^^ setuju.. Tapi perbuatan anarkis selanjutnya itu sudah berlebihan, di sini salah satu kelemahan kita.

Kalau gw bilang bukan masalah nasionalis atau stupid. Tapi akumulasi emosi yang tertahan yg mungkin disebabkan oleh kesewenang2an atasan terhadap bawahannya.

Kebetulan yg jadi atasan adalah WN India dan mungkin (mungkin ya) berlaku sewenang2 terhadap bawahannya yg WNI.



Nah terlebih lagi kondisi pelabuhan yang "keras" dan panas, dan mereka kebanyakan melakukan pekerjaan kasar dan berat. Atasan dalam hal ini seharusnya bisa berlaku lebih bijaksana, jadi tidak sekedar berlagak wibawa depan anak buah, dan marah2 saja. Manusia pun gak semua bisa sabar, awalnya mungkin sabar, tapi kalau terus dizalimi ya pasti bisa meledak.

Itu pernah terjadi di pabrik tempat saya bekerja, dimana seorang atasan berlagak sewenang2 dan setelah sekian lama kesabaran sudah habis, keluar juga ancaman pembunuhan dari bawahannya.

Jadi ini bukan sentimen nasionalis berarti ya :) ... Lebih karena masalah personal. Yang kemudian disetir ke arah nasionalis begitu -- supaya terlihat "agak positif"... Padahal memang niat anarkis, begitu?

Jadi ini bukan sentimen nasionalis berarti ya :) ... Lebih karena masalah personal. Yang kemudian disetir ke arah nasionalis begitu -- supaya terlihat "agak positif"... Padahal memang niat anarkis, begitu?

Ya memang saya rasa masalah personal. Dan kalau baca berita, disana setau saya juga mempekerjakan warga asing selain dari India, tapi kan menjadi lucu kalau sebabnya adalah masalah nasionalisme tetapi WNA selain India tidak dipermasalahkan?

Berarti ya memang ada yg salah dengan pekerja asal India itu.

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/04/23/brk,20100423-242636,id.html

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/319591/38/

Kalau baca dua tautan tersebut, sudah jelas tidak ada asap tidak ada api. Jadi kerusuhan ini memang sudah akumulasi dari kesewenangan manajemen ataupun kesewenangan atasan terhadap anak buahnya.

Selama kita, WN apapun, memperlakukan orang dengan baik dan memperlakukan bawahan dengan baik, menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja, tidak mungkin akan terjadi rusuh dalam lingkungan kerja seperti ini.

Dan benar, kalau sekedar ejekan, org Indonesia mah sudah sering diejek, tetapi kalau dizalimi, ditindas, dicurangi, dalam waktu yang lama, terakhir diejek2 yg sangat menghina, nah jangan heran kalau akan berakhir sangat anarkis. Itu bukan berlaku buat orang India saja, siapapun WN nya. Hanya saja kebetulan dalam kasus ini berkaitan dengan org India.

Ya memang saya rasa masalah personal. Dan kalau baca berita, disana setau saya juga mempekerjakan warga asing selain dari India, tapi kan menjadi lucu kalau sebabnya adalah masalah nasionalisme tetapi WNA selain India tidak dipermasalahkan?

Berarti ya memang ada yg salah dengan pekerja asal India itu.

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/04/23/brk,20100423-242636,id.html

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/319591/38/

Kalau baca dua tautan tersebut, sudah jelas tidak ada asap tidak ada api. Jadi kerusuhan ini memang sudah akumulasi dari kesewenangan manajemen ataupun kesewenangan atasan terhadap anak buahnya.

Selama kita, WN apapun, memperlakukan orang dengan baik dan memperlakukan bawahan dengan baik, menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja, tidak mungkin akan terjadi rusuh dalam lingkungan kerja seperti ini.

Dan benar, kalau sekedar ejekan, org Indonesia mah sudah sering diejek, tetapi kalau dizalimi, ditindas, dicurangi, dalam waktu yang lama, terakhir diejek2 yg sangat menghina, nah jangan heran kalau akan berakhir sangat anarkis. Itu bukan berlaku buat orang India saja, siapapun WN nya. Hanya saja kebetulan dalam kasus ini berkaitan dengan org India.

Apakah kekerasan yang terjadi karena masalah personal ini kemudian dapat dijustifikasi dengan isu-isu yang "menyentil" nasionalisme? Atau mungkin isu nasionalisme sengaja dimunculkan supaya bisa menjustifikasi bahwa anarkisme yang tempo hari itu adalah "sudah wajar"? Kemudian apakah karena akumulasi, kira-kira itu termasuk "sudah wajar"?

Jujur aku kurang suka isu-isu beberapa personal/oknum tiba-tiba berkembang jadi isu kolektif -- terutama kalau cakupannya institusi, ntah itu sekolah atau perusahaan. Jadi ingat tahun 1990-an waktu anak SMA di negara kita masih doyan tawuran.

Kunjungi RI, PM Finlandia Sertakan Pengusaha
Senin, 26 April 2010 - 16:24 wib

http://i.okezone.com/content/2010/04/26/20/326478/K8CHokYPkq.jpg

JAKARTA - Perdana Menteri Finlandia, Matti Vanhanen melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 26-28 April 2010. Kunjungan ini untuk memenuhi undangan lisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Finlandia pada 12 September 2006.

"Namun rencana itu sempat tertunda beberapa kali," kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal dalam siaran persnya, Senin (26/4/2010).

Perdana Menteri Vanhanen dijadwalkan tiba Senin 26 April 2010 malam dan meninggalkan Indonesia pada Rabu, 28 April 2010.

Pada hari Selasa, lanjutnya, kedua kepala negara akan bertemu di Istana Merdeka Jakarta membahas berbagai hal yang menyangkut hubungan bilateral, isu-isu regional dan internasional. Dilanjutkan dengan menghadiri jamuan santap malam di Istana Kepresidenan.

Selain melakukan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Perdana Menteri Vanhanen dijadwalkan akan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata serta melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian, Kepala BKPM, Ketua DPR, dan Sekjen ASEAN.

"Kunjungan PM Matti Vanhanen ini tidak saja mencerminkan hubungan bilateral yang telah berlangsung dengan baik antara kedua negara, juga merupakan upaya peningkatan persahabatan kedua negara. Hubungan diplomatik kedua negara telah berlangsung lebih dari 50 tahun," paparnya.

Menurut Dino dalam kunjungan kenegaraan ini juga disertakan sejumlah pengusaha Finlandia. Seperti diketahui, tercatat 112 perusahaan Finlandia yang melakukan bisnis dengan mitranya di Indonesia, atau meliputi 155 jenis bisnis antara lain bergerak di bidang ekspor-impor, produsen dan agen penjualan produk teknis. Beberapa perusahaan raksasa Finlandia yang berbisnis di Indonesia: Nokia (telekomunikasi), Vaisala (navigasi dan meteorology), Kemira (kimia), Wartsila (turbin pabrik dan kapal).

Investasi Finlandia di Indonesia menempati urutan ke-8 dari seluruh negara Eropa Barat dan ke-2 di antara negara-negara Nordik. Jumlah realisasi investasi (tahun 1990 31 Desember 2009) adalah 12 proyek dengan total nilai investasi sebesar USD22,521 juta.

"Sebagian besar investasi Finlandia di Indonesia bergerak di bidang industri kehutanan, pulp and paper, dan bahan kimia. Investasi Finlandia lainnya di Indonesia terdiri dari elektronik dan telekomunikasi (Nokia Siemens Network) dan mesin pabrik tambang," tambahnya.

Volume perdagangan kedua negara pada 2007-2008 mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen per tahun. Namun, volume perdagangan kedua negara pada 2009 mengalami penurunan sebesar 38,43 persen yaitu menjadi USD288,217 juta (Januari Desember), dari 2008 sebesar USD 468,141 juta (year on year).

Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan, antara lain, karena menurunnya pertumbuhan ekonomi Finlandia akibat krisis ekonomi dunia.

Hubungan perdagangan Indonesia-Finlandia banyak didominasi oleh ekspor dan impor komoditi kayu, animal fats and vegetable oil, kertas, mineral, mesin pabrik, alat telekomunikasi dan barang jadi seperti pakaian dan sepatu.

Komoditi ekspor Finlandia yang utama ke Indonesia adalah peralatan mesin untuk industri, kertas dan alat telekomunikasi. Indonesia mengekspor animal fats and vegetable oils, furniture, footwear dan kayu serta produk kayu.(imam rosidi/trijaya/adn)(//rhs)

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2010/04/26/20/326478/kunjungi-ri-pm-finlandia-sertakan-pengusaha

RI-Rusia Sepakati Penerbangan Langsung

Ekonomi & Bisnis
01 Mei 2010

JAKARTA - Perundingan hubungan udara bilateral Indonesia-Rusia di Moskwa pada 29-30 April 2010 menyepakati draft Air Service Agreement (ASA).
Kesepakatan itu berisi perjanjian induk antara Indonesia-Rusia di bidang angkutan udara dan pengaturan pelaksanaan penerbangan berjadwal oleh penerbangan antar ke dua negara yang dituangkan dalam Record of Discussion. Diharapkan Perjanjian Angkutan Udara (Air Service Agreement) segera ditandatangani oleh kedua negara dalam waktu dekat.

Ketua Delegasi RI Tri Sunoko Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kemarin menjelaskan, pertemuan berjalan dalam suasana konstruktif dan bersahabat meskipun pada beberapa pokok materi pembahasan berjalan cukup alot mengingat kedua belah pihak mempunyai perbedaan pandangan dalam hal kebijakan angkutan udara internasional sesuai dengan kepentingan masing-masing.

’’Mengingat semangat persahabatan yang dilandasi hubungan baik antar kedua negara selama ini, akhirnya dicapai kesepakatan berimbang yang saling menguntungkan kedua negara,’’ ujarnya.
Penerbangan Langsung Dengan disepakatinya pengaturan pelaksanaan penerbangan berjadwal oleh penerbangan antar ke dua negara maka penerbangan langsung Moskwa-Denpasar yang selama ini dilakukan perusahaan penerbangan Rusia, Transaero secara charter 2 kali seminggu dapat dilakukan dengan penerbangan berjadwal tetap.

Perusahaan Penerbangan Negara Rusia, Aeroflot yang akan melakukan kerja sama code sharing dengan PT Garuda Indonesia juga merencanakan akan menerbangi rute Moskwa-Denpasar 1 kali seminggu mulai Desember 2010 ini.
’’Dalam hal pengaturan designation airlines, kedua belah pihak sepakat menganut prinsip multi designated airlines,’’ kata Tri Sunoko.

Dalam pengaturan frekuensi dan kapasitas, perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing pihak dapat melaksanakan penerbangan langsung dengan frekuensi 14 kali /minggu. Untuk pengaturan Rute Penerbangan, kota tujuan yang ditetapkan dalam route schedule adalah di Indonesia yaitu Jakarta, Denpasar, Solo dan Manado serta kota di Rusia yaitu Moskwa, Vladivostok, St. Petersburg dan Novosibirsk.(bn-59)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com

Orang Asing Beli Properti Harus Berusia di Atas 55 Tahun
Selasa, 4/5/2010 | 22:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang mematangkan konsep perubahan Peraturan Pemerintah (PP), sebelum usulan revisi tersebut disampaikan kepada presiden. Targetnya, akhir bulan ini pembahasan soal kepemilikan asing atas properti akan selesai dibahas di internal.

“Setelah itu kami akan dibahas antardepartemen (interdept)dan dilaporkan ke presiden,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Soharso Monoarfa di kantornya, Selasa (4/5). Pembahasan interdept diperlukan karena pemilikan asing atas properti bersinggungan dengan banyak aturan yang dikeluarkan oleh instansi dan departemen lain, misalnya aturan keimigrasian, aturan kepemilikan lahan di BPN.

Di atas 55 tahun

Menurut Soharso, dalam usulan perubahan PP tersebut, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan memberi persyaratan orang asing yang boleh memiliki properti di Indonesia. Di antaranya, properti untuk hunian bisa dimiliki orang asing yang berusia di atas 55 tahun ke atas sehingga Indonesia bisa menjadi negara tujuan menikmati hari tua.

Selain itu, Kemenpera juga akan mensyaratkan pembelian dengan menggunakan 50 persen dengan dana sendiri. Sisanya boleh didanai oleh bank tapi dengan batasan kredit misalnya tiga tahun. Ini untuk mencegah jangan sampai pembeli mengambil keuntungan dengan menyewakan propertinya, lantas dana hasil sewaan itu digunakan untuk membayar kredit kepemilikan. “Itu sama dengan investasi spekulasi. Saya tidak ingin mendorong properti masuk dalam wilayah spekulasi aset,” tandasnya.

Soal bank yang boleh mendanai kredit kepemilikan properti tersebut, Kemenpera belum lagi membahasnya dengan Bank Indonesia. Apakah boleh menggunakan kredit dari bank asing, atau harus menggunakan bank nasional. Sebagai instrumen investasi, bakal ada pengenaan pajak jika aset properti tersebut dijual dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun.

Adapun bagi pengembang yang memenuhi kualifikasi volume unit tertentu dalam pembangunan rumah siap huni, bisa menjual unitnya untuk asing. Namun, jumlahnya akan dibatasi, karena Kemenpera akan membatasi jumlah properti yang bisa dijual kepada asing dalam satu lokasi. “Kami sedang memikirkan insentif yang diberikan tidak hanya kepada pembelinya, tapi juga developernya,” ujar Suharso.

Selain itu, perubahan PP ini juga akan mengatur soal harga jual dan status kepemilikan properti. (Teddy Gumelar/KONTAN)

Jumat, 07/05/2010
Pebisnis RI berpeluang garap pasar Libya

JAKARTA (Bisnis.com): Libya mengharapkan pengusaha dan eksportir Indonesia masuk ke pasar negeri tersebut, karena selama ini banyak produk palsu yang diisi dari China dan negara Asean lainnya seperti Malaysia.

John A. Prasetio, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, mengatakan pemerintah Libya sangat mendorong produk Indonesia dapat dijual di negara itu.

“Jadi untuk produk kreatif menjadi kesempatan ke Libya. Kalau tidak, maka mereka membeli produk palsu dari China,” ujarnya seusai acara Indonesian-Libya Business Forum, hari ini.

John menjelaskan Libya tidak hanya berposisi sebagai negara penghasil minyak mentah, tetapi juga berkeinginan mendiversifikasi kegiatan perekonomian seperti perdagangan produk lain. Libya sangat menggantungkan perekonomiannya pada minyak mentah.

“Pihak Libya menyatakan [produk] China sudah di Libya, banyak negara lain seperti Malaysia juga sudah di Libya, kenapa Indonesia belum masuk ke sana,” ujarnya.

Menurut dia, di negara Muammar Qadafi tersebut masih memerlukan pembangunan di bidang infrastruktur, jalan dan bidang lainnya, tetapi pengusaha Indonesia sedikit yang tertarik untuk berbisnis di negara itu. “Libya juga menginginkan pembangunan seperti Indonesia.”

Shokri Ganem, Chairman of Libya National Oil Corporation, mengatakan Libya mempunyai banyak proyek pembangunan yang besar. Menurut dia, sejumlah negara seperti China dan India turut ambil bagian dalam sejumlah proyek pembangunan tersebut. “Tapi, Indonesia belum ikut terlibat.”

Shokri berharap para pengusaha Indonesia bisa melihat pembangunan yang terjadi di Libya sebagai kesempatan untuk turut serta dalam proyek tersebut.

Kerjasama Iptek Dengan Amerika Dibuka Kembali
Senin, 10 Mei 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah delapan tahun mengalami vakum, Indonesia membuka kembali kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Amerika Serikat. "Sejak 2002 hingga kini tidak ada kerjasama lagi," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Umar Anggara Jenie dalam siaran persnya hari ini.

Kerjasama dalam bidang iptek antara Indonesia dengan Amerika Serikat, menurut Umar, sudah terjalin sejak 1978 hingga 2002. Namun hubungan itu mulai surut ketika BJ. Habibie sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Upaya membuka kembali hubungan pengetahuan antara Indonesia dengan Amerika itu, lanjut Umar, ditandai dengan kedatangan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yakni seorang ilmuwan dari The National Academy of Scienses AS, Prof. Dr. Bruce Alberts ke Indonesia besok.

Lawatan Alberts ke tanah air akan disambut oleh Kepala Lipi di Gedung Herbarium, Pusat Penelitian Biologi, Kawasan Cibinong Science Center Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Alberts, jelas Umar, adalah balasan atas lawatan Lipi bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ke Amerika beberapa waktu lalu. Umar menambahkan, salah satu tujuan kerjasama di bidang iptek ini yaitu untuk membangun jejaring young scientist (ilmuwan muda) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Selama di Indonesia, Alberts akan mengunjungi Stasiun Penelitian Kelautan Lipi di Ternate, mengunjungi Danau Tolire Besar dan berbincang dengan para peneliti muda Lipi.

TKI Malaysia Digemparkan Isu Perang

Kamis, 13 Mei 2010 15:28 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 581 kali
Dumai (ANTARA News) - Puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Negeri Jiran digemparkan dengan isu perang antara Malaysia versus Republik Indonesia (RI).

Isu perang antara dua negara itu disampaikan pertamakali oleh seorang TKI bernama Mami (46) saat ditemui ANTARA News di pelabuhan penumpang Dumai, Kamis siang.

Wanita beranak tiga asal Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini juga mengaku kepulangannya adalah untuk memastikan kondisi masyarakat di tanah air, terutama sanak famili beserta keluarganya atas isu perang tersebut.

"Isu perang ini pertama kali saya terima dari teman saya yang juga TKI di Malaysia. Dia bilang kalau tentara Indonesia sudah menyatakan kesiapan untuk perang," tuturnya.

Ia mengatakan, kepanikan bukan hanya dirasakan nya, namun puluhan teman seprofesinya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negeri Jiran juga turut pulang untuk memastikan kebenaran isu tersebut.

"Dalam satu kapal ini, kami ada sekitar 20 orang TKI yang pulang karena takut isu perang itu," ungkapnya.

Selain Mami, kepanikan juga tampak oleh Andi (39). Warga asal Sumatera Barat ini terlihat panik saat turun dari kapal berbendera Malaysia yang ditumpanginya.

Dari pantauan ANTARA, berulang kali pria berkumis ini menanyakan kepada petugas pelabuhan yang berada di dekatnya.

"Benar mas, katanya kita perang sama Malaysia," tanyanya berulang kepada setiap petugas pelabuhan yang berada di dekatnya.

Saat ditemui, Andi menerangkan jika kepanikan TKI atas isu perang itu sudah meluas, bahkan TKI yang berada di pinggir kota Negeri Jiran.

Dikatakan, dalam waktu dekat sejumlah TKI seprofesi Andi yang bekerja sebagai buruh di Malaysia juga akan turut menyusul nya pulang ke Indonesia karena merasa khawatir akan isu yang menggemparkan itu.
(T.KR-FZR/O001/P003)

http://www.antaranews.com/berita/1273739337/tki-malaysia-digemparkan-isu-perang

Australia Siapkan Rp 3,8 Triliun untuk RI
Indonesia tetap merupakan penerima bantuan internasional terbesar dari Australia
Kamis, 13 Mei 2010

http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/02/07/64920_duta_besar_australia_untuk_indonesia__bill_farmer_300_225.jpg

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer.

VIVAnews - Pemerintah Australia menganggarkan sekitar A$458,7 juta (sekitar Rp. 3,8 trilyun) untuk bantuan pembangunan kepada Indonesia selama dua belas bulan. Bantuan itu terhitung mulai Juli 2010.

Demikian ungkap Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Alokasi ini mencerminkan pentingnya Pemerintah Australia melihat Kemitraan Australia Indonesia, sebagai kedua negara yang bekerjasama untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kemakmuran, stabilitas dan perdamaian.

Dana ini merupakan bagian dari paket bantuan selama lima tahun. "Australia akan memenuhi komitmennya untuk menyediakan bantuan hingga A$2,5 milyar kepada Indonesia selama lima tahun hingga Juni 2013," demikian pernyataan Kedubes Australia, Rabu 12 Mei 2010.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, mengatakan Indonesia tetap merupakan penerima bantuan internasional terbesar dari Australia, termasuk dana hibah, melebihi donor bilateral lainnya.

“Komitmen anggaran terbaru Australia mempertahankan fokus kepada hasil pembangunan yang praktis, mendorong pertumbuhan yang lebih cepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dan perhatian yang lebih besar bagi mereka yang rentan,” ujar Farmer.

Anggaran ini meneruskan dukungan Australia di bidang beasiswa, pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan dan International Forest Carbon Initiative. Meningkatnya program beasiswa Australia akan menargetkan kesenjangan sumber daya manusia dan mendukung hubungan persahabatan antara Australia dan Indonesia.

Peningkatan dana kesehatan akan membantu Indonesia memperkuat sistem penyediaan layanan kesehatan, dan mengurangi jumlah perempuan yang meninggal pada masa kehamilan dan persalinan, terutama di wilayah Timur Indonesia.

Pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan pedesaan akan membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan, khususnya di provinsi-provinsi termiskin. Di bidang pendidikan, bantuan Australia yang terus berlanjut akan mendukung Indonesia mencapai rencana sistem sekolah yang efektif dan inklusif.

Australia juga akan terus mendukung manajemen perubahan iklim melalui International Forest Carbon Initiative, bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dana ini akan melengkapi Kemitraan Karbon Hutan Sumatera dan membangun dari Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan yang tengah berjalan.

RI-vietnam Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan
Kamis, 13 Mei 2010

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas. Hal itu terungkap dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei.

PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat

melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan non tradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Pada pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN Indonesia memfokuskan pada tindak lanjut dari Roadmap of the ASEAN Military Assets and Capacities in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief).

Selain itu Indonesia menyambut baik gagasan pendirian ASEAN Defence Industry Council untuk menggerakkan industri pertahanan di ASEAN serta mendorong kemandirian industri pertahanan di kawasan melalui forum ASEAN Defence Industry Dialogue.

Delegasi Indonesia berharap agar kerjasama industri pertahanan yang sedang berproses saat ini secara teknis juga dapat menjajagi kemungkinan skema kerja sama alih teknologi, produksi bersama dan pangsa pasar.

Australia Siapkan Rp 3,8 Triliun untuk RI
Indonesia tetap merupakan penerima bantuan internasional terbesar dari Australia
Kamis, 13 Mei 2010

http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/02/07/64920_duta_besar_australia_untuk_indonesia__bill_farmer_300_225.jpg

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer.

VIVAnews - Pemerintah Australia menganggarkan sekitar A$458,7 juta (sekitar Rp. 3,8 trilyun) untuk bantuan pembangunan kepada Indonesia selama dua belas bulan. Bantuan itu terhitung mulai Juli 2010.

Demikian ungkap Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Alokasi ini mencerminkan pentingnya Pemerintah Australia melihat Kemitraan Australia Indonesia, sebagai kedua negara yang bekerjasama untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kemakmuran, stabilitas dan perdamaian.

Dana ini merupakan bagian dari paket bantuan selama lima tahun. "Australia akan memenuhi komitmennya untuk menyediakan bantuan hingga A$2,5 milyar kepada Indonesia selama lima tahun hingga Juni 2013," demikian pernyataan Kedubes Australia, Rabu 12 Mei 2010.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, mengatakan Indonesia tetap merupakan penerima bantuan internasional terbesar dari Australia, termasuk dana hibah, melebihi donor bilateral lainnya.

“Komitmen anggaran terbaru Australia mempertahankan fokus kepada hasil pembangunan yang praktis, mendorong pertumbuhan yang lebih cepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dan perhatian yang lebih besar bagi mereka yang rentan,” ujar Farmer.

Anggaran ini meneruskan dukungan Australia di bidang beasiswa, pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan dan International Forest Carbon Initiative. Meningkatnya program beasiswa Australia akan menargetkan kesenjangan sumber daya manusia dan mendukung hubungan persahabatan antara Australia dan Indonesia.

Peningkatan dana kesehatan akan membantu Indonesia memperkuat sistem penyediaan layanan kesehatan, dan mengurangi jumlah perempuan yang meninggal pada masa kehamilan dan persalinan, terutama di wilayah Timur Indonesia.

Pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan pedesaan akan membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan, khususnya di provinsi-provinsi termiskin. Di bidang pendidikan, bantuan Australia yang terus berlanjut akan mendukung Indonesia mencapai rencana sistem sekolah yang efektif dan inklusif.

Australia juga akan terus mendukung manajemen perubahan iklim melalui International Forest Carbon Initiative, bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dana ini akan melengkapi Kemitraan Karbon Hutan Sumatera dan membangun dari Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan yang tengah berjalan.

haruskah pendidikan,kesehatan, pembangunan desa, hutan kita harus pinjam uang dr negara lain..?? dimana harga diri kita dimata australia..?? tak malu..??kita punya banyak sumber daya alam yg bisa menghasilkan uang utk mengurusi semua bidang tsb.... daripada uang habis utk partai n penambahan anggaran DPR/MPR lebih baik utk rakyat indonesia...karena berdasarkan UUD semua hasil adl utk rakyat indonesia kan..??

RI-Singapura-Malaysia Jalin Kerja Sama
Jumat, 14 Mei 2010

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama pariwisata dengan Malaysia dan Singapura melalui program konektivitas kunjungan wisatawan ke masing-masing negara.
Dari Singapura bisa menggunakan maskapai apa saja, bisa tetap Singapore Airlines, Garuda, atau lainnya.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik kepada wartawan di kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (14/5/2010) mengatakan, kerja sama dengan Singapura akan dilakukan antara lain dengan maskapai Singapore Airlines. "Maskapai itu memiliki pesawat terbang ke seluruh dunia, jadi dia berkomunikasi dengan seluruh dunia dan mengangkut banyak penumpang," katanya.

Kerja sama promosi yang akan dilakukan, menurut Wacik, adalah maskapai tersebut mempromosikan objek wisata di Indonesia dan membawa penumpang ke Singapura selanjutnya ke Indonesia. "Dari Singapura bisa menggunakan maskapai apa saja, bisa tetap Singapore Airlines, Garuda, atau lainnya," kata Wacik.

Kerja sama serupa juga akan dilakukan bersama Malaysia, termasuk pertukaran wisatawan dengan pola promosi bersama.

Wacik menambahkan, pihak Singapura juga sudah mengajak kerjas ama di bidang kapal pesiar dan menambah perjalanan menuju Indonesia bagian timur tidak hanya ke Bali namun juga bisa menuju ke Maluku dan sekitarnya. "Kita harus punya pelabuhan kapal pesiar, ini yang kita pikirkan untuk ke timur, dari Bali ke timur. Ke Maluku, ke Papua. Untuk Semarang dan Bali sudah ada," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi Singapura dan Malaysia pada 17 Mei hingga 19 Mei 2010. Presiden dijadwalkan berangkat pada Senin (17/5/2010) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menuju Singapura dan pada Selasa (18/5/2010) menuju Kuala Lumpur. Presiden dan rombongan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Rabu (19/5/2010).

BPPT Tawarkan 100 Proposal Inovasi ke AS
Jumat, 14 Mei 2010

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menawarkan lebih dari 100 proposal inovasi untuk kerja sama di bidang sains dan teknologi dengan Amerika Serikat. Melalui kerja sama dengan inkubator bisnis bersama AS diharapkan hasil-hasil riset dan rekayasa BPPT itu bisa aplikatif.

