Big potential of E. Nusa Tenggara biofuel plantation attracts Israeli investor

Kupang, East Nusa Tenggara (ANTARA News) - Jatropha curcas linn trees raised in East Nusatenggara have a big potential causing an Israeli investor Merhavv Group to decide to invest US$700 million in the province, an Indonesian entrepreneur said.

"East Nusatenggara is suitable for the raising of jatropha curcas linn so that Merhavv Group is ready to make a big-scale investment in biofuel producing plantations," Indonesian private firm PT Mahattan director Sudiro Andiwiguna said here Sunday.

Merhavv Group is prepared for a project to develop jatropha curcas into biofuel in Sulamu in Kupang district, he said after visiting the area.

Sudiro and Merhavv Group director Gideon Weinstein and two other Israeli businessmen, namely Jacgues Eshel and Yosef Ziv visited the jatropha curcas linn plantation in Sulamu on Friday.

The Merhavv Group representatives met with Kupang district head Ibrahim A. Medah also on Friday to discuss the plan.

The Kupang district administration has developed a biofuel plantation on 50,000 ha of land in Sulamu since 2006.

Sudiro said the investment of $700 million would also be used to manage 100,000 ha of jatropha curcas linn plantation in East Sumba district.

PT Manhattan Capital has told the agriculture minister and the energy and mineral resources minister about the program, he said adding that it will also work together with state agro firm PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) to develop the jatropha curcas linn plant into biofuel in East Nusatenggara.

Meanwhile, Merhavv Group director Gideon Weinstein said his part certainly needed a large port for smooth investment.

In the meeting with Kupang district head Ibrahim A. Medah, Weinstein said his company needed a port which would be built on five hectares of land.

Ibrahim said the Kupang district administration would hold a meeting with the relevant agencies building the port in Sulamu area. (*)

BP Migas - Hasil ciptaan kepentingan asing dan kebodohan kita?

(dari milis IndoEnergy):

di beberapa e-mail sebelumnya, sempat dikatakan di malaysia ada badan semacam BP Migas....kalo boleh tahu apa ya namanya? Maaf...saya kok gak pernah dengar ya...atau saya yang kurang wawasan?
Jika ada, mohon buktikan ke saya....

Jika ditanya mengenai perbedaan BP Migas dan Pertamina, dan bagaimana kemajuan dunia migas kita saat ini....mungkin gak ada salahnya jika ditinjau dari sisi ideologi atau geopolitik energi terlebih dahulu.

Prinsip penguasaan sumber (di hulu) dan akses terhadap energi (terutama minyak) dipakai oleh negara-negara maju demi memenuhi konsumsi dalam negeri masing-masing. Munculnya invansi AS ke Afghanistan dan Irak, tuduhan atas terorisme adalah salah satu cara tipuan untuk menguasai sumber energi minyak. Minyak sangat dibutuhkan oleh manusia modern saat ini. Perebutan atas sumber energi ini terus berlangsung hingga kini.

Nah, banyak negara sebenarnya sadar mengenai hal tersebut, termasuk Indonesia DAHULU KALA. Negara-negara seperti Rusia, China, dan Venezuela melalui perusahaan-perusaha an negaranya (state-owned company) melakukan hal tersebut. Mereka (seperti Indonesia dahulu kala) mempercayai penguasaan sumber energi melalui perusahaan negara. Perusahaan-perusaha an seperti Gazprom, PetroChina, dan Pdvsa saat ini sedang bersaing hebat dengan perusahaan minyak internasional (IOC).

Melalui perusahaan negara, perusahaan swasta asing/nasional harus ijin terlebih dahulu ke perusahaan negara tersebut. Secara otomatis, penguasaan secara dominan di bawah perusahaan negara.

Intinya bukan soal profit dominan dipegang oleh perusahaan negara, tapi kontrol dan penguasaan sumber daya alam atas negara lewat perusahaan negara. (mohon dicatat).

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki UUD 1945 terutama pasal 33; yang intinya bahwa isi bumi dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Dari sisi hukum, seharusnya terwakili ke perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina. Itu sebenarnya amanat UUD 1945.

Dulu sebelum munculnya UU Migas 2001, Pertamina memang memegang kendali politik atas semua aset bangsa Indonesia. Pertamina memang sewajarnya menguasai hulu (sumber energi) untuk menjaga dan menghadang berkolaborasi dengan imperialisme dunia atas minyak (terutama AS).

Tapi, semua berubah total setelah munculnya BP Migas. Pertamina tak punya lagi kontrol seperti perusahaan negeri jiran, Petronas. Bayangkan negara tetangga aja pakai perusahaan negara...kita kok malah pakai BP Migas. Lucu....

Tahukah Anda bagaimana proses munculnya dan pembahasan UU Migas 2001 di DPR?

Begini....lsm asing dan lembaga bantuan dari sebuah kedutaan negara asing seberang Monas terlibat dalam pembahasan UU migas. Katanya atas nama "demokrasi ekonomi." Uang lelah anggota DPR pun mereka ikut menalangi. Orang-orang dari lembaga bantuan itu diperbantukan dari CIA dan NSA.

Kita saat itu sungguh bodoh mempercayai anggota DPR dan peran lembaga-lembaga asing dalam pembentukan UU Migas 2001. Saat itu sebenarnya terjadi proses infiltrasi intelijen ekonomi dari pihak negara adidaya yang konsumsi minyak nomor 1 di dunia.
Alasan mereka: demi demokrasi.

Lho? Apa sih sebenarnya targetnya? Mau tahu? Target mereka adalah penghilangan atau pengurangan penguasaan negara atas sumber (hulu) energi di Indonesia. Lho? kenapa? Sebagian dari member mailist ini pasti akan menyatakan: "lho, bukankah itu bagus dengan mengembangkan peran swasta?"....

Begini...sumber energi minyak adalah sangat penting....sesuai amanat UUD 1945 dan founding fathers, sumber-sumber alam strategis harus dikuasai oleh negara...apa jadinya jika semuanya dikuasai swasta apalagi IOC (International Oil Company) ??? Dengan menguasai sumber energi strategis, berarti kontrol politik atas nasib sebuah bangsa dipegang oleh bangsanya sendiri, bukan oleh IOC. IOC seharusnya adalah tamu dan bukan menjadi penguasa kekayaan alam sebuah bangsa. Karena mereka adalah tamu, seharusnya kita menghormati mereka. Dan karena mereka adalah tamu, tak seharusnya mereka bisa seenak udelnya sendiri dan menguasai kekayaan alam bangsa ini.....

Lho...bagaimana dengan prinsip demokrasi ekonomi?. Nenek moyang kita mengenalkan kepada kita sistem demokrasi tersendiri sesuai dengan adat budaya kita. Orang Jepang tidak sama dengan Amerika, orang Amerika juga tidak sama dengan kita.



Ok..kembali ke laptop....kembali mengenai BP Migas...dengan munculnya lembaga ini, peran Pertamina pun jadi ciut. Semuanya harus lewat BP Migas. Secara ideologi politik minyak (intelijen energi) ini sebenarnya udah salah. BP Migas memangnya sebuah perusahaan negara?! Coba Anda tanyakan ke pelaku bisnis migas, apa hambatan mereka dengan status BP Migas yang bukan sebagai perusahaan.

Intinya...sektor hulu tak lagi dipegang oleh Pertamina... .padahal ini sangat strategis... tapi kok gak dikuasai lagi...aneh.



It's okay jika ada pernyataan bahwa dulu khan Pertamina ladang korupsi dan sapi perah kekuasaan. Ya...di sisi lain bahwa munculnya UU Migas 2001 akibat setting intelijen internasional, memang benar bahwa bangsa ini juga membuat Pertamina menjadi lemah dari dalam...korupsi, dll....Ada lucunya juga, orang yang berjasa membangun sebuah refinery besar di jawa barat tanpa menggunakan uang negara, malah dituduh korupsi. bangsa yang lucu.

Yang jelas, setting intelijen internasional berhasil masuk, ya....dikarenakan bangsa kita juga yang bodoh dan korup!! hahahaha. lucu!

Sekarang, munculnya BP Migas malah timbulkan seribu masalah. Saya sempat membaca hasil audit BPK, ampun dah...triliunan rupiah uang negara gak jelas buat apa.

Dulu, jaman Pertamiana mungkin agak buruk...sekarang lebih buruk lagi...kwak kwak kwak


Sekarang,lagi ramai soal cost recovery yang melonjak gak jelas. It's okay jika dikarenakan harga minyak dunia juga naik, sewa rig jadi mahal, dan lain-lain. Tapi....bagaimana dengan ongkos-ongkos gak jelas (seperti untuk CSR) yang masuk ke cost recovery? Khan aneh.

Nah...intinya BP MIgas adalah semacam mediator dan pengontrol perusahaan minyak (termasuk perusahaan negara). Pertamina (yang katanya adalah perusahaan negara!!!) gak bisa berbuat apa-apa.

Seharusnya kita lihat tuh Gazprom, CNPC, Pdvsa....melakukan banyak terobosan... .Tahukah Anda bahwa energy security Eropa untuk gas sangat tergantung terhadap pasokan Gazprom?

Pertamina?! Ampun dah! Bangsa yang bodoh dan korup ini merelakan setting intelijen internasional masuk dan menipu daya demi penguasaan sumber energi Indonesia... ..

Kita kalah ama Petronas.... yang dulu orang2nya pernah belajar ke Pertamina juga. Itu baru bicara soal BP Migas dan Pertamina... .belum bicara soal kontrak migas selama ini yang banyak hole-nya (versi bahasa seorang audit BPK)......

C spasi D....Capek Deh.........

kayaknya kita lebih baik jadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa aja deh....hehehe

Peace,

Bagya Adi Nugraha

PGN Revisi Penyerapan Distribusi Gas
Hadi Suprapto - Okezone

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) merevisi estimasi volume distribusi gas pada 2007, yang semula 453 MMscfd (juta kaki kubik per hari) menjadi 413 MMscfd. Revisi ini terkait dengan realisasi penyerapan gas ke pelanggan pada bulan Agustus dan September 2007 lalu.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup dalam laporan terbukaan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), di Jakarta, Selasa (18/9/2007).

"Meskipun volume pengaliran gas dari Pagardewa ke pipa South Sumatera West Java (SSWJ) pada Agustus 2007 pernah mencapai 130 MMscfd, namun penyerapan gas ke pelanggan pada bulan Agustus rata-rata hanya 104 juta kaki kubik per hari," ujar Heri.

Revisi tersebut juga atas dasar perkiraan penyerapan gas ke pelanggan pada Oktober 2007 mendatang lebih rendah dari perkiraan semula. "Sehingga perseroan memutuskan untuk merevisi target volume distribusi gas 2007," kata

Heri mengatakan, alasan revisi juga terkait dengan masih terdapat sebagaian pelanggan gas baru yang belum dapat menggunakan gas secara optimal sesuai kontrak. (rhs)

Kontrak Migas 2002-2004 Merugikan Negara

Liputan6.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan baru-baru ini menemukan pembayaran kontrak minyak bumi dan gas periode 2002-2004 merugikan negara hingga Rp 20 triliun. Hal ini disebabkan pihak kontraktor diduga sering menggelembungkan biaya produksi.

Namun, kontraktor minyak membantah adanya penggelembungan biaya tersebut. Menurut kontraktor, besarnya pengeluaran karena sumur minyak di Indonesia sudah tua. Sementara Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika berkilah temuan itu justru bisa membantu mencegah terjadinya kerugian negara. Badan ini merupakan lembaga yang membayar kontraktor atau biasa disebut cost recovery.

Guna memproduksi minyak bumi dan gas, selama ini pemerintah bekerja sama dengan kontraktor dalam bentuk kontrak kerja sama (KKS). Biaya produksi selanjutnya akan dibayar pemerintah berdasarkan klaim kontraktor. Faktanya, biaya produksi sering digelembungkan.

Untuk mencegah kerugian lebih besar, sejumlah anggota DPR meminta perubahan salah satu pasal dalam Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas. Yaitu, pasal yang menyebutkan kontrak kerja antara pemerintah dan kontraktor tidak membutuhkan persetujuan DPR. Pasal itu rawan penyelewengan karena tiada pengawasan pembuatan kontrak antara pemerintah dan kontraktor.(RMA/Christina Odorus dan Wisnumurti)

Japan questions Indonesia`s gas supply policy

Tokyo (ANTARA News) - Japanese businessmen grouped in Nippon Keidanren (Kadin`s Japanese counterpart) have started to wonder about Indonesia`s gas supply policy after the Indonesian government prioritized the meeting its domestic needs, rather than exports to Japan.

Chairman of Nippon Keidanren Fuji Mitarai told chairman of the Regional Representatives Council DPD) Ginandjar Kartasasmita about this development in Tokyo on Monday afternoon, when the two met at the Keidanren head office in Otemachi prefecture.

Ginandjar is in Tokyo to hand President Susilo Bambang Yudhyono`s personal letter to Japanese Prime Minister Yasuo Fukuda, an old friend during the New Order administration.

"Keidanren has indeed questioned the matter, but we have already explained them that Indonesia has no problem in gas supplies to Japan under the agreed contract. Indonesia respects the contract with Japan," the former mines and energy minister said.

Now the problem is, said the honorable lecturer at Waseda University in Tokyo, is the new contract which has yet to be renewed.

"It is in this context that the government has invited Japan to actively assist Indonesia explorations and development of other alternative resources," said Ginandjar, who made use of his visit to Japan to meet old friends like Japanese Foreign Minister Masahiko Komura.

Indonesia and Japan are currently engaged in bargaining in the energy sector. And Vice President Jusuf Kalla when on a visit to Tokyo by the end of May this year, have also touched on this sector.

Japan as an industrialized country consumed a great deal of energy, and therefore needs regular and stable gas supplies from its suppliers like Indonesia, Malaysia and Brunei. Japan`s gas consumption in 2004 reached more than 70.3 million metric tons, 68 percent of which had been imported.(*)

Riau walaupun kaya minyak (menguasai 60% produksi minyak dalam negeri) ...tapi tidak bisa membangun banyak juga kenyataannya ... aq kira karena PEMPROV pelit dan gak PRO-RAKYAT ..

Rupanya yang namanya Minyak bumi, walopun dah OTONOMI DAERAH hasil penjualannya 90% nya tetap akan lari ke Pemerintah pusat .... (masih ketentuan era orde baru donk :p )

Riau saat ini lebih (terasa membangun) karena PERDAGANGAN dan JASA dan juga sektor PERKEBUNAN dan beberapa perusahaan di RIAU memang tergolong RAKSASA seperti CHEVRON PACIFIC, RIAU PULP AND PAPER (largest pulp producer in Asia Pacific) dan juga INDAH KIAT :p~ (maksudnya untuk ditarik PAJAK nya :D ) ataupun PTPN 5 (perusahaan perkebunan) ...
^^ Semuanya berpusat di Pekanbaru kecuali INDAH KIAT di SIAK dan RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan

Jangan pernah bilang RIAU kaya karena minyak yach .... Kalo kaya karena Pajak Daerah ke Perusahaan Minyak itu mungkin iya .... tapi kalo karena HASIL JUAL MINYAK ke JEPANG atau Hasil ekspor minyak ke luar negeri .... ITU BOHONG BESAR ,,,, hasil jual beli dan ekspor minyak 90% lebih lari ke pusat :D .... (Baca UUD 1945 Pasal 33 :D)

Bayangin kalo 90% hasil jual beli minyak dilarikan ke RIAU, Pekanbaru akan menjadi DUBAI dalam semalam :D (kenyataannya masih jauh dari itu tuh ...)

Ketertinggalan RIAU karena kebijakan lama itu, sudah membuat RIAU tertinggal PULUHAN TAHUn bahkan dari kawasan2 lain di Sumatra terutama dalam hal infrastruktur :ohno: ....

jadi sekarang, Pembangunan dari RIAU hari ini memang cuman dari bagi hasil minyak yang (kecil) itu ... dan juga pajak2 dari perusahaan2 raksasa ....

Jalan Tol PeKANBARU - DUMAI aja ditawarkan ke INVESTOR ... kalo duitnya pake duit sendiri, kan enakah gitu kali yaaa :D ... kalo duitnya ada :p~ ... Sayangnya gak ada :p~

Cost of developing Aceh gas field rises to US$600 mln: Medco

Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - PT Medco E&P (JSX:MEDC) said the cost of developing the gas reserve in A Block, Naggrie Aceh, is estimated to rise 33.3 per cent from previous forecast of US$450 million to US$600 million.

Medco E&P president Lukman Mahfoedz said Monday the three partners in the venture including Medco as a 41.67 per cent owner, Premier Oil, a 41.666 per cent shareholder and and Japex 16.67 per cent will provide the fund.

The fund will be used to develop the block including construction of facilities and drilling which will start next year until 2010, Lukman said.

Source:
Business in Asia Today - Oct. 23, 2007

DUBAI..Dubai itu bukan ibukota, tapi jauh mengungguli ibukota U.A.E, yakni Abu Dhabi. Pertumbuhan Dubai sendiri belum pernah ada negara manapun di dunia ini yang sanggup menandinginya ( catat : bahwa Dubai adalah sebuah kota ) yakni 2x lipat dari pertumbuhan China atau skitar 20%..Nah, g bingung..Bagaimana Dubai bisa membangun dirinya sebegitu gemerlap-nya. Di Dubai, pemkot-nya yang menetapkan mana daerah yang Free Trade / Daerah-daerah khusus lainnya. Nah, di Indonesia, semua-semua harus dari Pusat yang notabene katanya sekarang udah OTONOMI DAERAH............

Apakah gara-gara ini Pekanbaru & kota-kota penghasil minyak di Indonesia tidak bisa sperti Dubai..???



Huh.....


*kecewa*

EDI-TED

Pendanaan Proyek Tangguh Diteken Akhir Bulan

Kamis, 25 Oktober 2007 | 19:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pendanaan proyek Lapangan Gas Tangguh di Papua sebesar US$ 844 juta akan ditandatangani 30 Oktober pekan depan.

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno mengatakan, proyek tersebut akan ditandatangani bersama dengan belasan proyek lain, termasuk kontrak jual beli gas. "Rencananya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyaksikan penandatanganan itu," katanya di Jakarta, Kamis sore (25/10).

Sementara itu, kontrak lain yang akan ditandatangani bersama kontrak pendanaan Tangguh tersebut di antaranya kontrak jual beli gas sekitar US$ 10 miliar. Penandatanganan kontrak akan berlangsung di Jakarta Convention Center.

Deputi Finansial, Ekonomi, dan Pemasaran BP Migas, Eddy Purwanto pernah mengatakan telah memilih enam bank dari 24 bank yang telah melakukan penawaran. Keenam bank tersebut akan membentuk konsorsium. Konsorsium perbankan tersebut terdiri dari bank dari Eropa, bank dari Cina, dan bank dari Jepang. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) plus 0,335 persen dengan lama pinjaman (tenor) 15 tahun.

Dana sebesar US$ 884 juta tersebut diperoleh dari pencarian pendanaan tahap dua (Fujien Tranche). Pencarian dana tersebut dilakukan BP Tangguh selaku operator di bawah pengawasan BP Migas. Total dana proyek Tangguh, termasuk US$ 884 juta tersebut, sebesar US$ 3,5 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan kilang Liquified Natural Gas.

Pada tahap pertama, telah diperoleh dana sebesar US$ 2,6 miliar dengan tenor 15 tahun dari perbankan internasional. Dana itu digunakan untuk pembangunan upstream. Perjanjian pinjaman tahap pertama telah ditandatangani Agustus 2006. Rinciannya, Japan Bank for International Corporation (JBIC) US$1,2 miliar, Asia Development Bank (ADB) US$350 juta, dan bank komersial internasional senilai US$1,066 miliar. Bunganya London InterBank Offered Rates (LIBOR) plus 0,25 persen.

proyek migas pertamina di qatar (walaupun proyeknya bukan di indo, tp pertamina ikut terlibat di dalamnya) :)

Pertamina Kerja Sama dengan Qatar Petroleum

Kamis, 25 Oktober 2007 | 19:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Pertamina (Persero), Wintershall Holding AG (perusahaan Jerman), Cosmo Energy & Development Ltd. (perusahaan Jepang) menandatangani perjanjian kerja sama eksplorasi dan produksi dengan Qatar Petroleum.

Kerja sama eskplorasi dan produksi itu untuk lapangan Qatar Offshore blok 3. Lapangan tersebut terletak di lepas pantai sebelah utara dari area Al-Ruwais, masih dalam batas teritorial laut Qatar, dengan luas 1666 km persegi di Area Blok 3.

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Energi & Industri Qatar, H.E Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari rencana Qatar Petroleum untuk meningkatkan cadangan hidrokarbon dan meningkatkan produksi minyak dan gas. "Sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian Qatar,” katanya dalam rilis Pertamina, Kamis (25/10).

Penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Doha, Qatar, 24 Oktober lalu. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian antara lain member of the board E&P Wintershall Holding AG Ties Tiessen, Senior Managing Director Cosmo Energy Exploration & Development Ltd. Hideo Matsushita, dan Senior Vice President Hulu Pertamina Sukusen Sumarinda.

Perjanjian ini terdiri dari lima tahun pertama untuk tahap eksplorasi. Wintershall AG, Cosmo Energy dan Pertamina bersama Qatar Petroleum melaksanakan program kerja seperti evaluasi teknis, pengolahan ulang data seismic, survey seismic dua dimensi dan dimensi, serta pengeboran eksplorasi. Setelah itu, pengembangan hidrokarbon akan dilaksanakan. Semua operasi dan penelitan terkait akan diimplementasikan di bawah pengawasan Qatar Petroleum.

Selain penandatangan kerja sama Blok 3, Qatar Petroleum sedang mengintensifkan usaha eksplorasi untuk mencari dan menemukan lapangan minyak dan gas bumi baru. Qatar Petroleum menyatakan minatnya untuk bekerja sama ekplorasi dan produksi dalam proyek mendatang.

Wintershall Holding AG memiliki 40 persen saham dan akan bertindak selaku operator, Cosmo Energy & Development Ltd. mempunyai 35 persen saham, sedangkan Pertamina memiliki 25 persen saham.

Pertamina Tambah Pasokan Elpiji

Jum'at, 26 Oktober 2007 | 04:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Pertamina (Persero) berencana menambah pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) berkait dengan percepatan program konversi minyak tanah ke gas.

Manager Gas Domestik Pertamina Nasrullah mengatakan, tahun depan, Pertamina akan mengambil tambahan pasokan gas elpiji dari lapangan milik Conocophillips, yaitu Natuna, dekat Laut China Selatan.

"Lapangan tersebut masih dalam tahap produksi awal," kata Nasrullah saat dihubungi Tempo di Jakarta, kemarin.

Selain dari lapangan Conocophillips, Pertamina juga akan mengandalkan lapangan Tanjung Jabung milik Petrochina. "Kami baru memanfaatkan gas dari Tanjung Jabung 50 persen, tahun depan akan dimaksimalkan hingga 100 persen," ujarnya.

Nasrullah belum bisa menyebutkan jumlah pasti besaran gas yang akan diambil sehubungan dengan percepatan program konversi minyak tanah. Alasannya, besaran gas yang dibutuhkan masih dihitung.

Pertamina pun, kata dia, masih menghitung opsi-opsi dan fasilitas pendukung infrastruktur untuk percepatan program konversi minyak tanah. "Harus dikaji secara menyeluruh," kata Nasrullah.

Selama ini, pasokan gas elpiji untuk kebutuhan program konversi diambil dari lapangan-lapangan milik Pertamina dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan perincian, dari lapangan milik Pertamina sebesar 800-900 ribu metrik ton per tahun. Selain itu, dari Lapangan Tanjung Jabung (Sumatera) milik Petrochina sekitar 200-250 ribu metrik ton per tahun dan lapangan Tanjung Santan (Kalimantan) milik Chevron sekitar 60 ribu metrik ton per tahun. Namun, jumlah itu belum termasuk percepatan program konversi dari lima tahun menjadi tiga tahun.

Pemerintah telah memutuskan akan mempercepat program konversi dari target selesai 2012 menjadi 2010. Kebijakan ini untuk meminimalisasi dampak lonjakan harga minyak dunia yang dalam dua pekan terakhir bertengger di atas US$ 80 per barel.

Deputi Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Hanung
Budya sebelumnya mengatakan, Pertamina dan pihak-pihak terkait program konversi minyak tanah tengah menyiapkan simulasi percepatan program konversi. Perusahaan minyak milik negara ini juga sedang menghitung kapasitas fasilitas pendukung konversi energi lainnya, seperti stasiun pengisian bahan bakar elpiji dan kapasitas tempat penyimpanan atau penimbunan.

Pertamina pun telah meminta izin pemerintah untuk mengimpor tabung gas berkapasitas 3 kilogram guna mengatasi kekurangan pasokan dalam negeri.

Menurut Hanung, tahun depan kebutuhan tabung gas mencapai 18 juta unit. Jumlah itu belum termasuk perhitungan berdasarkan percepatan program konversi energi. Dengan percepatan itu, maka kebutuhan tabung gas melonjak menjadi lebih dari 20 juta unit (koran Tempo 25 Oktober).

Tender Transmisi Sumatera Digelar Akhir Tahun
Senin, 29 Oktober 2007 | 01:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mentenderkan pembangunan transmisi 275 KV di Sumatera pada akhir 2007 atau awal 2008. Pembangunan ini guna melengkapi jaringan transmisi hingga ke Medan.

"Ijin prinsip akan keluar. Akhir tahun ini atau awal tahun depan akan tender," ujar Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim di Jakarta.

Untuk pembangunan ini, PLN membutuhkan total dana US$ 500 juta. Sebanyak US$ 140 juta akan diterima dari pinjaman Japan Bank International Corp. Sebelum 2015 Pulau Sumatera ditargetkan akan tersambung dengan jaringan 275 KV.

Dia menjelaskan, interkoneksi jaringan Sumatera telah terpasang 150 KV. Namun belum mencukupi karena PLN baru memasang satu sirkuit pada 15 Agustus lalu. "Sirkuit kedua akan dioperasikan sekitar 3-4 November atau Desember," ujarnya.

Pemerintah Mulai Tawarkan 26 Blok Migas

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menawarkan 26 blok migas baru yang diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar 445 juta AS dolar untuk masing-masing bloknya.

"Launching 26 blok migas oleh Departemen ESDM hari ini menjadi bagian penting dari acara Pameran dan Konferensi Minyak dan Gas Asia Pasifik, selain dari beberapa agenda penting lainnya termasuk peresmian dua fasilitas produksi migas baru," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro setelah pembukaan Pameran dan Konferensi Minyak dan Gas Asia Pasifik, di Jakarta, Selasa.

Purnomo mengatakan, penawaran wilayah kerja baru migas diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas antara 30 sampai dengan 1.069 juta barel (million barrels of oil equivalent/MMBOE), untuk masing-masing blok.

Diharapkan nilai investasi baru yang dapat diperoleh dari masing-masing blok mencapai 445 juta dolar AS, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, ujar dia.

Menurut dia, penandatanganan lelang blok baru ini paling tidak baru dapat terlaksana enam bulan ke depan, mengingat saat ini baru memasuki masa penawaran.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, dari ke-26 blok migas yang ditawarkan enam diantaranya merupakan blok lama yang pernah ditawarkan tetapi tidak laku.

Ke enam blok migas tersebut adalah Blok Cakalang, Blok Kerapu, Blok Baronang, Blok Cucut, Blok Dolphin, yang semuanya berada di lepas pantai Natuna, serta Blok Buton II, yang berlokasi di daratan dan lepas pantai sebelah Selatan Buton.

Selain itu, dia juga mengatakan, ada lima blok yang merupakan blok join study, yakni Blok Rangkas di daratan Banten, South Barito di daratan dan lepas Pantai Kalimatan Selatan dan Tengah, Blok West Timor di daratan dan lepas Pantai Timor, Blok South East Palung Aru di lepas Pantai Arafuru, dan Blok Kasuri di daratan Papua Barat.

Dan 15 blok baru lainnya yang ditawarkan antara lain, Blok North X Ray, lepas Pantai Utara Jawa Timur, Blok Bawean II di lepas Pantai Utara Jawa Timur, Blok Bawean I di lepas Pantai Utara Jawa Timur, Blok Gunting di daratan dan lepas Pantai Jawa Timur, Blok Situbondo di daratan dan lepas Pantai Jawa Timur, Blok North East Madura V di lepas Pantai Jawa Timur, Blok North Bali III di lepas Pantai Utara Bali, Mahakam Hilir di daratan Kalimantan Timur, Blok South East Tual di lepas Pantai Barat Arafura, Blok East Palung Aru di lepas Pantai Arafura, Blok Semai I di lepas Pantai Barat Papua Barat, Blok Semai II di lepas Pantai Barat Papua Barat, Blok Semai III di lepas Pantai Barat Papua Barat, Blok Semai IV di lepas Pantai Barat Papua Barat, dan Blok Semai V di lepas Pantai Barat Papua Barat.

Luluk mengatakan, dalam waktu tiga minggu sampai satu bulan ke depan dokumen untuk lelang blok migas baru tersebut sudah dapat diambil.

Sementara itu, Luluk mengatakan, untuk tender ke-26 blok migas tersebut kemungkinan baru akan diumumkan dalam waktu tiga minggu hingga enam bulan ke depan mengingat jumlahnya yang banyak. (*)

Indonesia launches tender for 26 oil and gas blocks

Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian government on Tuesday launched a tender for 26 oil-and-gas blocks to boost the country's oil and gas production.

"In order to maintain our oil and gas reserves, we need to intensify exploration and today we are happy to announce the opening of 26 exploration blocks for a bidding process," Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro was quoted by Thomson Financial as saying.

Yusgiantoro said 21 of the blocks being tendered are new blocks, while five had been offered previously but were not awarded.

The oil and gas blocks that were offered today include the Bawean II, East Bawean I, Situbondo, and the North East Madura blocks onshore and offshore East Java province, as well as the South Barito (onshore and offshore) and Mahakam Hilir (onshore) blocks on Kalimantan island. (*)

Pertamina to import two million gas cylinders from Taiwan

Jakarta (ANTARA News) - State oil and gas company Pertamina plans to import two million 3-kg gas cylinders from Taiwan to speed up the government`s kerosene-to-gas conversion program, its vice president director said.

"Domestic gas cylinder makers are likely to miss the target of producing six million 3-kg gas cylinders and therefore, Pertamina is applying for a permit to import around two million 3-kg gas cylinders from Taiwan," Iin Arifin Takhyan said here Tuesday.

Actually, Pertamina needed 4.6 million 3-kg gas cylinders, he said.

In their meeting with the Industry Ministry recently, domestic gas cylinder producers admitted they would have difficulties fulfilling the demand for 4.6 million 3-kg gas cylinders, he said.

"The import will only be made in 2007. In 2008 I think domestic producers will be able to meet the demand," he said.

The plan to import gas cylinders was part of the government program to procure 10 million 3-kg gas cylinders, he said. (*)

Twelve gas contracts worth $6.8 billion signed

Jakarta (ANTARA News) - Twelve companies here Tuesday signed purchase and sale contracts on 1.672 trillion British thermal units (TBTU) of natural gas worth US$6.8 billion.

The signing was done at the opening of an Asia Pacific Oil and Natural Gas Conference in the presence of President Susilo Bambang Yudhoyono.

The contracts were between:

1. State electricity firm PT PLN and Kangean Energi Indonesia (KEI) Ltd, for the supply of 369 TBTU worth US$1,364 million, for 18 years;

2. PT Pertagas and KEI Ltd, for the supply of 220.9 TBTU worth US$806.01 million for 10 years;

3. PT Indogas Kriya Dwiguna and KEI Ltd, for the supply of 79.241 TBTU worth US$293.19 million for 11 years;

4. PT Inti Alasindo Energy and Husky Oil (Madura) Ltd, for the supply of 170.4 TBTU worth US$734.40 million, for 20 years starting in 2012.

5. PT Parna Raya and Husky Oil (Madura) Ltd, for the supply of 170.4 TBTU worth US$734.40 million, for 20 years starting in 2012;

6. State-owned gas company PT PGN Tbk and Husky Oil (Madura) Ltd, for the supply of 85.2 TBTU worth US$367.20 million, for 20 years starting in 2012;

7. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) and Kalila (Bentu) Ltd, for the supply of 84.5 TBTU worth US$381.09 million, for 14 years starting in 2007.

8. PT Energasindo Heksa Karya and ConocoPhillips (Grissik) Ltd, for the supply of 65.7 TBTU worth US$269.13 million, for eight years starting in 2008.

9. PT Energasindo Heksa Karya and Costa (International) Ltd, for the supply of 24.147 TBTU worth US$129.54 million, for eight years starting in 2008.

10. PT Petro Kimia Gersik and KEI Ltd, for the supply of 188.9 TBTU worth US$646.63 million, for 20 years starting in 2010.

11. PT Pupuk Iskandar Muda and Medco Malaka, for the supply of 200.6 TBTU worth US$1.043 billion, for seven years starting in 2010.

12. PT Gasuma Corporindo and PT Pertamina (Persero), Pertamina EP, PetroChina International Java Ltd, and Medco E&P Tuban, for the supply of 13.14 TBTU worth US$21.02 million, for six years starting in 2008. (*)

Subsidi BBM Bengkak Menjadi Rp 90 Triliun

Jakarta, Kompas - Pemerintah memperkirakan subsidi bahan bakar minyak tahun ini membengkak dua kali lipat menjadi Rp 90 triliun menyusul kenaikan harga minyak dunia. Meski begitu, pemerintah optimistis neraca pembayaran masih surplus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu seusai membuka Kongres Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Senin (5/11).

"Bayangkan saja, itu kalau rata-rata harga minyak Indonesia masih sekitar 72 dollar AS per barrel, sementara angka Mean of Platts Singapore yang menjadi acuan subsidi plus 13 dollar AS," ujar Purnomo.

Rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) periode Januari-Oktober 2007 masih 68,4 dollar AS per barrel. Pada Oktober, rata-rata harga ICP sudah 82,55 dollar AS per barrel. Pemerintah mematok asumsi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 sebesar Rp 55 triliun.

Selain BBM, subsidi listrik pun diperkirakan akan ikut naik dari perkiraan Rp 32,4 triliun menjadi Rp 40 triliun. Dana bagi hasil migas juga meningkat, dari Rp 21 triliun menjadi Rp 26 triliun.

Menurut Purnomo, APBN masih aman karena terjadi keseimbangan pembayaran. Realisasi penerimaan migas tahun ini diperkirakan naik dari Rp 152 triliun menjadi Rp 182 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono belum mau berkomentar tentang ketersediaan dana APBN untuk membiayai pembengkakan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 54,6 triliun menjadi Rp 90 triliun tahun ini. "Biar menteri keuangan menghitung dulu," kata Boediono.

Ia menambahkan, pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan pos anggaran dari APBN yang akan digunakan untuk membiayai penambahan subsidi.

Menurut Purnomo, pemerintah belum akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi. Pilihannya, pemerintah berupaya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, khususnya untuk transportasi.

Dia menyatakan, subsidi BBM tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat pengembangan energi nonfosil. "Jangan dikira kalau harga minyak naik, lalu bahan bakar nabati langsung laku karena harga BBM kan masih disubsidi. Subsidi ini berisiko salah sasaran dan menghambat pengembangan energi terbarukan," ujarnya.

Pemerintah mencanangkan pengembangan bahan bakar nabati sebagai energi terbarukan sejak 2005. Saat ini porsi pencampuran bahan bakar nabati dan bahan bakar minyak belum mencapai sasaran. Pemerintah menargetkan pemakaian biodiesel 5 persen, sementara yang tercapai 2,5 persen. Porsi bioetanol yang ditargetkan 5 persen, hanya tercapai 3 persen. (DOT/LKT)

Possible blackouts for Jakarta after tower goes down

The Jakarta Post, Jakarta

State-owned electricity company PT PLN has announced that several areas in Jakarta will be hit with a series of blackouts on Monday if the company has not finished installing a power crane to fix a broken tower in Penjaringan, North Jakarta by Monday morning.

PLN Java-Bali general manager Muljo Adji said Sunday the company would run the first blackouts from 8 a.m. to 1 p.m. in areas supplied by Gandul tower in South Jakarta, Muara Karang tower in North Jakarta and Tangerang and Bintaro tower in Tangerang.

From 1 p.m. to 6 p.m., blackouts will affect West Jakarta areas around Duri Kosambi tower, Angke tower, Kebon Jeruk tower and Cengkareng tower, he said.

"In order to minimize the possibility of blackouts, I expect that people who live in Jakarta, Bekasi and Tangerang will reduce their electricity usage from Monday to Friday," said Muljo.

The 150,000-volt tower in Penjaringan, North Jakarta, collapsed after it caught fire during a blaze in nearby slum area in Kampung Rawa Bebek on Friday night.

The power tower supplied electricity to Kota in West Jakarta, as well as North Jakarta and South Jakarta.

PLN has finished clearing the remains of the tower, which fell on a railway track between Angke station and Kampung Bandan at 4 a.m. on Sunday.

Approximately 86 Tanah Abang-Kota commuter trains and Tangerang-Jakarta trains were delayed by the work.

The railway connecting Jakarta Kota station in West Jakarta and Tanah Abang station in Central Jakarta cut for about 22 hours.

State-owned train company PT KA shifted the track to Manggarai station in South Jakarta.

"We expect that we can finish installing the crane to replace the tower by Monday morning at the latest.

"The crane can recover some of the electricity supply for Jakarta, especially during work days," said Muljo.

The power firm, he said, will only shut down the electricity if it is unable to finish installing the crane. (adt)

Presiden Tekankan Pentingnya Kebijakan Energi dan Cara Hidup

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan arti pentingnya kebijakan energi, teknologi, dan cara hidup yang tepat guna menjawab tantangan krisis energi di masa mendatang.

Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya saat meresmikan pembukaan Konferensi Internasional Energi dan Pertambangan Bimasena (BIEM) 2007 di Jakarta, Senin malam.

"Kita hendaknya mampu mengantisipasi krisis energi di masa mendatang, dengan kebijakan energi yang tepat dari pemerintah di seluruh dunia, teknologi, dan cara hidup manusia," katanya.

Presiden menekankan diperlukannya sebuah kampanye global tentang penggunaan energi yang efisien dan bijak.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia dalam setiap proyek pertambangan dan eksplorasi energi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Untuk mencapai itu, perekonomian kita harus maju dan untuk memajukan perekonomian mau tidak mau kita harus berintegrasi dengan ekonomi global," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu untuk selalu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk di sektor pertambangan dan energi.

Presiden mengingatkan agar jangan sampai investor memperoleh segalanya dan rakyat tidak mendapatkan apapun.

"Kesejahteraan rakyat tetaplah prioritas utama," tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Negara juga menekankan mengenai arti pentingnya penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan untuk menyelamatkan dunia.

Presiden berharap seluruh pihak di Indonesia dapat turut terlibat dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup, termasuk kalangan industri.

"Industri hendaknya turut berkontribusi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah mendorong seluruh pihak untuk turut menghambat perubahan iklim.


Fluktuasi harga minyak

Malam itu, Kepala Negara juga menjelaskan mengenai fluktuasi harga minyak dunia yang sedikit banyak berpengaruh pada anggaran yang kemudian mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi.

IMF telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi akan melambat tahun depan dari 5,2 persen menjadi 4,8 persen karena banyak negara yang bergantung pada minyak akan mengalami gangguan pada anggaran, jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan suatu upaya baru untuk mencari sumber minyak baru atau konversi energi terbarukan seperti bio fuel, energi matahari dan mobil hidrogen.

Presiden juga mengatakan bahwa saat ini dengan sumber daya, profesionalisme dan teknologi yang ada maka merupakan waktu yang tepat untuk menjawab peluang yang ditawarkan sektor energi.

Disebutkan juga mengenai niat pemerintah untuk memperbanyak produksi gas dan minyak. Eksplorasi minyak Indonesia sekarang 9,1 juta barel meningkat 5,5 persen sejak 2005.

Indonesia juga berniat untuk mengurangi prosentase minyak dalam sumber energi nasional dari 52 persen menjadi sekitar 20 persen pada 2025.

Sementara itu prosentase gas, batubara dan energi terbarukan bagi konsumsi domestik diproyeksikan meningkat.

Prosentase gas diproyeksikan mencapai 30 persen, batubara 33 persen, dan energi terbarukan 17 persen pada 2025. Biofuel akan memiliki prosentase 5 persen dalam energi terbarukan sedangkan panas bumi 5 persen, batubara cair 2 persen dan energi terbarukan lainnya 5 persen.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi itu dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam mengeksplorasi bidang pertambangan dan energi di tanah air.

Purnomo menjelaskan bahwa pemerintah sangat tertarik untuk mengembangkan sektor energi non minyak bumi.

Sebelum acara juga dilakukan pemberian penghargaan bagi sejumlah individu atau perusahaan yang telah berperan menciptakan gaya hidup hemat energi. (*)

Indonesian minister says oil price spike no threat to budget deficit

Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian government is hoping it can offset any increase in the fuel subsidy caused by higher international oil prices through a combination of higher oil/gas revenue and spending cuts, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said Tuesday.

Therefore, the country's budget deficit this year will likely stay within the projected ceiling of 58.29 trillion rupiah, or 1.5 percent of GDP, Indrawati was quoted by Thomson Financial as saying.

The government still pays subsidy to state oil and gas company PT Pertamina for selling fuel products for transportation and household use at below market prices.

Because of the oil price spike, Indonesia's oil import costs are likely to increase, but the government can offset some of that increase with windfall gains from its oil and gas exports, she said.

Based on the amended 2007 budget, Indonesian crude oil prices (ICP) were projected to average 60 US dollars a barrel, on projected sales volume of 950, 000 barrels per day.

The average oil price has however reached 68 dollars a barrel in the first ten months, Indrawati said.

For the full year, the average oil price is now seen at 72 dollars a barrel, she said. (*)

Oil and gas firms to get bigger shares of products


Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta

In another effort to help boost the country's dwindling oil production, the government plans to offer companies developing new oil and gas concessions in deep sea and frontier areas more favorable production splits.

Director general of oil and gas Luluk Sumiarso said at the International Investment Summit here Tuesday that under the planned production sharing scheme, oil and gas companies operating in deep sea and remote areas would receive 49 percent of the net production, while the government would take 51 percent.

This offer is far better than the government's current arrangements, under which investors receive 15 percent and 30 percent, respectively, from oil and gas production.

"The new production sharing scheme will be given to those willing to develop in oil and gas blocks located in deep sea and remote areas. We offer this new scheme as a form of incentive for them to start operations in areas where there is no supporting infrastructure," Luluk said.

Last month, the government invited bids for the development of 26 oil and gas blocks mostly located in deep sea and remote areas such as the Semai oil block in Papua.

In addition to this new production sharing scheme, the government also plans to apply the new cost recovery system in the new contracts, Energy and Mineral Resources Ministry Purnomo Yusgiantoro said.

"We will clarify some vague areas to avoid misinterpretation of the items that are recoverable. Until now, we are still discussing some issues. Even though we have agreed that the cost for corporate social responsibility is no longer included in the recoverable items," Purnomo said.

Under the production sharing scheme, oil and gas contractors are allowed to recover their operating costs. But some operators have included spending on activities not related to production, such corporate social responsibility projects.

Purnomo said the changes in the cost recovery assessment would not affect existing production sharing contracts.

Besides providing incentives in the oil and gas sector, the government also plans to offer incentives to investors engaged in the development of coal bed methane (CBM), a new alternative energy.

"We realize that the development of CBM is not easy as it requires a lot of time and budget. Therefore, we are thinking to provide the new players coming to this sector with incentives," Purnomo said.

Under the planned incentive formula, like the one in the oil and gas blocks in remote areas, the CBM investors will be given a 49 percent share of production, while the government will receive the other 51 percent.

With the country's oil production consistently showing a downward trend in the last five years, the government is seeking alternatives to secure its energy supply.

With total reserves of 453 trillion cubic feet, or about 81.5 billion barrels of oil equivalent, CBM is a promising energy source for the country, whose oil production has been slowly declining to 950 million barrels of oil per day from 1.3 million barrels per day in 2001.

Despite an effort to capitalize other energy resources, the government has also stepped up efforts to encourage oil companies to boost exploration projects.

Under the short-term goal, the government plans to increase its oil production by 30 percent to almost 1.3 million barrels per day by 2009.

the government plans to increase its oil production by 30 percent to almost 1.3 million barrels per day by 2009.

:lol::lol::lol::lol: lagu lamaaaa.......coba kita liat realisasinya.... :naughty::naughty:

Pabrik Biofuel Terbesar di Dunia Akan Dibangun di Makassar
Jum'at, 09 November 2007 | 18:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pabrik biofuel berbahan bakku jarak akan dibangun PT Jarak Nusantara di kawasan industri terpadu di Makassar. Nilai investasinya mencapai Rp 1,4 triliun, yang merupakan pabrik biofuel terbesar di dunia

Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan rencana pembangunan pabrik bahan baku nabati tersebut di hadapan tamu-tamu dari Belanda, Jepang dan Korea Selatan, di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Jumat (9/11).
"Tahun depan PT Jarak Nusantara akan membangun pabrik dengan nilai investasi Rp 1,4 triliun," kata Ilham.

Menurut Ilham, PT Jarak Nusantara ini mengklaim bahwa pabrik yang akan dibangun ini merupakan pabrik jarak terbesar di dunia, yang mempu memproduksi minyak bakar nabati sebanyak 300 metrik ton per tahun. "Sekarang ini baru masuk tahap konstruksi," ujarnya.

Govt not to raise fuel prices: President

JAKARTA (Antara): President Susilo Bambang Yudhoyono said Wednesday the government would not raise fuel prices despite the current surge in global oil prices.

"We do not have that option. We are seeking alternative ways to at least ease the impact (of the surging global oil prices) without creating any problems for the public at large," the President said.

"The Vice President and I are preparing options we can use to overcome the impact (of rising oil prices), particularly to secure the state budget," he said.

These options will prevent national economic upheaval, he added.

"If global crude prices continue to increase, we will take significant steps and announce them to the public," he said.

