S Kalimantan govt supports energy saving program


Banjarmasin, S Kalimantan, (ANTARA News) - South Kalimantan Governor Rudy Ariffin gave a positive remark and support here Friday to the energy saving movement by means of competition, like the one held by the South Kalimantan Indonesian Journalists Association (PWI).

"The energy saving movement is really useful, especially to secure energy supply in the future," sais South Kalimantan`s number one.

"Therefore, South Kalimantan government will always support such movement," Ariffin stressed.

"However, big scale energy unlikely has to be related with big scale investment," he said, like a power plant built by Andaro Indonesia Inc. in Tabalong as an example of a big scale investment for South Kalimantan.

"The Tabalong power plant will be used as a back up for the State-owned electricity company PLN in supplying energy for South Kalimantan," he explained.

In a different occasion, Head of South Kalimantan PWI Faturrahman said the competition is applied to any household, government and private institutions.

The energy saving movement is to anticipate blackouts, especially for South Kalimantan with its plan on the maintenance of the Asam-Asam power plant.

If the PLTU does not work, the energy supply for central parts of South Kalimantan will be short about 35.5 MW during peak hours.

"With the energy saving program, I hope there will be no blackouts during peak hours," Fathurrahman explained.(*)

PGN to supply more gas for Java-Bali power plants next year
The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 09/22/2008 2:35 PM | National

State-owned gas distributor PGN plans to increase supply to state power company PLN's Java-Bali power plants to 260 mmscfd (million standard cubic feet per day), from 230 mmscfd, starting next year.

"The gas supply would be used for Muara Tawar, Tanjung Priok and Cilegon (in East Java) power plants," said Handi Santoso, PGN president director, as quoted by Kompas.com Monday.

He said the additional supply would be delivered from South Sumatra through the South Sumatra-West Java Gas Transmission Pipeline.

Handi said PGN, which had signed a deal for 200 mmscfd gas supply for Muara Tawar, has just signed to Tanjung Priok 30 mmscfd and was discussing another supply agreement.

"The current price for the gas supply is US$5.61 per mmBtu (million British thermal unit), but there could be changes next year," he said.

The three power plants are the major supplier of electricity in Java and Bali Islands. (dre)

Pertamina to invest $500m on Cepu project
Tue, 09/23/2008 10:01 AM | Business

State oil and gas company PT Pertamina plans to spend US$500 million next year on an oil and gas project in Cepu, East Java, to be jointly run by U.S. energy giant ExxonMobil Corp.

Pertamina will use internal revenues to fund the project, the company's finance director Frederick Siahaan said Monday.

"Given unfavorable market conditions these days, we will use internal funds to help finance the project," he said.

Pertamina had planned to seek loans of up to $1 billion from foreign banks to finance the estimated $2 billion project.

The company owns 50 percent of the shares in the project, with the remainder held by U.S.-based oil company ExxonMobil, the project operator.

Last year, Pertamina spent $180 million on the project.

The Cepu block holds an estimated 600 million barrels of oil along with 1.7 trillion cubic feet of gas.

The government has set a production target of 10,000 barrels of oil per day by the end of 2008, following an agreement to fast-track the development of the block. -- JP/Ika Krismantari

PLN`s fuel consumption estimated at 11.4 million kiloliters this year

Jakarta,(ANTARA News) - State electricity company PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) has projected its fuel consumption this year to reach 11.1 million to 11.4 million kiloliters.

Speaking to the press here on Thursday, Chief of PLN`s Primary Energy Unit Nasri Sebayang said that by the end of August 2008, the company`s fuel consumption had already reached 8.6 million kiloliters.

"Until the end of September, our fuel consumption will exceed 9.1 million kiloliters as quoted in the revised 2008 state budget," he said.

The surge in fuel consumption was the result of rising power demands which grew by 7 percent, well above the projected 1.9 percent in the revised 2008 state budget, he said.

The higher power consumption growth was partly because many industries which had previously relied on generator sets for the supply of their power needs switched to PLN, he said.

In 2009, the government and the House of Representatives (DPR) have agreed to set PLN`s fuel consumption at 7.91 million kiloliters with power demands expected to grow by 7 percent.

The drop in fuel consumption is the result of the optimum use of gas and the operation of a number of new coal-fired power plants this year.

The fuel consumption of 7.91 million kiloliters consists of 4.59 million kiloliters of high speed diesel (HSD) and 3.32 million kiloliters of marine fuel oil (MFO).(*)

Pasca Lebaran, Gubernur Panggil Pengusaha Sawit


JAMBI - Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin menegaskan dirinya akan segera memanggil para pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Jambi. Ini akan dilakukannya usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Guna menindaklanjuti rencana penghentian ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari Provinsi Jambi, menurut bang Zul ini sangat mendesak untuk dilakukan.

"Pasca lebaran, saya akan panggil seluruh pengusaha PKS yang ada," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan pembicaran bersama terkait pelarangan Ekspor ke luar Jambi. Nantinya akan diberikan juga pengertian mengapa CPO tidak diproses menjadi minyak goreng atau produk turunannya di Jambi.

"Masak CPO dibawa ke luar provinsi terus, jika kita memprosesnya di ini kenapa tidak.kalau kita ekspor keluar itu namanya tidak benar," urai suami Ratu Munawaroh ini.

Permintaan dewan agar dirinya realistis melakukan program ini merupakan masukan yang baik sekali baginya. Berjanji untuk mengundang seluruh pengusaha PKS setelah lebaran, ini yang ditegaskan gubernur.

"Tetapi meski diingat persoalannya ini bukanlah suatu paksaan," jelas Gubernur.

Dikatakan Gubernur, dirinya hanya ingin CPO yang dari Jambi diolah menjadi minyak goreng di provinsi lainnya. Karena dari prose yang ada sangat sederhan sekali, jadi tidak ada alasan mengapa CPO ini tidak di olah di Jambi. "Kita tidak pernah melarang mereka untuk bangun pabrik. Malahan kita minta dibangun di Jambi, karena jelas akan mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakat jambi," katanya.

Diungkapkan Gubernur, Pemprov Jambi bukannya ingin melarang investor menanamkan modalnya di Jambi guna meminta lahan perkebunan sawit. Tapi meninginkan investor tersebut menjalankan usahannya tanpa membawa CPO keluar tapi diproses di Jambi.

Apalagi, menurut Gubernur proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng sangat simple sekali. Bahkan dirinya pernah melihat di Sarolangun sudah ada PKS yang membuat minyak goreng, tetapi dikemas dan dilabel di Provinsi Sumatera Selatan.

"Mengapa tidak di Jambi. Inikan persoalan yang rasional," tukasnya.

Disinggung soal usulan dewan agar Pemprov bersama Pemkab/Pemkot membuat pabrik pengolahan minyak goreng sendiri, Gubernur menjawab kurang sependapat dengan usulan tersebut.

"Sepengetahuan saya, jika pemerintah ikut menangani suatu bisnis maka yang datang adalah kehancuran," tegas ketua DPW PAN ini keras.

mengenai larangan CPO dibawa keluar Jambi karena pemkot Jambi ingin investor yg selama ini mengekspor CPO keluar, membangun pabrik sendiri..
terus jg ingin menjadikan jambi sebagai industrial zone

Kadin Siap Fasilitasi Pemerintah, Pelarangan Jual CPO
Friday, 26 September 2008

JAMBI - Terkait adanya pelarangan penjualan CPO keluar daerah mulai tahun 2010 mendatang, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Jambi mengaku siap memfasilitasi pemerintah untuk bertemu dengan pelaku usaha. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Kadin Provinsi Jambi, HM Bakri kepada koran ini, kemarin.

''Pada dasarnya kita siap saja memfasilitasi pemerintah untuk bertemu dengan pengusaha kelapa sawit,'' tukasnya.

Dikatakannya, jika pemerintah betul-betul komitmen agar tahun 2010 mendatang dilarang menjual CPO keluar Jambi, otomatis pemerintah juga harus mempersiapkan infrastrukturnya. ''Saya kira jika di sini (Jambi, red), jalannya bagus, pelabuhannya juga bagus, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk memproses CPO ke luar Jambi,'' tuturnya.

Dalam pandangannya, ide gubernur untuk melarang menjual CPO ke luar daerah cukup bagus. Karena gubernur menyayangkan nilai tambah yang banyak diperoleh oleh orang di luar Jambi. ''Memang sangat disayangkan mereka menanam sawit di sini, tapi yang banyak menikmati nilai tambahnya luar daerah. Tapi bagaimana respons dari PKS, kita tunggu saja, saat pertemuan habis lebaran nanti,'' tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin menegaskan dirinya akan segera memanggil para pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Jambi. Ini akan dilakukannya usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1429 H."Pasca lebaran, saya akan panggil seluruh pengusaha PKS yang ada," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan pembicaran bersama terkait pelarangan Ekspor ke luar Jambi. Nantinya akan diberikan juga pengertian mengapa CPO tidak diproses menjadi minyak goreng atau produk turunannya di Jambi.

PGAS wins rp5.63 trillion contract for gas supply to PLN

Jakarta, (ANTARA News) - State gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) has won a Rp5.63 trillion contract for the supply of gas to state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) for 10 years.

"The contract was signed by PGAS President Director Hendi Prio Santoso and PLN President Director Fahmi Mochtar in Jakarta on Thursday (Sept 25)," PGAS Corporate Secretary Heri Yusuf said here on Friday.

Under the contract, PGN would supply 30 million cu feet of gas to PLN per day, he said.

The gas would come from gas wells in South Sumatra and later be supplied to a thermal power plant (PLTGU) in Cilegon, Banten, through the South Sumatra-West Java natural gas transmission network, he said.

"The gas price agreed upon is equal to the selling price applicable to industries," he said.

Earlier, PGAS also signed a gas sale purchase agreement with PLN for the supply of gas to PLTGU Muara Tawar and PLTGU Tanjung Priok.

Both companies are also expected to sign a contract for the supply of 8 million cubic feet of gas per day (MMSCFD) to PLTG Talang Duku in South Sumatra province in October 2008.

PLN and PGN had reached the final round of negotiations on the contract, Chief of PLN`s Primary Energy Unit Nasri Sebayang said after the signing of a contract between PLN and PGN for the supply of gas to PLTGU Cilegon here on Thursday.(*)

Full Production Blok Cepu Terancam Molor

JAKARTA--MI: Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengungkapkan, produksi minyak secara penuh (full production) Blok Cepu terancam mundur jika pembangunan tangki penyimpan mengalami perubahan.

Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin di Jakarta, Jumat (26/9) mengatakan, kalau terjadi perubahan pembangunan tangki penyimpan yang sebelumnya direncanakan berada di laut menjadi darat, maka pihaknya harus melakukan proses dari awal lagi. "Kami harus lakukan FEED (front end engineering design) kembali. Belum lagi kendala pembebasan lahan kalau dibangun di darat ," katanya seraya mengatakan BP Migas siap saja membangun tangki di darat jika sudah menjadi keputusan bersama.

Rencana perubahan pembangunan tangki penyimpan tersebut tidak merubah jadwal percepatan produksi Cepu (early production). Percepatan produksi Cepu tetap sesuai target yakni Desember 2008 sebesar 20.000 barel per hari.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket DPR mengusulkan BP Migas membatalkan rencana pembangunan tangki terapung yang akan menampung produksi minyak dari Blok Cepu itu karena berpotensi merugikan negara hingga US$1,2 miliar.

Kepala BP Migas Priyono mengatakan, pihaknya bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia tengah melakukan kajian kembali pembangunan tangki tersebut. "Sekarang sudah jalan, diharapkan selesai Nopember mendatang," katanya.

Sebelumnya, setelah rencana pengembangan (POD) disetujui pada April 2007, BP Migas bersama konsultan Moffat & Nichole dari AS mengkaji secara teknis dan ekonomis perbandingan antara pembangunan tangki terapung dan darat. Hasilnya, tangki terapung lebih menguntungkan dari tangki darat.

Berdasarkan hasil kajian konsultan tersebut, pengelola Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL) dan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengusulkan pelaksanaan FEED sebagai syarat lelalng tangki terapung dan BP Migas menyetujuinya pada Mei 2007. Seluruh pekerjaan FEED selesai April 2008 dan saat ini akan masuk tahap pelelalangan pembangunan tangki terapung. (Ant/OL-06)

Java and Sumatra targeted for mandatory biofuel use
The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 07/30/2007 12:14 PM | Business

Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta

To encourage the use of environmentally friendly fuel, the government is considering a regulation that will make the use of biofuel mandatory, particularly in Java and Sumatra, an official said Saturday.

Evita H. Legowo, the first secretary of the National Biofuel Development Committee, told The Jakarta Post the committee was conducting a study to determine how the regulation could be applied.

""We picked Java and Sumatra, given the fact there are several biofuel projects on these two islands,"" she said.

""We will start in Java and Sumatra, but will also move to other places.""

She said the team was currently discussing plans with the Coordinating Minister for Economy and the Coordinating Minister for People's Welfare.

Producers of biofuel have long demanded the government make the use of biofuel compulsory to boost the eco-friendly fuel business.

State oil and gas firm PT Pertamina says it might scrap its biofuel business by the end of this year, as its biofuel products -- BioSolar and BioPremium -- caused the company to suffer Rp 16.9 billion (US$1.8 million) in losses last year due to the high prices of raw materials, namely ethanol and crude palm oil.

Paulus Tjakrawan, a member of the Indonesian Biofuel Producers Association, told the Post over the weekend Indonesia should consider the regulation applied by the Philippines government, which helped increase biofuel energy use in the country.

""It would be very helpful if the government decided 1 percent of the total fuel used in the country should be biofuel ... this will amount to an estimated 30 million kiloliters of biofuel,"" he said.

Paulus was referring to the Philippines' regulation that requires every factory and vehicle in the Philippines to use at least 1 percent of biofuel out of their total fuel consumption.

Nuclear technology already enjoyed in 23 provinces

Pamekasan (ANTARA News) - Head of engineering division of the National Atomic Energy Agency Bambang Galung said that the benefits of nuclear energy is now already enjoyed by people in 23 provinces in Indonesia.

"This actually means that nuclear energy is highly beneficial to the Indonesian people because it has many applications," Bambang said in Pamekasan on Friday.

Rejections by some people against nuclear energy was actually cause by their ignorance of its benefits. They, Bambang said, tended to think only of its negative impact.

"This means that our people tended only to look at one aspect of nuclear energy, without considering its positive aspect," Bambang added.

According to Bambang Galung, the benefits of nuclear technology which is already enjoyed by the people in 23 provinces, include food perservation, water source detection, rice cultivation, and medical treatment.

"In East Java, we have already entered Bangkalan, Sampang and Sumenep. But not yet in Pamekasan because the regency administration has yet to make an application. Nuclear application will be given only on request," he said.

In Bangkalan nuclear technology is applied in the detection of water sources in villages hit by serious drought. In Sampang and Sumenep this technology is applied to rice cultivation. And in Sumenep, BATAN is now even cooperating with Universitas Wiraraja, a private university in the eastern end of Madura island.

U.S. financial crisis not to affect RI`s energy exports


Jakarta, (ANTARA News) - Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said that the U.S. financial crisis would not disturb Indonesia`s exports of products from the energy and mining sector.

"We think that our exports would not be disturbed because our exports, particularly oil, gas, liquefied national gas and mining products, are always needed by importer countries," the minister said here on Sunday.

He said that what needed to be given attention to was the developments of the exchange rate of the rupiah. "The crisis will have effect on the exchange rate and on revenues earned from the mining and energy sector," he added.

In the meantime, investment on the energy and mining sector remained safe now because investment is made in the long-term form.

"The investment is made in the form of foreign direct investment (FDI). We don`t use money from the capital market and the stocks exchange. So, we hope that the turbulence in the United State would not disturb us," he said.

The minister said that the oil price assumption made in the state budget at US$100 a barrel was still safe even though oil prices were now in the down-ward trend.

"The Indonesian Crude Oil Price (ICP) is now US$110 per barrel. An average level below US$100 per barrel will only be possible if the prices of Indonesian crude continues to stay below the US$70 level in the October 1-December 31 period," he said.(*)

Insyallah, sure:)

Insyallah, sure:)


Ya memang kenyataannya krisis US gak berdampak sama sekali ke Indonesia, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yg stabil dalam kisaran 6.3 -6.4 % tetapi justru negara asia lainnya yg berdampak negatif seperti Vietnam turun dari 8% ke 6.5% Thailand turun dari 5% ke 4% Filipina turun dari 7% ke 4% Malaysia dari 6% ke 5% dan seterusnya..

Harga Minyak Indonesia Januari-September Capai 111,75 Dolar/Barel

Jakarta (ANTARA News) - Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) antara Januari hingga September 2008 tercatat mencapai 111,75 dolar AS per barel.

Data Ditjen Migas Departemen ESDM seperti dikutip dari situsnya di Jakarta, Minggu menyebutkan, harga ICP itu lebih rendah dari perkiraan Tim Harga Minyak Indonesia antara 112-118 dolar AS per barel.

Pada periode Januari-Agustus 2008, ICP tercatat masih 113,34 dolar AS per barel.

Data tersebut juga menyebutkan, selama September 2008, harga ICP mencapai 99,06 dolar AS per barel atau turun dibandingkan Agustus yang 115,56 dolar AS per barel.

Sedangkan, ICP Juli adalah 134,96 dolar AS per barel, Juni 132,36 dolar, Mei 124,67 dolar, April 109,31 dolar, Maret 103,11 dolar, Februari 94,64 dolar, dan Januari tercatat 92,09 dolar.

Dalam APBN Perubahan 2008, asumsi ICP ditetapkan 95 dolar AS per barel. Sedang RAPBN 2009, pemerintah dan DPR juga menyepakati angka 95 dolar AS per barel. (*)

Indonesia`s PGAS wins US$596 mln gas contract from utility PLN

Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - Indonesian state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) (JSX:PGAS) has won a Rp5.63 trillion (US$596.78 million) contract for supplying gas to state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) for 10 years.

The contract was signed by PGAS president director Hendi Prio Santoso and PLN president director Fahmi Mochtar in Jakarta on Sept 25, PGAS corporate secretary Heri Yusuf said Friday. Under the contract, PGN would supply 30 million cu feet of gas to PLN per day, he said.

The gas would come from gas wells in South Sumatra and later be supplied to a thermal power plant (PLTGU) in Cilegon, Banten, through the South Sumatra-West Java natural gas transmission network, he said.

Wells di daerah Lematang juga termasuk neh:D nice info:)

Pertamina LPG conversion program goes too slowly
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 10/07/2008 10:01 AM | Business

State oil and gas firm PT Pertamina may not be able to meet this year's target for the government's kerosene-to-LPG conversion program due to a lack of canisters and refill stations.

Hanung Budya, the deputy director of marketing at Pertamina, said Monday the number of households receiving liquefied petroleum gas (LPG) cylinders and gas stoves by the end of this year might be below target.

"We have set a target of 20 million recipients this year, but this seems difficult for us. It would be good if we can make it to around 15 million households," Hanung said.

As of mid September, only 9.3 million households received the package, he added.

Hanung cited canister shortages as the main barrier to meeting the target. Since each household needs 2 canisters, Pertamina would need 40 million canisters this year to meet the target.

Unfortunately, Hanung said, the domestic producers could only supply 25 million canisters by the end of 2008.

He added Pertamina had obtained a permit to import about 6 million canisters from China, but China had only been able to supply 1 million canisters so far, with another 1.3 million still being produced.

The limited numbers of LPG refill stations were also mentioned by Hanung as another obstacle in meeting program targets.

"Progress in expanding the network of refill stations is extremely low. About 200 licenses to build and operate have been issued, but only 25 percent of them are currently being built," Hanung said, adding that regional administrators need to pay more attention to support this program.

Aiming to reduce subsidies for kerosene, the government in December 2006 launched the conversion program, to be completed in 2010, with Pertamina as the main implementing agency.

This year, the program is supposed to replace the use of up to 2.1 million kiloliters of kerosene, but, as of October, the replacement level only reached 1.4 million kiloliters.

Lawmaker Tjatur Saptoedy of the House of Representatives' Commission VII overseeing energy and mineral resources said that poor supporting infrastructure for the conversion program was to blame for the program's slow progress.

"The supporting facilities, from canisters to storage space, are far from sufficient," he said.

Tjatur urged the government to consider allowing firms other than Pertamina to join the process of program implementation.

"This job is way too big for Pertamina. It should be the government's job and it can cooperate with any company, state-owned or private, that can contribute to the program."

Belanda Akan Bantu Indonesia Kembangkan Energi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah negeri "Kincir Angin" Belanda akan mengalokasikan bantuan dana 50 juta Euro untuk peningkatan kerjasama dengan Indonesia di bidang pengembangan energi terbarukan.

Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Jumat, hal itu merupakan salah satu hasil dari pertemuan pejabat tinggi (Senior Officials Meeting/SOM) antara Indonesia dan Belanda yang masing-masing dipimpin oleh Dirjen Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Direktur Jenderal Politik Kementerian Luar Negeri Belanda Pieter De Goojier, pekan ini di Bali.

Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas dalam perencanaan energi, investasi pembangkit tenaga listrik mikro hidro di daerah serta pengembangan energi panas bumi dan energi biogas.

Ketua Delegasi Indonesia menegaskan hubungan kedua negara tidak pernah jauh lebih baik dari saat ini. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan rencana kunjungan sejumlah menteri hingga awal 2009.

Berturut-turut akan berkunjung, Menteri Sosial Belanda pada Oktober diikuti Menteri Perekonomian Belanda pada November 2008 beserta sekitar 46 delegasi bisnis Belanda. Menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen dan Menteri Kehakiman Belanda Hirsch Ballin pada Januari 2009. Selain itu, sekitar lebih dari 40 pengusaha Belanda juga akan hadir dalam Pameran Produksi Ekspor (PPE) Oktober 2008.

Di bidang pendidikan, Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama di pendidikan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam peningkatan kapasitas SDM pada 18 September 2008.

Kerjasama tersebut diharapkan dapat memaksimalkan bantuan kerjasama Belanda sebesar 220 juta dolar AS yang telah berjalan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi.

Dalam SOM tersebut, juga dibahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerjasama di bidang anti terorisme, "good governance" dan kerjasama hukum, lingkungan hidup khususnya dalam implementasi Bali Road Map, ketahanan pangan dan energi, pengelolaan air bersih dan sanitasi, transportasi serta rencana pembangunan pusat kebudayaan dan pendidikan Indonesia di Belanda.

Selain itu, kedua pihak juga saling bertukar pikiran mengenai isu-isu internasional seperti isu nuklir Iran, Georgia, Korea Utara, Myanmar, Irak dan Israel-Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dengan Belanda terus mengalami peningkatan. Di bidang Ekonomi, Belanda merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2007 mencapai 3,25 miliar dolar AS meningkat 7,25 persen dari tahun 2006.

Sedangkan pada tahun 2008 (hingga Mei), total perdagangan mencapai 1,68 miliar dolar AS meningkat 49,10 persen dari periode yang sama pada tahun 2007.

Belanda juga merupakan investor ke tujuh terbesar di Indonesia dengan total investasi 8,04 miliar dolar AS dalam 606 proyek selama periode 1967-2007.

Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari besarnya perhatian Belanda bagi pembangunan Indonesia, melalui bantuan dana sebesar 197 juta Euro pada tahun 2007 yang difokuskan pada perkembangan sektor pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, "good governance" dan pengembangan kawasan timur Indonesia.

Belanda juga merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi besar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di Aceh, Nias dan Yogyakarta.(*)

Minister optimistic energy, mineral investment targets to be met

Bandung (ANTARA News) - Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro expressed optimism here on Friday that this year`s investment targets in the energy and mineral resources sectors will be met.

"It is hoped the impact of the current global crisis on the sector will be small," he said on the sidelines of the commemoration of the 63th Mining and Energy Day.

He said he was optimistic the investment target in the oil and gas sector set at US$21 billion would be met and so would the target in the electricity and mining sectors.

The minister said most of the investors and would-be investors in the energy and mineral resoure sectors came from European countries, China, Japan and others.

"Those countries are strong. Although the current crisis will affect them it is hoped it will not be too significant so that we can still expect the investment target to be met," he said.

He said oil and gas and mining were one of the sectors the country was relying on.

The director general of oil and gas, Evita H Legowo meanwhile said that there had been three oil gas contracts this year. She said many parties were still interested in bidding for mining contracts in the country.

"Next week there will be an announcement on new investors. There are 30 national and multi-national companies that are going to take part in the bidding," she said.

The bidding announcement according to plans is expected to be done on October 17.

She said "the US crisis did not affect it as proven by the participation of several US companies in the tender. So, not all multi-national companies are affected by the crisis."

The director general of minerals mining and geothermal energy, Bambang Setiawan, shared the optimism saying several sectors targeted for invesment were gold, nickel, coal and other mining.

"I am optimistic this year`s target of investment in the mining and geothermal energy will be achieved," he said.

The director general of electricity and energy use, Tj Purwono, said investment in the electricity sector was focusssed on the 10,000 megawatt power development program.

The investment for the 10,000 MW power development program is done from 2008-2009. "The global crisis indeed brings an effect but hopefully it will not be too big so that the program will continue," he said.

Purwono said electricity infrastructure development projects were funded through three channels, namely the national budget, fees from the electricity company`s subscribers and national bank loans and other sectors.

He said the funding for infrastructures from the 2008 national budget totalled Rp2 trillion but it was expected to rise next year.(*)

Timah discovers 9,176.70 tons of new tin reserves


Jakarta (ANTARA News) - Up to September 2008, state tin mining company PT Timah (TINS) discovered measured tin reserves of 9,176.70 tons with a richness of 0.252 kg per cubic meter, a spokesman said.

The discovered resources were 92 percent of the volume projected in the company`s 2008 working budget plan, TINS corporate secretary Abrun Abubakar said here Wednesday.

TINS` exploration activity in the first nine months of 2008 was focused on drilling expansion and lead reserve broadening, he said.

In drilling expansion and lead reserve broadening, the company had spent Rp.21.967 billion on capital expenses or 83.68 percent of the amount projected in its working budget plan while operational expenses until September 2008 reached Rp.7.817 billion or 40 percent of the projected amount.

Under its future plan, TINS would conduct lead reserve drilling and mining at its Kundur and Bangka sites and prospection drilling at Kundur, Abubakar said.(*)

Ekspor Tangguh ke China Tunggu Terminal Korsel

JAKARTA--MI: Pemerintah Indonesia masih menunggu penyelesaian pembangunan terminal gas di Korea Selatan sebelum mengekspor LNG produksi Kilang Tangguh, Papua ke Fujian, China.

Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (14/10) mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima kepastian waktu penyelesaian pembangunan terminal di Korea tersebut. "Kalau Korea mundur, berarti Fujian juga mundur," katanya.

Namun, lanjutnya, hngga kini, pengiriman perdana LNG Tangguh ke para pembeli di Cina, Korea maupun Sempra, Amerika Serikat ditargetkan masih sesuai jadwal semula yakni tahun 2009.

Demikian pula krisis keuangan global yang terjadi saat ini, menurut Purnomo, belum berdampak pada proyek LNG Tangguh.

Pemerintah telah membentuk tim renegosiasi kontrak Tangguh yang diketuai Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Tim akan memperbaiki harga jual LNG Tangguh ke Fujian, China yang dinilai terlalu murah.

Harga jual LNG Tangguh ke Fujian yang disepakati tahun 2002 hanya 2,4 dolar AS per MMBTU, dengan memakai batas atas harga minyak mentah 25 dolar AS per barel. Meski tahun 2006, harga disepakati berubah menjadi 3,8 dolar AS per MMBTU dengan batas atas 38 dolar AS per barel, namun masih dinilai rendah.

Sebagai pembanding, harga LNG ke Jepang dari Kilang Bontang, Kaltim tahun 2010 bisa mencapai 20 dolar AS per MMBTU, dengan batas atas 110 dolar AS per barel. (Ant/OL-03)

Bank BUMN Siap Danai Proyek 10.000 MW Rp 3,4 Triliun

Jakarta - Sebanyak dua-tiga bank pemerintah siap mendanai proyek pembangkit 10.000 MW sebesar Rp 3,4 triliun. Sisa kebutuhan dana sebesar Rp 913 miliar akan diambil dari dana internal PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Wadirut PLN Rudiantara menjelaskan, dengan rencana tersebut maka seluruh kebutuhan dana dalam mata uang rupiah untuk pembangunan pembangkit 10.000 MW bisa terpenuhi.

"Sisa yang tidak sampai Rp 1 triliun itu bisa kita danai sendiri. Jadi sudah selesai, kan," katanya usai RDP dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (15/10/2008).

Kebutuhan rupiah untuk pembangunan pembangkit 10.000 MW mencapai Rp 17,3 triliun. Dari jumlah itu, pinjaman yang sudah ditandatangani mencapai Rp 12,9 triliun.

Yang saat ini sedang pembahasan adalah Rp 2,3 triliun dan yang sedang tender adalah Rp 1,1 triliun. Total keduanya adalah Rp 3,4 triliun. Kebutuhan dana inilah yang rencananya dibiayai oleh tiga bank pemerintah.

Rudiantara menjelaskan, sebenarnya PLN ingin agar pembahasan pinjaman tersebut cepat diselesaikan. Namun dengan kondisi krisis global saat ini, kedua pihak sepakat untuk menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat saja, bagaimana perkembangan kondisi pasar selanjutnya," katanya.

Harga Pertamax Turun Jadi Rp7.950 Per Liter


Jakarta, (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) terhitung 15 Oktober 2008 pukul 00.00 WIB menurunkan harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jabar menjadi Rp7.950 per liter.

Siaran pers Pertamina di Jakarta, Rabu menyebutkan, sebelumnya harga BBM nonsubsidi itu di wilayah sama per 1 Oktober 2008 adalah Rp8.450 per liter.

"Harga Pertamax menyesuaikan dengan turunnya harga minyak dunia sekarang ini," kata Kepala Komunikasi Pertamina Wisnuntoro.

Khusus di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jabodetabek yang berdekatan dengan kompetitor, Pertamina menjual Pertamax Rp7.900 atau turun dari sebelumnya Rp8.400 per liter.

Harga Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Biopertamax di wilayah sama juga turun menjadi masing-masing Rp8.300 dari Rp8.700, Rp9.100 dari Rp10.300, dan Rp7.950 dari Rp8.450 per liter.

Pertamina juga mulai menjual Pertamina Dex dalam bentuk kemasan 10 dan 20 liter.

Harga jual di wilayah DKI Jakarta, Jabar, dan Banten kemasan dan isi 10 liter adalah Rp109.400 dan 20 liter adalah Rp217.400.

Sedang isi saja untuk 10 liter adalah Rp93.500 dan 20 liter Rp187.000. (*)

Harga BBM Industri Turun
Thursday, 16 October 2008

HARGA bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk industri terhitung 15 Oktober 2008, turun dari harga yang ditetapkan per 1 Oktober 2008.

Penurunan tersebut ditetapkan PT Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina No Kpts-177/F00000/2008-S3 tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina tertanggal 13 Oktober 2008.

Dibandingkan harga pada 1 Oktober 2008, harga BBM nonsubsidi periode 15 Oktober 2008 mengalami perubahan harga sebagai berikut: premium turun 4,2%, minyak tanah turun 6,1%, minyak solar turun 6,7%, minyak diesel turun 6,5%, diesel V10 turun 5,9%, dan minyak bakar turun 3,4% dari harga sebelumnya.

Perubahan harga terjadi karena MOPS dalam rupiah menurun berkisar antara 3,4–6,7% dari harga sebelumnya, serta nilai tukar rupiah yang melemah 1,25% dari perhitungan harga sebelumnya. (m faizal)

PLN to Build New Power Plant in Jambi

Thursday, 16 October, 2008 | 17:05 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The State Electricity Company planned on building a 2X100 megawatt power plant in Riau, the company announced on Thursday.

Fahmi Mochtar Chief Director of the company said construction will begin in 2009 and the facility planned near a Tambang Barubara Bukit Asam site is slated to operate in 2012.

The project costs US$ 200 million and PLN will hand the construction job to a private company. PLN said four investors from Malaysia, the Middle East and local investors are being selected for the job, without explaining details on the investors.

Coal supplies for the power plant will be provided by Tambang Batubara Bukit Asam.

Sorta Tobing

^^ new plant ny d Riau ato Jambi??

Krisis Global Tak Halangi Investasi Migas

Jakarta - Di tengah krisis finansial global, industri migas nasional masih cukup percaya diri menarik investor. Rencananya Indonesia akan berembuk secara bilateral dengan empat negara yaitu Korea, AS, Jepang, dan Argentina untuk membahas perkembangan kondisi energi dunia dan peningkatan investasi migas di Indonesia.

Empat pertemuan bilateral ini akan digelar di sisa tahun 2008 dimana yang terdekat adalah “The Second Indonesia - Korea Energy Forum, pada 15 - 16 Oktober 2008. Indonesia rencananya akan diwakili Direktorat Jenderal Migas Departemen ESDM.

"Agenda pokok yang akan dibahas antara lain mengenai masalah situasi energi dunia dewasa ini serta meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral," demikian dilansir situs Ditjen Migas, Kamis (9/10/2008).

Pertemuan bilateral dengan empat negara ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya kecuali dengan Argentina yang memang baru pertama kali digelar.

Pertemuan dengan Argentina ini dalam rangka technical assistance di bidang sistem pemantauan/monitoring CNG (termasuk didalamnya QA, QC, Laboratorium, pasokan, kebutuhan dll), pengelolaan CNG (mother-daughter system) serta masalah safety public acceptance bagi sarana transportasi (taxi).

Indonesia sebelumnya sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Republik Korea melalui Indonesia - Korea Energy Forum, dengan Amerika Serikat melalui RI - US Energy Policy Dialogue, dan Jepang melalui Indonesia - Japan Energy Round Table. Kini Indonesia dan Argentina akan memulai hubungan bilateral melalui The First RI - Argentine Cooperation on CNG Technology.

RI Raih Komitmen Investasi Migas US$ 330 Juta

Jakarta - Pemerintah mengantongi komitmen investasi dari perusahaan migas sebesar US$ 330,199 juta sekitar Rp 3,1 triliun. Investasi itu merupakan komitmen dari para pemenang penawaran langsung wilayah kerja migas 2008.

"Investasi tersebut merupakan komitmen untuk kegiatan 3 tahun pertama mereka," kata Dirjen Migas Evita Legowo di Departemen ESDM, Jakarta, Jumat (17/10/2008)..

Selain itu, pemerintah juga mendapatkan bonus tandatangan sebesar US$ 45,2 juta.

Pemerintah sebelumnya mendapat penawaran langsung untuk studi bersama (joint study) 25 wilayah kerja migas pada 27 Mei 2008. Namun dari 25 wilayah kerja itu, ada 3
wilayah kerja migas yang tidak ada pemenangnya karena tidak ada yang menawar ataupun penawar tidak memenuhi syarat. Sehingga hanya 22 wilayah kerja migas yang ada pemenangnya.

Beberapa perusahaan migas skala besar yang jadi pemenang adalah Husky Energy di
North SUmbawa, ConocoPhilips di Arafura, dan Chevron Indonesia di West Papua I dan
West Papua III. Sementara BUMN migas Pertamina tidak menang di satu wilayah kerja
pun.

Berikut 22 wilayah kerja yang dimenangkan:

1. East Seruway pemenangnya Serica East Seruway BV.
2. South CPP pemenangnya Ranhill Energy SDN BHD.
3. SW Bukit Barisan pemenangnya Konsorsium PT Radant Nusa Investama-PC (SKR) International Ltd.
4. Lirik II pemenangnya PT Karya Inti Petroleum.
5. West Tungkal pemenangnya PT Tiga Musim Mas Jaya.
6. SE Tungkal pemenangnya Konsorsium Gujarat State Petroleum Corp Ltd-Essar E&P Ltd
7. Lampung III pemenangnya PT Harpindo Mitra Kharisma.
8. East Muriah pemenangnya Konsorsium Pearl Energy Ltd-Australian Worldwide Exploration Ltd.
9. Madura pemenangnya PT Sinochem Petroleum E&P.
10. N Sumbawa II pemenangnya Husky Energy International Corporation.
11. West Sageri pemenangnya Konsorsium Kaizan Oil&Gas LLC-NIKO Resources (Overseas III) Ltd.
12. SE Ganal I pemenangnya Konsorsium Kaizan Oil&Gas LLC-NIKO Resources (Overseas III) Ltd.
13. SE Sangatta pemenangnya Konsorsium PT Kutai Timur Resoruces Salamander Energy (SE Sangatta) Ltd.
14. South Bengara II pemenangnya Adelphi Energy Ltd.
15. South Matindok pemenangnya Konsorsium Kaizan Oil&Gas LLC-NIKO Resources (Overseas III) Ltd.
16. North Bone pemenangnya PT General Energy Indonesia.
17. Bone bay pemenangnya Konsorsium Kaizan Oil&Gas LLC Marathon Indonesia New Ventures Ltd.
18. Buton I pemenangnya PT Putindo Bintech.
19. Arafura Sea pemenangnya ConocoPhilips.
20. Seram pemenangnya Konsorsium Biak Petroleum LLC-NIKO Resources (Overseas VI) Ltd.
21. West Papua I pemenangnya Chevron Indonesia Ventures Ltd.
22. West Papua III pemenangnya Chevron Indonesia Ventures Ltd.

BHP Bangun PLTA 740 MW
Investasi Senilai Rp 6 Triliun


MAKASSAR -- Harian Fajar, Dalam pengembangan usaha, PT Haji Kalla (HK) mulai melirik bisnis energi.Melalui anak usahanya, PT Bukaka Hydro Power (BHP) PT HK kini membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasistas 740 Mega Watt (MW) dengan nama Poso Energy.

Pembangunan Poso Energy ini akan dilakukan dalam tiga tahap, PLTA Poso I akan dipasang dengan kapasitas 60 MW, pembangkit PLTA Poso II 180 MW, dan PLTA Poso III dengan kapasitas produksi listrik mencapai 400 MW.

Corporate Secretary Haji Kalla Group, Sudirman AR menjelaskan, dalam proyek ini, Haji Kalla menanamkan investasi sebesar Rp 6 triliun. Proyek Poso Energy ini terletak di Desa Sulewana, antara Kabupaten Tentena dan Poso dengan memanfaatkan air terjun yang berhulu di Danau Poso.

“Ini merupakan proyek investasi HK Group melalui anak perusahaan PT Bukaka Hydro Power (BHP) dan didanai oleh konsorsium beberapa bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Proyek pembangunan Poso Energy ini mulai dikerjakan pada 2005 lalu dan diupayakan rampung pada 2010 atau 2011 mendatang,” kata Sudirman, Kamis 16 Oktober. Proses pembangunannya yang dibagi dalam tiga tahap, sudah memasuki perampungan tahap II.

Sudirman menambahkan, Agustus 2009 mendatang, Poso II dengan kapasitas 180 MW diharapkan akan dapat beroperasi. Meski dayanya masih sangat terbatas, namun diharapkan akan bisa melayani beberapa provinsi. Saat ini, pengerjaannya sudah memasuki masa perampungan.

Selain itu, sambung Sudirman, jika pengembangan PLTA sebagai langkah HK Group merambah sektor industri energi. Walaupun menelan anggaran yang sangat besar, namun memiliki biaya operasional yang lebih murah daripada jenis pembangkit listrik yang lain, di tengah naiknya harga bahan bakar dunia baik minyak maupun batubara. (die)

Chevron, ConocoPhillips, Husky to invest $91m in oil and gas blocks


Three global energy giants -- Chevron Corp, ConocoPhillips and Husky Energy Inc -- won new oil and gas exploration rights in the country on Friday and pledged total investment of at least US$91.4 million during the next three years.

The three are among the winners of 22 new oil and gas blocks announced by the Energy and Mineral Resources Ministry Friday.

Winners Blocks
Serika East Seruway BV East Seruway

Ranhil Energy SDN BHD South CPP

Consortia PT Radiant Nusa Investama-PC (SKR) International LTD South West Bukit Barisan

PT Karya Inti Petroleum Lirik II

PT Tiga Musim Mas Jaya West Tungkal

Consortian Gujarat State Petroleum Corp. LTD-Essar E&P LTD South East Tungkal

PT Harpindo Mitra Kharisma Lampung III

Consortia Pearl Energy LTD-Australian Worldwide Exploration LTD East Muriah

PT Sinochem Petroleum E&P Madura

Husky Energy International Corp North Sumbawa II

Consortia Kaizan Oil&Gas LLC- West Sageri, South East
Niko Resources LTD Ganal I, South Matindok

Consortia PT Kutai Timur Resources-Salamander Energy (SE Sangatta) LTD South East Sangatta

Adelphy Energy LTD South Bengara II

PT General Energy Indonesia North Bone

Consortia Kaizan Oil&Gas LLC-Marathon Indonesia New Ventures LTD Bone Bay

PT Putindo Bintech Buton I

ConocoPhillips Arafura Sea

Consortia Biak Petroleum LLC-Niko Resources (Oversease VI) LTD Seram

Chevron Indonesia Ventures LTD West Papua I, West Papua II

Source: Energy and Mineral Resources Ministry



Chevron, through its subsidiary Chevron Indonesia Ventures Ltd, won the rights to explore two blocks in West Papua. For the first three years of exploration, it is committed to spend $24.5 million of investment in each field.

ConocoPhillips, meanwhile won exploration rights in the Arafura Sea block and will need to invest $30 million in the first three years.

The investment commitment from Canada-based Husky Energy Inc is expected to be $12.4 million, to be used to back three years of exploration activities in the North Sumbawa II block.

For the 22 blocks, the government expects to mobilize a total investment of $375,5 million, said director general for oil and gas, Evita H. Legowo.

Evita said the government offered the blocks through the direct offer mechanism, under which interested investors propose to the government to undertake a joint study to assess oil and gas reserves in one or more particular blocks.

Once the studies find positive indications of reserves, then the government opens a bidding process, although the first bidding rights will be given to the company that proposed, financed and undertook the study.

"The fact that Chevron and ConocoPhillips are still interested in these blocks shows that our production sharing contract (PSC) scheme is still attractive for investors," said R. Priyono, head of upstream oil and gas regulator BPMigas.

Under the PSC, the government and companies concerned share the output of the block. The government's share from the projected output from these 22 blocks would be between 65 and 85 percent for oil and between 60 and 70 percent for natural gas.

However the scheme also includes the much reported cost-recovery mechanism which requires the government to allow the companies to recover specific expenses spent by operators related to exploration activities.

Indonesia has adopted the PSC system for more than 40 years, but lately the system has drawn some criticisms over the large expenses paid to oil and gas operators under the cost recovery provisions.

On Friday, the government also opened a tender for 31 new oil and gas blocks, 16 of which were offered through regular tenders with the remaining blocks through the direct offer mechanism.

^^ Thx for the news DJA, it's useful for me.

Pemprov Kalsel Ubah CPO Menjadi Biodisel

Banjarmasin, 20/10 (ANTARA) Untuk mengantisipasi imbas krisis global terhadap petani kelapa sawit, Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan segera merintis usaha mengubah CPO menjadi biodisel.

"Pemerintah kini telah merintis untuk mengubah CPO menjagi biodisel sehingga diharapkan mampu kembali mendongkrak produksi kelapa sawit, diantaranya di Kalsel," kata Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan Haryono di Banjarmasin, Senin.

Pemda juga telah menghapus pajak ekspor tambahan untuk meringankan beban pengusaha CPO sehingga bisa terus melakukan ekspor.

Turunnya harga CPO di Kalsel sebenarnya telah terjadi sejak Juli 2008.

Dari total lahan perkebunan sawit di Kalsel yang mencapai 240 ribu hektar, 30 ribu hektar diantaranya murni milik petani, sedangkan sisanya perkebunan plasma.

Situasi ini membuat dampak langsung anjloknya harga sawit kepada petani relatif kecil, sebaliknya terhadap perusahaan perkebunan relatif besar.

Di Kalsel, secara umum kondisi harga tandon buah segara (TBS) relatif bagus dibandingkan Sumatra Utara maupun beberapa daerah lainn seperti Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Saat ini harga TBS masih mencapai Rp1000 lebih sehingga masih sangat bagus," katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Subardjo mengungkapkan, hingga pertengahan Oktober, ekspor Kalsel, terutama CPO dan pertambangan masih relatif aman, bahkan untuk CPO volumenya cenderung meningkat kendati harganya turun.

"Data secara pasti sedang kami hitung, tetapi terlihat ada peningkatan hingga pertengahan Oktober lalu," tambahnya.

Eskportir Kalsel sampai saat ini masih aman karena terikat kontrak yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, demikian Subarjo. (*)

^^ Thx for the news DJA, it's useful for me.

you're welcome, hope the next few articles would be useful as well :)

AS Incar Mega Proyek Listrik 10.000MW Tahap Kedua


Jakarta - Krisis finansial ternyata tidak menyurutkan minat investor AS untuk berinvestasi. Investor AS kini sudah berancang-ancang untuk ikut investasi dalam proyek listrik 10.000MW tahap kedua yang rencananya akan ditenderkan tahun 2009.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono menjelaskan, AS mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi dan energi terbarukan. Kedua sektor ini merupakan basis tenaga untuk proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua.

"Mereka tertarik investasi di renewable energy termasuk panas bumi. Tapi ini baru pertemuan awal, nanti baru dilanjutkan dengan pertemuan B to B anatara perusahaan Amerika dan PLN. Makanya kita undang Pertamina, PLN, dan perusahaan-perusahaan tambang juga," katanya usai 'RI-US Energy Policy Dialogue' di Hotel, Borobudur, Jakarta, Senin (20/10/2008).

Hal serupa diakui Dirjen Migas Evita Legowo yang menyatakan perusahaan-perusahaan AS memang berpengalaman di bidang ini.

"Mereka tertarik berinvestasi di semua bidang, dari mulai eksplorasi migas, pertambangan hingga pembangunan pembangkit listrik dari proyek 10.000 MW tahap kedua," katanya.

Purwono melanjutkan, pematangan rencana megaproyek 10.000 MW tahap kedua diharapkan bisa selesai pada akhir 2008. Dengan begitu maka lelang pembangunan pembangkit bisa dilakukan pada 2009 dan konstruksi bida dimulai di 2010.

"Target rencananya matang akhir tahun ini. Mulai konstruksinya enam bulan sampai setahun ke depan. Konstruksinya 2010 paling cepat," katanya.

Salah satu pertimbangan yang sedang dalam rencana 10.000 MW tahap kedua adalah sejauh mana kemampuan PLN dalam menangani proyek ini terutama dalam hal keuangan.