Kepala BPPT Marzan Azis mengatakan hal itu Rabu (12/5/2010) saat menerima kunjungan utusan khusus Presiden Barack Obama di bidang sains dan teknologi, Bruce Alberts, di Laboratorium Pengelola Teknologi Industri, Agroindustri, dan Bioteknologi BPPT di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang.

Seperti dengan Jepang, China, India, dan Jerman, Alberts akan mengadakan diskusi dengan ilmuwan Indonesia di bawah usia 45 tahun di Ternate, Maluku Utara, 13-16 Mei 2010 ini.

INDONESIAN GOVT MAKES PREPARATIONS FOR OBAMA VISIT
JAKARTA, May 15 (NNN-ANTARA) -- The Indonesian government is making preparations for United States President Barack Obama`s planned visit to Indonesia in June this year.

Foreign Affairs Ministry spokesman Teuku Faizasyah in a press statement said on Friday that although there was no certain schedule of Obama`s visit, the government has made preparations for the visit either in the middle or at the end of June.

Faizasyah said that although the White House had yet to issue a fixed date for Obama`s visit, the government had made the necessary preparations for the visit.

Obama was expected to arrive in Jakarta on March 23 for a three-day visit, later than it was initially scheduled on March 18, 2010, but later delayed to June 2010.

His visit to Indonesia, Australia, and Guam had been delayed because he had to stay in Washington for an expected tight vote in the US House of Representatives on a controversial health care reform bill.

The March delay in the visit to Indonesia, where Obama had spent three years as a young lad, came as no surprise because the then presidential spokesman Dino Patti Djalal said that even before the postponement, President Susilo Bambang Yudhoyono had suggested the visit be delayed until June.

At that time Dino said the postponement was understandable because it was due to political necessity, because it was important to President Obama that Indonesia was an important country and there was a strong commitment to launch a comprehensive partnership.

"We`re glad as from the beginning it was President Yudhoyono`s preference ... so that the visit is conducted without political rush. We want the visit to be a 100 percent success, where Obama can fully focus on Indonesia-US bilateral relations," the presidential spokesman said at the time.http://namnewsnetwork.org/v2/read.php?id=120419

This assistance to Indonesia is also in the interest of Australia. If the living standards in Indonesia are rising less Indonesian immigrants will cross the Australian border looking for better lives.

Indonesia will have to continue reform it's taxation system but also increase the amount of taxpayers to finance it's development needs. And I guess that it might take another 20 years. Till then NGO's and foreign financiers are needed.

haruskah pendidikan,kesehatan, pembangunan desa, hutan kita harus pinjam uang dr negara lain..?? dimana harga diri kita dimata australia..?? tak malu..??kita punya banyak sumber daya alam yg bisa menghasilkan uang utk mengurusi semua bidang tsb.... daripada uang habis utk partai n penambahan anggaran DPR/MPR lebih baik utk rakyat indonesia...karena berdasarkan UUD semua hasil adl utk rakyat indonesia kan..??

Australia, Indonesia conducts joint naval exercise


SYDNEY (BNS): The Australian and Indonesian navies have commenced a joint naval exercise, CASSOWARY 2010 (CA10), to strengthen maritime ties between both the countries.

The CA10 is a bilateral exercise which began on May 8th in Kupang, Indonesia. It includes combined patrol boat exercise, designed to enhance interoperability in maritime operations between the Indonesian Navy (TNI-AL) and the Royal Australian Navy (RAN).

During the exercise, two Armidale Class Patrol Boats, HMA Ships Broome (Assail Two) and Pirie (Assail six) of Royal Australian Navy have undertaken a number of maritime activities with the TNI-AL ships KRI Untung Suropati and KRI Kerapu.

“A key part of Australia’s national strategy for defence is to promote regional stability. This is achieved through a wide variety of measures, one of the most important of which is through exercises like CASSOWARY 2010,” Commanding Officer of HMAS Broome Lieutenant Commander (LCDR) Barry Learoyd RAN, said in an Australian Navy’s official news release.

“The importance of Indonesia as a key strategic partner for Australia has been increasing in recent years. The RAN enjoys a solid and deepening relationship with the TNI-AL and we are committed to developing even greater practical cooperation between our forces in years to come,” LCDR Learoyd added.

The patrol boats are currently undergoing a number of exercises in communications, tactical manoeuvres, boarding operations, small boat transfers and damage control, as reported in the release.

The importance of Indonesia as a key strategic partner for Australia has been increasing in recent years.

According to LCDR Learoyd, by developing an effective military relationship with Indonesia, Australia can strengthen its nation to nation ties, which is essential for regional security of both the countries.

The CA10 will conclude on 18 May 2010.

Andi Hajramurni, The Jakarta Post, Makassar, South Sulawesi | Wed, 04/14/2010 7:01 PM | National A | A | A |


Up to 5,000 illegal immigrants from Middle Eastern countries will likely enter Indonesia soon as they are already at the Malaysian border areas after they are denied entry by the Malaysian government, head of investigating team on people smuggling at the National Police headqurters Comr. Hermawan said Wednesday.

Hermawan made the remarks at a seminar on Strategy to prevent illegal immigrants from entering Indonesia in Makassar.

“We've been informed by Malaysian authorities there are up to 5,000 illegal immigrants who are ready to enter Indonesia. They are already at the border areas,” he said.

Meanwhile, the Australian government has stopped proseccing claims for asylum for the next six months for Afghan refugees and three months for Sri Lankan refugees.

This means the illegal immigrants will pile up in Indonesia as they could no longer be transferred to Australia, Hermawan said.

“The number of illegal immigrants entering Indonesia will continue growing as Indonesia as an open country can be reached through various gates,” head of the National Police planning and administration bureau Brig. Gen. Sadar Sebayang said.

Hermawan explained that the number of illegal immigrants temporarily accomodated in Indonesia had reached about 4,000.

They are temporarily accommodated at immigration detention centers and other makeshift accommodation places prepared by the International Orgganization for Migration in a number of regions throughout Indonesia.

I hope that Indonesian will learn from Europe and the U.S.
At this stage there are 4000 illegal immigrants but with the Indonesian welfare increasing in twenty years it can turn into a much higher figure. To limit the costs new measurements should be taken.

-legislation should be created on immigration
-A special department should be created which will register all illegal immigrants
-illegal immigrants should never have the right to become an Indonesian citizen
-illegal immigrants should not be allowed to marry to an Indonesian citizen or a foreigner who has the right to stay in Indonesia
-illegal immigrants should not be allowed to conduct activities of any kind
-illegal immigrants should not be allowed to take part in daily life
-illegal immigrants should not be allowed to return to Indonesia for a second time legal or illegal.
The right of return can be purchased by paying a sum to the Indonesian state.
-educational, social, cultural, religious or political institutions should not be allowed to assist illegal immigrants
-camps should be created to separate them from Indonesian citizens and from foreign tourists.
-they should be working in camps managed by commercial or state enterprises to pay for their return trip and daily expenses.
-Security Forces should be prepared to identify these potential threats

I hope that Indonesian will learn from Europe and the U.S.
At this stage there are 4000 illegal immigrants but with the Indonesian welfare increasing in twenty years it can turn into a much higher figure.

-legislation should be created on immigration
-illegal immigrants should never have the right to become an Indonesian citizen
-illegal immigrants should not be allowed to marry to an Indonesian citizen
-illegal immigrants should not be allowed to conduct activities of any kind
-illegal immigrants should not be allowed to take part in daily life
-illegal immigrants should not be allowed to return to Indonesia for a second time legal or illegal.
The right of return can be purchased by paying a sum.
-educational, social, cultural, religious or political institutions should not be allowed to assist illegal immigrants
-camps should be created to separate them from Indonesian citizens and from foreign tourists.
-Security Forces should be prepared to identify these potential threats

difference is, those immigrants dont want to stay in Indonesia. Indonesia is only a intermediate country to their end destination, which is Australia.

difference is, those immigrants dont want to stay in Indonesia. Indonesia is only a intermediate country to their end destination, which is Australia.

If they can't enter Australia they will stick in Indonesia.

If they can't enter Australia they will stick in Indonesia.

What I mean is, if they know they will not be able to enter Australia by way of Indonesia, most will not even be trying to get to Indonesia in the first place.

What is our policy of those illigal imigrants?
For example the illigals of Sri Lanka/Bangadesh who where found on a ship a couple of months ago. They got food and medical assistance from the Indonesian goverment for free, and after that they told the newsreporters they want to stay in our country....:ohno:

Also dont forget about our illegal immigrants in other countries.

But a large group is largely unaware of the fact that they can't enter Australia anymore. And if they can't enter Australia they will accumulate in Indonesia. While Malaysia has a clear policy towards illegals. Indonesia is unprepared for large groups.

Indonesia should learn from Europe. The influx of large group of (illegal) immigrants is no problem as long as the economy is performing well. But during crisis it may cause problems between ethnic lines.
It is important to review the added value of an immigrant.


What I mean is, if they know they will not be able to enter Australia by way of Indonesia, most will not even be trying to get to Indonesia in the first place.

Oh yes indeed that is also a problem. Job creation and much more decentralisation is needed to overcome these problems. And if it is a taboo or not family programs should be reinstated in certain areas where the population is growing too rapidly. Otherwise Indonesian illegals will continue search for better lifes in other countries.

Are there any figures available Netsurfe?

Also dont forget about our illegal immigrants in other countries.

Dear forumers,

Hereby I would like to clarify that any of statements made by me are not intended to offence or target persons or certain groups. These statements just reflect my concerns on the growing group of immigrants that have Australia as their destination but will stay in Indonesia as they can't reach Australia.

I want to apologize to those who felt insulted or who might felt insulted by the comments I made.

Oh yes indeed that is also a problem. Job creation and much more decentralisation is needed to overcome these problems. And if it is a taboo or not family programs should be reinstated in certain areas where the population is growing too rapidly. Otherwise Indonesian illegals will continue search for better lifes in other countries.

Are there any figures available Netsurfe?

Obvious case would be TKI in Malaysia

According to Kompas (http://regional.kompas.com/read/2009/11/04/19262531/duh.tki.ilegal.di.malaysia.diperlakukan.seperti.budak..), there were more than 300.000 illegal TKI there (2009).

I understand Indonesia needs to overhaul its legal system towards immigrant, but they should also know that Indonesian ilegally residing on foreign countries are subject to their respective law. We cant enforce hard law to others but demand soft law for us.

Irlandia Jajaki Kerjasama dengan Indonesia
Kamis, 27 Mei 2010

http://image.tempointeraktif.com/?id=36044&width=274

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Irlandia sedang menjajaki kerjasama yang lebih intensif dengan Indonesia. Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Richard A. O'Brien mengatakan Irlandia akan meningkatkan kerjasama di sektor pertanian, telekomunikasi dan farmasi.

"Kami akan membentuk jejaring bisnis Irlandia di Indonesia. Ini menjadi pernyataan adanya peningkatan minat para pemain usaha untuk berbisnis di Indonesia," katanya di acara makan siang bersama media, hari ini.

Irlandia selama ini dikenal baik dengan produk minuman Guinnes. Richard mengatakan sejak Indonesia dikenal sebagai pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia, banyak perusahaan lain dari Irlandia mulai menjalankan aktifitas di sini.

Ia mencontohkan PT. Armita yang memproduksi bahan perasa makanan serta Independent News and Media Plc yang berinvestasi di PT. Abdi Bangsa, penerbit harian Republika. Richard mengatakan, meski kawasan Eropa sedang menghadapi krisis perbankan, namun perekonomian Irlandia diprediksi akan bertumbuh dua kali lipat.

As I have mentioned before Malaysia should not be trusted to broker the peace agreement between the Muslim secessionists and the Philippine government. Im sure Malaysia would like to see the country dismembered and weakened so that they will get mineral rich Mindanao into their sphere of influence and stop the country from pursuing our claim on Sabah.

Good thing Indonesia, true friend will broker the peace.


Indonesia seen leading Mindanao peace talks

by Joyce Pangco Pañares
Manila Standard
May 27, 2010

The government sees the Organization of Islamic Conference, through Indonesia, taking the lead role in the peace process in Mindanao as unification talks between the two major separatist groups in the southern region begin.

Presidential peace adviser Anabelle Abaya said the signing of a cooperation agreement between the Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front signals a possible return of Indonesia as the third party broker for the peace process.

“Maybe we can go back to Indonesia. We can ask Indonesia to continue their splendid job of mediating the peace,” Abaya said in an interview.

Abaya noted that in previous reflective dialogs held in Mindanao, several key stakeholders raised the issue of keeping Malaysia as the third party facilitator of the peace talks with the MILF.

Peace talks with the MILF began in 1997 with Malaysia entering the scene as lead broker of the negotiations in 2001.

Over the years, several members of the National Security Council-Cabinet cluster have observed that Malaysia appeared to be biased toward the separatist group, subtly pressuring the government to give in to the demands of the MILF with threats to withdraw its ceasefire monitors.:bash::bash::bash:

The OIC, on the other hand, has taken a very clear position that the 1987 Philippine Constitution must be the framework for negotiations with the MILF, especially on the creation of the Bangsamoro homeland.

Indonesia, as head of the OIC’s Committee of the Eight, also successfully brokered the 1996 peace agreement with the MNLF.

Abaya said the unification talks between the two Islamic fronts would be “very crucial” in charting the future of the peace process in Mindanao.

Last week, the MILF and the MNLF signed a cooperation pact during an OIC meeting in Tajikistan.

Under the agreement, both sides affirmed that “there are no basic differences between the two fronts as both are seeking to achieve peace, justice and a fair solution to the problems of the Bangsamoro

:)

^^ you are welcome philippine, no doubt that malaysia also biased in aceh and pattani thailand

Twenty six immigrants who claim to be from Sri Lanka were saved after found stranded on a boat near Tanjung Intan Port in Cilacap, Central Java, on Wednesday night.

“We are from Tamil [the north-eastern region of Sri Lanka]. We have been at sea for 25 days. We don't have food and water and fuel,” one of the immigrants told local authorities who tried to help them to land.

The immigrants said they were heading for Australia to escape problems at home.

The Navy, police and port security personnel had difficulty in convincing the immigrants to come to shore. They reportedly refused to land unless they met representatives from the UNHCR.

“We intend to help them, but they were really protective. We have called the UNHCR and promised the immigrants that they will meet with the representatives,” Comr. Ngajib, Cilacap Police deputy chief told The Jakarta Post on Thursday.

The authorities later took the immigrants to a hotel in Cilacap to stay temporarily.

Malaysia Prepares Strategy To Boost Economy Ties With Indonesia

By Ahmad Fuad Yahya

JAKARTA, May 29 (Bernama) -- Malaysia is preparing an economic strategy to boost trade and investment ties with Indonesia for mutual benefits.

International Trade and Industry Minister Datuk Seri Mustapa Mohamed said the strategy would be turned into a clear road map on economic fields that would be given emphasis including medical tourism.

"My priority now is to strive to reduce trade obstacles on several Malaysian products for the Indonesian market and secondly, to get as many Indonesian investors to invest in Malaysia," he said at a meeting with senior managers of several Malaysian companies here.

Mustapa said this was a follow-up to the discussion held between Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak and President Susilo Bambang Yudhoyono at the Malaysia-Indonesia annual consultation in Kuala Lumpur recently.

One of the agreements reached at the annual consultation was that the Joint Commission Meeting (JCM) would be held every three months, which would consist of several working groups, including the working group on strengthening economic ties between the two countries.

The minister said that currently there was difficulty in exporting several Malaysian products such as cosmetics, pharmaceuticals and food to Indonesia and he intended to use the JCM to discuss these issues with Indonesia, probably in July.

The same goes for investment because currently there were more Malaysian companies investing in Indonesia compared to Indonesian companies investing in Malaysia.

"We also want the rich Indonesians to invest in Malaysia, besides in Singapore and the United States," he said, adding that Malaysia was giving emphasis on wooing quality investment capable of offering higher pay to the workers.

Malaysia is now the 20th biggest exporter in the world and it must continue to penetrate more export markets.

"At the same time, Malaysia is also opening its economy to foreign traders and investors," the minister added.

Indonesia Builds Hospital in Gaza
Minggu, 30 Mei 2010 | 06:46 WIB
AP


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia plans to build a hospital in Gaza worth Rp20 billion (more than US$2 million) to increase health facilities in the region, President Susilo Bambang Yudhoyono said here on Saturday. Speaking at a joint press conference after meeting with visiting Pelestinian President Mahmoud Abbas at the Merdeka Palace here on Saturday, he said Indonesia was ready to give any kind of humanitarian aid needed by Palestine.

"We will build a hospital in Gaza worth Rp20 billion in the hope it will increase public health facilities in Gaza," he said.

Indonesia, he said, was also ready to continue to contribute to the development of capacity for the establishment of a free Palestinian state as it had been doing so far through a forum of Asian-African countries.

"I have also conveyed Indonesia’s readiness to become part of the peace process by playing the right role the Palestinian leadership wishes to," he said.

President Yudhoyono in a meeting lasting for around 30 minutes reaffirmed Indonesia’s commitment and support to the establishment of a Palestinian state.

"Indonesia has taken a stance and remained consistent with it namely fully supporting Palestinian indepedence believing that it would deliver true justice to the Palestinian people and also the world," he said.

President Abbas in the meeting briefed President Yudhoyono on the latest situation in Paliestine and the prospects of peace efforts now entering a new stage to settle the long conflict between Palestine and Israel. In his statement after the press conference he expressed appreciation to and thanked Indonesia for having always supported the Palestinian people.

President Abbas on his second visit to Indonesia also expressed hope for the establishment of a free Palestinian state through a peace process supported by Arab countries and the international community. He also expressed hope for reconciliation between Hamas and his group for the sake of the Palestinians.

At the end of the press conference President Abbas also expressed hope he could invite President Yudhoyono someday when the Palestinian state was realized so they could pray together at the Al Aqsa Mosque. President Abbas’s delegation includes religious affairs minister Mahmoud SA Alhabash, the spokesman of the Palestinian National Authority, Nabil Go Aburudainah, presidential advisor for international affairs Abdallah HJ Alfrangi and three President Abbas’s advisors namely Adnan Nayef Abedlrahim, Mustafa Fayez Mustafa Abu Alrub and Majdi AM Khaldi.

President Yudhoyono at the meeting was flanked by coordinating minister for political, legal and security affairs Djoko Suyanto, foreign minister Marty Natalegawa, minister/state secretary Sudi Silalahi, religious affairs minister Suryadharma Ali, health minister Endang Sedyaningsih and cabinet secretary Dipo Alam.
Editor: jimbon | Sumber :antara

Social Minister: Indonesia supports Palestinian independence


Jakarta (ANTARA News) - Indonesia`s constant social and humanitarian assistance and support to Palestine will strengthen the country`s independence, Social Affairs Minister Al Jufri said on Monday.

"Besides humanitarian assistance, Indonesia can inspire national unity to Palestine to reach its independence. If the Palestinian nation is still divided, independence will be difficult to achieve," the minister said in a statement issued by Social Affairs Ministry`s media center on Monday.

The social affairs minister said he was unable to accompany President Susilo Bambang Yudhoyono to receive Palestinian President Mahmoud Abbas because at the same time he was on a working visit to eastern Indonesia including North Sulawesi province from May 29-31, 2010.

Minister Al Jufri also dismissed the issue of the transfer of Indonesian hospital hospital construction site from the Gaza to West Bank.

He said Indonesian hospital at Gaza was a symbol of international support and therefore Israel authorities could not do an arbitrary act to prevent or destroy the hospital.

"The world would be upset if medical facilities are made complicated. Palestine also needs protection for the elderly, widows, children, and civilians against violent acts committed by Israel," Al Jufri said.

President Susilo Bambang Yudhoyono said here on Saturday that Indonesia planned to build a hospital in Gaza worth Rp20 billion (over US$2 million) to increase health facilities in the region.

Speaking at a joint press conference after meeting with visiting Pelestinian President Mahmoud Abbas at the Merdeka Palace, Yudhoyono said Indonesia was ready to give any kind of humanitarian aid needed by Palestine.

"We will build a hospital in Gaza worth Rp20 billion in the hope it will increase public health facilities in Gaza," President Yudhoyono said.

Indonesia, he said, was also ready to continue to contribute to the development of capacity for the establishment of a free Palestinian state as it had been doing so far through a forum of Asian-African countries.

"I have also conveyed Indonesia`s readiness to become part of the peace process by playing the right role as wished by the Palestinian leadership," he said.
(*)

Iran, Indonesia call for expansion of economic cooperation


TEHRAN – Iranian Parliament Speaker Ali Larijani and his Indonesian counterpart Marzuki Alie have called for an expansion of economic and industrial cooperation between the two countries.

During a meeting in Tehran on Sunday, Larijani said the historical relationship between the two nations and their similar views on international issues have provided a suitable ground for boosting ties.

An increased relationship between the two countries’ private sector and chambers of commerce will be a major step in promoting economic, industrial and trade interactions.

He also highlighted the important role the Asian Parliamentary Assembly (APA) plays in defending Palestinians’ rights and thanked Indonesia for making efforts in this regard.

Marzuki Alie said the Palestinian crisis would be resolved only through cooperation of the Islamic countries.

The Indonesian parliament speaker also said it is necessary that Iran and Indonesia strengthen their cooperation to solidify the position of Islamic nations on the international stage.

He also thanked the Iranian parliament for strengthening the positions of APA and the Islamic Inter-Parliamentary Union, saying the two institutions greatly affect interactions in Asia and the region.

U.S. should clarify stance to Islamic nations

The U.S. must choose between the Islamic world or the Zionist regime, Saeed Jalili, Iran’s Supreme National Security Council Secretary told Alie on Sunday.

The U.S. must either continue its previous wrong path of action that would make it more isolated or change its policy, he added.

He also said the Middle East peace process over the past year and half has shown to the Islamic world that the U.S. President Barack Obama’s initiative for achieving peace in the region was a big lie

Thread ini tidak diperbolehkan di Skyscrapercity.com, karena ujung2nya nanti pasti ke perang antar agama dan negara.

semua thread berhubungan dengan politik atau religious fight are no no.

di International forum SSC juga di locked

So, here is also, LOCKED.

Cheers
That means we can not talk anymore about terrorist attacks, conflicts between countries or war?
Or are these threads blocked/disensor because the owners of SSC supports Israel?
That means posting articles like below is not allowed anymore?

Mer-C: Relawan Indonesia Tertembak

Liputan 6 - Selasa, 1 Juni


Liputan6.com, Jakarta: Ada seorang relawan dari Indonesia yang tertembak dalam serangan tentara Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara di wilayah perairan internasional, berjarak 65 kilometer lepas pantai Gaza, Palestina. Informasi ini disampaikan Ketua Presidium Mer-C Joserizal Jurnalis di Jakarta, Senin (31/5). Namun hingga kini kondisi korban belum diketahui.

Sebelas relawan Indonesia bergabung dalam 800 relawan dunia di Kapal Mavi Marmara. Dalam serangan brutal itu, sebanyak 19 orang tewas dan 30 orang luka-luka. Para relawan Indonesia berasal dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni Kispa, Mer-C, dan Sahabat Al-Aqsha, serta lima wartawan. Mer-C mengirim lima relawan, termasuk seorang jurnalis televisi Jakarta.

Pasukan bersenjata Israel menyerbu enam kapal konvoi misi kemanusiaan Freedom Flotilla menuju Gaza, subuh tadi waktu setempat. Konvoi kapal termasuk kapal Mavi Marmara masih berada di perairan internasional saat tentara Israel melompat masuk melalui helikopter.(AIS)

19 civillians are killed by military force, thirty wounded, one of them one of ours. I think we have to discuss about this. Correct me if i'm wrong.

That means we can not talk anymore about terrorist attacks, conflicts between countries or war?
Or are these threads blocked/disensor because the owners of SSC supports Israel?
That means posting articles like below is not allowed anymore?

Its not about the owner of SSC supports Israel or not, last time they were Islam Bashing in SSC skybar, they also closing down the thread, SSC is no place for this kind of threads, discussing this matter will lead you to religious or countries fight. Trust me, we had been there before.

I hope you guys understand, please if you want to post article, go ahead but dont discussing the matter beyond religious or country vs country. Once its crossed the line, i will have to deal with it.

and do it here.

Cheers

Thanks for your explanation David.


Jangan Latah Sebut "Selat Singapura"

Liputan 6 - Selasa, 1 Juni


Liputan6.com, Jakarta: Tak hanya wilayah yang bisa dipersengketakan, penyebutan nama geografis dapat pula menjadi rebutan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay mengingatkan pemerintah Indonesia untuk jangan ikut-ikutkan melegalisasikan nama `Selat Singapura` melalui ratifikasi tapal batas laut kedua negara. Seruan ini disampaikan Paskalis di Jakarta, Senin (31/5).

Ia mengemukakan hal itu, sehubungan dengan kesepakatan pihak DPR dan pemerintah pekan lalu. Terutama, meratifikasi perjanjian Indonesia-Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Sumatra yang diberi nama Singapura dengan "Selat Singapura".

"Kita kan selama ini lebih akrab menyebut perairan itu dengan istilah Selat Sumatra. Kalau mereka (Singapura) mau bersikeras menggunakan nama Selat Singapura, harus dibicarakan secara mendalam terlebih dulu. Atau, solusinya disebut Selat Sumatera Singapura," ujar Paskalis.

Pendapat ini didukung Al-Muzzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) yang meminta penyebutan nama Selat Singapura diubah menjadi Selat Sumatra karena jika Indonesia ikut menggunakannya maka itu adalah kekalahan diplomasi RI. "Kita sendiri punya nama sebagai Selat Sumatra, dengan dinyatakannya di bagian barat Selat Singapura, itu akan lebih menguntungkan Singapura," ucap Al-Muzzammil.

Pendapat tersebut disetujui juga Lily Wahid (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). "Setahu kami, itu namanya Selat Sumatra, tetapi kenapa berubah menjadi Selat Singapura," kata saudara kandung mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.

Paskalis menyebut, belum semua wilayah tapal batas disepakati untuk disetujui, terutama wilayah Timur. Serta, beberapa pulau Singapura yang telah mengalami perubahan luas. Terutama, setelah mereka melakukan reklamasi dengan mengambil tanah atau pasir dari Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sendiri pada rapat kerja di Komisi I DPR mengakui, persoalan batas laut antara Indonesia dan Singapura masih belum sepenuhnya tuntas. Terutama, terkait perbatasan segmen timur yang terhambat sengketa Singapura dan Malaysia.(ANS/Ant)

Bedanya Selat Sumatera dengan Selat malaka apa ya?

http://yachtpals.com/files/news/singapore-strait.jpg

Bedanya Selat Sumatera dengan Selat malaka apa ya?

Gak ada bedanya aku rasa, sama dengan penyebutan "Samudra Indonesia" pada "Samudra Hindia" :D

Indonesia Sesalkan "Serious Crime" di Timor Leste
Antara - Rabu, 2 Juni


Kupang (ANTARA) - Indonesia menyesalkan sikap pemerintah Timor Leste yang masih mencantumkan daftar "serious crime" atau pelanggaran HAM berat bagi 142 warga Timor Timur yang kini memilih menjadi WNI.

"Kita sesalkan masih adanya sikap seperti itu, padahal kita (Indonesia) selalu mengedepankan hubungan baik di antara kedua negara," kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ketika dikonfirmasi pers di Kupang, Selasa, terkait dengan masalah pelanggaran HAM berat pascajajak pendapat Timtim pada 1999 lalu.