With global crude prices rising to a record high of US$96 a barrel recently, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said the fuel subsidy was likely to climb to Rp 91 trillion (US$10 trillion) from the Rp 55.6 trillion assumed inthe 2007 state budget, while the electricity subsidy will rise to Rp 50 trillion from Rp 32.44 trillion.(**)

Perusahaan Listrik China Sepakat Impor Batu Bara dari Indonesia

Beijing (ANTARA News) - Tiga perusahaan listrik besar di Provinsi Guangdong dalam pekan ini telah menandatangani kontrak dengan PT Andaro Indonesia untuk mengimpor batu bara sebanyak 32,5 juta ton dalam lima tahun ke depan.

"Sesuai dengan kontrak, perusahaan Indonesia itu akan mensuplai 15 juta ton, sembilan juta ton dan 8,5 juta ton batu bara ke Kelompok Guangdong Yudean Co. Ltd, Perusahaan Shenzhen Energy serta Huaneng Power Internasional INC. masing-masing antara tahun 2008 dan 2012," demikian seperti dikutip China Daily, di Beijing, Sabtu.

Kontrak sebesar itu adalah merupakan yang terbesar yang dilakukan oleh perusahaan energi di Guangdong yang dilakukan dengan sebuah perusahaan asing.

Li Xiangming, wakil Direktur Komisi Ekonomi dan Perdagangan Guangdong, mengatakan kontrak tersebut sangat penting dalam menjamin pasokan batu bara untuk kemakmuran provinsi itu.

Tahun 2006 saja, konsumsi batu bara Provinsi Guangdong lebih dari 100 juta ton batu bara, yang jumlahnya mencapai sekitar delapan persen dari total impor China dan seluruh batu bara yang dibeli berasal dari luar provinsi.

"Pembelian batu bara yang besar juga akan membantu perluasan kerjasama antara Guangdong dan Indonesia dalam sektor energi," kata Li.

Gungdong juga sedang membicarakan masalah impor batu bara dengan Filipina. Provinsi itu juga mendapat perolehan batu bara dari Vietnam, Australia, India, dan Rusia.

Provinsi tersebut akan membeli lebih dari 20 juta ton batu bara dari sejumlah negara di dunia tahun ini, yang jumlahnya mencapai sebuah rekor dua kali lipat dibanding 2006.

"Impor batu bara Guangdong akan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan menawarkan sejumlah peluang bisnis bagi para produsen batu bara di dunia," katanya.

Guangdong, yang memiliki sumber daya alam dan energi yang miskin, setiap tahun telah meningkatkan impor batu bara untuk mendukung pembangunan ekonominya, sementara produsen batu bara China tidak bisa memenuhi kebutuhan provinsi itu.

Sejumlah perusahaan di Guangdong baru-baru ini telah menandatangani kontrak dengan sejumlah produsen batu bara utama di Provinsi Shanxi dan Wilayah Otonomi Mongolia Dalam untuk membeli lebih dari80 juta ton batu bara mulai 2008 hingga 2010.

Li memperkirakan konsumsi batu bara Guangdong akan tumbuh rata-rata 15 persen setiap tahunnya dalam beberapa tahun ke depan. Batu bara di provinsi itu terutama sekali digunakan untuk pembangkit tenaga termal.

Pembangkit tenaga termal adalah sangat penting di Guangdong, ketika pembangkit tenaga nuklir, angin dan solar tidak dapat sepenuhnya berhasil. (*)

source : KKPPI (Status 2006)

PPP = Public and Private Provision

http://img409.imageshack.us/img409/6360/newpicturehx1.jpg (http://imageshack.us)



Electricity/Power Plant

http://img110.imageshack.us/img110/476/newpicture2js2.jpg (http://imageshack.us)



for Private Investor :

http://img110.imageshack.us/img110/6665/newpicturecc4.jpg (http://imageshack.us)



for Private Financier :

http://img236.imageshack.us/img236/1894/newpicture1hs2.jpg (http://imageshack.us)

Gas Pipelines

http://img80.imageshack.us/img80/5200/newpicture5vp5.jpg (http://imageshack.us)



for Private Investor :

http://img110.imageshack.us/img110/8428/newpicture3sd9.jpg (http://imageshack.us)



for Private Financier :

http://img236.imageshack.us/img236/3842/newpicture4vz2.jpg (http://imageshack.us)

Thanx BauIng for sharing:okay:;)

u'r welcome :)

hehe ... proyek pipanisasi gas semua bermuara ke Pulau Jawa. Sumber dari pulau lain, dimanfaatkan SEBAGIAN BESAR di Pulau Jawa.

Setuju gak ham?

Jakarta increases energy subsidies

By John Aglionby in Jakarta
Published: November 14 2007 01:18 | Last updated: November 14 2007 01:18

Soaring oil prices have forced Indonesia to raise fuel and electricity subsidies by 60 per cent and 47 per cent respectively to keep government-set retail prices at current levels, the country’s finance minister said on Tuesday.

Sri Mulyani Indrawati said increased oil and gas revenues meant that the country’s budget deficit would not exceed 1.5 per cent of gross domestic product. But she told legislators on Tuesday that fuel subsidies would rise from from Rp55,000bn ($6bn, €4bn, £3bn) to Rp87,600bn this year and electricity subsidies from Rp29,400bn to Rp43,300bn.

The two subsidies combined will be about 9 per cent more than Indonesia has budgeted to spend on education this year.

Ms Sri Mulyani told legislators that the government would not increase fuel prices before the end of the first quarter of 2008. But the soaring subsidies mean Indonesia is facing a similar situation to that it confronted in October 2005, when, faced with a potential subsidy bill of about $14bn, it increased fuel prices by an average of 126 per cent.

Economists welcomed the 2005 move but it triggered soaring inflation and widespread public resentment. The proximity of the next general election, in 2009, leads analysts to believe the government is unlikely to raise prices aggressively again, particularly as new oil fields are expected to come on stream by then.

Indonesia is a net oil importer but energy exporter. Analysts say it could cope with oil at its current price if production does not continue to fall beyond next year.

Ministers have said that Indonesia will receive additional revenues of Rp3,300bn for every dollar increase in the crude oil price.

Anton Gunawan, a Citibank economist, said the government’s overall budget should remain under control. In the 10 months to October, the government had a budget surplus of Rp17,600bn, while it has budgeted for a full-year deficit of Rp58,300bn. But spending is expected to rise significantly in November and December.

Mr Gunawan said he was more worried about 2008 because Indonesia’s oil production is expected to decline further from its current 950,000 barrels per day.

“There is going to be no production increase in 2008, so we’ll have one more year of pressure before new supplies come on stream,” he said.
Indonesia is also benefiting from commodity prices, particularly coal and palm oil, tracking oil’s rise while suffering from costlier imports and global economies starting to slow.

Sofyan Djalil, the state-owned enterprises minister, said on Tuesday that he would like to privatise Pertamina, the state oil company, by 2012.

Pertamina Buka Tender 8 Juta Tabung

JAKARTA--MEDIA: PT Pertamina (persero) telah membuka tender pengadaan 8 juta tabung elpiji tiga kilogram kepada pabrikan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan percepatan konversi Januari hingga Juni 2008.

Manajer Operasi Sourcing Pertamina David Napiun dihadapan para peserta tender tabung tiga kilogram, Jumat (16/11)menjelaskan setiap bulannya pabrikan lokal diminta memenuhi pengadaan sekitar 1,33 juta tabung.

Karenanya, para peserta diminta memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan Pertamina, seperti peserta harus berbentuk badan usaha milik daerah dan dilengkapi dengan fasilitas jalur perakitan, mesin produksi komponen dan penyedian, penelitian dan pengembang, serta memenuhi standar sistem menajemen nasional.

"Kami minta masing-masing peserta menuliskan kemampuan produksi dan harga yang ditawarkan. Nanti kami dan departemen perindustrian akan melakukan pengecekan ke pabrik Anda," ujarnya.

Menurut Sekretaris Lelang Pertamina Muhadi, tender ini merupakan bagian dari kebutuhan pengadaan tabung 2008 yang sebesar 23 juta. Tender pengadaan tabung kedua untuk memenuhi kebutuhan 2008 rencananya akan digelar pada Maret mendatang.

"Sisanya kebutuhan yang 15 juta akan kami lihat dari kemampuan dalam negeri. Kita maunya memanfaatkan seluruhnya dari dalam negeri. Kita usahakan tidak mengimpor lagi tahun depan," ujarnya.

Ia menjelaskan, atas dasar niatan memaksimalkan kemampuan pabrikan dalam negeri itulah, makanya Pertamina hanya membuka tender pengadaan 8 juta tabung untuk tahap pertama ini.

"Kita harapkan nanti pada awal 2008 nanti, ada pabrikan lokal lagi yang tumbuh, sementara yang lama mau menambah investasinya. Sehingga tender dalam jumlah yang lebih besar akan kami buka pada tahap kedua nanti," jelas Muhadi.

^^ Tender yang mengundang keributan antara Depperin & Pertamina ... :bash:

he eh...
tadinya kan mo pake tabung gas lokal aja...udah ditender bwt perusahaan lokal n ga boleh impor, tp kenyataannya produksi lokal ga sanggup mencukupi permintaan...
trus ada perusahaan yg impor diem2...trus ketauan...trus diberi izin impor...sekarang mo tender bwt perusahaan lokal lagi...piye toh ini :ohno:

Kenapa pusing amet ya, ya udah lokal iya, impor iya. Toh permintaan tabung gas ini memang besar untuk tahun2 kedepannya.

Ya ga bisa gitu donk! Diusahakan untuk ga impor lah....kalo industri dagri bisa, knapa mesti ngimpor ??...

sakit hati baca thread ini...

Jangan2 bung laba2 pemenang tender penyediaan tabung juga ?

hehe ... proyek pipanisasi gas semua bermuara ke Pulau Jawa. Sumber dari pulau lain, dimanfaatkan SEBAGIAN BESAR di Pulau Jawa.

Setuju gak ham?

Sangattttt setuju ..... :nocrook:

Jangankan Pipa gas,,,, batubara juga kek gitu :p~~..


Aduhh baru dapat kabar di kampung saya yang memproduksi 60% Minyak Bumi Nasional ternyata MATI LAMPUNYA 3 hari dalam seminggu :D ... Wowwwww,,,,, :D ... Berita biasa itu di luar pulau jawa,, hehehehehe ... Indonesia is the best dahh,,, gak heran N.A.D. , RMS , dan Papua minta merdeka :p~ ... Tapi Gubernur Jawa Barat,, dengan bangga mengikrarkan diri "Jawa BArat akan tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia." ... Ya iya lahhh,, provinsi situ kan dah mapan dalam segala bidang -_-" ... Kelistrikan nya lumayan,,, infrastruktur mulus ... Palingan masalahnya cuman dalam manajemen sampah doank ... :D Pembangunan ditopang APBN memang lain dari ditopang APBD sendiri :D ... hehehehehe ...Sementara di Riau, untuk bangun Jembatan nyebrang sungai yang panjangnya cuman 1 km aja .... bisa2nya didanai ama APBD Kabupaten Siak 100% ... -_-" ...

Tapi kemarinn, waktu teman saya stay selama 2 minggu di sebuah Kaampung Petani Miskin di Yogya sonooo,,, buseeettt,,, kelistrikan di sana ibarat iklan PHILIPS,,,, "Philips terang terus ... terang terusss ..." :D

makanya aku sakit hati baca thread ini...
pembangunan di jawa mulu...

..oh.... i see ;)

Demi pemerataan pembangunan, kayaknya emang PLTN memang sangat mendesak, terutama untuk dialokasikan listrik pulau Jawa+Madura. Minimal 2-3 PLTN di pulau Jawa dan 1-2 PLTN di pulau Sumatra.

Setelah beberapa PLTN beroperasi, realokasi bertahap sumber migas diperuntukan untuk kebutuhan dan pengembangan energi daerah di luar pulau Jawa. Migas2 yg dikeruk di Sumatra dan pulau2 lain harus difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan listrik daerah asal agar ekonomi distimulasikan tumbuh.

PS: Oh ya ham, kayaknya gak perlu tulisanmu diumpetin gitu kok. Kan di Indonesia udah gak ada Departemen Penerangan... Jadi kita transparan saja diskusinya... Separatis? Ah lagu lama (yang tetap sedikit nyaring bunyinya...)

Aduhh baru dapat kabar di kampung saya yang memproduksi 60% Minyak Bumi Nasional ternyata MATI LAMPUNYA 3 hari dalam seminggu ... Wowwwww,,,,, ... Berita biasa itu di luar pulau jawa,, hehehehehe ... Indonesia is the best dahh,,, gak heran N.A.D. , RMS , dan Papua minta merdeka :p~ ... Tapi Gubernur Jawa Barat,, dengan bangga mengikrarkan diri "Jawa BArat akan tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia." ... Ya iya lahhh,, provinsi situ kan dah mapan dalam segala bidang -_-" ... Kelistrikan nya lumayan,,, infrastruktur mulus ... Palingan masalahnya cuman dalam manajemen sampah doank ... Pembangunan ditopang APBN memang lain dari ditopang APBD sendiri ... hehehehehe ...Sementara di Riau, untuk bangun Jembatan nyebrang sungai yang panjangnya cuman 1 km aja .... bisa2nya didanai ama APBD Kabupaten Siak 100% ... -_-" ...

Btw, hiiii.... ini postingan gw yg ke 666.....

Btw, daripada PLTN dibangun di MUria yang notabene di Jawa yang padat penduduk, napa ga dipindah ke Kalimantan / Sumatra aja seh ??.... jangan ke Makassar tapi.... hehhehehe :D :jk:

^^ Husss,,, Makassar tuh walo kata pembangunan kek gitu juga tapi krisis listriknya parah tuh ,,,, Pernah masuk di kompas, kalo di Makassar kita beli rumah,, belum tentu ada sambungan listrik PLN nya begitu kita beli... Mesti nunggu beberapa bulan :nuts:..

PLTN??? Jangan dahhh :nuts:.... Bangunnya berapa duit tuh ?? Maintenance nya ??? :nuts: .. Weleh-weleh ... kalo meletup kek CHERNOBYL, bisa jadi berita besar tuh..

Kalo Indonesia buat PLTN akan dimusuhin kek Iran atau Korea Utara ,gak ya :| ...

POSTINGAN ke-4000 :D ....hehehehehehe

^^ Husss,,, Makassar tuh walo kata pembangunan kek gitu juga tapi krisis listriknya parah tuh ,,,, Pernah masuk di kompas, kalo di Makassar kita beli rumah,, belum tentu ada sambungan listrik PLN nya begitu kita beli... Mesti nunggu beberapa bulan :nuts:..

PLTN??? Jangan dahhh :nuts:.... Bangunnya berapa duit tuh ?? Maintenance nya ??? :nuts: .. Weleh-weleh ... kalo meletup kek CHERNOBYL, bisa jadi berita besar tuh..

Kalo Indonesia buat PLTN akan dimusuhin kek Iran atau Korea Utara ,gak ya :| ...

POSTINGAN ke-4000 :D ....hehehehehehe

Memang sih, perdebatan PLTN terutama seputar keamanannya. Tapi istilahnya no risk no gain. Risk PLTN meledak, kalau melihat banyaknya PLTN di dunia saat ini sangatlah kecil. Tapi ya memang tidak semua orang akan berpikiran sama. Kalo penerawangan gw kedepan sih, "OK and GO for PLTN" untuk kebutuhan sekarang ini dan disaat2 mendatang. Gain yg didapat akan lebih banyak ketimbang risk-nya.

Indonesia itu negara yg "tentram". Pemimpinnya aja tidak pernah mengeluarkan statement2 "kontroversial" kok, apalagi ngajak perang. Udah lama negara kita gak perang senjata dengan negara lain, jadi kayaknya sudah dipercaya di dunia bahwa Indonesia adalah "good boy", dan dikasih PLTN pun tetap "good boy".

Kita emang ga pernah perang dengan negara laen, tapi dengan tetangga, setiap saat.. :D

GO PLTN !! INDONESIA GOES NUCLEAR 2017 !!

OPEC Sepakat Tak Naikan Suplai Minyak
Rani Hardjanti - Okezone

content
ABU DHABI - Sidang OPEC yang digelar Rabu (5/12/2007) di Abu Dhabi, Arab Saudi, sepakat untuk tidak menambah pasokan minyak mentah ke pasar. Sontak harga minyak langsung mendekati USD90 per barel.

Negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC juga menyetujui untuk kembali menggelar sidang pada akhir Januari 2008. Agenda pertemuan pada awal tahun depan untuk membahas evaluasi kebijakan yang dihasilkan saat ini.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Perminyakan Nigeria Odein Ajumogobia, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2007).

Sementara itu, Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali Naimi dalam pidato pembukaannya sidang OPEC mengatakan, hingga saat ini belum ada alasan untuk menambah suplai minyak. Karena mereka sudah mempersiapkan kenaikan permintaan untuk pasokan musim dingin

"Hingga kini kita belum memastikan akan menaikan atau menurunkan. Dari sisi kami, baik permintaan atau suplai dalam posisi yang seimbang dan untuk menambah pasokan ke pasar tidak diperlukan," kata Ali.

Beberapa negara anggota menolak keputusan itu. Mereka mengkhawatirkan kebijakan ini akan berdampak luas, terutama kenaikan harga minyak dan semakin memperburuk pelemahan ekonomi.

Di samping itu, terdapat 13 anggota kartel yang ditekan negara pengkonsumsi minyak mentah terbesar di dunia, Amerika Serikat, untuk menaikan suplai. Sehingga, rekor tertinggi pada 21 November silam di posisi USD99,26 per barel bisa terhindar.

Begitu keputusan ini diumumkan, harga minyak mentah dunia di Pasar New York Merchantile Exchange langsung kembali naik USD1,49 ke posisi USD89,81 per barel, setelah bergerak kalem di kisaran USD88 per barel. (rhs)

Ahh....permainan politik lain....... :doh:

Memang begitulah keadaanya:)

National Aluminium to Build $3 Billion Smelter in Indonesia

By Debarati Roy

Dec. 10 (Bloomberg) -- National Aluminium Co., India's second-biggest producer of the metal, plans to build a $3 billion smelter in Indonesia to tap the Southeast Asian nation's coal reserves.

The state-owned company expects to sign an agreement with the Indonesian government next month, ending two years of talks, Chairman C.R. Pradhan said in a phone interview today.

Record crude oil prices have boosted demand for thermal coal from Indonesia, the biggest supplier of the fuel, as companies seek cheaper ways to produce electricity. Tata Power Co., India's third-biggest utility, in April paid $1.3 billion for stakes in two Indonesian mines.

``The Indonesian government has assured us coal supplies,'' Pradhan said from New Delhi. ``Coal is a matter of great concern for aluminum companies globally'' because electricity accounts for a third of production costs.

National Aluminium had said in March it may build a plant in Indonesia, South Africa or Persian Gulf countries to utilize reserves of coal, gas and low-cost labor. Power station coal for delivery within three months gained $1.69 to a record $89.76 a metric ton in the week ended Dec. 7, according to the globalCOAL NEWC Index, an Asian benchmark calculated each Friday.

``It's a big comfort factor that coal supply is secured,'' said Chirag Shah, an analyst at Mumbai-based SSKI Securities Ltd. ``Costs can be controlled as coal is abundant in Indonesia.''

Power Plant

The smelter will initially produce 250,000 metric tons of the lightweight metal before the capacity is doubled, Pradhan said. The facility, to be powered by a 750-megawatt power plant, will be built on Sumatra island. It will use alumina produced by the company in India, he said.

``We will finalize the timeline in a few days,'' he said.

Nalco will spend $800 million on a 1 million ton alumina refinery in Andhra Pradesh, a southern Indian state, where it won a permit to mine bauxite, Pradhan said. The mine has about 80 million tons of bauxite, from which alumina is refined. Alumina is smelted to produce aluminum.

The company is awaiting an assurance from the government of Andhra Pradesh on coal supplies for the venture, he said.

National Aluminium produced 358,735 tons of the lightweight metal last year and 1.6 million tons of alumina. It exports more than half of the aluminum-making raw material.

The company's shares rose 0.8 percent to 382.75 rupees at the 3:30 p.m. close on the Bombay Stock Exchange. The stock has surged 79 percent in this year, outpacing the 50 percent gain in the S&P CNX Nifty index of which it is a member.

To contact the reporter on this story: Debarati Roy in Mumbai at droy5@bloomberg.net .

ada yang tau soal Negawatt and Microwatt?

sekarang kan udah mulai dipikirin energi alternatif
ada yang punya sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ga?
katany bisa ngidupin beberapa rumah di desa2
trus bisa interkoneksi juga dgn PLN

kl ad yang tau post sini ya...

sekarang kan udah mulai dipikirin energi alternatif
ada yang punya sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ga?
katany bisa ngidupin beberapa rumah di desa2
trus bisa interkoneksi juga dgn PLN

kl ad yang tau post sini ya...

This is one of the article about Microhydro Energy from Pikiran Rakyat...

"17-22... 17-22... Matikan satu lampu atau alat listrik yang tak dipakai."

IKLAN layanan masyarakat melalui kepolosan si Oneng alias Rieke Diah Pitaloka itu sempat santer ditayangkan stasiun televisi. Melalui iklan layanan masyarakat itu, PLN berupaya untuk mengurangi beban puncak yang biasanya terjadi pada pukul 17.00-22.00. Dalam iklan ini, PLN mengajak masyarakat menghemat energi dengan mengurangi pemakaian listrik.

Meningkatnya kebutuhan energi masyarakat ternyata tak sejalan dengan produksi listrik yang dihasilkan PLN. Mati lampu secara bergiliran adalah buktinya.

Diukur dari tingginya intensitas energi nasional, Indonesia memang tergolong boros. Secara relatif, Indonesia mengeluarkan 482 TOE (ton oil equivalen). Bandingkan dengan Malaysia (439 TOE), atau negara-negara yang lebih ma ju dan tergabung dalam OECD yang hanya 164. Padahal di wilayah ini ada musim dingin yang membutuhkan energi untuk penghangat ruangan.

Bukan saja boros, sebaran penggunaannya tidak merata. Pelayanan listrik baru menjangkau permukiman di perkotaan, sementara wilayah pelosok masih banyak yang belum terjangkau listrik.

Rasio elektrifikas, Indonesia saat ini baru mencapai angka 58%. Dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, berarti masih ada sekitar 105 juta penduduk yang tidak mendapat pelayanan energi listrik. Khusus di wilayah Jawa Barat saja, masih ada sekitar 4 juta keluarga yang belum menikmati terangnya listrik di rumah mereka. Faktor sulitnya akses serta rendahnya feasibilitas pemasangan jaringan ke pelosok terpencil adalah salah satu penyebabnya.

Di balik semua kesulitan itu itu, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka), Tri Mumpuni mengatakan, sebenarnya setiap desa memiliki potensi sumber daya alam yang unik untuk pembangkit energi listrik atau sumber energi setempat (SES). Potensi SES ini umumnya berskala kecil dan tersebar, sehingga jika menggunakan kriteria komersial, potensi ini tergolong tidak layak dikembangkan.

Setiap daerah mempunyai karakteristik SES yang berbeda, ada yang memiliki sumber air, ada pula yang memiliki potensi angin, bahkan ada yang memiliki potensi surya. Salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia adalah air.

Sumber energi air mampu menerangi seluruh Jawa dan Bali dengan waduk-waduk buatan berukuran raksasa seperti Jatiluhur, Cirata, ataupun Sa" guling. Sayangnya, potensi energi air yang besar dan pemanfaatannya masih belum maksimal. Berdasarkan data, potensi air tersebar di seluruh Indonesia dan diperkirakan mencapai 75.000 MW dan pemanfaatannya baru sekitar 2,5% dari seluruh potensi yang ada.

Namun, pembangkit listrik berskala besar itu tidak sepenuhnya bisa menjawab, masalah pemenuhan kebutuhan energi. Tidak juga dalam, keseimbangan penyebaran. "Sebenarnya, dengan jalur distribusi kabel puluhan kilometer, menjadi tidak efektif," kata Tri yang menawarkan konsep "Pembangkit Listrik Bertumpu Pada Masyarakat".

Konsep ini berbasis pada teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro (PLTMH). Istilah mikrohidro biasanya dipakai untuk pem

bangkit listrik yang menghasilkan output di bawah 500 KW, sementara minihidro untuk output 500 KWi MW. Lebih besar dari itu biasa disebut dengan PLTA.

PLTMH ini merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat menembus keterbatasan akses transportasi, teknologi, hingga biaya. Secara praktis, Tri terjun langsung membangun 60 PLTMH yang tersebar di Indonesia, termasuk lokasi unggulan di'Desa Cinta Mekar, Kec. Sagalaherang, Kabupaten Subang.

Potensi pengembangan PLTMH di Indonesia juga masih sangat terbuka. Dari seluruh 75.000 MW potensi kelistrikan tenaga air, 10 persen, atau 7.500 MW bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saat ini, yang baru dimanfaatkan baru sebesar 60 MW.

Sumber energi yang dihasilkan PLTMH ini merupakan sebuah alternatif yang menggunakan teknologi sederhana. y Tengok saja di sepanjang sungai besar di wilayah Jawa Barat selatan. Masyarakat sebenarnya telah terbiasa memanfaatkan energi aliran sungai untuk penerangan di rumahnya. Dengan bermodalkan generator murah buatan Cina dan turbin sederhana dari kayu yang ditempatkan dalam sebuah power house, listrik telah bisa dihasilkan. Jalur distribusi pun hanya mengandalkan kabel-kabel yang direntangkan langsung menuju rumah. Hasilnya? Meskipun lampu agak reupbray namun cukup un* tuk mengusir kegelapan saat malam hari.

Bukan "Emas"

Berbeda dengan renca'na pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) seperti yang ramai diperbincangkan, nasib PLTMH justru terkesan senyap. Jika banyak calon investor berlomba-lomba men. dapatkan projek PLTSa, tak demikian dengan PLTMH. Bagi kebanyakan pihak, PLTMH masih dianggap sesuatu yang jauh dari kata "untung". "Sampah akan menjadi ekonomis saat diterapkan di perkotaan dengan produksi sampah yang berlimpah," kata Kepala Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik Lembaga Ilmu Pengetahuan In^ donesia, Dr. Ing. Mochamad Ichwan.

Begitu dijadikan sumber energi bagi sebuah pembangkit listrik, lanjut Ichwan, sampah berubah menjadi ba-han baku. Saat orang meli

hatnya sebagai bahan baku, mereka melihatnya sebagai "emas". "Dan ketika berbicara tentang emas mata orang akan berbeda, di sanalah problematikanya," katanya.

Ichwan tak memungkiri energi yang dihasilkan PLTSa mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan PLTMH. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa PLTMH dengan PLTSa merupakan dua kondisi yang tak dapat dibandingkan ataupun dibedakan. "PLTMH akan jauh lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat kecil, meski kapasitasnya relatif kecil," kata dia.

Berbeda dengan PLTSa yang kini menjadi rebutan, PLTMH hanya berbicara dalam ruang lingkup lokal dan tak ada yang berbicara dengan kepentingan lain.

Padahal banyak keuntungan pembangunan PLTMH. Kabid Elektronika Daya dan Mesin Listrik Puslit Telimek LIPI, Anjar Susatyo, S.T., mengatakan, karena hampir seluruh komponen pembangun PLTMH merupakan produk lokal, sehingga biayanya pun dapat ditekan serendah mungkin. Ia menyebutkan, harga turbin, generator, panel kontrol, hingga pembangunan sipilnya kira-kira Rp 5 juta per KW.

Dengan kata lain, jika akan membangun PLTMH.dengan daya 100 KW (100.000 Watt) dibutuhkan biaya Rp 500 juta. Biaya tersebut relatif murah dibandingkan dengan menggunakan sumber listrik dari berbahan bakar fosil (BBM). Energi terbarukan Keuntungan lain yang didapat dengan mengembangkan PLTMH, kata Ichwan, salah satunya adalah karena teknologi PLTMH andal dan kokoh hingga mampu beroperasi lebih dari 15 tahun. PLTMH juga memanfaatkan sumber energi yang terbarukan, produk dan teknologi hasil penelitian dalam negeri, biaya pengoperasian dan pemeliharaannya murah, dan sistemnya sangat sederhana.

Dalam PLTMH sistem runoffyang antara lain dikembangkan Ibeka di Subang-sebagian air sungai diarahkan ke saluran pembawa kemudian dialirkan melalui penstock (pipa pesat) menuju turbin. Selepas dari turbin, air kembali ke sungai. "Tidak ada materi yang diambil, hanya energinya saja," kata Tri.

PLTMH memang tidak memerlukan bahan bakar apapun. Masukan energi primer berupa aliran massa air tidak dikurangi, tetapi hanya dimanfaatkan energinya dalam jarak ketinggian tertentu atau diambil energi potensialnya saja.

Penghematan BBM PLTMH juga akan menghemat dana yang cukup besar bila dibandingkan dengan pembangkit listrik bertenaga BBM. Tiap 1 megawatt (MW) listrik yang dihasilkan PLTMH bisa menghemat uang sebesar Rp 10 miliar per tahun. "Pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih banyak menggunakan energi fosil padahal harga BBM sudah sangat tinggi. Kalau digantikan dengan pemanfaatan air maka kita bisa menghemat uang cukup besar, i MW saja bisa menghemat Rp 10 miliar pertahun," kata Direktur Utama PT. Indonesia' Power, Abimanyu Suyoso saat peletakan batu pertama pembangunan PLTMH Cileunca di Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung, tiga bulan lalu.

Sebagai contoh, ucap Abimanyu, PLTMH Cileunca akan menghasilkan listrik 2x500 kw atau 1 MW dengan biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 13 miliar. Berdasarkan perhitungan itu, modal pembangunan PLTMH Cileunca dapat kembali dalam waktu i tahun em. pat bulan.

Pengembangan pembangkit listrik dengan energi nonfosil akan memberikan kontribusi pada penghematan BBM nasional. "Banyak sekali yang bisa dihemat, dengan mengembangkan PLTMH ini di desa," kata Tri seraya menyodorkan peluang pengehe-matan triliunan rupiah ketika output energi PLTMH dikonversi dalam penghematan BBM dan CER (certified emission reduction).

Dengan asumsi potensi tenaga air skala kecil di pedesaan Indonesia sekira 500 MW, dan hutannya tidak terdegradasi, didapat angka penghematan Rp 4,270 triliun dan CER senilai enam juta dolar AS (lihat tabel di bawah ini). "Belum lagi pemasukan desa yang bisa mencapai Rp 1,992 trilyun per tahun," katanya.

PADes Asumsi penting dalam pengembangan PLTMH agar memberi juga kontribusi opimal adalah melalui pemberdayaan warga desa. Dengan pola yang dikembangkan Ibeka, Desa berpeluang memperoleh apa yang disebut PADes, atau pendapatan asli desa. Ketika jaringan PLN belum masuk ke desa, pembangunan listrik dilakukan dengan system offgrid. Masyarakat mengelola sendiri pembangkit listrik, mulai dari pemeliharaan alat hingga system penagihannya.

Apabila jaringan PLN sudah sampai dan ternyata di desa tersebut terdapat potensi mikrohidro, pembangkit tersebut dapat dijadikan penghasilan masyarakat desa. Caranya dengan menjual seluruh energinya ke jaringan PLN.

Apa yang dilakukan Ibeka memang bukan coba-coba. PLTMH di Curug Agung didirikan pada 1991, setelah sempat bersaing dengan PLN yang masuk pada ahun 1995, PLTMH Curug Agung kemudian dihubungkan dengan jaringan PLN pada tahun 2000. Sementara PLTMH di Cinta Mekar, seluruh "produk" energi listriknya dijual ke PLN.

Penjualan produk PLTMH ke dalam jaringan PLN sendiri melalui sebuah proses panjang dan melelahkan. "Di luar negeri ada aturan yang 'mewajibkan' pemerintah membeli, seperti NFFO di Inggris dan PURPA di AS. Di sini, memang sudah ada Kepmen 1122/2002 soal PSK-TR-ET (pembangkit listrik tersebar teknologi rakyat energi terbarukan)," papar Tri.

Agar praktik pembangkitan energi yang selaras dengan pemberdayaan masyarakat, Tri juga menekankan perlunya model keenergian baru dalam pengembangan PLTMH yang tidak terpusat dan memanfaatkan potensi desa. Tri menawarkan konsep "Pembangkit Listrik Bertumpu pada Masyarakat" sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan pemanfaatan SES, yang sekaligus pemberdayaan masyarakat. "Pembangunan apapun tanpa dukungan masyarakat tidak akan bertahan lama atau malah mubazir. Oleh karena itu, setiap kami masuk ke suatu daerah, tim pertama yang turun adalah tim sosial. Tim teknik itu belakangan saja setelah masyarakatnya siap," paparnya.

Dari praktik yang ada, pengembangan PLTMH tidak sekadar membangun pembangkit listrik, tetapi berpeluang menjadi salah satu upaya membangun kemandirian desa. "Pengembangan PLTMH yang berbasis masyarakat ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan di desa. Kami tak membangun mikrohidro, kami membangun masyarakat," katanya.

Sejumlah desa yang telah dibangun PLTMH mungkin merasakan hal ini. Cinta Mekar, misalnya, dengan kepemilikan 50% (dari bantuan UN-ESCAP), koperasi desa mendapat sekira Rp 4,7 juta perbulan. Di sana, warga tak mampu mendapat pemasangan listrik gratis, sebagian uang digunakan untuk keperluan kesehatan, membiayai sekolah anak tak mampu hingga modal kerja.

Namun, berbagai kendala dari tingkat paradigmatik pembangunan, aturan hingga pelaksanaan memang masih harus dilalui. Dari segi pembiayaan, pola yang ada memang sulit diakses oleh masyarakat desa. Orang desa, kata Tri, tidak mungkin dapat mengikuti proses lelang yang tertera dalam Kepres 80/1995. "Pertanyaan yang muncul adalah, 'Bagaimana mungkin pemerintah daerah tidak mempunyai mekanisme dukungan pembiayaan bagi penduduk desa yang ingin memajukan desanya sendiri',"' kata Tri. (Deny Yudiawan/ Islaminur pempasa/ "PR")***

thanks,

ad pic atau berita yang lebih ke teknologi atau spesifikasinya?

Inco-Pemerintah Bahas Review Royalti

JAKARTA,SENIN - PT Internasional Nickel Indonesia (INCO) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas rencana kajian besaran royalti kepada negara. "Kita sedang membahas dengan ESDM dan kita belum sampai pada berapa kita harus bayar," kata Arif S Siregar, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/12).

Menurut Arif, pada kontrak pertama perseroan membayar royalti ke pemerintah secara ’floating’, yakni berdasarkan harga nikel di pasar dunia. Sedangkan pada kontrak karya 2008 hingga 2025 yang telah ditandatangani INCO, pembayaran royalti ’flat’ dengan asumsi harga 7-8 dolar AS per pound, namun saat ini harga telah mencapai 11 dolar per pound, sehingga minta ’review’ besaran royalti ini.

Arif juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersedia duduk bersama dengan pemerintah (ESDM) guna membahas besar royalti. "Untuk saat ini kita masih berpegang dengan kontrak karya yang sudah ditandatangani ini, namun kita akan bahas bersama," tambahnya.

Dia juga menjelaskan, karena kedua-duanya sibuk akhir tahun, kemungkinan pembicaraan akan dilanjutkan pada awal tahun dan diharapkan Maret sudah bisa diputuskan berapa besaran royalti yang harus dibayar ke pemerintah, karena kontrak karya kedua INCO akan berlaku mulai 1 April 2008.

Arif juga mengungkapkan bahwa target produksi nikel tahun ini tetap pada kisaran 165-170 juta pound. "Memang kita sempat ada demo selama 15 hari, namun target 165 juta pound dapat tercapai, bahkan bisa melampaui rekor tertinggi 2005 sebanyak 168 juta pound," harapnya.

Tentang Bendungan Karrabe di Sulawesi, Arif mengatakan, masih berjalan sesuai dengan rencana dan diperkirakan selesai sesuai target pada 2010 atau pertengahan 2011.

Produksi Energi Tak Mencukupi
Selasa, 18/12/2007

PALEMBANG (SINDO) – Komisi VII DPR RI mengungkapkan,produksi minyak bumi sebanyak 800.000 barel per tahun tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoenaga mengaku, kebutuhan minyak bumi dalam negeri saat ini sebanyak 1,05 juta barel per tahun.Dia mengatakan, kondisi ini membuat pemerintah menjadi sangat tergantung pada produksi negara lain alias impor. Padahal sebelumnya, dia mengungkapkan, Indonesia merupakan bagian negara pengekspor (net eksportir) minyak yang cukup besar.

“Maka itu,kita ke Sumsel karena di sini banyak perusahaan kontrak produk share (KPS). Yang ingin kita ketahui, apakah perusahaan ini bisa didorong memproduksi energi lebih banyak. Sebab, sebagaimana kita ketahui, produksi energi saat ini tengah menurun, sedangkan permintaan cenderung meningkat seiring pertambahan penduduk,”jelasnya saat menggelar pertemuan dengan jajaran Conoco Philips kemarin.

Meski tidak hanya produksi energi di Sumsel yang mengalami penurunan, hal ini kata Sutan, secepatnya harus dicarikan solusi penyelesaian.Dari hasil dengar pendapat antara komisi VII DPR RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sutan mengatakan, penyebab turunnya hasil produksi karena perusahaan masih mengelola sumur-sumur minyak tua.

“Sementara itu, untuk melakukan eksplorasi pada sumur-sumur tersebut biaya operasional yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang didapat.Nah,setelah melihat kondisi di Cepu,kita ingin Sumsel yang memiliki potensi sumber energi minyak dan gas besar dapat meningkatkan produksi,” jelas Sutan.

Bahkan jika memang diperlukan, pihaknya tidak segan melihat langsung potensi sumber energi yang dapat dikembangkan, seperti sumber energi mulut tambang PT Tambang Batubara Bukit Asam. Dia menjelaskan, secara umum diketahui hasil produksi batubara PTBA dapat meng-cover seluruh wilayah Sumatera bahkan pulau Jawa.

Sementara untuk lahan sumur minyak tua yang masih dapat dikelola, sebisa mungkin dilakukan push agar produksi minyak bertambah, seperti yang sudah dilakukan di Cepu.

“Sebenarnya semua orang mempertanyakan penurunan produksi ini, makanya perlu melihat ke lapangan langsung dan mencari apa sebenarnya yang menghambat. Kalau bisa dipercepat,mengapa tidak.Termasuk percepatan program pemerintah menghasilkan energi listrik 10.000 MW itu,”jelas dia.

Sementara itu, Asisten Humas Pertamina Unit Pemasaran II (UPms) Palembang, Robert MVD mengaku, tingkat konsumsi BBM terus mengalami peningkatan secara merata di VII UPms yang ada di Indonesia. Seperti di Palembang, tingkat konsumsi BBM pada 2007 di UPms II naik sebanyak 0,5% dari total konsumsi sebanyak 8,19%.

“Pertumbuhan jumlah penduduk sangat memengaruhi tingginya permintaan BBM. Indikasinya, setiap tahun jumlah kendaraan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama kendaraan roda dua,” tandasnya.

Begitu juga untuk kota-kota besar, seperti Surabaya, dia mengungkapkan, tingkat konsumsi BBM naik dari 18,02% menjadi 18,93% dan Semarang dari 11,99% menjadi 12,93%. Dia menambahkan, peningkatan juga disebabkan tingginya aktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan sehingga mendorong permintaan konsumsi BBM meningkat.

“Kita berharap, permintaan BBM dapat terpenuhi sesuai permintaan dan semoga dalam waktu dekat tersedia energi alternatif yang dapat digunakan sebagai ganti minyak bumi yang saat ini mengalami kenaikan harga di pasaran internasional,” jelasnya. (komalasari)

Pemerintah Targetkan Produksi Minyak 1,4 Juta Bph

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak hingga mencapai 1,4 juta barrel per hari (bph).

"Kita ke depan targetkan peningkatan produksi minyak sampai 1,4 juta bph. Untuk itu, kita bicarakan bagaimana caranya dan apa kendalanya," kata Wapres Jusuf Kalla saat menerima Forum Komunikasi Wartawan Wakil Presiden (Forwapres) di Jakarta, Selasa.

Wapres menjelaskan pada saat PT Pertamina dikendalikan Ibnu Sutowo tahun 1985, produksi minyak Indonesia mencapai 1,7 juta bph, sedangkan konsumsi masih sekitar 600 ribu bph.

"Jadi kita waktu itu surplus besar sekali. Seharusnya kita sudah besar. Tapi kenapa. Makanya targetnya kita tingkatkan lagi," kata Wapres.

Untuk itu, tambah Wapres, salah satu cara untuk merangsang investasi guna peningkatan produksi adalah dengan pembebasan bea masuk. Dan pajak baru diambil diakhir (setelah produksi). Selama ini, kata Wapres, yang terjadi bea masuk dikenakan sehingga menyulitkan investor baru. (*)

^^ entut... :tongue:

Total Pasok Gas 1,5 Juta Ton per Tahun
Rabu, 19/12/2007

JAKARTA(SINDO) – Produsen gas terbesar di Indonesia,Total E&P Indonesie, setuju untuk memasok gas sebanyak 1,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan domestik.

Harga gasnya akan ditetapkan secara bisnis (business to business/b to b). “Total sudah setuju, pricingnya b to b. Masa mau subsidi lagi? Subsidi kita sudah banyak begitu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta kemarin.

Menurut Purnomo, baik Total maupun konsumen gas masih punya fleksibilitas dalam menentukan harga, karena harga jual gas tersebut masih lebih murah dibandingkan harga solar yang setara dengan USD15 per juta british thermal unit (mmbtu).

Untuk itu, kata dia, pemerintah membuka kesempatan bagi konsumen dalam negeri yang berminat, baik itu perusahaan milik pemerintah ataupun industri swasta. (ferial thalib)

Pipanisasi Gas Kota Rp164,5 M
Rabu, 19/12/2007

PALEMBANG(SINDO) – Pemprov Sumsel bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) merencanakan pengembangan jaringan pipa gas sebanyak 2.000 rumah tangga pada 2008.

NILAI investasi sebesar Rp164,5 miliar. Sebanyak Rp14,5 miliar diambil dari APBD, dan Rp150 miliar dari APBN.Pengembangan itu untuk mendukung pipanisasi gas perkotaan di Kota Palembang.

”Dana APBN diperuntukkan bagi penyambungan pipa sekunder dan primer sedangkan dana dari APBD Sumsel diperuntukkan untuk penyambungan pipa tersier,”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Musyrif Suwardi, saat dengar pendapat dengan anggota Komisi VII DPR RI di Bina Praja,Palembang,kemarin.

Dia menambahkan, pipanisasi perkotaan di Kota Palembang telah dimulai sejak 1998. Pembangunan yang dilakukan PT PGN itu diawali dengan pembangunan jaringan pipa sepanjang 38 km dengan pelanggan rumah tangga (RT) sebanyak 60 KK, dan pelanggan komersial 4 pelanggan. Hingga 2007, tercatat 4.015 pelanggan masih menunggu pemasangan instalasi gas. Menurut dia, target gas kota di Sumsel hingga 2011 mampu melayani 20.000 KK.

”Setiap tahun, PGN hanya mampu melayani pelanggan baru 300 rumah tangga, sehingga masih banyak daftar tunggu,” kata Musyrif. Sementara itu, anggota DPR Komisi VII Kahar Muzakir mengatakan, penggunaan gas perkotaan yang dicanangkan pemprov merupakan program yang tepat.Sebab,Sumsel dikenal sebagai lumbung energi nasional.

Penggunaan energi, jelas dia, harus dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat di daerahnya. Sisanya baru dapat dikirim ke wilayah lain untuk menopang kebutuhan energi bagi daerah lain.

Sementara itu, Direktur Pengusahaan PGN Bambang Banyudono mengatakan, saat ini penyaluran gas rumah tangga di wilayah Kota Palembang pihaknya menyiapkan dana Rp2,5 miliar pada 2008 untuk pengembangan pipa gas untuk rumah tangga.

“Kita siapkan dana Rp2,5 miliar untuk pengembangan tahun 2008,” kata Bambang, usai rapat dengar pendapat dengan tim Komisi VII DPR RI, di Hotel Horison, kemarin. Pada 2007 ini jumlah gas yang disalurkan oleh PGN adalah sebanyak 0,9 mmscfd (juta kaki kubik per hari). Pada 2008 mendatang ditargetkan naik menjadi 1,1 mmscfd. Dengan jumlah kenaikan itu ditargetkan untuk wilayah kota Palembang dapat melayani 300 hingga 500 pelanggan baru. (siera syailendra/CR - 03)

PGN Targetkan 500 Pelanggan
Dana Bantuan Infrastruktur Mencapai Rp 150 Miliar

Palembang, Kompas - PT Perusahaan Gas Negara wilayah Palembang berencana untuk menambah jaringan pipa gas sepanjang enam kilometer pada tahun 2008 dengan dana investasi Rp 2,5 miliar. Jaringan itu ditargetkan mampu menambah jangkauan pelayanan pelanggan gas kota sebanyak 500 rumah tangga.

Demikian diutarakan Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara Bambang Banyudoyo di Palembang, Selasa (18/12). Saat ini, panjang jaringan pasokan gas yang sudah dimanfaatkan di Palembang adalah 115 kilometer.

Volume pasokan gas pada 2007 diperkirakan mencapai 11,74 juta meter kubik gas atau naik dibandingkan tahun lalu sebesar 11,22 juta meter kubik. Sebagian besar volume gas tersebut didistribusikan untuk pelanggan industri sebesar 71 persen dan rumah tangga 8 persen.

Dana APBN

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan jaringan infrastruktur dan instalasi gas di Palembang sebesar Rp 150 miliar dengan target penambahan 30.000 pelanggan. Sedangkan Pemprov Sumsel mengalokasikan dana sebesar Rp 14 miliar dengan target penambahan 2.000 pelanggan.

Meski demikian, pelaksanaan proyek ratusan miliar tersebut menuai keraguan karena dikhawatirkan sulit mencapai target pelanggan yang diharapkan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumsel Nono Suratno mengatakan, dana tersebut harus terserap pada 2008. Sementara itu, menjelang akhir tahun 2007, belum ada koordinasi tentang rencana alokasi dana dan lokasi proyek.

