:25 PM

^^
Klo buat peraturan ttg pemerintah kan perlu pengesahan DPR
Soo ambil kesimpulan sendiri ttg keputusan DPR klo emang ide kyk gt masuk sidang buat pertimbangan

:)

firmanhadi

October 29th, 2005, 05:25 PM

http://img420.imageshack.us/img420/9435/dsc022132qa.jpg (http://imageshack.us)

Blue_Sky

October 29th, 2005, 05:28 PM

jawapos.co.id edisi Sabtu, 29 Okt 2005[/url]

DPR Bolos 200 Orang

TUNJANGAN naik, bolos jalan terus. Itulah pemandangan saat Rapat Paripurna DPR kemarin. Padahal, pada rapat paripurna Senin lalu, pemandangan yang sama juga terjadi.

Yang cukup memprihatinkan, agenda yang dibahas sangat penting. Yakni, menyangkut pengesahan RUU APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) 2006.

Rapat yang sedianya dimulai pukul 09.00 itu sempat molor. Gara-garanya, pimpinan sidang harus menunggu membuka rapat hingga kuorum terpenuhi. Baru sekitar pukul 10.00, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma’arif mengetok palu tanda sidang dibuka.

Saat sidang dimulai, anggota dewan yang hadir 295 dari 500 wakil rakyat yang ada. Jika dibandingkan dengan sidang paripurna Senin (24 Oktober) lalu -yang hadir 281 orang-, hanya bertambah 14 orang.

"Di mana ini tanggung jawab dewan. Pimpinan sidang yang hadir pun hanya satu orang," protes Idham, anggota Badan Legislatif DPR RI dari FPDIP.

Zaenal menjelaskan, tiga orang pimpinan DPR yang lain berhalangan hadir. Menurut Zaenal, Soetardjo Soerjoguritno yang sebetulnya mendapat giliran memimpin sidang hari itu sakit. Sementara itu, Ketua DPR RI Agung Laksono dan Muhaimin Iskandar izin tidak bisa hadir.

Kondisi lebih parah terjadi setelah sidang diskors untuk salat Jumat. Saat dibuka kembali, sidang hanya dihadiri sekitar 30 anggota dewan. Yang lain memilih datang pada akhir sidang dan beberapa anggota malah tidak kembali lagi.

Kendati hanya dihadiri separo lebih sedikit dari seluruh anggota dewan, paripurna kemarin cukup banyak interupsi. Sebagian besar mempertanyakan masalah APBN 2006, terutama soal kenaikan anggaran kepresidenan dan lembaga tinggi lain, anggaran MoU Aceh, serta anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen dari keseluruhan APBN.

"Soal tunjangan dewan saja, DPR masih berselisih. Apalagi, anggaran pendidikan di bawah target 20 persen. Masak kita disuruh untuk menyetujui dan mengesahkan," tutur Permadi, yang di akhir sidang secara pribadi menolak pengesahan RUU itu.

Meski ada anggota dewan yang tidak setuju, toh hampir seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU tersebut. Akhirnya, RUU itu disahkan menjadi UU APBN 2006.

Di antara sepuluh fraksi di DPR, hanya satu fraksi yang tidak menyetujui RUU tersebut. Yakni, FPDIP. Fraksi kepanjangan PDIP di dewan itu menyatakan keberatan atas RUU tersebut. (abi)

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=5810

Ara

October 29th, 2005, 06:02 PM

Kok orang orang DPR ngak malu? Gajinya mereka baru sajah di naikan. Time to name and shame.

Blue_Sky

October 29th, 2005, 06:06 PM

http://i14.photobucket.com/albums/a333/dave_win3/Kosong-28-10-05f.jpg

sanhen

October 29th, 2005, 06:07 PM

Where can get the attendance list?

Blue_Sky

October 29th, 2005, 06:11 PM

Just read
http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=102150

Dari 4 pimpinan sidang hanya 1 yg muncul
Ketua DPR RI Agung Laksono, Muhaimin Iskandar dan Soetardjo Soerjoguritno absen hari itu
Diperparah setelah sholat jumat jumlah anggota yg menghadiri sidang makin menciut jauuuuuuuuuh

Blue_Sky

November 1st, 2005, 05:41 PM

Liputan6.com, Blitar: Majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur, memvonis 15 tahun terhadap Imam Muhadi, Bupati Blitar nonaktif, Senin (31/10). Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Imam dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002-2004 sebesar Rp 97 miliar.

Imam juga diwajibkan membayar denda Rp 400 juta atau subsider enam bulan kurungan dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 32 miliar . Vonis majelis hakim yang diketuai I Nyoman Dedi ini lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa. Usai persidangan Imam mengaku tidak puas terhadap vonis hakim dan akan mengajukan banding. "Saya merasa terzalimi dan kejaksaan memang memaksakan itu," kata Imam.

Sidang di PN Blitar ini mendapat pengawalan ketat polisi dan petugas keamanan. [B]Apalagi sejumlah pendukung Imam terlihat tidak puas terhadap keputusan hakim.(TNA/Danang Sumirat)

www.liputan6.com

Blue_Sky

November 2nd, 2005, 04:54 AM

JAKARTA -- Kendati banyak menuai kritik, Ketua DPR, Agung Laksono, berkeras mengatakan peningkatan anggaran DPR --termasuk kenaikan tunjangan anggota DPR-- merupakan hal wajar. Agung mengatakan kenaikan itu untuk memacu kinerja anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Menurut Agung, untuk meningkatkan kinerja, perlu dukungan operasional memadai. Salah satu contoh, kata Agung, dalam proses legislasi undang-undang, pemerintah dan DPR sama-sama dapat anggaran. Tapi, kata dia, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah jauh lebih besar dibanding anggaran DPR.

'Biaya untuk pembuatan RUU yang datangnya dari pemerintah disediakan dana sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar. Sementara dari DPR hanya Rp 300 juta,'' kata Agung di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (31/10) kemarin. Padahal, kata Agung, setiap undang-undang yang dibuat DPR, punya risiko dibatalkan saat di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). ''MK punya kewenangan untuk mendrop undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945,'' katanya.

Selain dari sisi legislasi, kata Agung, DPR harus juga menjalankan fungsi-fungsi pengawasan yang butuh mobilitas tinggi. Karena itu, kata dia, untuk kenaikan tunjangan Rp 10 juta untuk setiap anggota DPR pada tahun 2005 ini, hal itu sudah memadai. ''Dengan Rp 10 juta, uang itu akan habis hanya untuk sekali mengunjungi konstituen di Irian,'' ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain mendapat kenaikan tunjangan Rp 10 juta per bulan lewat APBN-Perubahan II, anggota DPR juga akan mendapat kenaikan take home pay (THP) lewat APBN 2006. Alhasil, pada tahun 2006 mendatang, seorang anggota DPR akan membawa pulang penghasilan yang besarnya Rp 51 juta per bulan.

Wakil Ketua Panitia Anggaran (Pangar) DPR, Bursah Zarnubi, juga mengatakan kenaikan THP anggota DPR masih wajar. Terutama untuk pembinaan konstituen. Sebab menurut dia, anggaran anggota DPR selama ini tidak memadai. Sebab telah dipotong di sana-sini, antara lain dipotong oleh partai dan memenuhi proposal permohonan dana. Sementara itu, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Suryama M Sastra, menilai kenaikan THP pada 2006 masih bisa dibatalkan. Hal itu, kata dia, bergantung pada itikad baik pimpinan dan anggota DPR.

republica (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=219712&kat_id=3)

h4nh4n

November 2nd, 2005, 06:18 AM

ga ada yang stabil di Indon...

pasti naek terus...

kalo Oz harga sama2 aja tuh......

cuman fee school naek tiap tahun :D

David-80

November 2nd, 2005, 12:29 PM

Apalagi, anggaran pendidikan di bawah target 20 persen. Masak kita disuruh untuk menyetujui dan mengesahkan," tutur Permadi, yang di akhir sidang secara pribadi menolak pengesahan RUU itu

Funny he can said that but during megawati term, he and his geng approved the education budget that actually also less than 20%.

cheers

Fir3blaze

November 5th, 2005, 03:59 PM

Taken from jawapos.co.id

Sabtu, 05 Nov 2005
Kinerja Satu Tahun Wakil Rakyat

Calo, Bolos, Shopping, dan Tunjangan
Selama 2005 ini, sorotan terhadap perilaku dan kinerja anggota dewan terus mengalir. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang cukup menyita perhatian para wakil rakyat karena nada sorotan publik sangat negatif. Salah satunya adalah kasus percaloan anggaran pascabencana alam.

Benarkah anggota dewan yang selama ini dipercaya menjadi wakil rakyat amat buruk mental dan perilakunya? Hingga kini, dugaan sejumlah anggota dewan terlibat percaloan dana bencana alam masih dalam penyelidikan Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Sayangnya, meski telah menemukan adanya indikasi adanya praktik calo itu, BK belum bisa memastikannya.

Termasuk, mengenai siapa-siapa yang menjadi calo, atau sejauh mana keterlibatan para anggota dewan dalam praktik tersebut. Memang tidak mudah. Ketua BK DPR RI Slamet Effendy Yusuf pernah mengatakan, dari orang-orang yang sempat dimintai keterangan, tak ada satu nama pun yang disebut sebagai calo.

Nah, kesulitan inilah yang membuat BK hingga kini masih bekerja keras untuk membuktikan kasus tersebut. Sekadar mengingatkan, kasus dugaan percaloan anggaran pascabencana ini pertama mencuat Agustus lalu.

Saat itu, nama anggota Komisi V DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) Darus Agap tiba-tiba mencuat. Di tengah paripurna, Darus dengan lantang melaporkan adanya laporan soal praktik percaloan di dewan. Dalam laporan itu, sejumlah anggota dewan sempat disebut-sebut terlibat.

Setelah interupsi Darus inilah, BK langsung mengambil sikap. Tak ingin nama dewan tercemar. Satu per satu anggota dewan diperiksa BK. Bahkan, karena banyak disebut-sebut nama orang di luar BK, Slamet Effendy cs pun mulai meminta keterangan orang-orang di luar DPR ini. Sebut saja nama Andi Mustakim, hingga Irma Hutabarat yang cukup menyita perhatian publik.

Namun lagi-lagi, BK belum bisa membuktikan hasil kerjanya. Dari lima belas orang yang dimintai keterangan, belum satu pun yang terbukti melakukan praktik tersebut. Mereka adalah Mohammad Darus Agap, Aria Bima, Zunatul Mafruchah, Tamsil Linrung, Emir Moeis, Mudahir, A. Mustakim, Amin Said Husni, Ali Yahya, Anas Yahya, Toto Daryanto, Sofyan Mile, Bursah Zarnubi, Anwar Fatta, dan Irma Hutabarat.

Sementara itu, sebulan sebelum kasus calo anggaran ini mencuat ke publik, DPR sudah sempat dihantam kritik tajam. Ini menyangkut tepergoknya rombongan DPR yang kedapatan tengah shopping ke Belanda. Ini setelah perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda mendapati wakil rakyat ini asyik membawa tas belanja berlabel barang-barang mewah yang dirilis di website www.ppibelanda.org.

Kasus yang terjadi pada Juli 2004 ini langsung menuai kecaman berbagai pihak. Wajar jika ini terjadi. Pasalnya, kepergian rombongan anggota dewan itu sebenarnya dalam rangka studi banding. Itu pun bukan ke Belanda. Melainkan ke Prancis.

Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma’arif langsung meminta para wakil rakyat itu kembali ke tanah air. "Daripada menimbulkan permasalahan, lebih baik segera pulang lah," ujarnya saat itu.

Akhirnya, pimpinan DPR pun meminta anggota DPR yang melakukan kunjungan ke Belanda itu melaporkan hasil kunjungannya dalam paripurna. Tapi, ironisnya, hasil laporan kunjungan tersebut ternyata benar-benar di luar harapan.

Tak ada hasil nyata yang diperoleh para anggota dewan dari kunjungannya ke Prancis itu. Pasalnya, parlemen Prancis saat itu sedang libur. Alhasil, kesempatan shopping bersama di Belanda itulah yang jauh terlihat lebih nyata.

Di luar sikap anggota dewan yang sering mengundang sikap antipati ini, mereka juga sering membuat kebijakan yang dinilai tidak peka dengan nasib rakyat. Akhir Oktober ini, rakyat dikejutkan dengan kenaikan tunjangan operasional anggota DPR senilai Rp 10 juta.