"Kita kaji juga kemampuan keuangan PLN ke depan. Dari 10.000 MW tahap kedua itu PLN harus hitung hanya mampunya berapa. Tergantuang PLN-nya dulu mau berapa, sisanya baru kasih swasta," katanya.

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap pinjaman untuk keperluan proyek ini.

"Kalau dikasih ke swasta, Menkeu kasih jaminan apa nggak? Dinamika ini akan kita selesaikan," katanya.

Two new geothermal power plants to operate in 2009


Two geothermal power plants with a total capacity of 122 megawatts (MW) could be in operation by next year to help ease the country's power supply shortage.

Sugiharto Harsoprayitno, the Energy and Mineral Resources Ministry's director of geothermal utilization, named the two plants as the Wayang Windu plant's unit 2 in West Java, with a capacity of 120 MW, and the Sibayak plant in North Sumatra, with a capacity of 2x6 MW.

"Important equipment, such as turbines, have arrived at the sites, so we are optimistic the plants can begin operating next year," he said.

The government has set a target for the Kamojang plant in West Java to start operating by 2009, but the project is caught up in a wrangle over a permit to operate in a protected forest.

Indonesia has the world's largest geothermal reserves, with an estimated capacity of up to 27,000 MW of electricity -- equal to around 40 percent of the world's geothermal reserves.

However, Indonesia's 18 operational geothermal plants only produce a combined 1,050 MW.

These 18 power plants include: Salak in West Java (375 MW), Darajat in West Java (255 MW), Kamojang in West Java (200MW), Wayang Windu in West Java (110 MW), Dieng in Central Java (60 MW), Lahendong in North Sulawesi(40 MW), and Sibayak in North Sumatra (12 MW).

The government has said geothermal power will contribute 30 percent to its second 10,000 MW power plant construction program. However, investors have demanded a revision of the government's policy on pricing.

Meanwhile, PT Pertamina Geothermal Energy, a subsidiary of state oil and gas company PT Pertamina, is also planning to have the Lahendong geothermal power plant up and running by the end of 2008.

The plant will have a total capacity of 60 MW, geothermal energy director Abadi Poernomo said.

Sugiharto said the government would soon open bidding for geothermal utilization at 11 sites.

However, he said he doubted the government target to utilize 3,000 MW power from geothermal plants by the end of 2011 would be reached, because of the long delay in pricing negotiations with state power company PT PLN.

Investors developing geothermal sites in Indonesia must sell the electricity to PLN.

They have demanded PLN revise the price of geothermal-produced energy in Sumatra, saying the current price is not feasible. However, PLN has thus far refused to revise the price.

PLTU Samaran Maret 2009 Beroperasi
Thursday, 23 October 2008

Atasi Pemadaman Rutin Listrik di Sarolangun

SAROLANGUN - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Samaran Kecamatan Pauh, saat ini pengerjaannya sudah mencapai 80 persen berupa fisik bangunan, selebihnya 20 persen tinggal mesin. Diperkirakan, pada Maret 2009 mendatang, PLTU ini akan segera beroperasi dan diharapkan bisa mengatasi kekurangan daya listrik untuk Sarolangun.

German Siahaan, Koordinator Manager PLTU, kepada harian ini kemarin membenarkan pengerjaan tersebut tinggal pemasangan mesin. Mesin tersebut didatangkan dari China yang saat ini masih di pelabuhan Talang Duku Jambi dan akan dibawa ke Sarolangun. Sementar itu, Bupati Sarolangun, H Hasan Basri Agus saat dimintai keterangannya ketika berada di lokasi PLTU kemarin mengatakan, selama ini Sarolangun kekurangan daya listrik dari PLN. Hal ini disebabkan Gardu Induk listrik berada di Kabupaten Merangin.

‘’Dengan kehadiran PLTU Samaran nantinya pada Maret beroperasi 2009, tentu Kabupaten Sarolangun tidak lagi mengalami kekurangan daya dan mati listrik yang rutin tiap hari. Dan hal ini tentu memberi konstribusi lebih terhadap Pemerintah Kabupaten Sarolangun,’’ ungkap Hasan Basri Agus.

Saat ditanya tentang keuntungan dari pemerintah dengan kehadiran PLTU tersebut, Bupati mengatakan, selain PAD yang didapatkan, juga pihak PLTU menawarkan terhadap Pemkab Sarolangun penyertaan modal 10 persen. ‘’Selain PAD, juga PLTU telah menawarkan 10 persen penyertaan modal Pemkab ke PLTU dengan hitungan tahun ke tujuh dari mulai beroperasi Pemkab Sarolangun mendapatkan berupa pembagian hasil. Namun hal ini belum final dan masih dalam hitungan kami,’’ terang Bupati.

RI and China agree to renegotiate Tangguh LNG contract


Beijing (ANTARA News) - Indonesia and China have agreed that their technical teams will meet in the near future to renegotiate their Tangguh liquefied natural gas (LNG) contract.

The agreement was reached in a bilateral meeting between visiting Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and his Chinese counterpart Hu Jintao at the Great Hall of the People here on Thursday.

In the 20-minute meeting, President Yudhoyono mentioned Indonesia`s intention to renegotiate the LNG Tangguh price in the contract with the government of China`s Fujian province.

Meanwhile, presidential spokesman Dino Pati Djalal said the two countries` leaders did not discuss the LNG contract in detail during their meeting.

But President Yudhoyono told President Hu Jintao that Indonesia`s negotiating team, led by Finance Minister Sri Mulyani, would visit Beijing, China, for the renegotiation.

"Our negotiating team will come to Beijing in the near future to renegotiate the Tangguh LNG contract," Dino said.

He added the Chinese government understood Indonesia`s position in the renegotiation process.

"With the arrival of Indonesia`s negotiating team in Beijing later, it means they are ready to discuss the matter," Dino said.

He said in the bilateral meeting, Yudhoyono and Hu agreed that in spite of the global financial crisis, the concessionary loan program China had initiated for Indonesia would continue.

According to Dino, President Hu Jintao wanted Indonesia-China cooperation in infrastructure projects maintained and continued at bilateral, regional and international level.

President Yudhoyono for his part wanted cooperation with China stepped up in the field of energy, especially in the construction of power plants under China`s concessionary loan program.

On the occasion, President Yudhoyono also invited President Hu to come to Indonesia in an effort to develop the two countries strategic cooperation.

In the bilateral meeting, President Yudhoyono was accompanied by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo AS, Trade Minister Mari Pangestu, State Minister for State Enterprises Sofyan Djalil, Foreign Affairs Minister Hassan Wirayuda, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro, Health Minister Siti Fadilah Supari, State Minister for Environmental Affairs Rachmat Witoelar, Public Works Minister Djoko Kirmanto, Cabinet Secretary Sudi Silalahi, State Intelligence Agency (BIN) chief Syamsir Siregar, and Regional Representatives Council (DPD) Vice Chairman Irman Gusman. (*)

Kok bisa ?? Jadi data 500-600 ribu barrel per hari yang aku dapatkan dari situs2 pemerintah daerah itu data- LIFTING ??? Apa pulak itu :nuts: ....

============================

Provinsi Riau Keluhkan Rahasia Jumlah Real Produksi Minyak
24 Oct 2008 18:11 wib
Surya

PEKANBARU (RiauInfo) - Daerah-daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) seperti provinsi Riau di Indonesia merasa tertekan dengan tidak terbukanya pemerintah mengenai jumlah hasil produksi minyak di daerahnya. Hal ini menumbuhkan kecurigaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) provinsi Riau, Ir Eddy Saputra Rab mengakui sentimen tersebut telah lama dipendam oleh daerah penghasil minyak di Indonesi seperti Riau. Menurut Eddy, transparansi jumlah hasil minyak itu kandas di pemerintah pusat karena ada peraturan yang menyatakan jumlah produksi real minyak tidak boleh diketahui oleh daerah kecuali melalui lifting semata.

"Saya melihat hal ini terganjal di tingkat departemen keuangan. Karena ada semacam skenario yang memberatkan daerah penghasil minyak untuk menuntut lebih dalam masalah Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut,"kata Eddy menjawab wartawan, Jumat (24/10) di Pekanbaru.

Eddy menilai provinsi Riau relatif lama menanggung kesenjangan DBH tersebut dibanding provinsi penghasil minyak lainnya di Indonesia. Seperti provinsi Papua dan Aceh meraih DBH dengan perbandingan 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk negara. Sedangkan di Aceh, negara hanya mendapat 30 persen dan 70 persennya untuk daerah.

Sementara ini, provinsi Riau hanya mendapat 15 persen DBH dan 85 persen untuk negara. Kenyataan ini memicu kecemburuan bagi provinsi Riau."Jika melihat latar belakang provinsi Papua dan Aceh, apakah keadaan ini akan memaksa Riau berbuat anarkis untuk mendapatkan DBH tersebut?"ujar Eddy balik bertanya.(Surya)

======================

Riau : 15 (Daerah) : 85 (Pusat)
Aceh: 70 (Daerah) : 30 (Pusat)
Papua: 80 (Daerah) : 20 (Pusat)

^^ Wah, Riau itu produsen 60% minyak bumi nasional loh ..... Perbedaan Riau, dengan ACeh dan Papua yang aku tangkap adalah, gap orang luar perusahaan minyak dan bukan perusahaan minyak tentunya tidak selebar di Aceh dan Papua.

Tapi perbedaan menonjol lainnya , RIAU GAK PUNYA GERAKAN SEPARATIS. Kok masih tahan, ya ??? :naughty:

RI turns to China for power plant projects

With China having pledged the majority of financing for Indonesia's first 10,000 megawatt (MW) power plant project, the government is again seeking China's help to fund a second 10,000 MW plant, a minister says.

In a meeting with Chinese President Hu Jintao on Thursday in Beijing, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono offered an closer ties between the two countries, including in the energy sector, at a time when world economy is taking a pummeling.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro, who also attended the meeting, said Indonesia was optimistic China was relatively immune to the global credit crunch and still had plenty of cash to offer.

With more than 80 percent of the proposed 10,000 MW coal-fired power plant's financing coming from China, Purnomo said there was no reason why China could not play an equally pivotal role in the second phase of the program, which would promote the use of renewable energy sources in power generation.

"When you look around the globe, where else would you look for liquidity if not China, or perhaps the Middle East? We need more than US$10 billion (for the second program). That's not small money; we need to remain aggressive, especially at a time of crisis like this," Purnomo said.

He did not say how much investment Indonesia was expecting from China.

The first 10,000 MW program was launched in 2006 to meet the country's ever-increasing electricity needs, in particular in the Java-Bali system, where demand is rising at an average of 6.7 percent per year. To date, project contracts have been signed for an installed capacity of 8,700 MW.

The government, through state power firm PT PLN, has secured Rp 13 trillion and $1.5 billion from local and foreign banks respectively, in particular China Exim Bank and Bank of China.

Purnomo added the government was so upbeat about China's participation in the second program that it was considering adopting the independent power producer (IPP) scheme -- a business-to-business deal requiring no government guarantee -- in the second program.

The current program obliges the government to provide investors with some form of guarantee.

"We are seriously considering turning to the IPP scheme for the second program. This of course would be good for the state budget because no guarantee would be needed. And the responses so far are relatively good. They basically said 'no problem'," he said, adding the ministry would continue working on the matter.

"They are even ready to provide so-called concessional loans for the government, on top of their financing commitment for the projects, just as they did for the first program (worth $400 million)."

Also on Thursday, President Yudhoyono Susilo and his delegation met with representatives of China Exim Bank and other companies to discuss investment opportunities in Indonesia, including in the power sector.

No details about the outcome of the meeting were available.

Also on the agenda during the Yudhoyono-Hu Jintao meeting was a push for the renegotiation of Indonesia's Tangguh liquefied natural gas (LNG) contract with the Chinese province of Fujian. The renegotiation is aimed mostly at revising up the commodity's price to better reflect current market prices.

The contract was signed in 2002, obliging Tangguh to supply LNG to Fujian for 25 years, beginning in 2009.

The contract has been heavily criticized for stipulating a fixed LNG selling price, rather than the progressive rate common to other gas deals to ensure rates remain consistent with market prices. The price of LNG has been pegged at $2.40 per million British thermal units (MMBtu) in the contract.

Presidential spokesman Dino Pati Djalal said the two leaders acknowledged the need for the contract renegotiation, with the renegotiation teams expected to finalize the process soon. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati heads the Indonesian team, with Vice President Jusuf Kalla directly supervising the talks.

The talks must be completed before February next year when the plant enters its first phase of production

Senin, 27 Oktober 2008
Tiongkok Incar Sektor Listrik
Siap Danai Proyek Listrik 10.000 MW Kedua

JAKARTA – Tiongkok tampaknya tetap menjadi investor potensial di tengah ketatnya likuiditas di pasar keuangan global. Bahkan, Negeri Tirai Bambu tersebut kini kembali mengincar peluang investasi sektor listrik di Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Menurut dia, investor asal Tiongkok tetap menganggap proyek-proyek infratruktur di Indonesia masih potensial. ’’Pendanaan mereka memang kuat,’’ ujarnya di sela peringatan Hari Listrik Nasional ke-63 yang bertepatan dengan HUT PLN di Kantor PLN Pusat, kemarin (26/10).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asian Europe Meeting (ASEM) yang dilaksanakan di Beijing akhir pekan lalu, delegasi Indonesia memang banyak mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para investor.

Purnomo mengatakan, beberapa institusi keuangan seperti China Export Import (Cexim) Bank dan Industrial Commercial Bank, telah menyatakan komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam pendanaan proyek pembangkit listrik 10.000 mega watt (MW) tahap kedua. ’’Mereka menanyakan proyek-proyek yang sedang kita siapkan,’’ katanya.

Proyek 10.000 MW tahap kedua merupakan lanjutan dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 MW tahap pertama. Dalam proyek tahap pertama ini, perbankan asal Tiongkok sudah aktif dalam pendanaan.

Misalnya, Bank of China (BoC) yang mendanai PLTU Indramayu (3x330 MW) senilai USD 592,22 juta. Sedangkan Cexim Bank mendanai PLTU Suralaya (1x625 MW) senilai USD 284,28 juta dan PLTU Paiton (1x660 MW) senilai USD 330,82 juta.

Purnomo menambahkan, selain sektor listrik, pemerintah Indonesia juga menawarkan berbagai proyek infrastruktur lain seperti double track atau jalur ganda rel kereta api serta pelabuhan. ’’Proyek semacam ini juga prospektif,’’ ujarnya.

Menurut Purnomo, investasi asal Tiongkok bisa disalurkan melalui skema government to government (g to g), concession loan, maupun direct investment atau investasi langsung.

’’Di sektor listrik, saya ingin direct investment supaya tidak membebani APBN, namanya off balance sheet,’’ katanya.

Terkait mekanisme consession loan, lanjut Purnomo, Indonesia pernah mendapatkannya saat negosiasi penjualan gas Tangguh dilakukan pada 2002 lalu.

’’Saat itu, kita mendapatkan concession loan USD 400 juta ditambah lagi USD 700 juta. Mekanisme ini sangat menguntungkan,’’ jelasnya.(owi/jpnn)

Energy sector can rely on local banks, agency funds


The drying up of international bank liquidity as a result of the global financial crisis will make it more difficult for local energy and mining firms to seek funding resources from the international financial market, forcing them to turn to domestic and multilateral agency resources.

Director for multilateral financing at the National Development Planning Board (Bapenas) Dewo Broto Joko Putranto said recently that Indonesia would face tougher competition to get funding from international money markets.

"As the liquidity dries up, the local firms have to compete with banks and other firms in developed countries to secure capital from the international money market."

"Moreover, the high interest rate will make the funding more costly for us. That is why we should focus on other sources, such as local banks and international agencies," said Dewo.

Energy and mining companies prefer to seek loans overseas because their revenue and spending are regularly dollar-denominated, as their product prices tail the movements in the international market.

Local energy projects actually have the potential to be financed by domestic banks, according to Wimboh Santoso, head of the central bank's monetary system stability bureau.

He believes that the domestic banks are in good condition despite the global crisis as they are not as exposed to the troubled equity markets, compared to those in other countries.

Wimboh was upbeat that the energy sector would be an interesting sector for domestic banks because it was deemed less risky.

Data from Bank Indonesia (BI) showed that as of August 2008, the average ratio of bad loans, technically known as non-performing loans (NPL) were only 0.84 percent for oil, gas, and the coal sector and only 0.03 percent for electricity projects.

"This shows the default probability in these sectors is small. If the channeling of loans to the energy sector remains low, I think this is simply because of lack of communication between the banks and the sector," Wimbo said.

As of August 2008, outstanding loans for the sector were only Rp 41.6 trillion (US$ 4.2 billion) or about 3.5 percent of the total credit disbursed from domestic banks, Wimbo said.

Tony Prasetiantono, chief economist of Bank Negara Indonesia, said while the NPL for the sector remained small at 0.11 percent in June 2008 and that loan channeling was also limited at Rp. 3.5 trillion during the month, still the sector was considered risky.

He said the perceived high risk stemmed from the exploration stage, and the longer period of time needed to gain returns on investment.

"Our banks are less exposed to investment in this kind of sector. Our funding structures do not prefer long-standing periods like this," he said.

For oil and gas, Tony said, operators were usually foreign companies which did not need loans from domestic banks as they already had financial support from the international financial market.

In anticipation of rejections from local banks, Dewo said the development of energy projects would remain on the government's top priority list.

The government, he said, would carry out several measures to support the sector, including the issuance of Islamic bonds to help attract Middle East investors, who were overflowing with funds following previously higher oil prices.

The government would also seek funding from international donor agencies, including the World Bank which recently agreed to reserve up to US$2 billion as a standby loan for Indonesia next year, Dewo added.

Dewo said the government was looking at another potential fund from the World Bank, which recently had secured $6.1 billion for a climate investment fund.

"Clean energy projects are among the priorities for this fund. The government will definitely try to tap it," he said.

Dewo added Indonesia must also work harder to utilize potential funds from the clean development mechanism (CDM), stipulated in the Kyoto Protocol, which would expire in 2012.

Under the protocol, developing nations can host projects to slash carbon output through clean development mechanisms (CDM) and forestry projects. In return, developed nations will provide money based on the amount of emissions reduced in developing countries.

Dewo said Indonesia was still lagging behind in taking advantage of the CDM mechanism, with only 17 projects concluded, far lower than China and India which had implemented 271 and 358 projects respectively.

PLN operates Asia's first CPO-fueled power plant
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 10/29/2008 8:33 PM | Business

State electricity company PT PLN fired up the engine of Asia Pacific's first crude palm oil (CPO) fueled power plant in Dumai, Riau, on Wednesday.

"This is a pilot project. The power plant is operating, but it is still in the commissioning stage," PLN director Murtaqi Syamsuddin said.

The power plant will be able to generate 10 megawatts (MW) of electricity.

Murtaqii said the plant had to be fired up with diesel fuel in order for the engine to reach the required temperature before it could operate entirely on CPO.

"The equipment converts crude palm oil to fuel," he said while adding that the conversion was done by an engine produced by Neue Maschinenbau Halberstadt GmbH (NMBH), a German-based biofuel engine producer.

NMBH's director for Marketing and Sales, Franz J. Komischke, said that to convert CPO into fuel for a power plant the size of the one in Dumai would require an investment between Rp 22 billion (US$ 1.9 million) and Rp 29 billion.

"The investment figure pretty much depends on how many engines a power plant has and the size of the engines," he said.

According to Komischke, by replacing diesel fuel with CPO, the power plant's production costs could be reduced by 40 to 60 percent.

Based on the current oil price level, the conversion of a 15MW power plant will reduce production costs by $4 million to $4.5 million per year, he said.

About 1,500 tons of CPO is needed per year for a 10MW power plant, he added.

The government issued a regulation last month mandating the use of biofuel by manufacturers, commercial business, fuel retailers and power plant operators.

Seeing opportunity for renewable energy in financial crisis


On Tuesday, President Susilo Bambang Yudhoyono indicated he would consider a request from the House of Representatives to cut fuel prices as global oil prices continue to fall.

But while politicians discuss how and when to subsidize prices for jittery consumers, some in the energy sector are seeing an opportunity for a new commitment to renewable energy.

And as the oil market continues its volatile ride -- members of OPEC agreed last week to reduce supplies to the world market -- the time is right, they argue, to fund alternative energy projects.

"This is the time to invest," said Erwin Susanto Sadirsan, executive director of the Indonesian Renewable Energy Society (METI). "I think the prospect for Indonesia is very good."

In 2006, Yudhoyono issued a decree calling for 17 percent of the country's energy needs to come from renewable energy sources by 2025. The current rate is between 4 and 5 percent, according to METI.

"This is a very big target for 2025," Erwin said. "But we will try to achieve it."

The latest global financial crisis could offer an added incentive for consumers and businesses to look at alternative energy as a more reliable and sustainable energy source, Erwin said. But obstacles persist.

"For a new technology like this we need an incentive from the government, a tax incentive," Erwin said. "The problem is how to draw in foreign direct investment."

He cited geothermal energy as an example. Indonesia has the world's richest reserves of geothermal power, estimated at up to 27,000 megawatts (MW), or about 40 percent of the world's geothermal reserves.

But because of the initial cost of harvesting the energy, investors have been slow to tap the resource.

Some observers argue that renewable energy should also be seen in the broader context of poverty and how the latest financial crisis could put pressure on the most vulnerable members of society.

"This is really a global issue," said Herliyani Suharta, a renewable energy researcher for the past three decades.

Often people are forced to use non-renewable sources such as gasoline or wood to meet their daily energy needs, because of poverty, she said.

"You can't ask them to not do that if you don't give them an alternative," said Herliyani, who also runs a project in Aceh promoting the use of solar-powered stoves, and is currently researching harvesting wind energy in East Nusa Tenggara.

But some economists view the push for alternative energies as a tough sell in the current financial climate.

"Now that the oil price is down, the incentives to move to alternative energy sources diminishes," said Arianto Patunru, research director at the University of Indonesia's Institute of Economic and Social Research.

"You can't invest in a big new plant when you are short of capital. And that, I'm afraid, includes investment in renewable energy."

Arianto said OPEC's recent decision to cut its production by 1.5 million barrels per day effective Nov. 1 could generate more interest in renewable energy, but warned it was still too early to tell.

To date, global leaders have struggled to keep alternative energy at the forefront of a global response to the financial crisis.

On the eve of the European Commission's economic summit earlier this month, EC chief Jose Manuel Barroso called on leaders to maintain their commitment in tackling climate change.

In 2007, the EU pledged to draw 20 percent of its energy from renewable sources, and to make another 20 percent in energy savings.

"Climate change does not disappear because of the financial crisis," Barroso said at the time. "Tackling climate change is central to Europe's future prosperity and to preserve the quality of life on our planet."

In Indonesia, climate change may provide a good reason to look toward renewable energy. With financial woes affecting food prices throughout Southeast Asia, Indonesia may be especially sensitive to changes in the climate.

A 2007 study by the U.S.-based National Academy of Sciences predicted a higher probability of delays in the rainy season, by up to 30 days. Such a delay could have devastating effects on the country's food supply, the report said.

Endro Utomo Notodisuryo, former director general for electricity and energy development, took part in the Kyoto Protocol deliberations of 1992. He said that in the late 1970s, Indonesia was seen as a regional leader in renewable energy research, but added the country had some missed opportunities over the past few decades.

"We would have had more progress if we were doing things in a more coordinated way," Endro said.

The latest financial crisis could also prove to be a new chance to move beyond mistakes made in the past.

"The problem is the oil price determines the growth of renewable energy," said METl's Erwin. "But if people also consider environmental factors when choosing renewable energy, the current financial crisis can be seen as an opportunity."

PLN Bangun Jaringan Listrik Baru
Thursday, 30 October 2008

Upaya Atasi Gangguan Listrik

JAMBI - Pihak PLN mulai berupaya meningkatkan pelayanannya terhadap para pelanggan PT PLN, terutama untuk Provinsi Jambi. Upaya pihak PLN meningkat pelayanan itu dengan pembangunan jaringan listrik baru.

Menurut Manager PT PLN WS2JB Cabang Jambi, Adams Yogasara, pembangunan jaringan listrik baru yang berkapasitas lebih dari 200 MW ini, dapat mengatasi permasalahan pemadaman bergiliri yang sering terjadi

‘’Kalau jaringan lintas timur ini sudah selesai dibangun, PLN di Jambi memiliki jalur lain apabila jalur yang sekarang ini mengalami ganguan. Selama ini, kita hanya bergantung pada satu jalur, kalau itu rusak, terpaksa terjadi pemadaman,’’ungkapnya kemarin.

Jaringan listrik yang akan dibangun ini, kata Adams merupakan jaringan listrik interkoneksi Sumatera. Jaringan ini akan menghubungkan antara Provinsi jambi dengan Provinsi lain yang berada dalam pulau Sumatera.

‘’Jalur jaringan ini dibangun dari Betung-Auduri-Kota Jambi-Pekanbaru. Sementara jaringan lama, menghubungkan Palembang-Jambi-Padang,’’ucapnya.

Adams mengatakan, pembangunan jaringan listrik lintas timur ini baru akan dikerjakan pada tahun 2009. Dia mengaku tidak mengetahui kapan jaringan akan selesai. ‘’Saya tidak tahu pasti kapan akan selesai,’’ucpanya.

Lebih lanjut dikatakan Adams, pihak PLN dalam pembangunan jaringan listrik baru ini sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat Jambi. ‘’Kita berharap masyarakat dapat membantu pembangunan jaringan ini. Itu demi kepentingan kita semua,’’ujarnya.

Pembangunan jaringan listrik interkoneksi se Sumatera ini menjadi solusi terbaik untuk mengatasi krisis listrik di Provinsi Jambi. Apabila jaringan ini telah terbangun, Adams tetap berharap masyarakat Jambi dapat berhemat.

‘’Bagaimanapun juga kita harus melakukan penghematan listrik. Terlebih lagi untuk saat ini, dimana PLN juga terkena imbas dari krisis global,’’ucapnya.

Bungo Resmi Jadi Cabang

Manager PT PLN WS2JB Cabang Jambi, Adams Yogasara mengatakan, kantor PLN di Kabupaten Bungo akan diresmikan menjadi kantor cabang.

‘’Selama ini Bungo tergabung kedalam PLN Cabang Jambi. Namun, dalam waktu dekat ini Bungo akan menjadi kantor cabang. Kemungkinan optimalnya kantor cabang di Bungo itu pada awal tahun 2009,’’ucapnya.

Dengan dibentuknya kantor cabang di Bungo, kata Adams, Kabupaten Merangin, Tebo dan Sarolangun akan tergabung kedalam wilayah PT PLN WS2JB Cabang Bungo.

‘’PLN Cabang Jambi nantinya meliputi Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur dan Kota Jambi,’’ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Adams, dengan dibentuknya kantor cabang di kabupaten Bungo, akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi Jambi. Pertama, pelayananan PLN untuk wilayah Jambi bagian Barat semakin optimal.

‘’Disamping itu, nantinya di Provinsi Jambi bisa dibuka kantor wilayah. Dengan begitu, pelayanan PLN di Provinsi Jambi akan semakin meningkat,’’katanya.

Petai Diminati di Singapura, Malasia dan Hong

JAKARTA--MI: Krisis finansial global yang terjadi belakangan ini tidak mempengaruhi kinerja ekspor PTAlamanda Sejati Utama, eksportir petai di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Singapura menjadi negara yang terbanyak memesan petai sebanyak 1,5 ton setiap minggu. Langkah ini di lakukan sebagai cara untuk mencari pasar atas produk yang jarang dilakukan negara lain.

Staf pemasaran PT Alamanda Sejati Utama Mulyadi Chandra mengatakan permintaan petai dari Singapura kepada perusahaannya cukup menggembirakan jika dibandingkan negara-negara lain. "Singapura yang paling banyak melakukan permintaan," katanya.

Selain Singapura, negara lain yang meminta petai adalah Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam, dan Thailand. "Untuk sementara baru negara-negara itu yang melakukan permintaan," katanya.

Tidak hanya mendapat permintaan petai dalam jumlah besar, PT Alamanda Sejati Utama juga kebanjiran permintaan paprika, selada air, jagung, nenas, mangga, jahe, dan bunga melati. "Setiap bulan kami menerima order sekitar Rp10 miliar dari negara-negara tersebut," ungkap Mulyadi.

Perusahaan yang mulai melakukan ekspor sejak tahun 1989 ini, awalnya mengekspor jahe. Namun dari tahun-tahun berikutnya permintaan dari negara-negara tersebut tidak terbatas pada jahe, tapi juga komoditi lainnya. "Mudah-mudahan tahun depan, kami bisa mengekspor ke Eropa," katanya.

Ia mengatakan, perusahaannya berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif serta kompetitif dalam persaingan pemenuhan kebutuhan produk pertanian di pasar lokal maupun internasional. (Ant/OL-01)

Petai Diminati di Singapura, Malasia dan Hong

JAKARTA--MI: Krisis finansial global yang terjadi belakangan ini tidak mempengaruhi kinerja ekspor PTAlamanda Sejati Utama, eksportir petai di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Singapura menjadi negara yang terbanyak memesan petai sebanyak 1,5 ton setiap minggu. Langkah ini di lakukan sebagai cara untuk mencari pasar atas produk yang jarang dilakukan negara lain.

Staf pemasaran PT Alamanda Sejati Utama Mulyadi Chandra mengatakan permintaan petai dari Singapura kepada perusahaannya cukup menggembirakan jika dibandingkan negara-negara lain. "Singapura yang paling banyak melakukan permintaan," katanya.

Selain Singapura, negara lain yang meminta petai adalah Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam, dan Thailand. "Untuk sementara baru negara-negara itu yang melakukan permintaan," katanya.

Tidak hanya mendapat permintaan petai dalam jumlah besar, PT Alamanda Sejati Utama juga kebanjiran permintaan paprika, selada air, jagung, nenas, mangga, jahe, dan bunga melati. "Setiap bulan kami menerima order sekitar Rp10 miliar dari negara-negara tersebut," ungkap Mulyadi.

Perusahaan yang mulai melakukan ekspor sejak tahun 1989 ini, awalnya mengekspor jahe. Namun dari tahun-tahun berikutnya permintaan dari negara-negara tersebut tidak terbatas pada jahe, tapi juga komoditi lainnya. "Mudah-mudahan tahun depan, kami bisa mengekspor ke Eropa," katanya.

Ia mengatakan, perusahaannya berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif serta kompetitif dalam persaingan pemenuhan kebutuhan produk pertanian di pasar lokal maupun internasional. (Ant/OL-01)

?????:lurker:

Buat VRS, kapan pemerintah menurunkan harga premium? Terjawab di artikel bawah ini...



http://www.detikfinance.com/read/2008/10/31/100530/1028952/4/pemerintah-turunkan-harga-bbm-subsidi-jika-pertamax-rp-6000

Jumat, 31/10/2008 10:05 WIB
Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi Jika Pertamax Rp 6.000
Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Teka teki kapan harga BBM turun mulai terkuak. Pemerintah akan menurunkan harga BBM subsidi paling lambat ketika harga Pertamax mencapai level yang sama dengan harga Premium yakni Rp 6.000 per liter.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, pemerintah tidak akan membiarkan harga Pertamax lebih rendah dari harga Premium yang kini dijual Rp 6.000 per liter.

"Kita nggak mau Pertamax lebih murah dari harga BBM subsidi. Harga BBM keekonomian tidak boleh lebih rendah dari Premium. Itu tidak lucu, kan," katanya disela kunjungan ke pabrik Biofuel di Bekasi, Jumat (31/10/2008).

Menurut Purnomo, harga Pertamax akan sama sama dengan Premium di level Rp 6.000 per liter jika ICP sudah di bawah US$ 70 per barel. Harga ICP di pasar spot tanggal 29 Oktober 2008 adalah US$ 71,77 per barel. Harga Pertamax saat ini di UPms III (Jakarta) Rp 7.950 per liters.

Saat harga Pertamax sudah sama di level Rp 6.000, maka pada saat itulah pemerintah dipastikan akan mengambil langkah menurunkan harga BBM subsidi.

"Kalau sampai kena titik itu, itulah saatnya langkah-langkah penurunan," ujarnya.(lih/ddn)


^^ My prediction, biasanya harga2 disesuaikan setiap tanggal 1 dan 15. Kalo besok Pertamax mungkin turun Rp 500/liter menjadi Rp7400/liter per 1 November, kalau seterusnya ICP konsisten turun maka mungkin diperkirakan premium turun bulan Desember atau awal Januari.

Ekonomi AS Suram, Harga Minyak Dunia Merosot


New York (ANTARA News) - Harga minyak mentah dunia merosot pada Kamis waktu setempat, di tengah perdagangan yang rapuh, menutup kenaikan pada awal perdagangan karena pasar bereaksi terhadap berita menyusutnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, konsumen energi terbesar dunia.

Penurunan suku bunga di AS, sejalan dengan langkah serupa di China, telah memicu kenaikan harga pada awal perdagangan di tengah kajian bahwa tindakan ini dapat memicu permintaan minyak di dua pasar krusial tersebut.

Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Desember turun 1,54 dolar AS menjadi ditutup pada 65,96 dolar AS per barel.

Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Desember turun 1,76 dolar menjadi mantap pada 63,71 dolar AS per barrel.

Ekonomi AS mengalami kontraksi 0,3 persen (tahunan) dalam kuartal ketiga karena kredit seret global mengakibatkan konsumen dan dunia usaham mengurangi belanja mereka.

Kontraksi kuartal ketiga, lebih rendah dari penurunan 0,5 persen yang diperkirakan para ekonom swasta, di tengah memuncaknya ekspektasi penurunan tajam ekonomi AS di tengah memburuknya krisis finansial dan perbankan dalam tujuh dekade terakhir.

Berita itu menjadi "sirene peringatan" di pasar minyak karena Amerika Serikat adalah konsumen energi terbesar dunia, diikuti China di urutan kedua, demikian laporan AFP. (*)

Govt to announce tender awardees of nine oil and gas blocks

Jakarta (ANTARA News) - The government is to announce the winners of tenders for the exploration of nine oil and gas blocks in the country, an Energy and Mineral Resources Ministry official said.

"The tender awardees are the result of regular tenders for the exploration of 21 oil and gas blocks offered in 2007 and 2008," Director General of Oil and Gas Evita Legowo said on the sidelines of Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro`s visit to PT Darmex Biofuels in Bekasi, east of here, on Friday.

Evita said only nine bidders were declared winners in the tender for the exploration of 21 oil and gas fields.

The other 12 oil and gas blocks remained unsold because they were mostly located in difficult areas which lacked infrastructure facilities, she said.

On October 17 this year, the government also announced the winners of tenders for the exploration of 22 out of 25 oil and gas blocks put out to tenders in June 2008.

Most of the tender awardees were foreign companies.

Fourteen of the 22 blocks went to foreign companies and the rest to national companies.
(*)

Medco Jajaki Merger dengan Pertamina

Jumat, 31 Oktober 2008 | 19:07 WIB

BANDUNG, JUMAT - Grup Medco menjajaki kemungkinan merger dengan Pertamina untuk mendorong badan usaha milik negera (BUMN) minyak dan gas itu menjadi perusahaan kelas dunia. Hal tersebut disampaikan pendiri Grup Medco, Arifin Panigoro pada kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (31/10).

"Kita harus mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia seperti BUMN migas dari negara lain di Asia," ujarnya. Menurutnya sinergi kedua perusahaan akan mendorong Pertamina masuk dalam jajaran 10 besar BUMN migas di Asia.



Saat ini, kata dia, ada kecenderungan di dunia bahwa pemain utama di bidang minyak bumi adalah perusahaan milik negara atau perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki negara.
BUMN migas dari berbagai negara yang menjadi pemain dunia antara lain Petro China dan CNOOC (China), SK Korea, Indian Oil (India), Nippon Oil (Jepang), dan PTT (Thailand).

"Nampaknya semangat Pasal 33 UUD 1945 telah dianut juga oleh negara-negara lain sehingga BUMN-nya maju," katanya. Oleh karena itu, Pertamina sangat berpeluang menjadi perusahaan migas kelas dunia yang tidak hanya menjadi pemain utama di Indonesia tapi juga melakukan eksplorasi dan jasa migas di berbagai negara.

Arifin mengatakan, dengan semakin menurunnya cadangan minyak di Indonesia, perusahaan migas di dalam negeri tidak bisa lagi mengandalkan hal tersebut, tapi harus melakukan ekspansi ke negara lain.

"Saya melihat potensi jasa perminyakan di dunia sangat besar. Itu yang dilakukan Medco di berbagai negara di Timur Tengah, sambil membawa nama Indonesia," ujarnya. Ia melihat lima negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, yang cadangannya mencapai 716 miliar barel merupakan potensi yang besar.

"Oleh karena itu harus dicari bentuk kerjasama mensinergikan kekuatan Pertamina dan Medco sehingga menjadi Indonesia Incorporated di bidang perminyakan," katanya.

Diakui Arifin, pihaknya telah melakukan penjajakan dengan Direksi Pertamina saat ini yang dinilainya memiliki visi yang sama menjadikan Pertamina berkelas dunia. "Kalaupun tidak terwujud pada direksi saat ini, akan terus dijajaki pada direksi mendatang," ujarnya.

Namun diakui Arifin, menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia butuh kerja keras dan kemauan politik dari pemerintah dan DPR. Ia menilai sudah saatnya Pertamina merambah eksplorasinya ke berbagai negara.

Exxon, Inpex to invest $144.5m in new blocks

Exxon Mobil Corp, the world's biggest oil company, and Inpex Corp, Japan's biggest explorer, on Friday won new oil and gas exploration rights in Indonesia and pledged a total investment of at least US$ 144.5 million over the next three years.

Exxon, through its subsidiary Esso Exploration Int. Ltd, won the rights to explore the Gunting block in East Java. For the first three years of exploration, it is committed to invest $17 million.

Inpex won exploration rights in the Semai II block off West Papua. It will carry out exploration with two partners, Consortia Murphy Overseas Ventures Inc and PTT EP. They will invest $127.5 million in the first three years.

The two companies were among the winners of 9 new oil and gas blocks announced by the Energy and Mineral Resources Ministry on Friday.

The government expects to draw in total investment of $465 million from the 9 blocks, including signing bonuses of $69.5 million, said Evita H. Legowo, the ministry's director general for oil and gas.

Indonesia's oil and gas industry adopts a production sharing contract (PSC) scheme, under which the government and operating firms share the output of the block. The government's share from the projected output from these 9 blocks is between 65 and 85 percent for oil and between 60 and 70 percent for natural gas.

The announcement for these blocks was due to be made two weeks ago. Evita cited tough competition between applicants as the reason for the delay.

"We had difficulties selecting the winners. We needed more time to contact several authorities to help in the selection process," she said.

The most contested block was the Semai V block in West Papua. Six oil firms, including French oil giant Total E&P Indonesia, state oil and gas company PT Pertamina, and Hess Corp, the fifth biggest U.S. oil producer, applied for exploration rights in this block.

Hess eventually won and pledged to invest US$143 million to back three years' exploration in the block.

The government initially offered 21 blocks in the 2007-2008 regular tender. But only 9 blocks attracted investors.

Two weeks ago, the winners of 22 new oil and gas blocks were announced. The total three-year investment commitment from these blocks is $375.5 million.

Indonesia awards more oil/gas exploration rights

JAKARTA, Oct 31 (Reuters) - Indonesia has awarded more oil and gas exploration rights on nine blocks to energy companies including U.S. firm Hess Corp (HES.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), a senior mines and energy ministry official said on Friday.

It has been offering new exploration rights and financial incentives for exploration in a bid to stem its steady production decline, which has turned the former OPEC member into a net importer of crude oil in recent years.

Evita Legowo, a director general at the ministry, said Hess was awarded Semai V block, an offshore block west of Papua province.

"There were many companies have bid for Semai V but Hess gave better terms for exploration," Legowo told reporters.

Mines and Energy Minister Purnomo Yusgiantoro said the companies which awarded exploration rights will spend about $465 million for the first three years.

"There are potential oil and gas reserves at those blocks but we have to wait until the companies explore the wells there before we know the amount of reserves," Yusgiantoro said.

Indonesia also awarded Semai II blocks on offshore West Papua province to a consortium of Japan's Inpex, Thailand energy firm PTT PTT.BK, and U.S. firm Murphy Oil

Legowo said the government awarded Downstream Mahakam block onshore of East Kalimantan to Singapore Petroleum

The government has awarded Gunting block, onshore and offshore of East Java province, to Esso Exploration International, a unit of Exxon Mobil

Five other blocks were awarded to little-known domestic and foreign companies.

Earlier this month, Indonesia awarded oil and gas exploration rights on 22 blocks to energy companies including Chevron Indonesia, a unit of U.S. oil major Chevron, and Conoco Phillips

Officials have said that Indonesia has 8.4 billion proven and potential oil reserves.

Harga BBM Paling Pas Turun Januari 2009


Jakarta - Saat yang dinilai paling tepat bagi pemerintah menurunkan harga BBM adalah Januari 2009. Pada saat itu pula pemerintah berkesempatan mengubah mekanisme subsidi menjadi subsidi tetap sehingga harga BBM subsidi bisa naik turun.

Menurut ekonom Aviliani, posisi pemerintah akan relatif aman jika mengubah harga BBM bersubsidi pada Januari 2009. Karena pada saat ini pemerintah sudah mempunyai payung hukumnya yaitu UU APBN 2009.

"Kalau BBM turun sekarang, sementara harga minyak sangat mungkin naik lagi, pemerintah akan kesulitan jika harus menaikkan kembali BBM subsidi. Ongkos sosialnya bisa jadi lebih besar," katanya ketika dihubungi detikFinance, Minggu (2/11/2008).

Sementara jika dilakukan pada Januari 2009, maka pemerintah bisa menggunakan opsi perubahan mekanisme subsidi menjadi pola subsidi tetap. Menurut Aviliani, dari opsi-opsi yang diajukan pemerintah dalam APBN 2009, penerapan subsidi tetap (fix subsidy) adalah yang paling memungkinkan.

Karena dengan mekanisme ini, pemerintah bisa menetapkan besaran tetap subsidi untuk setiap liter BBM. Besaran subsidinya sendiri merupakan selisih BBM subsidi dengan BBM keekonomian.

"Misalkan kalau pemerintah maunya memberi subsidi Premium Rp 3.000 per liter. Jadi kalau harga keekonomiannya Rp 8.000, maka harga Premium yang dijual Rp 5.000 per liter. Kalau harga keekonomiannya berubah, harga Premium ikut berubah, tapi subsidinya tetap Rp 3.000 per liter," katanya.

Namun untuk menerapkan pola yang sangat berbeda ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi mulai sekarang. Karena jika saat ini masyarakat bisa membeli BBM subsidi dengan harga yang sama setiap waktu, tidak lagi demikian jika pola subsidi tetap diterapkan.

"Dua bulan ini harusnya pemerintah sosialisasi bagaimana perbedaan antara BBM yang disubsidi dengan yang tidak," katanya.

Ia memperkirakan tidak akan ada dampak signifikan jika pemerintah mengganti pola subsidi dengan subsidi tetap. Karena masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan perubahan berkala BBM keekonomian seperti Pertamax dan Pertamax Plus.

Sementara jika pemerintah tetap menggunakan pola subsidi seperti sekarang dimana total anggaran subsidi yang ditetapkan, justru akan makin merepotkan pemerintah.

"Karena harga minyak kan berubah terus. Seandainya pemerintah menetapkan total anggaran subsidinya Rp 100 triliun, itu akan merepotkan karena pemerintah harus terus menyesuaikan agar subsidinya cukup," ujarnya.

Pertamax di Jakarta Turun 11,95%


Jakarta, 3/11 (ANTARA) - Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) No. Kpts - 184/F00000/2008 - S3 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina, menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 November 2008 pukul 00.00 WIB, harga BBM Non Subsidi untuk harga untuk bunker internasional dan harga untuk pelanggan selain sektor rumah tangga, usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum, seperti berikut ini:

(tinggal klik link dibawah untuk melihat tabel yg lengkap)

http://www.antara.co.id/arc/2008/11/3/pertamax-di-jakarta-turun-11-95/

Harga Premium Turun Rp500-Rp800


JAKARTA (BP)-Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini tinggal menunggu waktu. Saat ini pemerintah sudah memfinalisasi hitungan besaran penurunan harga BBM bersubsidi, terutama jenis premium.


Penurunan harga premium diperkirakan Rp 500-Rp 800 per liter.Dirjen Migas Departemen ESDM, Evita H. Legowo menyatakan, harga premium direncanakan turun 10-18 persen dibanding saat ini yang Rp 6.000 per liter.


‘’Keputusannya memang pasti turun, tapi waktunya belum,’’ ujarnya seusai acara The 9th Indonesia-Japan Energy Round Table di Jakarta kemarin (3/11).


Dia menambahkan, hitungan lain yang terus dimatangkan adalah apakah harga BBM bersubsidi yang diturunkan hanya premium atau premium dan solar. Yang jelas, kata dia, kebutuhan tambahan subsidi hingga akhir tahun mencapai Rp 3 triliun-Rp 5 triliun.


Dengan tambahan subsidi tersebut, lanjut Evita, jika yang diturunkan hanya premium, penurunannya bisa Rp 800 per liter. Namun, jika yang diturunkan adalah premium dan solar, penurunan harga premium tidak sampai Rp 800 per liter. Lalu, kapan harga BBM diturunkan?
Evita menyatakan, ESDM selaku departemen teknis hanya bertugas menyiapkan hitung-hitungan. Keputusan waktu penurunan merupakan wewenang presiden. ‘’Karena itu, ini tinggal menunggu sidang kabinet,’’ ujarnya.


Soal harga BBM nonsubsidi untuk industri yang lebih murah daripada BBM bersubsidi, dia menilai belum bisa dijadikan acuan. Sebab, harga BBM industri yang dirilis PT Pertamina belum mempertimbangkan faktor pajak. ‘’Kami sudah hitung, kalau dengan pajak, harganya menjadi Rp6.800 per liter. Jadi, masih lebih tinggi daripada harga premium bersubsidi yang Rp 6.000 per liter,’’ jelasnya.


Jumat (31/10), Pertamina mengeluarkan rilis harga BBM industri jenis premium untuk wilayah I yang mencapai Rp 5.925 per liter. Itu berarti lebih murah Rp 75 dibanding premium bersubsidi yang Rp6.000 per liter. Harga tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, kecuali Batam, Upms VII Makassar, Upms VIII Jayapura, dan Provinsi NTT. Harga BBM industri yang lebih murah daripada BBM bersubsidi tersebut baru pertama terjadi.


Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta memperkirakan penurunan harga BBM baru bisa dilakukan awal tahun depan. Penurunannya pun tidak sebesar kenaikan harga BBM akhir Mei lalu. ‘’Angka penurunannya tidak seperti naiknya yang 28,7 persen,’’ katanya di kantornya kemarin.


Perhitungan penurunan harga BBM tersebut berdasar pada beban biaya yang harus ditanggung pemerintah. Sebab, penurunan harga minyak baru terjadi pada beberapa minggu terakhir.

Padahal, sebelumnya harga minyak sempat menembus USD 147 per barel. Sementara itu, beban biaya yang harus ditanggung APBN diperhitungkan secara utuh selama setahun. Selain beban subsidi, penurunan harga BBM memperhitungkan berbagai beban lain. Termasuk, beban yang ditanggung pemerintah akibat kenaikan BBM seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Untuk 2009, pemerintah masih menganggarkan dana BLT Rp 3,8 triliun selama dua bulan. Jika ditambah 2008, nilainya mencapai Rp 16 triliun. ‘’Karena itu, penurunan harga BBM harus memperhitungkan pula beban dan cost yang ditanggung pemerintah. Sebab, itu untuk menjaga daya beli masyarakat,’’ tegas Paskah.


Dia membantah adanya unsur politis dalam penurunan harga BBM tahun depan. ‘’Ini murni perhitungan beban yang ditanggung pemerintah dalam setahun,’’ ujarnya.


Saat ini harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Desember menguat ke level USD 65,92 per barel. Apresiasi harga itu disebabkan membaiknya pasar modal global dan pemangkasan produksi OPEC 1,5 juta barel per hari.

Govt may reduce fuel prices by up to Rp 800 a liter


Energy and Mineral Resources Ministry has proposed the price of subsidized fuels to be reduced by around Rp 500 to Rp 800 per liter following a decline in crude oil prices, an official said.

Subsidized Premium fuel currently retails at Rp 6,000 per liter while diesel retails at Rp 5,500 per liter.

Director General for Oil and Gas Evita Legowo said the new pricing likely to be finalized soon and that it could be implemented as soon as Novembers. However, she said, reducing fuels prices would mean an increase in the total budget allocation of fuel subsidies for this year by another Rp 3 trillion to Rp 129 trillion.

Evita said as of October this year, the government had spent Rp 130 trillion.

“Should we implement the price cut, we need another Rp 3 trillion until the end of December,” she said. (and)

huh pd akhirnya naikin BBM bkn langkah yang tepat dong? gak ampe setahun hrg BBM Dunia hrg udah merosot...

^^ emangnya tau 3 bulan lagi harga minyak bakal brapa ? tau 6 bulan lagi harga minyak bakal brapa ? kejauhan deh, 3 minggu lagi brapa ?.. :)

makanya pemerintah berani nya per 1 Desember.. :D

Minister says Indonesia to cut fuel prices in Dec



JAKARTA (AFP) — Indonesia will cut retail prices of premium gasoline by more than six percent from December 1 to ease inflation and spur economic growth, the finance minister said Thursday.

"A catalyst for the price cut is the growing concern over global economic turmoil, which could affect the national economy," Sri Mulyani Indrawati told reporters.

The government was responding to public demand for cheaper fuel, she said.

The price will be cut by 500 rupiah (five US cents) a litre. Local petrol stations currently sell fuel for around 7,000 to 8,000 rupiah a litre.

"The government will evaluate premium prices monthly in relation to movements in world oil prices so that fuel prices are at a level to suit our budget."

Diesel and kerosene prices will not be altered, Mulyani said.

Indonesia raised fuel prices in March by an average of around 30 percent to contain the spiralling cost of its multibillion-dollar subsidy scheme in the face of high global oil prices.

The decision prompted rowdy protests on the streets of Indonesia's cities and dented the popularity of President Susilo Bambang Yudhoyono.

Oil prices have more than halved since reaching record highs above 147 dollars a barrel in July. As of Thursday, the price of light sweet crude for December delivery dropped to 63.98 dollars a barrel in New York.

Pertamina starts supplying biodiesel to industries


Jakarta (ANTARA News) - State-owned gas and oil company Pertamina is to start supplying biodiesel to 28 industrial consumers in Jakarta, Banten and West Java, here Tuesday, a Pertamina executive said.

The operation would constitute the first phase of a plan to supply biodiesel to 436 industrial consumers in the three provinces after the implementation of a similar program for consumers in the transporation sector, Maulanatazi HZ, general manager for fuel marketing of Pertamina's Region III, said.

"The biodiesel will have a FAME (fatty acid methyl ester) content of five percent," he said.

Pertamina would on Tuesday also raise the FAME content of biodiesel at gas stations to five percent, Maulantari added.

The start of the biodiesel supply to industrial conusmers would be done at Peramina's Plumpang fuel oil depot in North Jakarta witnessed by Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro and Pertamina Managing Director Ari Soemarno.

The program was in line with the Energy and Mineral Resources Minister's Regulation No 32/2008 on mandatory minimum biofuel usage.

Maulanatazi said at first the mixing of FAME and diesel fuel was carried out in temporary tanks such at Tanjung Gerem, Padalarang, Ujung Berung, Cikampek, Tasikmalaya and Balongan.

However, the mixing would in the future be done directly at storage tanks in Plumpang, he said. "The mixing job will take six months' time since certain tools are required," he said.

All the 1,287 gas stations in Pertamina's Region III selling 200,000 kiloliters of fuel per month were scheduled to be offering biodiesel with a FAME content of five percent by the end of November.

The Plumpang depot had the largest fuel oil storing capacity in the country with the volume reaching 318,515 kiloliters comprised of diesel oil 91,466 kiloliters, premium 119,749 kiloliters, pertamax plus 11,800 kiloliters, pertamax 22,000 kiloliters, and kerosene 73,500 kiloliters.

Fuel oil supply to the Plumpang depot takes place through a pipeline from Pertamina's oil refinery at Balongan, Indramayu, West Java. (*)

Pemerintah Tetap Dukung Kemajuan Pertamina


Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap memperhatikan dan mendukung kemajuan PT Pertamina (Persero).

"Pemerintah merasa perlu mengungkapkan hal ini untuk meyakinkan beberapa kalangan yang mempertanyakan gagalnya PT Pertamina memenangkan tender blok migas baru, beberapa waktu yang lalu," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai meresmikan peluncuran bahan bakar nabati untuk industri di Depo Plumpang, Jakarta, Selasa.

Pemerintah, katanya, berkepentingan kalau Pertamina maju. "Kita tidak senang kalau Pertamina tidak mendapatkan wilayah kerja minyak dan gas baru di Indonesia. Tapi, tentu kita harus lihat dulu bagaimana duduk perkaranya," katanya.

Pada saat pengumuman pemenang tender wilayah kerja migas baru yang dilakukan oleh pemerintah minggu lalu, PT Pertamina gagal memenangkan blok Semai V, Papua.

Menurut Purnomo, blok tersebut dimenangkan oleh Amerada Hess karena memberikan penawaran yang lebih baik dari Pertamina.

Salah satu kriteria, dari beberapa kriteria, yang menjadi penilaian pemerintah dalam menentukan pemenang tender di suatu blok migas baru adalah besaran signing bonus (bonus tandatangan) yang ditawarkan.

Pada saat itu, Amerada Hess menawarkan signing bonus sebesar 40 juta dolar AS, sementara Pertamina menawarkan 1,5 juta dolar AS.

Menurut Purnomo, ketika mengikuti tender untuk blok Semai V, Pertamina menggandeng Shell sebagai mitranya.

Bahkan, dalam "joint bidding" itu Pertamina porsinya hanya 30 persen, sementara Shell 70 persen. Jadi, lain halnya kalau hanya Pertamina sendiri yang mengikuti tender tersebut.

Ari Hernanto Soemarno, Dirut PT Pertamina (Persero), ketika diminta tanggapannya tentang kekalahan Pertamina di blok Semai V tersebut, secara jujur mengaku sangat kecewa.

Ia membandingkan bagaimana perusahaan migas China, CNOOC misalnya, yang mendapatkan kemudahan dari pemerintahnya baik di sektor hulu maupun di hilir.

Dikatakannya, kalau saat ini Pertamina juga sedang mengikuti tender blok migas di Irak.

"Tidak masalah kan, kalau Pertamina saat ini mencari cadangan migas ke luar negeri. Itu kan, dilakukan untuk menjaga keamanan cadangan dan pasokan migasnya ke depan", tambah Purnomo.

Selain aktif mencari ladang migas di dalam negeri, saat ini Pertamina juga giat mencari dan mengikuti lelang wilayah migas di luar negeri.

Hingga saat ini Pertamina telah masuk ke beberapa negara untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, misalnya di Malaysia, Irak, Libya, dan Equador.(*)

update 13 Nop

http://img255.imageshack.us/img255/4763/globalib0.jpg (http://imageshack.us)
http://img255.imageshack.us/img255/globalib0.jpg/1/w768.png (http://g.imageshack.us/img255/globalib0.jpg/1/)

http://img152.imageshack.us/img152/5066/unitbt5.jpg (http://imageshack.us)
http://img152.imageshack.us/img152/unitbt5.jpg/1/w576.png (http://g.imageshack.us/img152/unitbt5.jpg/1/)

http://img291.imageshack.us/img291/3908/swtyrd1qc2.jpg (http://imageshack.us)
http://img291.imageshack.us/img291/swtyrd1qc2.jpg/1/w768.png (http://g.imageshack.us/img291/swtyrd1qc2.jpg/1/)

^^

nice pictures iceround near :)

S. Sulawesi to build $297m integrated corn plant


A Korean investment firm plans to build a multi-function corn processing plant in Gowa, South Sulawesi, with an investment of US$279 million in a project that it says will benefit local farmers.

The plant will be able to output packed corn grain as well as pulp and paper, compost and biogas.

Project investor Korea Business and Economic Corporation signed a memorandum of understanding (MoU) with the South Sulawesi provincial administration and the Gowa regency administration Wednesday.

Construction will be carried out by the firm's subsidiary International Resource and Energy Development (IRED).

The MoU states the plant will consist of three factories.

The first factory will have a corn processing warehouse, corn drying silos, a granary and a packing and export warehouse.

The second factory will produce pulp and paper from corn cobs and branches while the third factory will produce compost and biogas from corn leaves, roots and skins. The biogas will be used to generate electricity.

The MoU, signed by IRED president Ring Song Soo, South Sulawesi Governor Syahrul Yasin Limpo and Gowa Regent Ichsan Yasin Limpo, will be followed up by a cooperation agreement valid for 25 to 30 years.

IRED director Mr. Moon said the plant was purely an investment, but that its operation would depend on a cooperation with local farmers to supply corn.

"Gowa has been chosen for the project site because it is the most strategic place for the project," he said.

"The regency is close to Makassar so it is close to Soekarno Hatta Seaport. Gowa also has a large area of corn plantations and a large harvest so we have a guaranteed supply of raw materials."

Regent Ichsan said his administration had prepared an area of 250 hectares on Gowa Industrial Estate (Kiwa) for the factories. The project is expected to encompass 15,000 hectares of corn farms.

Ichsan said the regency produced some 176,000 tons of corn per year and that the project would only require 97,500 tons of corn, leaving room for other investors to tap the abundant corn supply.

The regent also said the Gowa administration would task a regency-owned company with cooperating with farmers to harvest the corn.

"The company will then deal with the investors. The cooperation is purely business," he said.

It is estimated the plant will employ more than 45,000 people, 5-10 percent of them Korean expatriate workers.

Governor Syahrul, who is Ichsan's older brother, said he expected the project to be consistent with the investor's claims as South Sulawesi had a large corn production.

Corn production in the province is expected to reach 1.5 million tons next year.

Currently, South Sulawesi sends corn to other regions as cattle feed and for export.

"As we are boosting our corn production, we hope more investors will be willing to construct processing plants in South Sulawesi and export the products as the price is higher," Syahrul said.

"This will benefit the farmers more."

However, it is unclear when the plant will become operational as construction is pending a cooperation agreement between the investor and the Gowa administration

Government to support formation of Pertamina-Medco joint venture


Jakarta (ANTARA News) - The government will support a reported plan of state-owned oil company Pertamina and Medco International to set up a joint venture in the upstream oil and gas business in overseas oilfield blocks, a minister said.

"If they (Pertamina and Medco) agree to set up a joint venture to develop new fields, the government will support it," State Enterprises Minister Sofyan Djalil said here on Thursday.

The minister was commenting on the reported possibility of Pertamina and Medco cooperating in the oil and gas upstream sector and operate jointly in international oil and gas field business.

The leaders of the two companies were said to be confident that if they teamed up and formed a joint venture they would be able to compete and develop or operate major oil and gas field blocks overseas.

But Djalil admitted he had no precise knowledge about the two companies' plan to form a join venture.

He said many people had misunderstood cooperation between Pertamina and Medco as being a merger. "There were people who sent me short text messages asking whether Pertamina and Medco were going to merge. I replied that a merger was impossible but the two companies could form a joint venture," he said.

The minister said an agreement between the two companies to set up a joint venture would need prior approval from the State Enterprises Ministry which was the holder of the state's stake in Pertamina.

"It is Pertamina's right to make its corporate plan. They will certainly discuss it first in detail before submitting a proposal to the state enterprises minister," he said.

He said development of gas and oil fields in the world today was in general in the hands of companies that were business entities of states.

"It is possible for Pertamina to set up a joint venture. So, it is free to do so. Shell, for example, is working in partnership with a number of private companies in a number of countries," he added.(*)

Chevron to invest US$1 bln in Indonesia next year


Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) said it will spend US$1 billion in Indonesia in 2009. The fund will be used to finance oil and gas operations, said Abdul Hamid Batubara, senior Vice President of the Indonesian unit of the U.S. oil giant Chevron Pacific.

CPI is studying projects to be developed, Batubara said, adding the commercial value of projects have changed with decline in the prices of crude oil.

Earlier CPI President Suwito Anggoro said it will drill 350 wells this year, to be increased to 500 wells next year.

Pertamina Turunkan Lagi Harga Pertamax


JAKARTA--MI: PT Pertamina (Persero) terhitung 15 November 2008 pukul 00.00 WIB menurunkan harga bahan bakar mintak jenis pertamax dari sebelumnya Rp7.000 yang berlaku sejak 1 November 2008 menjadi Rp6.800 per liter.

Siaran pers Pertamina di Jakarta, Jumat (14/11) menyebutkan harga baru tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, dan Jabar. Harga pertamax di wilayah lainnya bervariasi antara Rp6.900-Rp8.200 per liter.

Perubahan harga tersebut karena harga premium yang tercatat di pasar Singapura mengalami penurunan sebesar 22 persen dan nilai tukar rupiah melemah 15 persen. Sebelumnya, mulai 1 November, Pertamina menurunkan harga pertamax dari Rp7.950 per liter yang berlaku sejak 15 Oktober 2008 menjadi Rp7.000 per liter.

Sedang, harga pertamax plus di wilayah Jakarta, Banten, dan Jabar per 15 November juga turun Rp200 per liter menjadi Rp7.100 dari sebelumnya Rp7.300 per liter. Harga per 1 Nopember adalah Rp8.300 per liter. Harga pertamax plus di wilayah lainnya per 15 Nopember antara Rp6.800-Rp7.300 per liter.

Turun pelan tapi pasti...

Sejak penurunan harga BBM non subsidi, beberapa terakhir ini SPBU Shell terlihat penuh.

^^ harga premium yg penurunannya paling lambat :bash:

PLTU Banten III yg sedang dibangun oleh konsorsium China kena masalah. Ada segerombolan "preman" ngerusak mess dan kantor proyek, serta mobil.

Gimana nih? POLRI yg sedang gencar2 berantas preman, kudu segera bertindak.

http://www.detikfinance.com/read/2008/11/15/133409/1037382/4/pengrusakan-pltu-banten-bisa-ganggu-proyek-10000mw

http://www.detiknews.com/read/2008/11/15/075910/1037274/10/mess-karyawan-pltu-iii-banten-dibakar-kerugian-rp-12-m

^^ ga dikasi "amplop" juga? :nuts:

Lampung Jadi Proyek Percontohan 'Door to Door'

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Provinsi Lampung menjadi proyek percontohan pembayaran rekening listrik yang ditalangi dahulu oleh pihak ketiga. Selama ini pembayaran langsung dikelola koperasi PT PLN (Persero) yang menempatkan tenaganya di loket-loket tertentu.

"Perjanjian kontrak pembayaran rekening secara door to door disetujui PLN. Namun, akan direalisasikan pada awal 2009. Wilayah yang menjadi prioritas untuk tahan awal ini adalah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel)," kata Sekretaris Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung Irsanuddin Sagala di Bandar Lampung, Sabtu (15-11).

Irsanuddin yang mengawali karier bisnis listriknya dari Lampung Selatan itu mengatakan pembayaran door to door yang dilakukan pihak ketiga dibatasi untuk pelanggan listrik daya di bawah 1.300 watt. "Pelanggan tidak perlu antre ke loket. Dana tagihan rekening ditalangi atau akan dibayarkan lebih dahulu pihak ketiga ke PLN. Lalu petugas yang ditunjuk akan menangih ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan."

Bagaimana jika pelanggan tidak membayar sementara tagihan sudah ditalangi, Irsanuddin mengatakan bulan berikutnya langsung diadakan pemutusan aliran listrik. "Ini sudah ada dalam kontrak. Dan pelanggan, PLN, dan pihak ketiga sama-sama mendapatkan manfaatnya. Kami akan meminta Rp500 per pelanggan sebagai ganti ongkos antar."

Irsanuddin mengatakan pola pembayaran seperti ini dilaksanakan anggota AKLI lain di Indonesia. "Kami merasa bangga karena Lampung Selatan mewakili Lampung sebagai proyek uji coba percontohan pembayaran rekening door to door."

Masih menurut dia, petugas penagihan rekening ini mendapat penghasilan di atas upah minimum provinsi (UMP) yang hanya bekerja selama tujuh hari. "Satu orang ditugasi mengunjungi 1.400 rumah dengan banyak melibatkan supervisor, tim manajer, dan verifikasi."

Selama ini, kata dia, yang sudah dilakukan anggota AKLI berupa pencatatan meteran yang dimulai .November 2007. "Ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Cara baru pembayaran door to door juga akan banyak merekrut tenaga kerja baru." n IKZ/K-1

Indonesia's PLN to raise 1.5 trln rph from bonds


JAKARTA, Nov 20 (Reuters) - Indonesian state power firm PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) said on Thursday it plans to raise 1.5 trillion rupiah ($126.6 million) from the issuance of 7-year conventional and 7-year Islamic bonds.

PLN, which has a monopoly in the power sector, has 24,000 MW of generating capacity but most of its plants are old, so daily output is far below capacity.

"The proceeds from the conventional bonds and sukuk will be used to fund investments for power transmissions," the firm said in a statement.

The firm has appointed PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk (TRIM.JK: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) and PT Indo Premier Securities as underwriters for the bond issue.

The conventional and Islamic bonds will be offered from January 5 to January 7, 2009, and will be listed on the bourse on January 12. They are due to mature on January 9, 2016.

The Islamic bonds, also known as sukuk, will be offered under the "ijarah" or leasing arrangement.

Indonesia has begun a crash programme to add 10,000 MW of coal-fired plants by 2010 to cope with higher power demand, which Indonesian officials say is growing at around 10 percent a year, although some experts say the plan is well behind schedule.

Southeast Asia's top economy is trying to tap alternative sources of energy to meet rising power demand and cut consumption of expensive crude oil as its own reserves dwindle.

Islamic bonds do not pay interest, which is banned as usury under Islamic law, and are structured as profit-sharing or rental agreements underpinned by physical assets. ($1 = 11,850 rupiah)

PLN, which has a monopoly in the power sector, has 24,000 MW of generating capacity but most of its plants are old, so daily output is far below capacity.*quote from DJ-Archuleta = this is the big problem,if our government want increase economy growth..but the fact electric power its not enough for boost economy growth..

contoh=teriak mau bangun 50lt gedung pd awal tahun,but dana masih sedikit..

^^ sedangkan china bisa membangun berapa puluh ribu megawatt hanya dalam waktu satu tahun.. seandainya aja indo bisa kyk china, mungkin pertumbuhan ekonomi skrg udah mencapai 8% - 9%

INDONESIA NEEDS FIVE NEW OIL REFINERIES: PERTAMINA


Indonesia needs five new oil refineries to increase strategic reserve of oil fuels for domestic consumption, PT Pertamina said. Commissioner of the state oil and gas company Maizar Rahman said the country needs new refineries to guarantee supplies of oil fuels in the country.

A number of countries have oil fuel stockpiles enough to cover 90 to 150 days of consumption, Maizar said, citing the United States maintains a stock pile for 90 day consumption.

Indonesia, which already has five large oil refineries, has only oil fuel reserve enough for 20 days, he said, adding unfortunately few investors are interested in building oil refineries in the country.

Pertamina needs $57.92m in 2009 for domestic LPG


State oil and gas firm PT Pertamina will need at least US$57.92 million next year to build supporting infrastructure for the government's kerosene-to-LPG conversion program, the company's official said Saturday.

To support the program, Pertamina aims to build an LPG storage terminal and 100 more LPG filling stations in 2009, the company's vice president for domestic gas Wahyudin Akbar said.

"The storage terminal will cost us approximately $32 million and the filling stations between Rp 2 and Rp 3 billion ($259,000) each," he said on the sideline of a conversion campaign event in Jatinegara district, East Jakarta.

Wahyudin said the terminal, with a minimum capacity of 10,000 metric ton LPG, would be located in Surabaya, East Java.

Currently, the company has one storage terminal with a capacity of 10,000 metric tons in Eretan, West Java. Wahyudin said the company was also equipped with a tanker with a capacity of 40,000 metric tons.

By 2010, the company plans to add three more storage terminals with a capacity of 10,000 metric tons of LPG, he added.

With regard to LPG filling stations, the company plans to build 100 more stations across the country. Each station is expected to be able to refill between 3,000 and 5,000 of the 3 kilogram LPG canisters per day.

Pertamina plans to have 300 filling stations by the end of 2010.

"With the conversion program, the demand for LPG is emerging. We are preparing everything to meet this demand," Wahyudin said, adding that the company would welcome private companies to team up with Pertamina to build all this infrastructure.

The government launched the kerosene-to-LPG conversion program in December 2006 in a bid to reduce subsidies for kerosene. Pertamina, as the sole distributor of the 3 kilogram LPG canisters, aimed to complete the program in 2010.

However, the conversion has gone too slowly due to a lack of canisters and refill stations. Pertamina has revised downward its 2008 target for the number of households receiving the package of an LPG cylinder and gas stove from 20 million households to 15 million households.

As of early November, about 11.8 million households received the package, Wahyudin said.

The program targeted to replace the use of up to 2.1 million kiloliters of kerosene by the end of 2008. As of November, the replacement level reached 1.8 million kiloliters.

IEA calls Indonesia a major player in global energy economy and praises increasingly progressive energy policies


For the first time, the International Energy Agency (IEA) has reviewed the energy policies of Indonesia, an important producer and consumer of energy. This review has been conducted at the invitation of H.E. Dr. Purnomo Yusgiantoro, the country´s Minister of Energy and Mineral Resources. "I am delighted and honoured that the IEA has had this opportunity to work closely with the Indonesian government", said Mr. Nobuo Tanaka, IEA Executive Director, today in Jakarta at the press launch of Energy Policy Review of Indonesia 2008. "Indonesia's implementation of sound energy policies will be the basis for ensuring reliable energy supply and economic development", he added.

The IEA conducts in-depth energy policy reviews of each of its 28 member countries every five years to strengthen their policy and to share good examples of other member countries´ energy policy and programme experiences. "We also look for their successes and share these with the rest of our member countries", Mr. Tanaka explained. "It is a policy-strengthening process that is objective and transparent; the Reviews are done by a team of energy policy peers who volunteer from our member countries. In recent years, we have also been asked to conduct reviews of national and sectoral energy policy in non-member countries, such as Angola, China, India, Russia, and Ukraine, as well as the Western Balkan region."

Advancing Market Principles

Indonesia is a major player in the world energy economy. The country's resource wealth, openness to trade and investment, and a strategically favourable location in East Asia have made Indonesia a key global exporter of oil, gas, and coal. It is the world's leading steam coal exporter, a substantial LNG exporter, and, until recently, a net oil exporter. Indonesia is also the fourth most populous nation and has a dynamic economy with 5-6% annual growth. Indonesia now faces the serious challenge of fast-rising domestic energy demand with declining oil and gas production. The country's energy policy makers are looking closely at domestic energy requirements and best policies to meet these needs. "As I mentioned in my Foreword to the Review, Indonesia is undergoing a demanding evolution to a democratic community with advancing market principles," noted Mr. Tanaka. "I commend the government and the people of Indonesia on the breadth of change: there is now a palpable sense of openness, confidence and interest that was not there just several years ago. I hope our Review can assist in this process of change."

Six Priorities for Attention

The Review comprehensively examines all parts of the energy sector in Indonesia, and provides findings and policy recommendations for each. Six areas are suggested for priority attention. These cover progressively and transparently reducing fuel and electricity subsidies, ensuring energy policy is properly and fully implemented, improving the clarity of the investment framework, helping the energy regulators do their job more effectively, and harnessing a sustainable development agenda, particularly renewable energy and energy efficiency. The Review commends the establishment of the new National Energy Council under the new Energy Law as a very useful step in examining and approving major energy policy changes.

"I know that many policy makers and industry specialists in Indonesia are already thinking along similar lines to the recommendations of our Review,"said Mr. Tanaka. "To that extent, our work will give additional support to progressive changes that are already taking place. Investment in Indonesia's energy resources and infrastructure is essential for Indonesia's economic development and I also hope that the Review contributes to domestic and international understanding of Indonesian energy policy and the potential for future trade and investment."

A Closer Working Relationship

"The IEA is not always well known in some non-member countries, so I should add that the Agency is an energy policy think tank with nearly 35 years of experience. Through our work with key non-IEA countries, we hope to have a long-term sharing of international best practice in energy policy. I am very pleased that our relationship with Indonesia is strengthening: the IEA and the Ministry of Energy and Mineral Resources have already mapped out a programme of work in areas such as energy statistics and energy forecasting for the coming two years," Mr. Tanaka concluded.

:okay: alternative energy.. :)

Panas Bumi Ulu Belu Mulai Berproduksi

JAKARTA (Lampost): PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berhasil memproduksi uap panas bumi sebesar 10 megawatt electric (mwe) dari uji produksi sumur UBL 3, Pekon Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mulai Rabu (19-11).

Produksi uap dari sumur UBL 3 ini baru langkah awal dari pengembangan panas bumi di lokasi tersebut yang potensi cadangannya mencapai 300 mwe. Demikian disampaikan Humas Pertamina Geothermal Energy Adiatma Sardjito dalam keterangan pers, Jumat (21-11).

"Sumur UBL 3 merupakan salah satu dari 15 sumur di daerah Ulu Belu untuk pembangkitkan listrik 2 x 55 mwe. Potensi cadangan panas bumi di daerah ini mencapai 300 mwe," kata Adiatma.

Untuk tahap pertama PT PGE akan memasok uap ke pembangkit listrik PT PLN yaitu PLTP Unit 1 dan Unit 2. Untuk pengembangan selanjutnya maka akan diusahakan secara total project oleh PT PGE. Sumur UBL 3 memiliki kedalaman pengeboran berarah hingga 2.320 mku (meter kedalaman ukur), temperatur di reservoir 260 derajat Celsius dengan resevoir bertipe dominasi air.

Pengeboran sumur yang dikerjakan tenaga ahli dari dalam negeri dimulai tanggal 31 Maret dan selesai pada 31 Mei 2008. PT PGE merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina yang bergerak dalam bidang pengelolaan energi panas bumi.

PT PGE menghasilkan listrik sebesar 252 mwe yang berasal dari lapangan panas bumi Kamojang, Lahendong, Sibayak. Kini PT PGE juga sedang mengeksplorasi berbagai daerah seperti Lumut Balai (Sumatera Selatan), Hulu Lais (Bengkulu), Sungai Penuh (Jambi). Pada jangka waktu lima tahun ke depan, PGE diharapkan dapat menghasilkan listrik 800 mwe.

Potensi panas bumi di Indonesia yang mencapai 27 gigawatt. PGE tengah melirik dan siap menggarap proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di enam wilayah kerja (WK) panas bumi (geotermal). Keenamnya adalah Ulu Belu, Lumut Balai, Hulu Lais, Kotamobagu, Sungai Penuh, dan Karaha.

Upaya mengembangkan enam WK panas bumi tersebut untuk mengejar target 302 mw tahun 2010. Hingga tahun 2014, Ulu Belu dan Lumut Balai akan dikembangkan hingga 220 mw. Sedang, Hulu Lais akan dikembangkan hingga 110 mw, Kotamobagu 40 mw, Sungai Penuh 55 mw, dan Karaha 35 mw.

Sampai tahun 2011, Pertamina Geothermal menargetkan peningkatan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 472 mw dari potensi cadangan 1.560 mw. Sementara itu, tahun 2012, peningkatan kapasitas terpasang panas bumi ditargetkan 877 mw dari potensi cadangan 1.610 mw. Sedangkan pada 2014, PGE menargetkan penambahan kapasitas terpasang menjadi 1.092 mw dari potensi cadangan 1.760 mw.n E-1

Reliance Infra, Tata, GMR Scout For Coalmines In Indonesia


(RTTNews) - Leading power players such as Tata Power, Reliance Infrastructure and GMR Energy are scouring for coal assets in Indonesia after the share prices of major mines tumbled following global financial turmoil, reports said.

The move is aimed at sourcing uninterrupted coal availability for their mega projects in the pipeline.

The acquisition, however, depends on the ability of the acquirers to raise funds, as the banks have stopped lending at cheaper rates, sources reportedly said.

Besides these three companies, Vedanta group firm Sterlite Energy, JSW Energy and Larsen and Toubro are also mulling to acquire stake in Indonesian mines, sources added.
Fitch Ratings in its recent report said that the lower value of coalmines in Indonesia now would cause a re-emergence of foreign interest in acquiring a stake in the foreign country's coalmines. Such a phenomenon attracts global producers, particularly from India, to look for opportunities in Indonesia's coalmines. To India, Indonesia presents an attractive market because of its proximity and the higher caloric value of its coal.

India plans to add 90,000 MW of power during the Eleventh Five-Year plan and a majority of them are coal-fired projects. Though the country has the fourth-largest proven coal reserves in the world, Indian coal is of poor quality. India had to import over 50 million tonnes of coal in fiscal 2008 and is estimated that the country would have a shortfall of 100 million tonnes of thermal coal by fiscal year 2012.

Chevron Starts Oil Production In New Area In Indonesia

RIAU, Indonesia -(Dow Jones)- Chevron Pacific Indonesia, or CPI, Wednesday kicked off oil production at a new field in central Sumatra, which will produce 1,000 barrels a day before increasing to 34,000 b/d in 2012.

"It needs $450 million in investment," Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro said in a ceremony marking the official opening of production from North Duri Area 12.

The Indonesian unit of U.S. Chevron Corp. (CVX) will also in the near future develop areas 13 and 14 of the North Duri field, which are expected to commence production in 2014, Purnomo said.

CPI President Director Suwito Anggoro said areas 13 and 14 could each produce 45,000 b/d of crude oil.

Raden Priyono, head of the upstream oil and gas regulatory body BP Migas, said Chevron will invest a total of $1.3 billion to develop the three areas, helping to slow the decline in CPI's overall crude output from fields in its concession in Riau.

CPI currently produces 408,000 b/d of crude oil, nearly half of Indonesia's total output.

Kembangkan PLTP & PLTGU, PT MPI Siapkan 1,2 Milyar Dollar


Jakarta (ANTARA News) - PT Medco Power Indonesia (PT MPI) akan menginvestasikan modal sejumlah US$ 1,2 milyar selama lima tahun ke depan. Dana setara 13,2 trilyun rupiah tersebut akan digelontorkan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Pulau Sumatera.

"Medco Power Indonesia menyiapkan Capital Expenditure (Capex) sejumlah US$ 1,2 milyar. Dari jumlah itu, US$ 150 juta diantaranya akan diambil dari dana internal perusahaan dan sisanya dari pihak ketiga. Dana itu akan kami pergunakan selama lima tahun ke depan", papar Fazil E. Alfitri, Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia, di Jakarta hari ini (Kamis, 27/11).

Fazil memaparkan tahun depan PT MPI berkomitmen untuk mengembangkan proyek PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Batam, 140 MW (Mega Watt). Pembangkit di Propinsi Riau tersebut saat ini telah mulai dikembangkan dari simple cycle power plant menjadi combine cycle power plant.

Yang sudah terpasang selama ini adalah gas turbin. Selanjutnya, jelas Fazil, MPI akan mengkompresikan gas buangnya untuk dimanfaatkan menjadi combine cycle. Dengan demikian, pembangkit tersebut tidak hanya bisa menggunakan gas (PLTG) tetapi akan menjadi PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap).

"Nah, untuk mengembangkan PLTGU ini investasi yang dibutuhkan tahun depan sekitar US$ 50 juta. Semua persiapan sudah matang,tinggal penyelesaian financial closure saja. Bank yang siap mendanai proyek ini adalah Bank Niaga dan BCA", ungkap Fazil lagi.

Bank Niaga sendiri pada Juni tahun 2008 telah mengucurkan 40 juta dolar untuk proyek itu, papar Fadil. Dia mengatakan bahwa satu unit PLTGU itu sudah dalam tahap konstruksi dengan menggunakan dana dari Bank Niaga, serta 10 juta dolar dari dana sendiri.

Sementara pembangunan unit ke- 2, urai Fadil lagi, seharusnya sudah dimulai di akhir tahun ini namun, karena kondisi keuangan global sekarang maka MPI harus menunggu hingga bulan Januari tahun depan.

Dengan proyek ini, MPI nantinya akan menambah kapasitas pembangkit di Batam tersebut menjadi 200 MW.

"Kemudian, kami juga akan mengembangkan proyek internal melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Dengan memanfaatkan gas buang (gas flare) di Muara Enim kami akan men-generate listrik. Selanjutnya, listriknya akan kami gunakan untuk melistriki 10.000 rumah di Muara Enim", paparnya.

Fadil mengakui, untuk proyek CSR di Sumatera Selatan ini pihaknya akan mengeluarkan dana sebesar 10 juta dolar Amerika.

Sementara itu, MPI juga akan membangun pembangkit listrik di lapangan Singa, Sumatera Selatan, dengan kapasitas sekitar 6 MW. Produksi listrik ini akan digunakan sendiri oleh MPI untuk ladang gasnya di Singa.

"Sarulla yang paling gede. Kalau Sarulla beres maka, kami harus mengalokasikan 60 juta dolar untuk ekuitinya saja", imbuh Fadil.

Wilayah Kerja Panasbumi di Sarulla, Sumut, ini rencananya akan didanai oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation), papar dia. Menurut Fadil, JBIC mengisyaratkan bersedia mendanai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) ini, bila MPI telah mengeluarkan equity-nya (modal sendiri) terlebih dahulu.

"Kalau bicara besaran investasi untuk tahun depan saja, MPI akan mengeluarkan total 200 juta dolar lebih. Dan sekitar 100 juta dolar diantaranya untuk mengembangkan PLTP Sarulla", imbuh Fadil.(*)

berbahagialah rakyat Indonesia..krn Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam...
dunia butuh indonesia loh..., andaikan kita di embargo ,kita tetap bisa hidup...

^^ dunia bakalan gentar apabila indonesia bisa mengembargo negara sendiri ;)

:banana::banana:

Thailand Akan Bangun PLTU 2 X 250 MW

KOTAJAMBI - Dua investor dari Negara Thailand, yakni EGAT International Co Ltd dan Intermining and Energy Co Ltd akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Jambi dengan kapasitas 2 X 250 MW.

Menurut Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin dalam kunjungannya ke negara gajah putih tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertambangan Thailand dan langsung melihat kondisi PLTU yang ramah lingkungan di daerah Lampang. "Dimana kami melihat langsung lokasi PLTU milik PT EGAT yang merupakan BUMN Kerajaan Thailand dalam bidang listrik," tutur Gubernur.

Dilanjutkan Gubernur, PT EGAT merupakan perusahaan terbesar di Thailand yang memiliki lokasi PLTU seluas 10 ribu hektar berkapasitas 4.180 MW di daerah Lampang, yang berjarak sekitar dua jam dari Kota Bangkok. "Dan itu merupakan salah satu hasil terbesar listrik di Thailand," lanjut suami tercinta Ratu Munawaroh ini.

Dijelaskan Gubernur, berdasarkan pembicaraan dan penandatanganan kerjasama di Thailand, maka dalam waktu, dekat dua perusahaan tersebut akan segera melaksanakan survei di beberapa kabupaten yang punya kandungan batu bara di Provinsi Jambi. "Dimana mereka hanya membutuhkan batu bara dengan kalori rendah hingga 2.300 kalori, tidak batu bara kualitas tinggi," jelasnya.

Namun, terkait permintaan mereka agar kelebihan batu bara sebagai sumber bahan baku PLTU bisa diekspor ke Thailand, Gubernur mengaku belum menerimanya dan mengatakan apabila kebutuhan bahan baku PLTU di Jambi selama 30 tahun yang akan datang cukup maka akan diberikan. "Tapi itu baru seandainya dan juga harus dengan kesepakatan seluruh bupati," tukas Gubernur.

Disebutkan Gubernur, meskipun Pemprov Jambi dan investor Thailand serius menggarap rencana pembangunan PLTU ini tapi ada kendala utama yang harus dihadapi, yakni PLN sebagai single buyer. "Dan terkait ini saya telah menghubungi Mensekkab, pak Sudi Silalahi untuk minta jadual bertemu dengan Presiden SBY guna melaporkan rencana investasi dari Thailand ini sekaligus minta solusi atas permasalahan yang ada," sebutnya.

Sementara itu, Karo Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Jambi, Sudirman SH MH ketika dikonfirmasi menyatakan jika hasil kunjungan kerja ke Thailand sangat bagus, dimana PLTU yang dibangun perusahaan Thailand itu ramah lingkungan. "Dan mereka serius untuk bangun di Jambi. Dimana dalam bulan ini akan segera melakukan survei," ujarnya.

Empat bupati yang ikut rombongan Gubernur Jambi tersebut antara lain Bupati Bungo, H Zulfikar Ahmad, Bupati Batanghari, Syahirsah, Bupati Muarojambi, Burhanudin Mahir dan Wabup Sarolangun, Cek Endra, Kadis Pertambangan Provinsi Jambi, Ir Irmansyah Rahman, Karo Hukum dan Organisasi, Sudirman SH MH dan beberapa pejabat lainnya.

even thailand its very interesting with our energy power...
any another country who like interesting to operate indonesia energy power ??
i wonder=== wheres our human resources to operate our energy power ??

Thailand kan negaranya kecil..

mungkin prospeknya bagusan kalo ngembangin di Indonesia.. :D

baguslah ada investor, nunggu APBN aja mah lamaa....

Pemerintah Berniat Turunkan Harga Solar
Selasa, 2 Desember 2008 - 11:35 wib

http://autos.okezone.com/images-data/content/2008/12/02/52/169756/vJeFQuYv8L.jpg

JAKARTA - Setelah harga premium yang mengalami penurunan sejak kemarin, kini pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penurunan harga solar bersubsidi mulai Januari 2009. Pernyataan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara jakarta, Senin (1/12/2008).

Menurut SBY, kemungkinan penurunan itu akan disesuaikan dengan kemampuan APBN 2009. "Kita baru saja menurunkan premium. Kita sedang melakukan exercise apakah misalnya bulan berikut harga solar bisa kita turunkan." ujar SBY dalam siaran persnya.

Presiden mengatakan penurunan harga BBM bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban rakyat. Meskipun demikian langkah tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan penyelamatan ekonomi secara keseluruhan.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai, penurunan harga solar bersubsidi memang sudah sepantasnya dilakukan. Selain anggaran pemerintah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, menurutnya langkah ini akan mendorong pergerakan ekonomi.

"Itu keputusan yang positif, apalagi solar dipakai oleh nelayan untuk melaut. Solar juga digunakan oleh transportasi umum, seperti bus." kata Azhar. Dirinya juga melakukan perhitungan, solar bersubsidi bisa diturunkan pada kisaran harga Rp800 - Rp1.000 per liter. Penghitungan ini mengacu pada asumsi pemerintah telah memperoleh penghematan hingga Rp 17 triliun di tahun ini dan 2009.

"Penghematan sebesar Rp5 triliun hingga Rp7 triliun bisa terjadi akibat penurunan harga minyak dunia pada November - Desember 2008." katanya. Selanjutnya penghematan didapat dari selisih realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan asumsi APBN 2009 yang dipatok USD80 per barel.

Tidak menutup kemungkinan realisasi rata-rata sepanjang tahun hanya USD60 - USD70 per barel hingga akan diperoleh penghematan Rp10 triliun tahun depan. "Tetapi sebaiknya jangan semua hasil penghematan ini digunakan untuk menurunkan harga BBm, idealnya 75 persen." tambahnya. (sindo)
(//ton)

Pertamina to Pick Partner for Biggest Gas Reserves by January


Dec. 2 (Bloomberg) -- PT Pertamina, Indonesia's state oil company, plans to pick at least one partner by next month to develop the nation's biggest natural-gas area to counter dwindling energy supplies, Chief Executive Ari Soemarno said.

The company short-listed eight suitors for 60 percent of the Natuna D-Alpha gas field development in Indonesian waters east of Peninsular Malaysia, Soemarno said. The area was discovered in 1973 although production has been delayed because more than 70 percent of the deposit consists of carbon dioxide, making the gas expensive to extract.

``We hope we can conclude the selection of a partner some time in January,'' Soemarno said in an interview in Kuala Lumpur yesterday. ``It has to be more than one partner. It's too big.''

Indonesia, Southeast Asia's biggest oil and gas producer, is trying to entice explorers to develop gas areas including remote fields to boost production and make up for falling crude-oil output that has forced the nation to leave the Organization of Petroleum Exporting Countries. Soemarno said it will cost at least $10 billion to extract less than 1 percent of Natuna's gas.

Disputes with Exxon Mobil Corp. over Natuna and the Cepu oil field on Java island have delayed increasing Indonesia's energy output. The shortlist for Natuna includes ``all the super majors'' except BP Plc, and one of the partners will own a larger stake than the other, Soemarno said.

The Natuna field is estimated to hold 46 trillion cubic feet of gas, Soemarno said. That's more than a third of Indonesia's reserves of 106 trillion cubic feet at the end of 2007, according to the BP Statistical Review of World Energy report.

Pertamina has short-listed Royal Dutch Shell Plc, Exxon Mobil Corp. and Total SA among the companies, LNG Intelligence reported in November.

Natuna Gas

The list also includes Chevron Corp., Eni SpA, StatoilHydro ASA, China National Petroleum Corp. and Petroliam Nasional Bhd., the trade daily said, citing Upstream Director Karen Agustiawan.

Pertamina is retaining 40 percent of Natuna after the Indonesian government canceled Exxon's holding of 76 percent in the area in 2006 for failing to provide a feasibility study.

Production may include the construction of pipelines to transport the gas to land, or the building of liquefied natural gas plants including floating units, Soemarno said.

``It's in the middle of nowhere,'' Soemarno said. The nearest landmass is 400 kilometers (250 miles) away, he said.

Explorers are also expected to invest in costly technology to remove and store carbon dioxide, an air pollutant, released during the extraction of natural gas.

Plant Delays

The oil company is also delaying the expansion of its two biggest refineries, Cilacap and Balikpapan, to renegotiate development costs after prices of commodities such as steel and cement declined.

Pertamina had planned to build 60,000 barrel-a-day residue fluid catalytic units, or secondary processing units, for about $1.8 billion at each of the plants. Indonesia imports a third of its oil products because of insufficient refining capacity.

``We're ready to postpone by a couple of months to look at more stabilized prices for engineering and production,'' he said.

Consumption next year of oil products including diesel, gasoline and kerosene in Indonesia, the world's fourth-most populous country, will fall below this year's estimated 60 million kiloliters, Soemarno said.

The Indonesian economy is headed for its slowest expansion in seven years in 2009 amid the global credit crisis.

Pertamina's Earnings

A decline in demand will cut Pertamina's 2008 earnings from its earlier estimate, Soemarno said. The company may post a profit of between 26 trillion rupiah ($2.1 billion) and 27 trillion rupiah compared with 24 trillion rupiah in 2007, Soemarno said. Half of its profit last year was paid as dividends to the government.

The country, the world's third-largest exporter of LNG, has initial accords to sell 2 million metric tons a year of the fuel from a Mitsubishi Corp.-led venture to Kansai Electric Power Corp. and Chubu Electric Power Corp., Soemarno said.

Mitsubishi, Pertamina and PT Medco Energi Internasional are building Indonesia's fourth LNG plant, the Senoro project, to meet rising Japanese demand for the cleaner-burning fuel as Indonesia's supplies from its two oldest LNG plants decline. The start of the project may be deferred to 2012 from 2011 as Pertamina reassesses project costs, he said.

walau solar & premium sudah turun nanti ?? apakah tarif public transportation juga ikut turun minimal Rp.500 ?? i dont think so..

klo setoran ga turun ya ga bakal turun.. wkwk.. :D

walau solar & premium sudah turun nanti ?? apakah tarif public transportation juga ikut turun minimal Rp.500 ?? i dont think so..

Definitely not! Talking about fare (tariff) structure...fuel component is still few compared to others like car parts/components (oil, lubricant, parts, etc) and also daily administration fee, both legal and illegal. Infact the car parts and components price are actually rising.

If the fuel decreased more than Rp 3000/liter became Rp 2500/liter for example, and the administration consistent and persistent to eradicate premans and pungli, I'm sure the fare will go down.

^^ tergantung Organda-nya juga... :)

^^ tergantung Organda-nya juga... :)

Soalnya permintaan Organda cuman itu... berantas pungli, kurangi pajak dan retribusi yg memberatkan usaha angkutan umum, dan kalau bensin kembali ke level Rp2500-an... tarif dipastikan akan disesuaikan (turun). Itu katanya Organda.

kata organda=jk bensin Rp.2500/ltr , tarif dipastikan akan turun?? what they heck thinking of ...