"Dana sebesar itu harus terserap, sedangkan waktu pengerjaan terbatas," kata Nono. (lkt)

Medco E&P Investasikan 530 Juta Dolar AS Tahun 2008:D:D:D:D

Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA News) - PT Medco E&P Indonesia mengalokasikan belanja investasi senilai 530 juta dolar AS pada 2008 atau naik 130 juta dolar AS (32,5 persen) dibandingkan 2007 yang 400 juta dolar AS.

Presdir Medco E&P Indonesia, Lukman Mahfoedz, usai menerima sertifikat ISO 14001:2004 untuk Blok Rimau dari TUV Nord di Lapangan Kaji, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, Selasa, mengatakan pengeluaran investasi 2008 itu terdiri atas belanja modal (capital expenditure/capex) 290 juta dolar dan belanja operasi (operation expenditure/opex) 240 juta dolar AS.

"Belanja investasi ini ditujukan untuk mencapai tingkat produksi 70.000-71.000 barel, setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/BOEPD) pada 2008," ujarnya.

Untuk mencapai target produksi minyak sebesar 48.000 barel dan 23.000 barel berupa gas tersebut, lanjutnya, Medco akan mengebor 86 sumur pengembangan dan 24 sumur eksplorasi.

Sedang, pada 2007, Medco mengebor 96 sumur pengembangan dan 14 sumur eksplorasi.

Pada 2007, menurut Lukman, tingkat produksi Medco E&P mencapai 67.000-68.000 BOEPD atau sedikit di bawah target sebesar 70.000 BOEPD.

Tidak tercapainya target dikarenakan antara lain volume gas yang dibeli PT PLN (Persero) tidak sesuai harapan akibat pembangkit gasnya berhenti sementara.

Lukman juga mengungkapkan, pihaknya pada 2008 akan fokus pada tiga proyek besar, yakni pengembangan gas Blok A di Aceh, pengembangan gas Blok Senoro-Toili sekaligus pembangunan kilang gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah, serta pengembangan gas Lapangan Singa, Blok Lematang di Sumsel.

Medco E&P sudah menandatangani perjanjian penjualan gas Blok A dengan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 110 juta kaki kubik per hari (mile mile standard cubic feet per day/MMSCFD) pada 10 Desember lalu.

Harga gas telah disepakati sebesar lima dolar AS per barel di lokasi 60 km sebelum PIM "gate" dengan tambahan opsi berupa pembagian keuntungan 60 persen buat Medco dan 40 persen PIM jika harga urea di atas 365 dolar AS per ton.

Saat ini, Medco dan PIM sedang menyelesaikan pembahasan kesepakatan investasi akhir (FID) yang ditargetkan pada Januari 2008.(*)

Harga Jual Batubara Bakal Naik

Palembang (ANTARA News) - PT.Tambang Batubara Bukit Asam (PT.BA) Persero Tbk., berencana menaikkan harga jual batubara pada tahun 2008 mendatang.

Kemungkinan akan naik, tetapi tidak terlalu tinggi sekitar 10-20 persen dari sekarang, kata Sekretaris Perusahaan PTBA, Eko Budhiwijayanto, di Palembang, Selasa.

Menurut dia, harga jual batubara sekarang ini macam-macam ada yang 59 dollar, 63 dollar, 70 dollar dan tertinggi 72 dollar/ton untuk kalori tinggi dan paling rendah sekitar 50-60 dollar/ton.

"Kalau saya sebagai produsen berharap naik," katanya.

Menanggapi rencana kenaikan harga jual batubara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Nazaruddin Kiemas mengatakan kalau harga nasional tetap, harga internasional naik.

Wakil rakyat itu menyatakan, ke depan nanti jalan kereta api dari Tanjung Enim ke Lampung akan dibuat jalur baru, artinya tidak memutar ke Prabumulih, tetapi langsung ke Baturaja sehingga jarak tempuh lebih singkat sekitar 106 kilometer.

Ia menjelaskan, pembangunan rel kereta api itu bukan menggunakan anggaran negara, tetapi dari pihak investor sehingga nantinya produksinya bisa meningkat menjadi 20 juta ton/tahun dari sekarang yang rata-rata sekitar 9 juta-10 juta ton.

Produksi itu akan lebih meningkat lagi, kalau pelabuhan Tanjung Api-Api dibangun bisa produksi sampai 50 juta ton/tahun, tambahnya.(*)

Cadangan Batubara Terbukti Indonesia Capai 5,3 Miliar Ton

Bogor (ANTARA News) - Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa data terakhir menunjukkan cadangan batubara terbukti Indonesia mencapai 5,3 miliar ton.

Kepala Bidang Informasi Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi, Calvin KK Gurusinga, di Cisarua, Bogor, mengatakan 83 persen cadangan batubara terbukti itu berada di Kalimantan.

Dari cadangan terbukti 5,3 miliar ton itu, katanya, 4,395 miliar ton atau 83 persen berlokasi di Kalimantan, sedangkan sisanya 905 juta ton berada di wilayah
Sumatera.

Menurut Calvin, kalau tingkat produksi batubara nasional mencapai 200 juta ton per tahun, maka cadangan batubara terbukti akan habis dalam 26,5 tahun. Namun jika dihitung berdasarkan cadangan terkira yang mencapai 13,411 miliar ton, maka batubara akan habis dalam 67 tahun.

"Sedang, kalau dihitung berdasarkan sumber daya batubara Indonesia yang mencapai 90,452 miliar ton, maka batubara akan habis 452 tahun," katanya.

Cadangan batubara terkira tersebut berada di Sumatera 12,998 miliar ton dan Kalimantan 413 juta ton. Sedang potensi sumber daya batubara berlokasi di Jawa 14 juta ton, Sumatera 53,824 miliar ton, Kalimantan 36,225 miliar ton, Sulawesi 233 juta ton, Maluku 213 juta ton, dan Papua 153 juta ton.

Calvin menjelaskan, cadangan merupakan potensi batubara yang sudah dilakukan studi kelayakan. Sedang, sumber daya masih berupa data awal.

"Jadi, kalau sumber daya yang ada kemudian dilakukan studi kelayakan oleh perusahaan maka akan masuk ke dalam cadangan," katanya.(*)

PLN opening tender for supply of high-speed diesel oil

Jakarta (ANTARA News) - State-owned electricity company PLN is opening another tender for the supply of one million kiloliters of high-speed diesel (HSD) oil per annum for the 2008-2010 period.

PLN needs the HSD oil to operate power generating plants in Belawan (N Sumatra), Grati (East Java), Tanjung Batu (East Kalimantan) and Pontianak (West Kalimantan), the company`s power generation and primary energy director, Ali Herman Ibrahim, said here Wednesday.

"The tender`s winner will have the opportunity to be assigned to supply diesel oil for two more years (after 2010)," Ali Herman said.

He said the tender winner was expected to sign a contract with PLN by April next year, adding that interested parties could obtain auction forms between December 27, 2007 and January 9, 2008.

Companies interested in taking part in the tender would be required to guarantee their ability to supply 100,000 to one million kiloliters of HSD per annum from refineries either at home or abroad.

So far, PLN`s need for diesel oil was being met by only one company, namely state-owned oil company Pertamina.

PLN needs some nine million kiloliters of HSD oil and marine fuel oil (MFO) every year.

PLN held a similar tender late last year. A number of companies then expressed their interest such as PT Aneka Kimia Raya, PT Elnusa Petrofin (a subsidiary of Shell), PT Krida Petra Graha (a subsidiary of PT Petronas Wiraniaga Usaha) and PT Sigma Bangun Persada (a subsidiary of Gulf).

The location of PLN`s power generating plants at the time were among others Grati, Gresik Muara Karang, Muara Tawar and Tanjung Priok.

But PLN had up to now not yet named the winner of last year`s tender. (*)

Oxiana Investasi Aus$310 Juta di Sumatera Utara
Kamis, 20 Desember 2007 | 09:00 WIB

TEMPO Interaktif, Sydney:Perusahaan tambang yang terdaftar di Australia Oxiana Ltd berencana menginvestasikan Aus$310 juta untuk penambangan emas dan perak baru di Tambang Martabe, Sumatera Utara.

Tambang Martabe yang berada di hutan lindung itu diperkirakan menghasilkan 200 ribu ons emas dan 2 juta perak per tahun dengan masa produksi sekitar 9 tahun. Oxiana berharap proses desain tambang, perijinan akan segera turun pada awal tahun depan.

Undang-Undang Kehutanan Indonesia melarang pembukaan tambang terbuka di hutan lindung, dan investor diharuskan memiliki ijin dari Menteri Kehutanan guna pembersihan lahan pelaksanaan proyek.

"Kami tak mentolerir keterlambatan dan kami ingin mendapatkan ijin pada April 2008," ujar juru bicara Oxiana.

Sekitar 12 perusahaan telah diijinkan untuk membuka tambang di area hutan lindung. Perusahaan itu yakni Freeport McMoran Copper and Gold Inc. dan PT International Nickel Indonesia, yang sebagian besar sahamnya dimiliki Vale Brazil melalui Inco Ltd. Canada.

Oxiana, membuka tambang pertama di Laos, berupa penambangan tembaga dan emas. Dua tahun lalu, perusahaan ini juga membayar Newmont Mining Aus$ 265 juta untuk Golden Grove seng dan tambang tembaga di Australia.

Pada April, Oxiana melunasi pembelian Agincourt Resources senilai Aus$ 415 juta, dan membuka tambang emas Martabe dan Wiluna. Tambang Wiluna yang berlokasi di Australia itu telah dijual Oxiana.

"Martabe tak hanya menambah produksi Oxiana tapi juga secara signifikan menunjukkan kehadiran Oxiana di Indonesia, salah satu daerah dengan sumber daya mineral tinggi dan berprospek sangat baik," kata perusahaan itu seperti dilansir Reuters.

Oxiana mengatakan perusahaan itu akan mengeluarkan sekitar Aus$ 280 per ons untuk penambangan emas di Martabe, yang dijadwalkan beroperasi pada Desember 2009.

:doh::doh::doh::doh:

Pajak "Windfall Profit" Minyak Diusulkan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah disarankan mengkaji kemungkinan penerapan pajak "windfall profit" atau keuntungan tiba-tiba dari kenaikan harga minyak dunia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara untuk menutupi peningkatan kebutuhan subsidi.

"Perlu dikaji penerapan pajak `windfall profit` sebagai tambahan atas pajak yang sudah berlaku selama ini," kata pengamat perminyakan, Kurtubi, dalam sebuah seminar proyeksi ekonomi 2008 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal itu bukan barang baru lagi, karena juga sudah diterapkan di negara-negara maju lainnya.

"Bahkan di negara yang super liberal seperti Inggris juga diterapkan," katanya.

Dikatakannya, harga minyak dunia yang pada 2008 akan berkisar pada 70-100 dolar AS per barel, dengan nilai tengah 90 dolar AS per barel, benar-benar akan membuat pemerintah bekerja keras untuk menutupi kenaikan subsidi.

"Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2008 seharusnya tidak boleh 60 dolar AS per barel. Itu seharusnya sekitar 85 persen," katanya.

Apalagi, tambahnya, asumsi lifting 1,034 juta barel per hari pun sangat diragukan, mengingat tidak pernah tercapainya angka lifting 1 juta barel per hari, dan produksi dari Cepu pun diragukan bisa dimulai pada tahun depan.

Ditambahkannya, Indonesia memang menikmati kenaikan pertambahan PPh dan PNBP migas dari kenaikan harga minyak dunia, namun tingginya impor minyak mentah Indonesia telah mengkompensasi kenaikan penerimaan migas itu.

"Impor minyak mentah Indonesia saat ini mencapai 3 miliar dolar AS per bulan. Ini harus diperhatikan," ujarnya.

Subsidi BBM dalam APBN 2008 tercatat Rp45,807 triliun, dengan asumsi harga minyak ICP Rp60 dolar AS per barel, lifting minyak 1,034 juta barel per hari, dan nilai tukar rupiah Rp9.100 per dolar AS.

Dituturkannya, harga minyak dunia memang bakal menurun pada triwulan II 2008, namun itu tidak mungkin mencapai 70 dolar AS per barel karena harga terendah yang diterima OPEC adalah 70 dolar AS per barel.

"Bahkan Arab Saudi kini tidak mau kalau di bawah 80 dolar AS per barel. Jadi kalau ada tanda-tanda penurunan ke bawah 80 dolar AS per barel, Arab Saudi bakal menurunkan produksinya," ungkap Kurtubi. (*)

Indonesia Jajaki Penjualan Gas Natuna ke Thailand

Bangkok (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjajaki peluang penjualan gas dari Blok Natuna ke Thailand, karena gas yang ditambang dari blok tersebut cukup sulit untuk dipasarkan ke dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, menyatakan hal tersebut dalam jamuan makan malam di Kedutaan Besar RI di Bangkok, Thailand, Jumat (21/12).

Purnomo yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Thailand, Ibrahim Yusuf, dalam acara yang juga dihadiri tim penyidik Mabes POLRI untuk kasus kejahatan perikanan itu, menambahkan kesulitan yang dihadapi untuk membawa gas yang ditambang di Blok Natuna ke dalam negeri karena jarak blok tersebut yang jauh sehingga ongkos angkut menjadi sangat mahal dibandingkan diekspor ke luar negeri.

"Natuna letaknya sangat jauh, dekat dengan perbatasan Vietnam. Bila dibawa untuk konsumsi domestik biayanya sangat mahal," kata Purnomo pula.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah RI menjajaki kerjasama penjualan gas dengan Thailand, sehingga dapat membantu pemasukan devisa bagi negara.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM juga meminta bantuan pihak KBRI di Bangkok, untuk mengarahkan tim yang menjajaki kerjasama penjualan gas alam tersebut.

"Setelah ini akan ada tim runding yang berada di sini untuk penjajakan penjualan. Saya minta KBRI untuk mengarahkan hubungan dagang ini," kata Purnomo lagi.

Ia menjelaskan, penjajakan atau negosiasi penjualan gas alam RI kepada Thailand sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, antara lain pernah dilakukan pada 1997, namun tidak ada tindak lanjut hingga saat ini karena pada waktu itu kedua negara dilanda krisis ekonomi.

"Saya sendiri kerap datang ke Bangkok saat menteri pertambangan dijabat oleh Pak IB Sudjana. Namun perundingan itu terhenti karena krisis terjadi," ujar dia.

Perundingan itu, saat ini dibuka kembali, karena kondisi yang ada sudah memungkinkan kedua negara bekerjasama untuk jual beli gas tersebut, terlebih menurut Purnomo, Thailand saat ini tengah membutuhkan pasokan gas. (*)

PT Bukaka to build mini hydro power plants in Jambi

Jambi (ANTARA News) - Engineering company PT Bukaka Teknik Utama (BTU) plans to build a number of mini hydro-power plants for the Kerinci community in Jambi province which is prone to frequent power shortages.

The power plants would have an average capacity of 1 KV, the company`s hydro-power director, Heru Husaini, said on Friday.

PT Bukaka would donate the mini hydro-power plants to the Kerinci community as a token of its social responsibility. It had also built a hydro-power plant in Poso, Central Sulawesi, he said.

He said the presence of the mini power plants would not reduce the significance of two hydro-power plants being built in Muara Empat and Batang Merangin sub districts in Jambi with a combined capacity of 180 MW.

The construction of the two power plants which cost Rp1.2 trillion would be completed in 2010 or 2011, he said. (*)

Govt appoints Pertamina as subsidized fuel supplier in 2008

Jakarta (ANTARA News) - The government has officially appointed state oil and gas company Pertamina as the only subsidized fuel oil supplier and distributor in the country in 2008.

Chief of the Oil and Gas Downstream Regulatory Body (BPH Migas) Tubagus Haryono handed over the letter of appointment to Pertamina President Director Ari Sumarno here Thursday in the presence of Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro.

The appointment followed a meeting of the nine-member BPH Migas committee on Wednesday, Tubagus said.

"The appointment was based on the results of an evaluation showing that only Pertamina meets the criteria set by BPH Migas as a subsidized fuel oil supplier and distributor," he said.

Under Presidential Regulation No.2005/71 on supply and distribution of certain types of fuel oil, the government can appoint a subsidized fuel oil supplier either through a tender or direct appointment.

When it comes to a tender, the BPH Migas requires a bidder to have supply and distribution networks at least in two commercial distribution zones.

The networks in question had to concist of storage, transportation and distribution facilities to supply fuel oil down to end-users` level.

In addition, the body also requires the bidder to have adequate fuel oil reserves to ensure supply.

The body has divided the country into four subsidized fuel distribution zones, namely zone I covering Sumatra, zone II covering Java and Bali, zone III covering Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Irian Jaya, and zone IV covering Nusa Tenggara.

Eight oil companies, namely Pertamina, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR), PT Shell Indonesia, PT Total ERP Indonesia, PT Elnusa Petrofin, PT Sigma Rancang Perdana, and PT Jasatama Petroindo had earlier expressed interest in taking part in the tender.

But only three of them, namely Pertamina, Petronas and Aneka Kimia Karya were prepared to take part in the verification process held by BPH Migas.

Based on the results of verification, only Pertamina proved to meet the requirements.

So far, only Pertamina has been distributing subsidized fuel oil in the country.

The 2008 state budget has set the amount of distribution cost plus profit for the company appointed as a subsidized fuel oil supplier and distributor at 13.5 percent compared to 14.1 percent a year earlier.

In the 2008 state budget, the government has set the volume of subsidized fuel oil at 35.87 million kiloliters, consisting of premium-grade gasoline (16.95 million kiloliters), kerosene (7.87 million kiloliters) and diesel oil (11 million kiloliters). The total fuel subsidy this year is set at Rp42.1 trillion. (*)

ada yang pernah ngomong ttg PLTN??

udeh~^^

Indonesia regulator fines former PGN executives for insider trading

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia's capital market supervisory board (Bapepam-LK) said Thursday it has imposed administrative sanctions on nine former executives of state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) for insider trading.

It said the former PGN executives were each fined between 9 million rupiah and 2.3 billion rupiah for engaging in illegal transactions of PGN shares.

Bapepam-LK launched a probe on PGN early this year after the company's announcement of a delay in the start-up of its South Sumatra-West Java (SSWJ) gas pipeline sparked panic selling of its stock.

News about the delay sent PGN shares diving by 2,250 rupiah or 23.3 pct to 7,400 rupiah on January 12 this year.

Bapepam-LK chairman Fuad Rahmany said the sharp fall of PGN shares on that day occurred after management revised down the gas volume transmitted from its SSWJ pipeline a day earlier due to the delay.

Rahmany said based on Bapepam-LK's findings, the information published on January 11 was already known by management as early as September 12, 2006 and that the information was considered material to influencing PGN's share price.

The agency found that between September 12, 2006 and January 11, 2007, a number of former executives of PGN traded the company's shares, including former PGN president WMP Simanjuntak, former directors Adil Abas Reksoatmodjo and Nursubagjo Prijono and former corporate secretary Widyatmiko Bapang.

They knew about the start-up delay before the information was disclosed to the regulator and the investing public, Rahmany was quoted by Thomson Financial as saying.

Simanjuntak, Adil Abas, Prijono and Bapang were fined 2.3 billion rupiah, 30 million rupiah, 53 billion rupiah and 25 million rupiah, respectively.

Simanjuntak was replaced by Sutikno in late 2006. (*)

Govt appoints Pertamina as subsidized fuel supplier in 2008

Jakarta (ANTARA News) - The government has officially appointed state oil and gas company Pertamina as the only subsidized fuel oil supplier and distributor in the country in 2008.

Chief of the Oil and Gas Downstream Regulatory Body (BPH Migas) Tubagus Haryono handed over the letter of appointment to Pertamina President Director Ari Sumarno here Thursday in the presence of Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro.

The appointment followed a meeting of the nine-member BPH Migas committee on Wednesday, Tubagus said.

"The appointment was based on the results of an evaluation showing that only Pertamina meets the criteria set by BPH Migas as a subsidized fuel oil supplier and distributor," he said.

Under Presidential Regulation No.2005/71 on supply and distribution of certain types of fuel oil, the government can appoint a subsidized fuel oil supplier either through a tender or direct appointment.

When it comes to a tender, the BPH Migas requires a bidder to have supply and distribution networks at least in two commercial distribution zones.

The networks in question had to concist of storage, transportation and distribution facilities to supply fuel oil down to end-users` level.

In addition, the body also requires the bidder to have adequate fuel oil reserves to ensure supply.

The body has divided the country into four subsidized fuel distribution zones, namely zone I covering Sumatra, zone II covering Java and Bali, zone III covering Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Irian Jaya, and zone IV covering Nusa Tenggara.

Eight oil companies, namely Pertamina, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR), PT Shell Indonesia, PT Total ERP Indonesia, PT Elnusa Petrofin, PT Sigma Rancang Perdana, and PT Jasatama Petroindo had earlier expressed interest in taking part in the tender.

But only three of them, namely Pertamina, Petronas and Aneka Kimia Karya were prepared to take part in the verification process held by BPH Migas.

Based on the results of verification, only Pertamina proved to meet the requirements.

So far, only Pertamina has been distributing subsidized fuel oil in the country.

The 2008 state budget has set the amount of distribution cost plus profit for the company appointed as a subsidized fuel oil supplier and distributor at 13.5 percent compared to 14.1 percent a year earlier.

In the 2008 state budget, the government has set the volume of subsidized fuel oil at 35.87 million kiloliters, consisting of premium-grade gasoline (16.95 million kiloliters), kerosene (7.87 million kiloliters) and diesel oil (11 million kiloliters). The total fuel subsidy this year is set at Rp42.1 trillion. (*)

Shell dan Petronas mundur karena SPBU nya masih sedikit. Perlu cakupan area yg lebih besar dan merata, baru layak menjual BBM bersubsidi. Makanya tahun depan tetap Pertamina. Kalau gak salah targetnya baru 2009 buat Shell n Petronas jualan Premium??

I think it should be out of the question that a foreign oil company will get the right to sell subsidized fuel. Are the lawmakers out of their mind!

Pertamina has suffered from mismanagement the past 20 years. Pertamina has to benefit first from the new political situation. Only after the resurrection of Pertamina the government should have considered foreign oil companies to get entry into Indonesia. But not earlier.

Sometimes I feel that with the disappearance of the Orde Baru the newly democratically elected governments are too quick with opening the borders (slashing trade tarifs) facilitating foreign companies. And not the people who have chosen them.

Shell dan Petronas mundur karena SPBU nya masih sedikit. Perlu cakupan area yg lebih besar dan merata, baru layak menjual BBM bersubsidi. Makanya tahun depan tetap Pertamina. Kalau gak salah targetnya baru 2009 buat Shell n Petronas jualan Premium??

tapi gw pernah denger kabar
kl Shell n Petronas pake BBM punya Pertamina juga
pas mau dijual ke SPBU masing2 baru mereka naikin octane number nya
nah naikinnya itu mereka punya cara masing2 yang ga semua org tau...

jd kualitas tiap BBM tergantung racikan masing2 supplier
tp basic minyaknya tetep dari Pertamina juga..

True / False ? :ohno:

Indonesia making headway on higher oil and gas production

Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta

Upstream oil and gas regulator BPMigas says it is upbeat about achieving next year's oil production target, although this year's output expectations will not be achieved.

BPMigas deputy chairman Abdul Muin said recently that next year's target of 1.034 million barrels of oil per day was achievable on the back of an expected increase in the production of the country's major oil producer, Chevron, and the coming onstream of new oil fields.

He said that Chevron, which produced about 415,000 barrels of oil per day this year -- almost half of the country's total production -- was expected to be able to raise output to 441,000 barrels per day.

"We will still be relying on Chevron for oil production next year," Muin said on the sidelines of the Energy and Mineral Resources Ministry's year-end meeting Friday. "What they (Chevron) need to do is just keep adding more wells and maintain (production from) their mature fields."

The production target for Chevron is higher than that stated during a hearing between the agency and the House of Representatives recently.

During the meeting, the agency stated that Chevron would still be the main contributor to national oil production in 2008 on 426,300 bpd, followed by Pertamina on 135,600 bpd, US-based ConocoPhillips on 59,400 bpd, Inpex on 47,900 bpd, CNOOC on 47,900 bpd and Total Indonesia on 45,000 bpd.

In addition, the agency is hopeful there will be additional production from 22 newly developed oil blocks, which are expected to begin commercial production next year, Muin said.

Of these 22 blocks, 10 are new blocks, including North Duri and Kotabatak in South Sumatra, Bekapai, Handil and Tunu 11A in East Kalimantan, Pulau Gading and Sungai Kenawang in Jambi, and Tangguh in Papua.

Pertamina upstream director Sukusen Soemarinda has also said that the state firm is upbeat it can increase its production by 24.5 percent next year to 180,751 bpd, from 145,149 this year.

Sukusen said that he expected that the additional output would come from the company's Sukowati block in East Java (24,000 bpd), Poleng block in East Java (12,000 bpd), Pondok Tengah block in West Java (6,000 bpd) and Cepu block (10,000 bpd).

However, many are skeptical about this target given the fact that production in most existing oil fields is declining due to depleting reserves.

According to data from the ministry, Indonesia only produced 910,000 bpd this year, compared to the original target of 950,000 bpd, due to maturing fields and a lack of exploration work.

This clearly shows that Indonesia is suffering declining oil production from year to year, with output falling from 1.34 million bpd in 2001 to 910,000 bpd in 2007.

To help facilitate oil and gas operators intensify their exploration work, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said her ministry had issued decrees exempting operators from paying import duties and taxes on drilling equipment.

She said that the decrees would become effective on Jan. 1, 2008.

In addition to fiscal incentives, the government has also promised to give explorers as much as 40 percent of oil and gas production from the areas offered in the latest round of bidding in October so as to meet the higher production target in the coming years.

Oil and gas companies will get between 15 percent and 35 percent of oil output, and between 30 and 40 percent of gas sales, the energy ministry said recently.

Indonesia is seeking companies to explore 26 oil and gas areas to reverse a decade-long trend of declining production as existing fields are depleted.

Explorers that win the Mahakam Hilir area in East Kalimantan province and the North X Ray block offshore Java will get the smallest production share of 15 percent for oil. But those interested in the Semai blocks offshore Papua, the country's easternmost province, will get as much as 35 percent from oil production, and 40 percent from gas production.

Twelve exploration areas in the 26 oil blocks will be offered through a tender, and the remaining 14 through the direct-offer system, where explorers identify the fields they want to develop and the government advertises for rival bids, the energy ministry said.

PLN Tenderkan Lagi Pendanaan 10.000 MW

JAKARTA,KAMIS - PT PLN (Persero) akan menenderkan lagi pendanaan sebagian pembangkit 10.000 MW dengan kebutuhan sebesar dua miliar dollar AS pada akhir Januari 2008.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Yogo Pratomo usai rapat pimpinan Departemen ESDM di Jakarta, Kamis (3/1) mengatakan, pendanaan itu akan digunakan membiayai empat pembangkit 10.000 MW. "Pendanaan ini merupakan ’batch’ (tahap) kedua untuk proyek 10.000 MW," katanya.

Keempat pembangkit dengan daya total 3.000 MW itu adalah PLTU Teluk Naga, Banten 3x300 MW, PLTU Pacitan, Jatim 2x300 MW, PLTU Pelabuhan Ratu, Jabar 3x300 MW, dan PLTU Tanjung Awar-Awar 2x300 MW. Menurut Yogo, PLN akan mengundang institusi pendanaan baik dalam dan luar negeri yang memenuhi syarat dalam lelang tersebut. "Mungkin ada puluhan yang akan diundang," katanya.

Hasil lelang pendanaan tersebut akan membiayai 85 persen proyek, sedang 15 persen sisanya dari PLN sendiri. Sebelumnya, sebanyak 85 persen pendanaan 10.000 MW tersebut akan dibiayai pemenang tender, namun berubah setelah ada jaminan penuh pemerintah, sehingga dilakukan pelelangan.

Pada pendanaan proyek 10.000 MW "batch" pertama, PLN telah menyelesaikan dan tengah menegosiasikannya dengan sejumlah institusi pembiayaan. Tahap pertama terdiri atas lima pembangkit dengan kapasitas 3.300 MW yakni PLTU Labuan, Banten 2x300 MW, PLTU Indramayu, Jabar 3x300 MW, PLTU Rembang, Jateng 2x300 MW, PLTU Paiton, Jatim 1x600 MW, dan PLTU Suralaya, Banten 1x600.

Dari kelima pembangkit itu, Indramayu dan Rembang sudah diselesaikan tender pendanaannya dan akan menjadi patokan bagi lelang selanjutnya. Kedua pembangkit itu sudah mendapatkan pendanaan senilai satu miliar dolar dari perbankan dalam dan luar negeri yakni BCA, Mandiri, Barclays, dan Bank of China. Sedang, Paiton, Suralaya, dan Labuan masih dinegosiasikan dengan institusi pendanaannya yang mengacu pada harga lelang Rembang dan Indramayu.

Yogo juga mengatakan, saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan pembebasan tanah milik TNI Angkatan Darat sekitar 50 ha untuk proyek PLTU Cilacap. "Kami targetkan dalam tiga bulan ini sudah selesai masalah lahannya," katanya.

Dari 10 proyek 10.000 MW yang berlokasi di Pulau Jawa, tinggal Tanjung Awar-Awar dan Cilacap yang belum tanda tangan kontrak. Sedang, delapan proyek lainnya yakni Paiton, Suralaya, Rembang, Labuan, Indramayu, Pacitan, Pelabuhan Ratu, dan Teluk Naga sudah tanda tangan kontrak tahun lalu dan dijadwalkan beroperasi antara September 2009 hingga Maret 2010.

Untuk proyek 10.000 MW di luar Jawa, sebanyak 20 lokasi sudah selesai tender dan lima lainnya masih dinegosiasikan, karena harga penawaran terlalu tinggi. "Lima lokasi itu lagi dibahas dengan pemenangnya apakah bisa dilakukan penyesuaian, sehingga tidak perlu tender ulang," ujarnya.

^^ woow..

wah udah ga byar - pet lagi dunk..

tapi kapan jadinya ya..?
eh Pembangkit Listrik Panas Bumi koq ga ada ya?

apa karena dipegang Pertamina?

^^ woow..

wah udah ga byar - pet lagi dunk..

tapi kapan jadinya ya..?
eh Pembangkit Listrik Panas Bumi koq ga ada ya?

apa karena dipegang Pertamina?

Nih ada cuplikan berita dari detik.com. Mudah2an membantu...

http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/03/time/130909/idnews/874197/idkanal/459

Wawancara Simon Sembiring (6)
Dilema Pengembangan Panas Bumi
Alih Istik Wahyuni - detikfinance

Jakarta - Potensi panas bumi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun dari potensi sebesar 27.000MW, baru 900MW yang dikembangkan.

Menurut Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon F Sembiring, pengembangan panas bumi saat ini mengalami dilema.

Disatu sisi investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan panas bumi begitu mahal sehingga menghasilkan listrik dengan harga yang tinggi. Tapi di sisi lain PLN sebagai satu-satunya pembeli mengaku tidak sanggup beli listrik dengan harga mahal karena harga listrik yang dijual juga tidak naik.

Bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini? Berikut petikan perbincangan Simon dengan detikFinance di ruang kantornya, Rabu (2/1/2008) sore.

Potensi panas bumi Indonesia mencapai 27.00MW, sedangkan baru 900MW yang dikembangkan. Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah?

Panas bumi itu kan nggak bisa dipindah-pindah. Kalau minyak bisa dibawa-bawa, ini harus diolah disitu. Bikin tenaganya disitu. At all cost harus diterima. Kalau yang di Garut sih bagus. Bisa dicapai. Tapi kalau yang di Sarulla, masuk gunung, nggak ada fasilitas apa-apa.

Karena yang popular jadi listrik, mereka (investor) pingin tahu berapa sih harganya.

Memang UU kita monopoli, pembeli hanya PLN. Kalau kita sudah bicara kesitu, PLN nya angkat tangan. Alsannya, harga listriknya saja tidak berubah-ubah, murah. Kalau itu kan bukan urusan investor dong, urusan Jalan Banteng (Departemen Keuangan). Jangan paksa developer untuk jual murah. Merengeknya ke Jalan Banteng , tolehkan kepalanya kesana. Jangan kita yang ribut. Kasarnya begitulah keadaan sekarang.

Lalu solusinya bagaimana mekanismenya?

Makanya sekarang kita atur ada plafonnya. Jadi misalkan ada beberapa kategori, tiap kategori ada plafon atasnya. US$ 8 sen/kwh misalkan. Nanti itu dilelang, siapa yang bisa tawarkan lebih murah, dia yang menang. Tapi ini baru ancar-ancar tarif. Nanti kalau sudah eksplorasi, dia hitung, jadi tahu kan berapa bangun ini dan itu, baru diitung lagi semua. Bisa saja dalam ketentuan, kita bilang ini nggak boleh lebih mahal dari harga hasil lelang. Kurang boleh. Tapi kelihatannya PLN ogah. Alasannya saya nggak bisa jual listrik mahal. Kalau itu urusannya dengan,

Tapi kenyataannya memang PLN bergantung pada subsidi pemerintah.?

Ya tapi jangan merengek ke investor dong. Merengeklah ke Jalan Banteng. Jadi harganya di lelang, setelah dapat yang terendah, menang. Tapi nanti bisa dilihat lagi sesuai kebutuhan sebenarnya berapa. Tapi gak boleh lebih tinggi dari harga yang menang lelang itu. Siapa tahu lebih rendah. Apalagi kalau dapat CDM (clean development mechanism). Bisa lebih murah lagi.

Tapi PLNnya bilang, meskipun harganya lebih rendah tapi jual listriknya kan nggak bisa naik.
Yah…makanya saya bilang, itu urusannya Pak Purwono (Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono) lah. Listrik kan urusannya Pak Purwono. Kalau nggak ada harga patokan nggak ada yang mau.

Sekarang kondisinya bagaimana?

Sekarang harga patokannya sudah mau keluar, sedang dikerjakan Pak Purwono. Harga patokan untuk lelang, yang paling murah yang dimenangkan. Kalau nggak ada patokan nggak ada yang mau.

Kapan lelang bisa dilakukan?

Kan sudah kita serahkan ke daerah, tinggal nunggu Pak Purwono aja nih. Dengan harga itu kita juga bisa tenukan kriteria pemenang. Dengan harga terendah.

Harga ekonomisnya berapa?

Nggak bisa begitu, ada satu sumur bisa 40 MW seperti di Wayang Windu milik Star Energy, ada juga yang 40 MW harus 8 bor. Makin banyak bornya kan investasinya makin mahal. Gak bisa ada pegangannya. Ciri khasnya gak bisa dibawa kemana-mana.

Lalu prospek pengembangan panas bumi di 2008 bagaimana?

Prosppeknya sih bagus. Apalagi kalau dapat CDM. Makanya kita kerjasama dengan Bank Dunia untuk memperlancar CDM nya.

Kerjasama seperti apa?

Mereka fasilitasi kita untuk melakukan appraisal, bantu ajukan CDM, karena CDM itu kan dari bank dunia.

Ini dilematis, kecuali UU kit agak monopoli, ada pihak lain yang boleh jual listrik, kita kan ada hanya PLN. Padahal kalau dibandingkan dengan minyak yang harganya 15 sen, jadi kalau ini 9 sen murah banget. Dia bandingkan dengan batubara. Kenapa sih getol sekali pakai minyak?

Rencananya mau dikembangkan sampai berapa 2008 ini?

Sampai 2025 kita mau kembangkan 9.500MW. 2008 kita bagi rata-rata saja. Yang simple aja lah.

(lih/qom)

^^ thanks

that's what i mean
we should develop another energy source
beside oil

Elnusa wins $15.36 M contract for seismic activities in Brunei

Jakarta (ANTARA News) - Oil and gas service company PT Elnusa, a subsidiary of Indonesia`s state-owned oil and gas firm PT Pertamina, has won a US$15.36 million contract to conduct seismic activities in neighboring Brunei Darussalam.

"We plan to develop geoscience/seismic businesses abroad," Elnusa`s president director Eteng A. Salam said on Friday.

The project is owned by a consortium of three companies, namely Loon Energy Ltd., Nation Petroleum Brunei Ltd. and QAF Brunei Sdn. Bhd.

Elnusa said recently it would list 1.460 billion shares or 20 percent of its capital at the Indonesia Stock Exchange (BEI) on February 8. The shares will be offered at a par value of Rp100 each.

The company will use the proceeds from the sale of the shares to buy capital goods, expand businesses, pay its debts and strengthen working capital.(*)

Investasi Biofuel Capai Rp7,67 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga 31 Desember 2007 telah memberikan persetujuan investasi setidaknya kepada 17 perusahaan yang bergerak dalam pengembangan biofuel dengan nilai Rp7,67 triliun.

Sekretaris Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Evita H Legowo di Jakarta, Selasa, mengatakan, investasi itu terdiri dari 10 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan tujuh penanaman modal dalam negeri (PMDN).

"Mereka adalah perusahaan yang berinvestasi biofuel dalam jumlah besar," katanya.

Ke-10 perusahaan PMA dengan total investasi Rp3,42 triliun adalah PT Pelita Agung Agri Industri senilai Rp626 miliar di Riau, PT Murini Samsam Rp515 miliar di Riau, PT Darmex Biofuel Rp423 miliar di Jabar, PT Sari Dumai Sejati Rp422 miliar di Riau, dan PT Eternal Buana Chemical Energi Rp399 miliar di Banten.

Selain itu, PT Eterindo Nusa Graha Rp357 miliar di Jatim, PT Ciliandra Perkasa Rp293 miliar di Riau, PT Mitra Puding Mas Rp146 miliar di Bengkulu, PT Anugrah Inti Gema Nusa Rp123 miliar di Jatim, dan PT Bina Fitri Jaya Rp115 miliar di Riau.

Sedang, PMDN yang telah memperoleh persetujuan BKPM dengan nilai total Rp4,25 triliun adalah PT Adi Sakti Persada di Jambi senilai Rp709 miliar, PT Bumi Sriwijaya Abadi di Sumsel Rp709 miliar, dan PT Bio Energi Mas di Riau Rp611 miliar.

Selain itu, PT Bio Ekatama Abadi di Sumut Rp575 miliar, PT Biomestika Abadi di Sumut Rp575 miliar, PT Nabati Energi Mas di Sumut Rp570 miliar, dan PT Indo Lampung Buana Makmur di Lampung Rp500 miliar.

Evita juga mengatakan, sampai 31 Desember, realisasi penanaman singkong sudah mencapai 52.195 ha dari target tahun 2010 782.000 ha dan tebu terealisasi 400.100 ha dari target 2010 698.000 ha.

Realisasi penanaman tersebut di antaranya dilakukan PT Sungai Budi di Lampung 25.000 ha, PT Medco di Lampung seluas 10.000 ha, PT Molindo di Lampung 10.000 ha, dan PT Sampurna di Pawonsari 10.000 ha.

Sedang, realisasi tebu di antaranya PT RNI bersama PT Perkebunan Nusantara 2, 7, 8, 9, 10, 11, dan 14 di Sumut, Lampung, Sulsel, dan Jawa 320.000 ha, Grup Sugar di Lampung 70.000 ha, dan Grup Salim di Sumsel 10.000 ha,

Untuk pohon jarak, lanjut Evita, sudah terealisasi 121.000 ha dari target 2010 1,54 juta ha dan kelapa sawit 10.000 ha dari target 3,43 juta ha.

Ia juga mengatakan, realisasi produksi bioetanol sampai 31 Desember mencapai 135.000 kiloliter per tahun. Produksi tersebut di antaranya dihasilkan Grup Sugar 70.000 kiloliter dan PT Molindo Raya Malang 50.000 kiloliter.

Sedang, kapasitas terpasang pabrik biodiesel mencapai 1,55 juta kiloliter. Kapasitas terpasang terbesar dihasilkan Grup Wilmar 990.000 ton per tahun, selanjutnya PT Eterindo 240.000 ton, PT Indo Biofuels Energy 100.000 ton, PT Dharmex 100.000 ton, dan PT Sumiasih 100.000 ton.

"Untuk pom bensin yang menjual biofuel tercatat 265 unit dengan perincian 228 biosolar, 36 biopertamax, dan satu biopremium. Serta, kapasitas terpasang pembangkit biofuel mencapai 96 MW," ujarnya. (*)

PLTU Tarahan, Lampung
yang baru saja beroperasi....

http://img252.imageshack.us/img252/4963/dsci0317gh7.jpg (http://imageshack.us)

Pertamina Gelontorkan Dana Investasi Rp21 T

JAKARTA - Demi menjadi perusahaan minyak dan gas kelas dunia, PT. Pertamina menyiapkan dana investasi sekira Rp21 triliun pada tahun ini.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk mengembangkan sejumlah proyek di sektor hulu dan hilir. "Dana investasi 21 triliun tersebut diprioritaskan untuk pengembangan sektor hulu," ujar Dirut Pertamina Ari Soemarno, di Jakarta (17/1/2008).

Ari merincikan, dana sekira Rp14 triliun di antaranya digunakan untuk sektor hulu migas, sedangkan Rp8 triliun untuk sektor hilir.

Dana itu, terangnya, berasal dari dana internal dan eksternal Pertamina. Pola investasi yang digunakan Pertamina nantinya cenderung melakukan kerja sama berupa joint venture dengan perusahaan lain.

"Dana nggak mungkin hanya yang kita punya. Pasti ada dari luar berupa sindikasi bank atau berupa penerbitan bond atau obligasi," ujar Ari Soemarno.

Mengenai penerbitan global bond Pertamina, menurut Ari baru bisa diterbitkan setelah neraca awal Pertamina tersedia. "Kalau neraca awal sudah dikeluarkan, Pertamina bisa terbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah dana Rp21 triliun itu sebagian diambil dari pendanaan dari luar, penerbitan bond dan sindikasi bank," ungkap Ari.

Menurutnya, untuk penerbitan obligasi bisa lebih murah daripada bunga pinjaman dari sindikasi bank. Namun penerbitannya harus mendapat persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu. (Gaib Maruto Sigit /Trijaya/rhs)

/\ kalo menghimpun dana internal + external termasuk Capex ga ?...

Yup, as I know:) dan dana Capex itu biasanya lebih diperuntukkan kepada project-project besar yang bisa menguntungkan diatas USD 5,000, cuma yang ribet auditnya he he he :D:D:D.....

^^ hahahaha :lol:

Pertamina Didesak Lakukan Restrukturisasi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mendesak manajemen PT Pertamina (Persero) melakukan restrukturisasi perusahaan sesuai amanat UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi, Roes Aryawijaya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan desakan tersebut akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 30 Januari ini.

"Restrukturisasi merupakan amanat UU," katanya.

Menurut dia, setelah restrukturisasi, organisasi Pertamina akan terdiri dari investment/strategis holding, sub-holding kegiatan hulu dan hilir, serta operator.

Investment/strategic holding merupakan holding company yakni PT Pertamina (Persero) yang akan membawahi sub holding hulu dan hilir.

Di bawah sub holding adalah operator yang merupakan anak perusahaan di bisnis inti maupun penunjang.

Holding company bertugas mengalokasikan investasi ke sub holding dan mengoordinasikan pemasaran, IT dan SDM, sedangkan fungsinya adalah sebagai pengontrol investasi dan penyetor dividen dan pajak ke pemegang saham.

Tugas sub holding adalah mengalokasikan investasi ke anak perusahaan dan mengoordinasikan kegiatan operasi. Fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan operasi dan penyetor dividen dan pajak ke perusahaan induk.

Sementara itu, tugas operator, melaksanakan kegiatan operasi dan berfungsi membuat laba, dividen dan pajak.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (21/1), Dirut Pertamina Ari Soemarno mengatakan, restrukturisasi perusahaan merupakan kegiatan yang sejalan dengan proses transformasi.

Menurut dia, Pertamina akan lebih fokus ke bisnis inti dan mengkaji kembali keberadaan usaha yang bukan merupakan kegiatan bisnis inti.

Ari melanjutkan, organisasi di direktorat pemasaran sudah mengalami evolusi dan akan dilanjutkan ke perkapalan, pengolahan, hulu dan anak-anak usaha.(*)

Perusahaan Kakap Ikut Tender 26 WK Migas
Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Sejumlah perusahaan besar minyak dan gas bumi, seperti BP Indonesia, Chevron Pasific Indonesia, Total Indonesie, StatOil, ConocoPhillips, PT Pertamina (Persero) dan CNOOC ikut serta dalam tender 26 wilayah kerja migas yang dibuka pemerintah awal bulan ini.

Tidak hanya perusahaan migas kelas kakap saja yang tertarik dalam lelang wilayah migas itu. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Departemen ESDM R Priyono di Jakarta, Selasa (29/1), perusahaan kelas menengah seperti PT Marathon Oil Indonesia, PT Murphy, Petronas, Hess, Japex, Medco Oil Indonesia, dan Lundin juga ikut mengincar.

"Sedang perusahaan baru yang ikut dalam lelang ini adalah Nippon Oil, Natuna venture, Carnavon petrol, dan Enovation resources," ujar Priyono.

Ketika ditanya wilayah mana saja yang diincar masing-masing perusahaan tersebut, Priyono enggan menjelaskan. "Selama tender masih berjalan, kita belum bisa expose," ujarnya.

Sejauh ini, baru Pertamina saja yang sudah secara blak-blakan menyatakan minatnya mengikuti tender migas tersebut. Seperti dikatakan, Direktur Hulu Pertamina Sukusen Soemarinda, Pertamina mengincar empat blok yang berada di laut dalam. Rencananya, BUMN minyak itu akan menggandeng perusahaan minyak asing yang sudah berpengalaman, seperti LukOil dan Petrobras.

Dalam tender 26 WK Migas yang dibuka pemerintah itu, Pertamina mengajukan sejumlah hak istimewa. Diantaranya, memperoleh kemudahn untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya tanpa harus menunggu persetuan anggaran, dan rencana pengembangan dari BP Migas, mendapatkan kepemilikan otomatis sebesar 20% pada setiap tender Wilayah Kerja Baru yang dilaksanakan Ditjen migas.

Disamping itu, perseroan juga ingin hak pengelolaan dengan working interest yang dominan secara otomatis terhadap kintrak-kontrak Wilayah Kerja exsisting yang telah berakhir.

Di 26 WK Migas yang proses pengambilan lelangnya baru dimulai 7 Januari lalu, pemerintah menawarkan bagi hasil minyak di 12 wilayah kerja atau blok yang berlokasi di Indonesia bagian timur dengan perbandingan sebesar 65% untuk pemerintah dan sisanya kontraktor. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari kewajiban pengeboran selama tiga tahun pertama.