Menteri Patrialis mengatakan, ia sudah melakukan komunikasi dengan Eurico Guterres, salah satu di antara pelanggaran HAM berat Timtim yang juga mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) semasa Timtim dulu, terkait dengan masalah ini.

Ia mengharapkan pemerintahan Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao segera mencabut daftar "serious crime" tersebut agar tidak menjadi "titik noda" dalam membangun hubungan persahabatan dengan Indonesia.

"Sebenarnya masih banyak hal yang perlu digugat oleh Indonesia terkait dengan peninggalan aset di wilayah bekas provinsi ke-27 Indonesia itu, namun kita lebih mengedepankan hubungan baik sehingga masalah aset tersebut, tidak lagi menjadi persoalan serius di dalam negeri yang harus dibicarakan," katanya.

Terkait dengan masalah itu, Menteri Patrialis mengharapkan pemerintahan negara itu segera mencabut daftar pelanggaran HAM berat bagi 142 warga Timor Timur yang kini telah menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

Menurut dia, hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik di antara kedua negara bertetangga yang sudah terjalin baik selama ini.

Timor Timur merupakan bekas wilayah NKRI, namun pada 1999, mayoritas rakyat di wilayah bekas provinsi ke-27 Indonesia dan jajahan koloni Portugis itu memilih berpisah dari Indonesia.

Bedanya Selat Sumatera dengan Selat malaka apa ya?

Sebenarnya sama cuman beda nama aja mungkin?

Indonesia condemns Israel's attack on Gaza aid flotilla


Indonesia has strongly condemned Israel's attack Monday on a Turkish ship carrying humanitarian aid to the Gaza Strip, resulting in the death of 16 passengers while the fate of 12 Indonesians onboard remains unknown.

AP/IHH via APTN: Act of war: This video image released by the Turkish Aid group IHH on Monday alleges to show Israeli soldiers aboard a naval vessel in international waters off the Gaza coast nearby a Turkish ship. The Turkish ship (photo below), Mavi Marmara, is shown leaving Sarayburnu port, Istanbul, for Gaza on May 22.AP/IHH via APTN: Act of war: This video image released by the Turkish Aid group IHH on Monday alleges to show Israeli soldiers aboard a naval vessel in international waters off the Gaza coast nearby a Turkish ship. The Turkish ship (photo below), Mavi Marmara, is shown leaving Sarayburnu port, Istanbul, for Gaza on May 22.

"We condemned Israel's storming of the Mavi Marmara, which was sailing in international waters," the government of Indonesia said in a statement.

The Israeli military stormed the Mavi Marmara passenger vessel, which is part of a Freedom Flotilla from 50 countries, on Monday at 4 a.m. local time when they were sailing to try to reach the blockaded Gaza Strip to distribute aid.

Twelve Indonesian volunteers - four from the Indonesian Committee for Palestine Solidarity (KISPA), four from the Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), three from Al Aqsha-Hidayatullah and a TVOne journalist - are unaccounted for.

"Indonesia will work with the international community to demand accountability from Israel in accordance with international law," said Foreign Minister Marty Natalegawa. "We urge the United Nations to investigate the incident."

Jakarta said the attack was illegal as it took place in international waters, highlighting that Israel's blockade of Gaza Strip has also violated international law.

Foreign Ministry spokesman Teuku Faizasyah said the Indonesian ambassador in Amman had met with Palestine President Mahmoud Abbas to discuss the rescue efforts.

"The focus of the meeting with President Abbas was on the safety of our citizens," he said. "We had been informed of the departure of these volunteers to Gaza and we reminded them of the safety risk. We would see their return as a better option rather than continuing the journey *should they later be released*."

Chairman of MER-C Sarbini Abdul Murad said they had not been able to contact their volunteer members as of Monday night.

Israel has defended the storming, saying its commandos were attacked with knives, clubs and live fire from two pistols wrested from Israeli soldiers after they slid down ropes from a helicopter to board one of the vessels, AP reported.

Israel alleged the activists were allies of Hamas and al-Qaeda and said they would have opened an arms smuggling route should they have got into the Gaza Strip.

The convoy, carrying 10,000 tons of supplies, set off from international waters near Cyprus on Sunday. The aid flotilla included teams from European countries, including Israel's ally Germany.

The Ambassador of Palestine to Indonesia Fariz Mehdawi told The Jakarta Post the Mavi Marmara was intercepted 15 miles from the coast of the Gaza Strip, in international waters. He said that Israeli soldiers jumped on board the ship to intercept the volunteers, by using helicopters.

Mehdawi said there has been different accounts of the fatalities but Palestine sources recorded 16 dead, 10 of them Turkish, and 30 injured.

He said there were no information on the 12 Indonesians on board the flotilla.

Mehdawi rejected that the aid flotilla was carrying weapons or military personnel as alleged by the Israeli forces.

"They are civilians. This incident against Palestine is an act against the international community because the flotilla comprised teams from 50 countries," said Mehdawi.

Reports said the aid flotilla would be taken to Ashdod port, some 40 kilometers south of Tel Aviv where the humanitarian mission teams would be checked for their identity and the cargoes they carried.

It is not clear if the flotilla would be released as some reports say the Israeli authorities have claimed they would channel the aid themselves into the blockaded Gaza Strip.

AP reported Israel Prime Minister Benjamin Netanhayu canceled a much-anticipated meeting with US President Barack Obama in Washington on Tuesday in a sign of just how gravely Israel viewed the international uproar. In Canada, Netanyahu announced he was rushing home.

The UN Security Council scheduled an emergency meeting later Monday to hear a briefing on the incident, said Lebanon's Deputy Ambassador Caroline Ziade, whose country holds the council presidency. The Arab League called for a meeting to discuss the issue Tuesday in Cairo.

Jumat, 04/06/2010
LoI RI-Norwegia tak ubah RPJM sektor hutan

JAKARTA (Bisnis.com): Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan kesepakatan dengan pemerintah Norwegia tidak mengubah Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) sektor kehutanan.

"Upaya kita melakukan kegiatan pengelolaan kehutanan terkait dengan perubahan iklim seperti REDD Plus pasca Bali Action Plan. Jadi saya tegaskan lagi tak ada Letter of Intent (LoI) menekan kita, karena sejalan dengan RPJM pemerintah," ujar Menhut Zulikifli seusai Sosialisasi Implementasi LoI Norwegia dengan kalangan pengusaha kehutanan, hari ini.

Dia menambahkan prioritas pembangunan kehutanan sudah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM). Menurutnya, kesepakatan dalam moratorium berlaku mulai Januari 2011 dan berlaku selama dua tahun untuk semua konversi di lahan gambut dan hutan alam. "Selama itu tidak akan ada izin baru untuk melakukan konversi dan izin apapun di lahan gambut atau pada hutan alam."

Namun, lanjut dia, untuk izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya tetap bisa beroperasional. "Jadi jelas, pengusaha HTI dan HPH jangan takut, tetap beroperasional seperti biasa, usahanya tetap jalan terus demikian juga dengan kebun sawit."

Bahkan, kata Menhut, HPH/HTI yang berada di areal gambut diharapkan konstribusinya membantu mengurangi pembukaan pada areal gambutnya. "Syukur-syukur kalau pengusaha itu mau menukarkan areal gambutnya di tempat lain, pasti dapat penghargaan," katanya

Prinsipnya, lanjut Zulkifli, kesepakatan pengurangan emisi terkait perubahan iklim yang tertuang dalam LoI RI-Norwegia tidak akan mengubah kebijakan percepatan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau pengelolaan hutan lainnya.

Kemenhut hanya menata operasional izin-izin yang sudah dikeluarkan supaya lebih tertib lagi. "Kalau mengacu LoI, yang dimoratorium itu hanya izin konversi untuk kebun atau kegiatan non kehutanan lain di kawasan gambut di seluruh Indonesia, operasional HTI, HPH dan yang lainnya tetap jalan," ungkapnya.

Data Kemenhut menyebutkan target Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa seluas 500.000 ha per tahun, 300.000 ha rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Daerah Aliran Sungai (DAS) super kritis, 500.000 ha pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 300.000 ha per tahun HPH Restorasi.

PEMBATALAN KUNJUNGAN OBAMA
Obama Batal ke Bali, Kodam Tetap Siaga
Jumat, 4 Juni 2010 | 18:14 WIB
AFP/JEWEL SAMAD

DENPASAR, KOMPAS.com %u2014 Meski Presiden AS Barack Obama sudah dipastikan kembali menunda kunjungannya ke Indonesia untuk kali kedua, Kodam IX/Udayana tetap menyiagakan 4.480 pasukan yang sengaja disiapkan untuk pengamanan Obama selama berkunjung di Bali.
Ya, kita tetap melakukan persiapan pengamanan.

%u201CYa, kita tetap melakukan persiapan pengamanan,%u201D ujar Kapendam IX/Udayana Letkol (Caj) IB Gaga Ardana saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (4/6/2010). Dua puluh hari menjelang kedatangan Obama ke Bali, Kodam Udayana telah menyiagakan 4.480 personelnya untuk mengamankan Obama selama berada di Bali.

Sejauh ini Kodam Udayana belum menerima pemberitahuan resmi terkait pembatalan kunjungan Obama kali ini. %u201CSaya belum terima perintah dari atasan s

Jumat, 11/06/2010
RI-Mozambik kerja sama di industri manufaktur

JAKARTA (Bisnis.com): Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Mozambik di industri manufaktur bidang pengolahan hasil pertanian, pengemasan, dan pertekstilan.

Kerja sama tersebut tertuang dalam kesepakatan hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Menteri Perdagangan Mozambik Antonio Fernando, di gedung Kementerian Prindustrian, hari ini.

"Kedua negara berkomitmen membuka peluang kerja sama di antaranya di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) serta agroindustri," katanya.

Mozambik, jelasnya, juga menawarkan kerja sama kepada Indonesia untuk berinvestasi di sektor perkebunan kapas. Tawaran negara di belahan Afrika ini dinilai sangat menarik mengingat selama ini Indonesia bergantung besar terhadap impor kapas.

Dengan berinvestasi di sektor perkebunan kapas, maka kebutuhan kapas Indonesia lebih terjamin. Indonesia membutuhkan pasokan kapas yang cukup besar mengingat komoditas tersebut digunakan sebagai campuran bahan baku untuk industri pemintalan benang.

"Mereka mengajak Indonesia menanam kapas di sana. Ini sangat berguna bagi kebutuhan industri TPT. Kita akan menjajaki kerja sama ini lebih teknis lagi yang dibahas oleh teman-teman Kadin Indonesia," katanya.

Menteri Perdagangan Mozambik Antonio Fernando menyambut baik kerja sama antara Indonesia dan negaranya. "Kami sangat senang dengan terbukanya kerja sama di tiga bidang industri ini. Kami juga ingin belajar soal proses pengemasan dan agroindustri dari Indonesia," katanya.

Ketua Komite Tetap Afrika Kadin Indonesia Mintardjo Halim mengatakan Kadin akan berkunjung ke Mozambik pada Oktober untuk melihat kondisi dan potensi pengembangan lahan kapas di negara itu. "Selain ingin mendalami potensinya, kami juga akan mengkaji dari aspek lingkungan," katanya.

Jika Indonesia memiliki perkebunan kapas di negara tersebut, Kadin menargetkan impor kapas dari Mozambik naik menjadi empat kali lipat. Saat ini impor kapas dari negara tersebut baru sekitar US$15 juta.

Mintardjo menjamin pengusaha Indonesia akan tertarik untuk berinvestasi di perkebunan kapas dan sekeligus di industrinya. Selama ini, perkebunan kapas Mozambik dikuasai Eropa. "Makanya mereka minta pengusaha Indonesia ikut masuk berpartner dengan lokal," ujarnya.

Saat ini, katanya, impor kapas Indonesia dari Mozambik hanya sebagian kecil dari total kapasitas produksi mereka. Adapun total impor kapas Indonesia berkisar US$2 miliar per tahun.

Mesir Gaet Indonesia Kelola Eceng Gondok
Selasa, 15 Juni 2010

http://image.tempointeraktif.com/?id=17545&width=274

Petugas Dinas Pekerjaan Umum mengangkat tumbuhan eceng gondok yang yang memenuhi waduk Pluit, Jakarta, Sabtu (5/9).

TEMPO Interaktif, Kairo - Indonesia dan Mesir menandatangani nota kesepahaman kerjasama pemanfaatan eceng gondok yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Penandatanganan kerjasama ini juga bertepatan dengan diperingatinya 63 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mesir pada Juni 2010.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan, dan Menteri Kerjasama Internasional Mesir Faiza Abu Naja di kantor Kementerian Kerjasama Internasional Mesir, Kairo, Ahad (13/6) lalu.

Latar belakang kerjasama itu berawal pada 2007. Saat itu ia berkunjung ke Indonesia. Faiza kagum melihat pemanfaatan bambu dan eceng gondok dalam kerajinan pengusaha Indonesia. “Mesir ingin menimba pengalaman dalam pengelolaan rerumput itu," katanya seperti dikutip lama resmi Kementerian Luar Negeri, Selasa (16/6).

Tanaman eceng gondok merupakan masalah serius di sepanjang daerah yang dialiri Sungai Nil, dan menjadi limbah bagi Negeri Piramida ini. Pemerintah Mesir bahkan telah mengalokasikan dana khusus untuk membasmi rerumput liar tersebut.

Menteri Koperasi Syarifudin Hasan optimistis hubungan Indonesia-Mesir dalam bidang ekonomi akan meningkat. Terlebih saat ini hubungan politik antara kedua negara semakin erat terjalin dan kesamaan dalam berbagai hal. Syarifudin yakin kerjasama itu dapat menjadi pemicu untuk peningkatan kerjasama di bidang lain.

Menteri Irigasi dan Sumber Daya Air Mesir, Dr. Mohammed Naseruddin Allam, menyampaikan apresiasinya dalam usaha memaksimalkan usaha mengurangi efek negatif eceng gondok di Sungai Nil. Usaha itu justru memberikan manfaat bagi pengusaha kecil.

Indonesia Bantah Malaysia Soal Perampokan di Natuna

Sabtu, 19 Juni 2010 14:36 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 337 kali
Batam (ANTARA News) - Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat Laksamana Pertama Ade Supandi membantah keterangan Malaysia yang menyebutkan ada 14 perampokan di perairan Natuna, Indonesia, dalam tahun ini.

Ade Supandi yang tidak mengetahui sumber angka yang dirilis Malaysia itu mengatakan bahwa hanya terjadi enam hingga delapan kasus perampokan di perairan Natuna, Laut China Selatan, sejak awal tahun hingga sekarang.

Menurut Ade Supandi di Batam, Sabtu, kebanyakan kasus perompakan menimpa kapal kargo dan kontainer yang melintasi perairan tersebut.

Ade Supandi mengungkapkan bahwa pelaku pelaku perompakan bukan hanya warga negara Indonesia, banyak juga pelaku kejahatan berasal dari negeri tetangga.

Dalam mengantisipasi tindak kejahatan di laut seperti perompakan, menurut Ade, Indonesia bersama Singapura, Malaysia, dan Thailand melakukan patroli bersama di daerah perbatasan.

"Kami melakukan patroli bersama empat negara untuk menekan angka kejahatan di laut," kata Komandan Guskamla Armabar.

(ANT/S026)

http://www.antaranews.com/berita/1276932983/indonesia-bantah-malaysia-soal-perampokan-di-natuna

RI to propose global financial safety net in G20 summit


The worldwide impacts of the financial crises in the US and Europe have inspired Indonesia to propose the establishment of a global financial safety mechanism in the upcoming G20 summit, a senior official says.

Deputy Trade Minister Mahendra Siregar told reporters Friday that developing economies would need to access special financial facilities in order to cope with the impacts of a global economic crisis.

He said countries such as Indonesia, due to their rapid economic expansion, could no longer access multilateral loan facilities available to less developed countries.

"The emerging economies need a global safety net not just to resolve problems related to the balance of payments but also to address challenges within a state budget hampered by a crisis," he said.

Mahendra said a financial facility would help emerging economies fulfill their role as the engine for global economic growth amid a period of uncertainty about the recovery of US consumption and austerity measures implemented by European countries.

President Yudhoyono, he said, would request G20 leaders gathering in Toronto, Canada, from June 26 to 27, consider a mechanism for a global financial safety net.

The Toronto meeting is the first for G20 member countries after the forum of economies was declared a premier forum for the economic cooperation by their leaders during the Pittsburgh meeting in September 2009.

Yudhoyono will also call for the completion of the Doha Round negotiations, Mahendra said.

"The completion of the Doha Round negotiations would mean the establishment of an international trade arrangement that could serve as an alternative source for global economic growth," he said.

The Doha Round, which started in 2001, aims to correct some of the imbalances in the global trading system by laying down a multilateral deal on tariffs, as well as other measures.

Under the current draft, rich countries would lift barriers to their food markets and cut trade-distorting farm subsidies while developing countries, excluding the poorest, would open their markets to more products and services.

An agreement on an overall package has proved elusive, with the United States arguing that big emerging economies such as Brazil, China and India should do more to facilitate a deal.

Mahendra said the development issues would also be presented by President Yudhoyono in the Toronto meeting.

"Indonesia expects increased attention from the G20 forum on development issues both in addressing global crises as a short target to be resolved and in accelerating development for better prosperity for developing countries in the long term," he said.

He said developing countries were typically most severely affected by global economic instability because they lacked a strong social safety net.

"A global crisis creates more severe damages in developing countries than in developed countries, which have better social safety nets," he said.

Moreover, he said, the global crisis had hampered a global shared commitment in addressing the development agendas. "I hope the G20 forum can underline a strong political will for the implementation of the previous summit's decisions, leading to a sustainable global recovery," he added.

US, Indonesia explore uncharted deep sea


WASHINGTON — A deep-sea expedition by the United States and Indonesia sets off this week to explore one of the world's last frontiers, an adventure that researchers hope could lead to cures for diseases and help in predicting deadly tsunamis.

Scientists portray the trip to Indonesian waters as a throwback to a time when explorers blazed new trails into unknown territory.

The expedition, which is set to begin Thursday and wrap up in early August, is the maiden voyage for a high-tech U.S. science ship and the first joint deep-sea exploration by Indonesia and the United States.

Scientists will use a powerful sonar mapping system and a robotic vehicle equipped with high-definition video cameras to explore hundreds of square miles north of the Indonesian archipelago, providing an extraordinary glimpse of one of the globe's most diverse, complex and little-known marine ecosystems.

"The world's oceans are great mysteries to us, but there are few greater mysteries than this area in Indonesia that we're going to be exploring," Craig McLean, who oversees oceanic exploration for the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, said in an interview.

Indeed, while a dozen men have been to the moon and back, only two have explored the deepest ocean and returned to tell the tale. This voyage won't be adding to that list; an unmanned, remote-controlled vessel will be exploring the deep sea.

Probing the ocean's depths is a potentially dangerous affair, with only a small number of countries and research centers investing in the effort. NOAA takes part in several international missions a year, but officials describe this one as its most complex.

A major goal is to create a high-resolution map of the ocean floor that will help scientists better understand how tsunamis form and make more accurate models to forecast the earthquake-spawned waves in the future. The region straddles a series of fault lines, making it very seismically active. In 2004, an earthquake off western Indonesia triggered tsunamis that killed more than 230,000 people in a dozen countries.

Indonesia's Minister for Marine Affairs and Fisheries Fadel Muhammad said scientists also want to explore ecosystems living around underwater volcanos, some of which remain active.

Oceans cover about 70 percent of the earth's surface, but little is known about the sea floor. And not just remote parts of the Pacific; U.S. officials say they've only mapped a small part of the exclusive economic zone that extends into waters off the American shore.

"There actually is a reasonable degree of artistic fiction included in most world maps that portray the ocean," McLean said. "Our job, among many, is to fill in those blanks."

The exploration might even point the way to cures for human diseases. Though the mission is not primarily designed to snap up thousands of samples of plants and sea animals, Indonesian scientists will collect specimens that could have medicinal qualities, such as attacking harmful bacteria or fighting the spread of cancer cells. An example of such a compound is discodermolide, a potential cancer drug extracted from a deep-water sponge.

Scientists from both countries say this venture is mostly about exploration, meaning they will allow their curiosity to guide them.

The United States will send scientists and a converted U.S. Navy ship, the Okeanos Explorer, to Indonesian waters. Indonesia's contribution is a research vessel, the Baruna Jaya IV, which will collect specimens that, together with all rights for future use, will remain in the country. The United States hopes to join in collections at a future date.

The Okeanos comes equipped with a multi-beam sonar mapping system that can generate high-resolution, wide-angle images in very deep water.

It also has a remote-controlled robotic vehicle, about as big as a small sports utility vehicle, that's attached to the ship by a cable and capable of operating at depths more than twice the mile-deep oil spill in the Gulf of Mexico. It has chemical sensors, movable arms, high-definition video cameras and a strong lighting system. Images will be transmitted to the ship by fiber-optic cables, beamed to a satellite and then sent to scientists on shore.

John McDonough, deputy director of the NOAA office of ocean exploration and research, said these scientists can contribute to the expedition by asking the pilot on the ship steering the robotic vehicle to pursue whatever strikes their fancy.

"The real objective here is to find something of interest that the science communities will want to come back to," McDonough said. "It's really establishing a sense of place."

Paging for Mr. Obama in Indonesia


President Barack Obama's third postponement of a visit to Indonesia and Australia this month is understandable. American voters are his primary constituency, and many would have been aghast had he decided to leave on a foreign tour when the Gulf Coast faces the worst oil spill in living memory. Yet the White House also has to balance the fact that the symbolism of a visit abroad matters just as much the president's physical presence.

The Obama administration has signaled its interest in renewing its Asia-Pacific ties. Hillary Clinton made Japan her first foreign stop as Secretary of State, and Mr. Obama himself spent nine days in the region last November, including three days in China. Southeast Asians hope that the administration will follow up on these trips by engaging the region substantively and stepping up dialogues with China, Burma and North Korea. Commerce Secretary Gary Locke's op-ed on these pages last week reinforced the administration's specific business interests in Indonesia.

Yet Mr. Obama's second cancellation this year sends the opposite signal, and comes at an awkward time. Australian prime minister Kevin Rudd is expected to call an election in the coming months, and an American presidential visit in the middle of a campaign wouldn't be ideal. In Indonesia, President Susilo Bambang Yudhoyono is early into his second term and looking to consolidate domestic economic reforms and his own party's political influence.

The longer the United States waits to demonstrate its interest in renewing ties in its backyard, the easier it will be for China to fill in the gaps. Beijing has already inked a free-trade agreement with the 10-member Association of Southeast Asian Nations. Chinese investment capital is pouring into Indonesia to build much-needed infrastructure. For example, China's state-owned energy and investment firms are reportedly looking at Indonesia for takeover targets and joint venture partners. Beijing has been a strong proponent of giving Jakarta, already a member of the Group of 20, a stronger voice in international economic fora.

This is a positive development. China's economic integration with the rest of the world has lead to increasing prosperity for millions of people. But South Asian nations like Indonesia also realize that American engagement in Asia-Pacific is an important balancer to Beijing, both in terms of economic clout and security.

As a man who spent some of his childhood in Indonesia, Mr. Obama has a unique opportunity to reassert America's influence over this important Southeast Asian nation. Indonesia is the world's most populous Muslim-majority democracy, and an exemplary example of tolerance for its Middle Eastern peers. Using Indonesia as a platform to address issues related to the Muslim world would help create trust in an America that is, as Mr. Obama put it in a speech in Cairo last year, "respected, not just feared, and an America that listens and leads."

The bottom line is that all politics is local. But what is local for a small country is basically what happens within its borders. By contrast, what is local for a superpower like America lies well outside its borders. If U.S. foreign policy keeps getting superseded by a narrow view of domestic policy, others will get the message and make arrangements accordingly. Accusations that the U.S. turns away from the rest of the world surface largely during Democratic administrations.

President Obama just has to get on the plane to disprove this perception, and even better, to correct it.

Jepang Berikan Pinjaman untuk Program Perubahan Iklim di Indonesia
Rabu, 23 Juni 2010

http://image.tempointeraktif.com/?id=20263&width=274

Dubes Inggris Martin Hatfull saat menerangkan Peta 4 Derajat di Kedubes Inggris, Jakarta, Jumat (23/10). Peta 4 Derajat mengilustrasikan konsekuensi golbal jika kita gagal menjaga perubahan iklim di bawah 2 derajat celcius.


TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia menerima bantuan pinjaman dari Pemerintah Jepang sebesar ¥ 27,195 miliar untuk program perubahan iklim. Dokumen exchange of notes ditandatangani oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri TM Hamzah Thayeb dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hari ini.

"Isu perubahan iklim merupakan isu yang perlu ditangani bersama karena seluruh negara di dunia mengalaminya," kata Hamzah seusai acara penandatanganan.

Menurut Hamzah, pinjaman lunak ini dikenakan bunga 0,15 persen per tahun dengan masa pengembalian 15 tahun, termasuk masa tenggang lima tahun. Metode tender yang disyaratkan dalam kesepakatan pinjaman tidak mengikat.

Bantuan pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai program teknis di Kementerian Lingkungan Hidup. "Kebijakan utama dalam program ini adalah pengurangan emisi," ujar Hamzah.
Pemerintah Jepang optimistis Indonesia bisa menangani masalah perubahan iklim. "Jepang selalu membantu kebijakan Indonesia. Kami yakin Indonesia punya kapabilitas menangani isu ini," ujar Duta Besar Kojiro.

Pada Maret lalu, Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan sebesar ¥ 2 miliar untuk peremajaan hutan dan peningkatan kapabilitas dalam menghadapi bencana alam.

Puti Noviyanda

Malaysia Selundupkan Limbah Plastik ke RI
Jika limbah plastik ini masuk ke Indonesia, negara bisa mengalami kerugian imaterial.
Kamis, 24 Juni 2010

http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/12/21/82106_peta_selat_malaka__pemisah_dumai__indonesia__dan_malaka__malaysia__300_225.jpg

Peta Selat Malaka, pemisah Dumai (Indonesia) dan Malaka (Malaysia)


VIVAnews - Kapal Patroli Bea dan Cukai berhasil mengamankan upaya penyelundupan limbah plastik seberat 50 ton asal Malaysia. Akibat ulah pelaku nakal ini kerugian materil negara diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Kepala Humas Bea dan Cukai Evy Suhartantyo mengatakan penyelundupan berhasil digagalkan oleh pegawai Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di Selat Malaka.

Petugas mengejar dengan kapal BC 30002 dan berhasil ditangkap Selasa dini hari, pukul 02.00 WIB.

Kapal yang ditangkap adalah KM Sumber Indah. Kapal berbendera Indonesia ini, dinahkodai oleh Arsyad dengan empat orang ABK (anak buah kapal). Kapal berangkat dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai.

Evy melalui pesan singkat mengatakan bahwa jika limbah plastik ini masuk ke Indonesia, negara bisa mengalami kerugian lebih banyak secara immaterial. "Karena barang itu bersifat limbah yang akan mengganggu lingkungan hidup dan masuknya berbagai penyakit dari limbah plastik yang tidak jelas asal usulnya," ujar Evy melalui pesan singkat kepada VIVAnews, Rabu 23 Juni 2010.

Indonesia President: To Propose Global Financial Safety Net At G-20 Meet


JAKARTA -(Dow Jones)- Indonesia will push for the adoption of a global financial safety net during the meeting of heads of the Group of 20 leading and developing nations in Toronto this week, President Susilo Bambang Yudhoyono said Thursday.