Proyek 10.000 MW Tahap II Berkapasitas 11.144 MW


JAKARTA--MI: Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit berkapasitas 11.144 MW dalam proyek 10.000 MW tahap kedua yang dijadwalkan beroperasi sampai 2014.

Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM yang diperoleh di Jakarta, Kamis menyebutkan, proyek tersebut terdiri atas 68 persen merupakan pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU) 7.644 MW yang 5.000 MW di antaranya berlokasi di Jawa dan 2.644 MW di luar Jawa.

Selanjutnya, 19 persen pembangkit panas bumi (PLTP) 2.135 MW yang 1.145 MW di antaranya di Jawa dan 990 MW di luar Jawa, 10 persen gas (PLTGU) sebesar 1.065 MW, terdiri atas 825 MW di Jawa dan 240 MW di luar Jawa, serta tiga persen air (PLTA) 300 MW seluruhnya berlokasi di luar Jawa.

Dominasi PLTU batubara dikarenakan potensi proyek energi terbarukan yakni panas bumi dan air masih belum siap. Secara keseluruhan, dari rencana kapasitas pembangkit proyek 10.000 MW tahap dua sebesar 11.144 MW itu, sebanyak 18 pembangkit berdaya 6.970 MW di antaranya berlokasi di Jawa dan 65 pembangkit 4.174 MW di luar Jawa.

Ke-18 lokasi proyek di Jawa-Bali adalah satu PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas 825 MW dan tiga proyek PLTU yakni Cilacap Baru 2.000 MW, Indramayu Baru 1.000 MW dan Jawa Tengah Infrastruktur 2.000 MW. Kemudian, 14 proyek PLTP yakni Bedugul 10 MW, Cibuni 10 MW, Cisolok-Sukarame 30 MW, Darajat 75 MW, Dieng 115 MW, Tangkuban Perahu 110 MW, Ijen 30 MW, Kamojang 60 MW, Karaha Bodas 140 MW, Patuha 180 MW, Salak 40 MW, Ungaran 55 MW, Wayang Windu 180 MW, dan Wilis/Ngebel 110 MW.

Proyek PLTGU Muara Tawar sangat strategis untuk mengisi kebutuhan daya tahun 2011-2012, meski tergantung ketersediaan pasokan gas juga.

Sedang, pertimbangan proyek PLTU berdaya 1.000 MW per unit dikarenakan akan lebih efisien dengan memakai teknologi superkritikal dan sesuai dengan ukuran sistem Jawa-Bali.

Sementara itu, sebanyak 65 pembangkit 10.000 MW tahap kedua yang berlokasi di luar Jawa terdiri atas lima PLTU di Kalbar sebesar 164 MW yakni Ketapang 20 MW, Putusibau 10 MW, Sanggau 14 MW, Sintang 20 MW, dan Parit Baru 100 MW.

Selanjutnya, empat pembangkit di wilayah Kalsel dan Kalteng 348 MW yakni PLTGU Muara Teweh 120 MW, dan tiga PLTU yakni New PLTU 200 MW, Pangkalan Bun 14 MW, dan Sampit 14 MW.

Di Kaltim terdapat enam PLTU 456 MW yakni Berau 20 MW, Melak 10 MW, New PLTU 200 MW, Nunukan 12 MW, Sangata 14 MW, dan Muara Jawa 200 MW. Di Maluku, lima pembangkit 64 MW yang terdiri atas satu PLTP Tulehu 20 MW, dan empat PLTU yakni Ambon 12 MW, Masohi 10 MW, Ternate 12 MW, dan Tual 10 MW.

Sebanyak empat pembangkit 100 MW di NTB yang terdiri dari dua PLTP yakni Huu 10 MW dan Sembalun 20 MW, serta dua PLTU yakni Lombok 50 MW dan Sumbawa 10 MW dan dua pembangkit 40 MW di NTT yakni PLTP Mataloko 10 MW dan PLTU Kupang 30 MW.

Selanjutnya, enam PLTU di Papua 114 MW yakni Biak 14 MW, Jayapura 22 MW, Manokwari 14 MW, Timika 14 MW, Sorong 30 MW, dan Merauke 20 MW.

Ada tujuh pembangkit di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 520 MW yakni PLTA Bakaru II 126 MW, PLTP Bituang 10 MW, PLTP Lainea 20 MW, PLTU Bau-Bau 14 MW, PLTU Kendari 30 MW, Kolaka 20 MW, dan Takalar 300 MW.

Sebanyak sembilan pembangkit 189 MW berlokasi di Sulut, Sulteng, dan Gorontalo, terdiri atas enam PLTP yakni Bora 10 MW, Kotamobagu 40 MW, Lahendong IV 20 MW, Lahendong Optimasi 25 MW, Lahendong V 20 MW, dan Menara 20 MW, serta tiga PLTU yakni Palu 30 MW, Tahuna 12 MW, dan Toli-Toli 12 MW.

Satu proyek PLTU Tanjung Kasam 100 MW di Batam dan PLTU Tarakan 20 MW. Di wilayah Sumatera bagian selatan ada delapan pembangkit 1.115 MW yang terdiri atas enam PLTP yakni Hululais 165 MW, Kerinci 20 MW, Lumut Balai 110 MW, Sorik Merapi 55 MW, Sungai Penuh 55 MW, dan Ulubelu 110 MW, serta dua PLTU yakni Tarahan 400 MW dan Sumbar Pesisir 200 MW.

Terakhir, di wilayah Sumatera bagian utara ada tujuh pembangkit yakni PLTA Asahan III 174 MW, PLTGU Lhoksumawe 120 MW, PLTP Pusuk Bukit 55 MW, PLTP Rajabasa 110 MW, PLTP Sipaholon 30 MW, PLTP Wai Ratai 55 MW, dan New PLTU 400 MW.

another activity at pertamina fuel gas place...

http://img412.imageshack.us/img412/9013/081206113342sk9.jpg (http://imageshack.us)
http://img412.imageshack.us/img412/081206113342sk9.jpg/1/w800.png (http://g.imageshack.us/img412/081206113342sk9.jpg/1/)

http://img412.imageshack.us/img412/5623/081206113414zz1.jpg (http://imageshack.us)
http://img412.imageshack.us/img412/081206113414zz1.jpg/1/w800.png (http://g.imageshack.us/img412/081206113414zz1.jpg/1/)

http://img391.imageshack.us/img391/2486/081206113440nd1.jpg (http://imageshack.us)
http://img391.imageshack.us/img391/081206113440nd1.jpg/1/w800.png (http://g.imageshack.us/img391/081206113440nd1.jpg/1/)

Penurunan harga minyak dunia ini sebenarnya dilematis bagi industri migas dan pendukungnya...

Di satu sisi menguntungkan masyarakat (mungkin meningkatkan konsumsi)... tapi disisi lain industri migas akan lebih mengurangi dulu aktivitas pengeboran dan produksi (slowing down).

Kalau industri migas slowing down, nanti yang industri lain yg terkait dengan pengeboran dan produksi semisal baja, dsb... biasanya juga ikut terimbas.

Mudah2an sih tidak berimbas signifikan ke karyawannya.

wah, jadi begitu ya mas peseq? kalo harga naik, mereka gila2an ngebor karena menguntungkan? klo harga jeblok, ditahan dulu? wah.. wah.. :nuts:

bakal langka donk..

wah, jadi begitu ya mas peseq? kalo harga naik, mereka gila2an ngebor karena menguntungkan? klo harga jeblok, ditahan dulu? wah.. wah.. :nuts:

bakal langka donk..

Ya logikanya kan simpel saja nan dan tidak di dunia migas saja karena inilah hukum alamiah pasar. Contohnya kalo lo peternak kambing, trus harga kambing meroket menjelang idul adha, ya pasti lo banyak lepas stok kambing yg lo punya saat harga tinggi2nya. Kalau harga kambing jeblok, ya biasanya lo tahan dulu kambing2 piaraan lo, tunggu sampe harganya naik lagi.

Atau misal lo produksi kurma, misal taun ini harga kurma tiba2 meroket, ya pastinya lo akan gencar berproduksi untuk mengambil momentum harga yang tinggi. Sama saja kayak orang main saham. Ini hukum dagang dan hukum pasar yang berlaku.

tapi itu kan bukan barang yang fast moving...minyak ini kan vital banget.. bukan sesuatu yang "harusnya" suka-suka produksinya kaya kambing n kurma.. :nuts:

emang ga ada aturannya?

tapi itu kan bukan barang yang fast moving...minyak ini kan vital banget.. bukan sesuatu yang "harusnya" suka-suka produksinya kaya kambing n kurma.. :nuts:

emang ga ada aturannya?

betul vital, dan saking vitalnya biaya produksinya juga tinggi nan. Mungkin mereka juga punya itung2an profit/loss sendiri yg gw sendiri gak tau detilnya. Makanya karena harga minyak dulu meroket gila2an, kan mau tidak mau semua industri pendukung juga melakukan penyesuaian harga yang menyebabkan biaya produksi minyak pun menyesuaikan.

Saat harga minyak turun, tidak langsung harga2 yg berkaitan dengan biaya produksi itu turun. Apalagi harga minyak turun juga gila. Naik gila turun gila. Nah, deviasi harga jual yang terlalu besar inilah yg mungkin menyebabkan oilgas company "agak pelit" untuk melakukan pengeboran baru karena harga2 yg berkaitan dengan biaya produksi tidak langsung turun drastis.

Emang gak semirip kurma/kambing, cuman kurang lebih pola utamanya seperti itu.

Makanya yg bagus itu kestabilan harga. Kalaupun naik/turun harga itu wajar, tapi janganlah gila. Jangan lebih dari 10%. Naik 10% oke, turun 9% oke, atau sebaliknya. Ibarat air, semakin dikit riaknya kan semakin kecil ekses negatifnya. Itu juga kenapa saya kurang setuju kalau penurunan/kenaikan harga minyak dilakukan secara membabi buta, dari Rp4500 ke Rp6000 misalnya. Atau ada usulan harga BBM sekarang diturunkan ke langsung ke Rp2000 saja... Hal2 seperti itu sangat mungkin menimbulkan gejolak dan ekses negatif, walaupun niatnya mau "membantu" rakyat.

Hasan Basri Agus : Tahun 2009, Sarolangun Kelebihan Daya Listrik

SAROLANGUN-Kabupaten Sarolangun ditargetkan tahun 2009 akan swasembada tenaga listrik dengan hampir rampungnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Samaran Kecamatan Pauh, dengan kapasitas 2X7 MW. Menurut Bupati Sarolangun H Hasan Basri Agus (HBA), kekurangan listrik saat ini Kabupaten Sarolangun, akan teratasi dengan akan selesainya pembangunan PLTU Samaran. Saat ini pekerjaan sudah mencapai 80 persen.

Ditambah HBA, untuk desa-desa terpencil sudah terlebih dahulu mendirikan PLTMH untuk memenuhi kebutuhan listrik. Seperti Desa Napal Melintang Kecamatan Limun dan Desa Batu Empang di Kecamatan Batang Asai.

"Di Napal Melintang dan Batu Empang sudah ada PLTMH. Jadi, meskipun jauh dari ibu kota kabupaten, tetapi sudah bisa menikmati listri tanpa mati-mati lagi. Tidak seperti kami di Sarolangun yang masih mati-mati listriknya," tutur HBA saat meresmikan PLTMH di Desa Batu Empang, baru-baru ini.

Diakui HBA, diperkirakan pada Maret 2009 mendatang, PLTU Samaran akan beroperasi. Dengan demikian, kekurangan listrik untuk Kabupaten Sarolangun dapat terpenuhi. Bahkan menurutnya, apabila PLTU Samaran telah beroperasi dengan kapasitasnya 2X7 MW, maka kapasitas listrik untuk Kabupaten Sarolangun akan berlebih.

"Kalau sudah beroperasi PLTU Samaran, otomatis kekurangan listrik di Kabupaten Sarolangun akan terpenuhi. Dan, Sarolangun bisa kelebihan daya listrik," papar mantan Sekda Kota Jambi ini.

Dalam kesempatan itu HBA juga mengatakan bahwa jika daya listrik di Kabupaten Sarolangun telah berlebih, maka bisa saja dibagi ke kabupaten tetangga yang masih kekurangan atau mengalami krisis listrik.

Investor Thailand Datang, Pembangunan PLTU Bungo Bakal Terealisasi

MUARABUNGO – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Propinsi Jambi sudah di depan mata. Pasalnya, 14 Desember mendatang rombongan dari Pemerintah Thailand dan perusahaan yang bergerak di bidang PLTU akan datang untuk survei di beberapa kabupaten yang punya kandungan batu bara di Propinsi Jambi. Tentu saja kesempatan emas ini, tak disia-siakan Pemkab Bungo. Sebab daerah ini mempunyai potensi batubara yang tak kalah dengan kabuapaten lainnya.

‘’Pemerintah Thailand dan perusahaan akan datang ke Propinsi Jambi, untuk survei kandungan batubaranya. Setiap kabupaten akan didatangi oleh mereka nantinya, termasuk juga Bungo,’’ terang Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan, hasil ini tercapai saat keputusan beberapa Bupati yang ikut rombongan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin ke Thailand beberapa waktu lalu. Setelah tercapai kesepakatan, akhirnya mereka (rombongan Thailand) mau menyepakati.

‘’Ini suatu langkah yang terbaik untuk diterapkan dan mudah-mudahan cepat tercapai,’’ tandas Bupati Bungo, Zulfikar Achmad.

ga da lagi defisit daya! :banana:

anybody wants to comment? :D

http://geopolitikenergi.files.wordpress.com/2007/12/map_securing_oil.gif

’’Selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting. AS ingin terlibat dalam penjagaan keamanan di Selat Malaka dari piracy terrorism. Sebab, Amerika khawatir
keamanan energi mereka diganggu di Selat Malaka,’’

^^ buset deh. padahal ekonomi negara sendiri (amerika) sedang ambruk, PHK dmna2.. masi pengen ikut jaga keamanan d wilayah asia :ohno:

terima kasih USA military, which want help secure malaka territorial....
any country who join for secure malaka territorial too ??

^^ buset deh. padahal ekonomi negara sendiri (amerika) sedang ambruk, PHK dmna2.. masi pengen ikut jaga keamanan d wilayah asia :ohno:

Perompak di selat malakanya katanya ganas2.... Udah dijaga oleh pasukan gabungan Malaysia-Singapura-Indonesia pun, mereka masih berani beroperasi...

katanya...

PT Pertamina to invest $1 billion on production


Eric Watkins
Oil Diplomacy Editor
LOS ANGELES, Dec. 22 -- Indonesia's state-owned PT Pertamina plans to spend 11 trillion rupiah ($1 billion) to upgrade assets and boost production in Limau oil fields in South Sumatra and Tambun gas fields in Bekasi, West Java.

Of the total upstream investment, 6 trillion rupiah will go to PT Pertamina EP, said Karen Agustiawan, Pertamina's upstream director.

The company expects to increase oil production 7% in 2009 to 171,250 b/d from 2008 production estimates.

Pertamina's production comes from two subsidiaries. They are Pertamina EP, which produces 80% of the parent firm's total output, and PT Pertamina Hulu Energi, which manages and develops oil and gas upstream assets through partnerships.

Production targets outlined

Of the 2008 targeted 159,000 b/d, some 125,000 b/d will be from Pertamina EP while Pertamina Hulu provides the rest. Of 2009's targeted 171,250 b/d, Pertamina EP is expected to contribute 132,250 b/d.

"The two fields are the backbone of Pertamina EP, and they will become pilot projects (for facility upgrading)," said Agustiawan, who did not specify the upgrades. Pertamina EP expects 6,750 b/d of production to come on stream next year from an oil block in Cepu.

Pertamina plans to acquire bigger shares in several blocks, including the West Madura block in East Java, Total's Mahakam block in East Kalimantan, and Chevron's deepwater fields off East Kalimantan.

Pertamina requested a bigger stake in Inpex's Masela offshore block in the Timor Sea.

"We hope we can get 30% (of the block)," said Pertamina President Director Ari Soemarno.

Pertamina also is negotiating with Verenex Energy Inc. to buy the Canadian firm's stakes in Libya's Ghadames basin.

Indonesia to adjust fuel prices again in January


JAKARTA, Dec 25 (Reuters) - Indonesia will adjust the price of subsidised fuel in January, Energy Minister Purnomo Yusgiantoro said on Thursday, the third such move since Dec. 1 in response to falling world oil prices.

Yusgiantoro did not say how much prices would be reduced.
'There will be an adjustment of prices of (subsidised) gasoline and diesel oil,' he said at a Christmas gathering.

Taking advantage of drops in global oil prices, Indonesia announced on Dec. 14 reductions of 9 and 13 percent respectively in gasoline and diesel prices.

Fuel prices in Indonesia already are among the lowest in Asia, thanks to state subsidies.

While the burden of financing cheap fuel for the world's fourth most-populous nation has eased significantly due to the collapse in crude oil prices since July, domestic prices are still low by global standards.

The government cut gasoline prices twice this month to 5,000 rupiah ($0.46) per litre and diesel prices to 4,800 rupiah to help ease inflationary pressures.

Hopefully Our crude oil output would reach 1,000,000 B/D in the near future

INTERVIEW: Indonesia '08 Crude Oil Output Likely 988,600 B/D


(Adds official's comments on impact of global slowdown, output target for next year, outlook on investments)

JAKARTA --Indonesia's crude oil production will likely reach 988,600 barrels a day in 2008, slightly above the government's target of 977,000 barrels a day, helping the Asian nation boost revenue at a time when it awaits a package from the World Bank to shore up its finances.

Raden Priyono, chairman of the upstream oil and gas regulatory body BP Migas, said oil output averaged 970,000 barrels a day during the first 11 months of 2008 and is expected to continue rising during the remainder of the year. The country produced 900,000 barrels of a day in 2007, he said.

The government's revenue from oil and gas may increase by about a third to $30 billion this year, up from $23 billion in 2007 on higher oil prices and a larger output, he said.

The country is grappling with a slowing economy amid the ongoing global financial crisis that is hurting growth across nations from the U.S. to Russia. The World Bank has been working with Australia, Japan and the Asian Development Bank on a package for Indonesia that could reach up to $6 billion, World Bank President Robert Zoellick said Dec. 18. While around 17,400 workers in Indonesia have lost their jobs recently, out of a total of 102 million, more layoffs are expected in the coming months.

Priyono said that the ongoing global crisis for sure will affect Indonesia's oil and gas industry, but said he hasn't heard large oil and gas companies revising their investment plans for next year.

"Large investors usually have their own sources of funds," he said.

With oil prices hovering around $40 a barrel, many small companies will likely take 'wait-and-see stance'," Priyono added.

Large companies such as Chevron Corp. (CVX), Exxon Mobil Corp. (XOM) and Total S.A. (TOT) have been operating in Indonesia for many years.

For one, Total recently said that it remained committed to investing $1.8 billion in the Mahakam oil and gas block next year, on top of the $500 million it spends every year.

The government and parliament have set a target of 960,000 barrels a day of oil for 2009 as output from aging fields declines, and additional production is only expected to be around 5,336 barrels per day.

BPMigas expects total investments of $12.9 billion in oil and gas for next year.

Priyono said BPMigas will strive to expedite the process of approving plans submitted by investors to develop their oil and gas concession areas.

Indonesia turned into a net oil importer in 2003 as economic growth boosted domestic consumption, while output dwindled due to the lack of investments in adding new reserves and arresting decline in production from existing acreage.

The government has decided to suspend its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries starting Jan 1.

Korea Selatan Investasi USD28,5 Miliar di Bidang Energi

SEOUL - Korea Selatan mulai 2009 mendatang berencana untuk investasi secara besar-besaran dalam membangun pembangkit listrik. Selain itu, negara ini juga akan membangun 12 reaktor nuklir baru selama empat tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

"Pembangunan tersebut membutuhkan dana sebesar 37 triliun won (USD28,5 miliar) untuk membangun 12 komersial reaktor dan 19 pembangkit listrik thermoelectric untuk 2009-2022," ujar Ministry of Knowledge Economy Korea dalam pernyataannya, seperti dikutip dari AFP, Minggu (28/12/2008).

Namun, untuk pembangunan 12 nuklir tersebut akan selesai pada 2012 mendatang.

Sementara untuk 11 pembangkit listrik thermoelectric akan diisi oleh gas likuid alami, tujuh di antaranya oleh batu bara dan satu untuk minyak bakar.

Korea Selatan yang berat dalam mengimpor minyak, telah mencoba untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak, sumber energi yang beraneka ragam, serta memangkas emisi gas rumah kaca di saat permintaan akan listrik dari konsumen rumah tangga semakin meningkat.

Negeri gingseng tersebut saat ini mempunyai 20 reaktor nuklir komersial dan 85 pembangkit listrik thermoelectric yang diisi baik itu dengan batu bara, gas, maupun minyak.

Pembangkit listrik nuklir ini menyerap 34 persen dari total kebutuhan listrik bulan ini, di mana akan mengkover 48 persen pada 2022. Adapun kapasitas kebutuhan listrik di Korea Selatan bisa meningkat hingga 100,89 juta kilowatt dari 71,36 juta.

Korsel pun bisa memindahkan 22 unit pembangkit listriknya yang sudah ada, termasuk 13 pembangkit thermoelectric yang digerakkan oleh minyak bakar. (ade)

^^ jadi kesimpulannya korsel investasi di indonesia atau di negara mereka sendiri :nuts::nuts:

orang invest ya pastinya ada benefitnya juga dong buat mereka....

Oil prices higher on evidence of OPEC cuts
Posted: 29 December 2008 1238 hrs

SINGAPORE: Oil prices rose in Asian trade Monday on evidence that OPEC members have begun complying with agreed output cuts, rebounding slightly from four-year lows before the Christmas break.

New York's main contract, light sweet crude for February delivery, rose US$1.69 to US$39.40 a barrel, on top of a gain of US$2.36 to US$37.71 in US trades on Friday.

Brent North Sea crude for February delivery rose US$1.64 to US$40.01, after rising US$1.76 to US$38.37 in London on Friday.

Analysts said the surge in prices was partly due to evidence that OPEC was cutting output as announced two weeks ago.

The Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is starting to notify customers about the extent of production cuts, said Dave Ernsberger, Asia senior editorial director of Platts, an energy information company.

"People are starting to see evidence on OPEC cuts," he said.

Ernsberger said the United Arab Emirates gave notice at the weekend of output cuts between three to 15 per cent, an example that cartel nations are serious about reducing production.

OPEC's previous output cuts have often been met with only partial compliance. Ernsberger said that with many traders still on holiday, market liquidity is low and price movements can be exaggerated.

Prices for the New York contract slid for nine sessions before bucking the trend last Friday, while Brent posted its lowest price in more than four years last Wednesday.

Two weeks ago, OPEC agreed to cut output by 2.2 million barrels per day but prices continued to fall.

Analysts have said recent US data showing that the world's biggest economy - and largest energy consumer - remains mired in a recession are likely to keep crude prices under pressure in the short term.

A sharp global downturn has slashed the world's demand for energy, pulling prices sharply lower since record highs above US$147 per barrel in July.

New York crude plunged earlier this month to below US$33, its lowest point for almost five years as weak economic data around the world stoked concerns about the effects of a sharp global slowdown.

With recession curbing the world's appetite for energy, analysts say, prices risk slumping further in 2009.

Korea Selatan Investasi USD28,5 Miliar di Bidang Energi

SEOUL - Korea Selatan mulai 2009 mendatang berencana untuk investasi secara besar-besaran dalam membangun pembangkit listrik. Selain itu, negara ini juga akan membangun 12 reaktor nuklir baru selama empat tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

"Pembangunan tersebut membutuhkan dana sebesar 37 triliun won (USD28,5 miliar) untuk membangun 12 komersial reaktor dan 19 pembangkit listrik thermoelectric untuk 2009-2022," ujar Ministry of Knowledge Economy Korea dalam pernyataannya, seperti dikutip dari AFP, Minggu (28/12/2008).

Namun, untuk pembangunan 12 nuklir tersebut akan selesai pada 2012 mendatang.

Sementara untuk 11 pembangkit listrik thermoelectric akan diisi oleh gas likuid alami, tujuh di antaranya oleh batu bara dan satu untuk minyak bakar.

Korea Selatan yang berat dalam mengimpor minyak, telah mencoba untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak, sumber energi yang beraneka ragam, serta memangkas emisi gas rumah kaca di saat permintaan akan listrik dari konsumen rumah tangga semakin meningkat.

Negeri gingseng tersebut saat ini mempunyai 20 reaktor nuklir komersial dan 85 pembangkit listrik thermoelectric yang diisi baik itu dengan batu bara, gas, maupun minyak.

Pembangkit listrik nuklir ini menyerap 34 persen dari total kebutuhan listrik bulan ini, di mana akan mengkover 48 persen pada 2022. Adapun kapasitas kebutuhan listrik di Korea Selatan bisa meningkat hingga 100,89 juta kilowatt dari 71,36 juta.

Korsel pun bisa memindahkan 22 unit pembangkit listriknya yang sudah ada, termasuk 13 pembangkit thermoelectric yang digerakkan oleh minyak bakar. (ade)
dyt, mana Indonesia nya :?

dyt, mana Indonesia nya :?

he he he itu nggak ada kok, cuma inget saja kalau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo, mengungkapkan invetasi Korea untuk sektor energi Indonesia selama ini telah mencapai 8,5 miliar dolar AS. bahkan, delegasi Korea telah menyatakan rencana perpanjangan kontrak pasokan gas alam cair (LNG) dari Lapangan Arun dan Bontang yang akan habis masa kontraknya pada 2014 dan 2017 mendatang...

Jambi akan bangun Agro Industrial Park

Bisnis Indonesia JAMBI:

Pemprov Jambi akan membangun kawasan industri khusus pertanian atau Jambi Agro Industrial Park di daerah Muara Sabak, yang bersebe-lahan dengan pelabuhan samudra.

Wakil Gubernur Provinsi Jambi Antony Z. Abidin men- jelaskan saat ini sedang dibuat master plan rencana tersebut yang dibiayai APBD 2007 sebesar Rpl,4 miliar, dan dipastikan tahun ini selesai. "Pemprov [Jambi] telah menga-lokasikan lahan sekitar 200 hektare di samping pelabuhan samudra," kata dia kepada Bisnis, kemarin.

Jambi Agro Industrial Park akan menjadi kawasan industri khusus pengolahan produk pertanian pertama serta riset yang akan menghasilkan produk dengan kualitas internasional untuk pasar global.

Beberapa investor nasional maupun luar negeri saat ini sudah mengatakan minatnya untuk bergabung dalam kawasan industri tersebut a.l. Jepang , China, Taiwan, Eropa, Singapura dan Malaysia. Khusus Jepang, kata Anthony, Mei tahun ini akan membangun konstruksi awal pabrik biofuel dengan investasi Rp480 miliar.

Agar proyek itu berjalan mulus, pemerintah provinsi akan mempercepat pengerjaan in-frastuktur pendukung, khususnya penyempurnaan pela*buhan samudra. Saat ini pelabuhan samudra hanya memiliki satu dermaga, dan di-harapkan pada 2009 sudah berdiri lima dermaga, sehing-ga pada tahun itu pelabuhan itu sudah dapat beroperasi secara normal.

Selain itu juga akan disusul pengerjaan jalan antara Muara Sabak dengan kota Jambi dan dengan daerah lainnya dalam provinsi Jambi. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang maupun arus orang menuju pelabuhan tersebut.

Langkah itu dimulai dengan mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan Ba-tang Hari dua yang akan memperpendek jalur Muara Sabak-Kota Jambi sekaligus pelebaran jalan dari Muara Sabak ke Kota Jambi. "Diha-rapkan, waktu tempuh antara Muara Sabak dan Kota Jambi bisa satu jam. Saat ini masih dua jam," kata dia.

Menurut Anthony, rencana pembangunan Jambi Agro Industrial Park sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat melalui Mendag dan Menperin untuk mendapat dukungan dan fasilitas

Harga Minyak Rebound di Atas 46 Dolar per Barel

New York (ANTARA News) - Harga minyak meningkat pada hari pertama 2009, Jumat, sehubungan para investor memusatkan perhatian mereka pada berbagai komoditas di tengah ketegangan terkait serangan Israel ke Gaza, dan perselisihan gas Rusia-Ukraina.

Kontrak utama pasar New York, minyak mentah light sweet untuk penyerahan Pebruari, naik 1,74 dolar dari penutupannya pada Rabu menjadi 46,34 dolar, Jumat, di New York Mercaantile Exchange (NYMEX).

Di London, harga minyak mentah Brent Laut Utara untuk pengiriman Pebruari naik 1,32 dolar menjadi 46,91 dolar per barel di bursa InterContinental Exchange (ICE).

Para pedagang menyatakan harga yang sangat mudah berubah merupakan pencerminan sepinya perdagangan, karena sentimen para investor masih diliputi suasana liburan menjelang akhir pekan,

"Harga yang mudah berubah sangat mengherankan," kata analis independen Ellis Eckland, mencermati para investor memusatkan perhatian pada berbagai komoditas setelah mengalami "kuartal terburuk".

Belum ada tanda-tanda Israel akan mengurangi pemboman atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

Sejak Israel melancarkan seranga udara dan laut pada Sabtu pekan lalu, sedikitnya 432 warga Palestina tewas dan 2.150 lainnya luka-luka, demikian menurut para petugas medik Gaza.

Pasar juga mengamati dengan seksama perselisihan gas Rusia-Ukraina setelah Moskow memangkas pasokan untuk pasar Ukraina pada Hari Tahun Baru karena belum dibayarkan rekening tagihan. Perselisihan ini meningkatkan pula kekhawatiran di kalangan negara Uni Eropa.

Harga tetap akan berada pada level saat ini sampai presiden terpilih Barack Obama mulai berkuasa pada 20 Januari, ketika kebijakannya mengenai ekonomi AS, Iran dan pertikaian Israel-Hamas menjadi jelas, kata Dave Ernsberger, analis pada Platts, kepada AFP. (*)

Korea Investasikan Rp 10 Triliun, Bangun PLTU dan Jalan Kereta Api

KOTAJAMBI - Pengusaha Korea akan menginvestasikan uangnya sekitar Rp 10 Triliun untuk membangun PLTU dan jalur kereta api di Propinsi Jambi. Tapi kalangan wartawan yang ikut mendengar ekspos itu meragukan terealisasi proyek yang menghabiskan dana cukup besar ini. Karena selama ini banyak ekspos tidak ada realisasi.

Investasi yang akan ditanamkan di Jambi senilai Rp.10 Triliun itu, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU) sebesar 220 juta USD dan pembangunan rel Kereta Api sebesar 794 juta USD dan bila dirupiahkan senilai Rp.10 Triliun.

Dalam pembangunan ini pengusaha Korea akan mengandeng perusahaan Indonesia PT.Karya Bumi Bratama. Untuk menyakinkan Pemda Jambi, pengusaha Korea tersebut sudah mengekspos rencana kerja mereka di hadapan Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, didampingi oleh Asisten I Sekda H.Hasan Kasim,SH dan Ketua Bappeda Propinsi Jambi di Kantor Gubernur, Selasa (6/01/09)

Dalam pemaparan Mr. Lie bahwa jalur kereta api itu akan berawal di Kabupaten Sarolangun menuju Pelabuhan Muara Sabak, melewati beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur, panjang jalur Kereta Api yang kan dibangun mempunyai 3 alternatif, yakni I jalur pendek hanya 218 km, jalur kedua 221 km dan jalur ketiga mengambil jalur sisi kota tapi akan menempuh jalur yang sangat panjang dan biaya yang sangat besar, termasuk biaya pembebasan lahan.

Gubernur secara prinsip sangat setuju dan menyambut serta mendukung baik rencana pembangunan yang akan dilaksanakan PT.Karya Bumi Bratama ini “saya secara prinsip setuju, namun yang penting pembangunan ini harus memberikan pola terpadu.” ujarnya.

Apalagi masalah perizinan, dan lintas Kabupaten Kota tidak perlu diragukan lagi, pemerintah Propinsi Jambi dan para Bupati akan memberikan kemudahan dalam perizinannya nanti, karena itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Propinsi Jambi, alagi pembangunan ini sangat mendukung perekonomian Jambi.

Tapi yang perlu dibangun lebih dulu itu adalah PLTU, karena listrik itu sangat dibutuhkan dalam pergerakan perkeretaapian, tanpa listrik itu tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, dan Kereta Api merupakan alat angkut Batu Bara yang dihasilkan oleh beberapa Kabupaten yang ada di Jambi, seperti di Kabupaten Sarolangun, berarti dengan adanya Kereta Api maka untuk mengangkut Batu Bara kepelabuhan Muara Sabak tidak memakai jalan darat, dan ini berarti pula jalan kita tidak mengalami kerusakan akibat beban berat.

Untuk menentukan jalur yang akan ditempuh nanti, akan dibentuk Tim khusus yang terdiri dari Pihak Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta pihak PT Karya Bumi Bratama.

Seorang wartawan media nasional, meragukan terealisasi mega proyek ini, soalnya dananya cukup besar, juga tidak jelas dari mana mereka mendapatkan keuntungan dari uang yang ditanamkan begitu besar." Ya...kita sudah sering meliput acara-acara Pemda, baik ekspos, MOU dan sebagainya, paling benter gaungnya di media saja," ujarnya.

Juni 2009, Target Pembangunan PLTU Bangko Tengah
Sriwijaya Post - 7/1/2009 18:51 WIB

MUARAENIM, RABU - Walaupun masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, PTBA Tbk Tanjungenim untuk mewujudkan Mega Proyek PLTU Banko Tengah yang berkapasitas 4 x 600 MW yang diperkirakan akan menelan dana sekitar 3,66 miliar dolar AS tetapi PTBA tetap optimis dan menargetkan untuk peletakan batu pertama pembangunan PLTU tersebut paling lambat pada akhir Juni 2009.

“Memang untuk proyek sebesar itu, tentu tidak akan semudah yang kita bayangkan dan akan banyak permasalahan. Namun, itu semua tidak menjadi masalah jika kita seluruh pihak terkait untuk duduk bersama dan berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebab dari hasil listrik yang akan dihasilkan tentu akan dinikmati oleh masyarakat kita sendiri," kata Dirut PTBA Ir Soekrisno, Rabu (7/1) di Tanjungenim.

Menurut Soekrisno, bahwa saat ini, memang masih ada permasalahan yang masih dirundingkan dan dibahas seperti masalah tarif listrik yang masih tarik ulur antara konsorsium (PTBA Cs) dengan pihak PT PLN. Namun, masih terus melakukan perundingan sehingga nantinya akan ada kata kesepakatan untuk mencari harga yang benar-benar sesuai dan saling menguntungkan bagi semua pihak.
Lalu masalah perizinan pembangunan rel kereta api baik yang menuju ke Kertapati–Palembang dan Tarahan–Lampung dan lain-lain. Kemudian masalah lokasi penambangan, yang saat ini juga dalam tahap perundingan dengan pihak PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Surya Bumi Agrolanggeng (BSP).

"Memang lahan HGU yang berpotensi terkena tersebut sektiar 16 ribu hektare yaitu 15.000 di lahan PT MHP dan 1.000 di lahan PT BSP. Tetapi itu bukan seluruhnya karena hanya daerah-daerah yang ditambang saja yang kena. Mengenai akan adanya tanam tumbuh yang akan terkena akiabt penambangan tersebut itu tidak menjadi masalah, tentu akan kita laukan ganti rugi sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada. Jadi tidak kita asal tambang saja," jelas Soekrisno.

Sementara itu menurut Kadiv Hukum PT MHP Topan SH, bahwa pada intinya pihaknya akan mendukung rencana tersebut. Pihaknya akan melakukan koordinasi dahulu dengan pimpinan dan menunggu surat secara resmi dari PTBA tentang izin untuk melakukan penambangan di lokasi HGU PT MHP tersebut.

Sedangkan menurut Bupati Muaraenim, H Kalamudin Djinab melalui Asisten III Drs Syahrul Ibrahim SH, pada intinya mengharapkan adanya kerjasama dan pengertian dari semua pihak, baik PT MHP, PT BSP dan PTBA sendiri dalam mewujudkan pembangunan PLTU Banko Tengah tersebut. Adanya PLTU dampaknya sangat besar bagi pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Muaraenim dan Sumsel pada umumnya.
- Ardani Zuhri

Harga Premium dan Solar Turun Lagi


JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penurunan harga premium dari Rp5.000 per liter menjadi Rp4.500 dan harga solar dari Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.

Harga baru itu mulai berlaku 15 Januari mendatang, demikian pengumuman yang disampaikan usai sidang kabinet terbatas di ruang sidang kabinet Kantor Presiden Jakarta, Senin (12/1) petang.

Pertamina Siap Gandeng Exxon Kelola Natuna D Alpha


JAKARTA--MI: PT Pertamina (Persero) siap menggandeng ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dalam mengembangkan lapangan gas di Natuna D Alpha di Kepulauan Riau.

"Pertamina siap berpartner dengan ExxonMobil Oil Indonesia karena dia termasuk yang di short listed di Kementerian Negara BUMN," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Sumarno, Jumat (9/1).

Kontrak EMOI selaku operator di Natuna seharusnya berakhir 9 Januario 2009 dan saat ini Pertamina sudah ditunjuk pemerintah menjadi operator selanjutnya. Pertamina juga sudah mengajukan delapan calon mitra bisnis untuk mengembangkan Natuna.

ExxonMobil menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam short list tersebut. Karena sudah masuk dalam short list, artinya EMOI dinilai sebagai calon potensial yang bisa digandeng Pertamina.

Proses seleksi partner Pertamina memang sedang terhenti karena ketidakjelasan status EMOI di Natuna.

EMOI menyatakan pihaknya masih menjadi operator di Natuna. Padahal pemerintah dalam sidang kabinet pertengahan 2008 lalu mengaku telah mengehentikan EMOI di Natuna dan memberikan hak operator kepada Pertamina. EMOI rupanya belum menyerah. Akhir Desember 2008, EMOI kembali mengajukan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Natuna. (JJ/OL-06)

BREAKING NEWS !!

terhitung 15 Januari 2009

Premium Rp 4.500/ltr
Solar Rp 4.500/ltr

Indonesia Rejects Exxon Mobil Devt Plan For Natuna Gas Field

JAKARTA -(Dow Jones)- The Indonesian government has rejected a Plan of Development submitted by Exxon Mobil Corp. (XOM) last year for the Natuna-D Alpha block, said Raden Priyono, chairman of upstream oil and gas regulatory body BP Migas.

"We have already sent a letter to Exxon regarding our rejection of its POD," said Priyono.

Although Exxon Mobil's contract to develop the block expired in 2005, the company insists that it remains valid after submitting to the government a plan of development for the block, paving the way for an extension. Located in the Riau Islands, the Natuna D-Alpha block is estimated to contain 46 trillion cubic feet of gas, making it the biggest gas reserve in Asia.

Indonesia has potential to become world biofuel producer

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia, along with Brazil, has the potential to become a world bio-fuel producer, an Indonesian Farmers Association (HKTI) leader said.

Indonesia had a vast land territory, a great number of workers, a good domestic and international market that could support its efforts to develop ethanol production and jatropha curcas plantations, Siswono Yudohusodo, chairman of HKTI`s advisory board, said here Saturday.

"What is needed is a government policy which would enable villagers in rural areas to produce alternative energy," he said.

The former transmigration minister said that so far farmers only used jatroph curcas as fence plants for house yards and rice fields.

Siswono said that based on a research, alternative energy that could be produced from Jatropha curcas has quality equal to diesel oil. The research was done by the Bandung-based Institute of Technology (ITB) in cooperation with the Mitsubishi Research Institute.

In 2006, a team has also conducted a test on the use of jatropha curcas oil as fuel for motor vehicles and it found that this alternative energy was able to support a trip of more than 3,000 km from Atambua in East Nusa Tenggara province to Jakarta.

Siswono, who is also former HKTI chairman said that jatropha curcas nuts had 30 to 35 percent oil content so that each three kgs of nuts are able to yield one liter of bio-diesel.

Seen from the economic aspect, he said, the price of bio-diesel which was produced from jatropha cucas nuts was about Rp4,500 per liter, cheaper than the rice of diesel oil and premium gasoline.
(*)

Blok Natuna D Alpha Paling Cepat Berproduksi 2017


JAKARTA--MI: Jika dikembangkan mulai sekarang, Blok Natuna D Alpha baru berproduksi sekitar tahun 2017. Hal itu dikatakan Direjktur Utama Pertamina, Ari Soemarno di Jakarta, Jumat (16/1)

Ari menjelaskan pihaknya sedang menyusun term and condition pengembangan blok ini. "Itu sedang dibahas. Mengenai split lihat saja nanti, masa saya buka ke orang lain sebelum ke pemerintah," jelas Ari.

Pertamina kini tengah menyeleksi perusahaan yang akan menjadi partner dalam mengembangkan dan mengelola Blok Natuna D Alpha. "Prosesnya tidak pernah berhenti dan masih terus berjalan. Kami umumkan kalau sudah siap," tandas Ari.

http://www.kompas.com/data//photo/2009/01/19/3162335p.jpg

Asap membubung tinggi dari salah satu gedung di kompleks Depo Pertamina Plumpang akibat kebakaran salah satu tangki BBM premium, Minggu (18/1) malam. Dua petugas kebersihan Jalan Tol Wiyoto Wiyono menyaksikan kebakaran Depo Pertamina Plumpang dari jalan tol.

RI Segera Jadi Produsen Gas Terbesar
Tuesday, 20 January 2009

JAKARTA - Masa oil boom bagi Indonesia sudah berlalu dua dekade silam. Namun, zaman keemasan itu diperkirakan bisa terulang. Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Indonesia segera kembali menjadi kekuatan ekonomi berbasis energi di dunia. Tapi, komoditasnya bukan minyak bumi seperti era 1980-an, namun gas.

“Saya optimistis Indonesia berjaya sebagai produsen gas alam cair terbesar di dunia. Satu dekade ke depan adalah masa Indonesia mengekspor gas. Saya yakinkan itu pada Anda,” ujar Jusuf Kalla ketika membuka konferensi dan pameran internasional Forum Indogas 2009 di Jakarta Convention Center kemarin (19/1).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Iin Arifin Takhyan, serta sejumlah pebisnis migas nasional dan internasional.
Kalla menegaskan, lapangan gas yang potensial untuk menjadikan Indonesia sebagai negara surplus energi, antara lain, Tangguh, Natuna, Selat Makassar, Masela, dan Senoro. Sejauh ini, lapangan gas yang telah dieksplorasi adalah Sumatera (Aceh, Jambi, Riau), Kalimantan (Bontang), dan Jawa (Cepu dan Laut Jawa).

Menurut data Departemen ESDM, potensi cadangan gas Indonesia tercatat 190 triliun kaki kubik (TCF). Sekitar 140 TCF merupakan cadangan terbukti dan baru 90 TCF terikat komitmen kontrak.

Eksploitasi ladang gas sudah dilakukan sejumlah perusahaan multinasional hampir separo abad. Dari Lapangan Arun dan Bontang, Indonesia bisa mengekspor gas ke Jepang dan Korea. Meski demikian, kedua lapangan itu diakui sudah menua sehingga tak bisa digenjot sebanyak dulu. “Tanpa investasi baru, kita tidak bisa memproduksi dan mengekspor gas,” katanya.
Pada era 1970 sampai 1980-an yang dikenal dengan era oil boom, minyak bumi pernah menyumbang 90 persen pendapatan ekspor. Dengan kebutuhan energi dunia yang terus meningkat, posisi tawar Indonesia akan kembali meningkat.
“Bila industri asing menggunakan gas Indonesia, industrinya harus dibawa mendekat ke sumber gas. Jadi, mereka harus datang untuk berinvestasi di Indonesia. Bukan seperti sekarang, kita yang kirim gas ke luar negeri,” jelasnya.

Selain mengekspor gas alam cair, Indonesia menggunakan sebanyak-banyaknya gas untuk industri dalam negeri. “Selain devisa dari penjualan ekspor, bangkitnya industri dalam negeri akan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” katanya.

Di dalam negeri sendiri, kebutuhan pupuk yang mencapai tujuh juta ton per tahun memerlukan kontinuitas pasokan gas. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan gas alam dengan program konversi bahan bakar minyak untuk retail dan pembangkit listrik. “Kebutuhan gas untuk domestik dan ekspor cukup tinggi,” ujarnya.

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif, baik fiskal maupun kebijakan pendukung investasi lain, kepada investor. “Saya yakinkan Anda, kebijakan di Indonesia akan menguntungkan negara dan Anda sebagai operator. Kita punya kebijakan yang bagus. Jangan ragu untuk investasi di sini,” bujuk Kalla. (noe/owi/oki)

Pertamina Gantikan Exxon di Natuna


JAKARTA (BP) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap keputusan pemerintah untuk mengakhiri kontrak ExxonMobil dalam pengelolaan ladang gas Natuna D Alpha. Konsesi itu akan diserahkan kepada Pertamina meski tetap membuka peluang bagi perusahaan migas terbesar di dunia itu untuk menjadi rekanan.

’’Boleh-boleh saja kalau (ExxonMobil) mau kerja sama dengan Pertamina. Tapi, tetap kita yang menentukan,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden kemarin (20/1).


Pemerintah, kata Kalla, sudah menetapkan sejak 9 Januari 2005 kontrak pengelolaan ladang gas Natuna D Alpha dengan ExxonMobil berakhir dengan sendirinya. Sebab, sejak ditandatangani pada 1995, kontrak itu tidak memberikan manfaat ekonomi kepada negara. ’’Exxon tidak mengirimkan proposal yang dapat diterima pemerintah RI. Kontrak automatically expired pada 9 Januari 2005. Pada waktu itu, Exxon hanya mengirimkan selembar surat. Jelas itu bukan proposal (pengembangan). Jadi, sejak itu kita anggap Exxon tidak ada di Natuna,’’ paparnya.


Dengan berakhirnya kontrak tersebut, ladang gas itu kembali dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. ’’Bahkan, Presiden Yudhoyono sudah menunjuk Pertamina untuk mencari mitra mengelola Natuna. Karena itu, posisi ExxonMobil sekarang ini seperti perusahaan kontrak karya migas lainnya,” jelasnya.


Kalla menambahkan, selama 13 tahun, ExxonMobil menelantarkan Blok Natuna D Alpha. Setelah pemerintah memutuskan menyerahkan pengelolaan ladang gas itu kepada Pertamina, Exxon lantas mencoba mengelak dengan menyodorkan rencana pengembangan Natuna D Alpha kepada menteri energi dan sumber daya mineral, Direktorat Jenderal Migas, dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas pada 30 Desember 2008.