Sebanyak 12 blok dari penawaran tersebut, sembilan blok diantaranya ditawarkan secara lelang reguler dan empat lainnya melalui penawaran langsung.

Sedang, bagi hasil 14 blok lainnya ditawarkan lebih tinggi antara 70%-85% bagi pemerintah dan 15%-30% buat kontraktor. Untuk bagi hasil gas, pemerintah menawarkan antara 60%-70% bagian pemerintah dan 30%-40% bagian kontraktor.

Anybody knows .... 2x300 Megawatt itu besar gak ???? GUlf Petro mau bangun Powerplant di Riau nih :naughty: ... Duhh, pake Batu bara lagi :hammer:...


Berita lama btw :p~ .... Mungkin ini kali yang dimaksud dengan investor dari Qatar ;) ... Negara Arab itu kalau disayang-sayang banyak gunanya... Lihatlah, Malaysia. Kita asik ngemis ama negara Eropa yang kerjanya ngludahin kita mulu :P~

=========================

06/14/07 22:19

Gulf Petroleum to invest $6 M in Riau power plant

Jakarta (ANTARA News) - Gulf Petroleum Ltd., a consortium of Qatari and Bahrain companies, will invest US$6 million in a coal-fired power plant in Indragiri Hulu, Riau province.

The company would cooperate with PT Ridlatama Energi Group of Indonesia in building the power plant with a capacity of 2X300 megawatts, Abdul Aziz Addulaimi, the director of Gulf Petroleum Ltd., said after meeting Vice President Jusuf Kalla here Thursday.

PT Ridlatama Energi Group President Director Anang Widjiantoro said work on the construction of the power plant was expected to start late July 2007.

Hopefully, the power plant would be operational starting 2011, he said.

Ridlatama Energi Group is operating 11 coal fields in Indragiri Hulu.

The consortium is also looking into the possibility of investing in a power plant with a capacity of 2X150 megawatts in East Kutai, East Kalimantan.(*)

Gulf bukannya dari Inggris ya?

^^ Nggak...itu Gulf Oil International L.P yang di Inggris. Kalo yang ini Gulf Petroleum Corporation.. :)

@ilham : Gede kecil kan relatif. Ya emang batubara :yes: kan program Fast track 10.000 MW nya pemerintah PLTU smua.... :D

Btw, Medco itu stakeholder terbesarnya sapa ya ? dyto mungkin bisa jawab ?...dan subsidiary nya apa aja ? kok sampe ada M | E | D | C | O Holdings sgala... ?

^^ Nggak...itu Gulf Oil International L.P yang di Inggris. Kalo yang ini Gulf Petroleum Corporation.. :)

@ilham : Gede kecil kan relatif. Ya emang batubara :yes: kan program Fast track 10.000 MW nya pemerintah PLTU smua.... :D

knp harus batu bara semua?
kan itu energi yang suatu saat bakal habis juga....

knp ga dari tenaga matahari,air,panas bumi,atau angin gitu...?

^^ karna saat ini persediaan batubara kita masih banyak banged..n :) Tuh, gara2 PLTU di Cirebon. Sampe skolahku yang jaraknya puluhan Km, ikutan-ikutan kotor :tongue: tiap pagi debunya tebeLLLLLL.... :crazy:

BANDUNG: Kumpulan Darul Ehsan Berhad Malaysia dan PT Limaco Energie akan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Solok, Sumatra Barat dengan nilai investasi RM60 juta mulai Agustus 2008.

Presiden KDEB Dato Haji Abdul Karim Munisar mengatakan pihaknya menggandeng Limaco Energie dan Pemkab Solok untuk membangun pembangkit itu sebagai titik awal ekspansi di industri kelistrikan.

"Ini hanya titik awal. Bila berhasil, kami akan mengembangkan pembangkit sejenis di daerah lainnya," katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Limaco Energie yang juga dihadiri Bupati Solok Gusmal Dato Rajo Lelo, kemarin.

Untuk kerja sama pembangunan pembangkit di Solok, lanjutnya, investasi yang dibutuhkan sebesar RM60 juta atau sekitar Rp150 miliar dengan tanggung jawab antara KDEB dan Limaco masing-masing 50:50. Pemkab Solok diharapkan membantu proyek dengan mempercepat prosedur perizinan dan pembebasan lahan.

Usaha patungan pembangkit lsitrik tenaga mikrohidro di Kecamatan Hiliran Gumati Sumatra Barat itu mencakup soal konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi berjangka waktu 25 tahun. Produksi listrik pembangkit itu tetap akan disalurkan PLN untuk 100.000 kepala keluarga di daerah aliran Sungai Gumati, Solok.

Menurut Abdul Karim, proyek PLTMH itu merupakan langkah ekspansi dari perusahaan negeri jiran itu di Indonesia. Jika proyek ini berhasil, KDEB dan PT Limaco Energi akan melanjutkan pembangunan PLTMH di daerah lainnya di Indonesia.

"Proyek di Solok ini nantinya jadi indikator keberhasilan proyek di Indonesia. Kami kini sedang mempelajari enam proyek serupa lainnya bersama PLN di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Komisaris Utama PT Limaco Energie Alifiantoro Suparman menambahkan instalasi PLTMH yang akan dibangun di Sungai Gumanti bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar 10 mega watt (MW) untuk sekitar 100.000 penduduk. (k34)

Bisnis Indonesia (http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pertambangan/1id40901.html)

Lumayan buat 100.000 penduduk :bash:

knp harus batu bara semua?
kan itu energi yang suatu saat bakal habis juga....

knp ga dari tenaga matahari,air,panas bumi,atau angin gitu...?

Cadangan Batubara kita memang masih cukup banyak. Republik Rakyat Tiongkok pun bisa booming ekonomi ampe sejauh ini juga gara2 sebagian besar powerplant mereka pake Batubara :naughty:

Matahari: investasi mahal ... power yang dihasilkan kecil ...
Air : pening memikirkan pembebasan lahan. Global Warming menyebabkan, psang-surut waduk di Indonesia semakin tidak menentu belakangan ini. Sudah sering kejadian, gara2 air terlalu pasang atau terlalu surut .. Turbin jadi tidak bisa difungsikan.
Panas bumi: Tidak dapat dilakukan di semua tempat, tempatnya mesti milih-milih. Investasinya cukup mahal.
Angin: ... terkait pembebasan lahan, area yang disedikan untuk windmill cluster terlalu besar, sementara power yang dihasilkan juga sangat kecil.

Matahari: Investasi mahal, perawatan mahal, power yang dihasilkan tidak besar.


Minyak bumi: investasi lebih "terjangkau", terlalu boros bahan baku, tapi power yang dihasilkan lebih besar dan polusinya lebih rendah...
Batubara: investasi lebih "terjangkau", cukup boros bahan baku, tapi power yang dihasilkan (sangattt) Besar dan polusinya juga LUAAARRRR BIASAA..

Nuklir: Investasi mahal (banget), bangunnya mahal (banget), tenaga ahli mahal (banget), perawatan mahal (banget).... tapi paling efisien, karena energi yang dihasilkan begitu besar .... polusi udara rendah. tapi radiasi cukup tinggi. Selama tidak meledak sih oke2 saja. Tapi mengingat (KITA DI INDONESIA) , di mana PLTU Muara Karang bisa terendam air banjir ROB. jadi, gak perlu kaget ... kalau ada peristiwa serupa Chernobyl di Indonesia ... selama mental perawatan, potong dana sana-sini masih dipertahankan.

Coba kalo kita bikinnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap, tapi uapnya diambil dari :

- Anggota DPR yang nguap pas lagi rapat.
- Anggota DPR, menteri, gubernur, pejabat yang koar-koar sampai2 janjinya 'menguap' smua

nah..bisa-bisa cukup buat PLTU 36 x 1.000 Mw... :nocrook:

^^ Lawakannya kena banget tuh Cen :rofl:

Nuklir: Investasi mahal (banget), bangunnya mahal (banget), tenaga ahli mahal (banget), perawatan mahal (banget).... tapi paling efisien, karena energi yang dihasilkan begitu besar .... polusi udara rendah. tapi radiasi cukup tinggi. Selama tidak meledak sih oke2 saja. Tapi mengingat (KITA DI INDONESIA) , di mana PLTU Muara Karang bisa terendam air banjir ROB. jadi, gak perlu kaget ... kalau ada peristiwa serupa Chernobyl di Indonesia ... selama mental perawatan, potong dana sana-sini masih dipertahankan.

^^ malah salah satu dosen gw bilang
selama WC n Kamar mandi orang Indonesia
sebagian besar masih kotor apalagi di tempat2 umum..

qta tidak akan bisa nge-running sebuah power plant nuklir dengan baik.. :D

^^ Lawakannya kena banget tuh Cen :rofl:
He he he he :D:D

@Nanda : hubungannya WC dengan Nuclear Powerplant apaan ya ? :D

^^ i don't know cen..

mungkin maksud dia selama qta masih melupakan hal-hal kecil seperti kebersihan WC, dll.. yah intinya maintenance lah..itu dah nunjukkin kl qta belum siap buat nerima teknologi tinggi ky nuklir buat pembangkit listrik....

that's what he said.. :D

Empat PTPN Siap Kembangkan Pabrik Biofuel

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa BUMN perkebunan yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, V dan VII telah membentuk konsorsium guna mengembangkan pabrik biofuel dan biodiesel pada semester II 2008.

Direktur Utama PTPN VII Andi Punoko di Jakarta, Senin, mengatakan, pada tahap awal tujuan dibangunnya pabrik tersebut untuk pemenuhan kebutuhan energi PTPN terkait.

"Kami telah mengadakan MoU dan membentuk konsorsium guna membangun pabrik biofuel-biodiesel. Paling lambat pembangunan dimulai semester II," katanya di sela pemaparan rencana kegiatan World Palm Oil Summit and Exhibition (WPOSE) 2008.

Meskipun pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, lanjut Andi, tidak tertutup kemungkinan biofuel dan biodisel itu nantinya dikomersialkan.

Untuk menangani hal itu, pihaknya sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Pertamina guna menjadi distributor bahan bakar nabati hasil pabrik tersebut.

Andi menargetkan minimum kapasitas pabrik tersebut akan menghasilkan sekitar 500 kiloliter per hari.

Menyinggung lokasi pabrik yang akan dibangun, menurut dia, kemungkinan besar di Medan, Sumatera Utara, karena dekat dengan lokasi perkebunan.

Proses pembangunan pabrik diperkirakan selama 18 bulan sehingga diharapkan bisa operasi akhir 2009 atau awal 2010.

Andi menjelaskan, untuk tahap awal bahan baku dan investasi berasal dari seluruh PTPN terkait. Namun, tetap membuka investasi dari luar negeri.

"Nilai investasi belum dihitung, tapi diharapkan ada bantuan investasi baik dari luar maupun dari pemerintah," katanya.

Dia juga mengharapkan pemerintah memberikan insentif berupa infrastruktur agar jangan lari ke swasta, sehingga nanti harganya bisa ekonomis.

Sementara itu mengenai rencana World Palm Oil Summit and Exhibition (WPOSE) 2008, Ketua Panita, Witjaksana Darmosarkoro menyatakan, kegiatan tersebut akan membahas isu terkini yang dihadapi industri kelapa sawit maupun perkembangan industri tersebut.

Kegiatan yang akan digelar pada 21-23 Mei 2008 tersebut akan menyoroti industri kelapa sawit dunia mencakup Malaysia, Asia Pasifik dan sekitarnya, India, China, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.

Menurut dia, WPOSE ditargetkan diikuti 208 stand pameran dari seluruh dunia dan mampu menggaet 1000 peserta baik dari produsen maupun konsume minyak sawit, ilmuwan, eksportir dan importir, investor maupun pengambil keputusan dan perbankan. (*)


State plantation firms form consortium to produce biofuel

Jakarta (ANTARA News) - Four state-owned plantation companies (PTPNs) have formed a consortium to set up a biofuel and biodiesel factory in the second semester of this year, a spokesman said.

"We have signed a Memorandum of Understanding (MoU) on the formation of a consortium to build a biofuel and biodiesel factory. We hope construction of the factory can be started in the second semester of this year," PTPN VII President Director Andi Punoko said here on Monday.

He said in the first stage, the factory would meet the need for biofuel energy of the four state-owned plantation companies concerned.

The four PTPNs which had set up the consortium were PTPN III, PTPN IV, PTPN V and PTPN VII, he said on the sidelines of a presentation of a plan to hold a World Palm Oil Summit and Exhibition (WPOSE) 2008.

Andi said although the factory was initially intended to meet the energy needs of the PTPNs, it was not impossible that it would also turn out biofuel and biodiesel energy for commercial purposes.

He said his company had also signed a cooperation agreement with state-owned oil company Pertamina which was expected to become the distributor of the biofuel.

The factory which was expected to be built in Medan, North Sumatra, would have a minimum design production capacity of 500 kiloliters per day.

It would take 18 months to build the factory and it was expected to become operational at the end of 2009 or in early 2010. (*)

Pertamina Revisi Harga Tabung Elpiji

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) akan merevisi harga produksi tabung elpiji kemasan tiga kg menyusul kenaikan harga bahan baku baja belakangan ini.

Dirut Pertamina Ari Soemarno di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kenaikan harga tersebut.

"Kami sedang hitung kenaikannya dan akan keluar dalam beberapa hari ini," katanya.

Saat ini, Pertamina menetapkan harga tabung elpiji tiga kg sekitar Rp91.000 per unit. Harga tabung elpiji mengalami kenaikan mengikuti harga minyak dunia.

Menyangkut impor tabung, Deputi Pemasaran Pertamina Hanung Budya mengatakan, kapal yang membawa 140.000 unit tabung impor dari Thailand akan masuk pada pertengahan Februari ini.

"Kapal akan masuk seminggu sekali," katanya.

Pertamina sudah menandatangani kontrak impor tabung sebanyak 1,1 juta unit dengan dua pabrikan asal Thailand.

Pabrikan pertama memasok 850.000 tabung dan kedua 150.000 tabung.

Pertamina menargetkan keseluruhan impor tabung selesai Maret 2008 atau meleset dari target semula Februari 2008.

"Tabung-tabung harus disertifikasi, jadi prosesnya lama," kata Hanung.

Impor tabung sebanyak 1,1 juta unit itu untuk memenuhi kebutuhan tahun lalu.

Sementara tahun 2008, total kebutuhan tabung mencapai 25 juta tabung yang 18,5 juta di antaranya dipasok pabrikan domestik dan 6,5 juta sisanya impor.(*)

Negosiasi Blok Natuna Buntu

Jakarta (ANTARA News) - Negosiasi perpanjangan kontrak Blok Natuna D Alpha antara Pemerintah Indonesia dan ExxonMobil Oil Indonesia menemui jalan buntu (deadlock).

"Saya sudah laporkan ke Menteri ESDM, negosiasinya tidak mencapai titik temu," kata Ketua Tim Negosiasi Natuna dari pemerintah Kardaya Warnika di Jakarta, Senin.

Namun, Kardaya yang juga Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengatakan, pihaknya tidak bisa menyampaikan alasannya, sehingga negosiasi menemui jalan buntu.

Ia mengatakan, keputusan selanjutnya terserah pemerintah apakah mau melanjutkan negosiasi atau tidak.

Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya telah menerima laporan Kardaya terkait perkembangan negosiasi Natuna tersebut. Menurut dia, ada sembilan permasalahan yang tidak mencapai titik temu.

"Permasalahannya antara lain split (bagi hasil), pajak, cost (biaya) dan lainnya," katanya.

Presiden Direktur ExxonMobil OilB Indonesia Peter Coleman juga pernah mengatakan, penyelesaian negosiasi Natuna yang telah dimulai sejak awal tahun 2007 sulit diprediksikan.

Pemerintah telah memutus kontrak Natuna D Alpha pada 2005 karena hingga 20 tahun tak kunjung berproduksi.

Dalam kontrak lama, selain Exxon yang menguasai 76 persen, Natuna juga dimiliki PT Pertamina (Persero) sebesar 24 persen.

Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen.

Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2.(*)

Ternyata gosip PTP di Riau bakal disuruh ngembangin BIofuel itu beneran ya ... kirain cuman wacana doank :p

Potensi Blok 47 Medco di Libya 75 Ribu BPH

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk optimistis potensi produksi minyak mentah blok minyak 47 di Libya mencapai 75.000 barel per hari.

"Kami optimistis dengan adanya temuan kandungan, potensi di sana dapat mencapai 75.000 bph," kata Direktur Pertumbuhan MedcoEnergi Rashid Mangunkusumo di Jakarta, Selasa (5/2/2008).

Medco Energi melalui anak perusahaannya, International Ventures Limited (MIV) memenangkan tender konsesi blok 47 di Libya. Sejak melakukan eksplorasi pada 2005, Verenex Energy Inc selaku operator pengeboran yang menjadi mitra kerja MIV telah melakukan pengeboran enam sumur eksplorasi new field wildcat dan dua sumur kajian (appraisal well).

Verenex menginformasikan adanya jebakan hidrokarbon dalam jumlah besar di sumur kajian A2-47/02 pada formasi Lower Acacus yang berlokasi di barat daya Blok 47.

Rashid mengatakan, secara keseluruhan enam sumur eksplorasi telah diuji jumlah agregat alirannya. Hasil pengujian ini mencatat potensi produksi minyak mentah di blok tersebut melebihi 75.000 bph. Sementara pengujian aliran untuk sumur ke-7 baru diselesaikan. Hasilnya akan dipublikasikan setelah mendapat persetujuan dari Libyan National Oil Company.

"Kami sangat gembira dengan laporan Verenex yang mengonfirmasikan potensi jebakan hidrokarbon yang besar pada sumur kajian A2-47/02. Rangkaian pengujian enam buah sumur eksplorasi dan dua sumur kajian terus membuahkan hasil yang positif. Kami dapat merencanakan tahap pengembangan di Area 47," ungkap Rashid.

Medco berharap pada 2008 akan ditemukan potensi lebih besar setelah hasil interpretasi dari seismic 3D di tahun 2007 dan tambahan seismic 2D yang sedang dilakukan. Selain itu, Verenex juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menilai sumberdaya yang sudah ditemukan dan prospektif di Blok 47. Penilaian ini tengah berlangsung untuk mendukung valuasi operator dan aplikasi komersial untuk fase produksi. ''Penilaian ini diharapkan dapat selesai pada akhir kwartal I 2008,'' kata Rashid.

Corporate Secretary Medco Energi Cisca W Alimin mengatakan laporan kajian awal telah disampaikan kepada Area 47 Management Committe dan NOC untuk penemuan minyak di A1, B1, C1 dan D1-47/02. Laporan untuk E1 dan F1 masih dalam tahap persiapan. Penyelesaian program akan membuka jalan untuk permintaan komersil yang ditargetkan pada pertengahan 2008. "Ini merupakan langkah awal untuk meningkat ke tahap pengembangan dari proyek," terangnya.

Dilanjutkannya, operator telah mengeluarkan permintaan untuk tender Front End Engineering and Design ("FEED") bagi saluran pengumpul, pipa minyak untuk ekspor, fasilitas processing untuk kebutuhan awal fase produksi, dan diharapkan pada bulan Februari ini kontrak FEED dapat diberikan kepada kontraktor pemenang. Hasil dari pekerjaan FEED akan menjadi bagian dari commerciality application.

Verenex adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas bumi internasional yang berbasis di Kanada. Sebagai Operator, Verenex memiliki 50 persen saham di Blok 47 dan sisanya dimiliki MIV. Sementara Medco Energi adalah perusahaan terbuka di Indonesia yang memiliki kelompok usaha terpadu di bidang energi dengan aktivitas produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, layanan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi methanol, produksi LPG dan pembangkit tenaga listrik. Medco memiliki operasi di beberapa area di Indonesia, Oman, Libya dan Teluk Mexico di Amerika Serikat. (Whisnu Bagus /Sindo/rhs)

Enam Sumur Medco di Libia Siap Produksi

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco) melalui anak perusahaannya, Medco International Ventures Limited (MIV) telah berhasil menguji enam sumur eksplorasi new field wildcat (NFW) dan dua sumur kajian di Area 47, Libia.

Enam sumur di antaranya telah diuji secara penuh bisa memproduksi 75 ribu barel minyak per hari. Aktivitas eksplorasi ini dilakukan oleh MIV dengan menggandeng perusahaan minyak asal Kanada, Verenex Energy Inc, yang masing-masing memegang saham 50 persen.

"Selama hak eksplorasi di Area 47 diperoleh pada 2005, operator telah membor enam sumur eksplorasi NFW dan dua sumur kajian. Enam sumur di antaranya telah teruji bisa memproduksi 75 ribu barel minyak per hari," kata Presiden Direktur Medco Hilmi Panigoro, dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Senin (4/2/2008).

"Sedangkan pengujian sumur ketujuh akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Libyan national oil Company (NOC)," katanya.

Dari laporan eksplorasi, lanjut Hilmi, sumur kajian A2-47/02 telah mengkonfirmasikan adanya potensi jebakan hidrokarbon yang besar di formasi Lower Acacus yang berlokasi di bagian barat daya Area 47 yang meningkatkan potensi eksplorasi di blok tersebut.

Jumlah prospect & lead Area 47 saat ini berjumlah lebih dari 45 peluang dan diharapkan bertambah pada 2008 setelah hasil interpretasi dari seismic 3D dan seismic 2D dimasukkan.

Operator juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan kajian sumberdaya yang sudah ditemukan dan belum ditemukan. (rhs)

wow.. Medco... :okay:

Pemerintah Serahkan Blok Natuna ke Pertamina

Pekanbaru (ANTARA News) - Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alpha di Kepulauan Riau, yang diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar, kepada PT Pertamina (Persero).

Sesuai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pertamina memiliki kesempatan pertama untuk melanjutkan pengelolaan ladang minyak yang masa kontraknya sudah berakhir, demikian diungkapkan Wapres Jusuf Kalla di Pekanbaru, Riau, Kamis.

"Seusai UU, pilihan pertama Pertamina (yang mendapat hak pengelolaan Natuna)," katanya usai meninjau dan melakukan rapat kesiapan produksi minyak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Menurut dia, pemerintah akan mengumumkan secara resmi hal tersebut dalam waktu dekat.

Jusuf Kalla dijadwalkan meninjau blok tersebut melalui udara pada Jumat (8/2).

Wapres mengatakan, proses negosiasi pemerintah dengan ExxonMobil Oil Indonesia selaku operator lama sudah berakhir karena tidak mencapai titik temu.

"Kami mengambil langkah-langkah yang menguntungkan Indonesia," katanya.

Dirut Pertamina Ari Sumarno mengatakan, secara lisan, pihaknya sudah mendapat pernyataan hak pengelolaan Natuna itu.

"Tapi, kami tunggu surat resminya," katanya.

Menurut dia, pemerintah tentunya memiliki syarat-syarat dalam pengelolaan Natuna tersebut seperti besaran bagi hasilnya.

"Kami akan lihat dulu syarat-syaratnya," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengajak mitra dalam pengembangan Natuna.

Sebab, blok itu memiliki kandungan CO2 yang tinggi dan terletak di laut, sehingga membutuhkan teknologi dan biaya besar.

Ari menyebut sejumlah mitra yang bisa diajak bekerja sama antara lain ExxonMobil, StatOil, Shell, Eni, dan PetroChina pada pengembangan hulu serta PTT Thailand, Petronas, dan PetroVietnam dalam penjualan.

Pemerintah telah memutus kontrak Natuna D Alpha pada 2005 karena hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi.

Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham kepemilikan dan Pertamina 24 persen.

Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen.

Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2.

Wapres merasa perlu melihat kesiapan CPI mengingat kontraktor tersebut memproduksi lebih dari 40 persen produksi minyak nasional.

Pada 2008, pemerintah telah meminta CPI memproduksikan minyak sebesar 414.000 barel per hari atau 41 persen dari target produksi nasional sekitar satu juta barel per hari.

Chevron menargetkan akan mengebor sebanyak 750 sumur untuk mencapai produksi minyak sesuai target pemerintah tahun 2008 itu.

Tahun 2007, CPI memproduksi minyak 425.500 barel per hari dengan mengebor 365 sumur dan mengeluarkan investasi 800 juta dolar AS.(*)

Chevron Indonesia Bor 750 Sumur Produksi Tahun Ini

Pekanbaru (ANTARA News) - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan mengebor 750 sumur untuk mencapai volume produksi minyak yang ditargetkan pemerintah 414.000 barel per hari pada tahun 2008.

Presdir CPI Suwito Anggoro usai menerima kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Fasilitas Rumbai di Pekanbaru, Riau, Kamis mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan pemboran 525 sumur pada 2008.

"Namun, karena pemerintah meminta target produksi dinaikkan dari 403.000 menjadi 414.000 barel per hari, maka harus ada penambahan 225 sumur lagi," katanya.

Munurut Suwito, aktivitas pengeboran merupakan cara peningkatan produksi sesuai target pemerintah tersebut.

Selain sumur produksi, Chevron juga berencana membor delapan sumur eksplorasi yang berpeluang menambah produksi minyak.

Ia mengatakan, angka produksi 403.000 barel per hari sudah memperhitungkan tingkat kemungkinan pencapaian 50:50 dengan melihat berbagai faktor seperti kemudahan prosedur, kondisi alam, keamanan, dan gangguan lainnya.

"Namun, kami akan meningkatkan tingkat probabilitas di atas 50 persen agar mencapai produksi 414.000 barel per hari," ujarnya.

Tahun 2007, CPI memproduksi minyak 425.500 barel per hari atau melampaui target rencana kerja dan anggaran (RKA) BP Migas sebesar 415.000 barel per hari.

Untuk mencapai tingkat produksi 2007 itu, Chevron telah membor 365 sumur atau lebih banyak dari target 284 sumur, sehingga produksi bertambah 14.000 barel per hari.

Pada 2007, CPI mengeluarkan investasi 800 juta dolar AS untuk kegiatan bisnis dasar, eksplorasi, dan proyek baru.(*)

Potensi Migas Terbesar Ditemukan di Kawasan Penujaman^^

Jakarta (ANTARA News) - Untuk pertama kalinya potensi cadangan minyak dan gas yang sangat besar ditemukan di cekungan busur muka (Fore Arc Basin), suatu kawasan muka pada lokasi penujaman lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia.

"Biasanya potensi migas Indonesia ditemukan di kawasan cekungan busur belakang (back arc basin -red), meliputi kawasan timur Sumatera atau utara Jawa, bukan kawasan penujaman lempeng di Palung Sumatera atau palung Jawa," kata Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT Dr Yusuf Surachman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut Yusuf, batuan pembentuk hidrokarbon (migas) atau "source rock" yang berada di cekungan busur muka berada pada kondisi suhu yang dingin dan sulit tersingkap.

"Sementara `source rock` yang selama puluhan juta tahun menyimpan hidrokarbon di cekungan busur belakang (back arc) berada pada suhu panas yang sangat tinggi, sehingga lebih mungkin ditemukan," katanya.

Saat ini daerah cekungan busur muka di dunia yang telah terbukti mengandung migas hanya ada di Myanmar, Andaman dan di Kalifornia AS.

Sementara itu, pakar perminyakan dari Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Dr Andang Bachtiar mengatakan, sebenarnya sudah 33 sumur yang pernah dibor berada pada cekungan busur muka sejak 1970 hingga saat ini dan terindikasi memiliki potensi migas.

"Tetapi banyak cekungan busur muka tak ada apa-apanya, berbeda dengan yang ada di back arc seperti Natuna yang dimatangkan oleh panas," katanya.

Menurut Yusuf, tantangan eksplorasi cadangan minyak di kawasan busur muka adalah gangguan tektoniknya, sehingga dibutuhkan konstruksi kilang migas yang mampu mengatasi potensi seismik yang ada.

BPPT dan lembaga riset geologi dan kelautan (BGR) Jerman menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar yakni minimal 107,5 dan maksimal 320,79 miliar barel di perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD).

Menurut Andang, dari mulai ditemukan potensi hingga bisa memproduksi dibutuhkan waktu minimal tujuh tahun, sementara pengeboran migas membutuhkan dana 20-25 juta dollar AS per sumur.

Saat ini produksi minyak Indonesia digenjot hingga satu juta Barel per hari sedangkan impor mencapai 400 ribu Barel per hari.(*)

Libia Tertarik Bangun Kilang Minyak di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Selain bersedia memasok kebutuhan minyak mentah, Libia juga menyatakan ketertarikannya membangun kilang pengolahan bersama PT Pertamina (Persero) di Indonesia.

Dirut Pertamina, Ari Soemarno, di sela BUMN Executive Meeting di Jakarta, Rabu, mengatakan Libia sudah bersedia memasok kebutuhan minyak mentah Indonesia hingga 300.000 barel minimal selama 10 tahun.

Kesepakatan pasokan minyak mentah tersebut telah ditandatangani saat kunjungan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ke Tripoli, Libia, Kamis (7/2).

"Sebelum kilang dibangun, pasokan minyak mentah Libia berjenis `sweet` (ringan) ini, bisa digunakan buat kilang yang ada," kata Ari.

Namun, ia tidak mau menjelaskan lebih detil berapa kapasitas dan kapan pembangunan kilang bersama Libia bisa dimulai.

Menurut dia, dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengimpor minyak mentah sebesar 50.000 barel per hari dari Libia guna memenuhi kebutuhan kilang yang ada.

Ari melanjutkan, CEO National Oil Company of Libya yang juga Menteri Perminyakan Libia akan datang ke Indonesia guna membicarakan lebih jauh pasokan minyak mentah dan pembangunan kilang tersebut.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Libia akan memasok kebutuhan minyak mentah untuk kilang yang akan dibangun Pertamina di Banten.

Kilang yang direncanakan berkapasitas 300.000 barel per hari itu sudah mendapat komitmen pasokan sebanyak 150.000 barel dari Iran. "Sisanya, sebesar 150.000 barel per hari lagi akan berasal dari Libia," ujarnya.

Pemerintah mempersilakan Pertamina membicarakan secara bisnis kelanjutan proyek kilang yang sebelumnya direncanakan di Tuban, Jatim, dengan Iran dan Libia. (*)

Chevron Indonesia Bor 750 Sumur Produksi Tahun Ini

Pekanbaru (ANTARA News) - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan mengebor 750 sumur untuk mencapai volume produksi minyak yang ditargetkan pemerintah 414.000 barel per hari pada tahun 2008.

Presdir CPI Suwito Anggoro usai menerima kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Fasilitas Rumbai di Pekanbaru, Riau, Kamis mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan pemboran 525 sumur pada 2008.

"Namun, karena pemerintah meminta target produksi dinaikkan dari 403.000 menjadi 414.000 barel per hari, maka harus ada penambahan 225 sumur lagi," katanya.

Munurut Suwito, aktivitas pengeboran merupakan cara peningkatan produksi sesuai target pemerintah tersebut.

Selain sumur produksi, Chevron juga berencana membor delapan sumur eksplorasi yang berpeluang menambah produksi minyak.

Ia mengatakan, angka produksi 403.000 barel per hari sudah memperhitungkan tingkat kemungkinan pencapaian 50:50 dengan melihat berbagai faktor seperti kemudahan prosedur, kondisi alam, keamanan, dan gangguan lainnya.

"Namun, kami akan meningkatkan tingkat probabilitas di atas 50 persen agar mencapai produksi 414.000 barel per hari," ujarnya.

Tahun 2007, CPI memproduksi minyak 425.500 barel per hari atau melampaui target rencana kerja dan anggaran (RKA) BP Migas sebesar 415.000 barel per hari.

Untuk mencapai tingkat produksi 2007 itu, Chevron telah membor 365 sumur atau lebih banyak dari target 284 sumur, sehingga produksi bertambah 14.000 barel per hari.

Pada 2007, CPI mengeluarkan investasi 800 juta dolar AS untuk kegiatan bisnis dasar, eksplorasi, dan proyek baru.(*)

NDD = North Duri Development Area XII, CPI Riau

He he he he :D:D

@Nanda : hubungannya WC dengan Nuclear Powerplant apaan ya ? :D


Sama-sama ada gas radioaktifnya. Yang satu beracun dan dapat membunuh, yang satunya memuakkan... he he he :lol::lol::lol::lol:

Sama-sama ada gas radioaktifnya. Yang satu beracun dan dapat membunuh, yang satunya memuakkan... he he he :lol::lol::lol::lol:
^^:rofl:

Sebenrnya kl pemerintah kasi harapan n dukungan yang besar ke Pembangkit listrik energi alternatif..kita bisa buat koq



Matahari: investasi mahal ... power yang dihasilkan kecil ...

beberapa project temen2 di kampus..
nanti semua akan berujung pada pengadaan energi listrik
walaupun sekarang masih dalam tahap pengukuran energi yang dihasilkan

http://img206.imageshack.us/img206/4595/pict0053er1.jpg (http://imageshack.us)
http://img406.imageshack.us/img406/1262/pict0055ol6.jpg (http://imageshack.us)

Air : pening memikirkan pembebasan lahan. Global Warming menyebabkan, psang-surut waduk di Indonesia semakin tidak menentu belakangan ini. Sudah sering kejadian, gara2 air terlalu pasang atau terlalu surut .. Turbin jadi tidak bisa difungsikan.

ini project saya dan temen
PLTMH ( pembangkit listrik tenaga mikrohidro )

http://img152.imageshack.us/img152/2070/compli4hr1.jpg (http://imageshack.us)

Angin: ... terkait pembebasan lahan, area yang disedikan untuk windmill cluster terlalu besar, sementara power yang dihasilkan juga sangat kecil.

project temen lagi
masih dalam autocad
alatnya lagi diuji di lapangan..

http://img525.imageshack.us/img525/442/kincirangin2kn9.jpg (http://imageshack.us)
http://img525.imageshack.us/img525/442/kincirangin2kn9.3dcbaf59f1.jpg (http://g.imageshack.us/g.php?h=525&i=kincirangin2kn9.jpg)

We should continue develop another energy resources...:cheers:

UMY Perkenalkan Bahan Bakar dari Air

JOGJA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperkenalkan bahan bakar dari air. Temuan yang diberi nama hidrofuel itu diluncurkan Rektor UMY Dr Khoiruddin Bashori Rabu (13/2), sekaligus demonstrasi pemakaian bahan bakar itu.

Khoiruddin mengungkapkan, bahan bakar air tersebut merupakan hasil penemuan lima peneliti UMY. Mereka adalah Drs Purwanto, Ir Bledug Kusuma Prasadja MT, Ir Tony K. Haryadi MT, Ir Lilik Utari MS, dan Dra Nike Triwahyuningsih MP.

Penelitian bahan bakar alternatif itu terus dikembangkan karena harga minyak mentah dunia meningkat. Padahal, sebagian besar kebutuhan bakar di Indonesia masih mengandalkan impor. "Apalagi, cadangan minyak bumi dalam negeri juga terus menyusut," tutur Khoiruddin.

Meningkatnya polusi akibat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi alasan lain para ilmuwan UMY melakukan penelitian
http://www.jawapos.co.id/index.php?a...&id=195461&c=1

Nan, u ngambil jurusan apa emangnya ?...

Mechanical Engineering cen... :D

Oh..I C ..Thanks :D

Perlu Diberlakukan "Petrol Tax" untuk Kurangi Subsidi BBM

Jakarta (ANTARa News) - Pemerintah diharapkan memberlakukan "Petrol Tax" yakni BBM premium dan solar bersubsidi tetap dipertahankan pada harga saat ini kepada pemilik mobil pribadi yang disatukan dalam pembayaran STNK tahunan (road tax) dengan Petrol Tax yang hitungan dapat mudah dikalkulasi, kata ekonom dari Indonesia Development Monitoring (IDM) Arief Poyuono.

Ketika dihubungi di Jakarta, Jumat, Arief memberikan contoh sistem "Petrol Tax" misalkan pemilik mobil pribadi diasumsikan menghabiskan BBM premium maupun solar sebesar 20 liter/hari, untuk setiap liternya dikenakan Petrol Tax sebesar Rp 500, sehingga perhari dibebankan pajak sebesar Rp10.000, dan sebulan Rp 300.000 dan setahun Rp 3.600 000 yang ditagihkan ketika memperpanjang STNK dengan memperlihat surat tanda bukti dari kantor pajak.

"Dengan cara seperti ini defisit APBN yang katanya berjumlah 10 triliun dengan mudah dicukupi dari," katanya.

Cara lain yakni harga BBM tetap naik tapi untuk kendaraan umum perlu dilengkapi an bahan bakar gas dengan menggunakan "Gas Card" seperti yang dilakukan Pertamina, dan kelebihan dari nilai subsidi yang diberikan pemerintah dapat "direimburse" setiap bulan ke bank penyedia jasa subsidi BBM.

Selain itu, pemerintah dapat menggunakan cara menyiapkan sistem transportasi publik yang memadai untuk melayani rakyat yang tidak mengunakan mobil pribadi akibat tingginya "petrol tax" serta pemerintah juga harus bisa mengurangi kemacetan jalan, dan memperbaiki infrakstruktur jalan.

Arief berpendapat, Subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini bukan subsidi yang benar-benar memberi keadilan pada rakyat, seharusnya subsidi menganut azas keadilan bagi rakyat yang berhak menerima subsidi BBM, namun sebagian besar subsidi tidak menikamatinya.

Menurut dia, pemerintah yang memilih melakukan pengurangan volume BBM premium dan solar hanya untuk meredam gejolak politik, hanyalah tindakan "instan" dan akan menjadi bom waktu bagi pemerintah yang akan datang dalam mengatasi defisit APBN akibat lonjakan subsidi BBM di pos APBN.

"Program pengurangan BBM premium dan solar dalam sistem kontrolnya akan mengunakan sistim 'smart card' inipun bukan cara yang tepat karena rentan menyebabkan antrian di SPBU bensin dan pembangunan sistem inipun bukanlah murah yang akan memakan dana anggaran APBN," katanya.

Selain itu, program pengurangan BBM premium dan solar juga akan menyebabkan dampak timbulnya SPBU bensin liar, dan SPBU bensin resmi akan sangat bisa berbuat nakal dengan menjual BBM premium dan solar di luar SPBU karena selisih harga yang menggiurkan antara BBM premium dengan pertamax.

Arief menegaskan, pembatasan BBM akan bisa menciptakan inflasi yang sangat tinggi karena banyak perusahaan yang pekerjanya mengunakan mobil pribadi menuntut kenaikan gaji sehingga terjadi penambahan biaya produksi dalam perusahaan yang mengakibatkan harga pokok produksi naik.(*)

Libya Mulai Alirkan Minyak ke Kilang Balikpapan
Penulis: Sopia Siregar

JAKARTA--MI: Libya mulai memasok kebutuhan minyak mentah ke Indonesia. Pasokan pertama dilakukan untuk kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), dengan kapasitas 30 ribu barel per pengiriman.

"Impor minyak mentah dari Libya yang sekarang jalan sebesar 30 ribu barel, untuk kilang Balikpapan. Aliran sudah dilakukan minggu ini," ujar Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo, di Jakarta, Jumat (15/2).

Suroso menambahkan, untuk tahap awal impor dari Libya direncanakan setiap dua bulan sekali. Selanjutnya, akan terus ditingkatkan sampai level 50 ribu barel per pengiriman.

"Kalau cocok harganya, dua bulan lagi bisa ditingkatkan jadi 50 ribu barel," jelas dia.

Hanya saja ditegaskan, penambahan impor dilakukan jika harganya cocok, atau harga disesuaikan dengan kondisi pasar. Mengenai batas maksimal pembelian minyak dari Libya, Pertamina akan melakukan sebanyak-banyaknya, selama memungkinkan.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengungkapkan Libya sudah bersedia memasok kebutuhan minyak mentah Indonesia hingga 300.000 barel, dengan jangka waktu minimal selama 10 tahun.

Kesepakatan pasokan minyak mentah tersebut telah ditandatangani saat kunjungan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ke Tripoli, Libya Kamis (7/2). Selain kesediaan memasok minyak, Libya juga berminat membangun kilang minyak di Indonesia.

"Sebelum kilang dibangun, pasokan minyak mentah Libya berjenis sweet (ringan) ini, bisa digunakan buat kilang yang ada," kata Ari.

Namun, ia tidak mau menjelaskan lebih detail berapa kapasitas dan kapan pembangunan kilang bersama Libya bisa dimulai. Menurut dia, dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengimpor minyak mentah sebesar 50.000 barel per hari dari Libya guna memenuhi kebutuhan kilang yang ada.

Ari melanjutkan, CEO National Oil Company of Libya yang juga Menteri Perminyakan Libya akan datang ke Indonesia guna membicarakan lebih jauh pasokan minyak mentah dan pembangunan kilang tersebut.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Libya akan memasok kebutuhan minyak mentah untuk kilang yang akan dibangun Pertamina di Banten.

Kilang yang direncanakan berkapasitas 300.000 barel per hari itu sudah mendapat komitmen pasokan sebanyak 150.000 barel dari Iran. "Sisanya, sebesar 150.000 barel per hari lagi akan berasal dari Libya," ujarnya.

Pemerintah mempersilakan Pertamina membicarakan secara bisnis kelanjutan proyek kilang yang sebelumnya direncanakan di Tuban, Jatim dengan Iran dan Libya.(Pia/OL-03)

Pertamina Inves Rp279 T di Natuna
Rabu, 20 Pebruari 2008
Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia

JAKARTA (RP)– Pemerintah akhirnya secara resmi menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alpha ke PT Pertamina (Persero). Kemarin Presiden SBY meminta Pertamina mempersiapkan diri dengan membuat rencana aksi dan feasibility study terkait pengelolaan ladang gas di laut dalam Natuna, Riau, itu. Waktunya ditarget dua atau tiga minggu dari sekarang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, studi kelayakan itu meliputi soal partner Pertamina dan skema pendanaan. Pertamina diberi hak sepenuhnya untuk menentukan mitra yang akan digandeng. ”Persiapan ini sangat penting. Jangan sampai Pertamina kembali tidak bisa melangkahkan kaki dengan baik,” ujar Purnomo seusai mengikuti rapat terbatas khusus mengenai perkembangan negosiasi Blok Natuna D-Alpha dengan ExxonMobil Indonesia di Kantor Presiden kemarin (19/2).

Penunjukan Pertamina itu mengakhiri ketidakpastian selama tiga tahun tentang siapa pengelola blok yang diperkirakan memiliki cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai pengelola utama. Namun, pada 2005 pemerintah memutus kontrak perusahaan eksplorasi migas asal AS itu. Pasalnya, hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham dan Pertamina 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedangkan pemerintah nol persen.

Menurut Purnomo, nilai investasi untuk mengelola Blok Natuna D Alpha mencapai USD 30 miliar (Rp 279 triliun). Itu menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Karena itu, semuanya harus benar-benar dipersiapkan.

Terkait penunjukan Pertamina, presiden juga meminta dibentuk tim pemerintah untuk menunjangnya. ”Tim pemerintah diminta merumuskan langkah-langkah ke depan yang sifatnya lebih makro. Termasuk di dalamnya pengembangan daerah perbatasan agar bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Dirut Pertamina Ari Sumarno menambahkan, dengan penunjukan itu, Pertamina akan segera mencari partner. Kriterianya, kata Ari, menguasai teknologi penghapusan dan penyimpanan CO2 serta teknologi lepas pantai. Pasalnya, Blok Natuna memiliki kandungan CO2 yang tinggi dan terletak di laut, sehingga membutuhkan teknologi dan biaya besar. (tom/kim)

^^ cool news... :cheers:

hey, anybody heard about the SMART CARD system?
should we open the new thread about it..?
bcause our government seems really serious in this project..

Senin, 11 Pebruari 2008 20:56 wib
Smart Card BBM Harus Direncanakan dengan Matang dan Tepat Sasaran

Setelah sempat tertunda, pemerintah berencana akan segera memberlakukan sistem distribusi tertutup untuk semua jenis BBM subsidi. Setiap kendaraan akan ditempeli kartu pintar (smart card) yang menyimpan data kebutuhan konsumsi bahan bakar dan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Distribusi premium dan solar rencananya akan dilakukan pada Mei 2008 dengan menggunakan smart card. Sedangkan, minyak tanah rencananya mulai Maret atau April dengan menggunakan kartu kendali.

Namun, banyak pihak yang menyangsikan kebijakan itu bisa berjalan efektif. Sebagai contoh, kartu smart card yang ditujukan untuk mobil pribadi bermesin di bawah 2.000 cc.

Namun, itu bukan berarti mobil di atas 2.000 cc tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Sebab, bukan tak mungkin kartu pintar itu diperjualbelikan seperti pada saat pembagian kartu bantuan langsung tunai (BLT) pada 2005. Pada saat pelaksanaan di lapangan, dipastikan lebih ruwet. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya membeli premium di SPBU sambil menunjukkan kartu pintar. Di mana-mana akan terjadi antrean panjang. Selain itu, program pembatasan BBM hanya menyuburkan penyelewengan karena masih banyak kelemahan.

Mengingat, selama ini pengawasan yang diterapkan pemerintah untuk BBM belum ada yang efektif sehingga masih banyak penyelundupan dan penyalahgunaan.

Pembatasan BBM bersubsidi memang harus dilakukan. Karena itu, kebijakan energi Indonesia harus diambil secara jangka panjang dan langsung ke inti persoalan. Penetapan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan kartu pintar tersebut harus dibarengi dengan persiapan matang, agar tidak muncul masalah pada tingkat operasionalisasinya. Disamping itu diperlukan aturan yang jelas berikut sosialisasinya, terutama karena kartu itu digunakan oleh rakyat kecil. Pemerintah diminta tidak mengulang kesalahan pada 2005, yang menaikkan harga BBM secara membabi buta. Karena, dampaknya terhadap perekonomian terasa hingga beberapa tahun. Lebih baik mengambil kebijakan yang sifatnya jangka panjang karena masalah perminyakan selalu menjadi isu utama pada masa mendatang.

Fathya M. Putri
Warung Buncit 145, Jakarta Selatan

Rabu, 20 Februari 2008 | 10:54 WIB

JAKARTA,RABU - Sistem kelistrikan Jawa-Bali pada Kamis (21/2) terancam mengalami pemadaman apabila sejumlah pembangkit tidak beroperasi karena pasokan bahan bakarnya terganggu akibat cuaca buruk.