"Indonesia will propose that a global financial safety net is activated and implemented in order to protect any country facing (economic) problems," Yudhoyono said in a televised speech before departing for the meeting. "It is also important to ensure the global economic recovery (stays on track) and to prevent (another) crisis from happening in the future."

The president said Indonesia will also initiate a discussion on climate change.

"Even though some countries may not like us talking about climate change, we deem the climate change fund an important matter," he said.

Malaysia Selundupkan Limbah Plastik ke RI
Jika limbah plastik ini masuk ke Indonesia, negara bisa mengalami kerugian imaterial.
Kamis, 24 Juni 2010

http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/12/21/82106_peta_selat_malaka__pemisah_dumai__indonesia__dan_malaka__malaysia__300_225.jpg

Peta Selat Malaka, pemisah Dumai (Indonesia) dan Malaka (Malaysia)



Look at the major difference of highway development on the map between Indonesia (Sumatera) and Malaysia (Semenanjung)

Udah kayak bumi sama langit :ohno::ohno:

Mendagri: 845 Sengketa Perbatasan Daerah di Indonesia

Mamuju (ANTARA)- Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, mengatakan, sedikitnya 845 sengketa perbatasan daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia masih bermasalah.

"Banyak persoalan mengenai tapal batas yang saat ini kami tangani dan bahkan jumlahnya sekitar 845 kasus belum tuntas," katanya di Mamuju, Kamis.

Gumawan Fauzi yang membuka secara resmi Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulbar dengan pemerintah kabupaten dan instansi vertikal itu mengemukakan, kasus sengketa tapal batas yang ada di daerah semula berjumlah 935 kasus dan telah berhasil di proses mencapai 90 kasus.

"Masalah tapal batas yang terjadi selama ini rata-rata dipicu karena tidak tuntasnya masalah RTRW dibeberapa daerah sehingga bermuara konflik," kata dia.

Ia menjelaskan, muara konflik tapal batas itu sangat rentang terjadi apabila daerah yang diperebutkan itu memiliki potensi alam seperti emas, batubara, minyak maupun potensi lainnya.

Oleh karena itu, kata dia, diminta agar pemprov Sulbar segera memperbaiki masalah tapal batas yang ada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sulbar sebagai daerah otonom baru masih sangat memungkinkan dilakukan pemekaran kabupaten, namun, sebelum dilakukan pemekaran wilayah agar kiranya persoalan tapal batas segera diperbaiki," pinta Gumawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menjelaskan, masalah tapal batas di Sulbar khususnya perbatasan antara Sulbar dan Sulteng serta tapal batas Sulbar dan Sulsel harus segera dituntaskan sebelum timbul masalah.

"Kita banyak berharap, RTRW Sulbar yang saat ini sementara di proses segera selesai untuk menghindari timbulnya masalah," kata dia.

Ia juga menambhakn, sebelum pemprov Sulbar mengusulkan pemekaran daerah baru, hendaknya tidak ada masalah tapal batas karena bila ada maka akan menghambat proses pemekaran wilayah.

"Tapal batas daerah harus diperjelas dan dipertegas, karena masalah ini biang munculnya konflik sosial," timpalnya.

http://id.yahoo.com/_ylt=AoNnMEF_gORTlizUul0TeE5uf445;_ylu=X3oDMTJrNTJscjg5BGNwb3MDNARnAzdkMjI3M2MzNzMyZWNjYzM5ODMwY2Y2Y2QyZTNkYWRhBGludGwDaWQEc2VjA2luX25ld3MEc2xrA253cy10aXRsZQR0ZXN0AzcxMw--/SIG=131ilf5nk/**http://id.news.yahoo.com/antr/20100624/tpl-mendagri-845-sengketa-perbatasan-dae-cc08abe.html

Indonesia - Korsel Kerjasama Basmi Narkoba
Jum'at, 25 Juni 2010

http://image.tempointeraktif.com/?id=32980&width=274

Gedung Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Narkotika Nasional, mulai hari ini, Jumat (25/6) resmi menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dalam memberantas Narkoba. Peresmian ditandai dengan dibukanya kantor Supreme Prosecutor's Office di gedungnya yang terletak di bilangan MT Haryono, Jakarta Timur.

Supreme Prosecutors Office (SPO) adalah lembaga hukum setingkat kejaksaan agung di Korea Selatan. Bentuk kerjasama tersebut, menurut Kepala Badan Nasional Narkotika, Komisaris Jenderal Gories Mere, juga mencakup penyediaan peralatan investigasi modern, kampanye anti narkoba dan peningkatan Sumber Daya Manusia oleh SPO Korea Selatan. "Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," kata Gories di sela-sela peresmian kantor itu, Jumat (25/6).

Deputi Hukum dan Kerjasama BNN, Komisaris Jenderal Indradi Tanos me, terdapat pula kerjasama di bidang pembangunan sistem informasi secara bertahap dengan total nilai hampir mencapai US$ 3 juta. "Tapi itu nanti, bertahap prosesnya," katanya. Saat ini, dua penyidik dari BNN juga tengah mengikuti pelatihan di Korea Selatan.

Prosecutor SPO Cho Young Kon menyatakan kerjasama tersebut dijalin dengan niatan untuk memberantas pengedaran narkoba yang merupakan kejahatan lintas negara dan harus ditangani secara serius. "Kami ingin berbagi pengalaman kami dalam memberantas narkoba secara serius," ujarnya.

Gak tau taro dimana, jadi disini aja :D

Pidato Presiden SBY Tercatat Sebagai Pidato Terbaik Abad 21


SIAGA-PIDATO: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat ke dalam buku Words that Shook the World. Pidato Presiden SBY di Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada 2009 lalu, terpilih sebagai pidato terbaik abad ke-21.

Buku Words that Shook the World dirilis di Toronto, hari ini Sabtu (26/6). Informasi mengenai penghargaan paling bergengsi dunia ini disampaikan oleh Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal menginformasikan melalui twitter, Sabtu (26/6).

Berdasarkan catatan, pidato Presiden SBY saat itu bertema tentang harmonisasi kebudayaan. Pidato selama sekitar 30 menit itu berlangsung di John F Kennedy Jr Forum, Kennedy School of Government Institute of Politics.[dh]


http://siagaindonesia.com/news.php?tgl=2010-06-27&cat=2&id=7616

China Akan Dorong Investasi di Indonesia
Minggu, 27 Juni 2010

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/06/12/1114034620X310.jpg

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

TORONTO, KOMPAS.com - Pemerintah China akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia terutama di bidang infrastruktur sehingga pada akhir 2014 ditargetkan nilai perdagangan kedua negara mencapai 50 miliar dolar AS.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Toronto, Kanada, Sabtu sore mengatakan komitmen itu dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Hu Jintao dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disela-sela persiapan KTT G-20 di Kanada.

"Pembicaraan Presiden dengan Presiden Hu Jintao sangat produktif kedua pemimpin akan terus meningkatkan hubungan perekonomian. China akan meningkatkan investasinya di bidang infrastruktur dan juga perdagangan dengan tetap menjaga kesimbangan dan Pada 2014 diharapkan sudah mencapai 50 miliar dolar AS," kata Hatta.

Namun demikian mengenai perdagangan bebas, Hatta mengatakan secara khusus tidak dibicarakan, namun demikian dalam waktu dekat Perdana Menteri China Wen Jiabao akan ke Indonesia dan membicarakan hal tersebut secara khusus.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Presiden Hu Jintao antara lain Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin MS Hidayat, Menkeu Agus Martowardojo, Menlu Marty Natalegawa, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden bertolak ke Turki


TORONTO (Bisnis.com): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan Toronto menuju Turki guna melakukan kunjungan kenegaraan.

Presiden dan rombongan bertolak ke Turki sekitar pukul 20.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB.

Kepala Negara meninggalkan Toronto, beberapa saat setelah penutupan pertemuan puncak G-20, pada 26-27 Juni di Toronto, Kanada.

Kepala Negara akan berada di ibu kota Ankara untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Abdullah Gul dan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan.

Di Turki, Presiden Yudhoyono juga diagendakan berpidato di depan Parlemen Turki dan setelah itu menuju kota Istambul guna menghadiri forum bisnis Indonesia-Turki yang akan dihadiri sekitar 800 pengusaha Turki.

Kunjungan kerja Presiden ke Turki merupakan bagian dari lawatan 11 harinya ke tiga negara, Kanada, Turki dan Arab Saudi.

Sementara itu, di Toronto Presiden menghadiri KTT G-20 yang membahas beberapa agenda, di antaranya perkembangan pemulihan ekonomi global, evaluasi inisiatif kerangka kerja G-20, upaya pembangunan ekonomi global yang seimbang dan berkelanjutan, serta reformasi lembaga keuangan internasional dan regulasi sektor keuangan.

Dalam pertemuan pemimpin negara kelompok G-20 itu, Indonesia kembali menegaskan perhatian khusus G-20 untuk menjaga ketahanan ekonomi negara berkembang yang rentan menghadapi krisis keuangan.

Pada 1 Juli, Presiden sudah berada di Arab Saudi untuk beribadah umroh tanpa ada jadwal kunjungan kenegaraan kepada otoritas setempat.

Di Madinah, Presiden akan menyempatkan diri untuk menggelar konferensi jarak jauh dengan PP Muhammadyah berkaitan dengan Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta.

Turut serta mendampingi Presiden antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.(Ant)

Obama Yakin Bisa Datang ke Indonesia



Toronto (BCZ) Setelah dua kali menunda kunjungannya, Barack Obama kembali menjadwalkan untuk datang berkunjung ke Indonesia.

Barack Obama menyatakan bahwa dirinya telah menerima kembali undangan dari Presiden Susilo Bambang Yodhoyono untuk datang ke Indonesia pada pertemuan negara G-20 di Toronto.

“Saya yakin kali ini akan bisa datang ke Indonesia,” kata Obama tanpa menyebutkan tanggal pasti kapan ia akan berkunjung.

Obama sebelumnya telah menjadwalkan untuk mengunjungi Indonesia bersama dengan keluarganya pada bulan Maret yang lalu. Kunjungan ini dibatalkan mengingat ia harus tetap berada di Washington untuk menggolkan UU kesehatan yang tengah mereka perjuangkan. Kunjungan tersebut kemudian dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Juni 2010. Namun kembali mengalami kegagalan akibat adanya krisis tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

yah, yg di jakarta hanya bisa menikmati indonesia movie = obama anak menteng

RI, Canada expand ties beyond G20


The rise of a resilient Asia in the face of the global economic downturn has brought many major countries knocking on Indonesia’s door in recent years, including the US, China and Canada.

Ties between Indonesia and Canada are largely underpinned by economic contacts, but Canadian Ambassador to Indonesia Mackenzie Clugston said recently in an interview that both countries had expanded relations beyond the economy along with the rise of Indonesia as a democracy.

“Our principle interest in Indonesia is that it is a major G20 country, geographically speaking it is one of the largest countries in the world, it occupies a strategic area in Southeast Asia, it is a democratic, multicultural and multi-religious society, it plays an increasingly [important] role,” he said.

Canada will celebrate Canada Day on July 1.

Clugston said Canada had poured a significant amount of development grants into Indonesia
through the Canadian International Development Agency (CIDA). Ottawa has disbursed US$79.39 million in grants from 2008-2009 for sustainable economic growth programs.

Relations between the two G20 members has received more attention as Toronto hosted the G20 summit last weekend.

Clugston said Jakarta and Ottawa were studying the possibility of forging a comprehensive partnership.

“There idea is there but I think we want to be sure that we can deliver on all commitments before we enter into the partnership. We want to make sure that it is not just a piece of paper.”

On the bilateral front, Clugston said future cooperation would have to include expansion of economic ties, security areas, a higher level of dialog or cooperation on development and education.

Indonesia has increasingly made its presence felt to the West after the 1998 reforms that ended 32 years of dictatorship under Soeharto. Indonesia is home to the largest Muslim population in the world and is the third-largest democracy.

Indonesia has also spearheaded democracy enhancement in Southeast Asia as major countries in the region face challenges in improving their democratic institutions.

Clugston said Canada’s foreign policy toward Asia largely focused on China and India but Indonesia was also a major point of attention because it was at the center of ASEAN. Also, Indonesia will chair ASEAN next year and is expected to focus attention on democracy, human rights and other economic and security issues as well.

“Indonesia can play a leadership role in promoting human rights in the region,” he said.

Although ASEAN has seen its status rise along with the rest of Asia, the ASEAN’s role in the G20 was questioned when Ottawa did not immediately extended an invitation to the grouping.

ASEAN’s secretary-general and chair were invited to previous G20 summits. Clugston said Canada did not mean to exclude ASEAN representatives to the biannual meeting.

“Prime Minister [Stephen Harper] was determined that the G20 would be a small group of people. His concern in Pittsburgh was that there were around 45 or 50 people around the table and it was too large a group to develop a consensus. We are not excluding ASEAN, the African Union or other groups, but we want to look at a model of small decision making, what size is optimum,” he said.

Hu Jintao Meets with Indonesian President Susilo


http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/W020100629387131728097.jpg

On June 26, 2010, Chinese President Hu Jintao met with Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in Toronto.

Hu said Chinese-Indonesian relations had shown a sound momentum of development this year. At the start of the year, the two sides signed an action plan for strategic partnership, pointing out the direction for pragmatic cooperation in the next five years. Cooperation in the sectors of economy and trade, culture and education had witnessed smooth development. The two sides also reached an important consensus on deepening defense cooperation and maintained good coordination and cooperation on international and regional affairs within the frameworks of the United Nations and G20, Hu said.

Hu said China attached much importance to boosting strategic partnership with Indonesia. China is ready to take the opportunity of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties to deepen pragmatic cooperation in all areas and continuously open up new aspects for China-Indonesia strategic partnership. The Chinese side proposed the two sides maintain high-level exchanges, welcoming Susilo to visit China to attend the Shanghai World Expo and China-ASEAN Expo, Hu said. Both sides should also expand and deepen economic and trade cooperation. China was also willing to enlarge investment in Indonesia and supported Chinese companies to take part in Indonesia's infrastructure construction and other major projects, he said. China encourages its tourists to travel in Indonesia. The two sides should work together to hold activities marking the Chinese-Indonesian friendship year to strengthen the traditional friendship between the two peoples, Hu said. He said the two countries should also enhance coordination and cooperation in international and regional affairs in a bid to establish a more just and reasonable international political and economic order.

On China's relations with ASEAN, Hu said China was ready to see a more united, stable and prosperous ASEAN and would continue to support its efforts towards integration and its leading role in East Asia cooperation. Hailing the establishment of the China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) as an important milestone in the history of bilateral ties, Hu said China would join hands with ASEAN in maintaining and building the CAFTA, step up efforts to advance the interconnection and networking of infrastructures, deepen cooperation in financial fields and expand social and cultural exchanges in a bid to push China-ASEAN relations to a new level, Hu said.

Hu pointed out that China is ready to work with Indonesia to push for positive and pragmatic outcomes at the G20 Toronto Summit.

Susilo said he was delighted to meet President Hu again during the Toronto Summit. The Chinese-Indonesian strategic partnership was developing well with closer political, economic and security cooperation and deepening traditional friendship between both peoples. Indonesia sincerely hoped to strengthen cooperation with China, a friend and partner of Indonesia, to lift the level of the bilateral relations. He expressed full agreement to President Hu’s proposals on the development of bilateral ties, saying that Indonesia is ready to maintain high-level contacts with China and welcomes Chinese enterprises to invest in infrastructure and tourism in Indonesia. He also hoped both sides will further expand bilateral trade and jointly hold activities to mark the 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties.

Susilo said China is playing a greater role in Asia and the world at large and Indonesia is ready to enhance cooperation with China in international and regional issues to maintain common interests of developing countries. The relations between China and the ASEAN are very important and both sides should guarantee the implementation of the CAFTA, Susilo said, adding that Indonesia hoped China could keep its important role in G20 to contribute to the Asian and global economic growth.

Wang Qishan, Ling Jihua, Wang Huning, Dai Bingguo and other officials attended the meeting.

Israel Protes Pernyataan Patrialis Soal Aksi Teror

Jakarta - Menkum HAM Patrialis Akbar diprotes pemerintah Israel. Patrialis dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan mendukung aksi bom asal ditujukan untuk Israel.

Wawancara khusus dengan Al Jazeera ini ditayangkan pada Kamis (24/6/2010). Kepada Al Jazeera, Patrialis mengatakan pemerintah terus melakukan program deradikalisasi terhadap anggota Jamaah Islamiyah.

"Kalau ada yang marah dengan Israel jangan membom di sini tapi di Israel. Kalau perlu kita kasih senjata, kita kasih uang, keluarganya kita jaga. Itu lebih bagus daripada menyerang di Indonesia dan membunuh orang tak berdosa," kata Patrialis.

Namun Patrialis buru-buru meluruskan bukan artinya dia mendukung kekerasan. "Tentu bukan dengan kekerasan, tapi datang kesana dan membantu proses perdamaian," kata Patrialis.

Pernyataan ini membuat berang Israel. Pejabat Kemlu Israel Yigal Palmor kepada Al Jazeera mengatakan ucapan Patrialis ilegal.

"Adalah imoral dan ilegal untuk mendukung aksi teroris di negara lain. Dia harus lebih berhati-hati dengan ucapannya," kata Palmor.

Sementara Jubir Presiden Dino Patti Djalal, juga kepada Al Jazeera, mengatakan ucapan Patrialis bukanlah cermin kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung aksi teror. Namun Patrialis hanya menangkap perasaan masyarakat Indonesia yang marah dan kecewa terhadap kekerasan yang dilakukan Israel termasuk kepada sejumlah relawan Indonesia di kapal Mavi Marmara.

"Masyarakat Indonesia marah atas aksi Israel terhadap Flotilla yang juga melukai beberapa relawan Indonesia. Dia (Menkum HAM) hanya mengekspresikan perasaan masyarakat dengan cara dia," tutupnya.

(fay/gah)

http://us.detiknews.com/read/2010/06/30/180014/1390456/10/israel-protes-pernyataan-patrialis-soal-aksi-teror

^^ Patrialis akbar did it again, why did he got picked up as a minister... not defending both parties, but as government official, he should refrain from making such statement.

cheers

^^
Agree

^^ Patrialis akbar did it again, why did he got picked up as a minister... not defending both parties, but as government official, he should refrain from making such statement.

cheers



i agree.....typical our government official staff, made a statement without any consideration.....that's totally su*k! :bash:

Investors want new RP leader to study Indonesia


(Reuters) – President Benigno Aquino III used his inauguration this week to make a pitch for foreign investors to return, but they want to see changes first and their model for rehabilitation is Indonesia.

A generation ago, the Philippines was Asia's next big thing. Now, bedevilled by corruption, inconsistent policy and confusing regulation, it has become Southeast Asia's laggard.

Indonesia is now seen as less corrupt and better governed than the Philippines, its GDP per capita is higher, it is closer to getting an investment grade sovereign rating from global agencies and it attracts far more foreign investment.

Investors still see risks in Indonesia – 5-year credit default swaps spreads for the Philippines are trading around 170 basis points, about 15 points lower than Indonesia – but also see momentum and potential.

''That is where you get the big difference between Indonesia and the Philippines. Indonesia has already shown it is doing the required reforms,'' said Kenneth Akintewe, portfolio manager at Aberdeen Asset Management in Singapore.

''It still has a long way to go, but they have made significant changes,'' Akintewe said. ''In the Philippines, you may have had a smooth election, but you listen to the new people coming in and I don't sense all that much is going to change.'' Aquino has promised to fight corruption, cut red tape and create a predictable and consistent investment climate. But a turnaround in sentiment will take time.

Transparency International ranked the Philippines 139th out of 180 countries in its 2009 Corruption Perceptions Index, based on perceived public sector corruption levels.

The Philippine economy is growing, and showed resilience through the global financial crisis, supported by remittances from millions of Filipinos working overseas. While those remittances underpin consumption, they also reflect an inherent weakness that the economy cannot generate enough jobs.

''The problem Mr. Aquino faces is that there is no sense of crisis to get things done,'' UBS economist Edward Teather said.

That means rather than confronting long-run constraints on development, such as a problematic budget deficit and how to lift government investment spending, they are papered over.

The deficit is less than 4 percent of GDP, far lower than in many industrialised countries, and the government is able to easily tap local and foreign debt markets to cover the shortfall.

But a narrow tax base, chronic tax evasion and corruption limit revenues. Central government revenues fell to 14.6 percent of GDP in 2009, lower than in any other major Southeast Asian economy and below even the frontier markets of Vietnam and Laos.

Aquino plans to raise revenues by enforcing existing laws and fighting corruption, but that will not deliver the needed underlying fiscal reform even if it does lift collections.

Around one-fifth of budget outlays go to interest payments on outstanding debt. That means to keep the deficit manageable, the government has limited capacity to spend on much-needed infrastructure, including ports, transport and agriculture.

Gross domestic investment fell to a record low of 14 percent of GDP in 2009, according to Asian Development Bank data, less than half Indonesia's 31 percent.

''The private sector, both foreign and domestic, are willing to provide capital, but the government has to show there is infrastructure that is going to be supporting the development,'' Akintewe said. ''At the moment that is not really in place.''

Over the five years ending 2009, ADB data shows the Philippines attracted just over $11 billion of FDI, about a quarter of the funds Thailand attracted, less than a third of Indonesia and less than half of what was sent to Vietnam.

Giving investors the confidence to commit to the Philippines will be a long-term project, and more than raising revenues they want to see substantive changes in the political mindset.

''There would be a significant amount of people who are saying, 'We don't think that he can do it','' said Wilfred Song Keng Po, managing director at the Manila branch of AIG Global Investments Corp, a unit of Pinebridge Investments Group.

''They are saying, 'We want to see this presidency prove itself first before we would actually come in.''

Indonesia-Australia Perkuat Hubungan
Jumat, 23 Juli 2010

DARWIN, KOMPAS.com - Indonesia dan Northern Territory, negara bagian Australia Utara akan memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Hal itu dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad seusai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Hubungan Asia Northern Territory, Yang Mulia Rob Knight, Jumat (23/7/2010), di Darwin, Australia.

Fadel ke Darwin bersama rombongan, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu.

"Kita ingin menguatkan hubungan ekonomi antara Northern Territory dengan Indonesia, khususnya untuk kawasan timur, sebab kawasan timur Indonesia merupakan kawasan yang sedang tumbuh, sangat luas dengan segala potensi dan sumber daya manusia yang besar," kata Fadel Muhammad.

Dalam pertemuan itu Rob Knight menyatakan keinginan Pemerintah Northern Territory untuk membuka hubungan ekonomi seperti dengan Makassar yang memiliki bandar udara besar, juga Kalimantan Timur.

Pertemuan tersebut digelar dalam rangkaian kunjungan Fadel Muhammad yang akan melepas peserta Sail Banda 2010, yang akan bertolak dari Darwin menuju Pulau Banda, Sabtu (24/7/2010).

Polri Kerjasama dengan Polisi Malaysia
Selasa, 27 Juli 2010


BANDUNG, KOMPAS.com - Polri melakukan kerjasama bersama Kepolisian Diraja Malaysia guna meningkatkan kualitas jajaran keposilian di dua negara, antara lain membahas tugas-tugas kepolisian dilapangan.

"Kami lakukan kerjasama melalui meeting ini dengan peningkatan kualitas anggota kepolisian di lapangan, kegiatan tersebut akan berlangsung hari ini hingga tanggal 30 Juli mendatang di Hotel Horison Bandung," ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Polisi Agus Riyanto saat dihubungi, Senin (26/7/2010).

Kegiatan tersebut yang sedianya akan dibuka oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi, batal karena ada acara mendadak di Jakarta.

"Kemungkinan besok jika tidak halangan" ungkap Kabid humas.

Perwakilan dari kepolisian diraja Malaysia Datuk Zul Hasnan Nazib selaku Kabareskrim Polisi Diraja Malaysia dipastikan akan menghadiri pembukaan kegiatan kerjasama Polisi dua negara itu.

Israel Protes Pernyataan Patrialis Soal Aksi Teror

Jakarta - Menkum HAM Patrialis Akbar diprotes pemerintah Israel. Patrialis dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan mendukung aksi bom asal ditujukan untuk Israel.

Wawancara khusus dengan Al Jazeera ini ditayangkan pada Kamis (24/6/2010). Kepada Al Jazeera, Patrialis mengatakan pemerintah terus melakukan program deradikalisasi terhadap anggota Jamaah Islamiyah.

"Kalau ada yang marah dengan Israel jangan membom di sini tapi di Israel. Kalau perlu kita kasih senjata, kita kasih uang, keluarganya kita jaga. Itu lebih bagus daripada menyerang di Indonesia dan membunuh orang tak berdosa," kata Patrialis.

Namun Patrialis buru-buru meluruskan bukan artinya dia mendukung kekerasan. "Tentu bukan dengan kekerasan, tapi datang kesana dan membantu proses perdamaian," kata Patrialis.

Pernyataan ini membuat berang Israel. Pejabat Kemlu Israel Yigal Palmor kepada Al Jazeera mengatakan ucapan Patrialis ilegal.

"Adalah imoral dan ilegal untuk mendukung aksi teroris di negara lain. Dia harus lebih berhati-hati dengan ucapannya," kata Palmor.

Sementara Jubir Presiden Dino Patti Djalal, juga kepada Al Jazeera, mengatakan ucapan Patrialis bukanlah cermin kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung aksi teror. Namun Patrialis hanya menangkap perasaan masyarakat Indonesia yang marah dan kecewa terhadap kekerasan yang dilakukan Israel termasuk kepada sejumlah relawan Indonesia di kapal Mavi Marmara.

"Masyarakat Indonesia marah atas aksi Israel terhadap Flotilla yang juga melukai beberapa relawan Indonesia. Dia (Menkum HAM) hanya mengekspresikan perasaan masyarakat dengan cara dia," tutupnya.

(fay/gah)

http://us.detiknews.com/read/2010/06/30/180014/1390456/10/israel-protes-pernyataan-patrialis-soal-aksi-teror

Katanya menteri hukum dan HAM, kok ngomongnya kayak gitu?

Nggak tahu sopan santun dan rasanya nggak pantas jadi menteri...

RI Kerja Sama dengan Lembaga Pensiun Dunia
"Kami percaya nota kesepahaman ini akan memberikan keuntungan, terutama untuk Kemenkeu."
Selasa, 27 Juli 2010


VIVAnews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat kerja sama di bidang asuransi dan dana pensiun dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Selain kedua bidang itu, kerja sama juga diarahkan pada isu-isu strategis di bidang pasar modal, debt management, dan isu-isu keuangan lainnya.

"Kami percaya nota kesepahaman ini akan memberikan keuntungan, terutama untuk Kementerian Keuangan, ahli, dan analis," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Kemenkeu dan OECD di Gedung Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa 27 Juli 2010.

Untuk diketahui, OECD adalah organisasi internasional yang fokus pada pengembangan program pensiun untuk pekerja. OECD ini juga telah mengeluarkan berbagai pedoman berupa OECD Recommendation on Core Principle of Occupational Pension Regulation.

Pedoman ini menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas pengaturan dan penyelenggaraan program pensiun.

Agus mengharapkan, MoU antara kedua pihak ini juga memunculkan kesempatan untuk mendorong penerapanan OECD methode di Indonesia.