Jumlah yang sangat besar bagi rakyat yang sedang dilanda kesulitan-kesulitan ini. Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, anggota DPR telah mengetok palu pencabutan subsidi BBM yang berimplikasi pada kenaikan harga BBM. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga BBM itu rata-rata lebih dari 100 persen.

Sikap beragam langsung terjadi di dalam Senayan. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) melalui Sekretarisnya Helmy Faishal Zaini mendesak digelarnya rapat paripurna luar biasa DPR membahas masalah ini. Saat itu, dewan tengah dalam masa reses. "Ini wujud kepedulian PKB menghadapi situasi yang berkembang di masyarakat bawah," kata Helmy.

Gayung pun bersambut. Usulan FKB yang sempat terkesan diulur-ulur ini ditanggapi FPDI Perjuangan. Fraksi kepanjangan PDIP ini meminta pimpinan DPR RI segera melakukan rapat konsultasi pimpinan dewan. Sayang, usaha ini akhirnya berakhir sia-sia.

Bahkan, saat paripurna DPR 24 Oktober kemarin, tak banyak anggota dewan yang antusias mempertanyakan masalah ini lagi. "Kami pimpinan DPR segera membahas masalah ini," ujar Zaenal saat mendapat lontaran pertanyaan soal ini.

Sementara itu, satu hal yang dari dulu hingga kini tidak pernah lepas dari perilaku dewan adalah, kasus bolosnya mereka. Berkali-kali disentil soal absen mereka dalam rapat-rapat di DPR, tak mempan lagi. Buktinya kemarin, saat paripurna 28 Oktober, hampir separo anggota dewan bolos. Dari 500 yang ada, hanya 295 tercatat mengikuti sidang. Meskipun di akhir sidang, jumlah ini terus merosot.

Ironisnya, ketidakhadiran wakil rakyat ini bersamaan dengan kenaikan tunjangan Rp 10 juta yang akan dikucurkan untuk mereka. Sebuah sikap yang tidak pantas dilakukan mereka seharusnya. "Kelihatannya kok tidak bertanggung jawab ya," tutur Wakil BK DPR RI Tiurlan Hutagaol menanggapi sikap bolos ini.

Meski BK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi mereka yang bolos, terkait sikap bolos terakhir ini, BK tak mampu berbuat banyak. Menurut Tiurlan, BK hanya bisa mengirim surat teguran melalui pimpinan fraksi masing-masing. Pasalnya, sesuai kode etik, mereka yang bisa diberi sanksi adalah yang tiga kali berturut-turut tak hadir dalam forum serupa. "Dan, ini tidak terjadi di paripurna 28 Oktober lalu," tandasnya.

Secara pribadi, Tiurlan akhirnya hanya bisa mengimbau kesadaran para wakil rakyat ini. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada mereka seharusnya tidak disia-siakan begitu saja. Apalagi, sampai menuntut fasilitas, tunjangan, dan tetek bengek, yang terkesan tidak mempedulikan kondisi rakyat sekarang. "Kalau mau punya gaji besar, uang banyak, jangan jadi anggota dewan. Lebih baik bikin usaha sendiri saja," pungkasnya. (abi/tom)

Ara

November 6th, 2005, 06:55 AM

This is interesting. I've never liked Bakrie, he's too dirty to have his ministerial portfolio.

Spectre of scandal that lurks in Leslie's cell

By Catharine Munro
November 6, 2005

Michelle Leslie could be forgiven for being fearful of her security in prison - she threatens to tip one of Indonesia's richest and most powerful politicians into a drugs scandal.

In a country where the political atmosphere is filled with anti-narcotics zeal, such an association would be unacceptable for a senior cabinet figure.

Economics Minister Aburizal Bakrie is the patriarch of one of the country's old conglomerates, with stakes in everything from media to natural resources. He's a great survivor. His family's private television station, ANTV, lists Rupert Murdoch as a 20 per cent investor.

He once said he was not embarrassed to be called a "crony" of the country's toppled strongman, General Soeharto, although he denied the obvious fact that he could rely on any unsavoury connections being silenced by a phone call.

Before Soeharto lost power in May 1998, it would have been easy to let all the partygoers, including Leslie, slip through the hands of the authorities.

Nowadays he is more exposed. Indonesia has the most liberal news media in South-East Asia and any internet user can tap into what's being said internationally.

So he could do little once news emerged that one of his sons was with Leslie on the night she was arrested.

Bakrie can ill afford to be enveloped by a drugs scandal. A conservative political climate rules the world's biggest Muslim nation and its leaders campaign regularly on an anti-narcotics platform.

Nor would he want to be seen to be getting a foreigner off a drugs charge. Bakrie is in the cabinet of President Susilo Bambang Yudhoyono, the retired general who came to power promising to end corruption in a bureaucracy regularly rated as the second-most corrupt in the world.

Tired of excesses that appeared to continue after Soeharto was well off the scene, the country's poor lapped up his promise of clean politics. Still, Bakrie's name carries weight. The family is of Arab descent and has great cache in Indonesia from the lineage to the home of Islam.

It is not surprising then that police who gave evidence in Leslie's court case could not remember who else was in her car. In fact, it may be convenient for her friends if she were to stay in prison, where she would think twice about exposing any involvement of his son.

Zorobabel

November 6th, 2005, 07:16 AM

I find this hilarious. The reasons for the recent anti-drug push are pretty clear, and it's amusing that it is coming back to bite Bakrie. I don't think it's any surprise that his son was involved with the "scene." I knew that once this thinly veneered so-called "war on drugs" (whose only purpose is to get votes and incite the populous) started rolling it would be like a steamroller, and Indonesian authorities would be incapable of controlling it as a tool to indict foreigners as they had hoped given the fact that the majority of Indonesia's drug trade is controlled by Indonesians and the majority of the consumers are not foreigners but people like Bakrie's son.

sanhen

November 6th, 2005, 01:01 PM

Michelle Leslie could be forgiven for being fearful of her security in prison - she threatens to tip one of Indonesia's richest and most powerful politicians into a drugs scandal.

hmm she is asking for suicide..

tata

November 16th, 2005, 08:49 PM

FPDIP is looking for cheap popularity by asking government to decrease fuel price (quoted from detik.com):

Harga Minyak Melorot, FPDIP Minta Harga BBM Diturunkan
Pemerintah diminta segera menyesuaikan harga BBM dan skenario kebijakan terkait harga minyak mentah di pasar dunia mengalami penurunan.

David-80

November 17th, 2005, 12:51 PM

Blue_Sky

November 19th, 2005, 04:26 PM

Dua pejabat Departemen Keuangan (Depkeu) Soedji Darmono dan Ishak Harahap divonis dua tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi Komisi Pemilihan (Umum).

Putusan tersebut dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Jumat (18/11). Kedua pejabat ini terbukti menerima uang dari KPU melalui Wakil Biro KPU M. Dentjik.

Pada tahun 2004, Soedji menjabat sebagai Direktur Pembinaan Anggaran 2 Depkeu dan Ishak sebagai Kepala Sub-Direktorat Pembinaan Anggaran 2E .Saat ini Soedji menjabat sebagai Kakanwil Ditjen Perbendaharaan XI Jakarta.

Uang dari KPU yang diterima Soedji senilai 40 ribu dollar AS dan Rp50 juta, sementara Ishak 39 ribu dollar AS dan Rp60 juta, terkait penambahan anggaran KPU untuk pemilu 2004

http://kompas.com/utama/news/0511/18/215156.htm

Cuman 2 Tahun :bash:

Blue_Sky

November 22nd, 2005, 03:08 PM

KORUPSI DI INDONESIA URUTAN KE-20 DI DUNIA

Solo (ANTARA News) - Menpan Taufik Effendi menegaskan, tingkat korupsi di Indonesia kini menurun dari urutan ke -5 menjadi ke-20 di dunia.

"Dulu dalam kasus korupsi Indonesia menduduki papan atas, tetapi kini telah mengalami perubahan dari nomor lima negara terkorup di dunia turun menjadi nomor 20," Kata Menpan Taufiq Effendi di Solo, Jateng, Senin.

Menurut Menpan, data itu berdasarkan laporan dari Internasional Transparency.

Ia juga mengatakan, untuk kesadaran rakyat membayar pajak juga sudah mengalami peningkatan dari jumlah penduduk 220 juta orang dulu yang membayar pajak itu hanya 2,3 juta orang, tetapi sekarang telah menjadi 10 juta orang.

Kesadaran seperti itu harus tingkatkan terus tidak hanya pada masalah pajak, tetapi juga yang lainnya, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

"Pemberian pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara. Ya kalau pelayanan publik itu baik dapat dipastikan daerah atau negera itu juga baik," ujarnya.

Menpan dalam kunjungan kerja di Sragen yang didampingi Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto dan Bupati Sragen H. Untung Wiyono juga menyaksikan peralatan elektriks untuk pemilihan kepala desa dan pelayanan satu pintu.

Pelayanan satu pintu di Kabupaten Sragen itu dilakukan satu komando yang melayani 52 macam pelayanan dan masih ditambah 10 macam lainnya yang semuanya dilakukan dengan efisiensi.

"Dulu di Sragen menggunakan sistem pelayanan satu atap, tetapi sekarang sudah berubah menjadi satu pintu, dan hasilnya sangat efesien, dan nanti kami akan meminta untuk daerah-daerah lainnya melakukan hal seperti itu," kata Taufiq Effendi.

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan publik itu juga sudah mendelegasikan sampai di tingkat kecamatan. "Seperti di Kecamatan Karangmalang untuk pelayanan ada 16 macam pelayanan publik yang didelegasikan", katanya.

Sedang di di Solo, tambah Menteri yang pernah menjabat Kadit Bimmas (Kini Biro Bina Mitra) Polda Jateng ini, pelayanan publik untuk membuat KTP satu jam jadi, tetapi di Sragen tidak sampai jam, tetapi menit sudah jadi. Karena pelayanan publik yang baik, Kabupaten Sragen sebentar lagi akan mememperoleh ISO 9001.(*)

http://www.antara.co.id/seenws/?id=22963

tata

November 22nd, 2005, 05:28 PM

FPDIP is losing their Mojo, in recent survey, their popularity has been slumping at its lowest level in five years. Four of the PDIP members(also included one of the founder) were also quitting from the party (roy janus).

cgeers

the way I saw is that they played cards they couldn't play. I mean, said they are party for marginalized people (partai wong cilik) but failed to deliver to them. In next election they can be history if they dont change their strategy.

Denhaag-Bogor

November 22nd, 2005, 07:21 PM

Congratulations to SBY team to make Indonesia going down. Please keep going all Indonesian peoples, you do it...

next steps all rich Indonesian open eyes to help very poor peoples directly or pay tax as us in Europe. I believe rich Indonesian peoples still big heart to do it. Islam said "ZAKAT" for poor peoples.

Economic stability also very help to war against terorist....

Denhaag-Bogor

November 22nd, 2005, 07:24 PM

Sorry a bit corrections "TO MAKE CORRUPTIONS IN INDONESIA GOING DOWN"...

Ara

November 23rd, 2005, 11:21 AM

FPDIP is losing their Mojo, in recent survey, their popularity has been slumping at its lowest level in five years. Four of the PDIP members(also included one of the founder) were also quitting from the party (roy janus).

cgeers
That's what happen when you based your party around a person. I fear the same will happen to Partai Demokrat when SBY is no longer in power. For a political party to be a sustainable future, they not only need a charismatic leader, but also a viable platform. So far, PDI-P doesn't have a viable platform. I don't think they even have a platform.

cOcO_cHaneL

November 23rd, 2005, 11:49 AM

what's the top 5 and no.1 corrupted country in the world?

cOcO_cHaneL

November 23rd, 2005, 12:05 PM

what's the top 5 and no.1 corrupted country in the world?

Ara

November 23rd, 2005, 12:24 PM

what's the top 5 and no.1 corrupted country in the world?
(1) Bangladesh
(2) Nigeria
(3) Haiti
(4) Paraguay
(5) Burma

According to this link: Link (http://www.nationmaster.com/graph-T/gov_cor)

Blue_Sky

December 1st, 2005, 10:48 AM

Kamis, 01 Desember 2005 | 04:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono mengusulkan anggaran bagi dewan untuk menyusun undang-undang seharusnya ditambah. "Tambahan anggaran itu bukan untuk kantong anggota DPR,"kata Agung usai berbicara di depan peserta Pertemuan Tingkat Tinggi Penyiapan Kebijakan Strategis di Indonesia di Jakarta.