General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Muljo Adji AG di Jakarta, Rabu mengatakan, terhentinya operasi sejumlah pembangkit itu menyebabkan sistem kelistrikan Jawa-Bali pada Kamis (21/2) berpotensi mengalami defisit sekitar 1.000 MW. "Dengan defisit sebesar itu berarti sistem Jawa-Bali sudah masuk tahap darurat atau kritis," katanya.

Muljo menambahkan, guna menghindari pemadaman yang meluas di Jawa dan Bali, mulai Rabu ini PLN meminta semua pelanggan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 10-20 persen, kecuali industri yang listriknya buat kegiatan produksi. "Kami juga meminta pelanggan yang memiliki genset agar mengoperasikannya untuk pemakaian sendiri sejak Kamis (21/2) besok, sampai kondisi darurat terlewati," katanya.

Menurut Muljo, sampai saat ini kondisi cuaca di laut Jawa masih belum membaik yang pada Rabu pagi ini kecepatan angin sekitar 35 km/jam dengan tinggi gelombang 2,5-3 meter.

Ia mengatakan, sejumlah pembangkit yang berhenti operasi kalau
kondisi cuaca masih belum membaik antara lain PLTU Tanjung Jati, Jateng pada Kamis (21/2). Saat ini, dari dua unit pembangkit itu, hanya satu unit yang beroperasi dengan beban minimal 250 MW. Selanjutnya, PLTU Cilacap akan berhenti operasi pada Kamis (21/2). "Pada Selasa (19/2) malam, pembangkit unit 1 berhenti operasi dan unit 2 hanya beroperasi dengan beban minimal 160 MW," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini, stok bahan bakar solar di PLTGU/PLTU Muara Karang juga sudah habis, sedangkan minyak bakar akan habis pada Kamis (21/2). Saat ini, pembangkit itu hanya beroperasi 475 MW. "Stok HSD PLTGU Muara Tawar juga mulai terbatas dan Rabu ini, tiga unit di antaranya sudah tidak bisa beroperasi," tambahnya.

Sementara itu, pasokan batubara ke PLTU Paiton yang dioperasikan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) akan masuk 6.000 ton pada Rabu ini, 16.000 ton pada Kamis (21/2), dan 16.000 ton pada Jumat (22/2). "Bila bongkar muat batubara dapat dilakukan, maka Paiton PJB tetap beroperasi," lanjut Muljo.

Sedangkan, stok batubara PLTU Suralaya, dan PLTU Paiton yang dioperasikan PT Jawa Power dan PT Paiton Energy Company masih cukup hingga di atas 20 hari. (ANT)

taken from : http://www.kompas.com/read.php?cnt=....1&mn=15&idx=16

Rabu, 20 Februari 2008 | 10:54 WIB

JAKARTA,RABU - Sistem kelistrikan Jawa-Bali pada Kamis (21/2) terancam mengalami pemadaman apabila sejumlah pembangkit tidak beroperasi karena pasokan bahan bakarnya terganggu akibat cuaca buruk.

General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Muljo Adji AG di Jakarta, Rabu mengatakan, terhentinya operasi sejumlah pembangkit itu menyebabkan sistem kelistrikan Jawa-Bali pada Kamis (21/2) berpotensi mengalami defisit sekitar 1.000 MW. "Dengan defisit sebesar itu berarti sistem Jawa-Bali sudah masuk tahap darurat atau kritis," katanya.

Muljo menambahkan, guna menghindari pemadaman yang meluas di Jawa dan Bali, mulai Rabu ini PLN meminta semua pelanggan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 10-20 persen, kecuali industri yang listriknya buat kegiatan produksi. "Kami juga meminta pelanggan yang memiliki genset agar mengoperasikannya untuk pemakaian sendiri sejak Kamis (21/2) besok, sampai kondisi darurat terlewati," katanya.

Menurut Muljo, sampai saat ini kondisi cuaca di laut Jawa masih belum membaik yang pada Rabu pagi ini kecepatan angin sekitar 35 km/jam dengan tinggi gelombang 2,5-3 meter.

Ia mengatakan, sejumlah pembangkit yang berhenti operasi kalau
kondisi cuaca masih belum membaik antara lain PLTU Tanjung Jati, Jateng pada Kamis (21/2). Saat ini, dari dua unit pembangkit itu, hanya satu unit yang beroperasi dengan beban minimal 250 MW. Selanjutnya, PLTU Cilacap akan berhenti operasi pada Kamis (21/2). "Pada Selasa (19/2) malam, pembangkit unit 1 berhenti operasi dan unit 2 hanya beroperasi dengan beban minimal 160 MW," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini, stok bahan bakar solar di PLTGU/PLTU Muara Karang juga sudah habis, sedangkan minyak bakar akan habis pada Kamis (21/2). Saat ini, pembangkit itu hanya beroperasi 475 MW. "Stok HSD PLTGU Muara Tawar juga mulai terbatas dan Rabu ini, tiga unit di antaranya sudah tidak bisa beroperasi," tambahnya.

Sementara itu, pasokan batubara ke PLTU Paiton yang dioperasikan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) akan masuk 6.000 ton pada Rabu ini, 16.000 ton pada Kamis (21/2), dan 16.000 ton pada Jumat (22/2). "Bila bongkar muat batubara dapat dilakukan, maka Paiton PJB tetap beroperasi," lanjut Muljo.

Sedangkan, stok batubara PLTU Suralaya, dan PLTU Paiton yang dioperasikan PT Jawa Power dan PT Paiton Energy Company masih cukup hingga di atas 20 hari. (ANT)

taken from : http://www.kompas.com/read.php?cnt=....1&mn=15&idx=16

wadoh..
siap2 proyek2 Pembangunan pembangkit milik pemerintah diluar pulau jawa-bali di tunda pengerjaannya !!!

^^ malah tadi malem gw denger berita di RCTI
beberapa daerah di Jawa timiur udah mulai pemadaman

dari berita itu juga katanya hari ini beberapa daerah di Jakarta
juga pemadaman listrik mulai pukul 09.00 - 17.00 :ohno:

^^ malah tadi malem gw denger berita di RCTI
beberapa daerah di Jawa timiur udah mulai pemadaman

dari berita itu juga katanya hari ini beberapa daerah di Jakarta
juga pemadaman listrik mulai pukul 09.00 - 17.00 :ohno:

ohhh...

gak usah hebohla..

masih mendingan itu..

dah biasa disini...

sejak taon 2000...

Penggunaan PLTN Harus Lebih Hati-hati, Kata Wapres
24/02/08 16:04

Seoul, Korea Selatan (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia hingga saat ini belum menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listrik bukan karena tidak mau, tetapi harus lebih hati-hati dan mengutamakan terlebih dahulu sumber energi lainnya seperti batubara, geothermal dan air.

"Bukannya kita tak mau menggunakan nuklir sebagai energi listrik, tapi kita harus lebih hati-hati," kata Wapres Kalla saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Seoul Korea Selatan, Minggu.

Wapres tiba di Seoul Minggu pagi untuk memulai kunjungan selama tiga hari (24 s/d 26) guna menghadiri pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan, Lee Myung-bak.

Mantan petinggi Hyundai, Lee Myung-bak, akan dilantik pada hari Senin (25/2) dengan upacara resmi kenegaraan yang dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan tetangga lainnya.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wapres menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan selain mengggunakan nuklir. Wapres mencontohkan adanya kebocoran nuklir di Jepang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Bagaimana Jepang dan Korea Selatan ini yang terkenal sangat teliti saja bisa begitu, apalagi kalau kita nanti. Jadi harus lebih hati-hati lain (menggunakan nuklir). Kita masih punya sumber-seumber energi lain seperti batubara, geothermal, air dan sebagainya," kata Wapres.


Listrik padam

Wapres juga mengatakan saat ini di Pulau Jawa sering kali terjadi listrik padam. Hal itu, tambahnya, terjadi bukan hanya karena pasokan listrik yang kurang, tetapi karena memang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.

Selama ini, tambahnya, hal tersebut tidak diantisipasi dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Sebagai akibatnya saat ini pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan.

"Makanya kita bangun 10 ribu megawatt, tapi selesainya baru 2009. Saat ini salah satu cara adalah kita hemat listrik. Kenapa orang banyak pakai listrik, karena listrik murah. Kita naikkan, orang marah semua. Yaa sulit jadinya, yaa..mati lampu saja," kata Wapres, yang disambut tawa ratusan warga Indonesia di Korsel.

Dalam dialog beberapa warga Indonesia mengeluhkan mahalnya biaya pengiriman uang maupun barang melalui pos ke Indonesia. Selain itu, mereka mengeluhkan soal pajak pendapatan yang mereka kirimkan ke dalam negeri.

Karena itu, mereka meminta Wapres Jusuf Kalla bisa mengambil kebijakan yang tidak memberatkan para pekerja migran di Korsel ini. (*)

COPYRIGHT © 2008

23/02/08 18:59
Pasokan Listrik Sistem Jawa-Bali Kembali Normal

Surabaya (ANTARA News) - Pasokan listrik di sistem Jawa-Bali mulai akhir pekan ini kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman secara bergilir, setelah defisit listrik telah teratasi.

Dirut PT PLN (Persero) Eddie Widiono di Surabaya, Sabtu, mengatakan, kondisi defisit listrik beberapa waktu lalu karena cuaca buruk yang menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku batu bara, sehingga terjadi keterbatasaan pasokan batu bara.

"Kondisi defisit cukup parah terjadi Rabu (20/2) dan Kamis (21/2), sehingga dilakukan pemadaman bergilir. Namun, sejak Jumat (22/2) dan akhir pekan ini sudah aman, karena defisit sudah dapat diatasi," katanya menegaskan.

Menurut dia, untuk mengantisipasi keterlambatan dan keterbatasan bahan baku tersebut, langkah PLN dalam jangka pendek akan melakukan upaya meningkatkan stok batu bara hingga 30 hari pemesanan.

Ia mengatakan, saat ini ada penambahan pembelian batu bara yang dilakukan dari beberapa sumber lagi di luar kontrak yang sudah ada. Meski, dengan konsekuensi pembelian dengan harga yang lebih tinggi.

Sedangkan, upaya jangka panjang, PLN akan membuat kontrak baru pasokan batu bara dengan 60 pengembang baru. Ini dilakukan karena 10 pengembang batu bara yang sudah ada kontrak saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pasokan batu bara PLN.

Menyinggung konsekuensi pembelian bahan baku batu bara dengan harga tinggi yang harus ditanggung PLN, Eddie mengatakan, tak berdampak pada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

"Tarif listrik tidak boleh naik. Jadi yang harus dilakukan PLN adalah dengan melakukan efisiensi di internal," katanya.

Untuk itu, Eddie sangat berharap masyarakat konsumen secara sukarela ikut berhemat dalam mengkonsumsi listrik, karena dengan penghematan konsumsi tersebut menjadi cara ampuh dalam penggunaan BBM yang lebih efisien.

"Tanpa partisipasi penghematan konsumsi dari masyarakat upaya PLN dalam efisiensi penggunaan BBM listrik akan sulit," katanya. (*)

COPYRIGHT © 2008

*ngiri* mode on..

Mimpi aja sih...

Kira2 kalo bikin 1 PLTN khusus buat menuhin pasokan Sumatra gimana ya?

Di pulau terpencil tapi bikinnya... Jadi gak dekat dengan pemukiman. Kalaupun meledak/kenapa2, jg tetep aman.

pemadaman yang berlanjut ke statement penghematan listrik tuh ujung2-nya ke kenaikan TDL juga...taktik PLN doang itu mah, buat naikin TDL yang sudah di janjikan pemerintah gak bakalan naik:cheers:

t4 aku barusan mati 4 jam...

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan pembangkit listrik di wilayah tambang batu bara dan minyak menjadi pilihan terbaik dalam mengatasi kendala krisis listrik yang saat ini terjadi. Pasalnya, pembangunan pembangkit listrik yang selama ini berpusat di Pulau Jawa, kini, terhadang cuaca buruk.

Daerah penghasil batu bara, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, menjadi tempat ideal pembangunan pembangkit listrik. Daerah Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu dan Sumatra Barat juga dapat menjadi pilihan.

Alur distribusi listrik dari pembangkit di tempat ini dapat disalurkan melalui kabel bawah laut yang teknologinya telah dikuasai Perusahaan Listrik Negara sejak 1987. Dengan mekanisme ini akan terjadi efisiensi dan mengurangi penyelundupan batu bara serta BBM melalui laut. Kondisi cuaca buruk pun tidak akan menjadi kendala berarti.(DEN)

RI-Jerman Bangun Kerjasama Kelistrikan

Rabu, 27 Februari 2008 | 13:05 WIB
JAKARTA, RABU - Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat untuk mengembangkan kerjasama di bidang kelistrikan, termasuk pengembangan sumber energi alternatif yang terbarukan.

"Di dalam dialog, kita mengajukan bagaimana kerjasama Indonesia-Jerman dalam pengadaan sumber daya listrik, misalnya melalui nuklir, maupun sumber tenaga lain dari tumbuhan," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Kanselir Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Kantor Departeman Luar Negeri, Jakarta, Rabu (27/2).

Sebelumnya, Steinmeier dalam kesempatan yang sama mengatakan, kunjungannya ke Indonesia merupakan langkah nyata Pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel untuk meningkatkan hubungan luar negeri dengan Indonesia. "Kami mengadakan dialog mengenai kerjasama Jerman dan Indonesia khususnya dalam pembangunan ekonomi dan juga bagaimana kita dapat bersama-sama dalam perubahan iklim global," ujar Steinmeier.

Sementara itu, Hasan Wirajuda menegaskan, kedua negara serius membicarakan tentang potensi kerjasama RI-Jerman dalam masalah iklim global, seperti yang terwujud dalam kerjasama pengembangan energi alternatif dan terbarukan, serta pengadaan sumber daya listrik tersebut.

Dalam kunjungan yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Februari mendatang, Menlu Jerman membawa delegasi dari kalangan parlemen, pengusaha, ilmuwan dan juga budayawan. Mereka akan melakukan rangkaian kegiatan berupa pertemuan bisnis, kunjungan ke sekretariat ASEAN, serta kunjungan ke pusat budaya dan sekolah Jerman yang ada di Jakarta.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan pembangkit listrik di wilayah tambang batu bara dan minyak menjadi pilihan terbaik dalam mengatasi kendala krisis listrik yang saat ini terjadi. Pasalnya, pembangunan pembangkit listrik yang selama ini berpusat di Pulau Jawa, kini, terhadang cuaca buruk.

Daerah penghasil batu bara, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, menjadi tempat ideal pembangunan pembangkit listrik. Daerah Sumatra Selatan, Riau, Bengkulu dan Sumatra Barat juga dapat menjadi pilihan.

Alur distribusi listrik dari pembangkit di tempat ini dapat disalurkan melalui kabel bawah laut yang teknologinya telah dikuasai Perusahaan Listrik Negara sejak 1987. Dengan mekanisme ini akan terjadi efisiensi dan mengurangi penyelundupan batu bara serta BBM melalui laut. Kondisi cuaca buruk pun tidak akan menjadi kendala berarti.(DEN)

wah akhirnya pembangkit listrik dibangun di luar JAWA..

tapi dikarenakan untuk suplay jawa dan bali juga...

^^:lol:^^:lol:

Palembang Pilot project Gas Rumah Tangga
Pusat Anggarkan Rp. 147 Miliar

PALEMBANG - Keinginan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menikmati gas rumah tangga, sudah di depan mata. Pemerintah pusat sudah menyatakan setuju. Hanya saja, tahap awal baru akan dilaksanakan di Kota Palembang sebagai pilot project se-Indonesia.

"Dana pengembangan gas rumah tangga itu sudah masuk APBN 2008 senilai Rp147 miliar. Saat ini, Pemerintah Kota Palembang diminta menyiapkan rencana feasibility study (studi kelayakan, red) untuk diajukan ke pemerintah pusat," ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, R Wantjik Badaruddin SH, kemarin (27/2).

FS tahap I mencakup kelayakan Palembang menggunakan gas seperti sumber gas, dan penduduk yang membutuhkan. Termasuk, kesiapan dari pemkot sendiri.

Nah, setelah FS I, akan ada tahapan FS kedua, MoU (memorandum of understanding), sosialisasi ke masyarakat dan pemasangan pipa gas. "Untuk masalah gas rumah tangga ini, Kota Palembang merupakan pilot project pertama di Indonesia. Kita telah beberapa kali mengajukan ke pusat masalah pemasangan pipa, namun baru sekarang dikabulkan," beber Wantjik kepada wartawan usai rapat penyusunan kebutuhan dan jaringan pipanisasi gas Kota Palembang, di ruang rapat II.

Dikatakan, cukup beralasan kalau masyarakat Sumsel menginginkan gas murah di wilayahnya. Sebab, selama ini gas sebagai kekayaan alam, khususnya dari Prabumulih sudah dialirkan hingga ke Lampung dan Jawa Barat melalui pipanisasi SSWJ.

Ia berharap dana APBN Rp147 miliar cukup untuk pemasangan pipa gas di seluruh Kota Palembang. "Mudah-mudahan dengan gas rumah tangga ini, warga terbantu. Apalagi, harganya lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah dan tabung elpiji. Nanti, gas langsung mengalir ke rumah dan pembayarannya sebulan sekali. Persis seperti pembayaran air ke PDAM."

Wantjik mengimbau para camat untuk secepatnya memetakan lokasi PDAM dan memberikan data pelanggan PDAM. "Karena nantinya, pelanggan PDAM juga merupakan pelanggan gas," tukasnya.

Supervisor operasional dan Penjualan Perusahaan Gas Negara (PGN), Palembang Dedi mengatakan, di kota pempek ini ada sekitar 3.790 sambungan rumah yang menjadi pelanggan PGN. Di samping, dua pelanggan industri dengan panjang 120 km.

"Pelanggan rumah itu, baru di beberapa kawasan, seperti Sukarami, Pakjo, Perumnas dan Sako. Sedang dua industri, dari PT Indofood dan Interbis," jelas Dedi.

Mengenai tarif yang akan diberlakukan pada pelanggan pipa gas yang akan dipasang nanti, Dedi menyatakan akan distandardisasi dengan harga pelanggan yang telah menikmati gas sebelumnya.

"Penggunaan gas pada pelanggan kita yang sudah ada mencapai 15 hingga 20 meter kubik dalam sebulan. Satu meter kubik, biasanya kita ambil Rp1.700. Jadi sebulannya, pelanggan keluar biaya sekitar 20 hingga 30 ribu rupiah," beber Dedi.

Ditambahkanya, untuk pemasangan gas baru, PGN mematok angka Rp1 juta hingga Rp2 juta. Dengan catatan, harga tersebut diberlakukan jika sudah ada jaringan sebelumnya. Maksudnya, sudah ada sambungan pipa di depan rumah bakal pelanggan. (mg17)

Rp2 trillion allocated for renewable energy development still unspent

Jakarta (ANTARA News) - The government has yet to spend as much as Rp2 trillion in funds allocated in the 2007 state budget for renewable energy development, an energy affairs official said.

The funds had remained unused because the government had yet to establish a body tasked with developing renewable energy, Al Hilal Hamdi, head of the National Bio Energy Team, said here Thursday.

"So far, we are still discussing establishment of the body, whether it will be handled by the agriculture ministry or the energy and mineral resource mnistry," Al Hilal said at a discussion on the productivity of cassava plantations.

In 2007, the government allocated Rp2 trillion in funds for development of infrastructure related to renewable energy. The same amount was appropriated for the purpose in 2008.

He said, the funds were meant to be used for development of agricultural infrastructure, building of roads and bridges to attract investors in alternative biofuel development in the country.

"We hope that by mid 2008 a body or institution to handle renewable energy can established," he added.

The amount of funds for biofuel development would be evaluated every year, whether it would be raised or reduced.

Al Hilal who is also president commissioner of state electricity company PT PLN, said the company would cooperate with PT Pertamina to test the use of mixed diesel oil and ethanol (bioethanol) as fuel oil for power plants.

The purpose of the test would be to calculate the efficiency of bioethanol.

Currently, industry was paying Rp7,500 for every liter of diesel oil it uses but bioethanol would cost it only Rp5,500 per liter.

Assuming that PLN was consuming 10 million kiloliters of fuel oil per year, the company could save Rp20 trillion per year if it switched to bioethanol.

"The test will be conducted for a three-month period to see what impact bioethanol has on the efficiency of engines and on maintenance costs," he said. (*)

PLN Akan Bangun Pembangkit 200 Megawatt di Lampung
Jum'at, 29 Pebruari 2008 | 15:09 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membangun dua unit pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas masing-masing 100 megawatt di Lampung.

“Pembangkit tersebut untuk mengamankan pasokan listrik di Lampung yang kebutuhannya terus meningkat,” kata Manajer Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Tarahan, Jatmiko, Jumat (29/02).

Rencananya, penanaman tiang pancang pertama akan dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Poernomo Yusgiantoro 5 Maret. Dua pembangkit tersebut akan dibangun di Desa Sibalang, Kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan.

“Pembangkit tersebut berbahan bakar batu bara yang sangat melimpah di Sumatera. Sedikitnya dua pembangkit tersebut akan membutuhkan pasokan 2.000 ton batu bara setiap harinya,” katanya.

Perhitungan itu dengan melihat kebutuhan PLTU Tarahan yang mempunyai kapasitas setara dengan pembangkit yang akan dibangun tersebut. “Batu bara sebanyak itu akan dipasok oleh PT Bukit Asam di Muara Enim, Sumatera Selatan,” tambahnya. Meski begitu Jatmiko belum mengetahui nilai proyek itu.

Sementara itu, Manajer Komunikasi PT PLN Wilayah Lampung, Wahyu Yulianto, merinci kebutuhan listrik di Lampung saat ini 350-360 megawatt, sedangkan PLN mempunyai pasokan sebesar 380-420 megawatt.

“Kondisi itu belum mengamankan Lampung dari bahaya krisis listrik. Semestinya kita mempunyai kemampuan memasok dua kali lipat dari kebutuhan,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, kondisi kelistrikan di Lampung menghadapi persoalan serius jika salah satu pembangkit berkemampuan besar mengalami gangguan. “Padahal seluruh pembangkit tenaga diesel telah kita istirahatkan,” tambahnya. Sejak Desember 2007 lalu PLN telah mengistirahatkan 25 pembangkit bertenaga dieselnya.

Pembangkit yang diistirahatkan tersebut mampu memasok 97 megawatt. “Tetapi sangat boros karena berbahan bakar solar,” ujarnya. Padahal, pertumbuhan kebutuhan listrik di Lampung meningkat rata-rata 10 persen setiap tahunnya.

Selama ini listrik Lampung dipasok oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Bagian Selatan, PLTU Tarahan dan dua pembangkit listrik tenaga air, Way Besai dan Batu Tegi.

^^ :okay: Good.... Good.... :D

Nice info:)

Pertamina Naikkan Harga BBM Industri
Penulis: Sopia Siregar

JAKARTA--MI: Pertamina menaikkan kembali harga BBM industri per 1 Maret 2008 antara 3,2% hingga 6,5%. Solar merupakan BBM yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 6,5%.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina No.Kpts-024/F00000/2008-SO tentang Harga Jual Keekonomian BBM Pertamina, tanggal 27 Februari 2008.

Dalam surat keputusan itu dijelaskan, kenaikan tidak berlaku untuk rumah tangga, usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum serta harga untuk bunker internasional.

Dibandingkan harga 15 Februari, harga BBM non subsidi mengalami perubahan harga sebagai berikut. Premium naik 4,6%, minyak tanah (5,8%), solar (6,5%), diesel (5,0%), minyak bakar (3,2%), dan Pertamina Dex (6,3%).

"Perubahan harga disebabkan MOPS (Mid Oil Platt's Singapore) dalam rupiah mengalami kenaikan 3,18%-7,66%, karena nilai tukar rupiah menguat 0,83% dari perhitungan tengah bulan lalu," jelas surat itu.

Sementara harga Bahan Bakar Khusus (BBK), seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Biopertamax di seluruh Indonesia meningkat. Sesuai SK Direktur Pemasaran dan Niaga No.Kpts-026/F00000/2008-SO tanggal 28 Februari 2008.

Untuk Pertamax Plus, harga jual tertinggi Rp8.250 per liter, terendah Rp7.500 per liter. Pertamax tertinggi Rp8.100, terendah Rp7.800, Pertamina Dex harganya Rp8.700, dan Biopertamax tertinggi Rp8.000, terendah Rp7.850. (Pia/OL-06)

Chinese contractor to build power plant in Papua
Antara , Timika | Sat, 03/01/2008 8:13 PM | National

A contractor from China will build a steam-generated power plant in Papua regency of Mimika, Timika branch of state electricity company PLN spokesman Trimanto said
Saturday.

He said the construction of the steam-generated power plant around Paumako port in East Mimika was expected to start in March his year and finish by 2010.

According to Trimanto, Mimika administration has granted 12 hectares of land around Paumako port to PLN in Timika for the power plant project.

He pointed out that the power plant project was part of a cooperation between Indonesian and Chinese governments in energy. (***)

Pertamina set to become Indonesia's most profitable firm
Thu, 01/17/2008 10:13 PM | Headlines

JAKARTA (JP): State oil and gas company PT Pertamina may have booked a staggering Rp 23 trillion (US$2.5 billion) net profit in 2007, on the back of high crude oil prices and the company's efficiency programs, its president director Ari Sumarno said Thursday.

The figure is still an estimate as the official financial report will be formally issued on Jan. 30, when the company is scheduled to hold its annual shareholders' meeting.

The figure, which represents an 8.5-percent rise from the Rp 21.2 trillion it posted in 2006, would be the biggest net profit ever posted by an Indonesian company.

"This is a windfall profit, resulting from a surge in global oil prices and also due to good results coming from our efficiency programs," Ari said during the company's weekly meeting with reporters.

He also revealed Pertamina's investment plan for 2008, in which the company would allocated Rp 21 trillion for business operations.

Up to Rp 14 trillion would be spent on the upstream sector, while the remaining Rp 7 trillion would be allocated to the downstream sector, he said. (ika)

BBM Transportasi Pakai Kartu Kendali
Sumsel Bisa Jadi Pilot Project

PALEMBANG - Tidak hanya pembelian minyak tanah (mitan) subsidi yang dibatasi dengan kartu kendali. Ke depan, penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar subsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) kepada angkutan umum, kendaraan bermotor, dan pelat merah juga menggunakan cara serupa.

"Di Jakarta sedang dilakukan proses uji coba pelaksanaan kartu kendali penggunaan BBM transportasi subsidi (RON 88). Mekanismenya mengadopsi kartu kendali pendistribusian mitan. Penerapan akan dilakukan April-Mei," ujar Roberth Marchelino Verieza Dumatubun, asisten Hupmas PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran (UPms) II Palembang, kemarin.

Penerapan aturan baru tersebut, lanjut dia, bertujuan agar distribusi penggunaan BBM transportasi subsidi lebih teratur dan tepat sasaran. Apalagi, selama ini pengguna BBM subsidi ada juga pemilik kendaraan atau mobil mewah. "Makanya, perlu ada kejelasan distribusi BBM untuk transportasi ini. Masak yang pakai mobil pribadi masih diberikan subsidi."

Sekadar diketahui, tahun 2008 kuota subsidi UPms II—Sumsel, Babel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung—sebesar 3.177.283 kiloliter (kl). Masing-masing, premium 1.368.424 kl, solar 1.222.921 kl, dan mitan 585.938 kl.

Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007, dimana kuota BBM UPms II sebesar 3.104.226 kl. Meliputi, premium 1.300.000 kl, solar 1.166.000 kl, dan mitan 638.622 kl.

Khusus untuk Sumsel, lanjut dia, dari alokasi 3.177.283 kl, hanya kebagian 1.078.240 kl. Masing-masing, premium 450.357 kl, solar 402.091 kl dan mitan 225.792 kl.

Diakui Roberth, saat ini program subsidi transportasi baru berlaku di Jakarta. Hanya saja, lambat laun tentu akan diterapkan di Sumsel. Apalagi, provinsi ini dinilai sebagai salah daerah yang positif di luar Pulau Jawa. Pendek kata, Sumsel sudah dapat dijadikan pilot project berbagai program kebijakan dari pusat. Salah satunya penerapan konversi gas elpiji 3 kg yang ternyata dipercepat dari waktu yang ditetapkan.

"Kabar baiknya karena Sumsel dinilai positif menjadi percontohan berbagai program di luar Jawa. Kabar buruknya, kita jadi kebagian pertama pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk luar Jawa," tuturnya.

Hanya saja, kata Roberth, pihak UPMS II Palembang sendiri sudah memiliki wacana terkait nantinya penerapan program kartu kendali BBM transportasi. Pihaknya juga sudah menyampaikan rencana ini kepada Hiswana Migas dan sejumlah SPBU untuk mengambil ancang-ancang.

"Terberat dari program ini ialah pengawasan. Baik oleh masyarakat maupun petugas SPBU. Makanya, pengusaha SPBU sudah mulai diberi sosialisasi. Kita juga dari Hupmas UPms membuat costumer care yang menampung semua keluhan pelanggan. Kalau banyak keluhan pada salah satu SPBU, kita akan datangi dan konfirmasi terkait layanan yang diberikan. Lembaga penyalur yang cukup banyak mendapat keluhan akan kita tegur. Jangan sampai buntutnya Pertamina yang disalahkan," tutur Roberth.

Soal pembatasan penggunaan BBM transportasi dengan mekanisme kartu kendali, Roberth juga mengatakan kalau Unit Pengolahan (UP) 3 Plaju, mulai memproduksi BBM Ron 90. Dengan tingkat oktan yang lebih tinggi, BBM Ron 90 tidak disubdisi dan akan dijual di SPBU. Sementara, saat ini semua SPBU masih menjual BBM Ron 88. (19)

Tarif "Kontroversial" PLN Batal Diberlakukan

JAKARTA, SRIPO - Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, program penghematan pemakaian listrik melalui pengenaan insentif dan disinsentif belum diberlakukan sejak 1 Maret 2008.

"Kami akan berlakukan nanti," katanya dalam raker dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin. Menurut Purnomo, program penghematan tersebut merupakan upaya pemerintah menghemat subsidi listrik.

Padahal, PLN telah mengumumkan secara resmi pemberlakuan program insentif dan disinsentif tarif tersebut mulai berlaku 1 Maret 2008. Pengumuman kepada seluruh pelanggan tersebut bernomor 02.PM/DIR/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang ditandatangani Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Anwar Aritonang.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan, program penghematan mengacu pada surat Menteri ESDM dengan nomor 1128/20/MEM.S/2008 tertanggal 12 Februari 2008 dan surat Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM bernomor 628/20/600.3/2008 tertanggal 20 Februari 2008. (Kompas.com/Ant)

04/03/08 19:38
Korea Siap Bangun PLTU Berkapasitas 100 MW di Jambi

Jambi (ANTARA News) - Investor dari Korea akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 100 megawatt (MW) di Kabupaten Sarolangun, 280 km dari Kota Jambi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Jambi yang masih dipasok dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, Irmansyah Herman di Jambi, Selasa, mengatakan pembangunan PLTU bersumber batubara itu kini dalam tahap penjajakan lokasi oleh investor Korea.

Pemerintah Provinsi Jambi kini terus berupaya tidak menjual dan mengekspor hasil tambangnya, selain minyak dan gas bumi, dengan mengutamakan kepentingan daerah lebih dulu.

Batubara yang kini sudah diproduksi sebelumnya sempat dikirim ke luar daerah dan diekspor, namun kini dihentikan karena diutamakan untuk kepentingan dalam daerah.

Potensi batubara itu dapat digunakan untuk tenaga PLTU yang nantinya bila terwujud akan memenuhi kebutuhan listrik bagi warga dan industri di Provinsi Jambi, bahkan arus tersebut bisa dijual pada provinsi lain.

Di Provinsi Jambi, kandungan batubara terdapat di tujuh kabupaten, yakni Muarojambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat.

Dari tujuh kabupaten tersebut, kandungan terbanyak terdapat di Kabupaten Bungo seluas 120.00 hektar menyusul 94.121 Ha, Batanghari 89,315 Ha Tebo 61.229 Ha, Merangin 16.577 Ha, Muarojambi 16.000 Ha dan Tanjung Jabung Barat 13.281 Ha.

Empat kabupaten sudah melakukan ekploitasi yang dilakukan investor baik dalam dan luar negeri, seperti dari Korea dan India, meliputi di Kabupaten Tebo, Bungo, Muarojambi dan Sarolangun.

Potensi batubara itu selain digunakan untuk tenaga PLTU juga untuk sumber energi lainnya bagi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, dan bila sudah melebihi kebutuhan daerah, maka batubara dijual atau diekspor.(*)

COPYRIGHT © 2008

04/03/08 17:35
Pengeran Inggris Bicarakan Kerjasama Shell-Pertamina

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, dan Pangeran Andrew dari Inggris membicarakan kemungkinan kerjasama perusahaan minyak asal Inggris, Shell, dengan perusahaan minyak nasional, PT Pertamina.

Dalam kunjungannya ke Kementerian Negara BUMN, di Jakarta, Selasa, Pangeran bergelar Duke of York itu diterima Meneg BUMN, Sofyan Djalil.

"Salah satu yang kami bicarakan adalah potensi kerjasama antara Shell dengan Pertamina," kata Sofyan Djalil setelah melepas kepergian Pangeran Andrew.

Pangeran Andrew berkunjung ke Kemeneg BUMN sekitar pukul 16.00 hingga 16.30 WIB. Sebelumnya, ia lebih dahulu berkunjung ke Departemen Perdagangan.

"Kami juga membicarakan tentang `courtesy call` sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah duta besar untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang giat bekerja untuk kepentingan perusahaannya. Dan di Indonesia ini terdapat beberapa perusahaan Inggris," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai potensi dan peluang kerjasama BUMN dengan perusahaan Inggris di antaranya dengan BUMN Bahana.

Menurut rencana, Pangeran Andrew pada Rabu (5/3) akan melanjutkan kunjungan ke Proyek Tangguh di Papua.

Kunjungan Pangeran Andrew dari Inggris ke Kementerian Negara BUMN pada Selasa sekitar pukul 16.00 WIB tersebut bersamaan dengan aksi demonstrasi karyawan PT Angkasa Pura yang digelar di depan Gedung Kantor Kementerian Negara BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Dalam sepuluh tahun terakhir, investasi Inggris di Indonesia menempati peringkat kedua terbesar setelah Singapura. Investasi Inggris di Tanah Air mencapai 4,6 miliar dolar AS dan sebagian besar dalam bidang minyak dan gas.(*)

COPYRIGHT © 2008

Pengusaha SPBU Ancam Mogok
Jika Kartu Kendali BBM Kendaraan Diberlakukan

PALEMBANG - Kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan kartu kendali untuk pembelian BBM subsidi pada kendaraan umum, bermotor, dan plat merah per 1 April—khusus Jakarta—menuai kritik. Para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) se-wilayah Barat, termasuk Sumatera Selatan merasa keberatan. Kalau ngotot diberlakukan, mereka sepakat mogok.

Protes pengusaha “minyak” itu diungkap Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Kota Palembang, Drs H Junaidi Ramli SH MSi, kepada koran ini, kemarin (3/3). “Seluruh perwakilan pengusaha SPBU Pasti Pass (lolos sertifikasi, red) se-wilayah Barat, mulai 1 hingga 3 Maret, berkumpul di Grand Mercury Ancol, Jakarta, membahas kebijakan kartu kendali tersebut. Dari Surabaya hingga Aceh hadir dalam pertemuan. Intinya, kalau kartu kendali tetap diberlakukan, semua pengusaha SPBU akan mogok,” tegas Junaidi yang ketika dihubungi via ponselnya masih berada di Jakarta.

Ia menjelaskan alasan keberatan para pengusaha. Antara lain, investasi pembangunan SPBU mahal sehingga pembatasan pembelian dengan kartu kendali akan membuat lama pengembalian modal. Lalu, ada kekhawatiran memicu kemarahan masyarakat dan yang menjadi sasaran ialah SPBU.

Menurut Junaidi, dalam rapat juga terungkap kalau pihak Pertamina masih mengupayakan penolakan terhadap kebijakan penerapan kartu kendali. Sebab, kalau diberlakukan sama saja dengan mengebiri usaha Pertamina sendiri. “Dari UPms II, Plaju juga ada yang menghadiri rapat tersebut. Jadi, sejauh ini apakah positif diterapkan per 1 April belum jelas. Masih sebatas keinginan pemerintah. Termasuk, ketentuan berapa liter pembelian BBM dengan kartu kendali, belum dibahas.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Roberth Marchelino Verieza Dumatubun, asisten Hupmas PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran (Upms) II, Plaju menjelaskan, saat ini di Jakarta sedang dilakukan proses uji coba pelaksanaan kartu kendali penggunaan BBM transportasi subsidi (RON 88). Mekanismenya mengadopsi kartu kendali pendistribusian mitan. Penerapan akan dilakukan April-Mei.

Aturan baru tersebut bertujuan agar distribusi penggunaan BBM transportasi subsidi lebih teratur dan tepat sasaran. Apalagi, selama ini pengguna BBM subsidi ada juga pemilik kendaraan atau mobil mewah.

Bagaimana di Sumsel? Lambat laun akan merasakan kebijakan tersebut. Apalagi, provinsi ini dinilai sebagai salah satu daerah yang positif di luar Pulau Jawa. Pendek kata, Sumsel sudah dapat dijadikan pilot project berbagai program kebijakan dari pusat.

Oleh sebab itu, lanjut Roberth, pihak Upms II, Plaju sudah memiliki wacana terkait nantinya penerapan program kartu kendali BBM transportasi. Pihaknya minta kepada Hiswana Migas dan sejumlah SPBU untuk mengambil ancang-ancang. Yang jelas, terberat dari program ini ialah pengawasan. (24/mg17/tambah)

British Prince Andrew meets RI energy minister

Jakarta (ANTARA News) - Britain`s Prince Andrew Albert Christian Edward met Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro here on Tuesday in efforts to enhance trade and investment relations between the two countries.

Prince Andrew who is visiting Indonesia as special envoy of the British Royal Family arrived at the Energy and Mineral Resources Ministry at 2.55 p.m. He was greeted by the minister upon his arrival.

While in Indonesia, Prince Andrew will also meet President Susilo Bambang Yudhoyono and visit British Petroleum`s Tangguh liquefied petroleum gas refinery in Indonesia`s eastern-most province of Papua.(*)

PGN planning to build three LNG terminals

Jakarta (ANTARA News) - State gas company PT Gas Negara Tbk/PGN is planning to build three LNG (liquefied natural gas) terminals at a total cost of US$1.782 billion in Java and Sumatra, the company`s chief said.

"The terminals are needed in line with the increase in demand for gas that will happen in the next future," PGN President Director Sutiko said in a hearing with the House of Representatives (DPR)`s Commission VII here on Monday night.

The terminals would be built in West Java, East Java and Medan (North Sumatra), he said.

He said demand for gas in West Java was now recorded at 1,112 million standard cubic feet per day (MMSCD). Yet, gas supply capacity in 2011 was expected to be only 731 million cubic feet per day (MMCFD) which would be used up by 2024.

The West Java terminal, he said, was expected to be completed in three phases, namely in 2012 with a capacity of 1.5 million tons per year or 200 million metric standard cubic feet per day (MMSCFD); in 2018 with the capacity of 1.5 million tons per year and in 2024 with a capacity of three million tons per year or 400 MMSCFD.

"We will cooperate with state electricity company PLN and will also involve gas producers," he said.

Meanwhile, in East Java, demand for gas had reached 400 MMSCFD while gas supply in 2007 was only recorded at 170 MMSCFD and the gas reserves would be used up by 2014.

The East Java Terminal, he said, would be completed in two stages, namely in 2011 with capacity of 1.5 million tons per year and in 2017 with a capacity of 1.5 million tons per year.

In Medan, demand for gas would reach 250 (MMSCFD) in 2010 while gas supply would be used up in 2011.

The terminal`s construction was expected to be completed in one phase, namely in 2011 with a capacity of 1.5 million tons per year, he added.

"However, the LNG terminal in Medan will not be built if the Duri-Dumai-Medan transmission pipeline project is realized," he said.

Sutikno added the East Java terminal would cost US$574 million with a capacity of three million tons per year, Medan would be US$446 million with a capacity of 1.5 million tons per year and the West Java terminal would cost US$650 million with a capacity of three million tons per year.

The cost did not yet include an investment fee for the distributing network amounting to USD112 million, so that the total cost would be US$1.782 billion.

The funds would come from PGN and foreign loans, he said, adding that "We will return all the investment funds in seven years` time."

Sutikno said the feasibility study for the project had been started in the second quarter`s of 2007 and was to be completed by the second quarter of this year, while the study for the environmental impact analysis was expected to be carried out in the third quarter of 2008.

Construction work was scheduled to be commenced in the fourth quarter of 2008 and continue until 2011 while the operating contract as well as maintenance would last until the fourth quarter of 2011-2016.(*)

Gubernur se-Sumatra Keluhkan Listrik ke Presiden

JAKARTA - Gubernur Kepualauan Riau mengungkapkan keluhannya atas krisis listrik di Sumatra yang semakin menjadi-jadi. Akibat krisis ini perekonomian Sumatra menjadi tersendat. Terlebih lagi penanganan PLN dalam hal ini sangatlah lambat.

Meski mayoritas propinsi di Sumatra dihantam krisis listrik, namun ada juga daerah yang menjadi pengecualian. Misalnya, contoh Ismet, saat ini walau Sumatra mengalami defisit listrik sebesar 900 megawatt, namun khusus untuk propinsi Sumatra Selatan justru mengalami surplus. Akhirnya, Sumsel dapat mentransfer sebagian listriknya ke Aceh. "PLN sendiri tidak mampu memberikan transmisinya," ujar Ismet usai pertemuan gubernur se-Sumatra dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/3/2008) malam.

Ismet berharap agar PLN dapat bertindak lebih maju dan memikirkan transmisi listrik ke seluruh masyarakat. Terlebih PLN sampai sekarang masih memegang monopoli listrik. "Jadi jangan tanggung-tanggung. Sudah punya hak monopoli kok masih tersendat-sendat," tukas Ismet mengingatkan. Ismet pun menyarankan agar dilakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen PLN.

Sebenarnya sumber dana untuk membangun fasilitas kelistrikan cukup banyak, baik dari investor dalam maupun luar negeri. Ismet berharap agar potensi pendanaan tersebut ditelaah lebih jauh, sebab listrik sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ismet berpendapat bahwa investor sebetulnya banyak yang berminat di sektor listrik, tapi proses perizinan usaha mereka berjalan lambat dan dipersulit. "Jangan mempersulit perizinan kepada investor," tegas Ismet.

Defisit listrik ini menjadi perhatian presiden. Dalam waktu dekat, SBY akan mengadakan rapat khusus untuk mencoba memecahkan persoalan krisis listrik, dengan penekanan pada percepatan pembangunan sumber tenaga baru, perbaikan sumber yang telah ada, dan pembenahan regulasi. "Nantinya daerah juga akan diberi peran yang lebih besar dalam masalah kelistrikan," terang Ismet.

Mendagri juga menjelaskan bahwa presiden telah meyakinkan para gubernur agar tetap berkonsentrasi dalam menjalankan tugas mereka, meskipun dihadang oleh beberapa kendala, termasuk soal defisit listrik. "Presiden juga menyampaikan agar gubernur-gubernur bersikap gigih dalam mengatasi permasalahan daerah."

Di samping itu, komunikasi intensif akan terus dilakukan antara para gubernur dengan mendagri, supaya berbagai persoalan daerah dapat dipecahkan dalam waktu dekat.(ang)

(uky)

President: No fuel oil price, electricity rate hikes in 2008

Jakarta (ANTARA News) - President Susilo Bambang Yudhoyono said the government will not raise subsidized fuel oil prices and electricity rates in 2008 although the state budget was under great pressure.

"My message is that we should not jump at the idea of raising the fuel oil prices and electricity rates because it is the people who will bear the consequences. Let`s instead think seriously of how to economize on our expenditures," Yudhoyono said here on Wednesday when observing a number of projects implemented under the National Program for People`s Empowerment in West Java province.

He said although the 2008 state budget was under great pressure due to unfavorable world economic conditions, the fuel oil prices and electricity rates would not be raised as the government was more inclined to economize on and regulate consumption of subsidized fuel oil and electricity.

"The retrenchment measures are currently still being discussed with the House of Respresentatives (DPR) so that the state budget can be saved and we don`t need to hastily raise the fuel oil prices and electricity rates. We want the people to be protected," he added.

He said the government did not want to have the same experience as in 2005 when it raised fuel prices, causing the people to bear a heavy economic burden. For weeks before the fuel oil price hike, he could not sleep well, Yudhoyono said.

The president said world economic conditions were not supportive of the national economy due to the world oil price spiral to US$100 per barrel, the increases in staple food prices and slowdown in economic growth.

However, he said, the unfavorable world economic conditions were not unsolvable problems. The government was expected through hard work to be able to manage the national economy well and to continue its efforts to reduce poverty and improve the people`s welfare.

Therefore, the state budget allocation for poverty alleviation programs would be increased from Rp51 trillion in 2007 to Rp80 trillion in 2008, the president said. (*)

SBY :Pikir-Pikir Naikkan BBM Plus Listrik

JAKARTA, SRIPO- Berdalih tidak ingin menjadi beban rakyat Indonesia, Presiden Yudhoyono berjanji tidak akan terburu- buru untuk menaikkan harga listrik dan BBM bersubsidi di Indonesia meski kondisi harga minyak mentah dunia terus terkerek naik.

"Ada yang meminta sudalah dari pada capek-capek naikkan saja harga listrik dan BBM. Pesan saya jangan buru-buru. Jangan langsung saja kita berpikir menaikkan BBM dan listrik, karena yang memikul beban adalah seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dihadapan ratusan warga Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (5/3) pagi.

Dengan kondisi minyak mentah dunia yang telah mencapai rekor terbaru, dan hampir menembus US$ 104 per barel, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk berpikir secara bersama dalam menanggulangi dampak timbul dalam perekonomian Indonesia.

"Mari kita berpikir secara sungguh-sungguh. Untuk pertama-pertama, kita menghemat pengeluaran kemudian tentu saja bagi yang kaya apalagi kaya sekali tidak perlulah disubsidi listriknya ataupun bahan bakarnya," papar SBY.