Indonesia dan OECD sebetulnya pernah menjalin kerja sama sejak dimasukannya Indonesia sebagai negara OECD Enhanced Engagement Program pada 2007. Indonesia masuk bersama China, India, Brazil, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Deputi Sekretaris Jenderal OECD, Richard A Boucher, menambahkan, Indonesia selama ini merupakan mitra utama bagi OECD. "Indonesia merupakan yang keempat dalam penandatanganan MoU ini," kata dia.

Richard berharap, kerja sama kali ini bisa meningkatkan hubungan kedua pihak, terutama dalam berbagi pengalaman pengelolaan di bidang keuangan sehingga bisa menjadikannya sebagai best practices.

"MoU hari ini memberikan kami kesempatan untuk kerja sama dalam berbagai isu keuangan baik tingkat regional maupun internasional," ujar dia.

Indonesia-Turki Sepakat Genjot Perdagangan
"Ini bukan melakukan kerja sama perdagangan bebas (FTA)."
Rabu, 28 Juli 2010


VIVAnews - Pengusaha Turki kembali menyambangi kantor Kementerian Perekonian hari ini. Kunjungan pengusaha Turki itu untuk menindaklanjuti posisi dagang Indonesia-Turki yang telah ditandatangani akhir bulan lalu oleh Presiden kedua negara.

"Komitmen ini terwujud dari kesepakatan pemerintah Indonesia dan Turki untuk membuat joint partnership, bukan melakukan kerja sama perdagangan bebas (FTA)," kata Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 28 Juli 2010.

Joint partnership lebih dipilih dibanding FTA, karena dengan kerja sama itu , kedua negara sepakat meningkatkan volume perdagangan, namun tetap menjaga neraca perdagangan kedua negara.

Tindak lanjut pengusaha itu, menurut Hatta, adalah terkait sembilan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang telah dilakukan masing-masing Presiden. Pada 30 Juli 2010, Presiden RI dan Presiden Turki telah membuka pertemuan bisnis RI-Turki di Istanbul.

Pertemuan bisnis itu diikuti sekitar 800 perusahaan Turki dan dihadiri 22 pengusaha Indonesia. Setelah membuka pertemuan bisnis, kedua Kepala Negara juga menyaksikan penandatanganan tujuh MoU/LoI antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Turki, sebagai berikut :

- MoU antara PT Alfa Global Resources (Indonesia) dan Cengiz Construction and Industry Co (Turki) dalam pengembangan konstruksi termasuk airport.

- MoU antara PT Geo Power (Indonesia) dan Cengiz Holding Co Group (Turki) bidang energi geothermal.

- MoU antara PT Indonesia Mitra Jaya dan Cengiz Holding Co (Turki) dalam bidang konstruksi, energi, pertambangan, metalurgi, kepariwisataan, dan permesinan.

- MoU antara PT Turkindo Makmur Abadi (Indonesia) dan The Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S (Turki) dalam pembangunan pabrik tepung terigu.

- MoU antara PT Industri Kawasan Jababeka Tbk (Indonesia) dan Tav Havalimanlari Holding A.S (Turki) dalam bidang desain, konstruksi, dan pengoperasioan airport di Indonesia.

- MoU antara PT Istana Prima Karya (Indonesia) dan Ulasgida Co (Turki) dalam pembangunan pabrik tepung terigu.

Sedangkan dua lainnya, kedua negara sepakat menjalin kerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ILO dan bekerja sama untuk pengembangan pelatihan kejuruan, perluasan lapangan kerja, rehabilitasi vocational, dan pengembangan metode kerja agen penyalur tenaga kerja.

MoU itu ditandatangani antara kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Presiden ISPAT (Investment Promotion and Coorperation) Turki. MoU kedua adalah antara TVRI dan Direktur Jenderal TRT (Turkish Radio Television Cooperation).

Jumat, 30/07/2010
RI-Australia pererat kerja sama kelautan


AMBON (Bisnis.com): Pemerintah Indonesia mempererat kerja sama dengan pemerintah Australia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di kawasan Maluku.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad mengatakan secara historis kawasan Maluku memiliki banyak keterkaitan dengan Australia bagian utara.

"Dulu bahkan ada penerbangan langsung dari Darwin ke Ambon, namun terhenti karena adanya kerusuhan di Maluku," ujarnya dalam pembukaan Simposium Indonesia-Australia dalam rangka Sail Banda, Jumat pagi.

Fadel mengatakan Presiden telah setuju bahwa setiap daerah dapat menjalin kerja sama khusus dengan pemerintah di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Misalnya, Maluku bekerja sama dengan Australia, Merauke menggandeng China, serta Taiwan dengan wilayah lainnya.

Dia menyatakan setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dengan Australia. Pertama, meningkatkan kesadaran akan perlunya warga Maluku bepergian secara teratur, baik, dan legal ke Darwin. Kedua, memfasilitasi komunitas bisnis untuk bekerja sama dengan pebisnis Australia. "Darwin memiliki industri dan teknologi yang bagus yang bisa kita manfaatkan."

Ketiga, membuka hubungan perbankan antara kedua negara. "Tanpa kerja sama perbankan maka kerja sama bisnis akan sulit dilaksanakan."

Fadel yang mantan Gubernur Gorontalo itu mengatakan Indonesia dan Australia telah lama menjalin kerja sama pengawasan laut guna mencegah illegal fishing serta human trafficking.

Namun, dia belum bersedia mengungkapkan target investasi dan bisnis yang diharapkan dari kerja sama dengan Australia itu.
Menurut Fadel, sekarang adalah saat yang tepat bagi Maluku untuk bangkit dan tumbuh kembali setelah drama kerusuhan beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi di Maluku sempat merosot sampai menjadi minus 27%. Saat ini pertumbuhan ekonomi di provinsi ini sekitar 4,6% - 4,7%. Kegiatan Sail Banda diharapkan mendongkrak perekonomian Maluku hingga bisa mencapai sekitar 6%.

Lumbung ikan

Fadel mengungkapkan Maluku memiliki setidaknya 11 pelabuhan tangkap yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, katanya, perikanan bisa menjadi penggerak utama (prime mover) bagi perekonomian Maluku. "Daerah bisa maju kalau memiliki prime mover. Perikanan bisa menjadi prime mover untuk Maluku," tandasnya.

Sebelumnya, Aji Sularso, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan laut di Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan tangkap hingga 1,6 juta ton per tahun. Saat ini yang termanfaatkan baru sekitar 20%.

Potensi yang tersisa itu tersedot oleh illegal fishing, transhipment, serta kapasitas idle. "Jika potensi ini bisa dioptimalkan bisa membuat Maluku menjadi lumbung ikan terbesar se-Indonesia," tambahnya.

Wakil Gubernur Maluku Said Assegaf menjelaskan Maluku selain memiliki potensi perikanan juga kaya akan potensi pariwisata dan rumput laut yang perlu dikembangkan. Dalam soal pariwisata, dia membandingkan jumlah wiasatawan Australia yang datang ke Bali jauh lebih banyak daripada ke Maluku.(er)

Menteri BUMN Janji Bantu Bluebird Ekspansi ke Malaysia
Senin, 02 Agustus 2010


TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Industri dan Perdagangan Malaysia Mustapa Mohamed mengatakan akan membantu Bluebird Group untuk mengembangkan usaha pelayanan taksi di Malaysia. "Bluebird menunjukkan minat yang tinggi untuk berinvestasi di Malaysia untuk jasa taksi dan akan membuka usaha layanan taksi di Malaysia," katanya di sela pertemuan dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hari ini.

Menurut Mustapa, layanan transportasi taksi di Malaysia tidak sebaik di Jakarta. Bluebird akan membuka layanan di Kuala Lumpur. Ia sendiri menjanjikan akan mencari jalan agar pengalaman Bluebird di bidang layanan transportasi bisa diadopsi Malaysia. Ia juga akan mempertemukan Bluebird dengan beberapa pengusaha Malaysia agar mereka bisa menjalin kerjasama.

Mustapa menemui beberapa pejabat tinggi pemerintah selama lawatannya di Indonesia. Pagi ini ia bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan esok ia dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Gita Wirjawan. Selain itu ia juga berencana bertemu dengan kalangan pengusaha untuk membicarakan peluang investasi di Malaysia.

Pertemuan antara Mustapa dan Mari diantaranya membahas persiapan joint meeting comittee on trade and investment antara kedua negara yang akan dilakukan Oktober nanti. Selain itu kedua menteri juga membahas hambatan penyelesaian non-tarif di antara kedua negara.

Salah satu yang ia sampaikan kepada pemerintah Indonesia adalah harapan penurunan pajak impor atas produk-produk dari Malaysia. Menurut Mustapa, kalangan pengusaha Malaysia mengeluhkan pajak 10 persen yang dikenakan pemerintah Indonesia terhadap produk asal Malaysia. "Kami berharap pajaknya bisa diturunkan," ujarnya.

Mari mengatakan, belum ada komitmen atau pembicaraan tentang target yang akan dicapai di antara kedua negara, namun sudah ada kesepakatan untuk mengatasi masalah perdagangan dan meningkatkan investasi. "Kedua negara sepakat menyelesaikan kerangka kerja bersama dan mendorong prinsip pelaksanaan perdagangn di daerah perbatasan," katanya.

Malaysia Harapkan Investasi dari Indonesia
Senin, 02 Agustus 2010


TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Industri dan Perdagangan Malaysia Mustapa Mohamed mengatakan, pihaknya berharap Indonesia bisa meningkatkan nilai investasi di negeri jiran tersebut. "Investasi Malaysia di Indonesia cukup tinggi dan terbesar kedua di antara negara Asia Tenggara tetapi investasi Indonesia di Malaysia masih kecil sekali," katanya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hari ini.

Menurut Mustapa , nilai perdagangan antara kedua negara tahun lalu mencapai US$2 miliar. Ia yakin jika peraturan perdagangan dan investasi dipermudah, maka nilai investasi maupun volume perdagangan antara kedua negara bisa lebih besar lagi. Malaysia bahkan berharap tahun ini nilai perdagangan bisa kembali mencapai US$15 miliar seperti yang pernah dicapai di 2008.

Mustapa menemui beberapa pejabat tinggi pemerintah selama lawatannya di Indonesia. Pagi ini ia bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dan esok ia dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Gita Wirjawan. Ia juga berencana bertemu dengan kalangan pengusaha untuk membicarakan peluang investasi di Malaysia.

Menteri Mari Pangestu mengatakan Malaysia mengundang pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di sektor transportasi, perikanan, pariwisata, kehutanan dan lainnnya. Malaysia sendiri di Indonesia banyak berinvestasi di sektor perbankan, telekomunikasi, plantation dan lainnya. "Tapi hubungan dengan Malaysia tidak sekedar bilateral karena kita banyak ekspor produk ke Malaysia yang diolah di sana lalu oleh Malaysia diekspor lagi," katanya.

Menurut catatan Kementrian Perdagangan, volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu mencapai US$12,5 miliar terdiri dari ekspor US$6,8 miliar dan impor US$5,7 miliar. Selama Januari sampai Mei lalu terdapat peningkatan nilai perdagangan sampai 91,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama dibandingkan tahun lalu atau dari US$3,7 miliar menjadi US$7,1 miliar.

Sementara menurut catatan Kementrian Perdagangan Malaysia jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu nilai perdagangan kedua negara sampai semester pertama tahun ini mengalami kenaikan sampai 50 persen. Jika tren ini terus bertahan Mari optimistis nilai perdagangan kedua negara bisa kembali ke level 2008 yaitu mencapai US$15,3 miliar.

Tren perdagangan kedua negara dalam lima tahun terakhir memang menunjukkan angka yang cukup optimistis. Pertumbuhan rata-rata perdagangan mencapai 26,6 persen. Menurut Mari angka ini di atas rata-rata pertumbuhan nilai perdagangan secara umum.

"Tren memang menunjukkan peningkatan dalam volume perdagangan dan kami juga sama-sama ingin mengembalikan seperti 2008 lalu. Karena itu kami ingin menggalakkan investasi dari pengusaha Indonesia ke Malaysia," kata Mustapa.

Pertemuan antara kedua menteri perdagangan merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara kedua kepala negara beberapa waktu lalu. Kedua negara sepakat membentuk kelompok kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, manpower, transportasi, kehutanan, perikanan, pariwisata dan pendidikan. Pertemuan ini juga membahas penyelesaian masalah hambatan perdagangan antara kedua negara.

Jumat, 06/08/2010
Negosiasi PTA RI-Pakistan tuntas tahun ini


JAKARTA: Negosiasi kerja sama di bidang tertentu atau Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Pakistan yang belum menuai kesepakatan, diupayakan tuntas tahun ini sehingga dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam hal ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Dirjen Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami mengatakan posisi terakhir dari perkembangan negosiasi itu tidak banyak berubah karena tiap-tiap pihak masih mempertahankan kepentingannya.

Perundingan antara kedua negara masih terbatas pada isu CPO dan jeruk kino serta tambahan beberapa pos tarif dari masing-masing negara. Dalam hal ini, Pakistan menyampaikan tambahan pos tarif sebanyak 32 pos tarif dan Indonesia juga menyampaikan sejumlah pos tarif untuk mencapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

“Jadi selain CPO dan jeruk kino, ada tambahan pos tarif yang memang masih tarik menarik, sehingga menghambat perundingan tersebut,” kata Gusmardi, hari ini.

Gusmardi menegaskan apabila dilihat dari pos tarif yang sudah disepakati, keuntungan Indonesia sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan Pakistan. Dari sisi nilai ekspor pun Indonesia mencatat perolehan nilai yang lebih tinggi.

“Kalau dibandingkan, jelas nggak sama. Memang kita yang lebih untung. Nah, ini yang sedang dirundingkan karena Pakistan juga menginginkan kepentingan dalam pos tarif tertentu,” katanya.

Untuk jeruk kino, menurut Gusmardi, Indonesia sebenarnya telah menyepakati pembebasan tarif menjadi 0% untuk komoditas tersebut selama dua musim dalam 1 tahun. Namun, Pakistan meminta pembebasan tarif tersebut berlaku untuk sepanjang tahun.

Jumat, 30/07/2010
RI-Australia jalin kerja sama bidang perikanan


AMBON (Bisnis.com): Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia dalam sektor perikanan dan kelautan. Kerja sama itu mencakup bidang karantina ikan, antaruniversitas dan lembaga pendidikan, serta riset.

Kerja sama itu antara lain diwujudkan dalam bentuk Simposium Indonesia-Australia, Business Forum dan Surveilance Forum yang digelar mulai pagi ini hingga 1 Agustus di Ambon.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasanm Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, Business Forum akan diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur pemerintah dan swasta.

"Kegiatan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur khususnya di Maluku dengan cara mempromosikan potensi usaha di Maluku dan mendorong peningkatan kerja sama usaha serta peningkatan investasi," ujarnya pagi ini.

Kegiatan ini diikuti lembaga usaha dari Indonesia dan Belanda yang tergabung dalam Indonesia-Netherland Asssociation, pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia-Australia Business Council, Kadin, Kadinda, BKPM serta perusahaan nasional.

Presiden Lantik 24 Dubes di Istana Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (10/8/2010), melantik 24 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Pengangkatan itu didasarkan Keputusan Presiden RI No 21/P Tahun 2010 pada tanggal 12 Februari 2010 dan Nomor 84/P-88/P Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010.

Ke-24 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu adalah sebagai berikut:

1. Sudirman Haseng untuk Nigeria merangkap Kamerun, Togo, berkedudukan di Abuja;

2. Aloysius Lele Madha untuk Cile, berkedudukan di Santiago;

3. Hamdani Djafar untuk Meksiko, merangkap Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Guatemala, berkedudukan di Mexico City;

4. Rezlan Ishar Jenie untuk Perancis, merangkap Kepangeranan Monako dan Kepangeranan Andorra, berkedudukan di Paris;

5. Arif Havas Oegroseno untuk Negara Kerajaan Belgia, merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa, berkedudukan di Brussels;

6. Sudaryomo Hartosudarmo untuk Negara Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia;

7. Nahari Agustini untuk Turki, berkedudukan di Ankara;

8. Dino Patti Djalal untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC;

9. Hasan Kleib untuk Perutusan Tetap RI di PBB dan Organisasi Internasional lainnya di New York, berkedudukan di New York;

10. Ferry Adamhar untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City;

11. Ramli Sa'ud untuk Republik Demokratik Federal Etiopia, merangkap Republik Djibouti dan Republik Somalia, berkedudukan di Addis Ababa;

12. Nasri Gustaman untuk Republik Demokratik Korea, berkedudukan di Pyongyang;

13. Antonius Agus Sriyono untuk Selandia Baru, merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, berkedudukan di Wellington;

14. Semuel Samson untuk Republik Serbia, berkedudukan di Beograd;

15. Muhammad Lutfi untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo;

16. Maruli Tua Sagala untuk Republik Hongaria, merangkap Republik Macedonia, berkedudukan di Budapest;

17. Andreas Sitepu Negara untuk Papua Niugini, merangkap Kepulauan Solomon, berkedudukan di Port Moresby;

18. Emeria Wilujeng Amir Siregar untuk Republik Ceko, berkedudukan di Praha;

19. Darmansjah Djumala untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa;

20. Wahib untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus;

21. Sujatmiko untuk Republik Sudan, merangkap Eritrea, berkedudukan di Khartoum;

22. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir untuk Republik Argentina, merangkap Paraguay, dan Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires;

23. Nur Syahrir Rahardjo untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana, berkedudukan di Paramaribo;

24. Dimas Samodra Rum untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.

Acara pelantikan itu turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Hadir pula pejabat tinggi negara lainnya, seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

http://nasional.kompas.com/read/2010/08/10/10401975/Presiden.Lantik.24.Dubes.di.Istana.Negara

RI-Korsel Mantapkan Kerja Sama Pertahanan
Rabu, 11 Agustus 2010


Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis.

"Kita mantapkan dengan memperbarui kerja sama yang telah ada selama ini," kata Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro usai bertemu mitranya Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae Young, di Jakarta, Rabu.

Sejak ditandatanganinya deklarasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel pada 2006, masing-masing pihak berkomitmen mengembangkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan.

Kementerian Pertahanan kedua negara menggelar forum tahunan "Joint Committee and Logistic Meeting" untuk membahas berbagai bidang kerja sama yang telah dan akan dilakukan kedua pihak.

"Nah ini akan kita perbarui dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam kerangka kemitraan strategis," ujar Purnomo.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, melalui "Joint Committee" kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan.

"Antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutista," ujarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga mementingkan alih teknologi dari setiap kerja sama yang dilaksanakan.

"Proses alih teknologi tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi TNI sebagai pengguna," ujar Eris.
http://antaranews.com/berita/1281519182/ri-korsel-mantapkan-kerja-sama-pertahanan

Amerika Anggap Indonesia Inspirasi Dunia
Senin, 16 Agustus 2010

http://image.tempointeraktif.com/?id=30251&width=274

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat pada Sabtu, 14 Agustus 2010 pekan lalu menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan RI ke-65. Dalam ucapannya, pemerintah Amerika menilai saat ini Indonesia telah menjadi inspirasi bagi negara-negara di dunia di bidang demokrasi.

" Mewakili Presiden Obama dan rakyat Amerika Serikat, saya mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kemerdekaan ke-65 pada 17 Agustus ini," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton dalam pesan yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS di Washington, Sabtu lalu.

Amerika, kata Hillary, ikut merayakan sejarah Indonesia yang begitu kaya dan menekankan kembali hubungan baik antar kedua negara. Ia juga memuji proses demokratisasi yang selama ini dibangun oleh Indonesia.

"Perubahan Indonesia menjadi negara dengan demokrasi yang tumbuh subur dan memiliki lembaga-lembaga kuat serta masyarakat madani yang berkembang merupakan inspirasi bagi masyarakat dunia," kata Hillary.

Hillary melihat bahwa nilai-nilai bersama yang dimiliki AS dan Indonesia telah membentuk landasan kerjasama di berbagai bidang. Dari masalah keamanan kawasan dan perang melawan terorisme hingga ke aspek meningkatkan kesempatan pendidikan serta memajukan pembangunan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang pertama kali dikunjunginya setelah dipilih Presiden Barack Obama sebagai Menteri Luar Negeri AS tahun lalu.

Kemitraan Menyeluruh antara AS dan Indonesia yang baru-baru ini diluncurkan disebut Hillary sebagai momen bersejarah dalam hubungan kedua negara.

AS, katanya, terus bertekad untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dan membangun kerjasama yang berkelanjutan dengan Indonesia dalam masalah-masalah bilateral, regional dan global.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan dengan aman dan gembira serta semoga pada tahun mendatang selalu berada dalam kedamaian dan kesejahteraan," kata Hillary.
http://tempointeraktif.com/hg/politik/2010/08/16/brk,20100816-271457,id.html

Semakin lama, semakin kurang ajar, tetangga kita...

Kronologi Malaysia Tangkap 3 Petugas KKP RI
VIVAnews
By Antique, Suryanta Bakti Susila - Senin, 16 Agustus

[Kronologi Malaysia Tangkap 3 Petugas KKP RI] Kronologi Malaysia Tangkap 3 Petugas KKP RI

VIVAnews - Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia menegang. Malaysia balas menangkap tiga petugas pengawas perikanan Indonesia paska penangkapan tujuh nelayan Malaysia yang menangkap ikan melewati batas, sehingga masuk wilayah perairan Indonesia.

Minggu malam, 15 Agustus 2010, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad didampingi Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membeberkan insiden tersebut.

Keduanya menjelaskan kronologis insiden berdasarkan laporan Kasi Bin Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepri, Ajun Komisaris Ade Kuncoro. Laporan tersebut berdasar kesaksian Pengawas Perikanan Tanjung Balai Karimun Hermanto. Berikut kronologinya:

Pada Jumat, 13 Agustus 2010 sekitar pukul 10.30 WIB, Pengawas Perikanan Tanjung Balai Karimun menyiapkan Kapal Dolphin 015 ke Batam untuk patroli bersama. Pengawas perikanan Batam mendapat informasi dari masyarakat ada kapal ikan asing berbendera Malaysia melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Berakit.

Sekitar Pukul 14.00 WIB, Kapal Dolphin 015 diawaki tiga anggota Satker DKP Tanjung Balai Karimun berangkat menuju ke Batam.

Pada pukul 19.00, Kapal Dolphin 015 bergerak ke lokasi target. Di sana, mereka memergoki kapal ikan asing berbendera Malaysia sedang menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia. Kapal itu kemudian digiring ke Batam. Tiga petugas mengawal naik di atas kapal tersebut.

Pukul 22.00 WIB, tiba-tiba kapal patroli Marine Police Malaysia menghadang. Polisi Malaysia memerintahkan anggota DKP yang ada di Kapal Dolphin 015 untuk naik keatas Kapal mereka. Permintaan ditolak. Salah seorang petugas, Hermanto menjelaskan kapal berbendera Malaysia tersebut ditangkap karena mereka menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia. Kapal Patroli Marine Police Malaysia tidak menanggapi.

Lalu, Kapal Patroli Marine Police Malaysia mengeluarkan tembakan peringatan. Nakhoda Kapal Dolphin 015 melarikan diri ke arah lampu Berakit. Sementara itu, kapal ikan asing berbendera Malaysia yang dikawal oleh tiga orang anggota DKP ditangkap oleh Kapal Patroli Marine Police Malaysia.

"Kapal itu terlalu kecil, tidak dipersenjatai. Saya belum cek apakah petugas bersenjata, memang ada bersenjata pistol tapi tidak semua petugas dipersenjatai," lanjut Aji Sularso.

Setelah ketegangan mereda, kedua kapal bernegosiasi saling membebaskan tahanan. Namun, tidak ada kesepakatan. Masing-masing pulang membawa tahanan.

Kapal Dolphin 015 tiba di Dermaga Dit Pol Air Polda Kepri Sekupang Batam untuk melaksanakan koordinasi sekaligus melaporkan kejadian tersebut.

Kapal Indonesia menahan tujuh nelayan berkebangsaan Malaysia. Mereka adalah Muslimin Bin Mahmud, warga Johor, Malaysia; Roszaidy Bin Akub, warga Johor; Ghazali Bin Wahab, warga Sungai Renggit, Johor; Faisal Muhammad, warga Endau Johor; Boh Khee soo, warga Johor; Lim Kok Guan; dan Cheng Ah choy, warga Sungai renggit, Johor, Malaysia.

Tiga orang anggota Satker tersebut diatas ditahan oleh Marine Police Malaysia adalah, Hermanto, anggota Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun; Ridwan, Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun; dan Rudi, satker PSDKP Tanjung Balai Karimun. (umi)



Media Malaysia: Indonesia Langgar Wilayah
Metro Siang / Hukum & Kriminal / Senin, 16 Agustus 2010 12:24 WIB

Metrotvnews.com, Kuala Lumpur: Masalah penahanan tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, oleh polisi air wilayah Johor, juga diberitakan media massa malaysia. Namun mayoritas media Malaysia justru memberitakan kasus ini sebagai pelanggaran wilayah yang dilakukan petugas Indonesia.

Situs kantor berita Bernama.com dan Utusan.com, memberitakan petugas KKP indonesia telah menahan 7 orang nelayan Malaysia yang tengah melaut diperairan Berkenaan. Ketika itu pasukan gerakan marine memergoki kapal patroli KKP, tengah menggiring 5 perahu nelayan Malaysia.

Dalam pemberitaan selanjutnya, Bernama.com menulis tentang upaya penyelesaian masalah antara kedua negara ini. Karena indonesia menahan tujuh orang nelayan Malaysia, dan sebaliknya pasukan gerak marine menahan tiga orang pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Bernama juga melaporkan, patroli polisi air Malaysia telah mengeluarkan dua tembakan peringatan kepada kapal patroli Indonesia.

Demikian pula halnya dengan pemberitaan di Utusan.com, yang lebih menekankan upaya penyelesai dengan cara damai.
Bahkan Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Munze Afzaruddin Syed Hassan telah dihubungi, Menteri Perikanan Fadel Muhammad Indonesia, agar kasus ini diselesaikan dengan cara baik.(RIE)

Malaysia Tangkap Petugas RI
Penangkapan Dipastikan di Wilayah RI
Senin, 16 Agustus 2010 | 19:13 WIB

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/08/16/0954584620X310.jpg

BATAM, KOMPAS.com — Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Komisaris Besar Ahmad Nurdin memastikan bahwa lokasi penangkapan tiga pegawai Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam oleh Polisi Diraja Malaysia adalah di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau, atau di wilayah RI.

Kepastian itu disampaikan Ahmad Nurdin setelah melakukan cek ulang lokasi dengan menggunakan Kapal Patroli Taka, Senin (16/8/2010).

Pengawas Satuan Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Karimun Hermanto yang terlibat dalam insiden ikut serta untuk menunjukkan lokasi penangkapan. Kapal Patroli Taka yang dilengkapi peralatan sistem global positioning system (GPS) secara otomatis menunjukkan koordinat saat berhenti.

Dalam peta di komputer tampak bahwa posisi penangkapan tidak di alur internasional, apalagi di perairan Malaysia. Dari Pulau Bintan, lokasi penangkapan itu berjarak 6 mil. Artinya, lokasi insiden masih berada di perairan wilayah Indonesia.

Tiga dari tujuh nelayan asal Malaysia yang kini berada di Batam, yakni Muslimin (53), Chenbah Choy (58), dan Boh Khee Soo (64), juga dibawa untuk mengonfirmasi posisi. Dari koordinat yang terkonfirmasi, lokasi ketujuh nelayan Malaysia yang ditangkap PSDKP saat menangkap ikan juga berada di Indonesia. Jaraknya 10 mil dari Pulau Bintan.