Menurut Agung, Undang-undang yang dirancang dengan baik memerlukan anggaran tidak sedikit. Karena untuk mematangkan sebuah Undang-undang, dewan perlu melakukan konsultasi publik, studi banding, mengadakan pembicaraan dengan stake holders, dan berbagai biaya lain untuk menyusun sebuah undang-undang secara akademik. "Sekarang anggaran itu sangat sedikit dibanding tugas DPR sebagai center of law,"katanya. Anggaran per undang-undang saat ini sekitar Rp 300 juta rupiah.

Angka ini, menurut Agung, sangat jauh dari anggaran yang sama bagi pemerintah. Untuk satu rancangan, pemerintah memerlukan Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 miliar. "Padahal hasil undang-undang itu harus sama baiknya,"katanya. Idealnya, untuk satu rancangan Undang-undang dibutuhkan Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar.

Karena setahun ditargetkan 50 undang-undang selesai maka anggaran akan membengkak hingga Rp 250 miliar, jika satu rancangan dianggarkan menghabiskan Rp 5 miliar. "Paling-paling nanti cuma dikasih Rp 500 juta per rancangan undang-undang," kata Agung.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Mulia Nasution mengatakan permintaan tambahan anggaran penyusunan Undang-undang itu dimungkinkan. "Tentu yang belum masuk APBN akan dibicarakan dalam pembahasan perubahan APBN 2006,"katanya.

Agus Supriyanto

Berita & Politik (http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/01/brk,20051201-69936,id.html)

Hahahaha.. tambah gilak aja ni DPR..masak minta nya 5 miliar untuk ngebahas 1 undang-undang.. cari makan kali ah !!

h4nh4n

December 1st, 2005, 11:49 AM

makan apaan ampe 5 m

Ara

December 7th, 2005, 04:25 PM

Mereka perlu duit buat studi banding di Milan dan Paris.

tata

December 24th, 2005, 09:46 AM

no f*****g way
:nono: :nono:
------------------------------------------------------------------

Gubernatorial aspirants want old-style elections: Sarwono

Bambang Nurbianto, The Jakarta Post, Jakarta

While many regions have successfully organized direct elections, public figures in Jakarta are lobbying members of the House of Representatives (DPR) to maintain the indirect election system for the capital.

DPR members are now deliberating the draft revision of Law No. 34/1999 on Jakarta as a special capital region. The revision will allow the people to vote for their preferred gubernatorial candidate in direct elections.

Jakarta will hold an election to choose its governor in 2007.

Regional Representatives Council (DPD) member Sarwono Kusumaatmadja said here on Thursday that many public figures aspiring to become Jakarta governor in 2007 were lobbying DPR members in order to keep the current indirect election system in the capital.

He said such efforts were carried out by politicians who were not accustomed to working hard to achieve their political goals.

"Or those who still want to be in power although they realize that they will not get significant support from the people if they take part in a direct election," Sarwono said on the sidelines of a discussion about the environment in the capital.

He warned that their efforts might be successful because they have a huge sum of money to support their campaign.

"These politicians would prefer to deal with a small number of city councillors rather than Jakarta residents," said Sarwono.

Several names have been mentioned as potential gubernatorial candidates in 2007, including deputy governor Fauzi Bowo, councillor member Igo Ilham of the Prosperous Justice Party (PKS) and economist Faisal Basri, who is said to be nominated by PAN.

Sarwono said that several retired generals have also expressed interest in running in the gubernatorial election in 2007.

Currently, revisions to Law No. 34/1999 on Jakarta as a special region are being discussed in the House.

A politician from the National Mandate Party (PAN), who was speaking on the condition of anonymity, confirmed that there was intensive lobbying by certain figures to maintain the current system.

According to the source, those opposing a direct election argue that the exercise would adversely affect security in the capital, including possible clashes between supporters of rival candidates.

Sarwono said whatever the arguments were, efforts to keep the current election system -- where the governor is elected by the City Council -- were unacceptable because it was not in line with the democratization already implemented in other regions.

He called on pro-democracy movements here to thwart any attempt to turn back the tide.

He even urged the public hear to push for direct elections of all mayors in the capital.

"With direct elections, politicians are forced to listen to people's aspirations, otherwise they will not be elected. Therefore, we must push for direct elections for mayors," he said.

Unlike other provinces, all five mayors and one regent in the capital are appointed by the governor.

macgyver

December 24th, 2005, 10:24 AM

Now way man :D

Calon dari Birokrat .. pasti wakil nya sekarang .. Pak Fauzi Bowo.
Tapi kalo pilihan langsung rame nich ...
Bisa ricuh juga kayaknya .... karena big chance for ... duet PKS-Demorat untuk menang.
Pasti PDI ma Golkar gabung tuch ...
nanti mirip Depok ... " Depok membara " ....

for me yg penting jakarta jadi kota yang Bersih Manusiawi dan Berwibawa ...
dari manapun ... Kalo Korup-minded dan mau-untung-sendiri-minded ....
NO WAY DACH .... waa kagak dach ..( Iye Kagak Penongton ?? )
Kita mesti kejar ketinggalan dari KL dan Bangkok .. nich ....

Masak dari dulu urusannya masalah "legalkan judi" , "proyek gak jadi2", " FPI " ... curiga antar agama, ... clash keyakinan ...

Ayo dong .. bersama ... kita bangun negri !! :bash:

tata

December 24th, 2005, 04:43 PM

i dont mind who in the end becomes the governor for jakarta. i just want him/her to be elected directly (even though very unlikely i'm going to vote --no more jakarta resident)

XxRyoChanxX

December 25th, 2005, 04:24 AM

yup all I want is for Jakarta to be Bersih Manusiawi dan Berwibawa :)

tata

December 25th, 2005, 11:46 AM

yg baru pulang dari jalan2 ;)

--------------------------------------------------------------------------

berita dari www.kompas.com

Rombongan DPR Sembunyi
Saat Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kucing-kucingan, Coba Kelabui Pers

Oleh SUTTA DHARMASAPUTRA

Jakarta, Kompas - Rombongan studi banding Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat ke Mesir yang banyak dikritik masyarakat, Jumat (23/12), tiba di Tanah Air. Seperti saat mereka berangkat, kepulangan para wakil rakyat itu juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menghindari kejaran pers.

Dari 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang pergi ke Mesir, yang kemarin tiba di Tanah Air baru delapan orang. Enam orang lainnya, menurut informasi, mampir di Singapura. Seorang lainnya, Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman, sudah pulang hari Rabu lalu.

Djoko Edhi saat tiba di Indonesia justru mengundang pers datang ke bandara dan menggelar jumpa pers.

Berbeda dengan Djoko Edhi, kedatangan delapan anggota BURT kemarin justru diam-diam dan menghindari pers. Ini terlihat sejak pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mereka tidak keluar dari Terminal 2D yang biasanya dipakai untuk kedatangan internasional. Mereka juga tidak keluar dari Ruang VIP, tetapi langsung diangkut bus khusus PT Angkasa Pura dan keluar dari pintu petugas landasan, apron.

Beberapa anggota rombongan ke Mesir ini memang anggota Komisi V DPR yang dalam tugasnya sehari-hari memiliki salah satu mitra Departemen Perhubungan. Diduga hal inilah yang membuat mereka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan ”fasilitas” pendaratan luar biasa itu.

Meski demikian, ibarat asap, kendati ditutup-tutupi, akhirnya menyembul juga. Terlebih karena adanya bantuan masyarakat dan kerja sama pers.

Sejak Kamis malam rencana kepulangan anggota BURT ini sudah tercium pers karena ada anggota masyarakat yang membocorkan rencana itu. Alhasil, pers mendapat informasi bahwa rombongan DPR itu akan tiba di Jakarta menggunakan Qatar Airways, transit di Singapura, dan kemudian langsung dibawa ke Hotel Sheraton, Bandara Soekarno-Hatta.

Seorang petugas di Ruang VIP pun, saat dikonfirmasi soal ini kemarin siang, membenarkan adanya rencana itu. Dia membenarkan adanya pemesanan bus PT Angkasa Pura untuk menjemput tamu VIP. Namun, dia menjelaskan, bus ini tidak seperti biasanya membawa tamu ke Ruang VIP, tetapi langsung membawa tamu ke Hotel Sheraton. ”Ada permintaan khusus,” begitu istilahnya.

Sesaat setelah pesawat Qatar Airways dari Doha yang transit di Singapura itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, bus PT Angkasa Pura ternyata benar-benar terlihat keluar dari pintu khusus yang biasanya dipakai untuk masuk keluar petugas landasan.

Awalnya sulit menduga apakah bus berwarna biru muda bernomor polisi B 7546 BO itu memang benar-benar berisi rombongan anggota BURT. Namun, setelah bus mendekat dan wajah salah seorang anggota rombongan terlihat, yaitu Choirul Shaleh Rasyid dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, kalangan pers menjadi yakin. Kebetulan, Choirul duduk di kursi paling depan di sebelah sopir.

Begitu melihat ada kamera menyorot dari depan, Choirul yang berkacamata hitam, baju putih, dan berjas warna gelap langsung menaruh tangan di kening dan melorotkan tubuhnya.

Siapa saja anggota DPR yang ada dalam bus sulit dipastikan. Yang terlihat di kursi sisi kanan, di belakang sopir, adalah sejumlah perempuan yang semuanya berkacamata hitam dan berkerudung. Seperti diberitakan, ada enam istri anggota DPR yang ikut rombongan itu.

Bermanuver

Mungkin karena sadar diikuti pers, upaya penghindaran pun terjadi, layaknya artis dikejar-kejar kru infotainment. Bus mereka berusaha berputar, bermanuver mencari jalan alternatif, tetapi gerakan itu terus diikuti pers.

Untuk menuju Hotel Sheraton, mereka tidak menggunakan jalan biasa, tetapi melalui jalan alternatif, melewati pos penjagaan, dengan harapan bisa lolos dari kejaran pers. Namun, kendaraan pers justru lolos karena petugas pos menduga kendaraan pers sebagai bagian dari rombongan DPR. Karena tak bisa lepas dari kuntitan kendaraan pers, bus itu berbelok lagi ke arah Integrated Bussines Park Soewarna Cargo.

Di areal itulah pers kehilangan arah karena sopir kendaraan yang ditumpangi awak pers tak kenal seluk-beluk jalan di sana.

Belakangan bus itu diketahui kembali masuk ke bandara. Bus tersebut terlihat di kejauhan. Namun, mobil pers tidak bisa membuntuti lagi karena jalur masuk itu memang terlarang untuk kendaraan pribadi. Sejumlah wartawan yang menunggu di Hotel Sheraton juga tidak menemukan mereka. Demikian juga yang menunggu di Ruang VIP atau di Terminal 2D.

Lihai

Berbeda dengan saat keberangkatan, kali ini para politisi itu lebih lihai berkelit dari kejaran pers. Namun, ketika dikonfirmasi melalui telepon semalam, Choirul mengakui yang terlihat duduk di kursi depan bus memang dirinya. ”Ketok yo, (Kelihatan ya),” ucapnya sambil tertawa.

Namun, Choirul menegaskan, dia sempat bermaksud turun dari mobil menemui pers. Namun, karena anggota rombongan lain ingin menghindar, akhirnya dia mengikuti rombongan. Selain Choirul, dalam bus itu ada Abdullah Azwar Anas (F-KB), Rendhi Lamadjido (F-PDIP), Elva Hartati Murman (F-PDIP), Suwignyo (F-PDIP), Nizar Dahlan (F-BPD), Mukhtaruddin Dahlan (F-PG), dan Denny Sultandi Hassan (F-PD).

Selebihnya, termasuk Ketua BURT Roestanto Wahidi (F-PD), masih transit di Singapura karena berbagai urusan. ”Mungkin baru tiba di Indonesia Sabtu pagi,” kata Choirul. Belum jelas, dengan cara apa keenam wakil rakyat itu akan tiba di Tanah Air.

tata

December 26th, 2005, 05:20 PM

akhirnya minta maaf.... mangkanya jadi orang tuh jgn aji mumpung.

Delegasi DPR ke Mesir Minta Maaf

Delegasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang melakukan kunjungan ke Mesir dengan menghabiskan dana Rp760 juta pada akhirnya meminta maaf kepada publik dan kalangan media massa karena kepergian mereka tidak sebagaimana yang diharapkan.

"Kami minta maaf jika wartawan sulit menemui kami sehingga akses publik terganggu," kata Wakil Ketua BURT yang ikut kunjungan ke Mesir, Ebby Djauharie (Fraksi Partai Golkar), dalam konferensi pers yang dipandu Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Senin (26/12).