Menurut Presiden Yudhoyono, cara-cara seperti itulah yang tengah digodok saat ini antara pemerintah dengan Dpr RI. "Hal ini agar selamat dulu APBN kita tahun 2008. Kita ingin melindungi saudara- saudara kita karena kenaikan tahun 2005 berat sekali," ujarnya.

Pada awal-awal pemerintahan SBY, pemerintahan SBY-JK secara pasti mengumumkan kenaikan harga BBM. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah masalah ekonomi di Tanah Air timbul. Bahkan, Presiden Yudhoyono mengaku tidak bisa tidur lantaran mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Saya sebagai pemimpin tidak bisa tidur berminggu-minggu untuk itu. Tapi tidak ada jalan lain waktu itu karena negara kita harus selamat. Memang pahit karena memerlukan waktu yang panjang untuk memulihkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu sekarang pun pemerintah dan DPR sedang mencari solusi bagaimana APBN kita selamat, aman karena perkembangan eknomi dunia," urainya.

Sebelumnya sempat diberitakan dalam situs Kompas, harga minyak dunia terus membumbung dan mendekati 104 dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange, pada perdagangan Senin (3/3) waktu setempat. Melemahnya dollar serta melonjaknya harga komoditas lainnya membuat minyak jenis sweet light menyentuh 103,76 dollar AS per barrel. Sebuah level yang menurut para analis, merupakan rekor tertinggi sebenarnya, setelah level 38 dollar AS pada tahun 1980 di terjemahkan ke dollar AS tahun 2008. Namun harga minyak kembali turun 61 sen ke posisi 102,45 dollar AS.

Kenaikan harga minyak dewasa ini didorong oleh terpuruknya dollar AS terhadap mata uang dunia lainnya. Pasar berjangka minyak menawarkan jaminan perlindungan terhadap nilai dollar AS yang melemah. Transaksi minyak dalam dollar AS juga lebih menarik minat investor asing saat dollar AS jatuh.

Komoditas yang melonjak harganya saat dollar AS merosot antara lain emas, tembaga dan gandum.

Sementara di perdagangan pasar Asia, Selasa (4/3) pagi, harga minyak jenis light sweet turun ke 102,40 dollar AS per barrel, menjelang pertemuan organisasi negara pengekspor minyak (OPEC) pekan ini.(Persda Network/ade)

Insentif, Disinsentif Berlaku April, Siap-siap Tagihan Listrik Melonjak

WASPADA Online

“KALAU di Jakarta listrik padam empat jam semua ribut. Termasuk Direktur Utama PLN yang harus membela diri dan menjelaskan pemadaman. Itu kalau di sana. Coba di Sumut, kita sudah empat tahun lebih padam bergilir tapi semua diam,” kata seorang pengusaha yang bermukim di Jl. SM Raja Medan.

Bagaimanapun dia pasti kecewa dengan kondisi sekarang. Kalau di Jakarta, katanya, listrik padam empat jam sudah seperti musibah nasional sementara kalau di Medan sudah empat tahun lebih dianggap biasa. “Sudah pasti kondisinya mengkhawatirkan begitu. Apalagi industri di sini sudah membayar jauh lebih mahal dibanding tarif rumah tangga,” kata dia.

Pengusaha yang memiliki bisnis di kawasan tersebut mengungkapkan tagihan listrik yang dibayarnya Rp131 juta setiap bulan. Di lembar tagihan disebutkan tentang waktu beban puncak, luar beban puncak dan waktu beban puncak dua. “Jadi bagaimana lagi kita menerima perlakuan PLN yang akan menerapkan insentif dan disinsentif,” tegasnya.

Di lembar tagihan listriknya terlihat pembayaran setiap 1 kwh (kilowatt hour) Rp450 untuk waktu luar waktu beban pucak. Ketika di beban puncak kategori satu mereka harus membayar Rp980 per kwh. “Yang paling mahal ketika membayar di luar waktu beban puncak 2 yang tarifnya Rp1.800 per kwh Artinya selama ini industri sudah membayar empat kali lipat dari harga normal,” tuturnya.

Bayangkan penerapan insentif dan disinsentif sama artinya menaikkan tarif listrik diam-diam, tegasnya. “Soal tarif bagi industri jasa seperti kami tidak akan terlalu memberatkan asal pasokan terjamin. Tapi coba kalau pemadaman berlanjut,” tuturnya.

Menurut dia, di Kawasan Industri Medan (KIM) wajar terjadi pemadaman tapi pebisnis yang di inti kota itu di luar batas. “Belum selesai masalah pemadaman kita dihadapkan lagi dengan kenaikan diam-diam,” tuturnya. Respon itu mengemuka bukan dari dia saja. Tapi juga para pengusaha kecil di kawasan Sukaramai Medan, Jl. Bromo Ujung dan Jl. Pelajar. Di kawasan ini para pengusaha kecil tak mengerti insentif dan disinsentif.

Mereka hanya tahu tagihan listrik setiap bulan terus naik padahal pemadaman berlanjut setiap hari. “Kita menolak segala bentuk kenaikan tagihan listrik kepada konsumen apalagi usaha kecil seperti kami,” kata Syafrizal Lubis, ketua asosiasi pengusaha kecil dan industri (APKI) Medan.

PLN dan pemerintah mulai April sepakat memberlakukan insentif dan disinsentif. PLN menerapkan diskon atau denda atas penerapan tarif listrik progresifnya, yakni tarif dikenaikan sesuai besar kecilnya beban pemakaian listrik. PLN beralasan program tersebut dilakukan demi penghematan anggaran hingga Rp15 triliun terutama biaya pembelian BBM. Penghematan dilakukan dengan menekan pemakaian listrik sebesar 20 persen dibanding rata-rata nasional 2007.

Jika pelanggan bisa menekan pemakaian listriknya di bawah batas 80 persen maka pelanggan akan mendapatkan insentif tarif listrik berupa pengurangan beban pada bulan berikutnya. Tapi jika ternyata pemakaian pelanggan melebihi batas 80 persen itu, maka selisihnya akan dikenakan disinsentif.

Tarif progresif ini ditentukan berdasarkan pemakaian rata-rata semua golongan pelanggan nasional selama 2007. Berdasarkan data ini, rata-rata pemakaian pelanggan golongan R1 450 VA adalah 75 kilowatt hour (kwh), R1 900 VA sebesar 115 kwh, R1 1.300 kwh sebesar 201 kwh, R1 2.200 VA sebesar 358 kwh.

Untuk golongan R2 (2.200-6.600 VA) sebesar 650 kwh dan R3 (> 6.600 VA) sebesar 1.767 kwh. Dari data tersebut, PLN menentukan angka 80 persen dari rata-rata pemakaian. Misalnya jumlah pemakaian listrik pelanggan R1-450 VA bulan Maret di bawah 60 kwh, maka pelanggan mendapatkan insentif berupa pemotongan tarif.

Sebaliknya, jika konsumsinya melebihi 60 kwh, dikenai disinsentif atau tarif yang lebih mahal. Perhitungan insentif ini adalah 20 persen dari selisih pemakaian rata-rata nasional dengan pamakaian pelanggan dikalikan tarif listrik. Sedangkan formula perhitungan disinsentif adalah 1,6 dikali selisih pemakaian pelanggan dengan 80 persen rata-rata pemakaian nasional dikalikan tarif listrik. Kalau pelanggan R1 (450 VA), dengan jumlah pemakaian listrik bulan Maret sebesar 50 kwh. Perhitungannya adalah 20 persen x (75 kWh-50 kWh) x Rp530= Rp2.650.

Nilai Rp2.650 ini adalah jumlah potongan (insentif) pelanggan tersebut. Rp530 adalah harga tarif dasar listrik untuk R1 yang paling mahal. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan pelanggan ini adalah (50 kwh x Rp530)-Rp2.650= Rp26.500-Rp2.650 = Rp23.850.

Untuk disinsentif jika jumlah pemakaian pelanggan R1 (450 VA) sebesar 90 kwh. Perhitungan nilai disinsentifnya adalah 1,6 x (90 kwh - 60 kwh) x Rp530 = Rp25.440. Jumlah yang harus dibayar pelanggan ini adalah (90 kwh x Rp530) + Rp25.440 = Rp47.700 + Rp25.440 = Rp73.140. Sudah pasti akan sangat sulit mendapatkan insentif kecuali benar-benar hemat total.

Insentif dan disinsentif yang akan dikenakan kepada masyarakat per 1 Maret tentu membingungkan. Mereka umumnya belum tahu soal ketentuan baru itu. Banyak yang mensinyalir pengenaan insentif dan disinsentif itu adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) terselubung.

Heri, warga Pangkalan Masyhur Medan, mengungkapkan pemakaian listrik 450 VA yang hanya 60 kwh tidak masuk akal jika dalam rumah tangga itu menggunakan televisi, kulkas dll. Kalau hanya menghidupkan lampu mungkin bisa, tapi kita warga negara butuh informasi melalui TV. Itu hal yang tidak masuk akal, kata dia. Konsumen juga mengeluhkan perhitungan disinsentif sangat tidak transparan. Apalagi perhitungan kwh meter yang sering asal tebak.

Armin Nasution

source : http://www.waspada.co.id/Ekonomi/Bisnis/Insentif-Disinsentif-Berlaku-April-Siap-siap-Tagihan-Listrik-Melonjak.html

Investasi LNG Ditingkatkan
Jum'at, 07/03/2008

BERSAMA PANGERAN Utusan Khusus Pemerintah Inggris Bidang Perdagangan Pangeran Andrew diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta seusai melakukan pertemuan tertutup membahas investasi proyek kilang LNG Tangguh di Bintuni, kemarin.

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah berencana meningkatkan syarat investasi proyek Kilang LNG Tangguh yang terletak di Bintuni, Kab Manokwari, Papua. Seperti diketahui, kilang yang dioperasikan perusahaan migas Inggris British Petroleum (BP) Indonesia ini sangat diminati investor asing, seperti Jepang dan China.

”Semua orang ingin meningkatkan (Kilang LNG) Tangguh,jadi bukan hanya BP tentu.Karena itu,pemerintah sekarang ingin menambah investasi dengan syarat-syarat yang jauh lebih bagus, harganya, dan sebagainya,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sesuai bertemu Utusan Khusus Kerajaan Inggris untuk Perdagangan dan Investasi Internasional Pangeran Andrew di Kantor Wapres,Jakarta,kemarin.

Di samping BP Indonesia, beberapa perusahaan Jepang, seperti Mitsubishi Corp, Inpex Corp, serta perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) tercatat memiliki nilai investasi yang cukup besar di Kilang LNG Tangguh. Meski demikian, saat ini Indonesia menginginkan harga proyek Kilang LNG Tanggung bisa mengikuti harga dunia. ”Harganya tentu mengikuti harga dunia dan sebagainya dan juga tentu bagaimana (Kilang LNG) Tangguh itu juga dipergunakan lebih banyak untuk kepentingan energi nasional,”tandas Kalla.

Lebih lanjut Wapres menilai harga yang ditawarkan BP Indonesia selama ini masih rendah. Karena itu, pemerintah akan berupaya menyesuaikan harga proyek Kilang LNG Tanggung. ”Memerlukan lagi tentu upaya-upaya bagaimana dapat menyesuaikan harga itu semaksimal mungkin,”tutur Wapres. Wapres mengungkapkan, dirinya dan Pangeran Andrew juga membahas rencana perusahaan tambang multinasional Rio Tinto untuk berinvestasi di Indonesia.Namun, rencana dan jumlah investasinya tidak diuraikan lebih lanjut oleh Wapres.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih setengah jam tersebut, Kalla menerangkan bahwa pihaknya berupaya memberi persepsi yang bagus mengenai investasi di Tanah Air kepada Adik dari Pangeran Charles itu. Sementara itu, Pangeran Andrew mengungkapkan, dirinya dan Wapres membahas beberapa isu bisnis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris.The Duke of York itu juga mengaku senang karena berkesempatan mengunjungi Papua guna meninjau proyek LNG Tangguh yang dioperasikan BP Indonesia.

Di samping bertujuan melakukan perjalanan bisnis, Pangeran Andrew menjelaskan bahwa dirinya juga ingin melihat keragaman budaya masyarakat Indonesia. ”Saya sangat berterima kasih atas keramahan yang telah diberikan selama saya di Indonesia,” tutur Pangeran Andrew saat memberikan keterangan pers bersama Kalla di Kantor Wapres,Jakarta,kemarin.

Sebelumnya di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan harapannya kepada Pangeran Andrew agar hubungan bisnis Indonesia-Inggris dapat terus di tingkatkan. ”Presiden menghargai sekali bahwa Inggris adalah investor kedua tahun 2007 yang nilai investasinya mencapai sebesar USD 1,6 miliar untuk 63 proyek.Presiden terus berharap agar momentum yang positif ini dapat dikembangkan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Djalal mengutip pernyataan Presiden, seusai menerima Pangeran Andrew di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Pada pertemuan tersebut, ujar Dino, Presiden ataupun Pangeran Andrew membahas iklim investasi di Indonesia serta membahas perkembangan demokrasi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (maya sofia/ rarasati syarief)

SBY :Pikir-Pikir Naikkan BBM Plus Listrik

JAKARTA, SRIPO- Berdalih tidak ingin menjadi beban rakyat Indonesia, Presiden Yudhoyono berjanji tidak akan terburu- buru untuk menaikkan harga listrik dan BBM bersubsidi di Indonesia meski kondisi harga minyak mentah dunia terus terkerek naik.

"Ada yang meminta sudalah dari pada capek-capek naikkan saja harga listrik dan BBM. Pesan saya jangan buru-buru. Jangan langsung saja kita berpikir menaikkan BBM dan listrik, karena yang memikul beban adalah seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dihadapan ratusan warga Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (5/3) pagi.

Dengan kondisi minyak mentah dunia yang telah mencapai rekor terbaru, dan hampir menembus US$ 104 per barel, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk berpikir secara bersama dalam menanggulangi dampak timbul dalam perekonomian Indonesia.

"Mari kita berpikir secara sungguh-sungguh. Untuk pertama-pertama, kita menghemat pengeluaran kemudian tentu saja bagi yang kaya apalagi kaya sekali tidak perlulah disubsidi listriknya ataupun bahan bakarnya," papar SBY.

Menurut Presiden Yudhoyono, cara-cara seperti itulah yang tengah digodok saat ini antara pemerintah dengan Dpr RI. "Hal ini agar selamat dulu APBN kita tahun 2008. Kita ingin melindungi saudara- saudara kita karena kenaikan tahun 2005 berat sekali," ujarnya.

Pada awal-awal pemerintahan SBY, pemerintahan SBY-JK secara pasti mengumumkan kenaikan harga BBM. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah masalah ekonomi di Tanah Air timbul. Bahkan, Presiden Yudhoyono mengaku tidak bisa tidur lantaran mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Saya sebagai pemimpin tidak bisa tidur berminggu-minggu untuk itu. Tapi tidak ada jalan lain waktu itu karena negara kita harus selamat. Memang pahit karena memerlukan waktu yang panjang untuk memulihkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu sekarang pun pemerintah dan DPR sedang mencari solusi bagaimana APBN kita selamat, aman karena perkembangan eknomi dunia," urainya.

Sebelumnya sempat diberitakan dalam situs Kompas, harga minyak dunia terus membumbung dan mendekati 104 dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange, pada perdagangan Senin (3/3) waktu setempat. Melemahnya dollar serta melonjaknya harga komoditas lainnya membuat minyak jenis sweet light menyentuh 103,76 dollar AS per barrel. Sebuah level yang menurut para analis, merupakan rekor tertinggi sebenarnya, setelah level 38 dollar AS pada tahun 1980 di terjemahkan ke dollar AS tahun 2008. Namun harga minyak kembali turun 61 sen ke posisi 102,45 dollar AS.

Kenaikan harga minyak dewasa ini didorong oleh terpuruknya dollar AS terhadap mata uang dunia lainnya. Pasar berjangka minyak menawarkan jaminan perlindungan terhadap nilai dollar AS yang melemah. Transaksi minyak dalam dollar AS juga lebih menarik minat investor asing saat dollar AS jatuh.

Komoditas yang melonjak harganya saat dollar AS merosot antara lain emas, tembaga dan gandum.

Sementara di perdagangan pasar Asia, Selasa (4/3) pagi, harga minyak jenis light sweet turun ke 102,40 dollar AS per barrel, menjelang pertemuan organisasi negara pengekspor minyak (OPEC) pekan ini.(Persda Network/ade)

dari forum pembaca kompas..http://www.opensubscriber.com/message/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/8243959.html

(a) Sri Mulyani: Pemerintah menempuh sembilan langkah untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini Pemerintah mengeluarkan tiga skenario harga minyak, yakni US$ 90, US$ 95 dan US$ 100 per barel yang akan menimbulkan defisit APBN, masing-masing sebanyak Rp 47,3 triliun, Rp 50,9 triliun dan US$ 54,7 triliun. ( Mengapa Sri Mulyani membatasi dampak harga minyak pada APBN saja tanpa menyebut faktor-faktor penentu dari formulasi peraturan dan transmisi harga minyak pada pertumbuhan ekonomi? Sukar memahami khayal Sri Mulyani yang menganggap adanya hubungan ketiga skenario ini dengan pengamanan pertumbuhan ekonomi)


nah lo.. sekarang udah tembus 104 US$.. brarti APBN tambah bengkak.. :nuts:

dari forum pembaca kompas..http://www.opensubscriber.com/message/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/8243959.html

(a) Sri Mulyani: Pemerintah menempuh sembilan langkah untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini Pemerintah mengeluarkan tiga skenario harga minyak, yakni US$ 90, US$ 95 dan US$ 100 per barel yang akan menimbulkan defisit APBN, masing-masing sebanyak Rp 47,3 triliun, Rp 50,9 triliun dan US$ 54,7 triliun. ( Mengapa Sri Mulyani membatasi dampak harga minyak pada APBN saja tanpa menyebut faktor-faktor penentu dari formulasi peraturan dan transmisi harga minyak pada pertumbuhan ekonomi? Sukar memahami khayal Sri Mulyani yang menganggap adanya hubungan ketiga skenario ini dengan pengamanan pertumbuhan ekonomi)


nah lo.. sekarang udah tembus 104 US$.. brarti APBN tambah bengkak.. :nuts:

Republik Indonesia defisit US$ 54,7 Trillion mah negara bubarrrrrrr.... :runaway:

Salah ketik tuh :nocrook:

^^ hehe.. gw juga agak heran cen.. coba cek deh forumnya..

Produksi 60 Ribu Barel RON 90

PALEMBANG - Setelah sempat tertunda, akhirnya PT Pertamina Unit Pengolahan (UP) 3 Plaju, memproduksi premium RON (ratio oktan number) 90. Total permintaan Pertamina pusat mencapai 60 ribu barel.

Produksi RON 90 terkait dengan rencana pemerintah menerapkan aturan bahan bakar minyak (BBM) transportasi untuk wilayah uji coba Jakarta dan sekitarnya. "Memang, UP 3 merupakan salah satu kilang yang dulu diminta untuk mencoba memproduksi RON 90. Rencananya dulu akhir 2007, tapi ditunda. Prinsipnya, yang namanya perintah dari kantor pusat tetap akan kita laksanakan. Karena ini untuk mendukung program pemerintah," ujar Gana Pati, general manager UP3 Plaju, kemarin (7/3).

Menurut dia, permintaan produksi RON 90 sekitar 60 ribu barel masih akan dikaji secara detail. "RON ini masih akan didistribusikan di Jakarta. Kalau Sumsel belum ada pembicaraan. Tapi, lambat laun juga akan pakai kok."

Untuk memproduksi RON 90, lanjut Gana, UP 3 tidak ada kendala dengan teknologi. "Pusat minta kita memproduksi itu karena memang bisa. Kalau tidak bisa tidak akan dialokasikan untuk memproduksi RON 90," tambahnya.

Ia memprediksi, besar kemungkinan pemerintah akan memasarkan RON 90 itu untuk eksistensi. Hanya saja, belum dapat dipastikan segmen mana yang akan diisi. "Saya belum berani ngomong terkait itu. Untuk wilayah prioritas juga belum tahu. UP 3 hanya memproduksi tidak bicarakan itu, mau ke mana. Untuk alokasi nanti yang akan mendistribusikannya UPms (Unit Pemasaran) II. Kami pabrik, tugasnya memproduksi mau dikirim ke mana saja silakan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, UP3 Plaju masih melakukan kajian terkait rencana produksi premium RON 90. Sebelumnya, launching perdana premium berwarna hijau ini, rencananya akan dilakukan pada 1 Januari 2008.

Roberth MV Hubmas PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) II Plaju Palembang mengatakan, produksi premium RON 90 belum akan dipasarkan di Sumsel, melainkan terbatas pemenuhan Jakarta dan sekitarnya. "Kita (Sumsel) masih pakai RON 88," pungkasnya. (19)

Indonesia`s Medco Group to buy stake in Natuna gas block

Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - Indonesia's Medco Group says it is ready to buy from the state-owned oil and gas company PT Pertamina more than a 10 per cent stake in the giant gas block of Natuna D-Alpha, in Riau.

Pertamina has said this will open an opportunity for local companies to take part in the development of the block, believed to have one of the largest gas reserves in the word. The government had previously awarded the project to ExxonMobil, but the U.S. oil giant failed to carry out its contract before expiry.

The block is estimated to have reserves of 46 trillion cubic feet of gas, but to have high carbon dioxide content of 70 per cent that needs higher costs and technology. The project will cost up to US$52 billion.

Produksi 60 Ribu Barel RON 90



Apakah ini RON 90 nantinya cikal bakal Premium non subsidi?

Apakah ini RON 90 nantinya cikal bakal Premium non subsidi?

Yup...

http://www.antaraphoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1204700495
LAMPUNG, 5/3 - PLTU LAMPUNG. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kiri) bersama Dirut PT PLN (Persero) Eddie Widiono (3 kiri) menyaksikan maket PLTU Lampung, saat acara pemancangan tiang pertama (groundbreaking) di dusun Sebalang, desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Selasa (5/3). PLTU berkapasitas 2X 100 MW dijadwalkan akan selesai dalam waktu 30 bulan dan pada posisi puncaknya akan menyerap tenaga kerja dari berbagai keahlian 1.800 hingga 2.000 orang FOTO ANTARA/pandu dewantara/hp/08

=======================

koq tanggal fotonya 5 maret ya?
tapi foto di maketnya persis banget ama PLTU Tarahan yang baru jadi di bawah ini.. :nuts:

PLTU Tarahan, Lampung
yang baru saja beroperasi....

http://img252.imageshack.us/img252/4963/dsci0317gh7.jpg (http://imageshack.us)

02/28/08 18:46
Rp2 trillion allocated for renewable energy development still unspent

Jakarta (ANTARA News) - The government has yet to spend as much as Rp2 trillion in funds allocated in the 2007 state budget for renewable energy development, an energy affairs official said.

The funds had remained unused because the government had yet to establish a body tasked with developing renewable energy, Al Hilal Hamdi, head of the National Bio Energy Team, said here Thursday.

"So far, we are still discussing establishment of the body, whether it will be handled by the agriculture ministry or the energy and mineral resource mnistry," Al Hilal said at a discussion on the productivity of cassava plantations.

In 2007, the government allocated Rp2 trillion in funds for development of infrastructure related to renewable energy. The same amount was appropriated for the purpose in 2008.

He said, the funds were meant to be used for development of agricultural infrastructure, building of roads and bridges to attract investors in alternative biofuel development in the country.

"We hope that by mid 2008 a body or institution to handle renewable energy can established," he added.

The amount of funds for biofuel development would be evaluated every year, whether it would be raised or reduced.

Al Hilal who is also president commissioner of state electricity company PT PLN, said the company would cooperate with PT Pertamina to test the use of mixed diesel oil and ethanol (bioethanol) as fuel oil for power plants.

The purpose of the test would be to calculate the efficiency of bioethanol.

Currently, industry was paying Rp7,500 for every liter of diesel oil it uses but bioethanol would cost it only Rp5,500 per liter.

Assuming that PLN was consuming 10 million kiloliters of fuel oil per year, the company could save Rp20 trillion per year if it switched to bioethanol.

"The test will be conducted for a three-month period to see what impact bioethanol has on the efficiency of engines and on maintenance costs," he said. (*)

COPYRIGHT © 2008

RI-Iran Bangun Kilang Minyak di Banten

Rabu, 12 Maret 2008 | 04:55 WIB
TEHERAN, RABU - Pemerintah RI dan Iran sepakat untuk merealisasikan pembangunan kilang minyak di Banten dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari. Hal itu dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan Indonesia dalam sesi jumpa pers di Istana Saad Abad, Teheran, Selasa (11/3) malam.

Kerja sama itu melibatkan PT Pertamina (persero), Oil Refining Industries Developing Company (ORIDC) dan Petrofield Refining Company Ltd (Malaysia). "Pembagian sahamnya 40 persen Pertamina, 40 persen Iran dan 20 persen Malaysia," katanya.

Presiden Yudhoyono berharap dengan adanya kilang baru yang disebutkan bernilai 6 miliar dolar AS itu maka pasokan bahan bakar di dalam negeri akan meningkat. "Selain itu pengolahan yang didalam negeri juga diharapkan dapat membuat harga lebih murah," ujar Presiden.

Menurut Presiden, kerja sama sektor energi, terutama minyak bumi dan gas memang menjadi fokus kerja sama kedua negara. Presiden juga menjelaskan bahwa Pertamina mengikuti tender eksploitasi minyak di Iran.

Selain kesepakatan kerja sama pembangunan kilang minyak itu, kedua negara juga menyepakati kerja sama antara PT Pusri dan suatu pabrik di Iran untuk membangun pabrik petrokimia yang bertujuan menjaga pasokan pupuk.

Lebih lanjut Presiden menegaskan mengenai perlunya memilih perusahaan mitra kerja sama yang benar-benar memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar, tidak seperti pengalaman di masa lalu di mana proyek-proyek pertambangan tidak memberi manfaat banyak pada masyarakat sekitar. Disebutkan juga bahwa sekalipun Iran dikenai embargo di sejumlah bidang, namun program kerja sama itu dipastikan aman secara finansial.

Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan dua hari ke Iran, 10-12 Maret 2008, guna melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khameini. (ANT/IMA)

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.12.04553499&channel=1&mn=9&idx=25

Mitos kalau ternyata Investor itu mengantri untuk membangun Pembangkit listrik di luar pulau Jawa itu benar adanya ...... tapi yang menghambat (selalu ..dan akan selalunya adalah Pusat) ...

Gak kasian apa ama Kaltim :p ... Kalau Riau sih udah gak usah dikasihani lagi,,, udahhh terus nangis darah aja ...orang untuk konsumsi sehari-hari aja udah seret apalagi untuk ngembangin industri :ohno: .. Masih untung ada Kelapa Sawit ma Minyak Bumi yang kelistrikannya mereka ciptakan sendiri atau "membeli" dari PLN dengan harga spesial dan jaminan mutu.

Kebanyakan sih mencibir, kenapa cuman media lokal yang berani memberitakannya, well ini dari RIAUNEWS

Regulasi Pusat Masih Ganjal Daerah Untuk Kembangkan Listrik Sendiri
--------------------------------------------------------------------------------

13 Maret 2008 - 21:15 WIB
Pekanbaru (RiauNews). Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Drs Emrizal Pakis MM mengatakan bahwa hanya 40 persen saja kebutuhan masyarakat Riau yang dapat dipenuhi oleh PLN. Menurut Emrizal angka ini merupakan pencapaian terburuk PLN untuk mendistribusikan energi listrik di Riau.

''Angka ini termasuk salah satu pencapaian terburuk PLN didaerah. Meskipun krisis listrik bukan hanya Riau, namun jika daerah boleh mengembangkan energi listrik sendiri krisis listrik di Riau bisa diatasi sebab Riau mempunyai potensi besar untuk mengatasinya asalkan pusat mau merubah regulasi dan pengelolaan listrik tidak lagi dimonopoli oleh PLN,”'tegasnya.

Potensi listrik yang bisa dikembangkan di Riau kata Emrizal, seperti PLTA Lubuk Ambacang di kabupaten Kuansing, bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar 150 MW, kemudian di Peranap Kabupaten Inhu dengan energi Batu Bara mapu menghasilkan tenaga listrik sebesar 250 MW.

Selain itu Riau yang merupakan salah satu daerah dengan lintasan gas terbesar Gas tersebut juga mampu menghasilkan tenaga listrik. ''Dengan adanya potensi tersebut kita mampu mengatasi krisis listrik, potensi membangun pembangkit juga besar. Namun sayangnya, hingga saat ini pemrintah pusat hingga saat ini masih belum merubah regulasi dan membuka pintu bagi swasta untuk berperan serta mengatasi listrik. Inilah yang jadi persoalan,'' ujarnya.

Dikatakannya Pemprov Riau sudah membicarakan dengan pemerintah pusat agar mau merubah regulasi dan membuka pintu bagi swasta. Bahkan perwakilan seluruh Dinas Pertambangan dan Energi(Distamben) Provinsi se-Indonesia juga ikut saat itu, yang disampaikan kepada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

''Namun hingga saat ini pemerintah pusat belum merubah regulasi tersebut. Padahal Pemprov Riau sendiri sebenarnya sudah memulai usaha menjalin kerjasama dengan Qatar, untuk megembangkan listrik tanaga batu bara di Peranap-Inhu.

Namun saat ini masih banyak kendala perizinan yang kita hadapi,'' jelasnya. Persoalan listrik kata Emrizal, merupakan salahsatu dari banyak kebijakan pusat yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kekuasaan pusat dengan menerapkan kebijakan, terkadang merugikan percepatan pembangunan didaerah, namun dengan belum berubahnya regulasi tersebut pihak Qatar belum mau membangun pembangkit tenaga listrik tersebut.

Namun demi memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, Pemprov Riau kata Emrizal, tak akan menyerah dan pasrah hanya dengan kebijakan pusat saja. ''Langkah-langkah antisipasi krisis sudah jauh hari jadi pembahasan kita. Kita berharap, pusat dapat segera merevisi kebijakan dan regulasinya yang memonopoli listrik melalui PLN,'' katanya.

Intinya, persoalan antisipasi krisis listrik menjadi perhatian ditahun ini,'' katanya.
Penghematan pemakaian listrik yang sedang digaungkan pemerintah pusat, juga hendaknya diikuti oleh masyarakat Riau. ''Karena saat ini, jangankan Riau, Sumatera Utara yang kita tahu sebagai daerah penghasil energi listrik saja juga ikut merasakan krisis listrik. Jadi saatnya kita lakukan penghematan listrik, '' tukasnya ***(diva)

--=========================

Kalau provinsi yang pertumbuhan ekonominya di bawah 6% setahun seperti Jawa Bagian Tengah, peningakatan konsumen Kelistrikan sih tidak jadi masalah. Bisa diHANDLE dengan cepat.

Pertumbuhan Ekonomi Riau sudah 8.5% , Sumatra Utara juga hampir 9% ..... Tapi kelistrikan, jangankan 0%, aku rasa malah MINUS.,..


PLN, yaaa gitu deeee .... Regulasi Pusat malah lebih bahlul lagi :(

Kali pemerintah pusat, gak mau ngliat Riau dan Sumut pertumbuhan ekonominya di atas angka yang aku sebutkan di atas kalau seandainya kelistrikan terpenuhi......

Well, besok2 kalau mau terbang ke Medan atau Pekanbaru dari Jakarta mungkin bakal lewat Sukarno Hatta Terminal D ..... * well ini juga bercanda ...

Jum'at, 14 Maret 2008 22:02 WIB
2011, Pasokan Gas Dalam Negeri Bertambah 2,5 Juta Ton
Reporter : Sopia Siregar
JAKARTA--MI: Pasar dalam negeri akan memperoleh tambahan pasokan gas sedikitnya sebesar 2,5 juta ton mulai 2011. Tambahan ini antara lain dari Blok Mahakam, Bontang, sebesar 1,5 juta ton dan Lapangan Tangguh, Papua sebesar 1 juta ton.

Kepala BP Migas Kardaya Warnika menuturkan pasokan gas dari Bontang ini semula untuk perpanjangan kontrak ekspor gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) setelah tahun 2010.

"Perpanjangan (kontrak) baru boleh ditandatangani setelah kebutuhan domestik sudah dipenuhi," katanya di Jakarta, Jumat (14/3).

Sementara pasokan dari lapangan Tangguh akan diperoleh dari pengembangan LNG plant train 3 yang memiliki kapasitas 3,7 juta ton. Untuk pengembangan plant train 3 ini, ungkap Kardaya, operator lapangan Tangguh, BP Tangguh tengah menyiapkan proposal rencana pengembangan (POD).

"POD masih dipersiapkan, tapi kita minta agar train 3 itu diprioritaskan untuk domestik minimal 1 juta ton," ujarnya.

Pasokan gas dari Bontang dan Tangguh ini, lanjut Kardaya, rencananya akan dipasok ke LNG receiving terminal milik PGN yang akan dibangun di wilayah Banten. "Pasokannya memang kita prioritaskan untuk konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PGN," jelasnya.

Alokasi gas untuk domestik memang menjadi prioritas. Bahkan, kontrak gas untuk ekspor dilarang ditandatangani lebih dulu dibanding kontrak gas untuk domestik.

"Dilarang bikin kontrak untuk ekspor sebelum kontrak domestik. Barang sedetikpun," tegas Kardaya. (Pia/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/

mati lampu teruss...

cabeee dehhh..

panasssssssss..

pedesss....

emang separah apa bung laba2..?

emang ga ada project pembangkit baru sama sekali di Sumut?

emang separah apa bung laba2..?

emang ga ada project pembangkit baru sama sekali di Sumut?

baiklllah akan saya ceritakan..

sumut defisit terjadi sejak akhir taon 1990an.. hingga sekarang..

banyak proyek pembangunan bersekkala kecil dan besar.
masalahanya banyak proyek besar2 di gagalkan oleh pihak besar. dan yang kecil tidak bisa mengkaver laju permintaan untuk tenaga listrik. JAdi gara2 pertikaian pusat dan daerah, rakyat menderita gara2 tidak ada satu pun proyek besar berjalan..

defisit sekitar 200-300mw untuk beban puncak. Dan masalah lain adalah pembangkit merupakan barang tua, rongsokan, beli second dan merek cina pulak..

maka sering terjadi kerusakan2. ataupun pemeliharaan rutin, yg memakan waktu berbulan2.
Biasanya minimal 1x dalam 1 taon pemeliharan mesin tersebut.

Biasanya PLN melakukan pemadaman listrik minimal 4jam sehari.
Tahun lalu saja terjadi pemadaman 12 jam sehari selama 2 bulan !!.
keren gak tuh..
Untuk sekarang ini terjadi pemadaman selama 3 bulan karena terjadi keretakan di turbin bla bla bla bla...
jadi terjadi pemadaman 4-8 jam sehari..

Banyak proyek besar yang tidak dapat di danai oleh pusat. Tetapi pusat tidak juga memberi izin kepada investor yang di datangkan oleh pemkomedan, dan pemprosu.

Menurut PLN, medan bebas defisit itu paling cepat taon 2009an..
keren kan...

Jadi telah banyak terjadi penindasan khusus nya kepada UKM, Banyak gulung tikar atau bangkrut. Pusat tenang2 aja..
Banyak juga terjadi kebakaran akibat hub pendek, atau gara2 lilin..
banyak juga barang2 elektronik yg rusak gara2 sering mati lampu dalam sehari..

Investor banyak yg lari...
Kawasan Industri Medan kewalahan.
Tetapi ada investor yg akan membuat pembangkit listrik kusus KIM ( 1-4).

oleh..
Selama ini PLN masih menerima sumbangan listrik, barter, pembelian, dll.. seperti.
- KIM
- Inalum
- Sun Plaza
- dll..

Saya teringat tahun lalu, umat islam menjalani ibadah puasa dan Idul Fitri dalam kegelapan, dll...

Tapi banyak keganjalan yg terjadi, Kami warga medan tidak percaya lagi terhadap PLN dan pemerintah.
Jadi kami beranggapan kalau PLN berbohong kalau terjadi kerusakan atau pemeliharaan.. karena intinya mereka PLN hanya menghemat dana yg di keluarkan mereka untuk BBM...

dah itu aja dulu ya...

RI to build four nuclear power plants until 2025

Solo, Central Java (ANTARA News) - The Indonesian government is planning to build four nuclear power plants (PLTNs) until 2025 to meet domestic demand for electricity, Research and Technology Minister Kusmayanto Kadiman said here Wednesday.

"If one PLTN has a capacity to produce 1,200 MW, we will be needing four nuclear power plants by 2025 to meet domemstic need for electricty," the minster said during a visit to Sebelas Maret University (UNS) here.

A number of locations where the nuclear power plants could be set up had already been surveyed, including places in the northern parts of Java Island and in the southern parts of Kalimantan island, he said.

"Construction of nuclear power plants is already provided for in a law and included in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2004-2025," he said.

Construction of the Muria PLTN in Jepara, Central Java, was expected to be finalised in 2016 and therefore work on the project had to begin in 2008, Kusmayanto said.

About the existence of popular resistance to the government plans to build nuclear power plants, the minister said people were free to express their opinion on the matter but the government`s plans could only be stopped if the law providing for the development of nuclear power was changed.

Meanwhile, the government would cotinue to prepare the technology, funding and human resources needed to build and operate neclear power plants, he said. (*)
Prev: Hati-Hati Ada Kamera yang Bisa Menembus Baju Anda
Next: PS Palembang: Saatnya Pemantapan Tim

Tarif Disinsentif Litrik 160 Persen Berlaku 1 April

Makassar (ANTARA News) - PT PLN (Persero) memastikan akan mengenakan denda (disinsentif) tarif antara 30 sampai 160 persen kepada pelanggan yang menggunakan listrik di atas batas hemat yang ditetapkan namun memberi penghargaan berupa pemotongan tarif (insentif) sebesar 20 persen yang konsumsi listriknya di bawah batas hemat tersebut.

"Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2008 dan akan terlihat pada rekening listrik yang akan dibayar pelanggan pada bulan Mei 2008 nanti," kata Ir Dietje, Deputi Manager Pemasaran PT PLN (Persero) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) kepada ANTARA News di Makassar, Jumat petang.

Didampingi Deputi Manager Komunikasi, Yamin Loleh, Dietje menjelaskan, untuk mengetahui apakah pelanggan menghemat atau boros, PLN telah menetapkan batas hemat untuk setiap golongan tarif, kecuali untuk pelanggan golongan sosial dan industri.

Ada 18 golongan tarif yang terkena ketentuan insentif dan disinsentif tersebut yakni R1 450 VA sampai 2.200VA, R2, R3, B1 450 VA sampai 2.200VA, B2, P-1 450 VA sampai 2.200 VA, P1 2.200 VA sampai 200 kVA dan P2 di atas 200 kVA.

Untuk gologan tarif R1 450 VA misalnya, batas hematnya adalah 60 kWh, R1 900 VA batas hematnya 92 kWh, 1.300 VA (158 kWh) dan 2.200 VA batas hematnya 283 kWh.

"Kalau pelanggan menggunakan listrik di bawah batas hemat itu, maka mereka akan diberitan insentif secara merata sebesar 20 persen dari penghematan yang dicapainya, tetapi lebih dari itu akan dikenai disinsentif yang bervariasi antara 30 sampai 160 persen dari kelebihan penggunaan," ujarnya.

Ia memberi contoh, pelanggan golongan R1 900 VA yang menggunakan listrik hanya 82 kWh dalam sebulan, berarti yang bersangkutan menghemat 10 kWh sehingga ia akan mendapat potongan tarif sebesar 20 persen dari 10 kWh dikali tarif listrik per kWh.

Akan tetapi kalau penggunaannya dalam sebulan mencapai 102 kWh, maka pelanggan tersebut dianggap boros 10 kWh sehingga akan dikenai denda (disinsentif). Penggunaan 5 kWh di atas batas hemat akan didenda 30 persen, 10 kWh didenda 35 persen, kelebihan 15 kWh didenda 60 persen dan kelebihan di atas 15 kWh dikenakan denda 160 persen, katanya menjelaskan.

"Ketentuan ini tidak diberlakukan untuk pelanggan kategori sosial seperti rumah ibadah dan panti asuhan atau yayasan sosial lainnya serta kalangan industri," ujarnya.

Terkait penentuan batas hemat untuk setiap golongan tarif tersebut, Dietje mengatakan bahwa angka itu ditetapkan berdasarkan analisis konsumsi listrik rata-rata bulanan perpelanggan selama ini.

Ia memberi contoh, untuk pelanggan R1 450 VA, konsumsi rata-ratanya selama ini adalah 50 kWh/bulan, karena itu batas hemat 60 kWh yang ditetapkan dalam kebijakan tarif ini sudah cukup memadai karena berada di atas konsumsi rata-rata.

Ia berharap, kebijakan insentif dan disinsentif listrik ini akan semakin mendorong masyarakat menghemat listrik agar dengan daya yang tersedia saat ini, masyarakat lainnya yang belum menikmati listrik bisa terlayani.

PLN Sulselrabar mencatat ada sekitar 68.000 daftar tunggu yang menantikan pelayanan listrik di daerah ini.

Di tempat terpisah, Ketua YLKI Sulsel, Zohra Andi Baso mendesak PLN untuk segera mensosialisasikan kebijakan tarif insentif dan disinsentif itu kepada masyarakat sebelum diberlakukan karena hampir semua pelanggan listrik saat ini masih buta soal hitung-hitungan insentif dan disinsentif tersebut.(*)

Purnomo: Gasifikasi Batubara akan Tekan Subsidi Listrik

Cirebon (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan gasifikasi batubara yang telah diujicoba Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) di Palimanan, Cirebon, Jabar akan mampu mengurangi subsidi Pemerintah untuk energi listrik.

"Gasifikasi batubara akan mengurangi penggunaan solar di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PLN. Jika semua PLTD menggunakan gasifikasi maka penghematan subsidi bisa mencapai Rp25,4 triliun," katanya saat meresmikan Pilot Plant Gasifikasi Batubara Untuk PLTD Sistem Dual Fuel di Puslit Tekmira Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rabu.

Ia mengungkapkan, dari hasil rapat bidang energi listrik Selasa malam kemarin terungkap bahwa dengan asumsi harga minyak 85 dollar per barel maka subsidi listrik sudah mencapai Rp150 triliun dan jumlah itu sudah sangat memberatkan APBN.

"Sudah saatnya kita kurangi subsidi itu, antara lain dengan program gasifikasi batubara, apalagi cadangan batubara di Indonesia bisa digunakan untuk 100 tahun ke depan," katanya.

Purnomo berharap, keberhasilan "Pilot Plant" yang berhasil mengurangi penggunaan solar itu akan terus dilanjutkan dengan implementasi dalam skala komersial.

Sementara Direktur PLN Fahmi Mukhtar mengatakan, ada 4.000 unit PLTD dengan kapasitas 2.870 Mega Watt yang masih menggunakan solar 100 persen sehingga ongkos produksinya mencapai Rp2.200 lebih per kWh, padahal dijual kepada konsumen sebesar Rp600 per kWh sehingga subsidi Pemerintah terlalu tinggi.

"Dengan gasifikasi batubara maka pengeluaran untuk solar akan dialihkan untuk batubara sehingga subsidi Pemerintah sangat jauh berkurang," katanya.

Ia mengatakan, saat ini di tengah harga minyak dunia yang terus naik, sampai hari ini tercatat 110 dollar per barel maka ke depan PLN akan menghadapi persoalan yang tidak ringan dan harus dalam waktu singkat mulai melakukan terobosan dengan teknologi gasifikasi batubara itu.

Kepala Puslit Tekmira Dr Bukin Daulay MSc, teknologi gasifikasi batubara yang beroperasi dalam skala kecil itu merupakan satu-satunya pembangkit listrik di dunia yang menggunakan teknologi gasifikasi batubara.

"Teknologi ini bisa dikembangkan untuk pembangkit dengan kapasitas maksimal 3 Mega Watt, dan sangat cocok digunakan di daerah penghasil batubara seperti di Kalimantan dan Sumatera," katanya.

Sementara Kepala Balitbang ESDM Neni Sri Utami mengatakan, berdasarkan penghitungan, pada PLTD dual fuel yaitu menggunakan gasifikasi batubara 65 persen dan solar 35 persen maka biaya produksi listrik hanya Rp1.167 per kWh dengan asumsi harga solar industri Rp7.480 per liter dan harga gas batubara 5 dollar per MMBtu.

"Harga itu lebih rendah Rp1.057 per kWh dibanding dengan menggunakan solar 100 persen yang mencapai Rp2.224 per kWh," katanya.

Ia juga mengungkapkan, selama operasi menggunakan dual fuel itu mesin beroperasi dengan normal dan tidak terdapat kelainan karakteristik, demikian juga setelah operasi ternyata tidak terdapat endapan atau kerak dalam ruang bakar mesin.

Hadir pada acara itu Kepala Bakorwil Cirebon Drs H Nunung Sanuhri mewakili Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Cirebon H Nur Asyik. (*)

Sabtu, 22/03/2008 14:41 WIB

Harga BBM Cukup Naik 5-9%
Ari Saputra - detikfinance

Jakarta - Sudah saatnya pemerintah menaikan harga BBM secara bertahap 5 hingga 9 persen untuk jenis premium ataupun solar. Hal itu guna mengantisipasi kenaikan harga minyak global dan mengurangi beban subsidi pemerintah.

"Saya kira, 5-9 persen cukup. Jangan langsung 30 persen, misalnya, tapi secara bertahap," kata pengusaha Sofyan Wanandi,usai menjadi pembicara di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).

Menurut Sofyan, sejauh ini pemerintah terlalu pusing dibebani beban subsidi hingga Rp 100 Triliun. Selain itu, subsidi mendorong pada penyelewengan ditingkat distribusi.

"Pemerintah harus berani. Jangan hanya takut popularitasnya turun. Selama ini, kan selalu dikaitkan secara politis. (Padahal) ini pilihan ekonomi," imbuhnya.

Berbeda dengan Sofyan, anggota komisi VII dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi menolak usulan tersebut. la menyatakan, masih banyak cara untuk menambal subsidi seperti renegosiasi utang LN.