Cek ulang yang dipimpin Direktur Kepolisian Perairan Polda Kepri Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih itu juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Yulisbar, Perwira Staf Operasional Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Mayor Yudi Priyatno, serta sejumlah wartawan.

Kronologi Penangkapan Petugas KKP Versi Pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menceritakan kejadian terkait dengan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (13/8) pekan lalu oleh polisi Malaysia.

Djoko mengatakan, ada penangkapan oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal nelayan Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia

"Tujuh awak kapal Malaysia ditangkap dan dipindahkan ke kapal kita sementara lima kapal Malaysia dikawal dan tiga orang awak dari KKP berada di kapal tersebut," kata Djoko, Jakarta, Minggu.

Lalu, kata Djoko, ada kapal polisi marine Malaysia yang mendekati lima kapal itu dan menembakkan peluru suar (tembakan peringatan) ke atas.

"Kemudian Polisi marine Malaysia menggiring ke Johor, jadi yang menggiring itu bukan tentara Malaysia," kata Djoko.

Sebagai Menkopolhukam, dirinya sejak kemarin sudah menginstruksikan Kemlu dan KKP untuk mengelola masalah ini.

"Kemenlu sudah saya minta hubungi kedutaan besar Malaysia. Saya terus ikuti perkembangannya," kata Djoko.

"Saat ini, tujuh orang awak kapal Malaysia itu diperiksa di Batam," tambahnya.

Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso membenarkan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi membantah terjadi penembakan terhadap kapal patroli KKP oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Benar ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kami tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji.

Ia membantah terjadi penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.
(ANT/B010)
COPYRIGHT © 2010

http://www.antaranews.com/berita/1281871597/kronologi-penangkapan-petugas-kkp-versi-pemerintah

Indonesia Segera Tegur Malaysia

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan teguran atau nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia terkait insiden pelanggaran batas dan penembakan oleh Marine Police Malaysia terhadap Pengawas Perikanan Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah perairan Bintan, Kepulauan Riau.

"Tiga langkah yang dilakukan pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah ini, hal pertama Menteri Luar Negeri akan segera membuat teguran atau istilah diplomatiknya nota diplomatik pada Pemerintah Malaysia bahwa mereka (polisi Malaysia) telah melewati batas Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu malam.

Langkah kedua, ia mengatakan, pemerintah akan sesegera mungkin mengembalikan tiga Satker Pengawas Perikanan KKP yang ditahan Malaysia ke Indonesia. Ketiga, Pemerintah Indonesia akan meminta pihak Malaysia tidak mengulangi kejadian serupa di masa dekan.

Namun demikian, ia menegaskan, sesuai arahan Presiden maka penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan secara diplomatik dan menghindari konflik, sehingga tidak terjadi ketegangan baru antara kedua negara.

Insiden pelanggaran batas oleh nelayan Malaysia dan China hingga saat ini, menurut Fadel, telah terjadi sebanyak 10 kali. Sedangkan di tahun 2009 lalu pelanggaran batas oleh kapal pencari ikan Malaysia 14 kali.

Solusi jangka panjang yang akan diambil pemerintah terhadap negara-negara yang sering melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia, menurut Fadel, yakni kerjasama ekonomi.

"Kerjasama ekonomi menjadi solusi ke depan supaya mereka tidak lagi mencuri ikan kita. Apakah nanti akan bagi hasil atau apa yang penting ada kerjasama," jelas Fadel.

Dalam mengurangi insiden pelanggaran batas yang sama, ia mengatakan bahwa pemerintah berencana memperkuat TNI AL dan Polair untuk mengamankan perbatasan.

"Kami di Kementerian tentu memiliki keterbatas personel, peralatan. Sehingga kerjasama dengan TNI AL dan Polair sangat diperlukan," lanjutnya.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aji Sularso mengatakan, telah ada pembicaraan Kapolda Riau dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dengan Kepolisian Diraja Malaysia agar tidak ada perlakuan buruk terhadap ketiga pengawas perikanan KKP.

"Tapi semuanya akan diserahkan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hari Senin (16/8) mereka (dua Kementerian) akan melakukan penyelesaian," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa tiga titik rawan pelanggaran perbatasan oleh nelayan Malaysia adalah Natuna, Selat Malaka, perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Sebelumnya pada Jumat malam (13/8), tiga Pengawas Perikanan Satker KKP ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia yakni Asriadi (40), Erwan (37), Seivo Grevo Wewengkang (26) saat melakukan adhoc lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.

Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan kepada dua kapal pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya barang bukti berupa ikan hasil pencurian nelayan Malaysia yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa Kepolisian Malaysia.

Ketiga satker Pengawas Perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP dan saat ini ditahan Kepolisian Resot Batam.

(V002/S0260)

http://www.antaranews.com/berita/1281879692/indonesia-segera-tegur-malaysia

How Malaysia Still Sees Indonesian Maids

KUALA SELANGOR, KOMPAS.com - The government has yet to decide on the RM600 (US$190) minimum wage for Indonesian maids as claimed by the Indonesian embassy here, said Human Resources Minister Dr S. Subramaniam. He said the minimum wage as claimed by the embassy was neither with the approval of the ministry nor the Home Ministry.

"I don’t know whether the Indonesian embassy fixed the minimum wage on their own accord or not but from what we have agreed, the minimum wage for foreign maids will be determined by the market forces based on supply and demand.

"Hence, what the embassy was doing now is beyond our knowledge and we will find out what really happened," he told reporters after attending a Malaysia programme organised by the Special Cabinet Committee for Indian Community, in Ijok, here Sunday.

He was commenting on complaints lodged by several employers that they had to agree to pay a minimum wage of RM600 to Indonesian maids as a condition to renew passports of maids. The matter was alleged to have been announced by the Indonesian embassy through its intercom system when the employers were accompanying their maids to renew their passports, at the embassy.

The employers claimed that the embassy also informed them that the agreement pertaining to the minimum wage for the maids had been signed by the Malaysian government and took effect last month.

Subramaniam, however, said both countries were still negotiating the issue to find a mutually-beneficial arrangement for the maids and their employers. Prior to this, the minister announced that Malaysia had to say no to the Indonesian government’s demand for a RM800 (US$253) minimum wage as Malaysia does not have a minimum wage structure.

http://english.kompas.com/read/2010/08/16/14455995/How.Malaysia.Still.Sees.Indonesian.Maids

The best way is to solve this problem diplomatically ofcourse, but also to strengthen our armed forces.

Malaysia Mungkin Perlu Ditantang Perang
Kompas
Kompas - 28 menit lalu


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia.

"Termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia dalam bentuk apa pun," ujar Syahganda di Jakarta, Senin (16/8/2010). Hal ini disampaikan Syahganda di Jakarta, terkait belum adanya sikap jelas Pemerintah Indonesia atas penangkapan tiga pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Kepolisian Diraja Malaysia, dalam wilayah laut nasional Indonesia di Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.

Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan tujuh nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan dua kali dalam perairan sah milik Indonesia.

Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia, bahkan di antaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia, yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan.

"Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-dinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup kita bersabar menghadapi Malaysia," jelas Syahganda.

Ia menganggap aneh mengapa Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. "Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia," tambah Syahganda.

Padahal, kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara.

Sorry, double post.

Diplomatik, sabar, tenang, selesaikan baik-baik, serumpun, etc. etc. etc....
Pertanyaannya sekarang adalah, jika Malaysia saja tidak pernah menunjukkan itikad baik dan santun dalam bertetangga, apakah masih relevan bagi kita melakukan pendekatan seperti itu?

Gampang sekali kita terbius oleh kata2 manis pemerintah Malaysia, bahwa kita ini serumpun, bersaudara, tetangga dekat, temen sepermainan, temen boker, dll...

Kalo memang kita serumpun, kenapa gak gabung aja ma negara kita??
Gampang kan, urusan selesai???
Diajak rundingan batas wilayah, kalo gak berbelit2, ngomongnya gak siap...
Kalo udah jelas2 ngelanggar, dengan polos dan muka tololnya pura2 gak tau kalo udah nyelonong ke halaman tetangga...
Munafik!!!!

knp tdk melakukan pemutusan hubungan diplomatik, sampai ada kebijakan yg lebih keras jk melanggar kembali...
contoh = macam kita dgn taiwan *tak ada embassy/kunjungan kepala negara, tapi TKI or barang2x dari taiwan tetap berlaku seperti biasa...

Saya setuju...

Sebenarnya banyak... banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk sekedar menggertak Malaysia...

Tapi saya agak kurang bisa memahami logika yang dipakai pemerintah kita dalam menghadapi tetangga 'anget2 tai ayam' macam Malaysia. Masalahnya ini bukan sekali dua kali. Untuk masalah pelanggaran wilayah saja, tahun ini udah mencapai 10 kasus!!!! (itu yang ketauan), belum ditambah masalah TKI, illegal logging, illegang fishing, dll...

Sebegitu besarnya kah, kesabaran (atau ketakutan) pemerintah negara ini sama Malaysia, sampai beraninya cuman nulis "surat curhat" setiap kali ada masalah??

Gak usah sampai perang lah, setidaknya bangun pangkalan2 AL di sekitar perbatasan rawan. Bangun satu di Kepri, satu di Timor Barat, dan satu di Tarakan. Saya berani jamin tetangga2 usil di deket kita bakal berpikir dua kali buat macem2...

Arrests at Sea Raise Tensions With Malaysia

Jakarta. Tensions between Malaysia and Indonesia are heating up again following the arrest of three Indonesian maritime officers over an apparent border dispute.

The three officers were in Bintan waters off Riau Islands when they were arrested on Friday night by the Malaysian Marine Operations Force, according to Aji Sularso, the director general of supervision at the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.

He said the officers were arrested shortly after detaining seven Malaysian fishermen who were part of a group aboard five boats illegally fishing in Indonesian waters. “Malaysia said that it was their territory, but they are our waters,” Aji insisted on Sunday.

The three had been part of a five-strong patrol team when they encountered the fishermen. Two officers took seven of the fishermen to Sekupang, Batam, while three boarded the fishing boats, where they were arrested.

Malaysian state news agency Bernama has reported that the incident took place in Kota Tinggi waters, off the southeastern coast of Johor state.

“The incident occurred about 9:30 p.m. when the 15 fishermen, between the ages of 23 and 63, were four nautical miles south-east of Tanjung Punggai [in Johor] before they were approached by an Indonesian fisheries enforcement boat and detained,” Kota Tinggi Police Supt. Osman Muhammad Sebot was quoted as saying.

Initial reports also said the Malaysians fired at the Indonesian patrol boat, but officials denied this.

“The Malaysian police only fired warning shots,” said Djoko Suyanto, Indonesia’s coordinating minister for political, legal and security affairs.

Most reports said that after the warning shots were fired, the Indonesian patrol boat fled to Batam along with seven of the detained fishermen.

Widyarka Ryananta, social and cultural information counselor at the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur, said Malaysia would give its official version of events today.

Aji also denied reports Malaysia had offered to trade the seven Malaysian fishermen for the three Indonesian officers.

In a news conference on Sunday evening, Maritime Affairs and Fisheries Minister Fadel Muhammad said Jakarta would send a diplomatic note to the Malaysian government over the incident.

“Three steps will be taken by our government to resolve this matter,” Fadel said.

Firstly, “the Foreign Ministry will issue a reprimand, or in diplomatic language a diplomatic note, to the Malaysian government as its police crossed into Indonesian territory.”

Second, the government would also secure the release of the three officers, and third, it would ask Malaysia to ensure this kind of incident did not happened again.

President Susilo Bambang Yudhoyono said the matter must be resolved diplomatically to avoid straining relations.

Fadel said there had been at least 10 border violations involving Malaysian and Chinese fishing boats this year, and 14 such violations by Malaysian boats last year. “We will work with the Navy and water police to help us with border security,” he said.

Indonesia is highly sensitive about its territorial integrity since losing the tiny islands of Sipadan and Ligitan off the northeastern coast of Borneo — disputed since 1969 — to Malaysia following a 2002 ruling by the International Court of Justice.

Lawmaker Tjahjo Kumolo, from House of Representatives Commission I for defense, information and foreign affairs, said the government must make a strong protest over the incident.

“Malaysia is Indonesia’s close friend. But the government must not turn a blind eye to this,” Tjahjo said. “The Malaysian police have humiliated our sovereignty.”

http://www.thejakartaglobe.com/home/arrests-at-sea-raise-tensions-with-malaysia/391358

House Mixed on Malaysian Border Tension
Tuesday, 17 August, 2010 | 15:55 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: Mixed Reactions from Political Parties on Border Rifts
United Development Party urged the government to summon Malaysian Ambassador to Indonesia, while the ruling party said it didn't want any war with Malaysia

Several parties in the parliament have called on the government to produce a tough response to the latest sea border row between Indonesia and Malaysia near Riau Island last week while President Yudhoyono's side said they still believed in softer approach.

The United Development Party through its faction Secretary at the house Romahurmuziy said "the government should summon Malaysian Ambassador." He said if the report of shootings at Indonesian sea patrol unit at indonesian waters then Malaysia should apologize to Indonesia, and warned that the incident should be last before Indonesia should severe its diplomatic ties with Malaysia.

Tjahjo Kumolo Secretary General of the Indonesia Democratic Party for Struggle also said the government need to push the Malaysian side to responsible for its moves.

He said the incident has raised doubts over Indonesia's sovereignty and the government need protest the move by recalling Indonesian ambassador to Malaysia.

At the other end, President Yudhoyono's Democratic Party said the government need to issue an official protest. "I think we don't need a war unless we are forced to. I think its way beyond our thoughts."

Last week on Friday the Maritime and Fisheries patrol boat reportedly shot by Malaysian border patrol after the Indonesian patrol boat chased and tried to catch Malaysian fishermen that breached into the Indonesian side for fish.

While lawmakers in the Defense Committee after an emergency meeting on the incident today said the government should reject exchange option from the Malaysian side to trade their fishermen with three Indonesian officials.


AMIRULLAH | SANDY INDRA PRATAMA

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/08/17/brk,20100817-271870,uk.html

Malaysia deports three Indonesian officers

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 08/17/2010 11:52 AM

The Malaysian government has deported three Indonesian officers of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries it arrested for apprehending Malaysian fishermen fishing within the Indonesian territory.

“I heard they’ve been heading for Batam, reportedly this morning,” spokesman of the Indonesian Foreign Ministry Teuku Faizasyah said on Tuesday as quoted by tempointeraktif.com.

According to Faizasyah, the process of questioning the Indonesian citizen has been completed by the Malaysian authorities.

On the other hand the process of compiling investigation report against seven Malaysian fishermen detained by the Indonesian side has also been completed by the Indonesian police, Faizasyah said, adding that they will also be freed.

“The release of the seven (Malaysian) fishermen is based mainly on the humanitarian reason,” he said.

With regard to investigation on the border violation case, Faizasyah said he has not heard any further information.

Meanwhile, Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa said at the State Palace in Jakarta earlier that the Indonesian government has reminded the Malaysian counterpart not to repeat the border violation.

“There has been a border violation and we have demanded that the case not be repeated,” he said.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/17/malaysia-deports-three-indonesian-officers.html

Yang dicetak tebal: :-S kemanusiaan atau memang hasil negosiasinya bang?

Nelayan Vietnam Ditangkap Karena Curi Ikan

Selasa, 17 Agustus 2010 18:01 WIB

Pangkalpinang (ANTARA News) - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Provinsi Bangka Belitung (Babel), menangkap kapal nelayan Vietnam karena tidak memiliki dokumen menangkap ikan di wilayah perairan tersebut.

Lanal Babel, Kolonel Laut (P) Umar Arief di Pangkalpinang, Selasa, mengatakan, Petugas Lanal yang sedang berpatroli dengan KAL Belinyu menangkap kapal Than Chong milik nelayan Vietnam yang beroperasi di perairan Bangka.

"Saat ini, nahkoda dan 10 orang anak buah kapal (ABK) dan alat bukti berupa satu unit kapal, alat tangkap ikan sudah ditahan untuk persyaratan dalam menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," ujarnya.

Ia menjelaskan, petugas yang sedang berpatroli rutin, menangkap para nelayan asing tersebut pada saat melakukan penangkapan ikan di Perairan Bangka.

"Petugas menangkap nelayan tersebut karena tidak memiliki dokumen menangkap ikan di perairan Babel dan surat-surat seperti paspor dan visa serta tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Keimigrasian Indonesia sesuai Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimiggrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menangkap ikan tanpa izin dokumen.," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk mencegah pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing yang memiliki alat tangkap yang canggih, Lanal Babel terus meningkatkan patroli di wilayah perairan Babel dengan melibatkan peran serta para nelayan tradisional.

"Pada umumnya kapal asing tersebut memiliki teknologi yang lebih canggih dari pada para nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap ikan tradisional. Kapal nelayan asing tersebut mengunakan alat tangkap trol yang rata-rata berkapasitas 1.500 ton akibat rusaknya keaneka ragaman hayati, termasuk terumbu karang. Selain itu, masalah lain yang cukup meresahkan dari "illegal fishing" ini adalah maraknya penggunaan bom ikan untuk memudahkan penangkapan dan memperbanyak hasil tangkapan.

"Para nelayan asing itu selain mengunakan alat tangkap yang canggih juga mengunakan bom ikan sehingga memperparah kelestarian laut dan keaneka ragaman hayati di peraian Babel serta permasalahan sosial di masyarakat nelayan," ujarnya.

Untuk menimalisir beroperasinya kapal nelayan asing itu, kata dia, diharapkan para nelayan tradisional meningkatkan pengawasan beroperasinya kapal-kapal nelayan asing tersebut.

"Kami menghimbau nelayan agar meningkatkan pengawasan, apabila menemukan kapal nelayan asing beroperasi diharapkan nelayan melaporkan kepada Lanal Babel dan aparat berwajib lainnya untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan penangkapan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujarnya.
(ANT040/E001)

http://www.antaranews.com/berita/1282042889/nelayan-vietnam-ditangkap-karena-curi-ikan

Keamanan di Perbatasan Konduksif Jelang Kunjungan Xanana

Senin, 16 Agustus 2010 22:48 WITA

Kupang (ANTARA News) - Situasi keamanan di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste dilaporkan kondusif menjelang kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu pada 18 Agustus mendatang.

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Kol (Arh) I Dewa Ketut Siangan, kata Kepala Penerangan Korem 161/Wirasakti Mayor (Inf) Mastono Adiwijaya di Kupang, Senin, sudah berada di Atambua sejak Sabtu (14/8) untuk melihat dari dekat persiapan pengamanan di tapal batas kedua negara.

"Situasi keamanan di tapal batas kedua negara dilaporkan sangat kondusif menjelang kunjungan PM Timor Leste Xanana Gusmao di Atambua sehari setelah peringatan HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI," kata Mastono.

Di wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste bermukim ribuan warga eks pengungsi Timor Timur yang memilih menjadi WNI pascajajak pendapat di Timtim pada Agustus 1999.

Keberadaan warga eks Timtim di tapal batas ini selalu dikhawatirkan membuat keonaran sehingga perlu dilakukan pengamanan ekstra ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kunjungan mantan presiden pertama Timor Leste itu.

"Beliau (Xanana) adalah tamu VVIP sehingga perlu pengamanan yang maksimal. Atas dasar itulah, Danrem harus terjun langsung ke tapal batas untuk melihat langsung persiapan pengamanan di sana," ujarnya.

Xanana ke Atambua untuk mengadakan pertemuan dengan musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dan pengusaha di Kabupaten Belu, setelah dalam perjalanan dari wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse.

Selama berada di Atambua, kata Mastono, Xanana dilarang bertemu dengan warga eks Timtim yang bermukim di wilayah Kabupaten Belu, serta dilarang pula untuk menonton pertandingan sepak bola persabahatan antara kesebelasan Timor Leste melawan tim sepak bola Kabupaten Belu.

Mastono tidak menjelaskan alasan pelarangan tersebut, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan Xanana di Atambua.
(T.pso-084/L003)

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/18167/keamanan-di-perbatasan-konduksif-jelang-kunjungan-xanana

Menlu Pastikan Malaysia Langgar Perbatasan
VIVAnews
By Ismoko Widjaya, Nur Farida Ahniar - Selasa, 17 Agustus


VIVAnews - Tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Malaysia akhirnya dibebaskan. Indonesia memastikan, Malaysia telah melanggar garis batas perbatasan kedua negara.

"Telah terjadi pelanggaran perbatasan. Kita meminta hal ini tidak terulang lagi," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelum mengikuti upacara HUT RI ke-65 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 17 Agustus 2010.

Marty menegaskan, tugas pertama sudah selesai. Yakni membebaskan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas kedua adalah menjaga kedaulatan.

"Tugas kedua memastikan yang menjadi kedaulatan kita tidak sejengkal pun kita kompromikan," tegas mantan juru bicara Departemen Luar Negeri ini.

Atas pelanggaran batas wilayah perbatasan itu, Indonesia sudah melayangkan protes kepada Malaysia. Indonesia meminta agar Malaysia tidak lagi mengulangi perbuatannya.

"Telah terjadi pelanggaran perbatasan. Kita sudah sampaikan protes," tegas Marty.

Insiden saling tangkap itu terjadi pada Jumat 13 Agustus lalu di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap karena diduga memasuki perairan Malaysia di Kota Tinggi.

Tiga warga negara Indonesia itu dibawa ke Malaysia karena membekuk tujuh nelayan Malaysia. Padahal, tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap Indonesia itu telah melanggar garis batas perbatasan.

Police Marine Malaysia mengeluarkan tembakan peringatan ke arah staf Indonesia. Pagi tadi, akhirnya tiga warga Indonesia itu dibebaskan. Begitu juga tujuh nelayan Malaysia yang sudah dideportasi. (umi)

SBY Perintahkan Pembahasan Batas Maritim dengan Malaysia

Liputan 6 - Senin, 23 Agustus

Liputan6.com, Bogor: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. "Perlu batas maritim [yang jelas] antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden SBY ketika buka puasa bersama kader Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Ahad (22/8) malam.

Menurut Presiden, pembahasan batas maritim ini bertujuan menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara. Presiden SBY telah memerintahkan menteri terkait mempercepat perundingan dengan Malaysia. Kepala Negara menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara.

Lebih jauh SBY mengatakan upaya perundingan bisa segera dimulai tanpa harus menunggu Malaysia menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura. Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Sementara itu untuk memulai proses perundingan dengan negeri jiran, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini. Terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Tiga petugas KKP yang ditangkap polisi Malaysia yakni Asriadi, Erwan, dan Seivo Grevo Wewengkang. Mereka ditangkap saat akan mengamankan sejumlah nelayan Malaysia yang masuk perairan Indonesia. Setelah melakukan perundingan, akhirnya petugas KKP itu dilepas bersamaan dengan pelepasan nelayan Malaysia.(ANT/JUM)

Lemparkan Tinja ke Kedubes Malaysia, 4 Aktivis Bendera Ditangkap

http://www.detiknews.com/images/content/2010/08/23/10/demomalaysiadalam.jpg

Jakarta - Aksi 20 aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) di Kedubes Malaysia berakhir ricuh. Aktivis Bendera melempari Kedubes Malaysia dengan feses (kotoran manusia). 4 Aktivis itu lalu ditangkap polisi.

"Kita akan memberikan hadiah kepada Malaysia. Sebuah kado istimewa buat Dubes Malaysia," kata seorang orator di depan gerbang Kedubes Malaysia di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2010).

4 Bungkus styrofoam yang berisi tinja dilempar ke depan gerbang Kedubes Malaysia. Bau tidak sedap menusuk hidung. Sejumlah personel Kepolisian yang berjaga-jaga langsung bergerak menangkap 4 aktivis yang ketahuan melempar bungkusan tinja itu.

"Jangan rakyat Indonesia yang ditangkap. Dubes yang harusnya ditangkap. Mereka menyiksa TKW kita. Polisi salah tangkap," teriak seorang aktivis.

Polisi tetap menggiring 4 aktivis lalu memasukkan mereka ke mobil Kepolisian. Massa Bendera juga menginjak-injak bendera Malaysia.

Massa Bendera menggelar orasi menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Malaysia, termasuk masalah penangkapan petugas DKP dan ratusan TKW yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Aksi masih berlangsung dan aktivis Bendera terus berorasi. Seratusan polisi berjaga-jaga dan watercannon juga siaga. (aan/ndr)

http://www.detiknews.com/read/2010/08/23/143541/1425858/10/lemparkan-tinja-ke-kedubes-malaysia-4-aktivis-bendera-ditangkap

PERBATASAN
RI-Malaysia Berunding 6 September
Selasa, 24 Agustus 2010

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Malaysia telah sepakat dengan usulan Indonesia bahwa pertemuan joint ministerial commission akan dilangsungkan pada tanggal 6 September 2010. Terkait lokasi pertemuan, disepakati berlangsung di Kinabalu, Malaysia.

Pertemuan yang diketuai kedua menlu, baik Indonesia dan Malaysia, akan membicarakan sejumlah isu, termasuk soal perbatasan yang saat ini disengketakan. "Fokusnya kemungkinan besar adalah masalah perbatasan. Apakah perbatasan di mana insiden terjadi atau di perbatasan lainnya," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/8/2010) usai mengikuti sidang kabinet paripurna.

Marty mengatakan, pertemuan tersebut merupakan payung kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam berbagai bidang. "Ada beberapa kelompok kerja di bawah joint ministerial commission ini," katanya.

Terkait langkah-langkah perlindungan WNI, Marty mengatakan, pihaknya meningkatkan kemampuan deteksi dini perwakilan RI atas kasus yang menimpa WNI melalui komunikasi secara pro aktif dan terus-menerus dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, aparat kepolisian, Imigrasi, dan penjara di Malaysia.

"Pemerintah Indonesia juga memberikan pendampingan dan advokasi hukum dalam rangka memastikan due process of law. KBRI menyewa pengacara tetap, dan menyediakan penerjemah.

Pemerintah juga memberikan fasilitas komunikais pihak keluarga dan penampungan, serta langkah-langkah antarpemerintah, termasuk diplomasi untuk mengupayakan pengampunan dan atau keringanan hukuman," katanya.

sby terlalu peragu imho, jadi gini akibatnya, pinter sih, lulusan terbaik akabri malah, cuma sayang, jendral pasir hehehe padahal kalo dia bilang mengecam tindakan tersebut atau memanggil dubes malaysia gabakal ada insiden pelemparan kotoran, mungkin

Menlu Malaysia Akan Keluarkan Travel Advisory ke Indonesia

Jakarta - Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah menyatakan, Malaysia hilang kesabaran terkait aksi demonstrasi yang tertuju ke kedutaannya di Jakarta. Meski demikian, pihaknya tidak akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan demonstran Indonesia di Kedutaan Besar Malaysia beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam jumpa pers yang digelar, Rabu (25/8/2010), kemarin.

"Kita tidak memaafkan apa yang Indonesia lakukan, dua kesalahan tidak dapat dibenarkan. Saya tidak berpikir akan mendorong Malaysia melakukan hal yang sama, membakar bendera dan melemparkan kotoran. Bahkan, kami akan menghentikan mereka dari melakukan hal itu," katanya seperti dikutip The Star.

Anifah mengatakan, aksi demonstrasi dengan melemparkan kotoran manusia di Kedutaan Malaysia di Jakarta dan ancaman terhadap warga Malaysia di Indonesia, dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Lebih jauh lagi, dapat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara.