ExxonMobil berpendapat, mereka masih berhak atas Natuna D Alpha karena telah mengajukan perpanjangan kontrak untuk lima tahun berikutnya pada 2004. Dengan asumsi itu, ExxonMobil merasa masih berhak atas Blok Natuna D Alpha sampai kontrak berakhir Januari 2009.


ExxonMobil menilai, 9 Januari 2009 adalah batas akhir bagi perusahaan untuk melanjutkan tahap studi kelayakan ke tahap pengembangan hingga blok berproduksi. Padahal, hasil sidang kabinet pada Juni 2008 telah memutuskan pengelolaan Natuna D Alpha diserahkan kepada Pertamina. Proposal ExxonMobil itu juga ditolak BP Migas karena pemerintah menilai kontrak karya sudah berakhir sejak 1995.

Proyek 10.000 MW Tahap II Berkapasitas 11.144 MW


JAKARTA--MI: Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit berkapasitas 11.144 MW dalam proyek 10.000 MW tahap kedua yang dijadwalkan beroperasi sampai 2014.

Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM yang diperoleh di Jakarta, Kamis menyebutkan, proyek tersebut terdiri atas 68 persen merupakan pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU) 7.644 MW yang 5.000 MW di antaranya berlokasi di Jawa dan 2.644 MW di luar Jawa.

Selanjutnya, 19 persen pembangkit panas bumi (PLTP) 2.135 MW yang 1.145 MW di antaranya di Jawa dan 990 MW di luar Jawa, 10 persen gas (PLTGU) sebesar 1.065 MW, terdiri atas 825 MW di Jawa dan 240 MW di luar Jawa, serta tiga persen air (PLTA) 300 MW seluruhnya berlokasi di luar Jawa.

Dominasi PLTU batubara dikarenakan potensi proyek energi terbarukan yakni panas bumi dan air masih belum siap. Secara keseluruhan, dari rencana kapasitas pembangkit proyek 10.000 MW tahap dua sebesar 11.144 MW itu, sebanyak 18 pembangkit berdaya 6.970 MW di antaranya berlokasi di Jawa dan 65 pembangkit 4.174 MW di luar Jawa.

Ke-18 lokasi proyek di Jawa-Bali adalah satu PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas 825 MW dan tiga proyek PLTU yakni Cilacap Baru 2.000 MW, Indramayu Baru 1.000 MW dan Jawa Tengah Infrastruktur 2.000 MW. Kemudian, 14 proyek PLTP yakni Bedugul 10 MW, Cibuni 10 MW, Cisolok-Sukarame 30 MW, Darajat 75 MW, Dieng 115 MW, Tangkuban Perahu 110 MW, Ijen 30 MW, Kamojang 60 MW, Karaha Bodas 140 MW, Patuha 180 MW, Salak 40 MW, Ungaran 55 MW, Wayang Windu 180 MW, dan Wilis/Ngebel 110 MW.

Proyek PLTGU Muara Tawar sangat strategis untuk mengisi kebutuhan daya tahun 2011-2012, meski tergantung ketersediaan pasokan gas juga.

Sedang, pertimbangan proyek PLTU berdaya 1.000 MW per unit dikarenakan akan lebih efisien dengan memakai teknologi superkritikal dan sesuai dengan ukuran sistem Jawa-Bali.

Sementara itu, sebanyak 65 pembangkit 10.000 MW tahap kedua yang berlokasi di luar Jawa terdiri atas lima PLTU di Kalbar sebesar 164 MW yakni Ketapang 20 MW, Putusibau 10 MW, Sanggau 14 MW, Sintang 20 MW, dan Parit Baru 100 MW.

Selanjutnya, empat pembangkit di wilayah Kalsel dan Kalteng 348 MW yakni PLTGU Muara Teweh 120 MW, dan tiga PLTU yakni New PLTU 200 MW, Pangkalan Bun 14 MW, dan Sampit 14 MW.

Di Kaltim terdapat enam PLTU 456 MW yakni Berau 20 MW, Melak 10 MW, New PLTU 200 MW, Nunukan 12 MW, Sangata 14 MW, dan Muara Jawa 200 MW. Di Maluku, lima pembangkit 64 MW yang terdiri atas satu PLTP Tulehu 20 MW, dan empat PLTU yakni Ambon 12 MW, Masohi 10 MW, Ternate 12 MW, dan Tual 10 MW.

Sebanyak empat pembangkit 100 MW di NTB yang terdiri dari dua PLTP yakni Huu 10 MW dan Sembalun 20 MW, serta dua PLTU yakni Lombok 50 MW dan Sumbawa 10 MW dan dua pembangkit 40 MW di NTT yakni PLTP Mataloko 10 MW dan PLTU Kupang 30 MW.

Selanjutnya, enam PLTU di Papua 114 MW yakni Biak 14 MW, Jayapura 22 MW, Manokwari 14 MW, Timika 14 MW, Sorong 30 MW, dan Merauke 20 MW.

Ada tujuh pembangkit di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 520 MW yakni PLTA Bakaru II 126 MW, PLTP Bituang 10 MW, PLTP Lainea 20 MW, PLTU Bau-Bau 14 MW, PLTU Kendari 30 MW, Kolaka 20 MW, dan Takalar 300 MW.

Sebanyak sembilan pembangkit 189 MW berlokasi di Sulut, Sulteng, dan Gorontalo, terdiri atas enam PLTP yakni Bora 10 MW, Kotamobagu 40 MW, Lahendong IV 20 MW, Lahendong Optimasi 25 MW, Lahendong V 20 MW, dan Menara 20 MW, serta tiga PLTU yakni Palu 30 MW, Tahuna 12 MW, dan Toli-Toli 12 MW.

Satu proyek PLTU Tanjung Kasam 100 MW di Batam dan PLTU Tarakan 20 MW. Di wilayah Sumatera bagian selatan ada delapan pembangkit 1.115 MW yang terdiri atas enam PLTP yakni Hululais 165 MW, Kerinci 20 MW, Lumut Balai 110 MW, Sorik Merapi 55 MW, Sungai Penuh 55 MW, dan Ulubelu 110 MW, serta dua PLTU yakni Tarahan 400 MW dan Sumbar Pesisir 200 MW.

Terakhir, di wilayah Sumatera bagian utara ada tujuh pembangkit yakni PLTA Asahan III 174 MW, PLTGU Lhoksumawe 120 MW, PLTP Pusuk Bukit 55 MW, PLTP Rajabasa 110 MW, PLTP Sipaholon 30 MW, PLTP Wai Ratai 55 MW, dan New PLTU 400 MW.

Pertamina, Medco to ink $16b deal for Japan
Ika Krismantari , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 01/21/2009 1:24 PM | Business

State oil and gas company PT Pertamina and publicly listed PT Medco Energi Internasional are due to ink a gas deal worth US$16 billion with a consortium led by Japanese diversified business giant Mitsubishi Corp.

The consortium will turn the gas in its Senoro plant into liquefied natural gas (LNG) for shipment to Japan. Mitsubishi has a 51 percent stake in the consortium, while Pertamina and Medco hold 29 and 20 percent, respectively.

Pertamina vice president Iin Arifin Takhyan said on Tuesday the planned signing on Jan. 22 was a follow up to a deal secured in August, in which Pertamina and Medco would supply 17 trillion cubic feet of gas for 15 years to the consortium.

The gas will be taken from the Senoro-Toili block, which is jointly owned by Pertamina and Medco, and the Donggi block, which is wholly owned by Pertamina.

The LNG plant has a total capacity of 2 million tons per annum and is expected to start producing by 2013 for export to Japanese companies Chubu Electric Power Co. and Kansai Electric Power Co.

Iin said the gas price would be determined under a formula where the price is set to trail oil price movements.

He did not elaborate further.

Medco Energi president director Lukman A. Mahfoedz said the consortium would decide the final investment required on the LNG plant project in February at the latest, before seeking loans to finance it.

Indonesia has three LNG plants; Bontang in East Kalimantan with a capacity of 18.5 million tons per year, Arun in Nangroe Aceh Darussalam with 12.5 million tons annually, and Tangguh in Papua with 7.6 million tons annually.

The Senoro plant will be the country’s fourth LNG plant, to be followed by an expected fifth one at the Masela project in the Timor Sea, where Japan’s Inpex is the operator.

Indonesia may produce about 20 million tons of LNG this year, excluding Tangguh.

Pertamina president director Ari H. Soemarno, as quoted by Bloomberg, said the gas price to Japan, linked to import costs of Japan’s crude oil basket, known as the Japan Crude Cocktail, would be $9 to $10 per million British thermal units based on crude oil at $100 a barrel.

US gas futures in New York were at $4.676 per million Btu at 3:53 p.m. Singapore time, said Bloomberg.

Chubu, Japan’s third biggest power utility, forecasts LNG purchases to stay unchanged this fiscal year as global recession cuts electricity generation in Japan, said Bloomberg.

The utility, which supplies power to Toyota Corp., may import 10 million metric tons of the cleaner-burning fuel in the year to March 2010, Yuki Kakimi, the company’s general manager of fuels, said.

“LNG demand will be sluggish for several years,” Kakimi said as quoted by Bloomberg. “LNG demand in the US and Europe will not be as strong as projected.

Blok SK-305 & Ekspansi Mendunia

Ada target produksi migas Nasional (di atas 1juta barel per hari), lalu di dalamnya target migas Pertamina. Dari situ BUMN ini harus menggenjot tingkat produksinya, baik dari lapangan hulu di dalam negeri maupun dari lapangan hulu di luar negeri. Pertamina sendiri memasang target produksi minyak bumi tahun 2014 nanti sebesar 225 ribu barel per hari atau BOPD (barrel oil per day), di mana sekarang masih berada dalam kisaran kurang separuh dari target itu.
Memang sih, Pertamina sekarang sudah ada di Irak, Libya, Sudan, Vietnam, Malaysia, dan Qatar, tetapi semua belum sampai ke tahap produksi. Kebanyakan lapangan itu masih dalam tahap pertama, yaitu eksplorasi. Hanya Blok SK-305 yang akan dipercepat untuk ke tahap pengembangan, dan berproduksi akhir Juni 2009.

Jelas, beberapa tahun ini, andalan produksi masih dari dalam negeri. Pertamina EP yang masih menjadi andalan produksi di dalam negeri belum lama ini pernah menyentuh produksi 125 ribu barel per hari.

Kalau ditambah PHE sekitar 33 ribu barel per hari, maka minyak Pertamina masih dalam kisaran fluktuatif 150 ribu barel per hari. Kalau dilihat dari kondisi lapangan migas di dalam negeri yang sudah tua-tua, kecuali ada penemuan cadangan baru, maka hingga hari ini harapan peningkatan produksi harus lebih maksimal di luar negeri. Tetapi ya itu tadi, di luar negeri baru tahap-tahap awal seperti proses eksplorasi.

Lalu bagaimana, dong?

Direktorat Hulu Pertamina bersama anak-anak perusahaan sektor hulu berusaha keras mencapai target tahunan. Sekaligus mempercepat proses pengolahan ladang di luar negeri agar masa panen lebih cepat datang.

Salah satu cerita adalah ketika PHE diberi tugas mempercepat proses di Blok SK-305. Juga semangat percepatan di PEP Randugunting, dan harapan pendapatan dari PEP Cepu, selain kegigihan dari pengelola eks Wilayah Kerja Pertamina, yaitu PEP.

Ini baru cerita minyak bumi. Belum cerita soal gas, atau panasbumi, maka "pekerjaan rumah" holding company Pertamina benar-benar tidak ringan. Tetapi menangkap semangat awak-awak Pertamina mengerjakan "nomor demi nomor" pekerjaan rumah tersebut, itulah yang diangkat WePe Edisi November ini.

Contoh cerita semangat itu akan diangkat dari proses percepatan di Blok SK-305, yang lalu diperbandingkan dengan proses yang sama di Blok Randugunting, dan data-data dinamika Pertamina EP. Terimakasih, Wassalam.• NS

http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=507

Pertamina Akuisisi Blok Migas di Libya

http://republika.co.id/images/news/2008/12/20081204081826.jpg
Kilang Minyak Pertamina Balongan

JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) akan membeli blok migas di Area 47, Libya, milik Verenex Energy Inc. Pembelian tersebut akan direalisasikan awal tahun depan. Direktur Utama Pertamina Ari Hernanto Soemarno mengatakan, pembelian blok Area 47 ini sejalan dengan rencana perusahaan memprioritaskan kegiatan upstream (hulu) hingga 2012 nanti. ''Strategi kita ke depan memang di hulu dengan meningkatkan kegiatan pemboran baru,'' ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Investasi di kegiatan hulu ini, menurutnya, tidak menutup kemungkinan dengan cara mengakuisisi blok migas di dalam dan luar negeri. Salah satu blok migas yang akan diakuisisi BUMN sektor migas ini adalah blok Area 47 di Libya yang saat ini dikelola oleh Medco Energy International dan Verenex Energy Inc.

''Kami baru saja bicara dengan pemerintah Libya untuk menjadi mitra Medco Energy di sana,'' kata Ari.Ia menuturkan, untuk kegiatan hulu, setiap tahunnya perusahaan menganggarkan dana berkisar 1 miliar hingga 2 miliar dolar AS.

Direktur Hulu Pertamina Karen Agustiawan menambahkan, pemerintah Libya mendukung Pertamina untuk masuk ke negara itu. Ia memperkirakan total investasi pembelian Verenex yang memiliki 50 persen kepemilikan blok tersebut mencapai 300 juta dolar AS.''Saat ini kita dalam tahap negosiasi. Diharapkan awal tahun depan sudah bisa dicapai kesepakatan,'' papar Karen.

Medco dan Verenex saat ini memiliki hak eksplorasi masing-masing 50 persen untuk blok Area 47, Ghademes Basin, Libya. Produksi minyak di blok itu diperkirakan mencapai 75 ribu barel per hari, dengan potensi cadangan 1 miliar barel. Hak eksplorasi mencapai 30 tahun sejak 2005 lalu. Diharapkan produksi awal akan mulai akhir 2010 dengan kapasitas 50 ribu barel per hari. dia/yto

http://republika.co.id/berita/18247.html

Oil rises above $47 as OPEC cuts, demand weighed
Stephen Wright , The Associated Press , Bangkok | Tue, 01/27/2009 4:19 PM | World

Oil prices rose above $47 a barrel Tuesday in Asia as traders weighed waning demand and OPEC's compliance with production cuts.

Light, sweet crude for March delivery was up $1.34 at $47.07 a barrel in electronic trading on the New York Mercantile Exchange by midafternoon in Bangkok. The contract fell 74 cents overnight to settle at $45.73.

"Traders are hoarding oil now in the hope of a recovery in the price in perhaps one month's time if OPEC has complied with production cuts," said Mark Pervan, senior commodity strategist with ANZ Bank in Melbourne.

The Organization of Petroleum Exporting Countries has announced 4.2 million barrels a day in production cuts since September in an attempt to stabilize oil prices, which have fallen almost 70 percent since peaking at nearly $150 a barrel in July.

There has been skepticism OPEC member nations will comply with the promised cuts and doubts that the cuts, even if fully implemented, are big enough to offset the collapse in demand for crude. OPEC controls about 40 percent of world crude supplies.

"OPEC has been notorious in the past for not complying with promised output cuts so there is a bit of caution," said Pervan.

Economic concerns remain the other major preoccupation for the oil market with U.S. earnings results this week expected to confirm the dire state of the world's largest economy and No. 1 consumer of crude. Hundreds of companies will issue reports including Procter & Gamble Co., Kimberly-Clark Corp. and Starbucks Corp.

Earnings season also is getting into full swing in Japan, the world's second-largest economy, with Sony Corp. and Honda Motor Co. scheduled to release results later this week.

The likelihood of a prolonged recession in the U.S. that would further reduce demand for crude was underscored by the White House. The American economy will "get worse before it gets better," Vice President Joe Biden said Sunday.

"From a logical point of view, there is no reason for spot Nymex crude oil to trade above $40," analyst and trader Stephen Schork wrote in his daily publication, The Schork Report. "OPEC is cutting production because no one is buying their oil. And, given the dire global economic outlook ... that is not about to change."

Ritterbusch said in the near term prices are likely to swing between the mid-$30 range on the down side and the mid-$50 to low-$60 range on the high side.

In other Nymex trading, gasoline futures rose 1.8 cents to $1.17 a gallon while natural gas fell 1.1 cents to $4.479 per 1,000 cubic feet. Heating oil rose 1.55 cents to $1.4425 a gallon.

In London, the March Brent contract rose $1.24 to $48.19 on the ICE Futures exchange.

Sampah Bantar Gebang Bakal Hasilkan Listrik
KOMPAS/ RIZA FATHONI

Sabtu, 31 Januari 2009 | 12:33 WIB

BEKASI, SABTU — Bukit-bukit sampah di TPA Bantar Gebang menyimpan beragam potensi. Selama ini, timbunan sampah itu dikeluhkan menghasilkan bau dan mencemari lingkungan. Berton-ton sampah itu akan dikelola sehingga menghasilkan listrik.

Itu diungkapkan Bern Harald Bakken, Manajer Humas PT Navigat Organic Energy Indonesia, ketika menerima kunjungan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna, Sabtu pagi di Kantor Pengelola TPA Bantar Gebang, Bekasi.

Menurut Bern, energi listrik itu bakal dihasilkan dari pengolahan gas metana, gas busuk yang dihasilkan oleh timbunan sampah. Gas itu menjadi pengganti bahan bakar minyak atau batu bara untuk menggerakkan turbin.

TPA Bantar Gebang diproyeksikan dapat menghasilkan 26 megawatt listrik. Pembangunan fasilitas industrialisasi di TPA Bantar Gebang, menurut Eko, direncanakan dimulai 25 Februari. Pemancangan tiang pabrik direncanakan akan dihadiri Menteri KLH, Gubernur DKI Jakarta, dan Wali Kota Bekasi.

Dengan industrialisasi TPA Bantar Gebang, sampah tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga akan diolah menjadi kompos dan daur ulang. TPA Bantar Gebang kini dikelola PT Godang Tua Jaya.

^^ sebenernya usul jadi listrik ini udah lama, yang mau dibangun dulu itu di Bojong, tapi didemo warga, yang di Bojong itu juga siap merubah sampah jadi listrik.. :)

Shell may manage Natuna block with conditions: BKPM
The Jakarta Post , Jakarta | Sun, 02/08/2009 1:06 PM | Business

Chairman of the Investment Coordinating Board (BKPM) Muhammad Lutfi said Saturday the Dutch oil company Shell might up their chances at managing the exploration of Natuna D Alpha block should they decide to shift their fuel refining from Singapore to Indonesia.

"If Shell were to accept our proposal that they move their fuel refinery operation from Singapore to Indonesia, I guarantee Shell would have greater bargaining power vis-à-vis other [companies]," Lutfi said, as quoted by Antara news agency Sunday.

Lutfi, who is on an official visit to the Netherlands with Vice President Jusuf Kalla, added that Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende had previously expressed interest in Natuna D Alpha's exploration on behalf of Shell.

Located in the Riau Islands, the Natuna D-Alpha block is estimated to contain 46 trillion cubic feet of gas, making it the biggest reserve in Asia. However, the block also sequesters a large portion of carbon dioxide, making exploration challenging unless it is handled by energy companies with advance technology.

Four international oil companies were reported to have expressed interest in developing the Natuna D Alpha gas project in partnership with state-owned oil and gas company Pertamina, including a Chinese and a European company.

The government has yet to decide on Natuna's new patron, Lutfi added.

Lutfi noted that the requested refinery shift would create 930,000 new jobs for Indonesia.

Shell may manage Natuna block with conditions: BKPM
The Jakarta Post , Jakarta | Sun, 02/08/2009 1:06 PM | Business

Chairman of the Investment Coordinating Board (BKPM) Muhammad Lutfi said Saturday the Dutch oil company Shell might up their chances at managing the exploration of Natuna D Alpha block should they decide to shift their fuel refining from Singapore to Indonesia.

"If Shell were to accept our proposal that they move their fuel refinery operation from Singapore to Indonesia, I guarantee Shell would have greater bargaining power vis-à-vis other [companies]," Lutfi said, as quoted by Antara news agency Sunday.

Lutfi, who is on an official visit to the Netherlands with Vice President Jusuf Kalla, added that Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende had previously expressed interest in Natuna D Alpha's exploration on behalf of Shell.

Located in the Riau Islands, the Natuna D-Alpha block is estimated to contain 46 trillion cubic feet of gas, making it the biggest reserve in Asia. However, the block also sequesters a large portion of carbon dioxide, making exploration challenging unless it is handled by energy companies with advance technology.

Four international oil companies were reported to have expressed interest in developing the Natuna D Alpha gas project in partnership with state-owned oil and gas company Pertamina, including a Chinese and a European company.

The government has yet to decide on Natuna's new patron, Lutfi added.

Lutfi noted that the requested refinery shift would create 930,000 new jobs for Indonesia.
definitely agree with this one.. better yet, why not make this a requirement instead?? this is something that should be done years ago, but then it's always better to be late than never..

^^ sebenernya usul jadi listrik ini udah lama, yang mau dibangun dulu itu di Bojong, tapi didemo warga, yang di Bojong itu juga siap merubah sampah jadi listrik.. :)

why the people are not support..?? thats positive idea right...??

^^ karena deket rumahnya mau jadi tempat sampah se Jakarta.. :D

Proyek Gas Senoro Diproduksi 2013
Rabu, 11 Februari 2009 - 19:06 wib

JAKARTA - Proyek pengembangan gas Senoro yang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu akhirnya sudah dapat mulai direncanakan untuk berproduksi.

"Akan dimulai pada 2013 dengan laju alir gas rata-rata 227 MMscsd. Gas dari lapangan-lapangan tersebut akan digunakan untuk memasok kebutuhan kilang LNG Downstream, Donggi Senoro LNG," ujar Kepala BP Migas R Prijono, dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta , Rabu (11/2/2009).

Dia menambahkan bahwa perjanjian jual beli dengan PT DSLNJ sudah ditandatangani pada 22 Januari 2009 dan akan sepernuhnya efektif setelah selesainya perjanjian penunjukkan penjual dengan BP Migas dan persetujuan harga dari pemerintah.

Saat ini operator telah mengebor lima sumur gas produksi dan mempersiapkan pengeboran dua sumur tambahan, yakni Senoro VI dan Cendanapura I.

Sebelumnya, Deputi Finansial dan Pemasaran BP Migas Eddy Purwanto pernah menyebutkan bahwa harga gas Senoro telah disepakati USD3,85 per mmbtu, sekaligus menjadi harga batas bawah yang bergerak mengikuti fluktuasi harga minyak mentah. Namun, konsorsium tersebut kembali menegoisasikan ulang harga tersebut.

Proyek Kilang LNG Senoro di Sulawesi Tengah ditargetkan berproduksi dua juta ton per tahun mulai tahun 2009. Gas berasal dari blok Matindok, dengan cadangan 0,5 triliun kaki kubik dan Donggi, dengan cadangan 1,8 triliun kaki kubik. Pertamina mengelola Blok Matindok dan Pertamina-Medco mengelola Donggi.

Kegiatan pengembangan lapangan tangguh mencakup dua kegiatan, yaitu yang pertama sebagai kegiatan pembangunan kilang LNG, berkapasitas 7,6 mtpa dan yang kedua adalah kegiatan pengembangan lapangan gas.

"Sampai akhir Desember 2008, secara keseluruhan pengembangan proyek telah mencapai 96,1 persen. Kegiatan konstruksi Train I dan Train II sudah selesai, dan kini sedang dilakukan kegiatan comissioning. First Drop LNG, dari Train II di perkirakan pada pertengahan April, sementara untuk Train II akan dilakuakan pada sebulan kemudian," jelasnya.

Sebagai informasi, dari Train I dan II Lapangan Tangguh yang belum terkontrak, terdapat sisa pasokan gas sebesar 2,7 TCF. Gas itu dapat digunakan untuk membangun 3 pabrik pupuk dengan kemampuan produksi masing-masing satu juta ton urea per tahun selama 25 tahun.

Walau demikian, mengingat BP Tangguh sebagai operator memiliki lahan yang luas di kawasan tersebut, diharapkan pabrik pupuk dapat dibangun di wilayah itu dengan kompensasi tertentu. (adn) (ade)

Perpanjangan Kontrak LNG Bontang ke Jepang Ditandatangani

JAKARTA--MI: PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, dan Inpex Corporation menandatangani kontrak perpanjangan penjualan gas alam cair (LNG) Kilang Bontang, Kalimantan Timur dengan enam pembeli Western Buyers dari Jepang.

Penandatanganan kontrak berbentuk head of agreement (HoA) itu dilakukan di Osaka, Jepang, Jumat (13/2).

Keenam pembeli Jepang itu adalah Chubu EPC, Kansai EPC, Kyushu EPC, Nippon Steel Co Ltd, Osaka Gas Co Ltd, dan Toho Gas Co Ltd.

Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono di Jakarta, Jumat, mengatakan perpanjangan kontrak berlaku selama 10 tahun antara 2011-2020.

Total volume LNG yang terkontrak mencapai 25 juta ton yang berasal dari Kilang Bontang, Kaltim. Gas berasal dari Blok Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie.

Volume 25 juta ton itu terdiri dari tiga juta ton per tahun selama lima tahun pertama yang dilakukan dengan pola transportasi dua juta ton LNG dalam bentuk cost, insurance, and freight (CIF) dan satu juta ton dalam bentuk freight on board (FOB).

Selanjutnya, volume pengiriman LNG sebanyak dua juta ton per tahun selama lima tahun kedua yang dilakukan dengan pola transportasi satu juta ton dalam bentuk CIF dan satu juta lainnya FOB.

Menurut Priyono, kesepakatan penjualan LNG tersebut akan memberikan banyak manfaat. Pertama, Indonesia akan mendapat tambahan penerimaan negara. Kedua, membantu pemenuhan kebutuhan gas domestik dengan harga yang lebih diterima.

Sebab, penandatanganan HoA itu akan menghapus kekurangan (shortage) pasokan LNG sebanyak 90 kargo hingga tahun 2010, sehingga Indonesia tidak perlu menanggung klaim dari pembeli.

"Penghapusan klaim 'shortage' ini dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan gas domestik dengan harga yang dapat diterima pasar di dalam negeri," katanya.

Priyono menambahkan, penghapusan klaim itu sudah dituangkan dalam bentuk penandatanganan deliverability resolution agreement (DRA) antara Pertamina dengan Western Buyers.

Maaf! Harga Premium Tetap, Pertamax dan Pertamax Plus Turun
KONTAN/MURADI

http://www.kompas.com/data/photo/2008/12/01/192152p.jpg
Senin, 16/2/2009 | 12:44 WIB

JAKARTA, SENIN – Bulan ini, masyarakat bukan lagi menunggu, peluru apa yang akan ditembakkan antara Partai Demokrat dan Golkar dalam perang politik mereka menuju pemilu 2009. Yang ditagih, kapan pemerintah menurunkan lagi harga bahan bakar minyak? Karena sesuai janji ketika menjelang akhir tahun, dikatakan harga BBM kemungkinan akan turun setiap bulan, tergantung kondisi global (di antaranya berkaitan dengan harga minyak dunia).

Sampai batas paruh kedua Februari, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan harga bensin bersubsidi. Justru PT Pertamina (Persero), dalam siaran persnya menurunkan harga BBM nonsubsidi, mulai 15 Februari 2008 jam 00.00 dengan kisaran antara Rp 200 sampai Rp500 yang berlaku di seluruh wilayah Unit Pemasaran (UPms) yang tersebar di Indonesia.

Sementara premium dan solar tidak turun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyati seperti dikutip Antara dikarenakan harga minyak mentah dunia mulai merangkak naik, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (AS) juga melemah di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per dolar AS. Artinya, harga minyak mentah dalam rupiah semakin mahal.

Ditegaskan lagi oleh Menteri bahwa harga BBM Februari tetap bukan karena pemerintah mau cari untung, tapi dalam konteks menjaga perekonomian nasional, ketidakpastian global, serta mengantisipasi ketidakpastian dari harga minyak.

Harga BBM nonsubsidi
Pertamax harga lama harga baru
Medan (Sumut) Rp6.300 Rp6.100
Medan Bersaing Rp6.000 Rp6.200
Palembang (Sumsel) Rp6.300 Rp6.100
Bangka - - - - - - Rp7.200
DKI, Banten,Jabar - - - - - - Rp5.600
Semarang &Subaraya - - - - - - Rp6.000
Bali - - - - - - Rp6.050
Balikpapan&Makassar - - - - - - Rp6.100

Pertamax Plus
Batam - - - - - - Rp5.800
Medan - - - - - - Rp6.400
Medan Bersaing - - - - - - Rp6.300
DKI,Banten,Jabar - - - - - - Rp6.200
Semarang&Subaraya - - - - - - Rp6.400
Balikpapan - - - - - - Rp6.500

Ini nih berita HOT !! :D hahahaa


Gila yaa,, ternyata CPI udah memasuki prestasi 11 Miliar Barrel Produksi :nuts:

Makjanngggg .... Besarnya .... 11 Miliar Barrel itu. Awalnya aku bingung, dalam rangka apa Menteri ESDM PURNOMO YUSGIANTORO, ke Pekanbaru kali ini ...... EHhh. ternyata untuk meresmikan Prestasi 11 Miliar barrel, toh :cheers: .. dan seingat aku, PURNOMO YUSGIANTORO ini tergolong sering juga jalan ke Riau :p~ ... Kenapa, pak ?? Mengamankan posisi pemerintah pusat di Riau, ya ??? :naughty: ... Tenang, pak ... kami belum niat mau merdeka kayak Aceh. :D

Dan aku baru tahu kalau ternyata UNIT PRODUKSI CHEVRON di seluruh dunia, gak ada yang pernah mencapai prestasi sebesar ini. Yang dikelola CHEVRON itu berapa banyak sih :tongue2: ... Kan baru tahun 2004-2005 ke atas kalau gak salah .... Dulu itu namanya CALTEX PACIFIC INDONESIA.

Masih jadi Produsen Minyak terbesar di Indonesia ????? Jadi ladang minyak duri udah 11 Miliar ???? Kok cepat banget, ya ????

Kendati ladang minyak DURI (terbesar di Indonesia) baru dibuka tahun 1952, sebenarnya ada ladang minyak MINAS yang sudah dibuka sejak tahun 1940-an.

EHh. ngomong2 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa MIGAS tahun 2008 kemaren berada di kisaran 8.06% saja. Tahun ini mungkin agak terkoreksi nih ke 7.7%. Tapi tetep lah THANX TO MINYAK BUMI, karena mampu mempertahankan ekonomi RIAU di level POSITIF waktu krisis ASIA 1998 dulu. Seperti yang kita ketahui bersama dulu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mayoritas provinsi2 di Indonesia berada di level MINUS. Namun, tidak halnya di Provinsi Riau ;).....

===============================================

Dari RIAUPOS

Rabu, 18 Februari 2009 , 08:14:00
Produksi CPI Capai 11 Miliar Barel

11 MILIAR BAREL: Gubernur Riau HM Rusli Zainal menan-datangani prasasti 11 miliar barel produksi CPI selama 1952-2008 disaksikan Menteri ESDM RI, Purnomo Yusgiantoro di Duri, Selasa (17/2/2009).(said mufti/riau pos)
PEKANBARU (RP)-Kontribusi minyak yang diambil dari perut bumi Riau jadi tulang punggung produksi minyak Indonesia. Dengan lebih dari 50 persen produksi minyak yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), menempatkan minyak asal Riau sebagai penyumbang produksi minyak negara.

Bahkan PT CPI yang beroperasi di Riau mencatat prestasi produksi kumulatif 1952-2008 mencapai 11 miliar barel.

“Bagi saya angka kumulatif 11 miliar barrel benar-benar penting. Mengapa? karena tidak satu unit bisnis pun di Chevron seluruh dunia yang mencapai ataupun mendekati angka ini,” ujar Presiden Direktur CPI-Indo Asia Business Unit Minas, Indonesia, Suwito Anggoro.

Hal itu diungkapkannya dalam acara perayaan pencapaian produksi kumulatif PT CPI 11 miliar barrel di Golden Barrel Club Minas, Siak, Selasa (17/2). Hadir pada kesempatan itu Menteri ESDM RI, Purnomo Yusgiantoro, Gubri HM Rusli Zainal, Kepala BP Migas RI, R Priyono, Dirjen Migas Evita Legowo, Presdir Asia Pacific Exploration and Production, Jim Blackwell dan Managing Director Indo Asia Bussiness Unit Minas, Stve Green.

Pada acara penting itu juga hadir manta Presdir PT CPI sebelumnya yakni Humayunbosha, Baihaki Hakim, Yudiana dan keluarga dari Presdir pertama PT CPI yakni George dan Sjakon Tahija. Dalam sambutannya Presdir PT CPI, Suwito Anggoro mengatakan bahwa apa yang telah dicapai CPI di Riau adalah sebuah prestasi yang gemilang. “Yang kita rayakan hari ini bukan tentang angkanya tetapi tentang manusia dan kerja kerasnya, tentang kemitraan yang saling mengerti dan tentang kinerja yang penuh kesungguhan,” ujarnya lagi. Menurutnya makna di balik angka 11 miliar barrel itu yang pantas dirayakan.

Produksi monumental ini, lanjutnya, tidak semudah membalik telapak tangan, tidak terjadi hanya karena uang dan kemauan namun memerlukan dedikasi, komitmen, kemampuan teknis dan fokus tanpa henti terhadap keselamatan dan efisiensi kerja dari ribuan karyawan.

“Saya bangga bagaimana pemerintah, Chevron dan masyarakat telah bekerja sama untuk menjadi penghasil devisa terbesar untuk Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasinal dan regional selama lebih dari lima dasawarsa,” ujarnya lagi. Sumberdaya Migas, lanjutnya, milik rakyat Indonesia dan sebagai kontraktor yang dipercayai mengembangkan sumberdaya ini Chevron telah menjalankannya dengan kesungguhan.

“Hampir setiap hari saya ditelepon oleh Dirjen Migas RI ibu Evita Legowo yang menanyakan kondisi produksi minyak kami. Syukurlah kami mampu menjawabnya dengan prestasi,” ujarnya lagi disambut aplaus hadirin. Suwito juga menjelaskan kebanggan lainnya adalah keungulan operasional dan keahlian teknis tenaga kerja 97 persen adalah SDM Indonesia. “Hanya 3 persen lagi tenaga asing,” ujarnya.

Presdir CPI ini yakin di bawah bumi Sumatera ini masih tersimpan miliaran barel lagi cadangan minyak. “Mungkin teknologi kita hari ini belum bisa mengangkatna ke atas. Namun tidak ada yang tidak mungkin di masa mendatang,” tegasnya.

Di Atas Target
Sementara itu Kepala BP Migas RI, R Priyono memberikan apresiasi atas kinerja PT CPI dengan nilai sangat baik. “Produksi CPI punya pernanan sangat penting dalam mengejar target-target pemerintah Indonesia terkait dengan penerimaan negara,” ujarnya. Bahkan jika ada gangguan operasional sedikit saja maka jumlah produksi minyak nasional bisa anjlok dan mengurangi penerimaan negara.

Priyono mengatakan bahwa dari data yang ada pada mereka mencatat bahwa pencapaian produksi minyak rata-rata tahun 2008 adalah 407,466 barel per hari. Sedangkan hingga 12 Februari 2009 produksi berkisar 393,084 per hari. “Meski ada sedikit penurunan dari 2008 namun upaya CPI meningkatkan produksi di berbagai sumur minyak tua telah mampu memproduksi minyak di atas target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2009 yakni 380,330 barel per hari,” ujarnya.

Perhatikan Daerah
Sementara itu Gubri HM Rusli Zainal pada kesempatan itu mengatakan bahwa apa yang telah dicapai CPI adalah prestasi yang patut disyukuri. Meski demikian, lanjutnya, ke depan perhatian terhadap daerah hendaknya ditingkatkan.

“Kalau Dirjen Migas selalu telepon soal produksi saya juga rajin telepon ke Presdir CPI untuk meningkatkan corporate social responsibility (CSR),” ujarnya sembari tersenyum. Menurutnya di zaman orde baru Riau terabaikan meski kaya dengan minyak. “APBD Riau termasuk Kepri waktu itu cuma Rp300 miliar,” ujarnya mengenang.

“Dana itu sekarang hanya cukup buat jembatan,” ujarnya lagi. Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan kemajuan CPI hendaknya juga memberi kontribusi yang lebih banyak kepada daerah. Apalagi, tambahnya, tahun 2012 mendatang Riau akan jadi tuan rumah PON sehingga memerlukan fasilitas olahraga yang layak untuk pertandingan tingkat nasional.

Sementara itu menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dalam kesempatan itu atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja PT CPI dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan pemerintah. “Ini bukti bahwa dedikasi, komitmen dan kerja keras telah mampu memberikan hasil terbaik,” ujarnya lagi.

Dalam jumpa pers, Purnomo mengungkapkan, ESDM menyetorkan dana sebesar Rp350 triliun ke negara namun yang kembali hanya Rp5 triliun, Rp4 triliun dibagi-bagikan ke daerah dalam bentuk bantuan listrik pedesaan.

Tunggakan Retorasi
Dalam pada itu, di dari Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengejar tagihan uang negara dan berencana menagih biaya restorasi pasca eksploitasi migas yang menjadi kewajiban para kontraktor asing. Nilai tunggakannya mencapai US 20 juta dollar.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, total kewajiban sejumlah kontraktor asing senilai US 34 juta dollar. Namun, KPK selama ini baru menerima informasi bahwa setoran biaya restorasi baru mencapai US 13,8 juta dollar. ‘’Kami (akan) meminta sisanya segera diserahkan,” jelas Haryono di Gedung KPK, kemarin.

Paling tidak, kata dia, penyerahan itu harus segera dilakukan dalam waktu sebulan hingga dua bulan ke depan. ‘’Kami luwes saja sebulan atau dua bulan ke depan harus segera dikembalikan,’’ terang Haryono. Dana itu harus segera disetorkan kepada rekening bersama yang dikelola Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Kontrak Karya dan Kerja Sama (KKKS). Rekening bersama itu tercatat di Bank BRI dan BNI.

Haryono mengungkapkan pengembalian dana tersebut harus dibawah pengetahuan Departemen Keuangan (Depkeu). ‘’Depkeu juga harus tahu masalah ini sebab terkait penertiban (anggaran),’’ terang Haryono.

Dia menambahkan biaya restorasi merupakan biaya yang dikenakan sesuai kontrak karya antara kontraktor asing dengan BP Migas. Dana itu digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak pascaekspolitasi minyak dan gas di suatu daerah. Untuk menagih pengembalian ini, komisi juga menggandeng Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).(git/agm/jpnn/fiz/hen)



Ada PRO pasti ada KONTRA donk .... Sebenarnya, pembangunan prasasti 11 Miliar barrel ini menyebabkan kalangan elite politik daerah di Riau rada gerah ..... Maklum sajalah, kondisi kelistrikan dan infrastruktur PEMERINTAH PUSAT di Riau ini agak berantakan kondisinya.... Sangat tidak sebanding dengan apa yang telah RIAU Kontribusikan untuk menyeimbangkan APBN.

Maklum sajalah, gimana coba rasa sakitnya PROVINSI PENGHASIL BERAS dan TKI, malah lebih baik kondisi jalan negara dan kelistrikannya dari PROVINSI PENGHASIL MINYAK .... Ada yang aneh ??? NO OFFENSE AT ALL, BECAUSE I REALLY MEAN IT ... IN VERY RUDE WAY ... Asli kesel banget .....




Dari RIAUTERKINI

Selasa, 17 Pebruari 2009 17:17
Prasasti 11 Miliar Barel Produksi Minyak CPI Sakiti Rakyat Riau

PT. CPI membuat prasasti 11 miliar barel pencapaian produksi komulatif minyak. Hal itu menyadarkan betapa besar sumbangsih Riau, namun yang diterima belum seberapa. Menyakitkan!

Riauterkini-PEKANBARU- Terhitung awal Januari 2009 lalu produksi komulatif minyak mentah PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), sejak 1956 di Riau mencapai 11 miliar barel. Pencapaian tersebut diabadikan dalam prasasati yang ditandatangani Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Palaksana Kegiatan Hulu Migas R Priono, Gubernur Riau M Rusli Zainal dan Direktur Utama CPI Suwito Anggoro di Minas, Selasa (17/2/09).

Penandatangan prasasti tersebut dinilai Ketua DPRD Riau Johar Firdaus sebagai sikap paradok. Karena prasasti tersebut menyadarakan masyarakat Riau mengenai betapa besar sumbangsih yang telah diberikan untuk kemakmuran bangsa ini, namun tetap saja masyarakat Riau masih banyak yang miskin dan terbelakang. "Menurut saya sikap CPI tersebut sangat paradok. Di sisi lain mereka bangga atas prestasi mampu mencapai produksi hingga 11 miliar barel, namun di sisi lain keberadaannya tak memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Riau," ujarnya saat berbincang dengan riauterkini di gedung wakil rakyat, Selasa (17/2/09).

Diakui Johar Firdaus, bahwa selama ini CPI telah menggulirkan program community developmen (CD), namun program tersebut belum memberikan manfaat sebagaimana diharap masyarakat Riau. Terlebih belakangan program CD CPI cenderung menurun kualitas dan kuantitasnya. Sebagai contoh, Johar menyebut masih sangat banyak masyarakat yang tinggal di kawasan ladang minyak CPI masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. "Misalnya di Rohil, banyak masyarakat yang tinggal di kawasan ladang minyak CPI masih miskin dan tertinggal," sindirnya.

Terhadap pemerintah pusat, Johar juga berharap agar moment pencapaian produksi 11 miliar barel menjadi titik awal kesadaran, bahwa sudah semestinya Riau menerima lebih dari apa yang telah diberikan kepada bangsa ini. "Perjuangan untuk minta tambah DBH Migas harus direspon, karena faktanya Riau telah memberikan sedemikian besar hasil buminya bagi kesejahteraan bangsa," pintanya.

Penilaian lebih kritis disampaikan budaywan Riau Al Azhar. Menurutnya sikap CPI dari dulu tak berubah. Merasa sebagai perusahaan yang tak memiliki kaitan dengan wilayah dan masyarakat tempatnya melakukan kegiatan usaha. "Mereka (CPI.red) seperti pompa angguk. Terus saja menyedot dan menyedot minyak dari perut bumi, tanpa perduli kalau lingkungan disekitarnya bersemak," sindirnya.

Karena itu Al Azhar menilai pembuatan prasasti pertanda pencapaian produksi 11 miliar barel minyak CPI sangat menyakitkan. "Ini menambah pedih perasaan masyarakat Riau. Terutama saudara kita masyarakat Sakai, yang tanah tumpahnya menjadi lokasi pertambangan Chevron," runtuknya.

Karena itu, Al Azhar mengajak semua pihak untuk menjadikan moment pencapaian produksi minyak CPI ke-11 miliar barel sebagai kesempatan mengkalkulasi ulang sumbangsih Riau dari sumber daya alam. Kemudian mengghitung juga berapa yang telah diterima Riau. "Sekaranglah saatnya semua komponen masyarakat Riau mengkalkulasi ulang sumbangsi Riau kepada pemerintah dan yang diterima Riau dari pemerintah pusat dan Chevron," ajaknya.

Lebih lanjut tokoh asal Tambusai, Rokan Hulu tersebut mengatakan, sudah saatnya pengelolaan sumber daya alam di Riau diambilalih daerah, seperti yang telah dilakukan Siak melalui PT. Bumi Siak Pusako yang mengelola ladang CPP Blok.

Sebagaimana Johar Firdaus dan Al Azhar, kalangan mahasiswa juga beranggapan sama. Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau dan Kepulauan Riau Misbah Ibrahim menilai CPI tidak semestinya menyakiti masyarakat Riau dengan sekedar menggelar seremoni menandai pencapaian produksi 11 miliar barel. Semestinya CPI membuat program fenomenal yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau sebagai penanda prestasi tersebut. "Kalau CPI menandai pencapai produksi 11 miliar barel dengan meluncurkan program fenomenal yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau, tentu masyarakat Riau akan turut bangga dengan pancapaian itu, namun ternyata tidak. CPI sekedar membuat kegiatan seremoni yang menyakiti perasaan masyarakat Riau," sesalnya.

Sebagai misal, Misbah mengatakan, seandainya hari ini CPI menandai pencapaian produksi komulatif 11 miliar dengan mengumumkan kesiapannya membangun sarana pendukung PON, mengingat 2012 Riau menjadi tuan rumah PON ke-XVIII. "Kalau itu yang dilakukan CPI, maka perusahaan itu akan dikenang sepanjang massa oleh masyarakat Riau," demikian tanggapan Misbah.***(mad)


================

Selasa, 17 Pebruari 2009 18:12
Ditanya Sumbangsih, Dirut Chevron Gusar

Dirut PT.CPI Suwito Anggoro meradang. Ia gusar saat ditanya soal sumbangsih perusahaannya kepada Riau, terkait pencapaian produksi 11 miliar barel minyak.

Riauterkini-PEKANBARU- Direktur Utama (Dirut) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) meradang saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya terhadap anggapan sebagian pihak, bahwa sumbangsih CPI terhadap Riau tak sebanding dengan apa yang telah didapat dari daerah ini, mengingat produksi komulatif minyak CPI sudah melampau 11 miliar barel sejak beroperasi di Riau tahun 1956. Prasasti pencapaian tersebut hari ini ditandatangani Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Gubri M Rusli Zainal, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas R Priono dan Suwito sendiri di Minas, Kabupaten Siak.

Wawancara yang dilakukan beberapa wartawan, termasuk riauterkini di ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim (SKK) II Pekanbaru, Selasa (17/2/09) sambil menunggu keberangkatan Menteri ESDM ke Jakarta. Suwito menjelaskan, bahwa pencapaian produksi komulatif 11 miliar barel minyak mentah perusahaannya bukan target berkala. “Tidak bisa disebut apakah pencapaian tersebut secara waktu sudah sesuai target, karena kami tak pernah menetapkan target pencapaian dengan patokan waktu, melainkan kami lakukan sesuai prosedur teknis yang ada,” paparnya.

Suwito lantas mengatakan, bahwa produksi seluruh ladang minyak perusahaannya di Riau saat ini jauh dari puncak pencapaian yang pernah sampai sejuta barel sehari. “Sekarang tinggal sekitar 390 ribu barel setiap harinya. Usianya ladangnya sudah tua. Sudah limapuluh tahun,” tukasnya.