Ebby mengatakan, BURT hanya merupakan sistem pendukung bagi DPR yang mestinya juga memberikan akses informasi yang sebesar-besarnya bagi kalangan media massa. Namun hal itu tidak terlaksana ketika pers ingin mendapatkan informasi keberangkatan anggota BURT ke Mesir. "Kami betul-betul minta maaf atas kasus ini," ujarnya.

Sementara itu Ketua Delegasi yang juga Ketua BURT Roestanto Wahidi (Fraksi Partai Demokrat) mengatakan bahwa keberangkatan delegasi ke Mesir sudah direncanakan secara matang dan kepergian itu menghasilkan sejumlah masukan bagi DPR RI. "Meskipun kami hanya diterima dua jam oleh Ketua Parlemen Mesir, namun kami telah mendapat masukan banyak mengenai sistem alat kelengkapan dan tata laksana parlemen Mesir," ungkapnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai informasi yang diperoleh oleh delegasi itu bisa diakses lewat internet, Roestanto mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mempelajari fakta tanpa melihat barang atau objeknya. "Saya ini kandidat S3 tapi tidak bisa melihat sesuatu dari internet tanpa melihat barangnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota delegasi Nizar Dahlan (Fraksi Partai Bulan Bintang) mengakui bahwa pihaknya melakukan kunjungan dinas ke Mesir dengan membawa istri. "Saya bawa istri dengan biaya sendiri. Kalau istri mau ikut apa dilarang," katanya.

Sementara Ketua DPR Agung Laksono menambahkan tidak ada larangan bagi istri anggota DPR untuk mengikuti kunjungan kerja sepanjang biaya perjalanan ditanggung sendiri.

Dalam kesempatan itu Roestanto menyesalkan karena ada salah satu anggota delegasi yang ikut ke Mesir dengan membawa agenda lain di luar agenda resmi. Anggota yang dimaksud adalah Djoko Edhi Soetjipto (Fraksi PAN) yang membawa misi melakukan studi banding mengenai undang-undang perjudian di Mesir.

Roestanto menjelaskan, pihaknya baru tahu ketika di pesawat saat hendak berangkat ke Mesir, bahwa Djoko ikut rombongan untuk melakukan studi banding mengenai undang-undang perjudian.

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif yang mendampingi Agung Laksono meminta pertanggungjawaban BURT untuk mengembalikan ke kas negara semua biaya yang dikeluarkan atas nama Djoko karena yang bersangkutan sebenarnya sudah bukan anggota BURT lagi ketika kunjungan itu dilaksanakan.

sanhen

December 27th, 2005, 02:04 AM

minta maaf doang? balikin duitnya jg dong.

macgyver

December 27th, 2005, 08:14 AM

minta maaf doang? balikin duitnya jg dong.

Betul betul .. he he he

Pake rumus TOBAT ....
orang tobat itu harus

1. Minta Maaf ( Ke Orang dan ke Tuhan nya )
2. BERJANJI nggak ngulangin lagih
3. Kalo milik orang ... BALIKIN !!!!! :bash: :bash: :bash:

Ketauan aja lo minta ma'af ... :) kalo gak ketauan tenang2 saja bah

tata

December 27th, 2005, 11:16 AM

idiihhhh jadi seru deh cerita study tour TK DPR kita hihihihi... baca deh:
http://www.gatra.com/artikel.php?id=90944

@sanhen + mac: ngembaliin uang? wah gak tau saya.... bisa2 uangnya udah dipake buat ganti wc yg mampet :D

ksunarjo

December 27th, 2005, 04:11 PM

Studi Banding
Tergelincir Pelesir Mesir

SOROTAN tajam kunjungan DPR ke Mesir tidak hanya bergulir di Tanah Air. Masyarakat Indonesia di luar negeri yang berkesempatan berdialog dengan rombongan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu juga rame-rame menyoal arti penting perjalanan yang diberi label studi banding tersebut. Para wakil rakyat itu tidak hanya membuka dialog di kota tujuan utama: Kairo, Mesir. Juga di dua kota transit: Doha (Qatar) dan Dubai (Uni Emirat Arab).

Tatap muka dengan warga Indonesia di Kairo berlangsung Senin pekan lalu di hotel tempat delegasi DPR itu menginap, Ramses Hilton. Yang hadir pimpinan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir, wakil NU, Muhammadiyah, PKS, PKB, dan PAN setempat, serta utusan LSM dan beberapa tokoh masyarakat Indonesia di "negeri piramida" itu. Pertemuan ini dilakukan secara mendadak atas desakan mahasiswa. Sebelumnya tidak terjadwal.

Dialog tiga jam itu dibuka dengan penyampaian surat keprihatinan PPMI. Mereka menilai program jalan-jalan 23 orang senilai Rp 750-an juta itu kurang punya empati sosial di tengah kondisi bangsa yang sarat masalah. "Program ini sangat kontradiktif dengan kondisi bangsa dan negara yang saat ini diterpa krisis ekonomi berkepanjangan, fenomena kelaparan, dan busung lapar yang akut, serta belum pulihnya penanggulangan bencana alam," tulis surat yang diteken Presiden PPMI, Rio Erismen Armen, dan sekjennya, Ahmad Tarmidzi, itu.

PPMI mendesak pimpinan DPR segera menghentikan program yang dibungkus istilah studi banding ke luar negeri yang tidak bermanfaat. Anggarannya lebih baik dialokasikan buat kesejahteraan rakyat. Delegasi DPR yang datang diminta mengembalikan sisa biaya perjalanan ke kas negara. Mereka juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut penyimpangan dana studi banding.

"Mengimbau kepada PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) seluruh dunia untuk menolak segala kunjungan pejabat negara dan wakil rakyat yang belum jelas visi, misi, dan manfaatnya bagi rakyat," demikian bunyi butir terakhir surat PPMI Mesir. Dalam dialog, ketidakjelasan agenda kunjungan ke Mesir juga jadi pertanyaan utama.

Ketua BURT, Roestanto Wahidi, menanggapi secara umum pernyataan PPMI. Ia lalu mempersilakan Ebby Djauharie, wakil ketua delegasi, angkat bicara. Setelah memperkenalkan seluruh rombongan, anggota Fraksi Golkar ini mengklarifikasi beberapa hal. Tentang tujuan kedatangan mereka, legalitas mereka, dan kesimpangsiuran berita media.

"Kami ke Mesir menjalankan tugas parlemen untuk melihat tata kerja teknis parlemen di sini," tuturnya. "Kami juga punya hati nurani," katanya, menjawab tudingan tidak peka. Ebby mengklarifikasi bahwa tak ada agenda perbandingan Undang-Undang Perjudian dalam program mereka. Abdullah Azwar Anas, anggota Fraksi PKB, menimpali, "Jelas itu distorsi. Itulah media kita."

Tapi jawaban yang mengemuka lebih terkesan apologi. Misalnya, saat disinggung bahwa acara ini pemborosan, Djoko Edhi Abdurrahman menyangkal lantang. "Mengapa kami dipermasalahkan tapi Nurdin Halid dibiarkan?" katanya, "Tahukah Anda, siapa orang pertama mengungkapkan kasus impor gula ilegal oleh Nurdin Halid. Sayalah orangnya."

Adegan menarik terjadi ketika mahasiswa mengklarifikasi agenda studi banding Undang-Undang Perjudian. "Kalau rencana studi banding soal perjudian tidak ada dalam agenda Bapak, mengapa di media bisa muncul?" tanya Fahmi Salim, seorang mahasiswa. "Kami tidak pernah ada rencana untuk melakukan studi apa pun tentang perjudian seperti yang diberitakan media massa," Ebby bersikukuh.

Seperti pura-pura tak tahu, Ebby balik bertanya, "Siapa yang berkata demikian? Sebut nama saja!" Sejumlah anggota lain juga nyeletuk, "Sebut nama! Sebut nama!" Mahasiswa menyebut nama Djoko Edhi, seperti dikutip media massa. Lalu Ebby mempersilakan Djoko memberikan keterangan. Suasana merambat tegang.

Djoko pun membuka penjelasan, "Tolong bedakan antara comparative study dan case study. Dan yang saya lakukan adalah case study perjudian." Ia mengaku punya rencana pribadi untuk mempelajari perjudian di Mesir. Negeri ini berpenduduk mayoritas muslim tapi mampu mengelola perjudian dengan baik.

"Bagi saya, studi ini penting. Kalau oleh publik dianggap tidak penting, saya siap kembalikan dana. Untuk penelitian ini, saya dibayar berapa sih, US$ 4.000?" tantang Djoko dengan gaya khasnya, ceplas-ceplos. Ebby dan Roestanto malah bergantian meminta Djoko agar penjelasannya lebih fokus. "Yang Anda jelaskan ini bukan masalah BURT, Pak," celetuk seorang delegasi. Friksi internal mereka tampak mengemuka.

"Coba dijelaskan soal rencana studi perjudian itu dengan agenda BURT, Pak," Ebby kembali mengingatkan. "Ya, ini rancangan saya, dan saya rasa penting," Djoko bersikeras. Ia tampak kebingungan. "Kalau dianggap tidak penting, saya siap kembalikan dananya," Djoko menambahkan. "Ada yang bilang saya mau di-recall, entah apalah. Nanti saya pulang, akan saya jelaskan semuanya di Jakarta." ujarnya penuh percaya diri.

Djoko pulang lebih cepat. Selain karena mengalami kesulitan dalam teknis penelitian di lapangan, juga akibat sikap petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta yang makin memanas. Nama Djoko memang banyak mewarnai publikasi media bersamaan dengan pemberitaan kontroversi studi banding itu. Sejak rombongan berangkat, Djoko memang yang paling terbuka melayani pertanyaan media.

Rabu siang pekan lalu, Djoko dan staf ahlinya, Noorca Massardi, tiba di Jakarta. Malamnya, anggota Komisi III DPR ini langsung diadili dalam rapat Pengurus Harian DPP PAN. Ia diminta memberi klarifikasi kepergiannya ke Mesir. Djoko menilai telah terjadi pemelintiran berita. Niatnya memberantas judi justru diberitakan seolah ia berinisiatif melegalkan judi.

Berbeda dengan gaya biasanya yang bicara lepas, dan tak mudah menyerah dalam debat, dalam rapat PAN itu Djoko tampak merendah. Mantan wartawan ini membuka pembicaraan dengan permintaan maaf. Setelah memberi penjelasan, Wakil Sekjen DPP PAN ini diminta keluar ruang sementara. Pengurus harian yang lain bersidang merumuskan putusan.

Secara bulat, Pengurus Harian DPP PAN sepakat memberi sanksi pecat dari pengurus dan recall dari anggota DPR. "Namun yang agak lama menyusun bahasanya, supaya sesuai aturan main AD/ART," kata sumber Gatra yang turut dalam rapat itu. Maka, lahirlah keputusan untuk memproses pemberhentian sebagai pengurus DPP dan anggota DPR. Bahasanya mengesankan belum final. Karena yang punya wewenang akhir memecat dan recall adalah forum rapat pleno, pekan ketiga Januari nanti.

Djoko kemudian diminta masuk ruangan lagi, untuk membaca draf naskah keputusan yang disorot lewat infocus ke layar lebar di ruang rapat itu. "Dia tampak lemas ketika membaca keputusan itu," kata sumber Gatra. Penampilannya di ruang rapat itu tak setegar kesehariannya di depan media. Dengan mengiba, Djoko minta kesempatan pada pimpinan PAN untuk memperbaiki diri, menebus dosa, dan berbuat yang terbaik bagi fraksi yang ia cintai ini.

Sesuai prosedur, Djoko diberi kesempatan membela diri dalam forum rapat pleno. Sejak itu, Djoko membatasi pembicaraan pada pers. Keputusan berani PAN itu cukup mengejutkan. Tadinya banyak pihak menduga, ancaman Abdillah Toha, Ketua Fraksi PAN DPR, untuk me-recall Djoko hanya gertakan. Tapi, di internal PAN, kiprah Djoko ternyata sudah lama disorot. Ia pernah diberi surat peringatan pertama ketika secara berapi-api membela kenaikan gaji DPR. Padahal, sikap fraksi menolak kenaikan gaji.Kali ini, ia dinilai hendak memperjuangkan legalisasi perjudian, padahal garis partai mengharamkan judi. Apalagi, RUU Perjudian bukan bagian Program Legislasi Nasional. Sejak 6 Desember, Djoko dinyatakan bukan anggota BURT lagi, sehingga DPP PAN menilai Djoko menyalahgunakan program BURT untuk kepentingan pribadi.