Ia mengatakan, kesabaran Malaysia telah diuji dan pihaknya tidak akan mentolerir situasi untuk lebih lama lagi.

"Mereka memiliki masalah politik dan rumah tangga mereka sendiri di Indonesia. Tapi kita tidak ingin Malaysia menjadi korban," tegas Anifah.

"Dalam hubungan internasional, kita harus memberi dan menerima. Tetapi, lebih dari itu kita harus melindungi integritas dari negara kita," imbuhnya.

Terkait peristiwa tersebut, Anifah menyarankan kepada pihak Konsulat Malaysia untuk peningkatan keamanan untuk menjaga kepentingan Malaysia.

"Mereka harus menaruh semacam blokade sehingga obyek yang dibuang tidak akan mencapai kedutaan," katanya.

Ia menyayangkan aksi demonstrasi yang terus berlanjut di Kedutaan Malaysia di Jakarta, meskipun kedua negara, Indonesia-Malaysia, telah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penangkapan 7 nelayan Malaysia dan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, pekan lalu.

Anifah juga mengatakan pihaknya akan mengimbau kepada warga Malaysia untuk tidak terbang ke Indonesia. "Kami akan memantau situasi. Jika perlu, kami akan mengeluarkan sebuah travel advisory," kata Anifah.
(ahy/anw)

http://us.detiknews.com/read/2010/08/26/044334/1428048/10/menlu-malaysia-akan-keluarkan-travel-advisory-ke-indonesia?991101605

Kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terulang lagi. Mungkin pas kejadian, petugas kita tidak bersikap professional seperti tidak berseragam dinas, tidak ada tanda pengenal,kerempeng, tidak bersenjata dikira nelayan biasa oleh petugas malaysia.:lol: makanya mereka tangkap dan periksa. lain kali, penampilan perlu diperhatikan. Seperti petugas mesti bersenjata lengkap, berotot, tampang sangar, dilengkapi alat komonikasi canggih jadi pas mau ditangkap, kasih aja perlawanan kalau perlu panggil bala bantuan. Atau mungkin petugas kita belum ditraining dan berpengalaman. Lugu2 gitu..:lol:

^^

Andaikata kerempeng atau nggak pakai tanda pengenal sekalipun, dari kapalnya aja mustinya udah keliatan lah pak.
Mereka kan pakai kapal KKP.

Loh??
Gimana toh pak cik? Ini kan imbas dari kelakuan negara pak cik sendiri?
Mari kita lihat lagi duduk persoalannya dimana...
Tidak mungkin kan ada kejadian seperti itu, kalau tidak ada provokasi?
Sekarang fokuskan dulu penyelesaian perbatasan kita...
Kalau masalah itu selesai, niscaya tidak akan ada "kesalahpahaman" lagi diantara kita.
Kan tidak elok kalau masalah kecil seperti ini, mengganggu hubungan persahabatan serumpun kite...:tongue2:

Malaysia dibegitukan saja marah.
Kita yang sudah sering melihat Malaysia melanggar dan menginjak2 harkat dan martabat kita, harusnya lebih tegas lagi!

udah2, semua mesti instropeksi diri. saya rasa ini lebih kesalahan manajemen di departement kelautan. kita mesti lebih tegas terhadap malaysia, tapi tegas bukan berarti perang.:lol:

Dikutip dari: Bisnis Indonesia Online (http://www.bisnis.com/) - Pojok Café
Arief BudiSusilo -Deputy Chief Editor dari Bisnis Indonesia

Posted on Sabtu 28 Agustus 2010
'Ganyang Malaysia': Kultur over-reactive kita

http://web.bisnis.com/pojok-kafe/wp-content/uploads/2010/01/abX_75px.jpg

Terus terang saya begitu sebel dan anyel (lebih dari sekadar benci dan marah) ketika beberapa hari lalu nonton televisi, hampir seharian nyiarin adegan perampokan di salah satu bank.

Buat saya, siaran itu tidak memberikan panduan bagi calon-calon korban perampokan untuk meningkatkan keselamatannya, malahan justru memberi pelajaran gratis bagi para calon perampok bank yang lain untuk mencontek modusnya.

Ada lagi modus yang baru; menguras uang kasir minimarket dengan hipnotis oleh sekelompok orang. Ini namanya sosialisasi cara-cara perampokan, saya kira.

Ada-ada saja. Memang, kaya sekali negeriku ini, setelah ulang tahun yang ke-65 tempo hari. Kita punya apa saja: ya sumberdaya ekonomi, ya kasus korupsi, ya modus operandi kejahatan, dan seterusnya.

Untungnya, kita juga kaya kreativitas. Untuk sekadar contoh, barangkali Anda sudah pernah mendapatkan kiriman gambarnya. Ketika ramai orang berbincang tentang penangkapan petugas patroli perikanan Indonesia oleh polisi Malaysia di perairan yang dianggap masih jadi sengketa, kreator kita dengan pintarnya membuat gambar komikal yang sarkastis. Menyitir serial sinetron komikal karya Malaysia, Ipin-Upin, di komik itu digambarkan sedang menghajar si Unyil, cerita komikal karya Indonesia. “Kreativitas yang kurang ...,” pikir saya.

Akan tetapi, sarkasme komikal itu menunjukkan bahwa masih banyak yang berpikir waras, sebenarnya, tentang hubungan pasang surut saudara serumpun, Indonesia-Malaysia, belakangan ini.

Anda boleh saja marah ke polisi Malaysia. Anda bisa saja marah ke seluruh orang Malaysia, bahkan bisa pula gething setengah hidup ke tetangga sebelah yang kerap dijuluki Malingsia itu. Tapi itu tak akan menolong keadaan. Apalagi mengajak perang segala.

Di berbagai situs jejaring sosial, misalnya, banyak komentar yang bernada mengajak perang, meski saya berharap itu cuma bercanda. Tetapi di dunia nyata, mengejutkan pula jika sampai ada demonstrasi di kedutaan Malaysia dan melempar, maaf, kotoran manusia ke kantor kedutaan itu.

Bukan cuma politically impolite, dan buat apa? Jangan-jangan malah tujuannya memperkeruh suasana?

***

Emosi boleh-boleh saja. Kita boleh saja naik darah, tetapi tak perlu sampai marah-marah. Teman saya bilang, bagaimana membuktikan kapal ikan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia?

“Lha wong peralatan GPS di kapal patroli kita gak berfungsi tuh, alatnya rusak. How come?” katanya. Anda tahu, GPS atau global positioning system adalah sistem navigasi yang dipakai untuk menandai posisi atau keberadaan sebuah objek fisik.

Apalagi, jika memang perairan tempat insiden itu terjadi masih masuk wilayah sengketa. “Kami orang Malaysia tidak ribut. Itu masalah hukum, bukan urusan kami,” begitu kurang lebih petikan cakap dengan orang Malaysia.

Buat kita, ada baiknya serahkan saja kepada Presiden yang berkuasa, untuk menyelesaikannya. Gampang. Kan ada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang punya jam terbang diplomasi tak terkira? Kita tunggu pula, Presiden SBY bersabda, bukan rakyat yang bicara.

Nggak perlu ngajak perang segala. Apalagi bernostalgia dengan nasionalisme Orde Lama, gaya Bung Karno saat meneriakkan revolusi: Ganyang Malaysia!

Serahkan saja pada penguasa, untuk mengerjakan PR-nya. Kita senang, karena Deplu sudah melayangkan protes resmi ke Pemerintah Malaysia. Nota protes itu akan dipakai sebagai bekal negosiasi soal batas perairan yang masih jadi sengketa.

Pak Menteri dengan kepercayaan tinggi bicara, jika tak ada respons dari Malaysia, maka Indonesia diuntungkan, karena sudah pernah menyampaikan nota protes resmi. Tapi apa daya, bukannya protes Indonesia tidak direspons, tetapi dapat hadiah lebih besar lagi: Malaysia protes balik. Indonesialah yang melanggar batas wilayah perairan Malaysia. Alamak!

***

Mengapa perilaku kita sebagai bangsa seperti terburu-buru, tidak matang, dan gagal dalam banyak hal?
Terlalu mudah tersulut emosi, sangat reaktif, dan tidak pernah mencoba mendalami, mengklarifikasi dan mengumpulkan data-data yang akurat sebelum bersuara, apalagi bertindak?

Anda boleh saja bicara di mana-mana atas nama nasionalisme atau harga diri bangsa. Tetapi pernahkah dengan sungguh-sungguh melakukan klarifikasi dan verifikasi duduk perkara yang sebenarnya?

Kasus sengketa perairan yang melibatkan nelayan Malaysia, petugas perikanan Indonesia, dan polisi Malaysia bisa jadi menjadi contoh yang kasat mata. Saya kira, dengan prihatin harus mengatakan, Malaysia lebih cerdik dari pemerintah kita dalam menyikapi kasus ini. Justru Indonesia kini terpojok. Tepatnya tersudutkan, akibat reaksi yang terlalu cepat, dan berlebihan. Bahasa yang pas: over-reactive.

Jangan-jangan sikap semacam ini sudah menjadi ciri khas sebagian besar orang Indonesia: sedikit-sedikit bereaksi atas masalah yang diketahui sedikit-sedikit pula. Jangan-jangan, peran media cukup besar di dalamnya.

Namun, bolehlah kita prihatin; di tengah kekayaan yang besar, tetapi kondisi kapal patroli untuk menjaga kekayaan ikan di lautan saja merana. Katanya, Departemen Keuangan punya uang kas hingga Rp180 triliun per hari. Uang APBN tak pernah bisa dihabiskan setiap tutup buku bulan Desember.

Artinya, sesungguhnya negara kita tidak miskin. Uang bukan menjadi perkara yang menghalangi untuk punya armada kapal patroli yang dapat diandalkan: yang bisa memburu dan membekuk kapal ikan pencuri kekayaan laut kita.

Halangannya adalah sikap mental: inferiority complex. Nggak PD alias tak percaya diri. Kesannya hati-hati, tetapi sebenarnya tak bertaji. Tak punya nyali; bukan nyali untuk perang, tetapi nyali untuk berdiplomasi yang taktikal dan dengan spirit memenangi pertempuran, bukan peperangan.

****

Dengan Malaysia, kita sudah kalah. Bahkan babak belur. Di olahraga, tim bulu tangkis kita yang sepanjang sejarah selalu dominan pun, Malaysia membuat kita keok sudah cukup lama. Tim sepak bola kita pun dihajar mereka.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, sudah banyak kini aktivitas promosi Malaysia, yang berhasil membujuk orang-orang Indonesia memilih berobat atau bersekolah ke negeri itu, tentu saja setelah Singapura.

Di lapangan energi, katanya kita kaya minyak dan gas yang diekspor ke mana-mana. Tetapi perusahaan minyak Indonesia, sudah kalah jauh dengan perusahaan minyak negeri jiran itu, yang kini menjadi kebanggaan Malaysia.

Turisme, katanya Indonesia lebih kaya objek wisata. Namun, malulah awak, karena posisi Indonesia tak sampai sepertiga Malaysia. Indonesia cuma dikunjungi 5 juta turis mancanegara setiap tahun, jauh dari kunjungan ke Malaysia yang sempat mencapai 20 juta wisatawan mancanegara. Hampir sebesar penduduknya.

Nilai mata uang pun, rupiah Indonesia jauh di bawah ringgit Malaysia. Maka tak heran kalau belakangan muncul rencana redenominasi, yang bikin terkaget-kaget karena dianggap memotong uang seperti sanering di zaman Orde Lama.

Jadi, apa yang kita bisa banggakan dari Malaysia? Mungkin ada: Indonesia masuk kelompok elite G-20, di mana sederet nama negara maju dan adikuasa ada di dalamnya. Tetapi, jujur saja, kita mendapatkan apa?

Saya coba baca aneka pernyataan Indonesia Bisa. Ya, saya harus percaya, “kita bisa”. Kita tunggu saja, paling tidak belajar atau mencoba untuk “bisa”. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)

Source: http://web.bisnis.com/pojok-kafe/archives/415

udah2, semua mesti instropeksi diri. saya rasa ini lebih kesalahan manajemen di departement kelautan. kita mesti lebih tegas terhadap malaysia, tapi tegas bukan berarti perang.:lol:

baru kali ini gua acungin jempol buat bama84. :okay:

Cheers

^^ Betul, ga ada manfaat yg baik dari perang, yang ada malah kerugian yang banyak, terkecuali buat industri senjata dan pertahanan.

Stuju dgn bama84, Tegas bukan berarti perang (militer)!

^^

yoi man, gwkan tinggal di pekanbaru,Riau dekat dengan malaysia. kalo perang dengan malaysia, kami dulu yang kena imbasnya. yang di jawa mah enak, jauh soalnya.:lol:

kaga juga, kalo kita perang sama malay, bukan cuma indo, tapi perdagangan dunia juga megap2, gimana ngga, armada indo vs malay ketemu di perairan malaka dan riau, ALKI I, II sama III jadi red zone, mampus lah ga cuma riau, jawa bahkan papua harga2 meroket langsung, so, ngga mungkin malaysia mo nyerang kita, vice versa, makanya indo sama malay enaknya ya gertak2an aja, cuma kok sby diatas kertas militernya diatas malay tapi kalah tegas sama menlu nya malay, pasir pasir oh pasir :lol:

Yah gak jadi perang deh.....

Pdhl eurico siap jadi pasukan paling depan :D

ive already heard from malaysia topic at Trijaya FM sunday morning...
=petugas patroli laut kita yg ditangkap malaysia lalu , ketika dilepaskan lalu ditanya oleh DPR apa yg terjadi sebelum ditangkap, 3 org petugas tersebut membenarkan bahwa GPS mereka rusak pada saat sebelum kejadian, and apa yg mereka lakukan, mereka berpatokan kepada peta yg sudah indonesia setujui and pihak malaysia jg setujui peta yg dipegang tsb.

bila memang menteri luar negri kita = malaysia melanggar perbatasan negara, tetapi ketika ditangkap petugas kita oleh malaysia, kenapa diproses hukum di negara malaysia bukan diproses hukum di negara kita..??

dari mana bisa diketahui oleh pihak petugas kita bila memang malaysia melanggar= berdasarkan bukit tidak ada *krn GPS petugas kita rusak. perairan laut luas tsb sangat susah utk mengetahui perbatasan bila hanya berdasarkan peta saja...

anyway...

Wakil Ketua DPR: Ganti Film Upin-Ipin dengan Si Unyil
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

source = detikcom
Jakarta - Sikap tegas Pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan Malaysia terus dituntut. Pemerintah harus membuat terobosan diplomasi ringan, misalnya menghentikan tayangan film anak besutan Malaysia, Upin-Upin, dengan film anak produk lokal, Si Unyil. Tujuannya untuk menggugah kesadaran Malaysia akan pentingnya keharmonisan bertetangga.

"Tentunya paling tidak Pemerintah Indonesia harus mencoba gertakan diplomasi yang enteng-enteng seperti memblokir film seri Upin-Ipin yang dibuat Malaysia," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada detikcom, Senin (30/8/2010).

Taufik menuturkan, film Upin-Ipin juga menunjukkan representasi industri Malaysia. Dengan melarang Stasiun TV menayangkan film ini, Taufik meyakini Pemerintah Malaysia akan memahami semangat Indonesia menjaga kedaulatan.

"Stasiun TV yang menayangkan agar menggantinya dengan tayangan film seri Si Unyil untuk menunjukkan nasionalisme kita," imbuh Taufik.

Terobosan diplomasi sekecil apa pun, menurut Taufik, akan menyentuh Malaysia. Apalagi, Malaysia sedang marah karena demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan tinja ke Kedubes Malaysia di Indonesia.

"Mencermati respons dari PM Malaysia yang terkesan tidak mau mengalah, Pemerintah seharusnya sangat serius melancarkan terobosan diplomasi. Sebab, Malaysia sangat serius terhadap persoalan sengketa perbatasan dengan Indonesia. Cara-cara unik seperti ini mungkin akan mencairkan hubungan kedua negara," harapnya.
(van/nrl)

Kita punya hak untuk berdemo di negeri kita sendiri,tapi memang harus secara beradab, jangan melemparkan dengan kotoran manusia atau membakarkan bendera misalnya. Itu bisa bikin warga malaysia marah yg sebelumnya tidak anti-Indonesia. kemudian kita harus jaga citra kita sendiri, sebagai bangsa yg beradab.^^

Syahganda: Indonesia Mudah Ditekan Malaysia
Liputan 6
Liputan 6 - 38 menit lalu


Liputan6.com, Jakarta: Ancaman Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak agar pemerintah menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia. Kemarin PM Malaysia selain meminta pemerintah menertibkan demo yang bisa membuat murka warga Malaysia, juga menuding adanya demonstran bayaran, dan pernyataan soal dua juta tenaga kerja Indonesia (TKI) serta investasi pengusaha Malaysia di Tanah Air.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Ahad (29/8). "Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat lalu tidak pernah digubris," kata Syahganda, yang juga kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia.

Karenanya, Syahganda mengaku sedih dengan respon pemerintah Malaysia terkait surat dari Presiden yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya Presiden SBY.

"Yang dilakukan justru menekan-nekan RI. Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia, karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia," jelas Syahganda.

Dikatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden ataupun berupa tindakan para menterinya. Sebab, cara seperti itu bukan yang diinginkan oleh seluruh rakyat di Indonesia.

"Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional, sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Presiden SBY mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.(ARY)

Kita punya hak untuk berdemo di negeri kita sendiri,tapi memang harus secara beradab, jangan melemparkan dengan kotoran manusia atau membakarkan bendera misalnya. Itu bisa bikin warga malaysia marah yg sebelumnya tidak anti-Indonesia. kemudian kita harus jaga citra kita sendiri, sebagai bangsa yg beradab

+1000

cheers

bagus dah, banyak forumer ssc gak ndukung perang..
gedeg banget tadi liat berita di tivi topiknya: SIMULASI PERANG RI-MALAYSIA..:ohno:
ntar kalo kejadian perang, itu pemilik tv beritanya kita suruh maju duluan biar jadi bulan-bulanan, you know who lah :lol:

semua masalah dengan Malaysia ga akan sampai keruh begini kalau pemerintah (baca: presiden) Indonesia punya ketegasan untuk mengatasi masalah ini.
Menlu dan PM Malaysia langsung bersikap dan terbuka di depan umum, sementara di Indonesia semua serba tidak jelas. memang katanya ada kirim surat, tp kenapa ga sampaikan aja pidato di depan umum??

Krn lihat pemerintah dan presiden ga tegas lah makanya masyarakat pada turun tangan sendiri, meskipun pakai cara yg tidak elegan.

Saat ada masalah besar seperti ini (plus masalah2 besar lain seperti penyerangan thd Ahmadiyah dan penutupan gereja HKBP secara paksa di Bekasi), presiden sama sekali tidak bersikap. Sementara untuk masalah video porno ariel, luna maya, dan cut tari yg jauh lebih sepele malah dikomen. Tanya kenapa??? :bash:

media juga terlalu membesar-besarkan masalah:ohno:, jadi suasananya udah kaya mau perang aja. padahal warga malaysia bersikap biasa ajatuh, tidak ditanggapi berlebihan. Presiden juga sudah bersikap benar, diplomasi dan musyawarah mesti dikedepankan.

^^ musyawarah dan diplomasi?? Sepertinya beliau justru sedang ragu, bimbang, dan bingung apa yg mesti dilakukan (seperti biasa)...

U.S., China Court Indonesia with Arms and Military Ties
Fabio Scarpello | Bio | 29 Aug 2010
World Politics Review

DENPASAR, Indonesia -- In the tussle for influence in Southeast Asia, the United States and China have long been competing for Indonesia's affections. The strategically positioned, resource-rich archipelago is a prized partner in an era of fuel shortages and the global war on terror. But Washington and Beijing have lately expanded their courtship of Jakarta from the traditional areas of trade agreements, foreign direct investment, market access and technical assistance, to increasingly include offers of military hardware and military cooperation.

This three-way dance began in 2005, when China and Indonesia announced their "Strategic Partnership." At the same time, the U.S. partly normalized military-to-military ties with Indonesia after an embargo imposed in the 1990s due to the human rights abuses in East Timor by the Indonesian military (TNI).

Beijing took an early lead in this race for influence. The Indonesia-China Strategic Partnership marked a breakthrough in the relationship between the two giant neighbors and sent alarm bells ringing in Washington. The agreement sought to expand the political, cultural and military-security aspects of the bilateral relationship. In terms of the latter, in particular, it committed the two countries to developing each other's defense industries, establishing a defense consultation mechanism, and increasing cooperation between their law enforcement and intelligence agencies in the fight against transnational security threats.

In July 2005, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono visited Beijing and signed a memorandum of understanding on defense technology cooperation for the development of short- and medium-range missiles. Jakarta also placed a $11 million order for YJ-82/C-802 anti-ship missiles.

In 2006, Indonesia-China Defense Security Consultation talks were inaugurated, causing significant concern in Washington. The warming ties between Jakarta and Beijing led to two Chinese warships visiting Indonesia in March 2007, the first such visit in more than 12 years.

A draft agreement on defense cooperation was then signed in the second Defense Security Consultation Talks a month later, covering defense technology cooperation, exchange of military students and the possibility of further arms sales to Indonesia.

In January 2008, the two countries further agreed to cooperate in the joint production of military transport vehicles and aircraft, to be developed by the two countries' state-owned defense industries. The same year, China's NORINCO and Indonesia's Pindad signed a deal to jointly develop rocket launchers and accompanying ammunition. An agreement was also reached on setting up a TNI-PLA cooperation committee, with a view to arranging joint military and training exercises.

China's charm offensive, however, has led to little tangible results, as the Jamestown Foundation's China Brief argued last year. For all the talks, no contractual production agreements have been signed thus far. Sino-Indonesian military exchanges have also been limited, and no more large orders of Chinese-manufactured military hardware have been placed by Jakarta.

One potential explanation for the slowdown is the United States' renewed efforts to restore relations with Indonesia. Though the groundwork had been laid in previous years, the speed with which the U.S. moved to regain the upper hand in the contest for Jakarta's sympathies over the last 12 months has been quite remarkable.

In March 2010, a U.S. Air Force technical team carried out critical in-country safety and maintenance reviews of the Indonesian air force's of U.S.-built aircraft. This was followed by the signing in early June of a wide-ranging agreement -- the Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense -- intended to integrate existing defense collaboration between the two countries, according to a press release from the U.S. Embassy in Indonesia.

The same month, U.S. Ambassador to Indonesia Cameron R. Hume inaugurated a $56 million program to fund production of coastal and shipboard radar systems at the Batam Regional Maritime Command Center. The systems included 16 coastal radars, 11 shipboard radars, one set of headquarters equipment and two regional command centers, according to information on the official Web site of the U.S. embassy.

In July, the U.S. Embassy in Jakarta told Jane's that it was processing a range of Indonesian requests for services and equipment from the U.S. Department of Defense. It also indicated that Washington intended to position itself as a key military supplier to Indonesia.

Just what that meant became clearer when Indonesia Defense Minister Purnomo Yusgiantoro expressed Jakarta's intention to buy U.S.-built F-16 and C-130H Hercules aircraft during a bilateral meeting with U.S. Secretary of Defense Robert Gates in Jakarta on July 22. The purchase would be funded by the Foreign Military Financing (FMF) program, a U.S. grant provided to foreign governments to fund the purchase of U.S.-made weapons, services and training.

After the lifting of the U.S. military embargo, Indonesia received nearly $1 million in FMF funds in 2006. That has climbed to $20 million this year.

While in Jakarta, Gates also announced that Washington had lifted its ban on cooperation with Kopassus, the TNI's controversial special forces. The restriction had been the last remaining embargo on bilateral military-to-military ties.

But Washington's reversal of fortune does not mean that Beijing is accepting defeat. China has designated 2010, "The Year of China-Indonesia Friendship," to mark the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations. High-ranking Chinese officials have already traveled to Jakarta this year to propose, among other things, the establishment of a joint council to facilitate increased levels of joint military production. Beijing has also offered additional C-802 anti-ship missiles as well as a range of naval vessels.

While Jakarta is considering its options, there are rumors that Yudhoyono may ask for an increase in Indonesia's FMF allocation when U.S. President Barack Obama visits Indonesia later this year. Against such a backdrop, Obama -- who spent part of his childhood in Indonesia -- will find it difficult to refuse.

Fabio Scarpello is the Southeast Asia correspondent for the Italian news agency Adnkronos International. He is based in Denpasar, Indonesia.

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/6282/u-s-china-court-indonesia-with-arms-and-military-ties

Contoh TKI yang sukses.... :nuts::lol:


Jangan Terprovokasi "Cyber War" dengan Malaysia

http://tekno.kompas.com/read/2010/09/02/20424674/Jangan.Terprovokasi.Cyber.War.dengan.Malaysia-8

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai maraknya situs dan pernyataan bernada menjatuhkan antara Malaysia dan Indonesia di dunia maya ditanggapi dingin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Ia pun meminta masyarakat agar jangan terprovokasi segala bentuk cyber war yang menonjolkan sentimen negara lain.

"Kita juga jangan mau terprovokasi. Kalau makian saya tiap hari juga menghadapi, itu biasa. Tapi, jangan sampai kalau di sana sudah menurun, kita masih berapi-api. Baiknya kita berair-air," ujarnya, Kamis (2/9/2010) di Kemenkominfo, Jakarta.

Tifatul pun menegaskan bahwa bahkan dia dan Menteri Komunikasi Malaysia memiliki hubungan yang sangat baik karena berasal dari satu kampung. "Dengan Malaysia, kita tidak ada arah untuk melakukan cyber war dengan Malaysia. Kenapa? Soalnya baik Menteri ICT (Komunikasi) Malaysia maupun Indonesia satu kampung sama-sama dari Bukittinggi," ujarnya sambil tersenyum.

Kalaupun ada bentuk cyber war yang memperuncing hubungan Malaysia dan Indonesia, pemerintah mengaku tidak khawatir karena sudah ada sistem ID-SIRTII yang dapat mengantisipasi peretas masuk ke Indonesia. "Selain itu, untuk masalah cyber crime, kita sedang menyiapkan UU TPT (Tindak Pidana Teknologi) di bawah koordinasi Ditjen Aptel yang sekarang masih dalam tahap harmonisasi," ujar Menkominfo.

Dengan semakin memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia, mulai banyak bentuk sentimen yang saling menjatuhkan kedua negara di dunia maya. Sebelumnya, tepat pada saat Hari Kemerdekaan Malaysia yang jatuh pada tanggal 31 Agustus, puluhan situs milik Malaysia dibajak peretas Indonesia dengan mencantumkan kata-kata makian.

harusnya indonesia bisa main cantik dengan china, US, India dan Russia, kalo nda ya makan lah itu bebas aktif, bebas di gangbang aktif dibagi-bagi sama superpower

^^
Kalau mau maen cantik, pemerintah mesti berani melarang ekspor barang mentah(raw material) seperti batubara, gas,CPO,kayu,coklat(kakau). Barang mentah mestinya diolah dulu jadi barang jadi baru diekspor. Kalau ekspor yg mentah2 terus, kapan bangsa ini mau pandai?

bwetul, yang gondok mo ekspor CPO aja harus sertifikasi di rotterdam ato singapore :lol:

A relationship in need of a rethink
Michael Wesley
September 4, 2010

In the aftermath of the global financial crisis, there doesn't seem to be anyone willing to challenge the assertion this will be the Asian century. We seem to be content to predict that Asian societies will become more wealthy and powerful and leave it at that, not bothering to think through what the implications of this might be.