Ketika ditanya, apakah CPI tidak berniat membuat sebuah program fenomenal yang langsung memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau sebagai prasasti pencapaian 11 miliar barel? Suwito mengatakan pihaknya tak memiliki rencana seperti itu, karena hasil minyak yang didapat di Riau mayoritas untuk negara, bukan untuk perusahaannya. “Bagian kita hanya sekitar sepuluh persen. Sembilanpuluh persennya untuk negara,” tukasnya lagi.

Tak lama kemudian Suwito menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi gusar ketika ditanya tanggapannya terhadap anggapan sebagian pihak, bahwa sumbangsih CPI masih sangat kecil, dibandingkan dengan sedemikian besar yang telah didapat dari daerah ini. Dengan nada agak tinggi ia menyergah, “Kalau tak punya data, jangan mengatakan itu!”

Suwito kemudian memanggil Djati Susetya yang berdiri tak jauh darinya. “Pak Jati sini. Jelaskan apa saja yang telah kita buat untuk Riau,” perintahnya sambil meninggalkan wartawan. Namun Djati yang diminta memberi penjelasan lanjutan sama sekali tak berkata apupun kepada wartawan.***(mad)



Kebetulan saya orang Riau asli Melayu .... tapi keluarga saya bukan dari Perusahaan Minyak itu, dan keluarga saya juga bukan ELITE POLITIK di Riau apalagi pejabat Tinggi itu.. Jadi bagi saya, mengkritisi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga CHEVRON bisa saya lakukan sesuka hati ..... mohon diteliti, kalau kritisi saya salah. Domisili Jakarta, frequently visit Pekanbaru as well ....

Bangun 4 PLTG

PALEMBANG – Pemerintah kota ini berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di berbagai tempat. Keinginan tersebut menyusul sering byar-petnya listrik di kota empek-empek ini. Jika terealisasi, PLTG yang ada dapat menyuplai sistem interkoneksi PLN sekaligus proteksi listrik di Palembang sendiri.

“Listrik di Sumsel cukup. Sama sekali tidak kekurangan. Karena Sumsel ikut sistem interkoneksi. Ketika ada daerah yang kekurangan akan ditutupi dari pasokan listrik Sumsel,” beber Wali Kota Palembang, Ir Eddy Santana Putra MT beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, tempat yang dibidik untuk pembangunan power plant di antaranya, Sematang Borang, Sungai Lais, Jakabaring dan Karya Jaya. Pembangunan diserahkan sepenuhnya dengan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).

Dikatakan, daya yang akan dihasilkan dari PLTG tidak terlalu besar. Berkisar, 2x7 hingga 2x8 Mega Watt (MW). Sedangkan pembangunannya dilakukan bertahap. “Dana yang diperlukan besar, makanya bertahap. Perioritas dalam waktu dekat, yang di Sematang Borang.”

Lanjut Eddy, sistem Power Plant yang akan dibangun tentu saja dapat di suplai pada sistem interkoneksi PLN. Namun, ketika Sumsel ataupun Palembang kekurangan daya akibat menyuplai daerah yang kekurangan, power plant yang dibangun dapat menjadi proteksi. Yakni, melindungi kekurangan listrik di Palembang.

“Intinya, warga kota Palembang tidak lagi merasakan gelap gulita di malam hari ataupun tidak dapat melakukan tugas harian karena putusnya aliran listrik,” bebernya lagi.

Hal senada diungkap Direktur PT SP2J, Ir H Bahder Johan. “Prioritas pembangunan PLTMG di Sematang Borang,” ujarnya. Nah, melihat dari rencana, penandatanganan dengan Pertamina Explorasi dan Produksi (EP) terkait Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dilakukan di Jakarta 20 Januari 2009 lalu.
Dari Kesepakatan yang ada, kontrak SP2J dengan Pertamina terikat selama 10 tahun. Tiap hari, Pertamina bakal memasok 2 MMBTU/MMSCFD. Harganya, 4,125 Dollars/MMBTU. Gas dapat ditambah, terutama pada beban puncak.
Dalam kesepakatan yang ada, gas mulai disalurkan per 1 Juli 2010. Artinya, pasokan gas oleh Pertamina baru berakhir 1 Juli 2020. “Bisa diperpanjang kontraknya selama 5 tahun ke depan, tergantung situasi.”

Mengejar pasokan gas 1 Juli 2010, Bahder menargetkan bakal melakukan pembangunan kontruksi mulai bulan April di Sematang Borang. Namun, terlebih dahulu, PT SP2J harus mendapatkan Power Purchase Agreement (PPA) dengan pihak PLN yang akan membeli listrik.

Kata Bahder, berdasarkan komitmen PT SP2J dengan PLN, PPA dapat dilakukan paling tidak triwulan pertama 2009. Syaratnya setelah mendapatkan PJBG dari Pertamina.

Masalah modal untuk pembangunan kontruksi, Pemkot telah menganggarkan 10 hingga 20 persen dana dari APBD. Sisanya di dapat dari pinjaman bank. Mengenai engine digunakan, sudah tersedia dari investor Jerman.
“Sebelum PLTMG Sematang Borang selesai, kita akan melakukan FS (Feasibility Study) pembangunan PLTMG di Jakabaring juga berdaya 14 MW. Di lanjutkan dengan PTLG di Karya Jaya,” tandas Bahder. (mg17)

Pertamina Racing Fuel ( PRF ) >> BBM jenis baru

diambil dr forum sebelah :)

Pertamina Unit Refinery III mengeluarkan Produk BBM baru dengan nama PRF (pertamina Racing Fuel). Bahan bakar ini dilaunching untuk memenuhi kebutuhan kegiatan otomotif khususnya balap. Ini telah di uji coba oleh salah satu pembalap internasional Rifat sungkar di Kawasan bundaran Jaka Baring Palembang tanggal 11 Februari 2009 Kemarin. Bahan bakar yang dibuat dengan campuran dengan hasil polymerisasi dan gas ini memiliki oktan 100 sehingga torsi dan power yang dihasilkan dapat lebih maksimal. berbeda dengan dulu bila para pembalap selama ini membeli bahan bakar khusus ke Sheel dengan harga 70 ribu perliternya, sedangkan PRF ini hanya akan di jual 35 ribu perliternya, BBM jenis ini baru akan di launching 11 Desember 2009 nanti. :okay: :okay:

http://i420.photobucket.com/albums/pp287/taufiq_2009/12.jpg

http://i420.photobucket.com/albums/pp287/taufiq_2009/11.jpg

http://i420.photobucket.com/albums/pp287/taufiq_2009/07.jpg

FYI, selama ini pembalap Indonesia biasanya ambil dari luar sperti Shell dan Elf
ini produk high end Pertamina di BBM... :cheers:

wah..kalo motor bebek g pake ini gimana ya :tongue2:

^^ terbang CeN.. :colgate:

Jelajah Kalimantan
Cahaya dari Negeri Tetangga

KOMPAS/AHMAD ARIF
Warga Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berada di depan gardu listrik yang mendapat pasokan listrik dari Kampung Biawak, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, Kamis (19/2).
/
Rabu, 25 Februari 2009 | 04:10 WIB
C Wahyu Haryo dan M Syaifullah

Berpuluh tahun dibekap gelap, sebagian desa di batas negara itu kini bermandikan cahaya. Listrik dari negeri tetangga yang mengalir nonstop 24 jam ke sana telah mengirim cahaya itu. Cahaya yang tak sanggup diberi oleh negeri sendiri.

Kami baru bisa merasa senang sekarang. Listrik sudah bisa dinikmati siang malam seperti di kota,” kata Maria (30), warga Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Maria gembira menyikapi listrik dari Malaysia yang mengalir sejak 23 Januari 2009. Sebelumnya, warga desa yang berbatasan dengan Kampung Biawak, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, itu hanya bisa menikmati listrik saat malam. Itu pun aliran listriknya sering mati hidup.

Tak hanya Maria yang bersukacita, PT PLN (Persero) juga mempersiapkan seremoni peresmian pada 26 Februari mendatang di Sajingan Besar, yang rencananya dihadiri Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.

Tak mampu

Meski pahit, mesti diakui, bangsa Indonesia yang kaya sumber daya alam dan energi tak mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya. Badan Persiapan Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan Kalbar merilis, hingga 2008, dari 116 desa di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia, masih sekitar 67 desa atau sekitar 58 persen yang belum teraliri listrik PLN.

Dari 49 desa yang sudah ada jaringan PLN itu, belum semua warganya menikmati listrik PLN. Tercatat ada 36.612 keluarga yang menghuni 49 desa tersebut dan hanya 14.757 keluarga yang menikmati listrik dari PLN. Sekitar 1.831 keluarga mengusahakan sendiri listrik dengan genset atau pembangkit listrik tenaga surya.

Gaus (52), warga Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Sanggau, misalnya, hingga detik ini masih harus mengeluarkan biaya membeli solar sekitar Rp 1.080.000 per bulan untuk menghidupkan genset pukul 18.00-24.00.

Sementara Saset (40), petani di Dusun Gun Jemak, sejak lahir hingga sekarang masih menggunakan pelita untuk penerangan rumahnya pada malam hari. ”Genset barang yang mahal bagi kami,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, PT PLN memutuskan membeli listrik dari Malaysia. Kontrak kerja sama pembelian listrik dari Malaysia tersebut meliputi 200 kVA untuk memenuhi kebutuhan di Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan 400 kVA untuk memenuhi kebutuhan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Daya listrik dari Malaysia ini dibeli PLN sebesar 30,2 sen ringgit Malaysia atau sekitar Rp 936 tiap kWh. Sedangkan PLN menjual kepada masyarakat di perbatasan tetap Rp 500 tiap kWh.

Kerja sama pembelian listrik dari Malaysia mulai intensif dibahas pertengahan tahun lalu. Pada 10 Juli 2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi memberikan persetujuan terhadap pembelian listrik dari Malaysia untuk wilayah perbatasan itu.

Pembelian listrik dari Malaysia itu karena kebutuhan listrik di perbatasan yang semakin meningkat, sementara kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Pembelian listrik dari Malaysia juga dapat menekan kerugian yang selama ini diderita PLN untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di kedua wilayah itu.

Biaya operasional PLTD PLN di Sajingan Besar dan Badau mencapai Rp 166 juta tiap bulan. Sementara dengan membeli listrik dari Malaysia, PLN hanya perlu mengeluarkan subsidi Rp 74 juta tiap bulan.

Ketergantungan

Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid mengatakan, pasokan listrik dari Malaysia sangat berarti bagi warga perbatasan. Bahkan, dengan bersemangat ia mengungkapkan, wilayah yang dialiri listrik dari Malaysia itu kemungkinan akan diperluas hingga ke Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Namun, pemerhati sosial di Kalbar, William Chang, justru melihat pembelian listrik dari Malaysia ini sebagai salah satu bentuk kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. ”Pemerintah harus belajar, kenapa Malaysia bisa, sementara kita tidak. Padahal, Sarawak dan Kalimantan berada di daratan yang sama, kekayaan alamnya sama. Bahkan, lebih kaya Kalimantan,” kata Chang.

Pembelian listrik dari Malaysia meningkatkan ketergantungan warga perbatasan terhadap Malaysia, yang selama ini sudah bergantung pada berbagai produk Malaysia dari gula hingga gas.

Indonesia menjadi pasar bagi produk jadi Malaysia dan Malaysia menerima produk mentah Indonesia. Nilai tambah ekonomi ada di Malaysia.

”Dilihat dari segi pertahanan dan keamanan wilayah, posisi tawar Malaysia di sana juga jelas lebih kuat,” katanya.

Kekhawatiran itu juga tersirat dalam pernyataan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya. Ia berharap, pembelian listrik dari Malaysia untuk warga perbatasan ini bukan untuk jangka panjang.

”Jika skema pembangunan energi listrik Indonesia pada 2010 terwujud, kita tidak perlu lagi bergantung pada pihak luar negeri,” katanya.

Pembelian listrik dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan adalah ironi terbesar negeri ini. Betapa tidak, Kalimantan adalah salah satu produsen batu bara terbesar dunia. Batu bara Kalimantan telah memberi cahaya kota-kota di Pulau Jawa hingga ke Korea dan Jepang. Namun, kekayaan alam Kalimantan ini tak mampu memberi cahaya kepada penduduk Kalimantan sendiri.

Coba saja datang ke Palangkaraya menjelang petang. Hari begitu cepat malam karena sebagian besar wilayah kota gelap tanpa listrik. ”Saya sedih, tapi saya tidak ingin menangis,” kata Teras Narang, Gubernur Kalteng, prihatin. (Haryo Damardono/ Ahmad Arif)

^^ terbang CeN.. :colgate:
yahh..bukan motor bebek lagi donk, jadi bebek beneran :colgate:

Medco Akuisisi Ladang Minyak di Meksiko

Jakarta (ANTARA News) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) telah menandatangani perjanjian pembelian aset (asset purchase agreement/APA) dengan Energy Resources Technology GOM Inc (ERT) untuk mengakuisisi 100 persen hak partisipasi di Blok 316, East Camero Area, Teluk Meksiko, AS.

Total pembelian 18 juta dolar AS, dan tanggal efektif transaksi ini adalah 25 Februari 2009, demikian diungkapkan Direktur Keuangan Medco, Cyril Noerhadi, dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan Burse Efek Indonesia (BEI), Jumat.

Sekerang, operator Blok 316 East Cameron adalah Medco Energi. Blok 316 East Cameron, memiliki luas sekira 5.800 are dan berada sekira 110 mil Barat Daya pesisir Lousiana di Teluk Meksiko, AS.

"Blok ini memiliki dua sumur produksi dalam subsea completions yang memiliki kedalaman sekira 200 kaki dari permukaan," ujarnya.

Alasan akuisisi oleh Medco itu adalah untuk mendapatkan produksi dari lapangan gas yang sudah dipahami dan terletak dekat dengan sumber daya yang dimiliki perseroan saat ini.
(*)

PT BA Bangun PLTU 3x10 MW
Friday, 06 March 2009

PALEMBANG(SINDO)– Upaya efisiensi di tengah badai krisis terus dilakukan perusahaan- perusahaan besar tanah air.

Seperti yang dilakukan PT Tambang Batubara Bukit Asam (PT BA) Persero Tbk, dengan membangun PLTU sebagai pengganti konsumsi listrik dari PT PLN. Direktur Utama PT BA Sukrisno mengatakan, pihaknya berharap bisa melakukan efisiensi anggaran penggunaan energi terutama listrik, yang selama ini masih dipenuhi dengan membeli dari PLN.

Menurut Sukrisno, dengan beroperasinya PLTU berkapasitas 3x10 MW itu, nantinya perseroan bisa menghemat hingga US$3,3 juta setiap tahunnya,dengan jumlah pemakaian listrik serta tarif listrik yang berlaku saat ini.Terlebih, selama ini perusahaan plat merah tersebut masih disuplai listrik PLN sebesar 23 MW.

“Diharapkan dengan Perseroan punya pembangkit (listrik) sendiri, jatah PTBA yang mencapai 23 MW itu bisa dialokasikan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia mengatakan, dana yang akan digunakan dalam pembangunan PLTU senilai US$41,4 juta, itu berasal dari kasinternal BUMN tambang tersebut seluruhnya.

Hingga saat ini,kas internal yang dimiliki perseroan mencapai Rp3 triliun. Sekretaris Perusahaan PTBA Eko Budhiwijayanto mengatakan, tujuan utama pembangunan PLTU, untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam melaksanakan operasi penambangan dan kegiatan penunjanglainnya ditambang milik PTBA,di Tanjung Enim.

Perseroan bahkan sudah menandatangani Kontrak EPC (engineering, procurement,and construction) pada 4 Maret 2009 lalu,dengan kontraktor pelaksana yang merupakan Joint Operation antara Concortium of China Overseas dan PT Weltes EnergiNusantara. (iwan setiawan/rel)

China, Japan eager to develop Indonesia`s bioenergy

Jakarta (ANTARA News) - China and Japan have expressed interest in developing Indonesia`s biofuel and renewable energy, an official said.

"Japan and China are eager to develop bioenergy in Indonesia. As a matter of fact, China has many times sent its delegation to Indonesia for that purpose," Chairman of the Indonesian Cooperatives Council (Dekopin) Adi Sasono said on Thursday.

Indeed many developed countries regard Indonesia as a potential producer of biofuel and renewable energy, not to mention its spices, he said.

"We have the potentials to invite foreign investors, the more so because they regard Indonesia as the main source of green energy," he said.

The Dekopin chief said Chinese and Japanese delegations will soon visit Indonesia to explore possibilities of investment in the sector.

The two countries are determined to reduce their dependence on fossil-based energy and to meet 10 percent of their energy needs from renewable sources, he said.

"We are rich in sources of green energy particularly from sugar cane, cassava and jatropha curcas," he said.

Indonesia now has an estimated 20 million hectares of idle land suitable for the cultivation of such plants, he said.
(*)

Biofuel Bahan Bakar Alternatif Masa Depan

Solo (ANTARA News) - Biofuel memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif masa depan, tetapi dalam mengembangkan perlu konsistensi pemerintah.

Hal itu merupakan syarat utama untuk mengembangkan bahan bakar tersebut, kata Hilmi Panigoro Presiden Direktur Medco Group yang juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) pada "Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan" di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Jateng, Selasa.

Indonesia sebenarnya bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan biofuel dikawasan Asia Pasifik dan bahkan dunia.

"Dengan bahan baku yang sangat melimpah, Indonesia sebenarnya bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan biofuel dikawasan Asi Pasifik bahkan di dunia," katanya.

Untuk mengembangkan biofuel, Indonesia perlu berguru kepada Brazil. Sebab di negara ini memiliki keunggulan dalam pengembangan bioful antara lain adanya bunga rendah untuk pendanaan dari bank pembangunan lokal untuk perkebunan, adanya pusat riset untuk perkebunan tebu.

"Dari studi kasus biofuel di Brazil, Negara ini akan jauh dari konflik energi dan pangan termasuk perusakan hutan Amazon," jelasnya.

Sementara untuk peluang dan tantangan biofuel, Hilmi mengatakan permintaan biofuel akan terus meningkat mengingat terus berkurangnya cadangan minyak bumi di dunia.

Sementara untuk tantangan, antara lain soal penyediaan bahan baku, serta hasil produksi perolehan alkohol serta hal penting dalam menarik minat investor.

Pada kesempatan itu, Hilmi juga menyebutkan beberapa tantangan pokok yang akan menentukan masa depan biofuel yakni peraturan pemerintah dimana pemerintah pusat dan daerah harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan mandatory dan menyediakan insentif serta kebijakan pajak impor bagi negara-negara yang berorientasi ekspor.

"Selain itu industri otomotif berpengaruh kuat dalam pasar bahan bakar domestik," katanya lagi. Sedangkan tantangan penting dalam menarik investor antara lain kemudahan dalam penggunaan lahan, infrastruktur, pemudahan prosedural dan perijinan, penerimaan masyarakat, bantuan superviser pertanian serta kondisi yang aman dan kondusif untuk operasional.

Untuk produksi biodiesel pada tahun 2008 mencapai 1.238.300 kiloliter sementara untuk bioethanol mencapai 144.500 kiloliter. Sedangkan untuk target bauran energi hingga tahun 2025 untuk biodiesel mencapai 9,25 juta kiloliter dan untuk bioethanol mencapao 4,3 juta kiloliter.

Sementara itu menurut Staf Ahli Bidang Teknologi dan Pengembangan Berkelanjutan Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Dana Kartakusuma pada kesempatan yang sama mengatakan Indonesia berpotensi untuk mengembangkan energi terbarukan biofuel tetapi potensi yang ada sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Tahun 2025 kita harus bisa mengembangkan mix energi dimana 17 persen energi yang digunakan merupakan anergi alternative." jelasnya.(*)

2010, Energi Sengkang Suplai Listrik 315 MW

MAKASSAR -Harian Fajar- Krisis energi listrik di Sulsel, diharapkan dapat sedikit teratasi tahun depan. Pasalnya, PT Energi Sengkang yang saat ini memasok 155 MW ke sistem sulsel, akan menambah suplainya 160 MW pada 2010 mendatang. Dengan demikian total suplai dari pembangkit tersebut sebesar 315 MW.Direktur PT Energi Sengkang, Brian J Allen, saat berkunjung ke Redaksi Fajar, lantai empat Graha Pena, Kamis 12 Maret, malam tadi mengungkapkan, untuk September hingga November 2009, PLTG berkapasitas 60 MW sudah akan rampung dan beroperasi.

Itu akan disusul pengoperasian PLTU berkapasitas 60 MW. "September sampai November 2009 untuk yang 60 MW. 60 MW berikutnya Spin Turbin. Jadi totalnya keseluruhan 315 MW di 2010," katanya.

Direktur PT South Sulawesi LNG (Energy World Group), Priandika Permana, yang datang bersama Brian J Allen menambahkan, saat ini, PT Energi Sengkang sudah memiliki 150 MW. Produksi itu akan terus ditambah hingga totalnya 315 MW. "Kita sekarang sudah punya 155 MW ditambah 100 MW dan ditambah lagi 60 MW menjadi 315 MW. Itu Juli 2010 mulai maksimal," kata Priandika.

Saat ini, seluruh proses pengerjaan PLTG masih berjalan berjalan sesuai skedul. "Proses masih sesuai jadwal. Produksi kita, dari kapasitas pabrik, rata-rata 92,56. Itu akan menjadi rata-rata produksi selama 11 tahun. Jadi itu cukup tinggi," katanya.

Menurut Priandika, sejauh ini, produksi listik PT Energi Sengkang seluruhnya dijual ke PT PLN. "Tidak ada ke perusahaan lain. Semua dijual ke PLN melalui PPA. Mudah-mudahan krisis dan persoalan listrik di Sulsel hingga Juli 2010 sudah bisa teratasi," harap Priandika. PT Energi Sengkang juga menandatangani kontrak penyewaan kantor Graha Pena. (amr)

Senin MoU, Pembayaran Sistem Operator

JAKARTA - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) dan PT Medco E&P Indonesia akan membuat nota kesepahaman. Wakil pemerintah pusat dan kontraktor itu, sepakat mengadakan pasokan gas untuk 4.000 rumah tangga di Kelurahan Siring Agung dan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Palembang. Rencana penandatangan MoU (Memorandum of Understanding), dilakukan Senin (23/3) di gedung ESDM, Jakarta. Yang menandatangani Direktorat Jenderal Migas Evita H Legowo, selaku pihak pertama dan bos PT Medco E&P Indonesia (pihak kedua). Turut mengetahui Kepala BP-Migas R Priyono, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dan Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Nah, kemarin (18/3), Wawako Palembang Romi Herton, Asisten II Apriadi S Busri, Kepala Disperindagkop Wantjik Badaruddin, dan perwakilan SP2J menggelar pertemuan persiapan penandatangan MoU tersebut. Pertemuan di Lt.15 Gedung Plaza Sentris Jakarta (Migas) itu, berlangsung tertutup.

Wawako Romi Herton kepada Sumatera Ekspres usai pertemuan mengemukakan, Kota Palembang akan diuntungkan dengan program pipanisasi itu. “Kan ada dua daerah yang dapat jatah, Palembang dan Surabaya. Kita patut bersyukur karena pipa seharga Rp40 miliar akan dipasang di dua kelurahan di Kota Palembang, Siring Agung dan Lorok Pakjo, Kecamatan IB I. Uang itu anggaran APBN lewat Dirjen Migas, Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Nanti yang mengalirkan gas alamnya Medco. Ini ’kan salah satu dari program konversi minyak tanah ke gas,” paparnya.

Program gasifikasi dan pipanisasi itu, lanjut Romi, bisa mengaliri sekitar empat ribu rumah tangga di dua kelurahan di Kota Palembang. “Ini salah satu upaya mengurangi beban hidup masyarakat di perkotaan. Dengan gas ini nanti akan terasa lebih murah, lebih praktis, lebih efisien, dan tentunya lebih aman.”

Program yang segera direalisasikan ini, sistemnya akan lebih teratur. “Nanti pembayarannya sistem operator. Nanti apakah diurus oleh pihak Medco, atau oleh Dirjen Migas, diserahkan ke pemerintah kota. Ya, yang penting ini bisa terealisasi. Nanti kontrak kerja akan digelar bulan September, berarti akan banyak tenaga kerja yang terserap,” harapnya.

Draft nota kesepahaman menerangkan bahwa Dirjen Migas merupakan wakil pemerintah yang mempunyai program pembangunan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga. Ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi serta secara mandiri dan mengurangi subsidi minyak tanah.

Lalu, PT Medco disebut sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), yang mengoperasikan beberapa lapangan gas bumi untuk wilayah kerja South and Central Sumatera.

Selain untuk mengurangi subsidi minyak tanah, nota kesepahaman juga memperoleh jaminan alokasi pasokan gas bumi dari wilayah kerja South and Central Sumatera. “Dalam jangka waktu paling lambat September 2009, pihak pertama (Dirjen Migas) melalui operator jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga, dan pihak kedua (Medco dan BP-Migas) wajib menandatangani Gas Sales Agreement (GSA),” papar Romi.

Ada empat pokok perjanjian GSA itu, yakni volume gas bumi sebesar 1 mmcfd, harga gas bumi US$ 3 per mmcf, titik serah di mulut sumur, serta jangka waktu GSA akan disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya kontrak kerja sama wilayah South and
Central Sumatera. “Pihak pertama akan menunjuk operator selambat-lambatnya pada bulan September 2009,” tegasnya. (05)

Govt advised to resist Japanese pressure on Senoro field

Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian government should not let itself be dictated by Japan with regard to the liquefied natural gas (LNG) refinery project in the Senoro field in Southeast Sulawesi, an energy observer said.

"The government should hold its ground and refuse to be dictated by Japan," energy affairs observer Pri Agung Rakhmanto said here on Wednesday.

He said a letter sent by Japanese ambassador to Indonesia Kojiro Shiojiri on the slow progress in the Senoro refinery project was a form of intervention although such a letter was normal in the energy business.

"This is because energy, economically and politically, is a strategic commodity for a country," he said.

He said the government should have the courage to take a firm decision with regard to the price and the designation of its gas production.

A similar view was expressed by Sofyano Zakaria, executive director of the Public Policy Studies Center (Puskepi). He said the Japanese ambassador`s letter was a form of intervention.

"It is inappropriate for the Japanese ambassador to intervene in the Senoro project because the project is a matter of business relations between state-owned oil company Pertamina, Medco and Mitsubishi," he said.

He said the government should be consistent in implementing existing regulations on the oil and gas industry.

Wanandi said companies involved in the Senoro gas project should comply with their 25 percent domestic market obligation (DMO) based on Law No.22 / 2001 on oil and gas.

"This is despite the fact that the work contracts were made in 1997 before the law on oil and gas was enacted in 2001," he added.

In fact, he said, in the absence of the law, the government could obligate Pertamina and Medco to sell their gas to the market at home and not export it.

In his letter, the Japanese ambassador asked President Susilo Bambang Yudhoyono to realize the LNG project soon because it involved Mitsubishi Corporation, which, he said, could affect the energy relations between Japan and Indonesia.

In the project, which is expected to have a production capacity of 2.1 million tons per annum and to begin operation in 2013, Mitsubishi has a 51-percent stake while Pertamina and Medco have 29 percent and 20 percent respectively. (*)

http://img128.imageshack.us/img128/3932/75616449.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=75616449.jpg)

http://img128.imageshack.us/img128/9889/57055595.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=57055595.jpg)

http://img49.imageshack.us/img49/4449/91583974.jpg (http://img49.imageshack.us/my.php?image=91583974.jpg)

Power Plant Tanjung Muria

http://2.bp.blogspot.com/_K8f_78xTKLU/R7KdvKQ9U3I/AAAAAAAAAA4/yD4U7PYNq7E/S758/PLTN+Tanjung+Muria.gif

nice rendering....water power right...?? wish nuclear power plant can implement in Indonesia....

Jalur Pipa Blok Cepu Diuji Coba

Bojonegoro (ANTARA News) - Pertamina Sabtu ini melakukan uji coba operasionalisasi jalur pipa distribusi minyak Blok Cepu sepanjang 46 km dari lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, hingga lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, Jawa Timur.

"Uji coba pipa sudah mulai dilakukan, tetapi dengan air," kata Pejabat Sementara (PJS) Direktur Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Cepu Kunto Wibisono kepada ANTARA, Sabtu.

Direktur Operasi Pertamina EP Cepu ini menambahkan, perbaikan pipanisasi minyak Blok Cepu enam inchi yang sempat terganggu akibat tersumbat batu tersebut, sudah rampung.

Perbaikan dilakukan dengan cara membongkar kembali pipa dan memotongnya untuk kemudian mengeluarkan batu yang ada dalam pipa yang selama ini menghambat aliran air ketika pada uji coba pertama, dua bulan lalu, dilakukan.

"Kalau melihat batu yang ada di dalam pipa sebesar kepala orang, jelas disengaja," jelasnya.

Sejauh ini, proses uji coba jalur pipa dengan air sudah aman sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan minyak Blok Cepu.

Tetapi, kepastian pemanfaatan jalur pipa tersebut tetap menunggu sertifikasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Dia menjelaskan, pipa enam inchi yang dimanfaatkan mendistribusikan produksi minyak Blok Cepu dari lapangan Banyu Urip dari empat buah buah sumur itu mampu mendistribusikan minyak sedikitnya 12.000 barel per hari, yang 10 ribu barel per hari diantaranya dibeli Pertamina.

Sementara harga akan mengikuti harga pasar yang penentuannya dilakukan tim Ind Crude Proise (ICP) multi departemen yang terdiri dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas dan Departemen Keuangan.

"Kalau harga kurang lebihnya mengikuti harga pasaran minyak dunia," katanya.

Kunto memperkirakan, produksi awal minyak Blok Cepu, mulai bisa berjalan berkisar Juni-Juli, namun karena pembangunan kilang mini diperkirakan baru rampung Oktober, maka produksi awal pada Juni atau Juli tidak langsung 20.000 barel per hari.

"Paling tidak produksi minyak Blok Cepu sudah bisa dimulai, meskipun tidak langsung 20.000 barel," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyotono menyatakan, Pemkab berusaha ikut mengelola minyak Blok Cepu dengan memanfaatkan kilang mini milik Humpuss Patragas yang ada di Cepu, Blora, Jawa Tengah.

Kilang mini milik Tommy Soeharto tersebut kapasitasnya mencapai 10 ribu barel per hari. (*)

nice rendering....water power right...?? wish nuclear power plant can implement in Indonesia....

That is actually a rendering of a nuclear power plant.

betul.. keliatan banget nuklirnya.. :D

kalo PLTU kan ada cerobongnya
kalo PLTA pasti ada waduknya
kalo PLTG ada tangki / silo-nya
jadi sisanya PLTN.. :D

btw, itu langsung 4 reaktor ya?

Harga Minyak Tembus 62 Dolar

New York (ANTARA News) - Harga minyak mentah menembus 62 dolar AS per barel di New York pada Rabu waktu setempat dan merupakan posisi tertinggi dalam enam bulan terakhir.

AFP melaporkan, kontrak berjangka utama New York, minyak mentah jenis "light sweet" untuk pengiriman Juli, naik 1,94 dolar AS dari penutupan Selasa, menjadi berakhir pada 62,04 dolar per barel, setelah menyentuh posisi tertinggi 62,26 dolar .

Minyak mentah "Brent North Sea" untuk penyerahan Juli, juga mencapai puncak tertinggi dalam enam bulan pada 61,80 dolar per barel, sebelum berakhir 1,67 dolar lebih tinggi dari penutupan Selasa menjadi 60,59 dolar per barel di London.

Dalam kurang dari tiga pekan, harga minyak mentah telah melompat 20 persen.

Puncak harga baru pada Rabu, muncul setelah Departemen Energi AS (DoE) mengumumkan, cadangan minyak Amerika anjlok 2,1 juta barel dalam pekan yang berakhir 15 Mei.

Penurunan itu, jauh daripada ekspektasi pasar turun 700.000 barel dan mengindikasikan bahwa permintaan energi menguat meski Amerika Serikat masih dilanda resesi mendalam.

"Lebih besarnya daripada perkiraan, penarikan minyak mentah dan bensin membuat pekan ini menyatakan dengan jelas `bullish` (bergairah)," kata Hussein Allidina dari Morgan Stanley.

"Ada sinyal penguatan di pasar minyak mentah untuk pertama kalinya pada pekan ini," kata dia.

Minyak juga mendapat dukungan dari melemahnya greenback, karena minyak dihargakan dalam dolar.

Di pasar valuta asing, dolar merosot pada Rabu, ke posisi terendah empat bulan terhadap euro, karena kenaikan kembali saham-saham Wall Street mendorong para investor untuk keluar dari "safe-haven" (tempat berlindung yang aman) mata uang AS.

Harga minyak mencapai rekor tertinggi selama ini di atas 147 dolar AS pada Juli tahun lalu, sebelum krisis finansial global merebak dengan cepat pada bulan-bulan terakhir 2008, yang mendorong ekonomi dunia terjerumus ke dalam resesi.

Pada awal pekan ini, harga minyak telah menyentuh posisi tertinggi enam bulan, terdorong oleh kenaikan pasar-pasar saham yang mengindikasikan meningkatnya optimisme untuk pemulihan ekonomi, kata para pedagang.

Kerusuhan di negara produsen minyak Nigeria, juga menambah tekanan naik harga minyak.

Kenaikan harga minyak baru-baru ini "mengesankan di tengah kerasnya penurunan produksi industri global," kata Ed Yardeni, kepala strategi investasi pada Yardeni Research.

"Itu memberikan kesan bahwa para pedagang minyak memperkirakan ketika ekonomi global pulih, pasokan akan mengetat relatif cepat terhadap permintaan."

"Jika itu terjadi, harga minyak dapat berbalik naik kembali hingga mencapai 100 dolar AS per barel dalam skenario ini," kata Yardeni.(*)

Medco to finalize study on BP assets this month
Ika Krismantari , The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 06/09/2009 10:47 AM | Business

Publicly listed energy company PT Medco Energi Internasional aims to complete a feasibility study on its plan to acquire BP Indonesia's stake in an oil and gas block in West Java by the end of this month.

Medco finance director D. Cyril Noerhadi said on Monday that an internal team was still in the process of evaluating the plan.

"We hope we can settle it by the end of this month," he said, adding that he could not say much about the result, as it was not final yet.

Medco announced previously its interest to acquire a 46 percent stake of BP Indonesia in the Offshore North West Java Sea block (ONWJ), West Java.

Medco project director Lukman Mahfoedz said Medco was looking at sharing ownership of the stake with other companies, but would not mention names.

Competition will be tough for Medco as local energy firms have also announced bids to acquire the block, which mostly produces gas.

Among the competitors is state oil and gas firm PT Pertamina, which has established a partnership with publicly listed PT Indika Energy to acquire the block.

Even though it is not clear how much participating interest each company would have, Pertamina and Indika say they have allocated internal funding for the acquisition.

Publicly listed PT Energi Mega Persada, a subsidiary of PT Bakrie and Brothers group, has also said it plans to try to purchase the block.

The ONWJ sea block stretches from Cirebon in the east to the Thousand Islands in the west.

The block supplies gas to fertilizer company PT Pupuk Kujang, state electricity company PT PLN and state gas company PT PGN.

British energy giant BP plc, the parent company of BP Indonesia, has confirmed its plan to sell the stake as the company wants to focus more on its Liquified Natural Gas (LNG) business.

BP is the operator of Tangguh LNG plant in Papua.

Tangguh is a massive gas project in the Bintuni Bay area of Papua, with total proven gas reserves of about 14.4 trillion cubic feet.

The plant is expected to produce 7 million tons of LNG per annum in the first phase of production by the end of June.

Other major shareholders in ONWJ include China's CNOOC with 36.72 percent, Japan's Inpex with 7.25 percent and Itochu Oil Exploration with 2.85 percent.

Minyak Mentah Capai Harga Tertinggi Delapan Bulan
Kamis, 11 Juni 2009 07:30 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis

New York (ANTARA News/AFP) - Harga minyak mentah menembus 71 dolar AS per barel pada Rabu waktu setempat, tertinggi dalam delapan bulan, karena para pedagang mengikuti jejak jatuhnya persediaan minyak mentah Amerika, melemahnya dolar AS dan harapan pemulihan permintaan energi global.

Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah "light sweet" untuk pengiriman Juli, melonjak menyentuh posisi tertinggi 71,79 dolar AS per barrel, tertinggi sejak Oktober.

Kontrak berakhir pada 71,33 dolar AS per barel, atau naik 1,32 dolar AS dari posisi penutupan Selasa.

Minyak mentah "Brent North Sea" London untuk penyerahan Juli, meningkat 1,18 dolar AS menjadi 70,80 dolar AS per barel, setelah sebelumnya sempat mencapai 71,20 dolar AS.

Badan Informasi Energi AS (EIA) Rabu mengatakan, bahwa persediaan minyak mentah Amerika jatuh 4,4 juta barel dalam pekan yang berakhir 5 Juni, mengindikasikan menguatnya permintaan di negara konsumen energi terbesar dunia.

Itu jauh lebih besar daripada ekspektasi pasar turun 700.000 barel.

"Bullish (pasar bergairah)," yang sebagaiman analis Morgan Stanley Research Hussein Allidina gambarkan sebagai jumlah cadangan minyak mentah baru.

Ia mengatakan bahwa "pasar minyak mentah fisik terlihat menguat, meski kilang penyulingan minyak AS berjalan ... di bawah level tahun lalu."

Torbjorn Kjus, analis pada DnB NOR Markets, mengindikasikan bahwa level rendah minyak mentah dapat mendorong harga meningkat.

Pekan ini, pasar minyak juga mendapatkan dukungan kuat dari melemahnya mata uang AS. Minyak mentah yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih murah untuk para pembeli yang memegang mata uang kuat. Kecenderungan itu menstimulus permintaan dan mendorong harga minyak naik.

Karena harga minyak mentah berjangka dua kali lipat dari posisi Desember, beberapa analis yakin "rally" (kenaikan panjang) yang terjadi dipicu oleh spekulasi di tengah kenaikan tipis permintaan.

"Kami melihat beberapa faktor yang mempengaruhi harga. Salah satu faktor adalah para pedagang terlihat menjaga minyaknya di luar pasar, menyimpan minyaknya di tanker-tanker seluruh dunia dan meninggu harga minyak bergerak naik," kata Frederic Dickson, kepala strategi pasar untuk DA Davidson & Co.

Dia juga mencatat "perdagangan spekulasi, yang mencerminkan aliran dari beberapa likuiditas besar-besaran yang dipompakan oleh bank-bank sentral global ke dalam ekonomi ..... mendorong harga naik."

Harga minyak telah merosot sejak mencapai puncak lebih dari 147 dolar AS per barel pada Juli, karena krisis ekonomi dan keuangan global telah mengurangi permintaan energi.

Perusahaan energi Inggris BP Rabu mengatakan, bahwa konsumsi minyak global turun 0,6 persen pada 2008, penurunan tahunann pertama sejak 1993 dan penurunan terbesar sejak 1982, karena penurunan ekonomi memangkas permintaan.

Perusahaan mengatakan, produksi minyak global naik menjadi 81,8 juta barel per hari pada 2008 dar tahun sebelumnya. Namun demikian, konsumsi seluruh dunia berkurang 420.000 barel per hari.

Kepala eksekutif BP Tony Hayward pada Rabu, juga memproyeksikan harga minyak dunia akan diperdagangkan antara 60-90 dolar AS per barel dalam tahun-tahun mendatang.

"Saya pikir itu adalah sebuah argumentasi rasional, untuk dimana kami hari ini, bahwa harga minyak akan berada pada kisaran antara 60-90 dolar AS," kata Hayward.

Negara-negara produsen minyak memerlukan harga di atas 60 dolar AS untuk menyeimbangkan pembukuan mereka, sementara konsumen konsumen tampak nyaman dengan harga di bawah 90 dolar AS, komentar dia.(*)

Minyak Menguat Setelah IEA Indikasikan Permintaan Naik
Jumat, 12 Juni 2009 04:32 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bursa |

New York (ANTARA News/AFP) - Harga minyak menguat ke posisi tertinggi baru delapan bulan pada Kamis waktu setempat, setelah sebuah badan internasional terkemuka melaporkan sinyal kehidupan dalam permintaan yang hampir mati di antara ekonomi-ekonomi maju.

Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah "light sweet" untuk pengiriman Juli naik 1,35 dolar AS dari penutupan Rabu menjadi berakhir mantap pada 72,68 dolar AS per barel.

Semula, dalam perdagangan harian kontrak sempat mencapai posisi tertinggi 73,23 dolar AS, level tertinggi sejak Oktober.

Di London, minyak mentah "Brent North Sea" untuk pengiriman Juli naik 99 sen menjadi ditutup pada 71,79 dolar AS.

Harga minyak memperpanjang kenaikan kuat Rabu, setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan estimasinya untuk permintaan global untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir.

Proyeksi bulanan IEA terakhir tampak medorong kenaikan kuat pasar pada Rabu didukung bergairahnya (bullish) laporan mingguan minyak AS, yang menunjukkan sebuah penurunan besar dalam persediaan minyak mentah.

"Itu bagian dari pergerakan naik menyeluruh ini didukung realisasi yang kemungkinan sekali keadaan terputus untuk sebuah permintaan besar sangat terbatas," kata Constanza Jacazio dari Barclays Capital.

"Laporan kunci yang telah dirilis menunjukkan revisi naik moderat. Itu mencerminkan sebuah perubahan kecenderungan setelah berbulan-bulan direvisi turun," tambah dia.

Dalam laporan Juni, IEA mengatakan pihaknya telah merevisi proyeksi permintaan minyak global naik 120.000 barel per hari untuk 2009, "menyusul lebih kuatnya daripada perkiraan" data kuartal pertama di antara 30 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD.

IEA memproyeksikan permintaan minyak global 83,3 juta barel per hari untuk 2009, naik dari 83,18 juta barel per hari dalam laporan Mei.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, estimasi permintaan global akan menjadi turun 2,5 juta barel per hari atau 2,9 persen terhadap estimasi sebelumnya 2,6 juta barel per hari.

"Revisi ini tidak menyiratkan dimulainya pemulihan ekonomi global, tapi mungkin mencerminkan sebuah pelambatan tajam penurunan," kata IEA.

Para pedagang juga fokus pada data impor China, yang mencapai 4,035 juta barel per hari hampir menyentuh rekor tertinggi 4,085 juta barel per hari yang terjadi maret 2008 dan naik 5,5 persen dari setahun lalu, tulis para analis Barclays.

"Pergantian sentimen lebih luas, dalam ukuran ekspektasi ekonomi, dalam ukuran dari proyeksi permintaan adalah elemen kunci," kata Jacazio.

IEA, unit pemantau energi dari OECD, juga merevisi naik tipis estimasi untuk permintaan OECD tahun ini menjadi 45,2 juta barel per hari, menunjukkan sebuah penurunan 2,3 juta barel per hari atau 4,9 persen dari konsumsi tahun lalu.

IEA mengatakan, data memberikan kesan bahwa pemicu kenaikan tipis ini datang dari ekonomi-ekonomi industri terkemuka dan terutama dari aktivitas di Amerika Serikat.

Kenaikan 20 dolar AS baru-baru ini dalam harga minyak dan penguatan tak terduga konsumsi AS adalah sinyal bahwa resesi kemungkinan mereda, tulis IEA.

Harga minyak telah melampaui 71 dolar AS pada Rabu, karena para pedagang mengikuti jejak jatuhnya cadangan minyak mentah AS, melemahnya dolar AS dan harapan dari pemulihan permintaan energi global.

Badan Informasi Energi AS (EIA) menyatakan cadangan minyak mentah AS telah jatuh 4,4 juta barel pekan lalu -- jauh lebih besar dari ekspektasi pasar turun 700.000 barel.(*)

Pertamina plans fuel self-sufficiency
Alfian , The Jakarta Post , JAKARTA | Fri, 06/12/2009 11:16 AM | Business

PT Pertamina has a long list of downstream projects in the next few years as the state oil and gas company has set a target to stop importing subsidized fuels by 2017.

Director for processing Rukmi Hadihartini said Pertamina targeted that its refineries be able to meet domestic demand for subsidized Premium gasoline, diesel, and kerosene by 2017.


“We expect that Pertamina’s refineries can produce as much as 1.503 million barrels oil per day (bopd) by 2017. This is still lower than the domestic demand forecast of 1.612 million bopd, but we expect the development of alternative energy like biofuel and coal liquefaction will cover the shortage,” Rukmi told lawmakers in a hearing Wednesday.


Pertamina operates six refineries with total installed capacity of 1.031 million bopd. The refineries produce both subsidized and non subsidized fuels.


In 2009, Pertamina’s refineries are expected to produce 831 million bopd of subsidized fuels, while domestic demand for these fuels will reach 1.253 million bopd.


Director for trading and marketing Ahmad Faisal said this year Pertamina estimated it would import 8.8 million kiloliters of Premium gasoline and 6.3 million kiloliters of diesel. “For the kerosene, we no longer need to import as the kerosene-to-LPG conversion program has reduced the demand,” Faisal said.


Rukmi said Pertamina would upgrade the capacity of existing refineries and build new ones to achieve fuel self-sufficiency by 2017.


Pertamina will upgrade the capacity of five refineries: the Plaju refinery, the Cilacap refinery, the Balikpapan refinery, the Dumai refinery, and the Balongan refinery.


Pertamina expects to complete the revamping of the Plaju refinery’s fluid catalytic cracking unit (FCCU) in 2012. It will increase the refinery capacity from 118 million bopd to 138.5 million bopd.


In 2013, Pertamina expects to complete the construction of a residue fluid catalytic-cracking (RFCC) unit at the Cilacap refinery. The new RFCC is expected to increase capacity from 348 million bopd to 410 million bopd.


“We are now in the process of selecting contractors for the project. We expect that construction can
be started by the end of this year,” Rukmi said.


Pertamina will also carry out a bottom upgrading project at the Balikpapan refinery. Pertamina expects to complete the project in 2014. The upgrading will increase the Balikpapan refinery’s capacity from 260 million bopd to 300 million bopd.


Also in 2014, Pertamina expects to complete the revamping of the crude distillation unit (CDU) at the Dumai refinery and the expansion of the Balongan refinery. The CDU revamping will increase the Dumai production capacity from 170 million bopd to 370 million bopd.


The expansion of the Balongan refinery will increase its production capacity from 125 million bopd to 325 million bopd.