Abdillah Toha menilai Djoko telah menyalahgunakan izin fraksi untuk mengikuti kunjungan BURT DPR ke Mesir. Dalam kunjungan itu tidak ada agenda studi banding tentang perjudian, tapi Djoko memberi kesan agenda tersebut ada. "Informasi ini menyesatkan, karena DPR tidak ada agenda membahas RUU Perjudian. Ini juga merugikan citra PAN, seolah-olah kami bermaksud melegalisasi perjudian. Padahal, PAN menentang perjudian," ujar Abdillah kepada pers.

Noorca Massardi, staf ahli Djoko Edhi, menilai telah terjadi kesalahpahaman. "Mas Djoko punya concern tinggi memberantas judi seperti digalakkan Kapolri, tapi justru dipahami mau melegalkan judi," katanya. Djoko, kata Noorca, amat serius menyiapkan penelitiannya. Djoko sudah lama menuliskan pandangannya di berbagai media tentang perlunya undang-undang yang melindungi dampak buruk judi bagi masyarakat. Saat ini, peraturan yang tersedia memungkinkan judi berlangsung remang-remang. Tak bisa diawasi siapa yang berjudi dan ke mana aliran uang hasil judi.

Penelitian pengaturan judi yang akan dilakukan Djoko di Mesir, menurut Noorca, lebih bermanfaat daripada agenda resmi BURT yang kebanyakan hanya jalan-jalan ke tempat wisata. Ketika di Mesir, Djoko dan Noorca tidak ikut rombongan utama BURT yang berwisata ke piramida di Giza, Museum Nasional Tahrir, serta ke kota pantai Alexandria.

Djoko dan anggota BURT lainnya memang saling menyalahkan. Djoko menilai program studi banding ini sebagai kebohongan publik karena acara terbesarnya adalah pelesir. Sedangkan anggota BURT lain menilai, pernyataan Djoko yang hendak studi kasus Undang-Undang Perjudian-lah yang membuat citra acara ini memburuk.

Saling tuding itu justru menegaskan bahwa agenda kunjungan BURT memang tidak matang. Penelusuran Gatra dua pekan lalu menemukan penjelasan dari kalangan dalam bahwa sampai sepekan menjelang berangkat, materi studi bandingnya masih mentah. Lacakan Gatra di Kairo juga mendapatkan lembar panduan berupa daftar pertanyaan yang diacu delegasi BURT ketika berdialog dengan Parlemen Mesir.

Isi daftar pertanyaan itu juga sederhana. Penerimaan Ketua Parlemen Mesir, Dr. Ahmed Fathi Sourour, Minggu pagi lalu, pun terkesan sambilan. Ketika berdialog dengan delegasi BURT, menurut anggota rombongan, Choirul Sholeh, pembicaraan Fathi Sourour beberapa kali diselingi aksi menerima telepon dan menandatangani surat dari sekretarisnya. Dari pertemuan sekitar dua jam, efektifnya hanya 90-an menit.

Rencana acara menghadiri pelantikan parlemen juga tampak tak dirancang cermat. Karena pelantikan parlemen telah dilakukan Selasa 13 Desember, tiga hari sebelum rombongan berangkat dari Jakarta. Mungkin "pelantikan" yang dimaksud adalah sidang paripurna gabungan perdana antara DPR dan MPR Mesir yang dibuka dengan pidato kenegaraan Presiden Mubarak, Senin pekan lalu, sehari setelah mereka bertemu Fathi Sourour.

Namun sidang itu bisa berlangsung tertutup. Sehingga permintaan DPR untuk hadir ditolak. Setelah gagal hadir dalam acara parlemen, maka waktu lowongnya diisi dengan menemui wakil PPMI. Perencanaan tak matang juga terlihat dalam agenda mereka di Dubai, Rabu-Kamis lalu. Mereka minta dijadwalkan bertemu Kadin Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu warga Indonesia. "Permintaan itu diberikan saat rombongan DPR berada di Mesir," kata Yusron B. Ambary, Pelaksana Konsuler KJRI Dubai.

Karena mendadak, Kadin UEA gagal ditemui. Mereka sudah punya jadwal acara. Akibatnya, Rabu seharian di Dubai, rombongan hanya "istirahat". Sebelumnya, agenda spontan juga muncul saat mereka tiba di Doha, sebelum sampai Kairo. Kebetulan, pesawatnya rusak tujuh jam di Malaysia, sehingga saat tiba di Doha, sambungan pesawat ke Kairo tak ada. Mereka bermalam di Doha. Dibuatkan acara bertemu masyarakat Indonesia. Semula hendak pula berkunjung ke stasiun televisi Al-Jazeera, tapi gagal juga karena dadakan.

Praktis, acara formal yang sesuai jadwal hanya pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir. Itu pun pelaksanaannya tidak maksimal. Choirul Sholeh, anggota FKB yang ikut rombongan, mengaku mendapatkan beberapa pelajaran penting. "Di Mesir, pengelolaan anggaran parlemen dilakukan komisi anggaran yang sifatnya independen," katanya. "Kalau di kita, kan dikelola BURT dan Setjen yang merupakan organ internal."

Sekretaris Fraksi Demokrat, Sutan Batugana, mengaku terheran-heran izin fraksinya bisa keluar. Padahal, ia tak pernah menandatangani. Pimpinan rombongan, Roestanto, kebetulan anggota Fraksi Demokrat. "Sebagai pimpinan fraksi, kami nanti akan meminta penjelasan delegasi BURT dari Demokrat," kata Sutan. "Karena fraksi telah melarang kunjungan ke luar negeri, kecuali anggota BKSAP yang pekerjaannya memang ke luar negeri."

Sebagai pribadi, Sutan menganggap tak ada ada gunanya BURT studi banding ke Mesir. "BURT itu lebih baik mengurusi perumahan DPR yang bocor, pengamanan DPR yang bisa dimasuki pengebom, telepon ngadat, lift macet, urusan dapurlah. Namanya juga rumah tangga, ngapain studi banding ke Mesir?" katanya.

Asrori S. Karni, Arief Ardiansyah, dan Muhammad Shalahuddin (Kairo)
[Nasional, GATRA Nomor 6 Beredar Senin, 19 Desember 2005]

sanhen

December 27th, 2005, 05:00 PM

That Gatra article deserve the title : The funniest article of the day.
hahaha.

tata

December 28th, 2005, 10:15 PM

iya dong pak, uangnya dibalikin dong.
jangan ditilep dong. emang mau kawin lagi yah bapak2?

---------------------------------------------------------------------------

SUARA PEMBARUAN DAILY
Kesalahan Anggota BURT Tak Hapus Hanya dengan Maaf

JAKARTA - Permintaan maaf 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang ke Mesir dinilai kalangan LSM hanya basa-basi. Mereka, bila terbukti bersalah, harus dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan tingkat perbuatan yang mereka lakukan selama di Mesir. Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI pun mendukung sanksi terhadap mereka jika terbukti.

Alasannya, kesalahan yang mereka lakukan ini sudah ada preseden atau berulang-ulang terjadi. Tapi anggota BURT tetap memaksa berangkat ke Mesir walau dengan cara diam-diam.

Koordinator ICW Lucky Djani, Sekjen Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T. Gayus Lumbuun mengemukakan hal itu secara terpisah kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (27/12).

Menurut Lucky, permintaan maaf tidak cukup. Dan pernyataan sejumlah anggota dewan bahwa proses hukum tidak diperlukan lagi karena ke-15 anggota BURT itu sudah mendapat hukuman moral dari masyarakat, sangatlah naïf.

"Apa yang membedakan mereka dengan masyarakat biasa? Jangan mentang-mentang anggota dewan mau diperlakukan tidak adil di depan hukum. Kami masyarakat menuntut agar sanksi, baik sanksi politik maupun hukum diberikan," katanya.

Jika mereka tidak diberi sanksi, itu artinya DPR telah melakukan satu langkah yang berbahaya untuk proses demokratisasi. Dan legitimasi politik dewan pun akan terus tercemar.

Sebastian Salang mengatakan, tidak ada logika yang bisa menjelaskan rasa kecewa publik kecuali pimpinan DPR memberikan sanksi tegas kepada ke-15 anggota BURT.

Permintaan maaf tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan proses hukum. Kalau nanti dalam pemeriksaan secara hukum terbukti bersalah, anggota BURT itu harus diberi sanksi hukum dan politik dan kemudian harus mengembalikan uang negara yang sudah mereka pakai.

Delik Korupsi

Menurut Lucky, wisata anggota BURT ke Mesir dan Dubai beberapa waktu lalu bisa masuk delik korupsi. Pasalnya, mereka bertamasya menggunakan dana pu- blik untuk kegiatan pribadi di luar tugas dinas.

Lagi pula, agenda utama kunjungan seperti yang disampaikan delegasi BURT kepada pimpinan DPR yakni untuk melakukan studi banding, ternyata tidak terbukti. Justru sebaliknya, mereka "terpaksa" diterima oleh Ketua Parlemen Mesir Fathi Sourur selama satu jam dan selebihnya selama tujuh hari diisi dengan kegiatan wisata.

"Dilihat dari acara kegiatan di sana, di mana mereka mengunjungi piramida atau melakukan city tour dengan biaya atau akomodasi plus transportasi dan uang saku dari negara untuk urusan pribadi, maka itu seharusnya sudah masuk delik korupsi dan harus diadili semuanya," katanya.

Untuk menangani masalah tersebut, Lucky mengatakan, Badan Kehormatan DPR bisa langsung turun tangan, karena sudah masuk pada bidang melanggar Kode Etik DPR. Sedangkan hal yang terkait delik korupsi, aparat penegak hukum seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sudah bergerak memeriksa 15 anggota DPR RI itu.

Ditanya, apakah ke-15 anggota BURT itu harus di-recall semuanya untuk memudahkan proses hukum? Lucky mengatakan, recall adalah sanksi politik dan harus dilakukan oleh masing-masing partai politik. Dua-duanya harus dijalankan, bergantung mana yang lebih dulu; apakah proses hukum atau sanksi politik.

"Tapi yang penting adalah kedua proses itu baik hukum atau sanksi politik harus dilakukan untuk menjadi preseden sehingga tidak terulang lagi hal-hal memalukan seperti ini terjadi," katanya.

Sebastian Salang mengatakan, jika terbukti melakukan korupsi berdasarkan pemeriksaan hukum, maka semua anggota BURT yang menyalahgunakan wewenangnya harus mengembalikan uang negara yang dipakainya selama di Mesir.

"Tidak ada alasan bagi mereka menggunakan uang negara seenaknya, sementara rakyat menderita luar biasa akibat berbagai kebijakan pemerintah yang disetujui parlemen," kata Sebastian.

Sebastian lebih jauh mengatakan, tindakan anggota BURT itu memalukan dan menjerumuskan kembali citra lembaga dewan terhormat itu ke posisi terpuruk. "Citra dewan di mata masyarakat kan sudah jelek. Sekarang diperjelek lagi. Sepertinya ada kesan bahwa tidak semua anggota DPR menyadari kalau citra mereka sedang disoroti," katanya.

Gayus Lumbun ketika dihubungi mengatakan, BK DPR melihat ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dari perjalanan dinas anggota BURT ke Mesir beberapa waktu lalu.

Tentang permintaan maaf, Gayus mengatakan, maaf bukan berarti proses hukum atau kesalahan mereka terhapuskan begitu saja. Permintaan maaf adalah sebuah kesadaran yang bisa meringankan hukuman, karena secara transparan mereka menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan.

"Minta maaf tidak cukup, perlu klarifikasi dan jika bersalah harus diberikan sanksi, termasuk mengembalikan uang yang sudah dipakai kepada negara," kata Gayus. (L-8)

Last modified: 28/12/05

macgyver

January 2nd, 2006, 10:16 AM

DPR Pertanyakan Klausul Utang yang Gadaikan Kedaulatan RI
Hendi Suhendratio - detikcom

Jakarta - DPR kembali mempertanyakan perjanjian utang luar negeri yang isinya menggadaikan kedaulatan negara jika pemerintah gagal bayar utang untuk utang yang jatuh tempo 2003.

Pasalnya, DPR khawatir klausul seperti itu masih ada untuk utang-utang yang jatuh tempo pada masa mendatang.

Demikian diungkapkan oleh anggota DPR Komisi XI Drajad Wibowo dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Senin (2/1/2006).