"Nggak harus begitu (menaikan harga BBM). Bisa lewat pajak BBM untuk barang mewah atau pajak progresif untuk kendaraan diatas 2.000 cc. Bisa juga mengefisienkan pengadaan BBM, dari pasar bebas menjadi G to G," usul Tjatur. (Ari/qom)

Sabtu, 22/03/2008 12:07 WIB

Manajemen Energi RI Kacau
Wahyu Daniel - detikfinance

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak becus dalam mengelola manajemen energi dalam 8 tahun terakhir. Kegagalan manajemen energi itu bisa dilihat dari penurunan produksi minyak Indonesia karena hanya mengandalkan kilang-kilang tua.

Demikian disampaikan oleh Direktur Center For Petroleum Kurtubi dalam diskusi di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).

"Kita tahu kenaikkan harga minyak dunia saat ini mempengaruhi seluruh kehidupan ekonomi rakyat, pemerintah gagal dalam mengelola energi. Padahal kalau pemerintah bisa mengelola dengan baik, maka akan ada penambahan produksi minyak sebesar 1,5 juta barel yang akan memberikan penerimaan Rp 200 triliun," tuturnya.

Dikatakan Kurtubi untuk memperbaiki pengelolaan manajemen energi ini harus ada perubahan UU Migas. Dalam UU Migas yang sekarang, proses investasinya berlarut-larut sehingga investor enggan memasukinya.

"Selain itu juga dalam undang-undang ini dikatakan investor harus membayar pajak meskipun mereka masih eksplorasi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari FPDI Ismayatun mengatakan harus ada upaya dari pemerintah untuk menaikkan lifting minyak.

"Kalau lifting diperbesar maka dengan kondisi kenaikkan harga saat ini kita harusnya mendapatkan pemasukkan yang lebih besar," katanya.

Ismayatun mengatakan mengenai subsidi bahan bakar, pemerintah jangan menekan masyarakat kecil di saat kenaikkan harga saat ini.

"Pemerintah harus bisa atasi kebocoran penggunaan bahan bakar subsidi oleh industri-industri, ini yang harus ditegakkan," katanya.

Kurtubi mengatakan kenaikkan harga minyak dunia menyebabkan rakyat makin menderita karena ongkos produksi yang meningkat menyebabkan harga-harga menjadi naik. "Saat ini nyaris semua harga menjadi naik," imbuhnya.(dnl/qom)

Sabtu, 22/03/2008 14:41 WIB

Harga BBM Cukup Naik 5-9%
Ari Saputra - detikfinance

Berbeda dengan Sofyan, anggota komisi VII dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi menolak usulan tersebut. la menyatakan, masih banyak cara untuk menambal subsidi seperti renegosiasi utang LN.

"Nggak harus begitu (menaikan harga BBM). Bisa lewat pajak BBM untuk barang mewah atau pajak progresif untuk kendaraan diatas 2.000 cc. Bisa juga mengefisienkan pengadaan BBM, dari pasar bebas menjadi G to G," usul Tjatur. (Ari/qom)

^^ Mas2 dewan yg terhormat... (katanye).. BIsa juga caranya dengan cara mengembalikan mobil dinas yg tidak diperlukan. Sebagai wakil rakyat ya naik angkutan umum, biar ngerasain pelayanan fasilitas umum yg harusnya kualitas angkutan umumnya menjadi TANGGUNG JAWAB PENGAWASANNYA!!!

Atau bisa juga dengan mengembalikan uang studi banding, uang tunjangan perbaikan rumah dinas yg NYATA2 tidak pernah ditempati sejak awal menjabat.... atau bisa juga MENIADAKAN STUDI BANDING.... Bayangkan mobil dinas yg dipake, itu saja juga memakai bensin subsidi... dibayar negara lagi... JADI DOBEL SUBSIDINYA DONG... dong... pala lo dong2!!!

:lol:

iya gw rasa masih banyak penghematan yang bisa dilakukan
lebih baik daripada naikin lagi BBM...

enak mah mereka isi bensin minta nota..
ntar diganti...
kl gw minta ganti ama siapa yak? :D:D

iya gw rasa masih banyak penghematan yang bisa dilakukan
lebih baik daripada naikin lagi BBM...

enak mah mereka isi bensin minta nota..
ntar diganti...
kl gw minta ganti ama siapa yak? :D:D

Kalo harga BBM naek tahun ini atau setidaknya sampe tahun 2009, berarti SBY sudah melanggar janji.

Makanya solusinya smart card dan pengaturan kelayakan yg mengisi Premium. Mobil 2000cc keatas gak boleh pake premium.

Kalaupun emang naik, emg gak bisa naiknya dilakukan secara bertahap? Misal sebulan naik Rp 100... itupun dibagi 2 kali, kenaikan berlangsung setiap tgl 1 dan 15... sebanyak Rp 50. Kalau pelan2 gini kan gejolak bisa diredam.

Kalau tiba2 naik Rp 3000 jadi Rp 7500... gimana gak jadi 'chaos'?!

Kalo gw berprinsip, penuhi dulu hak warga negara yg paling dasar (khususnya dalam menyikapi subsidi BBM). Karena ini berkaitan dengan transportasi, hak warga negara paling dasar dalam bertransportasi itu apa sih?

Ya JALAN KAKI...

Ada gak trotoarnya? Sudah ideal belum? Sudah memadai belum? Sudah berfungsi secara baik dan benar belum? Sudah menyambung aksesnya belum dengan fasilitas umum lain?

Ini hak paling dasar lho. Apakah hak yg paling dasar ini sudah dipenuhi di seluruh Indonesia?

Selanjutnya apa? Kalau warga negara tidak punya kendaraan pribadi, ya pasti menggunakan kendaraan umum. Karena tidak mungkin org yg tempat tinggal dan tempat kerjanya berjarak diatas 20 km, mau berjalan kaki (kecuali suku baduy).

Gimana angkutan umumnya? Apakah nyaman? Apakah aman? Apakah murah? Kalo murah mungkin iya, tapi murahnya malah bikin kualitasnya murahan. Emg gak bisa ya negara menjamin hak warga negara untuk merasakan angkutan umum yg murah tapi kualitasnya gak murahan? Ini sudah dipenuhi belum?

Jadi apakah subsidi BBM bertujuan untuk memenuhi/ meng-goal-kan hak2 dasar ini?

Lah kalau hak2 yg paling dasar saja tidak dipenuhi dari tujuan subsidi BBM itu... apa gak keblinger...namanya subsidi BBM itu?

Mohon pencerahannya... :nuts:

^^BBM NAIK...NO PROBLEMO LAAAAAA...
yaudah...pada naik sepeda aja ke tempat kerjanya...
udah murah...hemat ... sehat pula:cheers:

^^BBM NAIK...NO PROBLEMO LAAAAAA...
yaudah...pada naik sepeda aja ke tempat kerjanya...
udah murah...hemat ... sehat pula:cheers:

Trip, kalau rumahnya ada di daerah Dago atau Setia Budhi, gimana mau pulangnya ya?? Bisa besar tuh betis:lol::lol:

Trip, kalau rumahnya ada di daerah Dago atau Setia Budhi, gimana mau pulangnya ya?? Bisa besar tuh betis:lol::lol:

tapi badan langsing....:lol::lol::lol:ga apa2 daripada besar perut alias buncit
hiiiiii...ngeri ah

udah bagusin aja angkutan umumnya..

orang juga lama2 males naik mobil pribadi kalo macet..
paling2 nanti penjualan motor aja yang meningkat.. :D:D

napa kita musti cape2 bawa mobil kalo angkutan masal bisa membuat kita berleha2 ?

untung di medan masih kota kecil ...

hehehehe

^ justru kota kecil yang punya potensi jadi kota besar itu yang
bisa belajar dari polemik transportasi di Jakarta.. :)

Blok Natuna Ditargetkan Berproduksi Mulai 2018


Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina menargetkan produksi gas Blok Natuna D Alpha, Kepulauan Riau, dapat dimulai pada 2018.

Wakil Kepala BP Migas, Abdul Muin, usai mengikuti paparan pengembangan Natuna yang disampaikan PT Pertamina di depan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa, mengatakan target tersebut dengan asumsi penandatanganan kontrak kerjasama (KKS) Natuna dapat dilakukan pada 2008.

"Pengembangan Natuna direncanakan dalam 10 tahun, sehingga tahun 2018 sudah produksi," katanya.

Dirut Pertamina Ari H Soemarno menambahkan pihaknya tidak bisa menjelaskan proposal pengembangan Natuna yang disampaikan ke Menteri ESDM, karena harus dipresentasikan kepada Presiden terlebih dahulu.

"Sesuai hasil sidang kabinet beberapa waktu lalu, saya mesti presentasi ke Presiden dulu," katanya.

Ia hanya mengatakan, dirinya menjelaskan tujuh hal kepada Menteri ESDM, antara lain situasi dan kondisi terkini Natuna, risiko, peluang, kriteria mitra, dan keekonomian.

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu telah memutuskan kelanjutan pengelolaan Blok Natuna D Alpha diserahkan kepada Pertamina, menyusul tak dicapainya titik temu dalam negosiasi dengan ExxonMobil.

Hasil sidang kabinet juga meminta Pertamina segera menyampaikan proposal pengelolaan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas cukup besar.

Proposal tersebut nantinya akan dievaluasi tim pengarah yang beranggotakan antara lain Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri ESDM.

Pemerintah telah memutus kontrak Natuna D Alpha dengan Exxon pada 2005 karena hingga 21 tahun lamanya tak kunjung berproduksi.

Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham kepemilikan dan Pertamina 24 persen.

Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen.

Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar, yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2. (*)

PLN to provide two mln LHE connections for free in Sulawesi

Makassar (ANTARA News) - State-owned electricity company PLN will provide two million light & heat energy (LHE) power connections for free for 450 VA household customers in South, West, South East Sulawesi in the near future.

"We are now waiting for the arrival of the lamps from Jakarta. We hope we will begin distributing them in May," PLN`s Commercial Manager for South Sulawesi, West Sulawesi, SE Sulawesi office, Irwan Nasution said here on Tuesday.

He said that each of the household customers would get three light & heat energy lamps of 8 watts so that the number of customers that would get the efficient power connection facility would reach 600,000 or about 60 percent of the 900,000 household customers with the wattage limit of 450 VA in these regions.

Irwan said that the distribution of the LHE was expected to reduce the use of electricity at peak burdens because in these regions about 70 percent of PLN`s 1.3 million customers were households with a wattage of 450 VA.

Diece Uinana, PLN`s deputy marketing manager, said meanwhile that PLN would install the LHE connections itself in the customers house in order to guarantee that they would really use the facility.
(*)

masalah indonesia paling hangat sekarang..

http://www.antaraphoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1206439824

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menargetkan pembatasan premium dan solar dengan smartcard diberlakukan tahun ini secara bertahap. Uji cobanya dilakukan di Pulau Bali dan Batam. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo yusgiantoro di Jakarta, Selasa (25/3).

Kedua pulau itu dipilih lantaran kondisi sosial dan geografisnya sesuai kriteria pemerintah. Selain terpisah dari daratan, wilayah keduanya tidak terlalu luas. Upaya ini juga untuk mengurangi penyelewengan karena distribusi BBM di daerah itu relatif mudah. Ditambah lagi, taraf hidup dan daya beli masyarakat di sana lebih baik dibanding daerah lainnya.

Purnomo menambahkan sebelum pemberlakukan smartcard di seluruh Tanah Air, pemerintah bakal melakukan sosialisasi. Alasannya agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.(**)

Pertamina to pay Rp15 trillion in dividends this year

Tokyo (ANTARA News) - President Director of state oil and gas company PT Pertamina Ari Soemarno said that he has been asked by the government to pay its 2008 dividends of Rp15 trillion and express readiness to do that.

"We already had a meeting with Vice President Jusuf Kalla and discussed the matter," Ari Soemarno said in Tokyo Wednesday after signing an agreement on an assistance of Rp 6.4 billion to renovate the Indonesian School and Indonesian Hall in the Japanese capital.

The request was made following a windfall profit for Pertamina as the result of the constantly skyrocketing world oil price, which had once even reached more than 100 US dollars per barrel.

With regard to Pertamina`s projection of its 2008 profit, Ari Soemarno said the projection has been raised to Rp28 trillion.

He said that the impact of the world crude oil price hike on an oil and gas company like Pertamina would obviously cause an increase in the sales margin, which is a natural development.

Some time ago, the Financial Affairs Commission of the House of Representatives (DPR) had asked the government to project this year`s dividend payments of all state enterprises at a total of R31.51 trillion, which is 47 percent higher than earlier decided by the Budgetary Committee at Rp21.4 trillion.

Pertamina in 2006 managed to earn a profit of Rp19 trillion, and contributed Rp 9.47 trillion in dividends to the state. In 2007 Pertamina earned a profit of Rp23 trillion.

To raise its profits, Pertamina boosted its oil production capacity to 130,000 barrels per day in 2008 from the current 110,000 barrels per day.

Ari Soemarno disclosed further that Pertamina still has a strong position in Japan, which is proved by a cooperation in the building of a number of oil plants in Indonesia worth billions of US dollars, and in other oil and gas businesses.

"A number of projects relating to the oil and gas sector still being built in Indonesia, and with Pertamina as the only representative of the oil and gas sector abroad, must be maintained," said the older brother of one-time industry minister Rini Soewandi.

There are at least three projects being built with assistance of Mitsui namely the oil refinery in Cilacap worth 1.9 billion US dollars, an oil refinery in Balikpapan under a cooperation with Itochu Corp. worth 3.2 billion US dollars, and an LNG plant project in Central Sulawesi worth 1.4 billion US dollars built by Mitsubishi Heavy Industries.
(*)

RI, Japan agree on price of LNG supplies until 2011

Tokyo (ANTARA News) - State oil and gas company Pertamina and a number of Japanese gas companies have agreed on the price of Indonesian LNG (liquefied natural gas) supplies to Japan until 2011, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said here Friday.

The agreement was reached in negotiations between Pertamina and six Japanese gas companies based in western Japan.

Speaking after attending a function to mark Pertamina`s 50th anniversary here on Friday, visiting Energy and Mineral Recourses Minister Purnomo Yusgiantoro said: "The negotiations have been concluded successfully. We have also agreed on the price. We got a price that is still good for Indonesia."

Meanwhile, PT Pertamina President Director Ari Soemarsono said the talks on the LNG price to be valid until 2011 were in principle concluded on Thursday (March 27) and only documents on technical matters still needed to be wrapped up.

But both the energy minister and Pertamina president director declined to mention the LNG price agreed on saying only it was still profitable for Indonesia.

Earlier, Pertamina Deputy President Director Iin Arifin Takhyan engaged in tough negotiations with six Japanese gas companies, among others Osaka Gas and Toho Gas in Osaka.

In their negotiations, the two parties also discussed compensation for LNG shipments still owed by Indonesia through adjustments in the price.

The arrears in the LNG supplies to Japan comprised 72 cargoes or around 4 million tons.

Purnomo had earlier said that the LNG price being negotiated was over US$10 per mmbtu (million metric british thermal unit) while the LNG price in the world market now ranged between US$9 and US$10 per mmbtu.

The minister said Indonesia and Japan had a long-term LNG contract valid for 10 years under which Indonesia was supplying Japan with three million tons per year during the first five years and two million tons per year during the last five years.

Every year Indonesia and Japan had to renegotiate the LNG price to adjust it to the world market price. (*)

RI cannot avoid building nuke power plants

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia cannot avoid developing nuclear power plants as it will need enormous electricity supply in the future which cannot be met by other sources of energy, a nuclear energy expert said.

Chairman of the Care-for Energy and Environment Society (MPEL) Budi Sudarsono said here on Friday that the opinion saying Indonesia did not need nuclear plants is wrong.

"Such a conclusion is too careless. It has to be calculated how much the people have to pay for their electricity supply. So far, a nuclear power plant (PLTN) is still the cheapest source of electricity," he said.

He said that the next cheapest power generator is coal-fired electricity plant (PLTU) but this plant should be built at the entrance of a coal mine.

The nuclear expert said that a hydro-electric power plant (PLTA) was no longer possible to be built in Java because the condition of the rivers in the country`s most densely populated island and therefore no longer suitable the construction of PLTAs. It also has high social risks in the form of eviction of locals to give way for the construction of dams.

A PLTU, if it is far from the entrance of a mine, will become expensive due to the high fuel transportation costs as each 1,000 megawatts (MW) coal-fired power plant needs some 2.1 tons of coal.

In the meantime, an 1,000 MW electricity plant running on fuel oil will need 10 million barrels of fuel oil, or 64 billion cubic feet of natural gas, he said.

Alternative geothermal energy will also cost a lot, namely exploration and drilling costs as it has high failure risks and forces investors to need incentives or high tariffs.

Likewise, solar power plants (PLTS) are also expensive because they could only be built in isolated areas or on islands. These plants also need very expensive solar panels.

"We are still importing solar panels at Rp2.5-30 million per 50 Watt," he said.

A 1,000 MW PLTS will need 25,000 hectares of land to install the needed equipment to absorb solar rays, he added.

He acknowledged that the initial capital needed to build a nuclear power plant is big, which in Europe needs 1,500-2,500 US dollars per kW but its fuel component is small, namely 33 tons of uranium per 1,000 MW.

The price of uranium enrichment s only 1,700 US dollars per kg, he added. (*)

Malam Minggu, Warga Jakarta Padamkan Listrik 1 Jam

http://economy.okezone.com/images-data/content/2008/03/29/19/95801/Edgt9PPu4f.jpg

JAKARTA - Jakarta akan memadamkan listrik selama satu jam mulai mulai pukul 20.00 - 21.00 WIB pada Sabtu (29/3/2008) ini.

Hal itu merupakan bagian dari program Earth Hour untuk mengampanyekan kegiatan hemat listrik dan mengurangi emisi karbon sebagai sumber pemanasan global. Program itu juga diikuti puluhan kota di dunia, mulai Sydney hingga Chicago.

Kepala Humas PLN Ario Subijoko menyatakan, instruksi ini telah disampaikan ke seluruh unit-unit PLN di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Pulau Jawa.

Selain karyawan di internal PLN, imbauan memadamkan listrik pada beban puncak nanti malam juga telah disampaikan ke beberapa institusi pemerintah lain.

''Kami berharap masyarakat umum mengikuti program ini. Kota Jakarta bebannya per hari itu 1.500 megawatt (MW).Jika setengah warga Jakarta saja mendukung program ini, kita sudah mampu menghemat 700 megawatt," tuturnya, Sabtu (29/1/2008).

Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas telah memerintahkan untuk memadamkan listrik di seluruh gedung pemerintahan bila tidak ada kegiatan.

Instruksi wali kota yang berlaku mulai malam ini merupakan upaya mendukung penghematan listrik di Jakarta. Dia menambahkan, pemadaman listrik ini akan dimulai pada pukul 20.00 WIB nanti malam.

''Mudah-mudahan dengan ini masyarakat akan lebih peduli dengan penghematan listrik," jelas Effendi.

Plh Wali Kota Jakarta Selatan Budiman Simarmata mengatakan, program Earth Hour juga dilaksanakan di wilayahnya.

Seluruh gedung pemerintahan milik Pemkot Jakarta Selatan akan dipadamkan selama satu jam mulai pukul 20.00-21.00 WIB. ''Untuk menghemat energi tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan bersama,"ujarnya.

Sebanyak 40 kota besar di dunia, seperti Sydney, Melbourne, Chicago, Toronto, Bangkok, dan Seoul, turut berpartisipasi dalam kampanye ini.

Di Korea Selatan, lampu yang biasanya menyiram Menara N di Bukit Namsan, Seoul akan dipadamkan. Begitu juga dengan Stadion Piala Dunia di Sangam dan Stadion Olimpiade di Jamsil.Balai kota dan juga 22 jembatan yang melintasi Sungai Han juga akan dipadamkan.

"Kami menilai, event ini akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahwa persoalan perubahan iklim adalah persoalan kita bersama," tutur Lee Jeong-gu, staf pemerintah kota Seoul memberikanalasanketerlibatanibukotanegeri ginseng itu dalam Earth Hour. (Sindo Sore//sjn)

^ wah.. itu kesadaran apa dimatiin langsung,,?

pic-nya ya pas Jakarta dimatiin.. :D

kemaren aja pas Nyepi di Bali
katanya PLN udah hemat 3 Milyar.. :)

Malam Minggu, Warga Jakarta Padamkan Listrik 1 Jam

http://economy.okezone.com/images-data/content/2008/03/29/19/95801/Edgt9PPu4f.jpg

JAKARTA - Jakarta akan memadamkan listrik selama satu jam mulai mulai pukul 20.00 - 21.00 WIB pada Sabtu (29/3/2008) ini.


that means i wont watch Cahaya.. :cry::cry::lol: kidding

that means i wont watch Cahaya.. :cry::cry::lol: kidding

1 jam saja....... program earth hour:)

30/03/08 03:32
Menteri ESDM Purnomo Hadapi Dua Persoalan Serius

Tokyo (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengakui dirinya belakangan ini banyak mencurahkan perhatiannya pada dua persoalan serius, yaitu masalah kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan lonjakan volume pemakaian BBM dalam negeri.

"Semuanya gara-gara kenaikan harga minyak di pasaran dunia," kata Purnomo Yusgiantoro di Tokyo, Sabtu.

Ia mengemukakan hal itu sesaat sebelum meninggalkan Tokyo menuju Jakarta. Purnomo berada di Jepang untuk menghadiri negosiasi harga perpanjangan kontrak LNG dengan perusahaan Jepang, sekaligus menghadiri resepsi HUT ke-50 PT Pertamina yang digelar kantor perwakilan Pertamina Tokyo.

Ia pun menceritakan, melonjaknya harga minyak di pasaran dunia yang melampaui 100 dolar AS per barel telah membuat harga gas dan berbagai komoditas pertambangan ikut meroket. Diperparah lagi dengan melonjaknya volume pemakaian BBM di dalam negeri.

"Jadi saat ini saya diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu kemungkinan menaikkan harga BBM dan bagaimana menurunkan lonjakan konsumsi BBM nasional," ujar mantan Presiden OPEC itu.

Ia mengakui kalau pemerintah saat ini mencatat keuntungan tambahan (windfall) dari kenaikan harga minyak dunia yang juga berujung pada meningkatnya devisa negara dari sektor energi dan sumber daya alam.

Menurutnya, devisa negara dari sektor energi di tahun 2008 diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp270 triliun (dengan asumsi 1 dolar senilai Rp9.000). Namun peningkatan tersebut juga mendorong pembengkakan pada besaran subsidi BBM yang disediakan pemerintah, yakni sebesar 15 miliar dolar atau sekitar Rp135 triliun.

"Masalahnya, kalau menaikkan harga BBM maka harus dihitung betul risiko politik dan dampak sosialnya. Sementara upaya menurunkan konsumsi BBM tadi harus diatasi dengan diversifikasi energi," demikian Purnomo.

Tidak heran saat memberikan sambutan pada saat resepsi Pertamina yang berlangsung di Hotel Imperial Tokyo, Kamis malam (27/3) lalu, Purnomo mengajak perusahaan-perusahaan energi di Jepang untuk membantu aktif upaya diversifikasi energi di Indonesia.

Usai berpidato, Purnomo pun membungkukkan badannya dalam-dalam layaknya orang Jepang memberikan penghormatan kepada orang lain, yang langsung disambut tepuk tangan meriah 500 undangan yang hadir pada malam itu.

Ketika ditanya soal komentar kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Joachim Von Amsberg, yang menilai Indonesia tidak optimal dalam memanfaatkan peluang tingginya harga minyak mentah dan komoditas energi lainnya, Purnomo hanya berkomentar singkat.

"Bilang saja saya lagi menyiapkan strategi untuk dua pilihan yang sulit itu," kata Purnomo lagi.

Amsberg, Rabu (26/3) lalu, juga mengatakan, peningkatan pendapatan yang berasal dari tingginya harga minyak mentah tidak dibelanjakan dengan efektif. Subsidi bahan bakar minyak tidak tepat sasaran justru mendorong konsumsi dan tidak pro rakyat miskin.(*)

COPYRIGHT © 2008

that means i wont watch Cahaya.. :cry::cry::lol: kidding

fansnya glen alinskie ya ?
duh...kek emak2 :lol:

Lahan Siap, Exxon Awali Produksi 20 Ribu Barel

JAKARTA - Sumur Banyu Urip, lapangan migas dengan deposit terbesar di Blok Cepu, dipastikan mulai berproduksi akhir tahun ini. Kepastian tersebut dicapai setelah pembebasan lahan sumur di Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, itu menunjukkan hasil.

Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin menyatakan, April mendatang, lahan di sekitar sumur mulai dibebaskan. Kesuksesan tersebut merupakan hasil koordinasi berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, Perhutani, hingga kepolisian. "Bahkan, Pak Wapres (Jusuf Kalla) ikut turun tangan," katanya akhir pekan lalu.

Menurut dia, pembebasan lahan Blok Cepu sempat berlarut-larut akibat ulah para spekulan, sehingga memicu kekhawatiran target produksi tak tercapai. "Kali ini, kami tidak mau kecolongan lagi," tegasnya.

Dia menyatakan, tahap awal pembebasan meliputi lahan seluas 20 hektare. Lahan itu digunakan untuk proses konstruksi infrastruktur berupa storage atau tempat penampungan minyak, pipa penyalur, serta beberapa infrastruktur pendukung lain. "Itu infrastruktur primer," katanya.

Muin yakin pembebasan lahan bisa tuntas akhir tahun ini. Rencananya, masih ada 500 hektare yang perlu dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan lahan penyangga.

Salah satu kendala utama pembebasan lahan Blok Cepu, kata dia, adalah alotnya negosiasi pembebasan lahan dengan masyarakat. Selain surat-surat tanah yang belum lengkap, kendala lain adalah harga tanah yang melonjak. Harga tanah yang sebelumnya Rp 2.500-Rp 5.000 per meter kini melonjak hingga Rp 150.000-Rp 500.000 per meter. Kebanyakan tanah tersebut dikuasai makelar atau cukong dari luar desa.

Saat dihubungi di tempat terpisah, Public Relation Manager ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) Deva Rachman mengungkapkan, Exxon selaku operator utama di blok tersebut tetap berupaya mencapai target produksi pada akhir 2008. "Dengan perkembangan saat ini, kami optimistis target itu bisa tercapai," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam.

Menurut dia, pada tahap awal, akan diproduksi 20.000 barel minyak per hari (bph). Selanjutnya, angka produksi ditingkatkan menjadi 165.000 bph pada periode produksi puncak yang rencananya dimulai 2011.

Saat ini, kata Deva, Exxon bersama Pertamina sebagai partner mengerjakan tahap pengembangan lapangan Banyu Urip. "Sudah ada lima sumur produksi," katanya.

Berdasar uji coba produksi, lima sumur tersebut sudah mampu memproduksi minyak hingga 20.000 bph.

Dia menuturkan, tahap pengembangan lapangan Banyu Urip meliputi pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Misalnya, saluran pipa minyak. Meski demikian, dia mengaku bahwa proses tersebut agak terhambat karena alotnya pembebasan lahan. Karena itu, jelas dia, kini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Tentu agar prosesnya bisa berjalan lancar," ujarnya.

Dalam strategi produksi migas nasional, blok itu memang digadang-gadang akan menjadi kontributor utama sektor migas, selain Lapangan Duri di Sumatera milik Chevron. Kandungan migas di blok yang masuk dalam daerah aliran Sungai Bengawan Solo itu diperkirakan mencapai 1 miliar barel minyak ditambah 1,7 triliun kaki kubik gas bumi.

Blok Cepu sebagian besar berada di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Sumur utamanya adalah Banyu Urip yang memiliki potensi cadangan migas 507 juta barel setara minyak. Lapangan lain yang berlokasi di Bojonegoro, antara lain, Jambaran dan Cendana. Potensi cadangan di tiga lapangan tersebut berturut-turut 227 juta barel dan 61 juta barel. Lapangan lain, Sukowati, yang mempunyai cadangan 42,5 juta barel, kini sudah produksi dan digarap Petrochina.

Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, potensi cadangan migas lapangan Kemuning dan Alas Dara mencapai 7,9 juta barel. Ada pun lapangan gas Kedungtuban memiliki potensi 28 juta barel. Potensi cadangan migas Blok Cepu yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro mencapai 95,89 persen dibandingkan yang dimiliki Blora 4,11 persen.

Taken from Jawapos, Mar 31, 2008

^^ bisa nurunin harga minyak di Indo ga ya?

Selasa, 18/03/2008 10:11 WIB
Chevron, si Tulang Punggung RI
Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Banner Jakarta - PT Chevron Pacific Indonesia punya segudang rencana pengembangan bisnis migasnya di Indonesia. Pemerintah pun siap membantu Chevron yang dinilai sebagai tulang punggung produksi migas nasional.

Apa saja rencana Chevron di Indonesia. Berikut penuturan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam wawancara dengan detikFinance di ruang kerjanya, gedung Departemen ESDM, Jl Merdeka Selatan, Senin (17 Maret 2008).

Bagaimana rencana Chevron di Indonesia?

Chevron ingin mengembangkan deep sea, nunggu POD (plan of development) masih di Dirjen Migas. Saya sudah perintakan cepat diselesaikan. Deep sea di east Kalimantan. Kedua, Chevron ingin meningkatkan produksi satu blok di Duri steam flood, yang kemudian bisa menaikkan produksi. Mereka minta dukungan kita, kita bilang ajukan proposal. Kita dorong juga termasuk kebutuhan gasnya kita Bantu yang penting produksi naik. Karena, tulang punggung kita memang Chevron.

Ketiga, panas bumi. Mereka tertarik panas bumi dan sudah sukses di Drajat. Mereka minta lagi, saya bilang silahkan cari. Masih ada 6-7 lokasi yang akan ditender. Tidak hanya itu modelnya kan kayak di minyak, kalau dapatkan lapangan yang bagus, mereka bisa ajukan, kita bisa sama-sama. Kan ada dua daerah unappointment dan direct appointment. Kita juga akan terapkan di panas bumi, supaya mempercepat panas bumi.

Duri naikkan produksi jadi berapa?

3-4 juta sampai 5 juta ton LNG per tahun. Investasinya, kalau Tangguh 7,5 juta ton itu US$5,5 miliar, kalau 5 ya 5,5/7,5x5. Itu baru downstream, upstream-nya di dobel saja. Kalau POD-nya sekarang, tahun depan sudah kembangkan.

Produksi naik jadi berapa?

Di duri steam flood, bisa tingkatkan produksi. Duri 150, bisa naik jadi 175-200. Itu total Duri.

Kapan?

Dia minta insentif tahun ini, sebagian bisa mulai tahun ini.

Produksi kapan?

Perlu waktu untuk injeksi.

http://www.antarafoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1207130267

SEMARANG, 2/4 - KARTU KENDALI. Direktur Utama PT Energy Management Indonesia Gannet F Pontjowinoto (kiri), memberikan penjelasan tentang teknologi hemat BBM kepada dari ki-ka: Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, pada sosialisasi dan pencanangan distribusi minyak tanah bersubsidi sistem tertutup dengan menggunakan kartu kendali, di Semarang. Jateng, Rabu (2/4).

http://www.antarafoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1207130273

SEMARANG, 2/4 - KARTU KENDALI. Artis Luna Maya (kiri) memasangkan pin hemat BBM pada kemeja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kanan), pada sosialisasi dan pencanangan distribusi minyak tanah bersubsidi sistem tertutup dengan menggunakan kartu kendali, di Semarang. Jateng, Rabu (2/4). Pemerintah memproyeksikan penyaluran minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali yang diharapkan bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp6 triliun pada tahun 2008 ini. FOTO ANTARA/R Rekotomo/Koz/ama/08.

capee deh mati lampu teruss...

http://www.antarafoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1207301253

JAKARTA, 4/4 - PERCEPAT PEMBANGUNAN. Wapres Jusuf Kalla (kaian) berasama Menteri ESM Purnomo Yusgiantoro (tengah), Diirut PLN Fahmi Mochtar (kiri)i dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah (kiri) mendapat penjelasan dari Dektuir Proyek PLTU Suralaya unit 8 Chairuddiin Matondang (kanan) ketika mengunjuingi PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Jumat (4/4). Pemerintah meminta PLN mempercepat pembangunan PLTU Suralaya unit 8 sebagai bagian dari program listrik 10 ribu MW. FOTO ANTARA/Saptono/nz/08

[IMG]
JAKARTA, 4/4 - PERCEPAT PEMBANGUNAN. Wapres Jusuf Kalla (kaian) berasama Menteri ESM Purnomo Yusgiantoro (tengah), Diirut PLN Fahmi Mochtar (kiri)i dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah (kiri) mendapat penjelasan dari Dektuir Proyek PLTU Suralaya unit 8 Chairuddiin Matondang (kanan) ketika mengunjuingi PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Jumat (4/4). Pemerintah meminta PLN mempercepat pembangunan PLTU Suralaya unit 8 sebagai bagian dari program listrik 10 ribu MW. FOTO ANTARA/Saptono/nz/08

dapet info dari temen, yg menghambat justru otoritas lokal
banyaknya pungutan untuk bahan2 lokal semacam batu kali dsb menghambat pembangunan PLTUnya

http://www.antarafoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1207130273

SEMARANG, 2/4 - KARTU KENDALI. Artis Luna Maya (kiri) memasangkan pin hemat BBM pada kemeja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kanan), pada sosialisasi dan pencanangan distribusi minyak tanah bersubsidi sistem tertutup dengan menggunakan kartu kendali, di Semarang. Jateng, Rabu (2/4). Pemerintah memproyeksikan penyaluran minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali yang diharapkan bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp6 triliun pada tahun 2008 ini. FOTO ANTARA/R Rekotomo/Koz/ama/08.

Ewwww.... Luna Maya:)

RI most inefficient nation in consuming energy
By Andi Abdussalam

Jakarta (ANTARA News) - The government is launching an intensive campaign to promote the use of liquefied petroleum gas (LPG) in households in order to save kerosene amid increasing oil prices in the world market.

As part of the campaign, the government is distributing gas cylinders for free to economically-weak families across the country which is reputedly the most inefficient in energy consumption.

The government is so serious in the program that President Susilo Bambang Yudyonoyono himself made door-to-door calls on common people in the city to persuade them to use gas.

On Sunday, the president held a dialog with residents of Cempaka Baru in Central Jakarta. He told them, if they switched to gas, they would be "heroes."

The government would continue to intensify the implementation of the kerosene-to-gas conversion program to reduce fuel subsidy that was burdening the state budget.

Global crude prices are hovering above US$100 a barrel, well above the assumed oil price in the 2008 state budget. The government is still subsidizing certain types of fuel oil so that the surge in global oil prices has burdened the state budget. The massive use of gas is expected to reduce the state budget`s burden.

Yudhoyono showed his seriousness again on Tuesday when speaking to participants of a regional government leadership consolidation forum organized by the National Resilience Institute (Lemhanas).

A total of 86 participants consisting of mayors, district heads and regional legislative council (DPRD) leaders were present at the forum.

Yudhoyono clearly looked angry when he noticed some of the forum`s participants had fallen asleep when he was trying to explain how inefficient the country was in the use of energy. "What a shame, wake them up! We are ashamed of the people who have elected us," the president said pointing at a participant who was sleeping in his seat.

Vice President Jusuf Kalla also acknowledged that Indonesia was one of the most inefficient countries in the use of kerosene as household fuel.

"In this world, Indonesia is the only country which is still using kerosene, apart from another one in Africa, but we are the most inefficient one," the vice president said.

So far the government still has to spend Rp45 trillion annually to subsidize kerosene for public consumption. "The government has to subsidize Rp6,500 per liter of kerosene. The production cost or economic value of a liter of kerosene is Rp8,500 but the government sells it to the public at Rp2,000 per liter," the vice president said.

Therefore, the government was working hard to popularize its kerosene-to-gas conversion program. "We have to make this program a success," he said.

To implement its kerosene-to-gas conversion program, the government would spend at least Rp15 trillion in funds. If the program is successful, it will save Rp40 trillion a year.

In the meantime, Yudianto, operations director of PT Energi Manajemen Indonesia (EMI) also opined that Indonesia was the most wasteful country in Asia in terms of energy consumption.

He said Indonesia was very inefficient in consuming energy because it was unable to optimize utilization of its alternative energy sources.

The government`s policy of subsidizing fuel oil prices proved to have accustomed consumers to uncontrolled energy consumption.

According to the results of a survey by PT EMI and by other independent survey bodies, inefficient use of energy in Indonesia happened not only to the public consumers but also to industries, the impact of which needed a lot of attention.

Inefficient use of energy by textile industries in Indonesia is about 10 to 15 percent higher than that of the same industries in India and Vietnam. This excluded the use of other fuel oils and that of non-renewable sources. This actually poses another threat to the Indonesian people.

"All parties concerned need to take various effective steps to terminate the habit of Indonesian consumers who are wasteful in their daily energy consumption," Yudianto said.

He said that Java was the dominant region in Indonesia in the use of energy, namely it used some 60 percent of the country`s energy need.

PT EMI, a non-governmental institute is committed to carrying out surveys and efficient energy use campaigns. It is launching a campaign aimed at changing the people`s energy consumptive behaviors as well as those of industries.

"We are also encouraging industries to save on energies by providing them with energy audit for free. We have a short term target to make the people aware of economizing energy," Yudianto said. (*)

PLN Ditetapkan Bangun PLTA Asahan III
DPD RI akan Pertanyakan Nasib Investor dan Pengusaha Lokal

Rabu, 09-04-2008
*mulyadi hutahaean
MedanBisnis – Medan
Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut Nurdin Tampubolon yang tergabung di PAH II mengatakan akan mempertanyakan kepada Direktur Utama PT PLN soal nasib investor dan pengusaha lokal yang berminat membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan III.

Pasalnya, sebelum pemerintah menetapkan pelaksana pembangunan PLTA Asahan III tersebut, pengusaha lokal sebagai mitra investor telah banyak mengeluarkan dana.
“Dalam waktu dekat, PAH II DPD RI akan memanggil Dirut PT PLN mempertanyakan masalah pembangkit listrik di Sumut termasuk PLTA Asahan I dan III. Nanti juga akan dipertanyakan nasib investor dan pengusaha lokal yang telah melakukan berbagai proses pengurusan izin, pelepasan lahan dan lainnya,” kata Nurdin Tampubolon yang saat itu didampingi anggota DPD RI pemilihan Sumut lainnya Yopie S Batubara, Parlindungan Purba dan Lundu Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (8/4) di Medan.
Dijelaskan, pihaknya mempertanyakan alasan penetapan PT PLN sebagai pelaksana dan nasib investor PT Hanwha Engineering Construction (HEC) dan PT Subur Sari Lastderich sebagai mitra lokal untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. “Kita tidak bisa menghalangi program pemerintah, tapi harus diperhatikan inisiasi investor sebelumnya untuk dilibatkan. Kita lihat dulu alasan mereka, tapi dengan kasat mata, lebih baik negara tidak terbebani dengan pinjaman,” jelasnya.
Diakuinya, DPD RI asal pemilihan Sumut tidak mempersoalkan siapa pelaksana pembangunan PLTA Asahan III tersebut. Tapi, yang terpenting, katanya, pelaksana proyek tersebut (investor atau PT PLN-red) harus melibatkan pengusaha lokal di Sumut atau di tanah air.
“Kami tidak mempersoalkan siapa pelaksana pembangunan PLTA Asahan III tersebut, yang penting krisis listrik di daerah ini segera teratasi dan bisa memenuhi kebutuhan. Kalau investor sudah bermitra dengan pengusaha asal daerah lain semisal dari Jakarta dan Surabaya itu tidak dipermasalahkan, tapi yang amat penting harus bermitra dengan pengusaha lokal,” jelas Nurdin Tampubolon.
Di tempat yang sama, Yopie S Batubara mengatakan pihaknya lebih setuju kalau proyek tersebut dikerjakan oleh investor karena tidak membebani negara. Sebab, dengan meminjam dari Japan Bank of International Cooperation (JBIC) akan menambah deretan utang negara ke negara lainnya.
“Saat ini APBN sedang mengalami defisit atau sulit, bahkan DAU dan DAK akan dipotong karena pembiayaan yang minim. Mengapa lebih memilih tidak meminjam, karena sudah ada investor yang datang dengan modal sendiri. Kita tidak minta supaya menghunjuk siapa pelaksananya, tapi yang terpenting tidak usah meminjam uang untuk membangunnya,” jelas Yopie S Batubara.
Sementara itu, Direktur Utama PT Subur Sari Lastderich Nelson Matondang mengakui pihaknya sebagai mitra lokal PT HEC dari Korea Selatan (Korsel) telah banyak mengeluarkan dana untuk mengurus berbagai proses yang dilalui. Bukan hanya itu, pihaknya juga sudah banyak mengeluarkan dana untuk pelepasan lahan di lokasi pembangunan PLTA Asahan III di wilayah Toba Samosir (Tobasa).
Informasi yang diterima MedanBisnis, PT PLN sebagai pelaksana proyek pembangkit listrik tersebut belum bisa melaksanakan pembangunan karena DPRD Kabupaten Tobasa masih melakukan gugatan. Pasalnya, dengan penetapan PT PLN sebagai pelaksana, maka proyek tersebut akan dibangun di wilayah Kabupaten Asahan atau Pemkab Tobasa akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi PLTA Asahan III tersebut.

source : http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=113842&more=1#more113842

PLN Bangun Tiga Pembangkit
Sabtu, 12/04/2008

PALEMBANG (SINDO) – PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB) berencana membangun tiga pembangkit baru untuk menambah daya.

Pembangunan juga dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan bahan bakar mahal (solar) yang cukup membebani biaya operasional. Manajer Perencanaan PLN WS2JB Arjuna Afandi menjelas kan, pembangunan tiga pembangkit baru segera dilakukan tahun ini.Diharapkan pembangunan ketiga pembangkit tersebut dapat menambah daya mampu yang dimiliki PLN sebesar 22,12% pada 2008.

“Selain membangun pembangkit baru, kita juga akan pensiunkan 22 mesin pembangkit lama yang biasa menggunakan bahan bakar mahal secara bertahap hingga 2010 mendatang,” ungkapnya. Ketiga pembangkit yang dibangun, kata Arjuna, meliputi PLTU Tarahan dengan kapasitas 2x100 MW,PLTGU Aad on Inderalaya berkapasitas 40 MW, dan PLTG Sewa Keramasan dengan kapasitas energi yang dihasilkan sebanyak 2x50 MW.

Menurutnya,pembangunan pembangkit baru sekaligus meremajakan pembangkit yang dimiliki PLN. Pasalnya, dari 93 unit pembangkit yang ada, rata-rata pembangkit sudah berumur di atas 10 tahun. “Pembangkit berusia antara 11–20 tahun mencapai 37%,”ungkapnya.

Pembangunan ketiga pembangkit ini menurut Arjuna sengaja menggunakan bahan bakar murah (gas) untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia yang cenderung tinggi. Bahkan, khusus PLTGU Aad on Inderalaya, menurut dia akan segera dioperasikan pada Juni mendatang.

Pembangkit itu,jelas Afandi, memanfaatkan gas buang yang dihasilkan untuk memberikan pemanasan mesin boiler agar mampu menggerakkan turbin uap. Dia menuturkan, pengurangan penggunaan solar sebagai bahan bakar untuk menghasilkan daya mampu PLN sekaligus mengu rangi biaya operasional PLN WS2JB pada 2007 sebesar Rp2,445 triliun.

Pasalnya, dari total biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun, pengeluaran PLN untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan pelumas cukup besar mencapai 61,9%. “Banyak yang akan kita lakukan untuk meningkatkan produksi. Kita juga lakukan berbagai program seperti diversifikasi dan revitalisasi dan MFO-nisasi agar target pertumbuhan produksi tercapai,” ungkapnya.

ManajerNiagaPLN WS2JB Dwi Kusnanto mengatakan, percepatan penggantian bahan bakar solar (HSD) menjadi MFO sudah seharusnya dilakukan.Dengan demikian, pengurangan alokasi subsidi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN2008tidakterlalu memberatkan.“Karena penekanan biaya operasi melalui penghematan listrik dan percepatan penggantian bahan bakar sudah dilakukan,” tuturnya. (komalasari)

Singapore`s SembCorp unit signs $5.5 bln deal to buy gas from Indonesia

Singapore (ANTARA News) - SembCorp Industries unit SembCorp Gas said Tuesday it has signed a $5.5 billion deal to buy natural gas from West Natuna in Indonesia.

The deal was signed between SembCorp Gas and Premier Oil, the operator of the West Natuna gas field, and its partners.

Under the deal, SembCorp Gas will import 90 billion British thermal units (BTUs) of natural gas per day.

"The importation of additional gas will allow us to meet growing customer needs on Jurong Island and it will enlarge our earnings base and provide the platform for the future growth of our energy and centralized utilities business," chairman of SembCorp Gas Tang Kin Fei told Thomson Financial.

Once delivery of the new gas supply starts between 2010 and 2011, SembCorp Gas will be importing about 470 billion BTUs of gas per day, said Tang, who is also president and chief executive officer of SembCorp
Industries.

SembCorp Gas is already importing gas from Indonesia and the new deal covers additional supply.

The additional gas will enable SembCorp Gas to supply the requirements of new chemical and petrochemical manufacturing facilities currently under construction on Jurong Island, the city-state's petrochemical hub. (*)

SUMSEL SURPLUS LISTRIK, DUKUNG SUMBAGSEL, SUMBAR DAN RIAU

Palembang, Bakominfo, 17/4 - Kapasitas pembangkit terpasang di Sumsel mencapai 743,7 MW sehingga terjadi surplus daya listrik sebesar 304 MW untuk mendukung sistem interkoneksi Sumbagsel, Sumbar dan Riau.

Gubernur Sumsel, H.Syahrial Oesman menyampaikan hal itu di hadapan Menteri Negara Riset dan Tehnologi, Kusmayanto Kadiman dan peserta Rapat koordinasi nasional riset dan teknologi (Rakornas Ristek) 2008 di Palembang, Rabu.

Menurut Gubernur Sumsel, H. Syahrial, sejak ditetapkannya Sumsel sebagai lumbung energi nasional, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai antara lain di bidang pembangunan ketenagalistrikan telah dibangun PLTG Palembang Timur (150 MW) PLTG Borang Mounted (2x18 MW), PLTG Musi-2 (3x4,5 MW), PLTG Prabumulih (2x6 MW) dan PLTG Gunung Megang (2x40 MW) sehingga total kapasitas daya Sumsel mencapai 743,7 MW.