Rukmi said Pertamina had also planned to build three new refineries in Cilacap (Blue Sky Cilacap Refinery); Banten (Banten Bay Refinery); and East Java (East Java Refenery).


The Blue Sky Cilacap Refinery is expected to be on stream by 2014 with an installed production capacity of 19 million bopd.


The Banten Bay Refinery is targeted to begin its first production in 2015, with planned installed production capacity of 150 million bopd.


“We are now conducting a bankable feasibility study of the project. We expect to establish a joint venture company for the project in June 25,” Rukmi said.


The East Java Refinery is expected to be on stream in 2017 with planned installed production capacity of 200 million bopd.


Rukmi said Pertamina was looking for oil companies from the Middle East to cooperate in helping to build these refineries.


“For building new refineries, we need crude supply guarantee for at least 20 years,” she said.

Pertamina suffers Rp 15b in losses in gas depot fire
Andi Hajramurni , The Jakarta Post , Makassar | Sun, 06/14/2009 5:05 PM | Business

State-owned oil and gas firm PT Pertamina said Sunday it had suffered losses of Rp 15 billion (US$ 1.5 million) in the gas depot fire that happened in Makassar on Saturday.

Rosina Nurdin, a spokeswoman at Pertamina’s Makassar unit said the fire had destroyed four Liquefied Petroleum Gas (LGP) tankers and other equipment belonging to Pertamina's business partner.

Despite the accident, she added, LPG stocks in the city were sufficient for the next four days as Pertamina had distributed LPG to some filling stations before the accident took place.

“We have 12,000 tubes to meet the LPG demand, which is usually 2,000 tubes per day. We guarantee distribution will run smoothly,” she said.

She said she was awaiting the results of an investigation by the South Sulawesi Police to verify the source of the fire.

One person was killed and three others were injured in the incident.

World Renewable Energy Regional Congress kicks off Wednesday
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 06/17/2009 11:00 AM | Business

The 2009 World Renewable Energy Regional Congress and Exhibition kicked off Wednesday in Jakarta, participated by 40 speakers and 200 exhibitors.

Herliyani Suharta, chairman of the congress and exhibition, said the event, hosted by the Indonesian Renewable Energy Society (METI), will last until Friday.

"All recent development in renewable energy is presented and discussed in this event," Herliyani said.

Indonesia has expected to boost the use of renewable energy following the declining oil production.

However, the efforts did not run so well as the government sill provides subsidy for oil-based fuel, making it far cheaper than the renewable energy.

Energi Alternatif Terus Dikembangkan
Thursday, 18 June 2009

PALEMBANG(SI) – Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengembangkan energi baru dan terbarukan pengganti minyak bumi yang kandungannya mulai menipis.

Di antaranya, pencairan batu bara, biodiesel, coal blending, termasuk pengembangan riset,mulai dari bahan bakar nabati, energi angin, energi panas bumi, sel surya silikon, hingga konversi energi surya. Dosen Fakultas Teknik Kimia Universitas Sriwijaya (Unsri) M Faizal mengatakan,sudah perlu dilakukan upaya pemanfaatan energi alternatif sehingga tidak tergantung pada satu sumber energi,seperti minyak bumi.

Untuk itu, secara bertahap mulai dilakukan arah riset nasional sejak 2006 dan pengembangan 2010–2014,seperti bahan bakar nabati, energiangin,energipanasbumi. Namun, untuk di Sumsel, jelas Faizal,fokus juga pada riset yang sudah mulai dilakukan sejak 2006,yakni pencairan batu bara, biodiesel, dan coal blending.

“Bahkan, pada 2009 telah dianggarkan dana dari Kementerian Ristek Rp1,8 miliar dandanaProvinsiSumselRp2miliar, dengan total dana Rp3,8 miliar.Sedangkan untuk 2008,anggaran riset tersebut sudah Rp3,5 miliar,”beber Faizal di sela-sela seminar energi baruterbarukandi AulaBalitbangda Provinsi Sumsel,Rabu kemarin.

Faizal menambahkan, riset tiga jenis energi baru dan terbarukan itu ditargetkan pada tahun ini juga.Dengan demikian, pihaknya dapat melakukan pembuatanminyaksintetisbatubaradengan katalis limonite,sekaligus peningkatankualitasminyaksintesisbatubara.

Selain itu, dapat dikembangkan modeling proses pencairan batu bara dan upgrading. Sementara itu, peneliti metode pencairan batubara Unsri HM Taufik Toha menuturkan, Sumsel sebagai pilot project pencairan batu bara sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 2006.

Proyek ini pun sudah melalui berbagai tahapan sejak 2006, yakni dari tahap pengumpulan data sekunder potensi batu bara, survei dan sampling, hingga pengujian analisis dan karakteristik pencairan batubaradilaboratoriumlikuifraksi batu bara di BPPT Serpong. Dari kajian itu,mayoritas batu bara muda di Sumsel sangat layak untuk PLTU batu bara, kendati masih terkendala keterbatasan jaringan transmisi.

Batu bara Sumsel baik juga digunakan untuk briket batubara dan untuk bahan bakar industri rumahan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM),tetapi memang belum sampai sosialisasi ke rumah tangga. ”Sebelumnya juga sudah ada pilot plant di Palimanan Cirebon pada Desember 2004 dan demo plant pada 2006,” papar Taufik seraya mengatakan, sebelumnya juga sudah dilakukan survei batu bara dengan melakukan parit uji dan sumur uji.

Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumsel Aidit Aziz menuturkan, pengembangan energi baru dan terbarukan dapat menjadi solusi energi masa depan. Karena itu, energi alternatif ini dapat dikembangkan dan direalisasikan. “Kita ini (Sumsel) memiliki potensi energi sangat banyak,seperti batubara dan gas bumi.Jadi,peran perguruan tinggi dan pusat penelitian dapat menciptakan dan melakukan inovasi di bidang energi,” papar Aidit. (siera syailendra)

Pertamina cuts price of non-subsidized fuel
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 07/14/2009 8:06 PM | Business

State oil and gas company PT Pertamina will cut the price of non-subsidized fuels nationwide by an average of Rp 100 (10 US cents) effective Wednesday.

Pertamina spokesman Basuki Trikora Putra said in a statement the price of Pertamax would decrease from Rp 6,300 to Rp 6,200 per liter in Greater Jakarta. In selected gas stations, the price will be even lower, at Rp 6,100 a liter.

The price of Pertamax Plus will drop from Rp 6,900 to Rp 6,800 per liter. The price of Bio Pertamax will drop from Rp 6,300 to Rp 6,200 per liter. In selected fuel stations, the price of Bio Pertamax will decrease to Rp 6,100 per liter.

Trikora said the drop in prices followed the decline in prices at the Mid Oil Platts Singapore (MOPS), which Pertamina uses as a benchmark for its fuel-pricing.

"MOPS decreased by between 0.4 and 4 percent," Trikora said. The decrease was also caused by the Rupiah’s strengthening against US dollar, he added.

Energi CBM Terus Dikembangkan
Sunday, 19 July 2009

PALEMBANG (SI) - Pengembangan energi alternatif yakni coalbed methane (CBM) atau gas metana batubara terus dikembangkan.Hal ini terbukti dengan siapnya 10 perusahaan nasional dan internasional untuk mengelola CBM sebagai energi alternatif masa depan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi (Distamben) Provinsi Sumsel Akhmad Bakhtiar Amin mengatakan, akan mempercepat pengelolaan CBM di Sumsel.Apalagi, dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, pada 2015, energi alternatif ini sudah harus berproduksi. ”Sekarang sudah ada sekitar 10 perusahaan mengelola CBM yang ikut tender oleh pusat.

Ini penting,karena dapat membantu pabrik-pabrik besar saat asupan gas mulai berkurang,” beber Bakhtiar kepada SI, di Palembang, kemarin. Menurut Bakhtiar, produksi CBM dapat digunakan PT Pusri yang mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar. Hal ini disebabkan kontrak suplai gas yang minim, yakni hanya 10 tahun, karena pasokan gas dari pertamina dikhawatirkan tidak memadai. ”Jadi, dengan pengembangan CBM di Sumsel, pabrik-pabrik besar dapat pasokan maksimal,”ungkapnya.

Bakhctiar menyebutkan, saat ini Sumatera memiliki cadangan CBM terbesar yakni mencapai 183 TCF,dari total potensi di Indonesia 453 TCF atau 35,61% kandungan secara nasional.Namun, dalam pengelolaannya, dia mengakui membutuhkan dana yang cukup besar. Pasalnya, gas metan itu berada di lapisan batu sehingga harus diambil dengan cara dibor. Dari lokasi di Sumatera itu,dua lokasi diantara ada di Sumsel yakni di lokasi pertambangan batubara di PT Bukit Asam,Tbk dengan luas areal 309.531 KM2, dan di Ogan Komering II Blok dengan luas 1.807 KM2.

“Agustus-September ini bakal ditender,dan mudah-mudahan tidak perlu dikhawatirkan pasokan bahan bakar gas bagi industri,” tukas Bakhtiar. Sebelumnya,Kasubdin Pemanfaatan Gas Bumi Ditjen Migas Departemen ESDM Darwin Sirait menjelaskan, direncanakan pada 2015,CBN sudah mulai diproduksi dan bisa digunakan bagi kalangan industri. ”Untuk awalnya produksinya sekitar 100 MMscFD ,dan pada tahun 2020 akan bisa mencapai 0,5 BCFD, hingga puncaknya pada 2025 mencapai 1-1,5 BcfD,” tukasnya.

Darwin menyebutkan, adapun pengelolaan pengusahaan CBM ini dilakukan selama tiga tahun pertama dengan melakukan studi, drilling dan eksplorasi.Kemudian, pada tahun kedua dan ketiga, dilakukan eksplorasi dengan kontrak produksi hingga 30 tahun.Khusus mengenai kebutuhan gas domestik,diperkirakan akan terus naik sekitar 7-8% per tahunnya.

Bahkan, pada 2014 kebutuhan gas domestik diperkirakan sudah mencapai 4,2 miliar kaki kubik per hari dibandingkan saat ini, yang baru sekitar 2,8 miliar kaki kubik

uhm..

di sumatera lagi krisis energi, terutama pekanbaru, medan dan aceh

ada gak keliatan program pemerintah untuk menanggulangi masalah itu ya ?

thanks

Pertamina Teken Kontrak Kilang Banten Bay dengan Iran

Kamis, 30 Juli 2009 | 10:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) akhirnya meneken kesepakatan pembentukan perusahaan bersama untuk proyek Kilang Bojanegara, Banten Bay Refinery, dengan National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) asal Iran dan Petrofield dari Malaysia.

Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadihartini melalui pesan singkatnya mengungkapkan bahwa penandatanganan dilakukan sesuai agenda, yaitu Rabu (29/7).

"Porsi kepemilikannya tetap, yaitu Pertamina 40 persen, NIORDC 40 persen, dan Petrofield 20 persen, belum berubah," kata Rukmi kepada KONTAN, Kamis (30/7).

Namun, Rukmi enggan berkomentar lebih lanjut terkait pembicaraan dengan kedua mitranya itu untuk membahas keikutsertaan STX Pan Ocean Co Ltd dalam konsorsium. "Nanti berita akan disampaikan oleh Pak Tiko (Basuki Trikora Putra, Juru Bicara Pertamina)," ujarnya.

STX pada Senin lalu sudah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam konsorsium proyek bernilai lebih dari 4 miliar dollar AS itu. Namun, perusahaan asal Korea Selatan itu mengajukan persyaratan tertentu supaya bersedia masuk dalam konsorsium.

Isunya, STX meminta kepemilikan terbesar dalam proyek tersebut. Maklum, kesulitan mencari pinjaman oleh NIORDC untuk mendanai proyek tersebut dijadikan asumsi awal untuk menekan konsorsium agar bersedia mengikuti keinginan STX.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, syarat yang diajukan STX terkait dengan keinginan mereka menjadi pembeli tunggal produksi kilang itu. "Dia mensyaratkan menjadi offtaker untuk diambil negaranya. Makanya, pemerintah kembalikan ke Pertamina, bagaimana pembicaraannya. Di satu sisi, Pertamina butuh capital investment, di sisi lain domestik butuh produksi BBM," kata Purnomo.

Purnomo menambahkan, Pertamina perlu menyiapkan uang cukup besar untuk proyek tersebut. "Skenario awal dari pihak Iran, share terbesarnya crude oil, Pertamina sebagai offtaker, sementara STX, karena mereka punya capital investment, makanya mereka mau masuk," tandasnya. (Gentur Putro Jati/Kontan)

14 Kontrak Migas US$ 40 Juta Diteken
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Sebanyak sembilan kontrak jual beli gas dengan nilai setidaknya US$ 3,255 miliar telah ditandatangani. Tak hanya itu, 5 investor juga meneken komitmen pengembangan CBM dengan investasi US$ 37 juta. Total nilai 9 transaksi dan 5 kontrak investasi di sektor migas tersebut mencapai US$ 40 juta.

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Asia Pasific Confrence Oil & Gas Conference and Exhibition, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (4/8) disaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Migas Evita H Legowo dan Kepala BP Migas R Priyono.

Adapun kontrak jual beli gas tersebut yaitu :

Untuk pasokan listrik

Kontrak jual beli gas antara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) selaku pembeli dengan PT Pertamina EP selaku penjual. PLN akan menggunakan gas tersebut untuk pasokan gas daerah kelistrikan Sumatera Utara. Sementara sumber gasnya dari berasal dari blok Glagah Kambuna yang dikelolah Pertamina EP dengan laju alir 28 ramp down 10 BBTUD. Kontrak tersebut dimulai pada tahun 2009 dengan lama kontrak 8 tahun. Perkiraan jumlah tenaga kerja 100 orang. Nilai kontrak US$ 377,57 juta.
Kontrak jual beli gas antara PT Perusahaan Daerah Muara Energi dari Kabupaten Musi Rawas selaku pembeli untuk kebutuhan listrik di daerah Musi Rawas, dengan penjual PT Medco E&P. Kontrak dimulai pada 2011 mendatang dengan volume gas sekitar 2,5 BBTUD selama 10 tahun. Perkiraan jumlah pekerja yang terserap 200 orang dengan nilai kontrak US$ 29,4 juta.
PT Bali Global Energi selaku pembeli gas untuk memenuhi pasokan listrik di daerah Bali, dengan penjual BP Berau. Mulai kontrak pada Agustus 2009 sampai Januari 2010. Nilai kontrak belum ada karena masih dilakukan study pengembangan.

Untuk pasokan pupuk

Kontrak jual beli gas antara pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan BP Migas. BP Migas akan mengupayakan penyediaan gas untuk PIM. Realisasi kontrak Agustus 2009 sampai Desember 2010.
Kontrak suplai gas untuk kebutuhan LPG antara lain, pasokan gas untuk LPG domestik ke PT Pertamina (Persero) dengan Produsen LPG PT Total E&P Indonesie dan Inpex. Pertamina membeli LPG dari Total sebanyak 8 kargo,realisasi kontrak dimulai Juli -Desember 2009. Nilai kontrak US$ 120 juta dengan asumsi harga CP Aramco US$ 500 per MT. Proyek tersebut diperkirakan akan menyerapkan 100 orang tenaga kerja.
Untuk pasokan industri


Perusahaan daerah Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan, adapun penjual gas PT Medco E&P Indonesia. Realisasi kontrak dimulai 2009 dengan volume sebesar 0,2-0,4 BBTUD selama tiga tahun. Dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 50 orang. Adapun nilai kontrak dalam perjanjian tersebut sebesar US$ 1,68 juta.
Kontrak antara PT Sumber Daya Kelolah dan PT Pertamina EP. PT Sumber Daya Kelolah membutuhkan gas untuk kebutuhan industri di Jawa Barat. Realisasi pengiriman gas mulai Mei 2010 dengan volume kontrak sebanyak 1,3 BBTUD selama lima tahun.
Kontrak yang lain, antara Konsorsium Pertamina Gas dan Medco gas dimana PHE Simenggaris, Medco EP Simenggaris, Salamander Energi Simenggaris sebagai penjual. Pengiriman gas dimulai pada 2012 sebesar 20 BBTUD selama 11 tahun dengan perkiraan tenaga kerja sebesar 700 orang dengan nilai kontrak US$ 216,57 juta.
Sementara keperluan gas untuk lifting minyak untuk PT Chevron Pasific Indonesia, dengan penjual gas PT ConocoPhilips. Lama kontrak 13 tahun dimulai tahun 2009 dengan laju alir gas 380 ramp up 450 BBTUD. Adapun nilai kontraknya sebesar US$ 2,5 Miliar dengan ICP US$ 50 per barel.

5 Kontrak CBM

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pemerintah juga telah melakukan kontrak penandatanganan 5 wilayah kerja (WK) gas methana batubara (GMB/CBM) melalui evaluasia bersama pada beberapa eksisting KP batubara dan WK migas. Penandatanganan kelima wilayah kerja GMB melalui skema penawaran langsung. Adapun kelima wilayah kerja GMB yaitu:


Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim-PT Bukit Asam Metana Enim- Arrow Energy (Tanjung Enim) Pte Ltd, pada 1 WK Migas dan 4 KP batubara di Provinsi Sumatera Selatan
PT East Ogan Methane pada wilayah eksisting 7 KP Batubara di Provinsi Sumatera Selatan
PT Trisaksi Gas Methane pada wilayah eksisting 17 KP batubara di Provinsi Kalimantan Selatan
PT Satui Basin Gas pada wilayah esisting 15 KP Batubata di Provinsi Kalimantan Selatan
Konsorsium PT Sigma Energy Bumi-Blue Tiger Co, Ltd pada wilayah eksisting 3 KP Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari total investasi US$ 37.975. 958, maka pemerintah akan langsung mendapatkan bonus tanda tangan sebesar US$ 5 juta.

Adapun komitmen pasti eksplorasi dari lima wilayah kerja GMB untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi antara lain G&G studi 18 pemboran sumur eksplorasi, 24 core hore drilling, pilot project phase 1 meliputi production test well sejumlah 7 sumur.

Pelaksanaan evaluasi bersama atas kelima WK GMB melalui skema penawaran langsung yang telah dilaksanakan bulan Januari 2009 sampai dengan Juni 2009.

Adapun ketentuan pokok kerjasama, sebagai berikut bagi hasil produksi antara Pemerintah dan kontraktor ada 55:45 (after tax), FTP 10%, celling cost recovery sebesar 90%, dari annual gross revenue selama masa kontrak.

(epi/lih)

Govt okays Pertamina`s plan to raise LPG price
Saturday, August 15, 2009 19:43 WIB | Economic & Business |

Jakarta (ANTARA News) - State-owned oil and gas firm PT Pertamina said the government had agreed to its plan to raise the price of liquefied petroleum gas (LPG) in 12-kg containers.

"The government has given the green light for us to adjust the domestic price of LPG in 12-kg cylinders," Pertamina spokesman Basuki Trikora Putra said.

But Pertamina had decided not to increase the LPG price until after the post-fasting month or Lebaran festivities. The fasting month will start on August 22, 2009 and last 30 days.

"Based on our considerations not to put a burden on consumers, we decided not to raise the price in the runup to the fasting month but to wait until after the lebaran festivities," Putra said.

Pertamina had submitted a proposal to the government to increase the price of LPG, particularly that in 12-kg cylinders in an effort to offset losses it had suffered in its LPG sales so far.

The state-owned firm proposed a price increase of Rp100 per kg of the gas or Rp1,200 per cylinder. Last year, the company also proposed a price increase of Rp500 per kg of LPG in 12-kg cylinders.

But the proposal last year was rejected by the government on the ground that it would put a burden on consumers. (*)

Pertamina to import more fuel in next 2 months Alfian
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 08/20/2009 8:57 AM | Business

State oil and gas company PT Pertamina will increase its Premium gasoline imports by a total of
1.2 million barrels in August and September to anticipate the usually higher demand in the upcoming fasting month.

Hanung Budya, Pertamina’s deputy director for marketing, said that the demand for Premium gasoline might increase by 3.5 percent during the Ramadan fasting month which will start at the end of this week.

“Therefore, there will be more Premium gasoline imports in August and September. The imports will be done by Petral [Pertamina Energy Trading Limited]” Hanung told reporters Wednesday.

Pertamina’s spokesperson Basuki Trikora Putra said that in normal conditions Pertamina imported 5.6 million barrels of Premium gasoline a month. But, these imports will be increased by one million barrels in August and 200,000 barrels in September, he added.

“Thus, Pertamina will import about 6.6 million barrels in August and 5.8 million barrels in September,” Trikora said.

Premium gasoline is one of subsidized fuels in Indonesia for which Pertamina acts as the sole distributor. Demand for the fuel reaches 55,000 kiloliters, or about 345,939 barrels per day.

Hanung said that as of today the national stock for Premium gasoline reached 1,042,720 kiloliters which is enough for 18.4 days.

“We have a very safe stock,” he said. The average security level for fuel stock is at 22 days.

Hanung added that Pertamina would again operate round-the-clock fuel stations along the traditional route across the northern part of Java which is usually busy during holidays, to anticipate possible fuel shortages.

“We are also preparing fuel deposits in strategic locations,” he said.

Hanung pointed out that weather conditions, especially El Nino, might become a factor that could disrupt fuel distribution.

“In several areas, our tankers must wait between two and three days to dock due the El Nino. To anticipate this, we will fill our main depots earlier. We will accumulate fuel as much as possible in the [target]areas,” he said.

Pertamina, PLN, PGN in gas talks
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 08/21/2009 9:03 AM | Business

With government support for domestic downstream gas development, PT Pertamina is talking with potential local buyers of the company’s Donggi-Senoro LNG plant.

These talks are facilitated by the government, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro told reporters on Thursday.

“We expect that they will come up with concrete results on pricing and financing within two weeks,” Purnomo said.

He added that the potential domestic buyers included state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), and state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Several domestic fertilizer producers which are known to be short of feed-stock to meet local fertilizer needs are also interested. Such deals could reduce the present need to import fertilizer, but the implication is that the LNG should be sold locally at a lower price than to Japan.

“The buyers must inform us at what price level they can afford to buy the LNG within the two weeks,” Purnomo said.

The state owned oil company owns 100 percent of the Matindok field, while the Senoro field is equally owned by Pertamina and PT Medco Energi Internasional.

The two companies then invited Japan’s Mitsubishi Corporation to establish PT Donggi-Senoro LNG, which was specifically set up to build and operate the LNG plant. Mitsubishi holds a controlling 51 percent share in the joint venture.

The consortium had signed heads of agreement for LNG sales with Japan’s Kansai and Chubu Power Co. Inc., stipulating that each company would be supplied with 1 million tons of LNG per year
from the plant for 12 years, starting from 2012.

But, the contracts and project development have been left in limbo, since Vice President Jusuf Kalla announced in mid-June that gas from the Senoro and Matindok fields in Central Sulawesi originally intended to supply the power plants in Japan, would have to be sold instead to domestic buyers to help ensure adequacy of supply for the domestic downstream market.

This reflected the growing needs of Indonesian industry, with potential multiplier effects for both economic growth and employment.

Thing turned uglier for Pertamina and Medco when Kansai canceled its plan to buy the LNG on Aug. 4, reflecting new market conditions.

Purnomo said that Pertamina and the potential buyers must also discuss the financing of the project. Pertamina and Medco said they would still need US$1.7 billion for the upstream development and $2 billion for the LNG plant.

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC)is reportedly to be the major lender for the project.

“The developers and the buyers must discuss the financing matter as Japan is unlikely to keep financing the project if the LNG is not exported, [to Japan]” Purnomo said.

Pertamina president director Karen Agustiawan said that to be viable economically, the gas from Matindok and Senoro fields must be sold at $6.16 per million British thermal unit (MMBTU), assuming the Japan Crude Cocktail (JCC) oil price to be at US$70 per barrel.

But, she quickly added that this price is the well-head price, meaning that other costs, such as gas processing and transportation, have not been included in the pricing.

Karen said that Chubu still wanted to buy LNG from the project. She said Pertamina was not looking for any other overseas buyers to comply with the government’s new policy.

Domestic expenditure on upstream oil and gas may reach Rp 50 trillion
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 08/22/2009 10:07 AM | Business

Domestic firms are likely to benefit increasingly from the expenditure of oil and gas contractors this year as the government moves aggressively in promoting the use of local products and services, upstream regulator BPMigas says.

BPMigas chairman R. Priyono told reporters Friday that domestic firms might now be able to absorb as much as Rp 50 trillion (US$5 billion) from the annual spending of oil and gas contractors which was now estimated to range between Rp 110 trillion and Rp 150 trillion per year.

This expected level of domestic spending, Priyono said, was not optimal but was significantly higher than that of previous years when most contractors spent only 20 percent of their annual spending domestically through local firms, while most of their expenditure has been going abroad to pay for foreign goods and services.

“We don’t set high targets as we have just begun intensifying the use of local content in the industry. Thus, we will be very happy with the Rp 50 trillion if it can be realized,” Priyono said.

BPMigas is hopeful that by the end of 2010 at least 55 percent of its total expenditure in the upstream oil and gas sector will go to domestic suppliers. The local expenditure proportion is expected to increase much more after that, up to as much as 91 percent by 2025

Priyono and the Industry Minister Fahmi Idris signed an agreement Friday to coordinate efforts to increase the use of locally-made heavy equipment, machines, ships, and offshore rigs for use in the country’s oil and gas industry.

“We expect to follow up the agreement with more concrete actions,” Priyono said.

There are as many as 231 oil and gas contractors currently operating in Indonesia, with 63 of them having reached the production stage. As of Aug. 17, the total average oil production for all contractors taken together has reached 950,000 barrels of oil per day or about 99 percent of the oil lifting target set by the government.

All of these contractors use heavy equipment in their operations. The most common heavy machinery being used by the industry includes dump trucks, hydraulic excavators, bulldozers and cranes.

BPMigas recorded that, as of 2009, oil and gas contractors taken together have been using about 10,000 items of heavy equipment at any one time with Chevron Pacific Indonesia being the biggest user.

Pratjojo Dewo, chairman of the heavy equipment manufacturers association of Indonesia (HINABI), said that the country’s average demand for heavy equipment had reached about 10,000 units a year. “Domestic firms account for about 6,000 units of this demand,” Pratjojo said.

He added that about 50 percent of the customers for heavy equipment and machinery were oil, gas and mining contractors.

With regard to shipping services, BPMigas also recorded that oil and gas contractors were using about 631 units of shipping and that 90 of these were ships under foreign flags while the rest were part of the Indonesian domestic shipping fleet.

Priyono said that the oil and gas contractors would use more heavy equipment and ships in the next few years, as the volume of industry activities is increasing, especially upstream.

“We will soon develop the Masela gas block [in deepwater off the Arafura Sea , Maluku] with a total investment of between $8 and US$12 billion. This is a very big opportunity we must be able to fulfill,” he said.

Pertamina to build LPG terminals worth US$600 million

Jakarta (ANTARA News) - State owned oil and gas firm Pertamina is studying the possibility of constructing two refrigerated liquefied petroleum gas (LPG) terminals with a combined capacity of 160,000 metric tons worth US$600 million, its commercial director said.

Pertamina`s Marketing and Commercial Director Achmad Faisal said here on Sunday that the LPG terminals will be built to increase the reliability of Pertamina`s LPG infrastructure.

He said that the LPG terminals were planned to be built in Tanjung Sekong, Merak, and in Makassar in South Sulawesi.

"We are now drawing the construction plan and hope that the study would be completed at the end of this year," Faisal said.

He said that if the two terminals could be built simultaneously in 2010, Pertamina hoped they would become operational in the next 4 to five years in 2014 or 2015.
"Each of the terminals is designed with a capacity of 80,000 metric tons and an investment of US$300 million," he said.(*)

Indonesia energy ministry approves Japan's Inpex LNG plan

JAKARTA, Sept 3 (Reuters) - Indonesia approved Japan's Inpex Holdings Inc (1605.T) development plan to build a floating liquefied natural gas (LNG) plant, a multi-billion-dollar project, an Energy Ministry official said on Thursday.

In January, Indonesia in principle agreed to the Inpex proposal and said it was considering the economic value of the floating LNG project, which it estimated could cost $19.6 billion. An Inpex official later said estimated the cost at closer to $10 billion.

"The minister has ordered Inpex to start the construction of LNG project as soon as possible. The project is expected to be completed in 2016," Edy Hermantoro, a director at the ministry, told Reuters.

"According to a plan, the floating LNG plant will be used with a production target of 4.5 million tonne per year," he said.

Hermantoro said the ministry calculated that the cost of the floating LNG plant seemed to be cheaper.

Inpex, which had made a proposal last year, estimates there are more than 10 trillion cubic feet of natural gas reserves in its Abadi field in the Timor Sea, potentially one of Indonesia's biggest fields.

If confirmed, it would make the project the second-biggest new gas field after the Tangguh project in Papua, which has combined reserves of 14.4 tcf.

The Japanese firm is currently the sole operator of the Abadi gas field in the Masela block in eastern Indonesia.

State oil and gas firm Pertamina has said it is seeking a 30 percent participating stake in the project.

Pertamina wants to expand its upstream activities and is looking at several potential gas fields in the country, in addition to Inpex's field in the Timor Sea, to boost its gas reserves and production.

Indonesia, the world's number-three LNG exporter after Qatar and Malaysia, is increasing its use of energy sources such as natural gas to reduce oil use because of high prices and dwindling domestic supply. (Reporting by Muklis Ali; Editing by Sara Webb)

BP Migas Belum Setuju Perubahan Rencana Produksi Cepu
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - BP Migas belum setujui rencana perubahan skenario produksi blok Cepu. Perubahan skenario produksi dari dua tahap menjadi satu tahap telah menyebabkan pembengkakan biaya pembangunan fasilitas produksi awal (Early Production Facilities /EPF).

Direktur Perencanaan BP Migas M.Lutfi mengakui, pihak telah menerima usulan perubahan skenario produksi dalam Plan Of Development (POD) dari Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil Indonesia.

"Itukan perubahan skenario. Dalam POD dua tahap , dia mau ubah jadi satu tahap dan kami belum setujui itu," jelas Lutfi usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2009).

Lutfi membantah jika terjadinya penggembungan anggaran dalam pembangunan fasilitas produksi awal tersebut disebut sebagai pembengkakan anggaran.

"Bukan pembengkakan, sebetulnya kalau dilakukan dua tahap ya tidak segitu. Tahap pertama dulu, tahap kedua nanti. Cuma ini semua dilakukan sekaligus jadi biaya yang nanti dibawa ke depan," jelasnya

Sementara Deputi Operasi BP Migas, Budi Indianto membenarkan bahwa peningkatan anggaran tersebut terjadi dalam pembangunan fasilitas produksi awal. "Itu untuk EPF saja dan masih dikaji di kita," ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy menyebutkan biaya pembangunan fasilitas produksi awal blok Cepu membengkak hingga tiga kali lipat.

"Untuk biaya EPF rencananyakan tidak sampai US$ 1 miliar, ternyata sekarang sudah mencapai US$ 3 miliar. Pertamina telah menyetor lebih dari US$ 1 miliar, sementara Pemda sudah mengeluarkan dana US$ 54 juta." ungkap anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy saat dikonfirmasi detikFinance , Senin (7/9/2009).

Menurut Tjatur, pembengkakan anggaran tersebut terjadi karena jauhnya jarak antara fasilitas produksi awal dari well pad (penutup sumur) yang ada di lapangan blok Cepu tersebut.

"Harusnya EPF dengan well pad berdekatan, tapi karena jaraknya jauh maka harus dibangun pipa dengan panjang 2,5 kilometer berdiameter 10 inci dan semuanya diimpor. Mereka sepertinya tidak rela membayar tanah kepada masyarakat sedikit lebih mahal," paparnya.

Sementara itu, ExxonMobil Indonesia membantah adanya pembengkakan biaya pembangunan fasilitas produksi awal (EPF) di blok Cepu.

"Itu tidak benar," ujar VP Public Affairs ExxonMobil Indonesia, Maman Budiman dalam pesan singkatnya kepada detikFinance , Senin (7/9/2009).

Maman juga menjelaskan setiap perencanaan kerja dan biaya yang dikeluarkan Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil dalam mengelola blok Cepu adalah atas persetujuan BP MIGAS. Namun sayangnya, Maman tidak mau menyebutkan berapa biaya yang sudah dikeluarkan pihaknya dalam pembangunan fasilitas produksi awal tersebut.

(epi/dnl)

Electricity rates up 20% at least: PLN
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 09/10/2009 9:45 AM | Business

State power firm PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) plans to put average electricity rates up by 20 percent next year after the House of Representatives rejected PLN’s proposed levels for margins and subsidies.

PLN president director Fahmi Mochtar told reporters Wednesday that there were four scenarios being considered, “all of the scenarios focus on increasing the rates by between 20 to 30 percent”.

PLN currently imposes 34 different electricity rates on five categories of customers: households, social facilities, the government, commercial business and manufacturers.

Rate increases would vary depending on these categories, he said, “for example, the increase for small households may be less than 20 percent, while for the business customers it may be more”.

Mohamad S. Hidayat, chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), said tariff increases would affect production costs and at the end of the day they would reduce local business competitiveness.

“We understand that PLN is facing problems as the rates are lower than the production cost. But, Kadin will reject the idea that this [proposed increase] is the only option. Another option should be considered,” Hidayat said.

J. Purwono, director general for electricity and energy utilization, said the proposal to raise electricity prices came from the House budgeting committee last week when it decided to revise down the government’s electricity subsidy allocation for next year from Rp 52.5 (US$5.3 billion) trillion to Rp 35.3 trillion.

“The budget committee suggests the government to study the possibility of increasing the rate by an average 20 percent next year. But, this is still a suggestion. The government and the House will discuss this further,” said Purwono.

Another decision was also made by the House committee that affects PLN plans for 2010. The committee refused PLN’s request to increase the value of the annual injection to help keep the PLN cash flow positive.

PLN proposed the House to have the government increase the capital injection next year to 8 percent of production cost instead of the 5 percent in 2009. The House rejected this, saying that a 5 percent margin was enough to keep things running.

This decision, Fahmi said, would hurt PLN’s investment plans.

“With the 5 percent margin, PLN cannot invest according to its business plans. We must reevaluate
our plans and find other ways out,” Fahmi said.

Based on the assumption of a global oil price at $60 per barrel, PLN’s vice president director Rudiantara said one percent of total production cost would amount to Rp 1.4 trillion.

Fahmi added that, with the 5 percent margin, PLN would only able to maintain its cash flow at a level enabling the company to avoid facing technical defaults in paying debts, but the margin will not provide much room for investment.

According to Fahmi, between 2009 and 2015, PLN will need at least Rp 80 trillion per year for investment to meet increased power demand of 5,000 megawatts per year.

PLN, meanwhile, continues to suffer losses every year. Last year, the company suffered net losses of Rp 12.3 trillion, about Rp 9 trillion of which was due to currency losses following the 2008 financial crisis, up from Rp 5.6 trillion in losses in 2007.

On Tuesday, the House passed the electricity bill into law, ending the monopoly of PLN over electricity production and distribution and allowing regional and local governments to participate with partners in production and distribution of electricity and to have a say in power rates.

Oil and gas blocks fail to attract investors
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 09/11/2009 10:01 PM | Business

Indonesia failed to attract enough investors to develop all the oil and gas blocks offered in the first quarter of this year due to the global economic slowdown and concerns over revisions to the cost recovery mechanism.

Of 16 oil and gas blocks offered between December and April this year, only five blocks won developers, according to the final results of the bidding process announced in Jakarta on Friday.

Should the situation persist, the government will be in serious trouble due to its inability to meet oil production targets amid soaring demand that has already made Indonesia a net importing country.

“This is very bad, but this is the fact. If the situation remains like this, my objective to maintain national oil production at about one million barrels per day cannot be achieved,” said Evita Legowo, director general for oil and gas.

Evita cited three factors hampering investors’ interests in bidding for the blocks, the first being the global liquidity crisis, but the second factor is the government’s plan to revise the cost recovery mechanism.

Cost recovery is the investment reimbursement given to oil and gas contractors after they begin production.

Ekspor-Impor Listrik Diperbolehkan
Jumat, 25 September 2009


Konsekuensi Pemberlakuan UU Ketenagalistrikan


Jakarta (BP) - Sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan, pemerintah memberi lampu hijau untuk usaha ekspor dan impor tenaga listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, izin penjualan maupun pembelian tenaga listrik lintas negara itu diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat.


”Contohnya, pembelian listrik di Kalimantan Barat dari Serawak dapat dilakukan mengingat Serawak merupakan daerah yang surplus listrik dan Kalimantan Barat masih kekurangan,” jelasnya kemarin. Selain menguntungkan kedua belah pihak, lanjutnya, pembelian ini juga dilindungi Undang-Undang.


Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM, Jackobus Purwono, menambahkan, pembelian tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan pembelian hanya sebagai penunjang kebutuhan tenaga listrik setempat. ”Pembelian boleh dilakukan apabila tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi,” tuturnya.


Syarat lain adalah pembelian dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keandalan listrik setempat, tidak mengabaikan kemampuan penyediaan listrik dalam negeri, serta tidak menimbulkan ketergantungan dari luar negeri. ‘’Penjualan dapat dilakukan jika kebutuhan tenaga listrik setempat telah terpenuhi serta tidak mengganggu mutu dan keandalan energi setempat. Tentunya, harga jual tenaga listrik tersebut tidak mengandung subsidi,” sebutnya.


Purwono juga menegaskan, jika rencana PLN menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20 persen sampai 30 persen pada 2010, tidak ada kaitannya dengan UU Ketenagalistrikan yang baru. Hal itu terkait dengan perhitungan pembiayaan untuk produksi listrik. Purwono menyebutkan, nilai subsidi yang diterima PLN hanya sebesar Rp35,3 triliun. Sementara, tahun sebelumnya PLN mendapatkan jatah Rp50 triliun. ”Jadi, ada selisih sekitar Rp15 triliun, makanya harus ada penyesuaian,’’ ujarnya.


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang Ketenagalistrikan menjadi undang-undang pekan lalu. UU Ketenagalistrikan ini sebagai ganti atas dibatalkannya UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 15 Desember 2005 oleh Mahkamah Konstistusi (MK). Selain itu, UU Nomor 15 tahun 1985 yang diamanatkan oleh MK, mengisi kekosongan dipandang belum mengakomodasi perkembangan sektor ketenagalistrikan.


PLN menyiapkan empat skenario kenaikkan TDL pada 2010. Empat skenario yang akan diusulkan ke pemerintah tersebut antara lain kenaikan TDL untuk pelanggan Rumah Tangga kecil sekitar 20 persen serta akan dilihat kemampuan bayar berdasarkan hasil survei, bisnis lebih dari 20 persen, dan untuk pelanggan industri diperkirakan berkisar 20 persen sampai 30 persen. (luq/kim/jpnn)

Kenapa harus import listrik???
Ini aneh mengingat Indonesia punya bahan bakar yg melimpah untuk pembangkitan listrik spt gas dan batubara. Tinggal dibangun pembangkit listrik yg memadadi di daerah daerah yg masih krisis dan dekat sumber bahan bakar. Kalo Kalimantan harusnya gak akan terkendala dg bahan bakarnya.
Untuk impor listrik diperlukan jaringan transmisi dan perlu dibangun dahulu karena belum ada. Kalo antar negara jaraknya bisa sangat jauh dan mahal.
Kalo bikin pembangkit yg memadai tentu lebih murah penyedia jaringan transmisinya.
Masalah krisis listrik adalah di pembangkitan yg tidak memadai jadi gak bisa supply listrik sebesar keinginan konsumen. Jadi hal ini yg harus dipecahkan.
Jangan serba imporlah....masa dikit dikit impor

Berita mengenai PLN kok banyak negatifnya ck ck ck... :(

Exxon and Pertamina in talks to revise Cepu deal
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 10/10/2009 11:20 AM | Business

PT Pertamina is in talks with US oil producer Exxon Mobil Corp over the possibility to revise their joint venture agreement on the Cepu oil and gas block following a complaint from upstream oil and gas regulator BPMigas.

BPMigas said Pertamina’s position in the agreement was “weak”, but refused to elaborate on the perceived weakness.

Priyono, chairman of BPMigas, said the regulatory body would further study the agreement in a bid to improve it.

“We will continue evaluating the agreement. I have asked BPMigas’s deputy for operations to call both Pertamina and Exxon to discuss this matter,” Priyono said.

Spokesperson for Exxon, Maman Budiman, confirmed Friday that a negotiation was underway with Pertamina. He refused to disclose key points in the negotiation, pending the final result.

The Cepu block is located at the border between East and Central Java. The block is said to hold proven reserves of 600 million barrels of oil and 1.7 trillion cubic feet of gas. Mobil Cepu Ltd (MCL), a local subsidiary of Exxon, and Pertamina each holds a 45 percent participating interest in the block. A consortium of enterprises controlled by provincial administrations holds the remaining 10 percent of participating interest.

MCL has been appointed as the block operator.

The government has high hopes that the Cepu block can help boost national oil output which is declining with the aging of the existing oil fields. But, the development of the block has drawn strong criticisms due to repeated delays in achieving the agreed early production target of 20,000 barrels oil per day (bopd).

The block was supposed to begin contributing the 20,000 bopd since December last year, but this has yet to be realized.

“The recent production of the block is at about 18,000 bopd, but this is still unstable” Priyono said.
Maman said the output was still unstable because the production facilities now being used were still in the commissioning phase.

East Java Governor Soekarwo has also expressed disappointment over the “low production” of the Cepu block oil field, saying this has caused the provincial administration financial losses as it has not yet been able to benefit from any profits resulting from its participating interest share in the block.

BPMigas said Pertamina’s position in the agreement was “weak”.

, 19/10/2009 12:47 WIB

Peremajaan kawasan kumuh buka peluang ekonomi
oleh : A. Dadan Muhanda

JAKARTA (Bisnis.com): Peremajaan kawasan kumuh di Jakarta dan sejumlah kota berpenduduk padat bisa menjadi peluang ekonomi karena akan menarik investasi baru jika dikelola secara baik.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Lukman Purnomosidi mengatakan dalam peremajaan kawasan kumuh menjadi hunian vertikal, harus dialokasikan 35% untuk lahan komersial agar mampu membiayai program tersebut.
�
"Peremajaan kawasan kumuh mendesak dilakukan dalam program kerja kabinet baru. Jangan melihat ini sebagai beban, karena justru merupakan peluang ekonomi baru," ujar Lukman dalam diskusi mengenai bank tanah di Kantor Menpera, hari ini.
�
Dia mencontohkan dalam 100 hektare daerah kumuh jika ditata ulang akan menghasilkan 70.000 unit rumah susun dengan nilai kapitalisasi Rp10 triliun pada lahan seluas 65 ha. Kemudian, sisanya yang 35 ha lagi disediakan untuk lahan komersial yang mampu menampung 2 juta unit kios dan ruko dengan nilai kapitalisasi hingga Rp40 triliun.

Menurut dia, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) yang baru harus menambah program baru peremajaan kawasan kumuh itu dalam agenda kerja 2009--2014.

"Peremajaan kota di kawasan kumuh ini harus dimulai dari sekarang karena beban kota terus meningkat," ujarnya.

Mantan Menteri Perumahan Cosmas Batubara menambahkan peremajaan kawasan kumuh harus menjamin penghuni setempat memperoleh hak tinggal agar tidak menimbulkan konflik.

Cosmas mengatakan peremajaan kawasan kumuh memang merupakan salah satu cara strategis untuk mendapatkan lahan baru dalam membangun hunian vertikal bagi masyarakat kurang mampu, dibandingkan harus membebaskan lahan baru yang membutuhkan biaya tinggi.(er)

Oil rises above $80 as earnings beat expectations
The Associated Press , Singapore | Tue, 10/20/2009 11:38 AM | Business

Oil prices rose above $80 a barrel Tuesday in Asia, extending a two-week rally as better-than-expected U.S. corporate earnings boosted investor confidence.

Benchmark crude for November delivery rose as much as 44 cents to $80.05 a barrel but later fell back and was up 20 cents at $79.81 by midday Singapore time in electronic trading on the New York Mercantile Exchange. The contract rose $1.08 to settle at $79.61 on Monday.

Crude reached $80 for the first time this year after Apple Inc. and Texas Instruments Inc. reported third quarter earnings Monday that beat analyst forecasts. Caterpillar Inc., Coca-Cola Co. and DuPont are scheduled to report later Tuesday.

"Earnings have been fairly positive and everyone is looking for positives right now," said Jonathan Kornafel, Asia director for market maker Hudson Capital Energy in Singapore.

Crude demand has remained sluggish this year as the global economy recovers from recession. With the U.S. Federal Reserve keeping interest rates at near zero percent, investors have flocked to stocks and commodities to make money.

"This rally isn't based on fundamentals. It's about risk appetite," Kornafel said. "Money is looking for some kind of return."

In other Nymex trading, heating oil rose 0.62 cent to $2.03 a gallon. Gasoline for November delivery slipped 0.48 cent to $1.97 a gallon. Natural gas for November delivery jumped 6.2 cents to $4.84 per 1,000 cubic feet.

In London, Brent crude for December delivery rose 31 cents to $78.08 on the ICE Futures exchange.

Indonesia to remain a net importer of oil this year: Ministry
Alfian , The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 10/19/2009 8:57 AM | Business

The government estimates that the balance of trade in oil and fuels will remain negative this year with imports outweighing exports. The fuel trade deficit may reach 273,000 barrels of oil per day (bopd), or slightly higher than last year’s figure.

An official report from the Energy and Mineral Resources Ministry states that trade balance deficit arises from fuel imports. The country’s crude oil trade balance is actually still positive with crude oil exports estimated at 399,000 bopd, much higher than crude oil imports estimated at 254,000 bopd.

“But, when the fuel imports of 418,000 bopd are included in the calculation, the trade balance is changed with exports reaching 399,000 bopd and imports reaching 672,000 bopd ; meaning imports are higher than exports,” the report said.

The total average daily deficit stood at 272,000 bopd last year.

Indonesia has been a net importer since 2003 due to declining oil production and increasing domestic fuel demand, and problems optimizing local refining for local markets.

The country’s oil production was 1.5 million bopd between 1977 and 1991. But, since 2007, output fell below 1 million bopd due to declining production from aging fields without sufficient new exploration and production in increasingly difficult areas. Nevertheless, the government still aims for growth in oil production in the next five years.

“Short term, Indonesia’s oil production will increase [again] because of the new reserves found in the Cepu block, but then production will decrease again due to the high overall rate of decline [in our overall production] reaching 12 percent a year,” the report said.