Menurut Drajad, dalam ketentuan pembayaran utang yang jatuh tempo 2003 disebutkan, bahwa negara seperti Jepang, Austria, dan Swiss, mensyaratkan penyelesaian melalui pengadilan jika RI sebagai debitor mengalami gagal bayar (default).

Perjanjian tersebut menyatakan penghapusan immunity sebagai negara berdaulat (waiver of sovereign immunity).

Drajad menjelaskan, perjanjian tersebut terungkap dalam surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri No. S-266/MK.02/2003 tanggal 30 Juni 2003.

Surat tersebut, ujar Drajad, secara implisit mengisyaratkan penghapusan immunity yang ditandatangani Menkeu pada waktu itu sebagai wakil RI dengan pihak kreditor.

"Menkeu keterlaluan menghapuskan imunitas kedaulatan karena sudah melebihi kewenangan yang dimilikinya. Bahkan Presiden saja tidak bisa menghapuskan imunitas kedaulatan karena harus ada prosedur dengan DPR," kata Drajad.

Dia menilai, perjanjian utang luar negeri selama ini tidak transparan dan cenderung tertutup karena hanya orang-orang di Bappenas saja yang mengetahuinya.

DPR, menurut Drajad, harus meminta pembatalan perjanjian utang yang melelang kedaulatan negara karena sangat merugikan Indonesia. (ir)

tata

January 29th, 2006, 08:32 PM

Nominasi Nobel bagi Yudhoyono

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima baik dan mengucapkan terima kasih atas pencalonan dirinya sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian 2006.

”Ini suatu penghargaan kepada bangsa Indonesia,” kata Presiden ketika menerima berita tentang nominasi itu dari Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal ketika dihubungi Kompas, Minggu (29/1) malam.

Presiden dinominasikan oleh anggota senior Komite Hubungan Internasional Kongres Amerika Serikat (AS), Robert Wexler.

Menurut Dino, bulan lalu Wexler datang ke Indonesia dan mengatakan soal penyelesaian Aceh yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, bulan Agustus 2005 setaraf dengan penyelesaian masalah Palestina dan penyelesaian berbagai masalah internasional.

Dino juga mengatakan, berita nominasi itu disampaikan olehnya kepada Presiden kemarin.

Robert Wexler, anggota Kongres dari Partai Demokrat AS, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta kemarin menyatakan, Yudhoyono telah membuat perubahan dramatis pada setahun masa pemerintahannya. Ia juga dinilai telah memecahkan kebuntuan penyelesaian konflik di Aceh. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka bulan Agustus lalu.

Dalam suratnya kepada Komite Nobel, Wexler menyebutkan, Yudhoyono patut dihargai. Alasannya, meski harus menghadapi bencana dahsyat tsunami pada 26 Desember 2004 dan ancaman wabah flu burung, ia mampu memantapkan politik, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan. (OSD)

Ara

January 31st, 2006, 12:43 PM

SBY has been nominated by a US Congressman for the Nobel Peace Prize.

January 25, 2006

The Norwegian Nobel Committee
Drammensveien 19
NO-0255 OSLO
Norway

Dear Norwegian Nobel Committee Members:

As a member of the United States Congress and Co-Chair of the Congressional Indonesia Caucus, I would like to nominate Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia for the 2006 Nobel Peace Prize.

President Yudhoyono is the first directly elected President of his country, winning a plurality of votes in an election in which over 150 million Indonesian citizens voted. His election caps a remarkable transition that Indonesia has undergone, from an authoritarian dictatorship to a representative electoral democracy. More remarkable is the courage that President Yudhoyono has shown in his first year in office. He has made the resolution of long standing domestic conflicts among his top priorities. Within his first year in office, President Yudhoyono achieved a dramatic breakthrough in the armed conflict between the Government of Indonesia (GOI) and the Free Aceh Movement (GAM) that resulted in a Memorandum of Understanding (MOU) being signed on August 25, 2005. This MOU incorporated both the handover of weapons by the GAM as well as the removal of non-local military and police troops by the GOI. Additionally, the MOU initiated a process that will lead to a new governance structure for the Acehnese citizens, to allow them greater autonomy over their local affairs. This dramatic breakthrough has led to the demilitarization of the province of Aceh and has brought about hopes for a real and enduring peace, ending a separatist conflict that has prevailed for almost thirty years. For the bold leadership displayed in addressing this bitter and continuing dispute, President Yudhoyono has showed himself worthy of the Nobel Prize for Peace.

Over the past year the people of Indonesia have been forced to endure many dramatic hardships, the most notable of which was the devastating tsunami of December 25, 2004, which took the lives of over one hundred sixty thousand Indonesians. Despite this dramatic natural disaster and the complex and lethal outbreak of the Avian Bird Flu, President Yudhoyono and his administration were un-swayed in their dedication to resolving the conflict in Aceh. By focusing efforts on ending internal disputes, President Yudhoyono has enabled his government to focus its energies and capabilities on serving the people of Indonesia in times of crisis. President Yudhoyono’s forward thinking and willingness to take risks for peace reflects the spirit of the Nobel Prize’s history.

In working to resolve the dispute in Aceh, President Yudhoyono simultaneously worked towards many of the goals of the prize’s selection committee. He helped resolve an armed conflict through a negotiated agreement that incorporates both arms control and disarmament. Furthermore, he has helped to restore to the citizens of the province of Aceh their human and political rights for representation in governance. President Yudhoyono’s initiative in pursuing and reaching a comprehensive agreement to bring lasting peace to Aceh has been acknowledged by the unanimous passage of United States House of Representatives Resolution 456 -- expressing support for the peace agreement.

President Yudhoyono has shown himself to be a true reformer and campaigner for peace, and as such, it is my opinion that he is especially worthy of the Nobel Prize Committee’s consideration.

Your consideration is greatly appreciated.

Sincerely,

Robert Wexler

bahar

January 31st, 2006, 03:50 PM

i still feel that Jusuf Kalla better deserve the credit for the Aceh peace processes. Besides Aceh, he also brokered peace deal in conflict torn areas in Eastern part of Indonesia during his tenure as coordinating minister for people's welfare. Without his intervention, i seriously doubt all of those peace agreements will ever materialize.

Blue_Sky

March 9th, 2006, 11:53 AM

Pekanbaru - Eropa memang menarik hati. Karena itulah 20-an pejabat Makassar beserta istrinya 'melancong' ke Venesia, dll. Langkah serupa juga ditiru istri pejabat Riau. Tujuan mereka adalah Jerman.

Sebagaimana pejabat Makassar, para istri pejabat ini juga diongkosi oleh APBD. 'Tujuan mulia' para istri ini adalah mempromosikan wisata lokal ke mancanegara.

Kabarnya, yang berangkat ke Jerman itu para istri pejabat didampingi beberapa staf Kantor Dinas Budaya Seni dan Pariwisata (Budsenipar) Provinsi Riau. Namun belum dapat kepastian berapa orang yang berangkat tersebut. Namun kabarnya para istri pejabat ini sudah lebih tiga hari di luar negeri.

Sumber detikcom di lingkungan pemerintahan Riau menjelaskan, keberangkatan istri serta pejabat di Riau itu berdalih proyek di Dinas Budsenipar Provinsi Riau. Dalam anggaran APBD Tahun 2005, kabarnya ada proyek yang disebut Promosi Wisata Internasional senilai Rp 900 juta.

Proyek ini sempat mendapat penentangan sejumlah anggota DPRD Riau. Alasannya, kata sumber itu, proyek promosi internasional itu dinilai kurang efektif. Sebab infrastruktur wisata Riau belum memadai. Kalau pun nantinya ada turis asing, malah akan kecewa melihat objek wisata di Riau yang tidak didukung nfrastruktur yang oke.

Tapi karena proyek itu merupakan kepentingan sejumlah oknum pejabat, ujar sumber itu, akhirnya lolos juga. Padahal intinya proyek ini hanya untuk menjembatani para pejabat dan istrinya untuk bisa bepergian ke luar negeri dengan dana APBD. Dengan demikian, kocek pribadi sang pejabat tidak perlu keluar, cukup nebeng di proyek promosi wisata internasional tadi.

Lantas apakah anggota DPRD Riau mengetahui kebarangkatan istri pejabat ke Jerman? "Wah saya belum tahu soal kabar itu. Saya baru tahu dari Anda. Masak iya sih ada istri pejabat ke Jerman? Ini menarik juga untuk kita bahas," kata Ketua Fraksi PKS Nurdin saat dihubungi detikcom, Kamis (9/3/2005).

Bagaimana jika mereka benar berangkat dengan menggunakan dana APBD tahun lalu? Menurut Nurdin, anggaran APBD harus dilaksanakan sesuai dengan tahuan anggaran saat itu juga. Artinya, sekalipun proyek promosi wisata internasional belum dilaksanakan pada tahun 2005, hal itu tidak bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya.

"Yang namanya proyek tahun 2005, ya harus dikerjakan tahun itu juga. Kalau tidak terlaksana pada tahun tersebut, bukan lantas bisa dialihkan pada tahun berikutnya. Dan dana itu pun harus dikembalikan ke kas daerah," kata Nurdin.

Kendati Nurdin belum mengetahui dalam promosi itu ikut sejumlah istri pejabat, menurutnya, sangat tidak etis bila istri pejabat ikut terlibat. Mestinya yang terbang hanya orang-orang di bidang wisata yang mempromosikan ke luar negeri.

"Apa hubungannya dengan istri pejabat. Kita akan selidiki apakah benar ada istri pejabat yang ikut dalam rombongan promosi wisata itu," kata Nurdin. (nrl)

pencet sini (http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tgl/09/time/162336/idnews/555719/idkanal/10)

sanhen

March 9th, 2006, 12:40 PM

emang mereka kredibel gitu buat promosi? bisa ngomong bahasa jerman?

Blue_Sky

March 9th, 2006, 02:41 PM

walau saya juga gak setuju tapi seharusnya seh yg bertugas adl dinas pariwisata dan bukan istri pejabat

Blue_Sky

March 13th, 2006, 05:01 AM

Liputan6.com, Banyuwangi: Melahirkan adalah anugerah bagi setiap wanita. Tangisan sang jabang bayi pertama kali di dunia kerap disambut senyum bahagia seluruh anggota keluarga. Mereka langsung berebut untuk menimang-nimang bayi. Namun tak demikian dengan Buhairiyah. Perempuan berusia 76 tahun ini justru tidak bahagia dengan kehadiran orok dari perut sang cucu, Menik.

Buhairiyah sedih lantaran bayi yang dilahirkan Menik pada 10 Februari silam itu tanpa bapak. Perempuan tua ini sangat berharap sekali laki-laki yang telah menghamili cucunya mengakui darah dagingnya dan hadir di tengah-tengah tangisan pertama sang bayi. Tak hanya sang nenek, Menik yang telah yatim piatu juga sangat mendambakan kehadiran bapak dari jabang bayi itu.

Namun itu hanya harapan yang tak kunjung datang. Menik mengurus buah hatinya seorang diri di rumah bambu berukuran 5 x 5 meter di pinggir Sungai Lou, Kelurahan Pangandingan, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebab, lelaki yang diduga menghamilinya bersikukuh bayi itu bukan darah dagingnya. Derita Menik makin berat karena neneknya yang merupakan tumpuan satu-satunya juga meninggalkan gubuk yang selama ini mereka diami.

Menik dibantu beberapa saudaranya tidak mau diam menerima nasib. Mereka melaporkan perbuatan asusila itu kepada jajaran Kepolisian Sektor Kota Banyuwangi, pertengahan Januari silam. Tidak tanggung-tanggung yang dilaporkan mereka adalah salah seorang anggota DPRD setempat. Dalam surat pernyataan itu disebutkan, anggota DPRD Banyuwangi berinisial AS telah membeli keperawanan Menik seharga Rp 2 juta.

Anehnya, AS bukan membela diri. Dia malah menawarkan uang "damai" agar pengaduan itu dicabut. Tawaran ditolak. Sebab, yang diinginkan Menik dan keluarganya, AS mengakui orok tersebut. Tapi, perlahan-lahan pendirian Menik goyah. AS bersama sejumlah orang menemui Menik untuk minta maaf dan kembali menawarkan uang damai, 3 Maret 2006. "Dia [AS] sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Terus saya juga memaafkan," kata Menik.

Perbuatan asusila terhadap pelajar Sekolah Menengah Atas PGRI di Banyuwangi ini yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD setempat itu langsung mengggemparkan warga. Bahkan sempat menjadi berita utama sejumlah media cetak lokal dan elektronik di Banyuwangi dalam beberapa hari. Hanya saja, hingga saat ini, AS belum juga diperiksa.