Melalui pembangunan ketenagalistrikan itu Sumsel mendukung sistem interkoneksi Sumbagsel, Sumbar dan Riau. Selain itu beberapa investor independent power producer (IPP) sampai saat ini masih menunggu power purchase agreement (PPA) dari PT PLN (Persero) dalam rangka pembangunan beberapa PLTU mulut tambang dengan kapasitas total sekitar 4.400 MW.

Di samping itu juga telah dibangun pipa gas melalui proyek South Sumatra West Java (SSWJ) I dan II dengan total panjang pipa 1.038 Km menuju pulau Jawa yang dilakukan dalam dua tahap dengan total produksi 650 juta kaki kubik perhari atau setara lima juta ton LNG yang direncanakan rampung pada akhir 2008 dengan nilai investasi $ US 1,1 miliar.

Kontribusi suplai gas yang berasal dari Sumsel menuju Jawa Barat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi setempat dalam upaya mengurangi ketergantungan BBM dan menggantinya dengan sumber energi gas.

Gubernur menjelaskan, pemakaian BBM secara nasional dapat dihemat sekitar 38 juta kiloliter/tahun dengan demikian kontribusi gas Sumsel itu jika dihitung dalam rupiah dapat menghemat subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp 10 triliun/tahun.

Selain memanfaatkan sumber daya alam Sumsel juga telah melakukan pengembangan energi alternatif sebagai upaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan bahan bakar nabati (BBN) yakni dibangunnya pabrik biodeselyang berbahan baku biji jarak pagar di desa Tuni Jaya kecamatan Martapura kabupaten OKU Timur.

Pembangunan tersebut diatas areal 2.000 ha dengan kapasitas produksi enam ton/hari yang melibatkan sekitar 1.750 orang petani.

Pabrik tersebut 5 April lalu sudah diserahterimakan ke Pemkab OKU Timur oleh deputi perkembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, Kementerian riset dan teknologi.

Pembangunan pabrik tersebut menelan biaya sekitar Rp8,5 miliar yang mampu menghasilkan enam ton jatropa crude oil (JCO) setiap hari dan dapat diolah menjadi enam ton biodesel setiap hari.

Sementara di sektor pertanian, irigasi Air Lakitan sudah mampu mengaliri sekitar 50 ribu ha sawah dan irigasi Komering mengairi seluas 150 ribu ha untuk dua provinsi yakni Sumsel dan Lampung. (Sup).

brarti Sumsel ga pernah Byar-pet ya?

brarti Sumsel ga pernah Byar-pet ya?

He he he Byar-pet, ya pasti pernah lah, dengan alasan teknis:)

Singapore`s SembCorp unit signs $5.5 bln deal to buy gas from Indonesia

Singapore (ANTARA News) - SembCorp Industries unit SembCorp Gas said Tuesday it has signed a $5.5 billion deal to buy natural gas from West Natuna in Indonesia.

The deal was signed between SembCorp Gas and Premier Oil, the operator of the West Natuna gas field, and its partners.

Under the deal, SembCorp Gas will import 90 billion British thermal units (BTUs) of natural gas per day.

"The importation of additional gas will allow us to meet growing customer needs on Jurong Island and it will enlarge our earnings base and provide the platform for the future growth of our energy and centralized utilities business," chairman of SembCorp Gas Tang Kin Fei told Thomson Financial.

Once delivery of the new gas supply starts between 2010 and 2011, SembCorp Gas will be importing about 470 billion BTUs of gas per day, said Tang, who is also president and chief executive officer of SembCorp
Industries.

SembCorp Gas is already importing gas from Indonesia and the new deal covers additional supply.

The additional gas will enable SembCorp Gas to supply the requirements of new chemical and petrochemical manufacturing facilities currently under construction on Jurong Island, the city-state's petrochemical hub. (*)

duh..

Pasokan Gas Minim
4 Industri Lagi Terancam Tutup
Selasa, 15-04-2008
*herman saleh
MedanBisnis – Medan
Permasalahan infrastruktur, khususnya mengenai pasokan gas di Sumut yang tak kunjung selesai, menyebabkan beberapa industri terpaksa mengurangi frekuensi operasinya. Ini karena sebagian industri tidak bisa mengganti sumber energi gas ke energi alternatif lainnya, seperti batubara.

Bahkan lebih tragis lagi, 4 industri sarung tangan terancam tutup. “Ada beberapa perusahaan tahun lalu yang terancam karena minimnya pasokan gas ini. Untuk diketahui, dari 12 industri sarung tangan di Indonesia, 10 di antaranya berada di Sumut. Artinya, industri ini sangat potensial dan merupakan salah satu andalan di Sumut. Ada 5 industri yang sudah beralih menggunakan batubara, namun yang tidak bisa, terpaksa menunggu pasokan membaik, atau tutup,” kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksmana Adiyaksa, kepada wartawan di Medan, Senin (14/4).
Dikatakannya, satu industri sarung tangan di Sumut, yakni Glovindo sudah tutup pada tahun 2007 lalu. Dengan kondisi sekarang, Laksamana berujar, industri sarung tangan pasti tutup sebelum tahun 2008 berakhir. Kondisi ini sangat mungkin, sebagai dampak sulitnya menggunakan energi selain gas.
“Berbeda dengan listrik yang masih bisa diganti dengan generator set (genset), kalau gas harus bagaimana? Sekarang ini pengusaha serba salah, kalau pakai batubara bisa-bisa negara tujuan ekspor tidak mau beli, karena tidak ramah lingkungan dan ketentuan ISO,” katanya, seraya menambahkan harga batubara saat ini juga terus mengalami kenaikan.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada langkah yang bijak dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau tidak, maka jangan terkejut jika tahun depan, industri unggulan di Sumut tersebut tinggal nama. Investasi di Sumut juga akan mengecil jika industri sarung tangan ini benar-benar tutup. Sementara, bagi investornya yang sebagian besar berasal dari Malaysia itu akan mencari negara lain, bisa Vietnam, atau negara lainnya.
“Selain itu, jika tutup, maka tidak terhindari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir perusahaan bagi karyawan. Kalau dihitung-hitung dengan satu perusahaan, terdapat 1.000 karyawan, maka paling tidak 4.000 karyawan terancam menjadi pengangguran,” ungkapnya.

source : http://www.medanbisnisonline.com/rub...e=1#more114311

ironis banget ya....

Sumsel Suplai Listrik Nasional 7.000 MW
Jum'at, 18/04/2008

PALEMBANG(SINDO) – Pasokan energi listrik nasional sebesar 7.000 MW akan dipenuhi dengan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Sumsel.

Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel Budi Raharjo mengatakan, rencana pembangunan tersebut akan dibahas kembali pada Musyawarah Rencana Pemba-ngunan Nasional (Musrenbang) 6 Mei mendatang. ”Sumsel dipilih,karena dibandingkan membangun di wilayah lain termasuk di Kalimantan, akan memerlukan biaya investasi yang tinggi,” ujarnya di Pemprov Sumsel kemarin. Budi mengaku pihak pemprov belum mengetahui secara pasti pembangunan tersebut dimulai.

Namun,rencana tersebut sudah diputuskan pada rapat paripurna kabinet yang dihadiri Gubernur Sumsel beberapa waktu yang lalu. ”Dak tahu kapan mulainya, tetapi pada rapat itu Pak Gubernur ikut, dan itulah keputusannya,”katanya. Sumsel sebagai wilayah pembangunan pembangkit listrik terpilih.

Sebab, selain karena jarak yang lebih dekat dibandingkan Kalimantan,Sumsel juga memiliki deposit batubara yang sangat besar. Untuk menambah suplai energi listrik nasional tersebut, diperkirakan pembangunan segera dibangun, dengan membangun interkoneksi Sumatera–Jawa yang menyebe rangi Selat Sunda.

Dalam memenuhi kebutuhan energi nasional tersebut, pemerintah tetap melibatkan pihak swasta yang telah banyak menawarkan diri membangun beberapa pembangkit mulut tambang di Sumsel. Sementara, interkoneksi yang akan dipakai untuk menyuplai energi listrik pulau Jawa akan dibangun dengan dana dari pemerintah atau APBN.

Interkoneksi dua pulau tersebut telah didesain dan mulai dilakukan pencarian dana oleh pusat. Sementara, untuk pembangkitnya dibangun pihak swasta dengan melibatkan perusahaan swasta nasional. Untuk itu,kata Budi,pemprov memberikan kesempatan kepada PT BA selaku penguasa tambang batubara di Sumsel untuk menjalin kontrak dengan pihak yang membangun pembangkit.

”Setiap pembangkit harus kerja sama dengan PT BA,itu sudah menjadi persyaratan dari pusat yang mengharuskan perusahaan swasta nasional sekaligus penyuplai batubara,” katanya. Saat ini, kata Budi, beberapa investor telah menunggu kesepakatan pembelian energi dari PLN,di antaranya Perusahaan Nalco dari India dengan kapasitas pembangkit 1200 MW dan Guandian China dengan kapasitas pembangkit 3x260 MG dan beberapa investor lain.

Kapasitas energi yang siap dibangun saat ini telah mencapai lebih kurang 4.400 MW. Lebih lanjut dijelaskan,pembangkit ini pasti dibangun dan hanya tinggal menunggu Musrenbang Nasio-nal mendatang yang akan memutuskan mulainya pembangunan itu. Sebelumnya, Gubernur Prov Sumsel Syahrial Oesman mengatakan, di bidang ketenagalistrikan, Sumsel memang menjadi pemasok energi listrik,namun saat ini, Sumsel baru mampu memasok wilayah Sumbagsel dan Sumatera Barat.

Pasokan tersebut dipasok dari pembangkit tenaga gas dan uap yang telah dibangun di beberapa lokasi seperti Prabumulih dan Gunung Megang. ”Potensi Sumsel memang sangat besar, karena jaraknya yang hanya dipisahkan Selat Sunda, kalau interkoneksi sudah tersambung dan pembangkit telah dibangun. Maka,paradigma Jawa suplai ke Sumatera akan berubah dan pusat sudah melihat ke arah itu,”katanya. (berli zulkanedi)

Powering Asia's sleeping giant
By Lucy Williamson
BBC News, Jakarta

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44558000/jpg/_44558628_jakartapowerap226.jpg
Electricity supplies in Indonesia are heavily subsidised

South East Asia's largest economy is facing a big problem - how much longer can the state electricity company meet the country's growing demand for power?

In February, the islands of Java and Bali - Indonesia's economic powerhouses - both suffered blackouts.

The immediate cause, officials said, was bad weather, which meant coal supplies were stuck in ports. But the stoppages highlighted the national grid's inability to keep the lights on, even in the capital, in the face of any kind of hiccup.

Indonesia's economy is growing at about 6.3% a year. Its demand for electricity is growing even faster. To cope with this, analysts say, the state electricity company PLN needs to add 1500-2000MW a year to its capacity - and it is currently falling far short.

Fabby Tumiwa, of the Institute for Essential Services Reform, says the situation right now is stable as long as PLN maintains its operations reliably.

" if you look towards the horizon, you'll see more crises appearing," he says.

"Even this year or next year, if PLN fails to optimise its maintenance and operations, there's a big possibility of power shortages in Java and Bali."

[B]Government guarantees?

According to analysts, maintenance of the state electricity network is not good.

Many power stations are running at 75% capacity - just under half the country is still without power, and there is already very little room to cope with extra demand from the half that is.

PLN's spokesman, Ario Subijoko, says the company is struggling against financial constraints.

"The cost of primary energy sources has increased time and time again, and the state budget gave us less subsidy than we needed, so we've had to lower the output."

The country's energy minister does not dispute the rate at which demand is growing, or the need to build capacity to meet it. But he says the situation is not serious.

"There is now a 30% reserve in Java and Bali," he explains. "We lease generators during a crisis, and we have a long-term plan to build 5000MW every year to meet the growth in demand."

He says Indonesia is in the process of building plants that will produce another 10,000 MW.

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44578000/jpg/_44578079_power226.jpg
The economy is growing, but demand for power is growing faster

Private companies are meant to be building 10,000 more – which will almost double the country's current capacity. They are due for completion in 2009.

But these plans have been on the table since the financial crisis hit here in 1997, and having been renegotiated in the years that followed, they're now falling behind schedule again.

Part of the reason for the delay is that investors have been asking for government guarantees in case their investment goes sour.

And that really goes to the heart of the problem.

Indonesia's power sector is in many ways an unattractive one for investors.

It is inefficient and unprofitable. Prices for the consumer are heavily subsidised by the government; subsidies which make up half PLN's revenue.

Political risk

James Booker is a coal-buyer for independent energy company Paiton Energy. He says Indonesia's electricity sector is far more financially challenged than its counterparts elsewhere in Asia.

And tight purse strings do not help build a strong supply of fuel.

In today's energy marketplace, where a ton of coal can fetch more than $75 (£37) on the global market, PLN is paying only about $35-40.

And that is a problem, when high oil prices mean higher mining and transportation costs for producers.

The solution, according to James Booker and others, is to do away with huge government subsidies on electricity and make the consumer pay the market rate for switching on a light, watching TV or powering a factory.

This would free up some $650m from the government coffers to invest in renovating the national grid, making it more efficient, a better investment, and better able to pay coal and gas producers a competitive price.

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44578000/jpg/_44578096_power226_3.jpg
Almost 50% of the country is not connected to the national grid

But doing away with subsidies is a politically risky move. A straw poll on the streets of Jakarta suggested that about 90% of people would not vote for a party that put up the price of power - and national elections are due next year.

A similar scheme in 2006 that raised the price of oil by more than 100% caused widespread protests.

So for now, Indonesia's growing economy is likely to keep putting pressure on a crumbling power system. But what effect does a crumbling power system have on the economy?

Most major companies have their own power supply to turn to in emergencies. But even if business does not stop, the unpredictability and expense weigh against the benefits of investing or expanding here.

James Castle has been working as a consultant to businesses in Indonesia for 30 years. He believes power insecurity is a "huge drag on the economy" and a significant obstacle to economic growth.

"It affects not only investment decisions," he says. "It also raises operating costs, impedes the efficient operation of manufacturing businesses and causes excessive consumption of expensive, less environmentally friendly diesel."

He estimates that an efficient power sector could probably add 0.5% to 1.0% to annual GDP growth.

PLN's spokesman Ario Subijoko does not dispute that the country's electricity problems are holding up growth.

"I think it's a logical consequence - energy affects economic growth," he says.

"We'll try to speed things up but if the situation is difficult, there's not much we can do. If we were one of the rich countries it might not be a problem, but Indonesia?"

kok ke jawa ya ?
padahal sumatera aja kekurangan...

^^
boleh dikatakan Jawa juga kekurangan. mungkin ada beberapa alasan kenapa dialirkan ke pulau jawa. salah satu nya ya itu untuk memenuhi kebutuhan diJakarta.
g juga mengerti di Sumatera kekurangan pasokan listrik terutama di kota MEDAN. benerkan?

By Lucy Williamson
BBC News, Jakarta

Electricity supplies in Indonesia are heavily subsidised

South East Asia's largest economy is facing a big problem - how much longer can the state electricity company meet the country's growing demand for power?

In February, the islands of Java and Bali - Indonesia's economic powerhouses - both suffered blackouts.
The immediate cause, officials said, was bad weather, which meant coal supplies were stuck in ports. But the stoppages highlighted the national grid's inability to keep the lights on, even in the capital, in the face of any kind of hiccup.

Indonesia's economy is growing at about 6.3% a year. Its demand for electricity is growing even faster. To cope with this, analysts say, the state electricity company PLN needs to add 1500-2000MW a year to its capacity - and it is currently falling far short.

Fabby Tumiwa, of the Institute for Essential Services Reform, says the situation right now is stable as long as PLN maintains its operations reliably.
"[But] if you look towards the horizon, you'll see more crises appearing," he says.

"Even this year or next year, if PLN fails to optimise its maintenance and operations, there's a big possibility of power shortages in Java and Bali."
Government guarantees?

According to analysts, maintenance of the state electricity network is not good.
Many power stations are running at 75% capacity - just under half the country is still without power, and there is already very little room to cope with extra demand from the half that is.

PLN's spokesman, Ario Subijoko, says the company is struggling against financial constraints.
"The cost of primary energy sources has increased time and time again, and the state budget gave us less subsidy than we needed, so we've had to lower the output."

The country's energy minister does not dispute the rate at which demand is growing, or the need to build capacity to meet it. But he says the situation is not serious.
"There is now a 30% reserve in Java and Bali," he explains. "We lease generators during a crisis, and we have a long-term plan to build 5000MW every year to meet the growth in demand."
He says Indonesia is in the process of building plants that will produce another 10,000 MW.


Almost 50% of the country is not connected to the national grid
But doing away with subsidies is a politically risky move. A straw poll on the streets of Jakarta suggested that about 90% of people would not vote for a party that put up the price of power - and national elections are due next year.
A similar scheme in 2006 that raised the price of oil by more than 100% caused widespread protests.

So for now, Indonesia's growing economy is likely to keep putting pressure on a crumbling power system. But what effect does a crumbling power system have on the economy?

Most major companies have their own power supply to turn to in emergencies. But even if business does not stop, the unpredictability and expense weigh against the benefits of investing or expanding here.
James Castle has been working as a consultant to businesses in Indonesia for 30 years. He believes power insecurity is a "huge drag on the economy" and a significant obstacle to economic growth.

"It affects not only investment decisions," he says. "It also raises operating costs, impedes the efficient operation of manufacturing businesses and causes excessive consumption of expensive, less environmentally friendly diesel."

He estimates that an efficient power sector could probably add 0.5% to 1.0% to annual GDP growth.
PLN's spokesman Ario Subijoko does not dispute that the country's electricity problems are holding up growth.
"I think it's a logical consequence - energy affects economic growth," he says.

"We'll try to speed things up but if the situation is difficult, there's not much we can do. If we were one of the rich countries it might not be a problem, but Indonesia?"

IRONICALLY, WE ARE HELPING TO SLOW DOWN THE ACCELERATION OF GLOBAL WARMING BY CONSUMING LESS ENERGY DUE TO UNRELIABLE ENERGY MANAGEMENT.

HA... HA... :lol:

^^
boleh dikatakan Jawa juga kekurangan. mungkin ada beberapa alasan kenapa dialirkan ke pulau jawa. salah satu nya ya itu untuk memenuhi kebutuhan diJakarta.
g juga mengerti di Sumatera kekurangan pasokan listrik terutama di kota MEDAN. benerkan?

terutama di bagian Sumatera Bagian Utara. Aceh, sumut, dan beberapa bagian di Riau..
kekurangan sembagu ( sumatera bagian utara ) terjadi sejak tahun 1999...
hingga sekarang makin menjadi2..
malah jawa yg duluan di urus...

CAPPEEE DEEE..

Kalla Resmikan Pabrik Baru Semen Tonasa
Sabtu, 26 April 2008 | 13:24 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan pabrik baru PT Semen Tonasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

"Ini menandakan kegiatan ekonomi, terutama pembanguan infrastruktur, terus tumbuh dibanding sepuluh tahun silam," kata Kalla saat peresmian kedua pabrik tersebut di halaman kantor Pabrik Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/4).

Acara ini juga dihadiri Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahmud, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Kalla, pertumbuhan ekonomi saat ini yang sudah mencapai enam persen mendorong aktivitas pembangunan sektor infrastruktur. "Ini langkah maju, setelah beberapa tahun kita tidak melakukan pendirian pabrik semen baru," ujar Kalla.

Pabrik Unit V Pangkep Sulsel ini merupakan salah satu proyek pembangunan dua pabrik baru PT Semen Tonasa yang sudah direncanakan pada Desember 2007. Total investasinya senilai 670 juta dolar AS.

Menurut Direktur Utama PT Semen Tonasa Sattar Taba, kedua pabrik semen akan didirikan di Jawa dan Sulawesi dengan kapasitas produksi 2 X 2,5 juta ton per tahun. Di Jawa pembangunan ditargetkan mulai 2008 hingga 2012. "Di Sulawesi, yaitu di Pangkep, ditargetkan selesai lebih awal yaitu 2011," kata dia.

Dengan pembangunan dua pabrik tersebut, maka kapasitas produksi pabrik yang mayoritas sahamnya dikuasai PT Semen Gresik itu bisa mencapai enam juta ton per tahun. "Saat ini permintaan sangat tinggi, sehingga perlu perluasan dan peningkatan produksi pabrik," kata dia.

Guna menunjang pasokan energi, menurut Sattar, akan dibangun Pembangkit Listrik di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulsel dan Jawa Timur dengan total investasi 573 juta dolar AS dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 410 megawatt.

Pembangkit listrik tersebut akan dibangun di Tuban-Jawa Timur dengan kapasitas 2 X 65 MW, Indarung-Sumatera Barat kapasitas 3 X 35 MW, Biringere-Sulawesi Selatan kapasitas 3 X 35 MW dan Jawa dengan kapasitas 2 X 35 MW.

RI to miss oil production target this year as subsidy threat looms
The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 04/28/2008 11:52 AM | Business

Already under threat of a fiscal calamity amid soaring oil prices and unrealistic government fuel subsidy spending, Indonesia is expected to miss this year's oil production target of 977,000 barrels per day (bpd), the Energy and Mineral Resources Ministry said.

The ministry announced in a media statement over the weekend the country would only produce 965,000 bpd, 12,000 bpd short of its target, as some oil producing companies revised down their output targets.

The statement said the latest calculation was based on an accumulated full-year production estimate from oil-producing firms collected during a meeting last week. Although during the meeting a number of oil companies increased their oil production estimates, many more lowered them.

"Of 40 proposals that we have received, up to 16 operators report that their production rate this year will exceed the target," it said as quoted by Detikfinance, citing U.S.-based Conoco Philips and Chevron as examples.

The remaining companies revised down their production rate, including state oil and gas firm PT Pertamina, which cited production of 132,000 bpd, down from its previous estimate of 145,000 bpd.

The government has set an oil production target of 977,000 barrels per day in the state budget.

Energy analysts have said the country's depleting oil resources and lack of new explorations have contributed to the country's oil production decline over the past five years.

The short-coming would result in a lack of revenues from the energy sector, which this year is set at Rp 300 trillion (US$32.6 billion), to help cope with fuel and power subsidy allocations resulting from high-flying oil prices.

The 2008 state budget sets aside Rp 186 trillion for fuel and electricity spendings, with the assumption that oil prices will average $95 per barrel.

With oil prices hovering well above $115 a barrel, pressure is increasing on the government to hike domestic fuel prices and ease subsidy burdens.

The government has offered no clear indications that any kind of price rise is on the cards, although Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro confirmed Sunday the government was considering applying non-subsidy tariffs for households and small businesses with an electricity capacity of greater than 2,200 watts.

Previously, the non-subsidy tariff was only aimed at business customers with electricity capacities of 6,600 watts or more.

A member of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Indonesia is a net oil importer.

^^
Indonesia has sufficient amounts of palm oil which can used as an energy alternative.
Ban the export of palm oil and use it for domestic purposes only.

Subsidi BBM bisa nyampe Rp 200 T...

Gila. Politik bisa ngalahin rasionalitas.

:bash:

A member of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Indonesia is a net oil importer.

talking about rationale....

^^ well it's OPEC not OPNEC (Organization of Petroleum Net Exporting Countries) so just leave it at that will you..

Subsidi BBM bisa nyampe Rp 200 T...

Gila. Politik bisa ngalahin rasionalitas.

:bash:

What did the government spend in the 90's on fuel subsidises?

What did the government spend in the 90's on fuel subsidises?

The early 90's is the first era which fuel subsidy introduced (since net importer)... But i think the number wouldnt reach Rp 50 T... maybe far less than that.

^^
And I do believe that the IDR USD exchange rate is not really favorable right?

in 1996 IDR 2500 traded at USD 1.00
in 2008 IDR 9100 traded at USD 1.00

And ofcourse the oil price per barrel which

in 1996 1 barrel traded at USD 55.00
in 2008 1 barrel traded at USD 110.00

Back in the Orde Baru days the government had a luxury position pumping oil from the ground without looking to alternatives.
The fuel subsidises worked well and were facilitating the lower and middle class thus automatically creating political stability.

Indonesia is still in a luxury positition with an abundance of natural resources.
The question is should these natural resources not only be used for domestic use only? Securing an energy supply for the coming generations.

Govt may up fuel prices in June
Abdul Khalik and Rendi A. Witular , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 04/30/2008 4:01 AM | Headlines

The government is exploring the possibility of raising fuel prices in June by an average of 28.7 percent in response to skyrocketing fuel subsidies, which many fear may undermine the state budget.

A lawmaker from the House of Representatives’ budget committee and a businessman close to President Susilo Bambang Yudhoyono told The Jakarta Post on Tuesday that all key economics ministers had approved the plan.

“It’s the President’s call now to lay it on the table,” the lawmaker said, adding the President’s fear of losing popularity ahead of next year’s presidential election was the main reason behind the uncertainty in fuel prices.

Under a proposal that will be discussed further by the President and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) next month, the price of premium gasoline would be raised to Rp 6,000 (65 U.S. cents) per liter from Rp 4,500.

The price of diesel would be set at Rp 5,500 per liter, up from the current Rp 4,300, while kerosene will be raised to Rp 2,500 from Rp 2,000.

If fuel prices were raised, it would allow the government to save Rp 25 trillion in subsidies, according to the proposal.

Under the new oil price assumption in the revised state budget, fuel subsidies rose from Rp 42 trillion to Rp 126.82 trillion, about 12 percent of the government’s Rp 987.48 trillion total spending.

The new scheme is based on an estimate the Indonesian Crude Price (ICP) — the country’s benchmark oil price — will stand at an average
of US$95 a barrel for the budget year.

The average ICP price during the first quarter of the year was $103.10 a barrel, while fuel consumption reached 27 percent of this year’s 35.5 million kiloliter allocation.

The proposal also includes a new mechanism for a direct cash distribution scheme to help cushion low-income Indonesians from the impact of rising fuel prices, which would likely trigger a rise in the prices of other products.

“Some Rp 11.5 trillion of the total money saved from the fuel subsidies would be given directly to the poor,” said the lawmaker.

The proposal also includes an assumption of a higher central bank benchmark interest rate at 8.5 percent from the current 8 percent, and a lower economic growth target of 6 percent from the current forecast of 6.4 percent.

“Vice President Jusuf Kalla has already approved the proposal. He will lead some key economics ministers and business representatives to discuss it with the President next month,” the businessman said.

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro acknowledged the proposal, saying it was one of the government’s options to address the growing fuel subsidies.

“It (the proposal) is similar to the story conveyed during the revision of the state budget. We will look at all the scenarios to help the state budget, and at the same time reduce negative impacts on the public,” Mulyani told the Post.

President Yudhoyono has received pressure from the business community to raise fuel prices in a bid to ensure fiscal sustainability.

Analysts fear that if fiscal sustainability is not ensured, it could endanger the country’s sovereign risk, which would eventually make overseas lending expensive and foreign-direct investment riskier.

Kadin officials and a group of local businesspeople renewed calls Tuesday for President Yudhoyono immediately to raise fuel prices to help ease speculation in the financial market.

“The market is now speculating on the sustainability of the state budget. This will not be good for businesses in trying to accurately formulate business plans. The government should send a signal of certainty,” said Kadin chairman Mohamad S. Hidayat.

Kamis, 01 Mei 2008 11:58 WIB
Perpanjangan Blok Masela Terancam Gagal
Reporter : Sopia Siregar
JAKARTA--MI: Perpanjangan kontrak Inpex, perusahaan minyak asal Jepang, atas pengelolaan Blok Masela di Laut Timor, terancam gagal.

Hal itu bisa terjadi, jika sampai 1 Mei ini, rencana pengembangan (plan of development/POD) tidak juga masuk ke Badan Pengatur Hulu Migas (BP Migas).

Hal itu diungkapkan mantan Kepala BP Migas Kardaya Warnika di Jakarta, kemarin. Dijelaskan Kardaya, BP Migas membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengevaluasi POD. Padahal, kontrak Inpex di Masela akan berakhir pada Oktober 2008.

"Jika Inpex baru memasukkan POD Mei, tidak mungkin kita ngebut melakukan evaluasi mulai Juni," tandasnya.

Pasalnya, POD tersebut merupakan perpanjangan yang pertama. Jadi evaluasi tidak hanya dari BP Migas, melainkan harus masuk dulu ke pemerintah. Alhasil, kontrak Inpex terancam habis.

Apalagi, jika baru Mei Inpex memasukkan POD. Maka, evaluasi bisa dipastikan dilakukan dengan cara tergesa-gesa. Berbagai hal yang dievaluasi pada POD, misalnya, jumlah cadangan, nilai tambah untuk pemerintah, fasilitas yang akan dibangun, pemasaran produk, dan lainnya tidak akan terevaluasi dengan baik.

Dia mencontohkan, POD Chevron yang diajukan Oktober tahun lalu, baru selesai bulan April ini. Jadi kalau baru diajukan Mei waktunya sangat mepet. Kecuali kalau evaluasinya dilakukan dengan sangat dangkal.

Lapangan gas Masela diperkirakan memiliki cadangan gas yang cukup besar. Karena terletak di tengah laut, maka sebelumnya ada tiga opsi untuk membawa gas. Pertama, membawa gas dengan pipa melewati palung. Kedua, membangun floating storage. Ketiga, membawa ke daratan terdekat.

"Tapi kita jelaskan, daratan terdekat ternyata sudah masuk wilayah Australia, jadi kita tidak mau," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perusahaan minyak besar, menunjukkan minatnya investasi pengembangan gas di Indonesia. Seorang sumber yang tidak mau disebut namanya menyatakan Inpex telah menerima beberapa proposal dari beberapa perusahaan minyak besar. Antara lain, StatOil dari Norwegia, ConocoPhillips, perusahaan minyak berasal dari Amerika, dan Total dari Perancis.

Sumber dalam perusahaan tersebut mengatakan, perseroan belum merespon penawaran-penawaran tersebut. Karena mereka masih menunggu persetujuan atas POD dari BP Migas.

"Setelah kami mendapat persetujuan dan izin untuk aktivitas pengembangan, Inpex akan segera mencari partner," tandas sumber tersebut.

Proyek pengembangan sumur gas Masela, yang dimiliki 100% sahamnya oleh Inpex, membutuhkan dana besar. Investasi yang dibutuhkan mencapai US$3,5 miliar. (Pia/OL-2)

http://www.mediaindonesia.com/

Govt may up fuel prices in June
Abdul Khalik and Rendi A. Witular , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 04/30/2008 4:01 AM | Headlines

Under a proposal that will be discussed further by the President and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) next month, the price of premium gasoline would be raised to Rp 6,000 (65 U.S. cents) per liter from Rp 4,500.

The price of diesel would be set at Rp 5,500 per liter, up from the current Rp 4,300, while kerosene will be raised to Rp 2,500 from Rp 2,000.

If fuel prices were raised, it would allow the government to save Rp 25 trillion in subsidies, according to the proposal.



^^ Kenapa tidak menjalankan program yg dulu? Yaitu menghapus subsidi BBM. Jadi market price oriented.

Ketimbang menaikkan mendadak, dalam 1 hari tiba2 harganya naik Rp 1000 - Rp 2500... Kenapa tidak melakukan penyesuaian bertahap.

Contohnya: HARUSNYA dari awal kabinet SBY, konsisten menaikkan harga BBM sebesar Rp 75 / liter / bulan hingga harganya sesuai pasar.

Jadi kalau dalam 1 tahun kenaikannya adalah sebesar:
Rp 75 x 12 bulan = Rp 900.... kenaikannya hanyar Rp 900/tahun.

Sangat meminimalkan gejolak negatif pasar dari INFLASI mendadak! Kkarena penyesuaiannya dilakukan secara kecil tapi pasti dan bertahap!

Dalam 5 tahun kabinet berjalan, sudah ada penyesuaian Rp 900 x 5 = Rp 4500. Jadi kalau misalnya konsisten menjalankan ini, tahun 2008 akhir seharusnya harga pasar BBM sudah market price... tetapi TANPA MENIMBULKAN EKSES NEGATIF seperti PEMBENGKAKKAN INFLASI, STOCKOUT, SELUNDUP, DLL.

Ini cara murah, sederhana, tidak grusu2, tapi PASTI DAN TERARAH!

Angka Rp 200 T hanya buat subsidi BBM adalah kebiasaan yg BURUK yg harus dikurangi...

Subsidilah angkutan umum! Bukan BBM nya! Subsidi lah Pendidikan dan kesehatan yg layak! Bukan BBM yg setiap hari jutaan liter terbuang menjadi asap...

Gimana nih SBY... mau cari aman menjelang 2009???

Setuju banget sama peseg5! yang mereka pikirin cuma menang pemilu, tapi strategi untuk membuat nyaman bangsa, he he he jauh banget! berharap jangan terulang lagi... artinya I just Say No to SBY:)

Can't Indonesia receive cheap oil from Saudi Arabia?

loh dulu bukannya emang ga tau pergerakan harga minyak dunia?
siapa yang tau harga per barrel naik trus?
kan pernah rekor 105 US$
trus bikin rekor baru, kirain tu yang trakhir

ga taunya tiap hari bikin rekor baru mulu..
ya kelimpungan lah pemerintah mana2 juga...
tp kl emang BBM naik lagi imbasnya pasti gede banget
ke mana2 harga psti naek smua.. :bash:

btw ada yang denger pidato presiden rabu kemarin?
nah disitu kayanya tersirat Presiden dah minta ijin buat naikin BBM deh.. :D

http://www.okezone.com/images-data/content/2008/05/02/19/105864/ce0PhS75J4.jpg

Hemat Energi, Jam Buka Mall Dipangkas 1 Jam

JAKARTA - Mall identik dengan suasana yang dingin oleh pendingin ruangan serta bermandikan cahaya. Namun, atmosfir seperti itulah yang menyebabkan pemborosan.

Untuk itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membatasi waktu operasi mall. "Jam buka mall juga dikurangi sejam dari biasa," tegas Wapres kepada wartawan, usai melaksanakan salat Jumat, di kompleks Wapres, Jakarta, Jumat (2/5/2008).

Langkah itu dilakukan untuk melakukan hemat energi, sehingga kenaikan harga BBM dapat dihindari. Pengawasan pelaksanaannya juga akan dipantau ketat. "Nanti ada inspektur energi," imbuhnya.

Namun, penghematan penggunaan energi tidak hanya hanya di terapkan di mall. Penghematan yang lebh tegas juga diterapkan di setiap kantor pemerintah atau swasta. (rhs)

^^ Kenapa tidak menjalankan program yg dulu? Yaitu menghapus subsidi BBM. Jadi market price oriented.

Ketimbang menaikkan mendadak, dalam 1 hari tiba2 harganya naik Rp 1000 - Rp 2500... Kenapa tidak melakukan penyesuaian bertahap.

Contohnya: HARUSNYA dari awal kabinet SBY, konsisten menaikkan harga BBM sebesar Rp 75 / liter / bulan hingga harganya sesuai pasar.

Jadi kalau dalam 1 tahun kenaikannya adalah sebesar:
Rp 75 x 12 bulan = Rp 900.... kenaikannya hanyar Rp 900/tahun.

Sangat meminimalkan gejolak negatif pasar dari INFLASI mendadak! Kkarena penyesuaiannya dilakukan secara kecil tapi pasti dan bertahap!

Dalam 5 tahun kabinet berjalan, sudah ada penyesuaian Rp 900 x 5 = Rp 4500. Jadi kalau misalnya konsisten menjalankan ini, tahun 2008 akhir seharusnya harga pasar BBM sudah market price... tetapi TANPA MENIMBULKAN EKSES NEGATIF seperti PEMBENGKAKKAN INFLASI, STOCKOUT, SELUNDUP, DLL.

Ini cara murah, sederhana, tidak grusu2, tapi PASTI DAN TERARAH!

Angka Rp 200 T hanya buat subsidi BBM adalah kebiasaan yg BURUK yg harus dikurangi...

Subsidilah angkutan umum! Bukan BBM nya! Subsidi lah Pendidikan dan kesehatan yg layak! Bukan BBM yg setiap hari jutaan liter terbuang menjadi asap...

Gimana nih SBY... mau cari aman menjelang 2009???
soalnya keputusan menaikkan harga BBM itu bukan keputusan ekonomi, tapi lebih condong ke keputusan politik......

:ohnoo:

Perjanjian PGN & PLN Diamandemen

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengamandemen Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas (PJBG).

Direktur Utama PGN Sutikno menjelaskan, dalam amandemen PJBG tersebut disepakati jumlah gas yang sebelumnya sebesar + 50 MMScfd� untuk periode lima tahun, mengalami penambahan sebesar + 150 MMScfd untuk periode tiga tahun.

"Sehingga total penyaluran menjadi sebesar + 200 MMScfd dengan penyaluran firm basis," ujarnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/5/2008).
�
Di samping itu, disepakati penambahan pemakaian gas sebesar + 100 MMScfd dengan penyaluran secara interuptible basis selama tiga tahun.

Adapun penyaluran gas ini diharapakan dapat dimulai Juni 2008 secara bertahap. Sedangkan untuk harga gas tambahan tersebut adalah sekira USD5,61 per MMbtu sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM untuk jenis K2.
�
Gas yang disalurkan berasal dari Sumsel yang diangkut melalui jaringan pipa transmisi gas bumi Sumsel-Jabar dengan titik serah di Muara Bekasi. Gas tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangkit listrik PLN di Muara Tawar.
�
Adapun perjanjian tersebut akan meningkatkan pendapatan PGN sekira USD414 juta per tahun yang juga merupakan bentuk dukungan PGN untuk penyediaan pasokan gas bagi kebutuhan pembangkit listrik PLN dalam upaya pemenuhan energi di wilayah Jawa bagian Barat. "Penandatanganan dilakukan oleh Dirut PGN Sutikno dan Dirut PLN Fahmi Mochtar, pada 9 Juli 2007 silam," tutupnya. (rhs)

Perjanjian PGN & PLN Diamandemen

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengamandemen Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas (PJBG).

Direktur Utama PGN Sutikno menjelaskan, dalam amandemen PJBG tersebut disepakati jumlah gas yang sebelumnya sebesar + 50 MMScfd� untuk periode lima tahun, mengalami penambahan sebesar + 150 MMScfd untuk periode tiga tahun.

"Sehingga total penyaluran menjadi sebesar + 200 MMScfd dengan penyaluran firm basis," ujarnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/5/2008).
�
Di samping itu, disepakati penambahan pemakaian gas sebesar + 100 MMScfd dengan penyaluran secara interuptible basis selama tiga tahun.

Adapun penyaluran gas ini diharapakan dapat dimulai Juni 2008 secara bertahap. Sedangkan untuk harga gas tambahan tersebut adalah sekira USD5,61 per MMbtu sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM untuk jenis K2.
�
Gas yang disalurkan berasal dari Sumsel yang diangkut melalui jaringan pipa transmisi gas bumi Sumsel-Jabar dengan titik serah di Muara Bekasi. Gas tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangkit listrik PLN di Muara Tawar.
�
Adapun perjanjian tersebut akan meningkatkan pendapatan PGN sekira USD414 juta per tahun yang juga merupakan bentuk dukungan PGN untuk penyediaan pasokan gas bagi kebutuhan pembangkit listrik PLN dalam upaya pemenuhan energi di wilayah Jawa bagian Barat. "Penandatanganan dilakukan oleh Dirut PGN Sutikno dan Dirut PLN Fahmi Mochtar, pada 9 Juli 2007 silam," tutupnya. (rhs)

Sepertinya PLN harus berjuang keras mencari solusi baru untuk mengatasi krisis Energi yang terjadi khususnya dalam penyediaan listrik:horse:

Religious leaders call on nation`s elite to lead energy-saving movement

Jakarta (ANTARA News) - A number of religious leaders have called on the country`s elite to take the lead in the national energy saving movement President Susilo Bambang Yudhoyono recently ordered to be launched in anticipation of the impact of the world oil price spiral.

"Whatever the elite does has a demonstrative effect on society at large. So , if the elite does not show a frugal life-style, don`t expect the general public will," Indonesian Ulema Council (MUI) chairman Amidhan said here Friday.

He said the example set by the elite in responding to the president`s call to save energy would have a real effect on the behavior of the general public.

A few other religious community leaders, including Muhammadiyah chairman Din Syamsudin, top Hindu priest I Made Gde Erata, Indonesian Christian Communication Forum (FKKI) pastor Gustav Dupe and Buddhist Council chairman Bhiksu Tadisa Paramita also said the elite must set the example in the efficient use of energy.

"If we are to economize on energy consumption, we must begin at the top. The elite must cut their unnecessary energy consumption, don`t only ask the common people to use less energy," Erata said.

"When the President, for instance, wants to take part in a grand rice harvest, why is it necessary for him to be accompanied by 35 ministers who all come in energy-consuming cars?" Gustav Dupe asked.

Yudhoyono on Wednesday (Apr 30) instructed the rank and file in the government at central and regional levels to economize on the use of energy in the face of the continuous surge in the world oil price which was putting the state budget under mounting pressure.

The President also asked the public at large to use energy in more efficient ways.

"I ask recreation or entertainment spots and shopping centers to be also more efficient or economical in their energy consumption. The use of fuel oil in service as well as private cars should also be limited," he said.

The president said if all parties in the country gave their cooperation in the efforts to face the energy problem, he was sure the nation would successfully weather the present difficult times. (*)

PLN Kampanyekan Hemat Listrik
Selasa, 6 Mei 2008 | 01:39 WIB

Palembang, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Palembang mulai mengampanyekan program hemat energi di sejumlah sudut Kota Palembang, Senin (5/5). Kampanye hemat energi ini dilakukan dengan mengimbau warga agar menghemat penggunaan listrik pada jam beban puncak, yakni pukul 17.00 hingga 22.00.

Dari pantauan Kompas, kampanye hemat listrik dari PT PLN dilakukan dengan menggunakan media boneka berlogo M dan sejumlah spanduk yang bertuliskan ajakan untuk menghemat listrik. Di Kota Palembang, kampanye ini dilakukan di sejumlah sudut kota, antara lain di Simpang Polda, Simpang Rumah Sakit Charitas, dan Simpang kawasan Kampus.

Manajer Hukum dan Komunikasi PLN Wilayah Sumbagsel Haris Effendi saat ditemui wartawan di kawasan Simpang Polda menuturkan, program kampanye hemat listrik dan energi dilakukan atas kerja sama PLN dengan Paskibraka Palembang.

”Kampanye hemat listrik ini sangat terkait dengan kenyataan semakin mahalnya harga minyak mentah di pasaran dunia. Perlu diketahui bahwa listrik ini terkait erat dengan BBM,” kata dia.

Selain untuk kepentingan para pelanggan sendiri, Haris menjelaskan bahwa kampanye hemat energi ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat dalam mengurangi beban anggaran pemakaian BBM.

Karena itu, Haris mengimbau semua pelanggan di sektor bisnis dan rumah tangga di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, untuk menghemat listrik pada beban puncak. Dari data PLN, beban puncak ini terjadi mulai pukul 17.00 sampai pukul 22.00.

Berkelanjutan

Vice President CSR PT PLN Pusat Dewi Setiana menambahkan, program kampanye hemat energi merupakan bagian program corporate social responsibility atau (CSR) dari PT PLN. Kampanye hemat energi ini sudah dilakukan sejak lama dan tidak hanya kali ini saja di Kota Palembang.

”Kami terus gencar mengampanyekan program hemat energi agar pelanggan juga sadar bahwa persoalan energi, khususnya makin mahalnya harga BBM, juga dirasakan perusahaan,” kata Dewi. (ONI)

Indonesia govt to increase fuel oil prices

Jakarta (ANTARA News) - Economic Affairs Coordinating Minister Boediono said the government will increase the prices of domestic subsidized fuel oil prices coupled with energy retrenchment.

The price hike policy was also tailored with a decision to provide a big compensation to the community of the lower economic bracket, Boediono told the press after a limited meeting at the presidential office here on Monday.

On the occassion, Boediono also said that the government would also cut back on fuel oil consumption and electricity by converting energy, electrical tariff calculation with incentives as well as the arrangement of electrical consumption at the government offices.

Fuel oil retrenchment would have to be preceeded by preliminary steps for example by using smart cards and control cards which will be on trial test in some regions.

In addition, state budget retrenchment program which has been decided in the 2008 amended state budget will be carried out.

As to the granting of compensation to poor people, according to the minnister, its mechanism and amount of assistance were still under discussion.

Touching on the exact time to announce the fuel hikes, he said he could not yet tell the journalists.

At present, he further added, the government could not predict the rate of fuel hikes, as the calculations and other technical matters relating to the decision were still underway.

However he hinted that the amount would however be within the reach of the public along with the compensation, he said.

In a press conference, Boediono was flanked by Finance Minister Sri Mulyani, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro, and National Development Planning Minister Paskah Suzeta.
(*)

katanya jadi Rp. 6000/ liter untuk premium
Rp 5500 / liter untuk solar

Pertamax ama Pertamax Plus tau deh..
tembus 9000 kali.. :D

rencananya per awal juni.. :)

Medco to spend $US150 mln for well drilling

Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - PT Medco E&P Indonesia said it will spend at least US$150 million for drilling of 100 wells this year.

The subsidiary of PT Medco Energi Internasional plans to drill 80 exploration wells and 20 development wells this year with a production target of 47,000 barrels of crude oil per day.

Company president Lukman Mahfied said it will also spend US$110 million to build facilities for development of oil and gas blocks including the A Block in Aceh, Lematang Block in South Sumatra and he Senoro block in Southeast Sulawesi.

Source:
Business in Asia Today - MAY 06, 2008
published by Asia Pulse

kasian rakyat kecil...

pasti naek2 semua harga..
inflasi makin tajam terus menaik...

BI rate akan naek lagi...

huaaaaaaaaaaaaa...

katanya jadi Rp. 6000/ liter untuk premium
Rp 5500 / liter untuk solar

Pertamax ama Pertamax Plus tau deh..
tembus 9000 kali.. :D

rencananya per awal juni.. :)

namanya segala sesuatu yang melonjak drastis pasti akan menimbulkan gejolak... bukan gejolak kawula muda... tapi gejolak sosial.