The Cepu block is located at the border between East and Central Java. The block is said to hold proven reserves of 600 million barrels of oil and 1.7 trillion cubic feet of gas.

Efforts to find other big oil and gas blocks have yet to show results. Of 16 oil and gas blocks offered for further development between December and April this year, only five blocks won developers.
“If the situation remains like this, my objective to maintain national oil production at about one million barrels per day cannot be achieved,” Evita Legowo, director general for oil and gas at the ministry, said on Sept. 11.

In a bid to anticipate soaring demand for fuels, the government has mandated the gradual phasing-in of biofuel usage for manufacturers, commercial businesses, fuel retailers and power plant operators.

The government is also evaluating a coal liquefaction program. Currently, the government is
conducting pre-feasibility studies for coal liquefaction at three locations: Mulia (South Kalimantan); Berau (East Kalimantan) and Banko (South Sumatra).

Gabung ke PLN Batam
Selasa, 20 Oktober 2009

Anggota DPRD Kepri, Wirya Silalahi, menilai masalah kelistrikan di Tanjungpinang berlarut-larut. Padahal, kebutuhan listrik yang ada di Tanjungpinang tidak sebesar kebutuhan listrik yang ada di daerah lain.

Berdasarkan data yang ada, Peak Load Tanjungpinang hanya sebesar 37MW. Jumlah tersebut lima kali lebih kecil dari Batam yang mencapai 206 MW.

‘’Pemakaian listrik di Tanjungpinang ini kecil. Hanya seperlima dari pemakaian total yang ada di Batam. Saya pikir, interkoneksi merupakan salah satu solusi perbaikan sistem kelistrikan di Tanjungpinang,’’ paparnya.

Untuk itu, Wirya mengusulkan agar PLN Tanjungpinang dapat diswastakan dan dimasukkan ke dalam bagian dari PLN Batam. Sehingga, jika terjadi masalah kelistrikan di Tanjungpinang, penyelesaiannya cukup dilakukan di Batam.

‘’Permasalahan yang ada saat ini adalah kewenangan dari PLN Cabang Tanjungpinang yang terbatas. Dengan masuknya Tanjungpinang ke Batam, saya rasa wilayah cakupannya lebih pendek dan lebih mudah diselesaikan,’’ jelasnya.

Selain itu,sambungnya lagi, dengan masuknya Tanjungpinang ke dalam wilayah kerja Batam, maka Pemerintah Provinsi Kepri dimungkinkan berinvestasi kedalam sistem kelistrikan di Kepri.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi Kepri meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menswastakan listrik di Kepri ini. Saat ini, hanya ada dua Perusahaan PLN Swasta di Indonesia yaitu di Batam dan Tarakan. Kedepannya, Bali rencananya akan ikut diswastakan.
Sistem kelistrikan swasta sendiri mengenakan tarif produksi secara proporsional. Dengan adanya biaya yang disesuaikan dengan pemakaian maka secara otomatis PLN menerapkan tarif regional. Namun demikian, tarif regional tersebut tidak akan semahal dengan tarif daerah lain karena PLN menerapkan sistem subsidi silang. (eik)

Dewan Desak Interkoneksi Batam-Tanjungpinang
Selasa, 20 Oktober 2009
Solusi Mengatasi Krisis Listrik

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Tanjungpinang dan Bintan saat ini masih mengalami krisis listrik berkepenjangan. Sementara itu, disatu sisi, tetangganya Kota Batam memiliki kelebihan daya listrik yang belum terpakai.

Berangkat keadaan tersebut, anggota DPRD Kepri, Safaruddin Aluan menilai kelebihan daya yang ada di Batam dapat disalurkan ke Tanjungpinang melalui sistem interkoneksi. Dengan adanya interkoneksi tersebut, diharapkan penyelesaian masalah kelistrikan yang ada di Tanjungpinang dapat lebih cepat teratasi.

‘’Kelebihan listrik yang ada di Batam dapat disalurkan ke Tanjungpinang. Daripada menunggu PLN Wilayah Pekanbaru yang tidak jelas kapan bisa mengatasi krisis listrik ini,’’ kata Safaruddin di Gedung DPRD, Senin (19/10).

Wacana melakukan interkoneksi antara Batam dan Bintan memang sempat dimunculkan kepermukaan beberapa tahun lalu. Namun kala itu, beberapa anggota dewan Kepri menolak wacana menyambungkan listrik antara dua pulau bertetangga tersebut. Padahal, jika wacana tersebut direalisasikan, Tanjungpinang dan Bintan sudah bebas dari byar pet saat ini.

‘’Ada beberapa anggota dewan yang bermain hingga rencana interkoneksi ini kandas. Mereka mengatasnamakan masyarakat padahal anggota dewan tersebut memperjuangkan kepentingan sendiri,’’ tuding Safaruddin lagi.

Alasan penolakan interkoneksi itu sendiri adalah tarif proporsional yang diterapkan oleh PLN Batam. Padahal, menurut Safaruddin, tarif proporsional itu hanya berlaku untuk pemakaian diatas 1200 Kwh saja. Dengan kata lain, konsumen rumah tangga tidak merasakan tarif tinggi tersebut.

‘’Yang akan terkena dampak kenaikan tarif jika dilakukan interkoneksi Batam- Bintan hanya untuk pengguna menengah ke atas saja. Jadi, mengapa harus pada sibuk di koran menolak rencana tersebut,’’ urainya.

Lebih lanjut, Safaruddin juga membantah bahwa jika tarif regional di terapkan di Tanjungpinang dan Bintan atas implikasi interkoneksi itu, tentu kenaikannya tidak sehebat yang dibayangkan para pengusaha tersebut. ‘’Saya rasa, PLN Batam punya hitung-hitungan sendiri yang menghitung harga keekonomisan nilai jual listrik mereka. Sehingga, besarnya subsidi silang yang diterapkan antara pemakai rumah tangga dan industri tidak terlalu besar,’’ ucap legislator asal PPP tersebut.

Sumber Tribun di PLN Batam mengatakan bahwa rencana interkoneksi antara Batam dan Tanjungpinang diakui sebagai salah satu solusi krisis listrik di Tanjungpinang. Namun, rencana tersebut batal mengingat beberapa pengusaha menolak tarif regional yang diterapkan PLN.

‘’Selama ini, para pengusaha yang ada di Tanjungpinang menikmati tarif subsidi tersebut. Dengan adanya interkoneksi tersebut, maka otomatis para pengusaha akan membayar tarif secara proporsional tanpa subsidi,’’ kata sumber tersebut.

Padahal, sambungnya, PLN sendiri memiliki kemampuan untuk memasok listrik dari Batam ke Tanjungpinang. Bahkan rencana pembangunan listrik interkoneksi tersebut sudah dipaparkan dalam rencana panjang PLN.
Untuk membangun interkoneksi antara Batam dan Tanjungpinang sendiri memerlukan dana yang tidak sedikit. Namun, solusi tersebut dapat dilakukan jika Pemerintah Provinsi dan PLN dapat sama-sama bahu membahu membangun sistem kelistrikan tersebut. (eik)

Curi Solar, Pegawai Koperasi PLN Ditangkap
Rabu, 21 Oktober 2009


TANJUNGUBAN (BP) - Pegawai Koperasi PLN Ranting Tanjunguban, Rusli alias Awang ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Bintan, Selasa (20/10). Warga Kampung Cenderawasih, Tanjunguban ini ditangkap karena mencuri solar milik Ranting Tanjunguban, tempat Rusli bekerja. ”Tersangka ditangkap karena mencuri solar milik PLN,” ujar Kapolres Bintan AKBP Yohanes S Widodo kepada Batam Pos, Selasa (20/10).


Selain mengamankan pegawai koperasi PLN, polisi juga menangkap dua orang lainya selaku penadah dan perantara atas nama Anto dan Amat. Peristiwa pencurian sendiri terungkap pada Senin (12/10) lalu. Kapolres menyebutkan, pelaku merupakan target operasi aparat kepolisian karena diduga kerap mencuri solar. Hingga, aparat kepolisian mendapati tersangka Anto warga Jalan Indunsuri Tanjunguban tengah melakukan transaksi menjual solar hasil curian ke tersangka Amat di Kampung Prambanan, Teluk Lobam.


Tertangkapnya Anto dan Amat ini memperbesar informasi kepolisian bahwa solar yang dijual ternyata milik tersangka Rusli. Tak perlu waktu lama, polisi kemudian menangkap tersangka Rusli. “Ketiganya kini ditahan plus barang bukti empat jerigen solar,” jelas Kapolres. Dari pengakuan tersangka, mereka sering mencuri solar kurang lebih selama dua bulan.


Terkait keterlibatan pegawainya, Manager PLN Ranting Tanjunguban, Arip Supriyadi menyesalkan ada anggotanya sampai berbuat demikian. Peristiwa tersebut sepenuhnya diserahkan ke aparat kepolisian sedangkan secara internal yang bersangkutan dipastikan akan kena sanksi administrasi. (cnt)


-------------------------------------------------
terbuktikan kinerja BUMN satu ini kurang profesional....udh deh pailitkan aja PLN!!!

Gubkepri Akan Temui Menteri ESDM
Jumat, 23 Oktober 2009


Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengatakan,kondisi kelistrikan di wilayah Kepri selain Kota Batam, semakin parah. Ismeth pun bersiap akan melaporkan kondisi ini ke Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Pengaduan nantinya akan didampingi Asosiasi Forum Gubernur se-Sumatera.


Ismeth mengaku sehubungan dengan masalah ini, pihaknya telah membicarakannya dengan pengurus asosiasi. ”Dalam waktu dekat, kita akan menghadap Kementerian ESDM guna melaporkan kondisi kelistrikan di daerah. Mudah-mudahan ada solusi tepat untuk mengatasi listrik jangka pendek. Selama ini, pengaduan mau pun surat yang dikirim ke pusat belum ada reaksi. Kondisi listrik tetap saja belum berubah,’’ujar Gubkepri Ismeth di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (21/10).


Selain melaporkan kondisi kelistrikan, asosiasi akan minta ke pusat agar manajemen PLN pusat dibagi beberapa bagian, minimal tiga, yakni PLN barat, tengah dan timur. Pembagian ini untuk mempermudah rentang kendali PLN daerah berurusan dengan PLN pusat. Semakin dekat rentang kendali lanjutnya akan mempercepat keluarnya keputusan mau pun kebijakan.


Beda yang terjadi selama ini, dimana koordinasi PLN terpusat pada satu manajemen PLN saja. Akhirnya, kebijakan yang direspon sangan lambat. “Sebelum PLN Tanjungpinang mengusulkan penanganan listrik ke PLN pusat, terlebih dulu harus berkoordinasi ke PLN wilayah dulu, yakni di Pekanbaru. Setelah itu, barulah PLN wilayah yang akan melaporkan ke PLN pusat. Rentang kendalinya sangat jauh. Kondisi ini akan kita sampaikan ke Menteri ESDM,” ujar Ismeth.


Seringnya terjadi pemadaman selama ini, Gubkepri Ismeth mengaku sangat prihatin. Menurut-nya tak seharusnya pemadaman terjadi dengan durasi waktu lama perhari. Ini sudah luar biasa sekali. Jika tak segera dicari solusinya, masyarakat akan dirugikan sekali. Karena itu, ulang Gubkepri ketidakberdayaan PLN mengatasi permasalahan listrik, karena garis koordinasi PLN pusat dengan daerah yang selama ini masih menggunakan satu pintu. (zek)

^^GM PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Ir H Amir Rosidin memastikan pemerintah pusat menargetkan pada 2020-2025 mendatang semua desa di Sumsel sudah berlistrik.

920 PLTS Dibangun di Sumsel

PALEMBANG - Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel akan membangun 920 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Sumsel dari dana APBN pada tahun 2009. Pembangunan di tiga kabupaten yakni empat lawang, Lahat dan Musi Banyuasin (Muba).

Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM Sumsel, HA Thamrin Ganie mejelaskan, penggunaan PLTS cukup bermanfaat karena efektif juga efisien karena menyerap tenaga matahari pada siang hari dan bisa menyimpannya dan dapat bertahan 6-8 jam/harii. Untuk tahun 2010 juga direncanakan ada sekitar 1023 PLTS di Sumsel dan bila dana dari APBN maka harus dapat membuat Detail Engeneering Design (DED). ”Hingga saat ini hanya 600 desa yang belum teraliri listri dari 2387 desa atau sekitar 79,4%. Masih banyak desa belum teraliri listrik dan jauh dari jangkauan PLN sehingga diprogramkan PLTS dan PLTMH,” katanya.

Mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun ini juga dipasang PTLMH 80 KW di desa Tanjung Durian OKU Selatan. Dan sudah ada sekitar 10 unit PLTMH yang sudah dibangun dengan melihat potensi air di wilayah tersebut seperti air terjun. Dari 10 PLTMH yang dibangun mampu menampung kapasita 400 KW. Adapun PLTMH yang sudah dibangun di Sumsel seperti di OKU Selatan, Lahat, Muara Enim dan OKU Induk. Bahkan di OKU Selatan ada 20.000 KK bergantung dari PLTMH namun daya hanya berkisar 10 KW.. ” Untuk PLTMH ini anggaran sesuai kemampuan keuangan. Untuk satu unit PLTMH sekitar 40 KW dengan daya ideal 40-80 KW dengan turbin, bukan dari kayu lag.

Selain itu juga, menurut Thamrin, digagas juga energi alternatif yang bisa digunakan dari biogas dan panas bumi. Dan untu panas bumi tengah diekplorasi 2 x55 MW di Muara Enim. “Kita juga sedang merancang untuk pembangunan PLTMH yang baka diusulkan ke Menteri ESDM. Namun masih terkendala DED karena juga anggaran cukup besar. Diperkirakan satu lokasi bisa Rp 100 juta,” papar Thamrin.

Terpisah, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, Ir H Amir Rosidin menegaskan kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumsel masih terbatas khususnya pada daerah terpencil. Namun jangan khawatir dahulu karena Pemerintah pusat menargetkan hingga tahun 2020-2025 kawasan indonesai semua sudah bisa teraliri listrik.

2010, Isi BBM Pakai Kartu
Registrasi Kendaraan sampai Desember

Sabtu, 07 November 2009
Masyarakat Bintan dan Tanjungpinang yang memiliki kendaraan, mulai 1 Januari 2010 harus menggunakan kartu fasilitas bila ingin mengisi BBM, baik itu solar maupun bensin bersubsidi di SPBU. Kebijakan ini, sehubungan Bintan dan Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai daerah uji coba pengawasan penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat. Secara resmi,pemberlakuan kartu fasilitas pada 2010 disosialisasikan Tim yang diantaranya terdiri dari BPH Migas, kepolisian dan instansi vertikal lainnya ke Pemkab Bintan di Kijang, Jumat (6/11).


Sebelum kebijakan ini resmi berlaku, masyarakat diminta proaktif mengisi formulir yang disediakan Tim untuk meregistrasi kendaraannya, dan identitas diri. Formulir bisa diperoleh pada sejumlah tempat-tempat yang ditunjuk, seperti di SPBU terdekat, Kantor Pemda, dan dua Kantor Perwakilan Konsultan BPH Migas, yakni di Jalan Ahmad Yani Gang Citra No 19A Tanjungpinang, dan Jalan Wiratno Komplek Ramayana Blok B No 19 Tanjungpinang.


“Pengisihan formulir untuk kepentingan registrasi kendaraan berlaku sampai bulan Desember 2009. Sedangkan pemberlakuan resmi program ini per 1 januari 2010,” kata Ketua Koordinator Kartu Fasilitas untuk wilayah Bintan dan Tanjungpinang, Amelia usai mensosialisasikan program kartu fasilitas di Pemkab Bintan, kemarin. Formulir yang telah diisi oleh warga selanjutnya bisa diantar kembali ke SPBU atau tempat-tempat yang telah ditunjuk.


Amelia mengingatkan, registrasi kendaraan sangat penting, karena bila tidak, warga tersebut tidak akan menerima kartu fasilitas dari pihak BPH Migas. ”Tanpa kartu fasilitas, warga itu tidak boleh beli bensin atau solar bersubsidi. Jadi pilihannya harus pertamax atau pertamax plus (non subsidi),” katanya.


Lantas bagaimana bila warga memiliki lebih dari satu kendaraan, dan diantaranya surat kendaraan masih atas nama orang lain? Amelia menjelaskan, hal itu tidak menjadi masalah. ”Bila punya dua kendaraan, harus isi dua formulir begitu seterusnya. Kalau BPKB masih atas nama orang lain, sebaiknya di formulir ditulis masih atas nama orang lain,” pesannya.
Warga diingatkan juga agar mengisi identitas diri dan alamat rumah secara jelas. Karena, kartu fasilitas yang diperoleh setelah pelaksanaan registrasi kendaraan, akan diantarkan langsung ke rumah oleh petugas Tim Program Kartu Fasilitas.


Untuk memperlancar registrasi kendaraan, pada sosialisasi kemarin, Tim turut meminta bantuan para Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan program kartu fasilitas ke para warganya. ”Program ini semata-mata hanya untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BBM subsidi,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bintan Rita Irianti yang mewakili Pemkab Bintan dalam sosialisasi tersebut.


Camat Bintan Timur Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan, saat sosialisasi kemarin, sejumlah warga sempat menanyakan bagaimana mungkin warga kawasan hinterland bisa mengikuti program ini. “SPBU itukan hanya pada daerah tertentu. Wajar kalau warga bertanya,” timpal Luki. Menanggapi hal tersebut Tim akan membahasnya lebih lanjut dengan pemerintah pusat.


Dengan kartu fasilitas yang fungsinya mirip kartu ATM itu, warga akan merasa nyaman. Karena setiap kali mengisi BBM kendarannya, tak perlu lagi membayar tunai dengan uang kepada petugas pengisi BBM di SPBU. “Tapi cukup menggesek kartu fasilitas di alat yang telah disediakan di SPBU, nanti secara otomatis saldo di kartu fasilitas akan dipotong” timpal Amelia. “Tapi sebelum kartu itu difungsikan, warga harus mengisi saldo kartu fasilitas dulu di bank-bank yang ditunjuk. Seperti Bank Riau, itu bisa sampai Rp1 juta,” papar Amelia. (gds)

Sering Padam, PLN Beli Listrik
Senin, 9 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Operasional Jawa Bali PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin mengatakan, PLN akan membeli listrik dari PT Bekasi Power Jababeka sebagai upaya mengurangi dampak pemadamam listrik di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, pemadaman yang saat ini kerap terjadi di Ibu Kota dan sekitarnya akibat rusaknya trafo Gardu Induk Cawang yang meledak beberapa waktu lalu.

"PLN akan membeli listrik 37 MW dari PT Bekasi Power Jababeka. Daya akan mengalir ke PLN sekitar 14 hari lagi. Kontrak pembelian tersebut berlaku selama dua bulan dan bisa diperpanjang," kata Murtaqi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/11).

Selain itu, tutur dia, PLN juga telah membeli excess power dari PT Argopantes sebesar 2 MW. "Saat ini daya Argopantes sudah mengalir ke sistem kelistrikan Jakarta," ujarnya.

Murtaqi mengatakan, saat ini PLN sedang berupaya penuh mengaktifkan kembali trafo pengganti di Cawang. "Trafo pengganti dan semua peralatannya sudah ada di Gardu Induk Cawang dan sedang dalam proses perakitan. Targetnya pertengahan Desember trafo pengganti akan mulai beroprasi," kata dia.

Menurutnya, dalam jangka menengah, yang sangat diperlukan oleh Jakarta adalah penguatan struktur jaringan secara menyeluruh. Salah satunya dengan menambah trafo masing-masing sebesar 500 MVA di semua Gardu Induk Utama yang memasok listrik Jakarta, yaitu di Cawang, Bekasi, Gandul, dan Kembangan.

"Program penambahan trafo tersebut sudah mendapat persetujuan pemerintah dan akan memakan waktu 24 bulan untuk pengerjaannya," kata Murtaqi.

Indonesia Electricity Tariff Goes up Next Year
Monday, 9 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — The government confirms to raise the basic electricity tariff (TDL) next year. However, the government is still calculating how much the increase will be. This was highlighted by the Minister of Energy and Mineral Resources, Darwin Saleh, Monday.

"Currently the Department of Energy and Mineral Resources together with the office of the Coordinating Minister for Economic Affairs, Department of Finance, State Minister of State Owned Enterprises, and PT PLN (Persero) the Indonesian electric company, are currently doing the prepatory action to asses the calculation of the tariff increase," said Darwin. He added, the increase will be adjusted to the people's capability and the economic price for PLN.

The increase is not assesed without calculation. Director General of electricity and energy utilization, J. Purwono confirmed, the increase is triggered by the insufficient amount of subsidy set by the government. While the requirement of electricity needed costs 58 million USD, the government can only afford to subsidize 38 million USD. "So there's a gap of 20 million USD, how is that supposed to be compensated if not from an increase of tariff," said Purwono.

According to Purwono, the increase will also create a healthier PLN in terms of economic tariff. Thus, PLN can sustain its own business and fulfill its obligations to pay off the loans.

mungkin PLN dah banyak beli listriknya he he he:D

Akhirnya, Pemerintah Minta Maaf soal Listrik
SELASA, 10 NOVEMBER 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Genap 20 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sejak dilantik pada 20 Oktober, kini pemerintah meminta maaf kepada rakyat menyusul terjadinya krisis listrik.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, yang didampingi Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat stabilisasi pasokan listrik di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11).

Rapat ini dipimpin oleh Wapres Boediono dan dihadiri pula oleh Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar dan juga Ketua Tim Percepatan Proyek Listrik Yogo Pratama, serta sejumlah pejabat lain. "Terkait dengan krisis listrik, akibat rusaknya gardu listrik Cawang, kami selaku pemerintah meminta maaf kepada masyarakat, meskipun kami merasa sudah maksimal, namun masih ada yang terganggu," kata Mustafa.

Menurut Mustafa, ketika terjadi pemadaman listrik, pihaknya telah berinisiatif untuk mengundang Menteri ESDM serta Dirut dan jajaran pimpinan PLN untuk mengadakan rapat di kantornya, Minggu (8/11). "Saya minta jajaran PLN untuk segera mengatasi pemadaman listrik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pada posisi ini saya minta, level jajaran PLN dulu yang harus menjelaskan kepada masyarakat dan bukan tingkat menteri," ujarnya.

Wapres Boediono, menurut Fahmi, menaruh perhatian terhadap penanganan listrik agar segera bisa diatasi. Menurut Fahmi, akibat kerusakan gardu listrik Cawang, pihaknya masih berusaha untuk segera memulihkannya kembali. Setidaknya ada tiga komponen yang rusak, di antaranya trafo dan switcher (penghubung) dari trafo yang masih harus menunggu pengiriman dari pabriknya di Perancis.

Oleh sebab itu, berdasarkan jadwal yang disusun PLN, krisis listrik masih akan terjadi sampai minggu ketiga bulan Desember. Untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Jakarta, PLN sudah meminta bantuan dari gardu induk Bekasi untuk menutup kekurangan pasokan listrik di Jakarta.

^^ Maaf sih maaf, tapi tagihan tetap gak berubah kan? Tidak ada kerugian pelanggan yang ditangung oleh PLN. Pelanggan langganan PLN untuk memperoleh listrik, tetapi ketika tidak ada listrik ada hal2 yg mengakibatkan pelanggan rugi. Kerugian pelanggan mana bisa ditagih ke PLN.. tapi kalau kerugian untuk PLN pasti ditagih langsung ke pelanggan...

Dimanakah keadilan?

Pembangkit Listrik "Geothermal" Lebih Diprioritaskan
SELASA, 10 NOVEMBER 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penggunaan panas bumi (geothermal) guna proyek percepatan listrik 10.000 MW tahap II dalam anggaran pendapatan belanja (APBN) 2010. Porsi penggunaan bahan bakar geothermal lebih mendominasi ketimbang penggunaan batu bara.

"Komposisi panas bumi akan lebih dimaksimalkan. Sejumlah pembangkit berbahan bakar batu bara akan diubah menjadi pembangkit berenergi panas bumi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurutnya, saat ini pembahasan soal penggunaan bahan bakar geothermal tersebut sudah selesai dibahas Departemen ESDM dan tinggal disinkronisasikan dengan departemen lain. "Drafnya sudah kita sampaikan ke Menko Perekonomian dan harapannya segera dibahas finalisasi keppres tersebut dan bisa diserahkan kepada Setneg," tambahnya.

Dalam proyek listrik 10.000 MW tahap kedua tersebut rencananya porsi panas bumi akan mencapai 48 persen, dan bahan baku lainnya yaitu tenaga air sebesar 12 persen sekitar, batu bara 26 persen, dan gas 14 persen.

Penyedia Listrik Swasta Bisa Jamin Pasokan Listrik
Selasa, 10 November 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Peran sektor swasta untuk pengadaan listrik bisa menjamin ketersediaan listrik untuk industri. "Banyak investor (pemasok listrik) yang mau masuk ke Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani, di kantor Majalah Tempo, Jakarta, Selasa (10/11).

Namun, lanjut Haryadi, PT PLN (Persero) yang berwenang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, terkesan egois. "PLN merasa untuk apa harus beli listrik, padahal PLN sendiri juga memproduksi listrik," kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, ada usulan lain yaitu untuk menyewakan transmisi milik PLN. "Tapi, (saran) itu tidak diterima juga," kata dia. "Kenapa pihak swasta seolah-olah hanya menjadi pengganggu saja?"

Pemadaman listrik bergilir di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan terjadi hingga Desember. Pemadaman listrik bergilir juga mengganggu kegiatan industri. Sebelumnya, pengusaha Jepang mengeluhkan soal listrik yang sering mati. Mengenai kerugian materiil akibat pemadaman listrik, Himpunan Kawasan Industri mengungkapkan, kerugian sudah mencapai jutaan dollar Amerika Serikat.

PLN = Perusahanaan Lilin Ni yeee.......

Rabu, 11 November 2009

PASOKAN LISTRIK
PLN Beli Listrik Lagi

JAKARTA. KONTAN online - Pasokan listrik untuk kawasan Jakarta raya dan tangerang masih minus. Karenanya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini sedang melakukan negosiasi dengan PT Agro Pantes untuk membeli Excess Power guna menambah pasokan listrik.
"Kita sedang melakukan pembicaraan untuk menambah dan memperpanjang kontrak," ujar Murtaqi Syamsuddin, Direktur Pembangkit Jawa Bali, PLN, Selasa Malam di Kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (10/11).

Sebelumnya, PLN telah membeli excess power dari Argo Pantes sebesar 2 megawatt (MW). Dengan pemadaman listrik yang terus menerus, PLN berencana membeli listrik lagi dari Argopantes sebesar 2 MW. Cuma, Murtaqi enggan mengatakan berapa harga pembeliannya. Alasannya, itu masih dalam tahap diskusi. "Kita akan mengupayakan untuk memenuhi pasokan listrik di Jakarta sampai perbaikan Gardu Induk Cawang selesai," ujar Murtaqi.

Menurut Murtaqi, perbaikan cawang itu akan selesai pada minggu ketiga Desember 2009. Dengan demikian, jika PLN membeli listrik dari Agro Pantes, maka total listrik yang dibeli oleh PLN untuk memenuhi pasokan listrik Jakarta mencapai 141 MW.

Sebelumnya, PLN membeli listrik dari Cikarang Listrikindo sebesar 100 MW, PT Bekasi Power sebesar 37 MW, PT Agropantes 2 MW. "Untuk Bekasi, 10 hari lagi tambahan listrik itu akan datang," papar Murtaqi.

Bintan Jadi yang Pertama
Jumat, 13 November 2009
Penerapan Kartu Fasilitas BBM

BINTAN, TRIBUN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membangun kerjasama intensif dengan sejumlah Pemda di Kepri dan pihak kepolisian untuk membangun sistem pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak dan ujicoba sistem informasi manajemen pengaturan dan pengawasan volume penggunaan BBM di sektor transportasi darat. Mekanisme pengawasan BBM berbasis teknologi informasi ini menggunakan kartu fasilitas.

Menariknya, kartu tersebut merupakan kartu perdana yang juga secara nasional pertama kali diterapkan di Pulau Bintan. “Bintan merupakan daerah pertama menggunakan kartu fasilitas tersebut,” kata Humas BP Migas Feri, ditemui usai sosialisasi di Kantor Camat Bintim, Rabu (11/11).
Kartu fasilitas ini juga bisa dipergunakan untuk pelacakan identitas dan pergerakan kendaraan bermotor guna membantu kepolisian. Untuk itu, Feri berharap agar masyarakat Bintan untuk segera meregistrasi kartu fasilitas ini., terutama daerah-daerah kepulauan seperti Pulau Bintan dan pulau lainya. “Untuk registrasi kita tungu paling lama, Selasa (17/11) mendatang,” paparnya. (mau)

Permintaan di Asia Tenggara Akan Naik
KAMIS, 19 NOVEMBER 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Energi Internasional memperkirakan, permintaan energi di Asia Tenggara akan melonjak dalam beberapa dekade ke depan.
Di sisi lain, produksi energi di kawasan Asia Tenggara masih terbatas. Untuk itu, penggunaan energi harus lebih efisien dan ramah lingkungan.

”Sepuluh negara anggota Asean berperan penting terhadap peningkatan permintaan energi di pasar energi global pada masa depan. Ini terjadi karena pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk,” kata Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Nobuo Tanaka, Rabu (18/11) di Jakarta.

Menurut Proyeksi Energi Dunia 2009 yang diterbitkan Badan Energi Internasional, permintaan energi di Asia Tenggara diperkirakan meningkat hingga 76 persen pada 2007-2030 atau naik 2,5 persen per tahun.

”Di sektor migas, mayoritas perusahaan telah memotong belanja modal, menunda dan membatalkan rencana proyek. Pelaku bisnis dan rumah tangga juga mengurangi pengeluaran untuk konsumsi energi,” ujar Tanaka.

Diperkirakan, anggaran investasi migas tahun 2009 turun 19 persen dibanding tahun 2008 atau lebih dari 90 miliar dollar AS.

Penurunan investasi energi itu berpotensi mengancam ketahanan energi dan perubahan iklim. ”Ini bergantung pada respons pemerintah, termasuk di Asia Tenggara. Salah satunya, menghemat energi dan mengurangi subsidi energi,” kata Manajer Program Asia Tenggara Badan Energi Internasional Brett Jacobs.

Dalam rangka mengatasi lonjakan permintaan energi akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan komitmennya menekan polusi udara, Pemerintah China mulai 2007 mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin.

Lokasi pembangkit berada 70 kilometer barat laut Beijing, tepatnya di pinggiran Waduk Guanting. Pembangkit listrik itu memiliki 33 turbin yang masing-masing memiliki kapasitas produksi 1,5 megawatt.

Penyedia Listrik Swasta Bisa Jamin Pasokan Listrik
Selasa, 10 November 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Peran sektor swasta untuk pengadaan listrik bisa menjamin ketersediaan listrik untuk industri. "Banyak investor (pemasok listrik) yang mau masuk ke Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani, di kantor Majalah Tempo, Jakarta, Selasa (10/11).

Namun, lanjut Haryadi, PT PLN (Persero) yang berwenang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, terkesan egois. "PLN merasa untuk apa harus beli listrik, padahal PLN sendiri juga memproduksi listrik," kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, ada usulan lain yaitu untuk menyewakan transmisi milik PLN. "Tapi, (saran) itu tidak diterima juga," kata dia. "Kenapa pihak swasta seolah-olah hanya menjadi pengganggu saja?"

Pemadaman listrik bergilir di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan terjadi hingga Desember. Pemadaman listrik bergilir juga mengganggu kegiatan industri. Sebelumnya, pengusaha Jepang mengeluhkan soal listrik yang sering mati. Mengenai kerugian materiil akibat pemadaman listrik, Himpunan Kawasan Industri mengungkapkan, kerugian sudah mencapai jutaan dollar Amerika Serikat.

setuju, PLN udah terbukti nggak sanggup

Ada Uranium di Bengkulu
Jumat, 20 November 2009 09:01 WIB | Iptek | Sains | Dibaca 508 kali


Bengkulu (ANTARA News) - Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamdin, Jumat, mengungkapkan hasil penelitian beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa dalam perut bumi Provinsi Bengkulu ternyata ada kandungan uranium, sumber energi nuklir, namun belum tergali benar.

"Kita masih terus kembangkan penelitian, isu awal itu dijadikan referensi bila memang ada potensinya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarkat," katanya di Bengkulu, Jumat.

Walaupun tidak menjelaskan secara rinci letak dan keberadaan potensi uranium tersebut, tapi Gubernur menyebutkan bahwa uraniuam selalu dekat dengan keberadaan emas.

Bengkulu sendiri sudah terkenal sebagai penghasil emas, dengan situs pertambangannya yang paling terkenal di Kabupaten Lebong dan sebagian kecil Bengkulu Utara.

Dari situ, Agusrin mencoba menarik kesimpulan sementara bahwa kandungan uranium tersebut diperkirakan juga berada di dua daerah itu.

Uranium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang U dan nomor atom 92.

Uraniam termasuk logam berat, beracun, berwarna putih keperakan dan merupakan unsur radioaktif alami yang termasuk seri aktinida (actinide series).

Isotopnya, 235U ,digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir.

Agusrin mengungkapkan, bila memang potensi itu ada, salah satunya dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.

Tetapi untuk mengambilnya dibutuhkan biaya besar, terutama pada tahap eksplorasi lebih mengetahui kandungan terukur Uranium dan perlu ada peran pihak ketiga untuk penelitian lebih lanjut.

Sebab jika tak diolah dengan baik akan menjadi bumerang dan membahayakan kehidupan manusia, apalagi jika dipakai bagi kepentingan tak bertanggungjawab.

Namun bila diolah dengan baik dan sempurna dapat mendukung kesejahteraan kehidupan manusia.

"Dahulu pernah ada ada kebocoran pengolahan uranium di Uni Soviet, sehingga radiasinya bisa menyebabkan kerugian bahkan hingga kematian bagi manusia dan benda hidup disekitarnya," ujarnya.

Radiasi yang dihasilkan Uranium, kata Gubernur, tidak hanya berguna sumber energi seperti listrik dan senjata, namun juga sektor lain, seperti rekayasa genetika dalam bidang kesehatan, peternakan dan pertanian.

Kewenangan atas urusan barang strategis seperti uranium berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah energi tersebut.

"Jauh lebih penting memagari uranium Indonesia agar tidak dicolong dan digunakan untuk merusak perdamaian dunia. Apalagi Indonesia adalah salah satu penandatangan konsensus internasional uranium untuk perdamaian," tandas Agusrin.


:lol: ada alternatif energi tapi terkendala biaya pengolahan dan risetnya :nuts:

Jumat, 20/11/2009
RI utamakan energi untuk kebutuhan domestik

ROMA (Bisnis.com): Pemerintah menerapkan kebijakan energi dua jalur atau two track energy policy untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri sekaligus masuk ke pasar dunia untuk menggarap peluang ekspor.

"Pertama itu hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Baru kemudian ikut dalam pasar dunia, ekspor energi untuk mendapatkan devisa guna mengimpor barang modal yang dibutuhkan untuk industri kita," ujar Wakil Presiden Boediono.

Penjelasan Wapres itu disampaikan dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan para pemimpin puncak 13 perusahaan terkemuka Italia, menjelang kepulangan ke Jakarta pada Kamis sore waktu setempat.

Hal itu berkaitan dengan peluang peningkatan ekspor batu bara Indonesia ke Italia, menyusul tingginya permintaan sumber energi tersebut di negeri itu.

Pada 2008, nilai ekspor batu bara Indonesia ke Italia mencapai US$959 juta. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat, mengingat konsumsi batu bara Italia diperkirakan naik dari saat ini 18 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton pada 2010.

Banyak pembangkit listrik di Italia yang mengonversi penggunaan minyak ke batu bara, dan saat ini sudah disebut perkiraan konsumsi komoditas itu bakal mencapai 28 juta ton hingga 30 juta ton per tahun.

"Ini berarti peluang besar bagi perusahaan Indonesia untuk memasok kebutuhan itu," ujar Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peluang itu terungkap dalam pertemuan Wapres Boediono secara one on one dengan Andreo Clavarino, President Asocarboni, asosiasi yang beranggotakan 80 perusahaan yang memfasilitasi dan mengatur konsumsi batu bara di Italia.

Menurut Gita yang mendampingi Wapres dalam pertemuan itu, Indonesia adalah pemasok utama batu bara ke Italia dengan pangsa mencapai 30%.

Sulawesi Tengah Kembangkan Energi Alternatif Mikro Hidro
Senin, 23 November 2009

TEMPO Interaktif, Palu -Sejumlah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah memilih Listrik Tenaga Mikro Hidro sebagai alternatrif energi alternatif dalam upaya mengatasi krisis listrik berkepanjangan yang terjadi di daerah tersebut.

Krisis listrik di Sulawesi Tengah sudah berlangsung sejak 2000, lalu dan hingga kini tak ada tanda-tanda pemulihan. Kabupaten Sigi misalnya, saat ini sedang mengupayakan pembangunan dan rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Mohammad Afit Lamakarate mengatakan, selain mengembangkan mikro hidro, Pemerintah Kabupaten Sigi juga mengupayakan pengadaan pembangkit listrik mini yang setiap unitnya mampu menghasilkan daya 1.800 watt. Pembangkit mini ini akan dibangun di sejumlah desa yang belum teraliri listrik.

“Biaya pembuatan pembangkit listrik mini ini sangat murah, satu unit hanya membutuhkan biaya Rp 25 juta dan bisa menghasilkan energi sebesar 1.800 watt,” kata Afit Senin (23/11).

Dia juga menjelaskan, untuk pengembangan energi listrik alternatif, Dinas saat ini sedang melakukan studi potensi dan kelayakan untuk perencanaan pembangunan di Kecamatan Kulawi, Pipikoro, Lindu, Marawola Barat, Palolo dan Nokilalaki.

Membiayai program ini, Dinas akan menggunakan anggaran lebih dari Rp 512 juta. Sementara untuk merehabilitasi fasilitas mikro hidro di Desa Peana Kecamatan Pipikoro, pekerjaanya sudah dimulai, dan ditargetkan akan rampung akhir tahun ini.

unit 1 & 2
http://img256.imageshack.us/img256/2331/95428276.jpg (http://img256.imageshack.us/i/95428276.jpg/)

http://img137.imageshack.us/img137/1774/95381725.jpg (http://img137.imageshack.us/i/95381725.jpg/)

http://img175.imageshack.us/img175/2397/unit1dan2.jpg (http://img175.imageshack.us/i/unit1dan2.jpg/)

unit 1
http://img187.imageshack.us/img187/5986/unit2.jpg (http://img187.imageshack.us/i/unit2.jpg/)

unit 2
http://img412.imageshack.us/img412/2252/unit1.jpg (http://img412.imageshack.us/i/unit1.jpg/)

http://img187.imageshack.us/img187/889/57506850.jpg (http://img187.imageshack.us/i/57506850.jpg/)

http://img137.imageshack.us/img137/2229/36891211.jpg (http://img137.imageshack.us/i/36891211.jpg/)

http://img187.imageshack.us/img187/4614/40281964.jpg (http://img187.imageshack.us/i/40281964.jpg/)

great picture....

Pemerintah Siapkan 27 Kota Gas di Seluruh Indonesia
RABU, 25 NOVEMBER 2009

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas tengah menyiapkan 27 kota di Indonesia untuk dikembangkan menjadi kota gas.

Namun, sampai saat ini baru tiga kota yang dinyatakan betul-betul siap menjadi kota gas, yakni Tarakan, Bontang dan Sengkang.

Prinsipnya, kota gas ini didirikan di dekat sumber-sumber gas atau paling tidak dilalui jalur pipa atau pipa transmisi gas.

"Kalau saat ini yang paling ideal baru Bontang, Tarakan dan Sengkang di Sulawesi Selatan. Bahkan Tarakan menurut saya paling ideal karena kotanya terisolasi di satu pulau, sehingga gasnya enggak perlu kemana-mana," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Medan, Rabu (25/11).

Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah menyiapkan 27 kota yang akan dikembangkan menjadi kota gas. Untuk mempercepat terwujudnya proyek pendirian kota gas ini, Tubagus mengatakan, BPH Migas mendorong pemerintah pusat agar ikut membantu membiayai pembangunan infrastrukturnya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Infrastrukturnya kami minta dari APBN. Nantinya pengelola infrastruktur tersebut bisa pemerintah daerah. Jadi penyaluran APBN-nya dapat melalui dana dekonsenstrasi atau dana alokasi khusus," katanya.

Untuk itu, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan perusahaan daerah yang khusus menjadi operator bagi penyaluran gas di kota-kota tersebut.

Tubagus mengatakan, di samping perusahaan daerah, operator untuk distribusi gas bisa juga dilakukan perusahaan seperti PGN (Perusahaan Gas Negara).

"Selain PGN, kami juga mendorong agar ada perusahaan-perusahaan daerah yang menjadi operator bagi terwujudnya kota-kota gas ini. Perusahaan daerah tersebut harus profesional untuk dapat menjadi operator. Apala gi pemerintah pusat siap mendorong pembangunan infrastrukturnya lewat APBN," kata Tubagus.

Dari 27 kota yang diproyeksikan menjadi kota gas ini, lanjut Tubagus, tidak semuanya harus berdekatan dengan sumber-sumber gas yang melimpah. Dia mencontohkan Medan.

Ibu Kota Provinsi Sumut tersebut meski dekat dengan sumber gas di Kabupaten Langkat, tetapi cadangan yang ada di wilayah ini relatif sangat sedikit.

Kalau untuk Medan, sumber gasnya bisa didapat dari Duri atau Dumai. Sekarang tinggal dipikirkan bagaimana membuat pipa transmisi dari Duri atau Dumai menuju Medan.

"Sedangkan untuk Langkat, saya kira masih bisa dibangun sebagai kota gas, meski cadangan gas di daerah tersebut tak terlalu banyak. Karena kalau kebutuhan gas untuk masyarakat di Langkat paling 1 hingga 3 juta kaki kubik perhari," katanya.

Menurut Tubagus, pengembangan kota gas ini juga sejalan dengan program konversi minyak tanah ke elpiji.

Pemerintah lanjut Tubagus sudah menargetkan, akhir tahun 2010 masyarakat tak lagi menggunakan minyak tanah.

"Kalau sekarang kan masih ada 4,8 juta kilo liter minyak tanah, tetapi mulai tahun 2010 hanya disiapkan 3,8 juta kilo liter dan itu pun realisasinya paling 2 jutaan," kata Tubagus.

Humas PGN Medan Solorida mengakui, perusahaan masih belum tahu rencana detil menjadikan Medan dan Langkat sebagai kota gas.

Dia mengatakan, PGN masih memiliki kontrak pasokan gas dengan Pertamina EP Pangkalan Susu sampai dengan 2011. Bahkan, rencananya PGN juga membangun terminal LNG di Pelabuhan Belawan untuk menerima pasokan gas dari Tangguh, Papua.

Kalau soal kota gas terutama untuk Medan dan Langkat kami memang masih belum tahu rencana detilnya. Hanya saja, PGN memang berniat membangun terminal LNG untuk menerima pasokan gas dari Proyek Tangguh, katanya.

10 Potensi Energi Sulsel
SELASA, 1 DESEMBER 2009

MAKASSAR. Tribun Timur - DEWAN Energi Nasional (DEN) melakukan pendataan potensi dan permasalahan pengembangan sumber energi alternatif di Sulsel. Data ini akan digunakan untuk merevisi kebijakan energi nasional.

Hal itu dikatakan anggota DEN Herman Darnel Ibrahim saat melakukan pertemuan dengan pemerintah, BUMN, dan BUMD di Makassar, kemarin.
Menanggapi kedatangan Dewan Energi Nasional, pemerintah provinsi Sulsel melaporkan sepuluh potensi alam serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber energi itu untuk kepentingan masyarakat di wilayah ini.
Kepala Dinas Energi dan Pertambangan Sulsel Gunawan Palaguna menjelaskan, dari 10 pengelompokan sumber energi di Sulsel, hanya gas alam yang belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Sulsel.
Dia menyebutkan, energi primer di daerah selatan Sulawesi Selatan seperti, panas bumi, minyak bumi, biomassa, dan batubara yang terdapat di kabupaten Bulukumba dan Jeneponto belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi listrik.
Demikian pula potensi angin yang cukup besar di daerah kepulauan Selayar, ungkap Gunawan, bisa dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan krisis listrik yang saat ini tengah dihadapi di hampir seluruh wilayah Indonesia seharusnya dapat diatasi dengan pola pemikiran sederhana namun tepat.

Kepala Negara, saat berbicara dalam acara silaturahmi dengan para gubernur dari seluruh Indonesia di Palangka Raya, Rabu malam mengatakan pemikiran sederhana itu antara lain menghitung kekurangan pasokan listrik bukan dengan instrumen pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasokan listrik namun dengan mendata kebutuhan riil setiap provinsi.

"Menurut saya lebih baik sampai Desember 2009 provinsi per provinsi dihitung berapa kekurangannya jadikan ketemu angkanya," katanya.

Dengan ditemukan angka kekurangan pasokan listrik, Presiden mengatakan dapat diambil langkah pemenuhan kekurangan tersebut dalam satu tahun ke depan.

Selain itu Kepala Negara juga mengatakan bila kemampuan Perusahaan Listrik Negara terbatas, maka ditempuh upaya lain untuk memenuhi pasokan termasuk skema sumber listrik independen.

"Sekarang kita lihat PLN mampunya berapa, maka jangan paksa PLN. Dorong IPP, mari dalam 100 hari kita hitung semua, sehingga dalam satu tahun yang "byar pet" selesai maka tahun berikutnya untuk perkembangannya," kata Presiden.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengatakan ada tiga hal dalam tahun mendatang diharapkan bisa dibangun di wilayahnya, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara sehingga memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut.

Bahkan, menurut Teras Narang, di masa yang akan datang wilayahnya bisa menjadi sumber pasokan listrik bagi Jawa melalui kabel listrik bawah laut, sehingga pengiriman batu bara yang mahal ke Jawa tidak lagi terjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu malam bertemu dengan para gubernur dari seluruh Indonesia yang ikut serta dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pertemuan sekaligus silaturahmi tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Rakernas APPSI sendiri rencananya akan dibuka oleh Presiden pada Kamis pagi.

Sejumlah menteri yang ikut serta dalam rombongan presiden antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Meneg BUMN Abubakar Mustafa, Menegpora Andi Mallarangeng, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak.

Hadir pula, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menko Perekonomian Hatta Radjasa,Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel

ant