Menurut Kepala Resor Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Polisi Gaguk Sumartono, pihaknya menunggu surat izin dari Gubernur Jatim. "Kita sudah mulai proses pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan ini gubernur pasti mengizinkan," ujar Gaguk. Dia menambahkan, pelaku terancam hukuman pidana. Ini seperti termaktub dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal 10 tahun.

Adapun saat ditemui SCTV, Januari silam, AS membantah telah berhubungan badan dengan Menik. "Saya tidak pernah meneteskan sperma saya kepada dia [Menik]," kata AS, enteng. Pernyataan AS ini bertolak belakang dengan pengakuannya pada keluarga Menik. Dia mengaku khilaf dan meminta maaf dengan menawarkan sejumlah uang damai. Dia juga meminta keluarga Menik tak terlalu membesar-besarkan kasus ini.

Kabar telanjur menyebar. Sejak itu, AS jarang terlihat di Kantor DPRD Banyuwangi. Pria yang menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat itu juga jarang menghadiri persidangan di Komisi D DPRD setempat. Kasus ini langsung mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi. Sejumlah langkah pun diambil. Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Saut Marisi Siahaan mengaku telah meminta AS untuk menyelesaikan kasusnya. Kendati demikian, AS bersikukuh tak pernah berhubungan intim dengan Menik.

"Kenyataannya si korban sudah melaporkan ke kepolisian," kata Saut. AS akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang bintang segitiga itu yang dikeluarkan pada 16 Februari silam. Tak hanya itu, DPP Partai Demokrat juga mencopot AS dari jabatan sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Banyuwangi.

Ternyata DPRD lebih dulu tahu kasus ini sebelum sampai di telinga polisi. Pihak keluarga Menik pernah mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi dan melaporkan kasusnya pada Ketua DPRD Banyuwangi H. Achmad Wahyudi. Upaya Achmad meminta klarifikasi kepada AS, hingga kini belum juga tercapai. "Saya sempat menanyakan kepada AS via telepon, tapi sampai hari ini AS belum pernah pada saya menjelaskan secara langsung," ungkap Achmad.

Kasus ini menuai keprihatinan dari sejumlah tokoh masyarakat di Banyuwangi. Sebab, sebagai pejabat publik, AS seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. "Ini sudah menjadi sorotan masyarakat seluruh Banyuwangi," ujar mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi. Lantaran itu, Samsul meminta polisi menyelesaikan kasus ini secara transparan dan sejelas-jelasnya.

Menik memang tergolong keluarga miskin. Dia hidup hanya dari penghasilan sang nenek yang berjualan pisang goreng di tepi jalan. Penghasilan neneknya hanya sekitar Rp 5.000 semalam. Meski sang nenek tak mau menyerah agar cucunya itu bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kerja keras Buhairiyah tak sia-sia. Dia mampu menyekolahkan Menik kecil. Hingga akhirnya, Menik masuk ke SMA PGRI di Banyuwangi.

Akan tetapi, sejak duduk di kelas satu SMA, Menik sudah tak mampu membayar SPP dan menunggak hingga empat bulan. Pihak sekolah pun mengajukan Menik untuk mendapatkan Bantuan Khusus Murid (BKM). "Sejak awal daftar ulang [Menik] sudah meminta keringanan untuk tidak membayar full [SPP]," ujar Wakil Kepala SMA PGRI Banyuwangi Istu Handono. Dia juga mengaku kalau Menik tergolong murid yang baik dan punya kemauan untuk maju.

Sejumlah murid SMA PGRI Banyuwangi juga mengakui kalau Menik sering mengeluh tidak punya uang untuk bayar SPP. Bahkan ongkos angkutan untuk pergi ke sekolah pun kadang tak ada. Melihat kondisi ini, tak sedikit teman kelasnya yang iba. Menik sering ditraktir. Sejumlah teman-temannya kagum kepada Menik yang tetap tegar dalam kesusahan.

Waktu terus berlalu. Cobaan hidup yang menerpa telah menggoyahkan iman Menik. Di tengah-tengah kebingungan, anak yatim piatu ini berkenalan dengan Angga. Menik lalu meminta kepada Angga untuk dikenalkan dengan orang yang berpengaruh. Selanjutnya Angga membawa Menik menemui AS di salah satu hotel. Menik rela melepas keperawanannya dengan harga Rp 2 juta.

Nah, dari situ awal penderitaan Menik. Hari berganti hari. Perut Menik terus membesar. Selama hampir lima bulan Menik masih bisa menyembunyikan perutnya yang membuncit kepada keluarga dan pihak sekolah. Namun aib itu akhirnya ketahuan juga. Dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah. "Dia [Menik] berhenti sendiri," kata Istu.

Walau begitu, keinginan Menik untuk terus sekolah masih menggebu. Kelak setelah anaknya sudah besar dan bisa ditinggal, dia akan ke sekolah kembali. "Saya memang ingin sekolah, anaknya ini yang jadi repot," kata dia. Menik berharap anak yang diberi nama Diego Samantha Casiellas ini akan tumbuh besar dan pintar. Kendati anaknya tak memiliki bapak, dia bertekad mengasuhnya hingga dewasa.

Aku harus menjalani hidup ini dengan segala duka yang masih tersisa. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Batinku meronta di tengah ketidaktahuan dan keputusasaan. Aku harus membesarkan anakku seorang diri tanpa bapak dari anakku. Hari-hariku dijalani dengan kesuraman, ketidakpastian karena aku sudah tak punya apa-apa lagi. Bapak dan ibuku telah meninggal dan aku hanya hidup dengan bayiku dan nenek yang sudah tua. Rumah pun aku tak punya. Itulah untaian kalimat dari mulut pelajar malang ini tentang perjalanan hidup yang dialaminya.(JUM/Tim Derap Hukum)

http://liputan6.com/view/8,119081,1,0,1142201760.html

=========================================================

Apakah mereka masih punya hak untuk membuat UU pornografi???

Blue_Sky

March 18th, 2006, 08:02 AM

Bandar Lampung, Kompas - Pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil di daerah diwarnai aksi main hakim sendiri yang dilakukan Wakil Bupati Lampung Timur. Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, pengumuman penerimaan CPNS berlangsung kacau.

Wakil Bupati Lampung Timur Noverisman Subing, Jumat (17/3), dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terkait dengan kasus pemukulan yang dia lakukan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Lampung Timur Okta Heri Alsyah.

Korban yang kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Graha Husada, Bandar Lampung, itu menjelaskan, pemukulan tersebut berawal ketika Noverisman memanggilnya Kamis lalu terkait dengan pengumuman lulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah.

Dalam pertemuan itu Noverisman meminta penjelasan Okta, mengapa kedua adiknya yang ikut tes tidak lulus. Kedua adik Noverisman adalah suami-istri yang sudah beberapa tahun bekerja sebagai tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur.

Kepada Noverisman, Okta menjelaskan tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur penerimaan PNS. Noverisman juga menerima penjelasan serupa dari sekretaris daerah serta beberapa anggota staf kepegawaian.

Namun, entah kenapa Noverisman kembali marah. Ia kemudian memukul Okta tiga kali, yakni di bagian mulut, tengkuk, dan belakang telinga. Ia juga menendang perut Okta.

Setelah diperiksa di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Kamis malam Okta dipindahkan ke RS Graha Husada.

Noverisman yang dikonfirmasi secara terpisah menegaskan, ia sama sekali tidak memukul ataupun menendang Okta. Namun, ia mengakui telah memanggil Okta untuk meminta keterangan mengenai prosedur tes CPNS.

Mendengar bahwa dirinya dilaporkan ke Polda Lampung, Noverisman menyatakan, dirinya tidak pernah melakukan pemukulan. Bahkan, karena merasa nama baiknya dicemarkan, ia akan balik melaporkan Okta.

Berkaitan dengan penerimaan CPNS, kemarin pengumuman penerimaan CPNS di Semarang sempat kacau. Pemerintah Kota Semarang menunda pengumuman dan tidak bertanggung jawab atas pengumuman yang beredar di media massa dan internet.

Penundaan ini menyusul instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui kawat bernomor 810/140, yang berisi undangan rapat koordinasi (rakor) pengumuman formasi CPNS pada Jumat pukul 10.18.

”Kami, panitia penerimaan CPNS, memohon maaf karena kami ingin taat terhadap kawat Pemprov Jateng. Pengumuman akan dilakukan menunggu rakor pukul 16.00 di Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Provinsi Jateng,” ungkap Wakil Wali Kota Semarang Mahfudz Ali selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Kota Semarang.

Ia menyatakan belum ada pengumuman resmi CPNS, baik untuk tenaga honorer maupun umum. Para pelamar CPNS yang datang merasa kecewa atas kejadian ini. (hln/and)

Blue_Sky

March 26th, 2006, 09:56 AM

Daftar Gaji Presiden, Ketua DPR, Menteri, Gubernur dan Bupati
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan kepala bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.

Presiden:
Gaji pokok Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan Rp 32.500.000
Total Rp 62.740.000.

Wakil Presiden:
Gaji Pokok Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan Rp 22.000.000
Total Rp 42.160.000

Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.968.000
Total Rp 30.908.000

Ketua Mahkamah Agung (MA):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 24.390.000

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Total Rp 23.940.000

Wakil Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.554.000
Total Rp 26.774.000

Wakil Ketua MA:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 450.0000
Total Rp 20.670.000

Wakil Ketua BPK:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Total Rp 20.220.000

Ketua Muda MA:
Gaji pokok Rp 4.410.000
Tunjangan jabatan Rp 10.100.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.960.000

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif Rp 4.140.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.500.000

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.340.000

Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 27.760.000

Anggota MA:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.350.000

Anggota BPK
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Total Rp 13.900.000

Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 13.608.000
Total Rp 18.648.000

Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp 5.400.000
Total Rp 8.400.000

Wakil Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan Rp 4.320.000
Total Rp 6.720.000

Kepala Daerah Kabupaten/kota:
Tunjangan pokok Rp 2.100.000
Tunjangan jabatan Rp 3.780.000
Total Rp 5.880.000

Wakil Kepala Daerah
Gaji pokok Rp 1.800.000
Tunjangan jabatan Rp 3.240.000
Total Rp 5.040.000

Daftar ini dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan Wahyu Prameswari, ditandatangi pada tangagl 28 januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006.(ism)

sumber:detiknews (http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/29/time/072937/idnews/471295/idkanal/10)

anehnya, tunjangan kok bisa lbh gede drpd gaji pokoknya ya???
TANYA KENAPA??

sanhen

March 26th, 2006, 01:07 PM

tunjangan maksudnya benefit. kalo benefit lebih gede dari gaji pokok, itu tandanya negara belon makmur.

Alvin

April 9th, 2006, 11:43 AM

:laugh:

From: HTTP://INDCOUP.BLOGSPOT.COM/

FRIDAY, APRIL 07, 2006
Aburizal Bakrie: make hay while the sun shines

Aburizal Bakrie is a very busy man indeed.

Type “Bakrie” into Google news to get an idea of what this government minister is up to:

March 8. PT Bakrie Brothers says it is interested in buying a 25.53 pct stake in cement giant Semen Gresik. This would cost it around US$500 million.

March 15: PT Bakrie Sumatera Plantations is planning massive expansion of its palm oil and rubber plantations in Sumatra and Kalimantan over the next few years.

March 16: BUMI – controlled by the family of Aburizal Bakrie – sells stakes in coal mining giants KPC and Arutmin for US$3 billion (yes US$3 billlion!!!)

March 17: BUMI will now acquire oil and gas firm PT Energi Mega Persada, which, as you might have guessed, is also partly owned by the Bakrie family…

April 3: Bakrie Telecom plans development of WCDMA technology to enter the multi media telecommunications business. Via its “Esia” product, Bakrie already offers low bandwidth CDMA services to Indonesia’s burgeoning cellular market.

And today, April 7: PT Bakrie Development Tbk says it is planning to develop an integrated business district on 44.7 hectares of land in Kuningan, South Jakarta!!!

… the development of the business district, to be called the Rasuna Epicentrum, would commence in July this year, and would cost some Rp 2 trillion (about US$210.5 million).

… the project would be developed in stages and would be completed within eight to 10 years, with the first projects to be built including an office tower and two apartment buildings, as well as the support infrastructure.

…most of the 50,000-square-meter office tower would be occupied by Bakrie Group businesses, leaving only 10,000 square meters to be sold commercially.

And all this news in just one month!!!!

Quite incredible. And it wasn’t that long ago that President Susilo Bambang Yudhoyono was saying that government officials shouldn’t have business interests, let alone on the scale of Bakrie.

But what really gets me is Bakrie’s ministerial title – the Coordinating Minister for the People's Welfare.

Hahaha! You couldn’t make it up, could you? Shouldn’t that be the Coordinating Minister for My Own Welfare?

tata

May 1st, 2006, 10:03 AM

detik.com

Senin, 01/05/2006 15:02 WIB
Ramalan Megawati: 6-7 Mei Merapi Meletus
Bak seorang peramal, Ketua Umum DPP PDIP Megawati memperkirakan gunung Merapi akan meletus sebentar lagi. Sekitar 6 atau 7 Mei 2006.

:)

Alvin

May 1st, 2006, 10:11 AM

^^ hahaha...how come you put it in 'politicians watch' thread, like as if megawati did something wrong :D

tata

May 1st, 2006, 10:15 AM

^^ hahaha...how come you put it in 'politicians watch' thread, like as if megawati did something wrong :D

Hihihi.... well Alvin the first time I read this news I just smiled. Big smiled. Because, it's just so wierd that suddenly she commented when the volcano would erupt. There are at this moment a lot of people who's watching over this volcano. We no need any politician's comment.

Alvin

May 5th, 2006, 04:28 PM

Ex-Indonesian leader Wahid says Soeharto deserves respect
188 words
5 May 2006
Xinhua News Agency
English
(c) Copyright 2006 Xinhua News Agency
JAKARTA, May 5 (Xinhua) -- Indonesia's longest-serving president Soeharto has rendered the country many services and he deserves respect for that, former president Abdurrahman Wahid said Friday.

"We must remember that Soeharto has done a lot of meritorious things for his country. People must not recall his bad side only," short-lived president Wahid said without elaborating.

Wahid, a renowned democracy activist elected as president in 1999, said he was among Soeharto's strongest political opponents during the New Order era.

"We may punish Soeharto, but we must remember his services to the country," said Wahid.

Soeharto, 84, was toppled in 1998 after running an authoritarian government backed by the military for 32 years.

He built Indonesia's economy into one of the Asian Tigers but his corrupt regime was blamed for the bitter financial crisis that hit the country in his final years as president.

Soeharto eluded anti-graft case against him after the court pronounced him medically unfit for trial.

He was hospitalized Thursday for internal bleeding, with doctors saying the former strongman was in critical condition.

Fir3blaze

May 5th, 2006, 07:23 PM

You may or may not like Gus Dur, but I think we all have to admit that he has a big heart. Not many people when put in his shoe (after the treatment he get from Suharto) can say that Suharto deserves respect.

In any case, I myself agree with that statement.

Zorobabel

May 5th, 2006, 10:45 PM

Not sure where to put this...

---

Doctors Say Suharto's Organs Are Failing
By IRWAN FIRDAUS, Associated Press Writer

JAKARTA, Indonesia - Doctors treating ailing former Indonesian dictator Suharto said Friday his condition is still not stable because his organs have partly failed, but ongoing blood transfusions have slightly improved his condition.

Suharto, 84, was admitted to Pertamina Hospital on Thursday evening for intestinal bleeding. He also was having problems swallowing food, doctors said.

Brig. Gen. Marjo Subiandono, the presidential doctor, said the function of some of Suharto's organs has decreased by 70 percent.

"His condition is slightly better" because of an increased red blood cell count, Subiandono said.

"There was still bleeding and therefore he is still given blood transfusion," he added.

Earlier Friday, Subiandono said Suharto was "still conscious and he still recognized his family, but his condition is weak."

Suharto was accompanied to hospital by two of his children, Siti Hardijanti Rukmana and Sigit Harjojudanto, after complaining of feeling weak. Tests showed a low red blood cell count, and he was given a transfusion.

Suharto's ongoing frail health will almost certainly undermine attempts to prosecute him on corruption charges.

Attorney General Abdul Rahman Saleh renewed calls Friday for doctors to determine if he is fit enough to stand trial, saying it had been about four years since the last medical evaluation.

It was the fourth time since May 2004 that Suharto has been hospitalized for recurring intestinal bleeding, including a weeklong stay a year ago.

Suharto suffered permanent brain damage resulting from at least two strokes after his ouster in 1998.

A former general, he rose to power by crushing Indonesia's communist movement. He ruled the vast nation of 220 million for 32 years with an iron hand, only to be chased from office by street protests after Indonesia's economy collapsed during the Asia financial crisis amid allegations of widespread corruption.

Two years later, he was indicted for allegedly embezzling $600 million, but legal proceedings against him were suspended due to his poor health.

Subiandono, a heart specialist who heads the team of presidential doctors, said Suharto, who has had a pacemaker fitted, was under close supervision.

Suharto made a rare public appearance Wednesday after meeting with Malaysia's former Prime Minister Mahathir Mohamad. They met for about 30 minutes.

Alvin

May 6th, 2006, 02:09 AM

peseg5

March 25th, 2007, 06:57 AM

Ta sobek2 mulutmu ...(tunjuk ke anggota DPR)...

21 juta buat beli laptop/orang???

wong ndesooo....:bash:

http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/25/time/112601/idnews/758272/idkanal/10

sanhen

March 25th, 2007, 07:27 AM

Belon tentu itu anggota DPR bisa pake komputer pun...

Blue_Sky

March 25th, 2007, 07:39 AM

Gus Dur would've made a great president if he wasn't blind ! Such a pity!

Klo menurut gw Gus Dur itu president Indonesia yg paling melek (bisa melihat) akan kehidupan rakyat nya

peseg5

March 25th, 2007, 07:41 AM

Kemaren gw liat di mal ambassador, dijual laptop merk HP dah pake Windows asli, bisa Wifi, memori 512 MB, DVD combo (bisa play DVD + CD burner), cuman Rp 7 JUTA. Kalau gak pake Windows cuman Rp 6 JUTA!

Itu Rp 21 JUTA, mau ngedit film kali yah? Mungkin mau ngikutin jejak rekannya, DPR kan demen bikin film2... hahaha:lol:

Belon tentu itu anggota DPR bisa pake komputer pun...

sanhen

March 25th, 2007, 10:07 AM

Kalo cuman 6 juta kalo di jual nggak menguntungkan :)

Alvin

March 25th, 2007, 04:40 PM

Pemborosan anggaran luar biasa....:bash:

------------------------------------------------------------------

Pengadaan Laptop DPR Jalan Terus

Laporan Wartawan Kompas Mohammad Hilmi Faiq

BANDUNG, KOMPAS - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lama lagi segera menenteng laptop. Masalah pengadaan laptop ini bahkan sudah masuk dibahas dalam rapat paripurna dan disetujui oleh semua fraksi di DPR.

“Ini akan langsung ditangani Sekretaris Jenderal DPR dan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR,” kata Ketua DPR Agung Laksono seusai memberi ceramah dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro Jawa Barat di Bandung, Minggu (25/3).

Agung menjelaskan, pengadaan 550 laptop ini untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Adapun dana yang dibutuhkan sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Dia juga meminta agar pengadaan laptop ini tidak dijadikan ajang penyimpangan. “Saya minta ditangani dengan sunguh-sungguh dan jangan ada penyimpangan-penyimpangan. Artinya, kalau ada kelebihan (dana) harus dikembalikan kepada negara,” ujarnya.

Mengenai adanya kritik bahwa tidak semua anggota DPR bisa mengoperasikan laptop, Agung menilai itu tidak menjadi masalah serius. “Ya, bisalah. Lama-lama juga bisa. Saya kira dengan membaca aturan pemakaiannya juga bisa,” ujarnya.

Adapun soal isu ada anggota DPR yang bakal menolak laptop ini, Agung menilai itu hal yang wajar. “Kalau ada yang menolak ya tidak usah diambil,”ujarnya. Bagi Agung, adalah hal biasa jika pada saat Rapat Paripurna semua fraksi menyetujui, tetapi setelah itu ada yang mempermasalahkannya.

sanhen

March 25th, 2007, 04:55 PM

Busyet dah... BACA ATURAN PAKAI JUGA BISA? Gile... ini orang kayanya ngga tau pake komputer juga deh. Kita butuh anggota DPR buat bikin peraturan, bukan buat belajar pake laptop.

Alvin

March 25th, 2007, 07:23 PM

This laptop thing is scandalous....so much money wasted for nothing. Anyway, it's not like those DPR members who actually WANT to use a laptop can't afford them (if they don't have them already)...but my guess is the majority of DPR members don't use (nor intend to use) laptops...

Blue_Sky

May 7th, 2007, 02:59 AM

SBY begins picking up his new ministers

JAKARTA (JP): President Susilo Bambang Yudhoyono Saturday began picking up his ministers to join his new cabinet expected to be announced Monday.

Golkar legislator Andi Mattalata and Junior Attorney for Special Crimes Hendarman Supandji are among new ministers, while Communication and Information Minister Sofyan Djalil will beplaced in a new post.

Andi told MetroTV television that he had been informed by the president to join his cabinet.

"I told the president that I was ready to become his assistant," he told the station, but saying that he had not known about his position in the cabinet.

Hendarman said he met Yudhoyono to be informed that he would be picked up as a cabinet member. He, however, said that the president did not come into detail about his new position.

"Just wait the announcement on Monday," he was quoted by Antara news agency as saying. He said that he was told by the president to go ahead with his jobs to uphold the law, particularly in prosecuting alleged corruptors.

Meanwhile, Sofyan also said he was told by the president to hold a new post. "The president asked my readiness to be placed in a new post," he was quoted as saying, but he also said that he did not know his new position.

Yudhoyono said Friday that he had also told his ministers, who had to go after the cabinet reshuffle. (**)

source (http://www.thejakartapost.com/detailtoplatest.asp?fileid=20070505150731&irec=1)

Ara

May 16th, 2007, 12:55 PM

A shocker, people don't trust politicians. :nuts: :nuts: :nuts:

INDONESIA: PEOPLE TRUST CLERICS MORE THAN THE PRESIDENT, SAYS SURVEY

Jakarta, 16 May (AKI/Jakarta Post) - Politicians have never been regarded as the most popular of people, and a recent leadership survey by the Islamic and Societal Research Center (PPIM) in Indonesia would seem to suggest that nothing has changed. The survey, which ran from January through March this year, revealed that Indonesians trusted their religious leaders more than any other individual or institution, including the president.

"Our survey shows that 41 percent of respondents say that they trust the country's religious leaders, while an equal 22 percent of them lay their trust with the president and the Indonesian military," PPIM executive chairman Jajat Burhanuddin told a media conference, as quoted by detik.com news portal.

"Another 16 percent say they can trust the police institution, and an equal 11 percent trust the People's Consultative Assembly and the House of Representatives. And only 8 percent of the respondents said they trust the political parties," he added.

The survey questioned 200 respondents between 16 and 70 years of age. Some 42 percent of them lived in the cities, and the remaining 58 percent in villages.

Jajat said the survey showed that religious factors played a more significant role than politics.

Prominent Muslim scholar Azyumardi Azra said the survey also pinpointed the fact that the state institution was weaker than religious ones. "Our state institution is on a declining trend."

He said the National Police's inability to handle the mass riots in 1998 was a symptom of this.

"The police did not have the capacity to deal with the riots, while politicians could not do anything to put an end to them," Azyumardi, former rector of the Syarif Hidayatullah State Islamic University, said.

He suggested that Pancasila, the national ideology, needed to be revived.

"We do not need to change the ideology, but give Pancasila a greater role in solving the problems of the nation," he said, in reference to another aspect of the survey which revealed that Pancasila remains the preferred national ideology.

Jajat said the survey showed that after the fall of president Suharto people still preferred Pancasila to Islamic sharia, despite the fact that over 80 percent of the country's 220 million people are Muslims.

"Only 22.8 percent of the respondents want Islamic sharia as the state's ideology... The much greater remaining percentage chose Pancasila," Jajat said. Pancasila is the country's national ideology and it sets out five principles for the Indonesian nation including religious pluralism and democracy.

Jagat said respondents had put religion as the most important factor in determining the identity of the nation, with some 41.3 percent of them supporting the idea. Another 24.6 percent chose nationhood as the national identity, while the rest chose occupation, ethnicity, social status and political party membership as their identity.

The survey also showed that 63.9 percent of the respondents agreed on equal distribution of power between Jakarta and the regional administrations nationwide, another 22.8 percent wanted Jakarta to take control of most of the country's government affairs, another 8.3 percent opted for a federation system, 0.8 percent chose to separate from Indonesia and 14.1 percent abstained.