A big part of the explanation for this, I think, is people have predicted the rise of Asia since the 1960s, but not much has changed. Asia has risen astoundingly quickly, but we're still wealthy and the Americans are still powerful; the Japanese, South Koreans and Chinese are buying more and more of our wheat and minerals; and south-east Asia is still a cheap and accessible spot for a holiday.

There is one Asian country whose rise will change our world dramatically: Indonesia. There has always been a streak of paranoia about Indonesia in our public mind; it seems to epitomise all our fears about crowded, poor Asian societies poised to overrun our wealthy but sparsely populated continent. For decades it was, for some, the model of an Asian dictatorship, and more recently it has come to symbolise the face of violent Islam for many Australians. But there is also a tendency not to take Indonesia too seriously. A neighbour of its size and location should be a big preoccupation, but most Australians tend to look over it to the great powers of the northern Pacific.

It could be argued this is justified. Indonesia's economy is just over half the size of ours, and its military budget is less than a quarter. It has historically been internally focused and without a strong voice internationally. Indonesia has had an international footprint appropriate to a country one-tenth its size.

This situation will almost certainly change within the next decade. The Indonesian economy has been growing strongly for most of this century and most economists are optimistic that it will continue for some time. If we extrapolate current growth rates for the Australian and Indonesian economies, ours will be the smaller economy within a decade. Our population will be less than one-tenth of the size of Indonesia's projected 254 million people.

If Indonesia's military spending grows in proportion to its economic growth, it will not surpass our defence budget (assuming ours grows in proportion to our economic growth) until 2048. But Indonesia's defence spending may well grow faster. Its northern shores are lapped by the South China Sea, a realm of growing military tensions between China and the countries of south-east Asia.

As the US, China, Japan and India jockey for bases and positioning in the western Pacific and the Indian Ocean, the Indonesian archipelago will become a strategic fulcrum for that competition. The US and Japan, which worry about China's growing might, are likely to begin investing in the defence capabilities of Indonesia, a large regional country with a traditional ambivalence about China. And as democracy stabilises in Indonesia, it will become less worried about its internal order and more interested in the world beyond the archipelago.

All this means that in a startlingly short period of time, Australia will for the first time in its history have a more powerful neighbour. This will represent the most profound wrench to our geostrategic situation since the decolonisation of Asia 60 years ago. It will mean there will be no relationship as important to us as that with Jakarta.

We will have a significant stake in its internal political dynamics, hoping that a president hostile, or even indifferent, to our interests does not come to pass.

But even a stable, dynamic Indonesia with a close relationship with Australia will present its own challenges. One will be to our sense of our importance in the world. A stable, strong and internationally engaged Indonesia will have the capacity to contribute to order in our region in a way that would make Australia's contributions largely irrelevant. A powerful Indonesia would guarantee our security implicitly because, just as Canada is essential to the northern approaches to the US, so we would be crucial to Indonesia's southern approaches. We would be in the same situation as New Zealand is in now, with little incentive to invest in serious military capabilities. This might yield a tidy "peace dividend", but would be a blow to our sense of importance to the regional order.

Another challenge will be that a powerful, western-leaning Indonesia will pose profound questions about our relationship with the US. Washington will pay a lot more attention to a strong Indonesia than it does now, especially in the context of a growing rivalry with China. If so, it is almost inevitable our importance to the Americans will decline, just as our resentments will rise if Washington helps build Indonesian strength through arms sales, technology transfers, and training. In this sense, Indonesia has far more potential to disturb the Australia-US alliance than China does.

A powerful Indonesia will also shake us out of our complacency about Asia. New Zealand and Canada are in a comfortable place because they share the same culture and language as their more powerful neighbour; they understand them implicitly and when push comes to shove, know which levers to pull to get it to see things more their way. This is a skill that extends way beyond their diplomats to all sections and levels of society.

Our capacity to understand Indonesia, to speak its language, and to understand what makes it tick has been in decline for decades. We are a long way from being ready to deal with the Indonesia of the 2020s. It is time to stop obsessing about minor issues like asylum seekers and face up to the big challenges that are just around the corner.

Michael Wesley is executive director of the Lowy Institute.

http://www.watoday.com.au/opinion/politics/a-relationship-in-need-of-a-rethink-20100905-14vk3.html

Malaysian Police Arrest Indonesian’s Fishing in Indonesian Waters: Kiara

Jakarta. Malaysian police have arrested another five Indonesian fishermen in Indonesian waters, a fishermen’s organization said on Monday.

Riza Damanik, secretary general of the People’s Coalition for Fishery Justice (Kiara), told Indonesian state-owned news agency Antara that the fishermen, from Langket district in North Sumatra, were arrested on Friday and were being held at a police post in Kampung Jawi, Malaysia.

Riza said accounts from other fishermen who managed to avoid being detained by Malaysian authorities showed the five fishermen were within Indonesia’s territorial waters.

The Indonesian Embassy in Malaysia has not notified the fishermen’s families about the arrests.

“I hope the embassy would soon take action to provide legal assistance for the Indonesian fishermen. I don’t know why the Indonesian embassy is always late. After all, Malaysia should have as soon as possible notified the embassy each time it had arrested Indonesians,” Damanik said.

Another six traditional fishermen, also from Langket district, arrested in Indonesian waters on July 9 have been moved to Malaysia’s Sena Prison. Five of the six are expected to be released on Oct. 29, and the sixth on Dec. 9, he said.

Damanik said that they were jailed because they lacked legal assistance, even though they were convinced they were fishing in Indonesia’s territorial waters.

http://www.thejakartaglobe.com/home/malaysian-police-arrest-indonesians-fishing-in-indonesian-waters-kiara/394829

Cara JK Hadapi Malaysia

Diambil dari Kompasiana, cukup aspiratif. Mari kita ambil sisi baiknya saja.

-------------------------------------------------------------

Sebelum saya menjabat sebagai WAPRES, karakter dan watak orang Bugis sangat jarang yang mengenalnya di belahan nusantara ini. Bahkan ada banyak pendapat yang keliru dan menyangka orang bugis adalah bangsa yang keras dan tidak pernah kenal kompromi. Ini jika melihat dari sejarah banyak yang menganggap bahwa orang bugis adalah bajak laut pada masa silam. Anggapan ini sungguh tidak berdasar dan keliru.

Orang bugis sebenarnya mempunyai cirri khas yang menarik. Dari sejarahnya kerajaan bugis didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan sangat jauh dari pengaruh India. Itulah sebabnya di Bugis tidak ada candi. Ini berbeda dengan kerajaan jawa yang mebangun pusat kerajaannya pada ibu kota dan bersifat konsentris.

Namun demikian, orang bugis sudah terkenal memiliki kebudayaan, mereka memiliki tradisi lisan maupun tulisan. Bahkan orang bugis memiliki salah satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang daripada epos Mahabarata yakni cerita tentang lagaligo yang sampai saat ini sering dibaca dan disalin ulang dan menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat bugis.Bagi suku-suku lain, orang Bugis sering dianggap sebagai orang yang berkarakter keras dan sangatmenjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu demi kehormatan, orang bugis bersedia melakukan kekerasan. Namun dibalik sifat itu semua, sebenarnya orang bugis adalah orang yang sangat ramah, menghargai orang lain dan menjunjung tinggi kesetiakawanan, bahkan bersedia menjadi bumper demi kesetiakawanan. (itulah mungkin sebabnya mengapa Golkar pada masa pemerintahan SBY-JK sering menjadi Bumper karena ia dipimpin oleh seorang yang sangat berwatak bugis).

Meskipun sebagai bangsa perantau, orang bugis selalu membawa identitas bugisnya di mana mana. Beberapa orang-orang di singapura dan Malaysia meskipun sudah menjadi warga Negarasana, dan mereka sudah bergaya hidup modern tapi mereka selalu mengaku sebagai orang Bugis meskpiun sudah merupakan keturunan yang kesekian dan belum pernah menginjak tanah bugis.
Begitu juga dengan saya, selama terjun ke dunia politik saya tidak pernah melepas karakter bugis saya yang blak-blakan, dan sering dianggap kurang santun bagi mereka yang sangat menghargai etiket. Tapi itulah saya, saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan paksa saya jadi orang jawa. Menjadi orang bugis dan berkarakter keras kadang berguna juga. Waktu menyelesaikan kasus ambalat untuk pertama kalinya, saat itu saya menggunakan gaya diplomasi ala Bugis yang anda tidak dapatkan dalam literature strategi diplomasi. Waktu itu saya keMalaysia bertemu dengan Perdana Menteri yaitu Najib. Saat itu ia ditemani oleh 5 Menteri dan saya juga ditemani oleh 5 Menteri plus Dubes kita. Saat pertemuan itusaya bilang ke Najib “ Najib…Ambalat itu masalah sensitive, itu bisa membuat kita perang. Kalau kita perang, belum tentu siapa yang menang. Tapi satu hal yang mesti you ingat, di Malaysia ini ada 1 juta orang Indonesia, 1000 orang saja saya ajari Bom, dan mereka Bom ini gedung-gedung di Malaysia maka habislah kalian”

Saat itu pak Najib kaget, dia sadar sebagai sesama Bugis, ancaman saya bukan hanya gertakan belaka. Dia bilang ke saya “pak Jusuf, tidak bisa begitu”
Saya bilang ke dia “makanya mari kita berunding, terus terang saya kadang tidak suka sama you punya Negara, Buruh-buruh Ilegal dari Indonesia ditangkapi kayak binatang, sedangkan majikannya tidakditangkap, padahal kalau ada buruh Ilegal maka tentu ada juga majikan illegal. Setiap ada Ilegal loging pasti orang Malaysia yang ambil, begitu ada kebakaran hutan mereka marah-marah, padahal hampir sepanjang tahun mereka menghirup udara segar yang dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia, satu bulan saja ada kabut asap mereka marah marah. Dan juga setiap ada ledakan Bom di Indonesia selalu orang Malaysia dalangnya”Waktu itu Pak Dubes langsung bisiki saya “Pak, Ini sepertinya sudah melewati batas diplomasi”Saya langsung bilang ke dia “kau kan Dubes, yah sudah kau perbaikilah mana yang lewat”Setelah itu, untuk menunjukkan ketidak sukaan saya kepada Malaysia saya menolak menginap di Kuala Lumpur, saya bilang saya mau menginap di kampong Bugis di Johor sana. Akhirnya pak Najib ikut juga saya ke sana. Di atas mobil, dalam perjalanan menuju Johor Pak Najib Bilang ke saya “ Kayaknya bapak terlalu keras tadi waktu berunding”
Saya cuman bilang ke dia “kamu kan juga orang Bugis, kenapa kau tidak keras juga tadi?” mendengar itu dia cuman ketawa saja.

Malamnya di Johor, kita makan malam dan nyanyi-nyanyi, mengundang Siti Nurhaliza, sampai jam 1 malam dan kita ngantuk. Keesokan paginya kita main golf, dan saat itu juga masalah Ambalat selesai. Dengan gaya Diplomasi ala Bugis, saya tidak perlu memakai bahan yang sudah disiapkan oleh DEPLU semua spontanitas saja. Dan sampai sekarang kalau ada tentaraMalaysia datang lagi di Ambalat, saya tinggal telpon Najib “Hey Najib, jangan lagi kau kirim, you punya tentara ke Ambalat, kita bisa perang nanti”
Demikan juga waktu saya menyuruh EXXON supaya angkat kaki dari Blok Natuna. Waktu itu saya dikejar oleh orang-orang EXXON mereka mau melobi. Tapi saya selalu menolak ketemu dan menghindar. Saya ke Riyadh, mereka mau nyusul ke sana, saya ke Jedah mereka mau datang, tapi saya tolak karena saya mau ibadah dan sampai di belahan bumi manapun mereka kejar saya. Akhirnya waktu itu Di Makassar karena melihat kegigihan mereka, saya suruh mereka datang. Dan datanglah itu Chairman Exxon mereka 4 orang dan saya hanya ditemani oleh Sekretaris saya.


Saat pertemuan di Hotel Sahid Makassar, orang Exxon bilang ke saya, “Mr.Vice President, anda kalau membatalkan kontrak dengan EXXON, maka besok akan saya SU”Saya langsung pukul meja saya dan bilang ke dia “kalau kau berani SU, maka saya akan SU kau 10 kali, Its
my country, not your country, jangan kau datang ke sini mau ancam-ancam saya”.Saat itu dia langsung minta maaf. Dan saat itu Blok Natuna kembali ke tangan kita pengelolaannya,meskipun pada akhirnya lepas lagi ke EXXON karena wewenang saya dicabut dan control tidak lagi berada di tangan saya. Apa pun itu, untuk kehormatan bangsa, kita jangan mau didikte oleh bangsa lain, kalau mereka keras, maka kita balas lebih keras lagi. Jangan pernah takut kita akan dibuat susah dan macam-macam. Selama kita yakin Tuhan selalu bersama kita, maka bangsa lain tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita.

Perundingan di Kinabalu Tak Sesuai Instruksi SBY
Top 9 News / Polkam / Selasa, 7 September 2010 21:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwono menilai hasil perundingan Indonesia-Malaysia di Kinabalu, jauh dari harapan rakyat Indonesia dan tidak sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perundingan perbatasan yang hanya menyepakati waktu pertemuan selanjutnya, menurut Hikmahanto, mencederai harapan rakyat. "Seharusnya ada permintaan maaf dari Malaysia, karena petugas kementerian kelautan ditangkap di wilayah Indonesia. Hal itu pun diakui Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia"(*)

Mantap...seandainya kita punya seorang diplomat seperti Pak JK mungkin negara lain pada takut semua...........

Cara JK Hadapi Malaysia

Diambil dari Kompasiana, cukup aspiratif. Mari kita ambil sisi baiknya saja.

-------------------------------------------------------------

Sebelum saya menjabat sebagai WAPRES, karakter dan watak orang Bugis sangat jarang yang mengenalnya di belahan nusantara ini. Bahkan ada banyak pendapat yang keliru dan menyangka orang bugis adalah bangsa yang keras dan tidak pernah kenal kompromi. Ini jika melihat dari sejarah banyak yang menganggap bahwa orang bugis adalah bajak laut pada masa silam. Anggapan ini sungguh tidak berdasar dan keliru.

Orang bugis sebenarnya mempunyai cirri khas yang menarik. Dari sejarahnya kerajaan bugis didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan sangat jauh dari pengaruh India. Itulah sebabnya di Bugis tidak ada candi. Ini berbeda dengan kerajaan jawa yang mebangun pusat kerajaannya pada ibu kota dan bersifat konsentris.

Namun demikian, orang bugis sudah terkenal memiliki kebudayaan, mereka memiliki tradisi lisan maupun tulisan. Bahkan orang bugis memiliki salah satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang daripada epos Mahabarata yakni cerita tentang lagaligo yang sampai saat ini sering dibaca dan disalin ulang dan menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat bugis.Bagi suku-suku lain, orang Bugis sering dianggap sebagai orang yang berkarakter keras dan sangatmenjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu demi kehormatan, orang bugis bersedia melakukan kekerasan. Namun dibalik sifat itu semua, sebenarnya orang bugis adalah orang yang sangat ramah, menghargai orang lain dan menjunjung tinggi kesetiakawanan, bahkan bersedia menjadi bumper demi kesetiakawanan. (itulah mungkin sebabnya mengapa Golkar pada masa pemerintahan SBY-JK sering menjadi Bumper karena ia dipimpin oleh seorang yang sangat berwatak bugis).

Meskipun sebagai bangsa perantau, orang bugis selalu membawa identitas bugisnya di mana mana. Beberapa orang-orang di singapura dan Malaysia meskipun sudah menjadi warga Negarasana, dan mereka sudah bergaya hidup modern tapi mereka selalu mengaku sebagai orang Bugis meskpiun sudah merupakan keturunan yang kesekian dan belum pernah menginjak tanah bugis.
Begitu juga dengan saya, selama terjun ke dunia politik saya tidak pernah melepas karakter bugis saya yang blak-blakan, dan sering dianggap kurang santun bagi mereka yang sangat menghargai etiket. Tapi itulah saya, saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan paksa saya jadi orang jawa. Menjadi orang bugis dan berkarakter keras kadang berguna juga. Waktu menyelesaikan kasus ambalat untuk pertama kalinya, saat itu saya menggunakan gaya diplomasi ala Bugis yang anda tidak dapatkan dalam literature strategi diplomasi. Waktu itu saya keMalaysia bertemu dengan Perdana Menteri yaitu Najib. Saat itu ia ditemani oleh 5 Menteri dan saya juga ditemani oleh 5 Menteri plus Dubes kita. Saat pertemuan itusaya bilang ke Najib “ Najib…Ambalat itu masalah sensitive, itu bisa membuat kita perang. Kalau kita perang, belum tentu siapa yang menang. Tapi satu hal yang mesti you ingat, di Malaysia ini ada 1 juta orang Indonesia, 1000 orang saja saya ajari Bom, dan mereka Bom ini gedung-gedung di Malaysia maka habislah kalian”

Saat itu pak Najib kaget, dia sadar sebagai sesama Bugis, ancaman saya bukan hanya gertakan belaka. Dia bilang ke saya “pak Jusuf, tidak bisa begitu”
Saya bilang ke dia “makanya mari kita berunding, terus terang saya kadang tidak suka sama you punya Negara, Buruh-buruh Ilegal dari Indonesia ditangkapi kayak binatang, sedangkan majikannya tidakditangkap, padahal kalau ada buruh Ilegal maka tentu ada juga majikan illegal. Setiap ada Ilegal loging pasti orang Malaysia yang ambil, begitu ada kebakaran hutan mereka marah-marah, padahal hampir sepanjang tahun mereka menghirup udara segar yang dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia, satu bulan saja ada kabut asap mereka marah marah. Dan juga setiap ada ledakan Bom di Indonesia selalu orang Malaysia dalangnya”Waktu itu Pak Dubes langsung bisiki saya “Pak, Ini sepertinya sudah melewati batas diplomasi”Saya langsung bilang ke dia “kau kan Dubes, yah sudah kau perbaikilah mana yang lewat”Setelah itu, untuk menunjukkan ketidak sukaan saya kepada Malaysia saya menolak menginap di Kuala Lumpur, saya bilang saya mau menginap di kampong Bugis di Johor sana. Akhirnya pak Najib ikut juga saya ke sana. Di atas mobil, dalam perjalanan menuju Johor Pak Najib Bilang ke saya “ Kayaknya bapak terlalu keras tadi waktu berunding”
Saya cuman bilang ke dia “kamu kan juga orang Bugis, kenapa kau tidak keras juga tadi?” mendengar itu dia cuman ketawa saja.

Malamnya di Johor, kita makan malam dan nyanyi-nyanyi, mengundang Siti Nurhaliza, sampai jam 1 malam dan kita ngantuk. Keesokan paginya kita main golf, dan saat itu juga masalah Ambalat selesai. Dengan gaya Diplomasi ala Bugis, saya tidak perlu memakai bahan yang sudah disiapkan oleh DEPLU semua spontanitas saja. Dan sampai sekarang kalau ada tentaraMalaysia datang lagi di Ambalat, saya tinggal telpon Najib “Hey Najib, jangan lagi kau kirim, you punya tentara ke Ambalat, kita bisa perang nanti”
Demikan juga waktu saya menyuruh EXXON supaya angkat kaki dari Blok Natuna. Waktu itu saya dikejar oleh orang-orang EXXON mereka mau melobi. Tapi saya selalu menolak ketemu dan menghindar. Saya ke Riyadh, mereka mau nyusul ke sana, saya ke Jedah mereka mau datang, tapi saya tolak karena saya mau ibadah dan sampai di belahan bumi manapun mereka kejar saya. Akhirnya waktu itu Di Makassar karena melihat kegigihan mereka, saya suruh mereka datang. Dan datanglah itu Chairman Exxon mereka 4 orang dan saya hanya ditemani oleh Sekretaris saya.


Saat pertemuan di Hotel Sahid Makassar, orang Exxon bilang ke saya, “Mr.Vice President, anda kalau membatalkan kontrak dengan EXXON, maka besok akan saya SU”Saya langsung pukul meja saya dan bilang ke dia “kalau kau berani SU, maka saya akan SU kau 10 kali, Its
my country, not your country, jangan kau datang ke sini mau ancam-ancam saya”.Saat itu dia langsung minta maaf. Dan saat itu Blok Natuna kembali ke tangan kita pengelolaannya,meskipun pada akhirnya lepas lagi ke EXXON karena wewenang saya dicabut dan control tidak lagi berada di tangan saya. Apa pun itu, untuk kehormatan bangsa, kita jangan mau didikte oleh bangsa lain, kalau mereka keras, maka kita balas lebih keras lagi. Jangan pernah takut kita akan dibuat susah dan macam-macam. Selama kita yakin Tuhan selalu bersama kita, maka bangsa lain tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita.

Meskipun agak2 ngeyel, hasil kerja bapak ini jauuuuuhhhh lebih bagus dibanding yg saat ini masih di posisinya.
Andaikan dl hasil pemilu berbeda, besar kemungkinan hasil perundingan dengan Malaysia ga seperti ini.

Kebanyakan jaga image, hasilnya malah merusak image sndr :nuts:

Perundingan di Kinabalu Tak Sesuai Instruksi SBY
Top 9 News / Polkam / Selasa, 7 September 2010 21:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwono menilai hasil perundingan Indonesia-Malaysia di Kinabalu, jauh dari harapan rakyat Indonesia dan tidak sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perundingan perbatasan yang hanya menyepakati waktu pertemuan selanjutnya, menurut Hikmahanto, mencederai harapan rakyat. "Seharusnya ada permintaan maaf dari Malaysia, karena petugas kementerian kelautan ditangkap di wilayah Indonesia. Hal itu pun diakui Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia"(*)

Memangnya instruksinya SBY apa yah? Yang saya tangkap pas pidatonya cuma:
* Betapa Malaysia berjasa pada Indonesia (menampung 2 juta TKI, investor ke-5 terbesar di Indo, investasi yg terus meningkat)
* Ayo runding perbatasan ==> ini kan sdh berunding, hasilnya seperti apa, dr pidato beliau saja sudah kelihatan bakal berakhir tragis dialog di Kinabalu-nya
* Nelayan2 Indo juga banyak yang memasuki wilayah negara lain ==> jadi kalau nelayan Malaysia masuk wilayah Indo boleh aja lah ya, kan sama aja nelayan Indo juga banyak yg melanggar wilayah negara lain
* minta maaf soal kekerasan di kedubes Malaysia ==> OK lah emang demo-nya berlebihan, tp kenapa ga menuntut maaf juga atas perlakuan Malaysia terhadap petugas KKP Indonesia?

Buat yg baca opini Ibu Palupi di Kompas kmrn, itu mestinya bs jadi renungan buat penguasa negeri ini. Apakah sikap lunak pemerintah RI terkait jual beli TKI?
Kalau opini kolonel AU di koran yg sama langsung ditanggapi, kenapa opini di keesokan harinya seperti tidak dibaca?? :ohno:

Malaysian Police Arrest Indonesian’s Fishing in Indonesian Waters: Kiara

Jakarta. Malaysian police have arrested another five Indonesian fishermen in Indonesian waters, a fishermen’s organization said on Monday.

Riza Damanik, secretary general of the People’s Coalition for Fishery Justice (Kiara), told Indonesian state-owned news agency Antara that the fishermen, from Langket district in North Sumatra, were arrested on Friday and were being held at a police post in Kampung Jawi, Malaysia.

Riza said accounts from other fishermen who managed to avoid being detained by Malaysian authorities showed the five fishermen were within Indonesia’s territorial waters.

The Indonesian Embassy in Malaysia has not notified the fishermen’s families about the arrests.

“I hope the embassy would soon take action to provide legal assistance for the Indonesian fishermen. I don’t know why the Indonesian embassy is always late. After all, Malaysia should have as soon as possible notified the embassy each time it had arrested Indonesians,” Damanik said.

Another six traditional fishermen, also from Langket district, arrested in Indonesian waters on July 9 have been moved to Malaysia’s Sena Prison. Five of the six are expected to be released on Oct. 29, and the sixth on Dec. 9, he said.

Damanik said that they were jailed because they lacked legal assistance, even though they were convinced they were fishing in Indonesia’s territorial waters.

http://www.thejakartaglobe.com/home/malaysian-police-arrest-indonesians-fishing-in-indonesian-waters-kiara/394829

a follow up report on this

Five Indonesian Fishermen Deported from Malaysia Today
Wednesday, 08 September, 2010 | 14:33 WIB

TEMPO Interactive, Kuala Lumpur:Five Indonesian fishermen detained by the Malaysian Maritime Authority Agency (APMM) will be deported today, according to the Indonesian Consulate General (KJRI) official, Supiyati Dimas in Penang, this morning(08/09).

“We sent a request to APMM yesterday to release our fishermen. They had to enter Malaysian waters because they had a propeller trouble,” Supiyati said. “The request was given by hand and was received by the APMM investigator.”

According to Supiyati, the request was immediately responded by APMM. “The documents were directly handed to the prosecutor and last night it was decided that the five fishermen will be repatriated today.”

Five fishermen from Brandan Port in Langkat, North Sumatera were arrested by the Malaysian Marine Police because they allegedly entered Malaysian waters illegally on September 3.

The fishermen said they intentionally entered Malaysian waters and approached APMM boat because their boat had problems. “Their propeller broke down and the boat leaked,” Supiyati said.

The Indonesian Consulate-General, which received the information about the arrest on September 6, immediately came to visit the five fishermen. Yesterday, the Consulate requested that the five fishermen be released because they did not intend to steal fish on Malaysian waters.

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/09/08/brk,20100908-277319,uk.html

Kelihatannya bukan hanya demonstran kita yang minta pemutusan hubungan :)

Bawa pulang duta Malaysia

Oleh SAIFULIZAM MOHAMAD
pengarang@utusan.com.my
KUALA LUMPUR 8 Sept. - Kerajaan perlu memanggil pulang Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Munshe Afzaruddin Syed Hassan sekiranya mesej bantahan serta protes Wisma Putra masih gagal menghentikan serangan penunjuk perasaan terhadap pejabat Kedutaan Besar Malaysia di negara itu.

Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin berkata, langkah itu wajar kerana kerajaan Indonesia sehingga kini tidak mampu menghalang tindakan penunjuk perasaan yang terus menerus mengancam keselamatan pejabat kedutaan Malaysia di republik berkenaan.

Beliau berkata, walaupun ia mungkin boleh menjejaskan hubungan dua hala namun dalam isu tersebut keutamaan perlu diberikan kepada keselamatan duta besar dan rakyat Malaysia di Indonesia.

''Pemuda UMNO juga meminta menutup sebahagian daripada perkhidmatan kaunter di kedutaan kita di Indonesia. Apa gunanya kita sediakan perkhidmatan jika kedutaan Malaysia terus diancam dan diserang oleh para penunjuk perasaan.

''Nampaknya jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak memberi sebarang perubahan. Sehingga kini pejabat kedutaan kita terus diserang,'' katanya.

Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan hari raya kepada anggota polis yang bertugas pada hari lebaran di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi di sini, hari ini.

Bantuan tersebut telah diserahkan kepada Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Supritendan Nor Azman Mohd. Yusof.

Beliau mengulas kejadian sejumlah penunjuk perasaan yang telah menceroboh dengan memanjat pintu pagar dan bangunan pos pengawal keselamatan Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan dalam satu demonstrasi, semalam.

Khairy berkata, sejak tercetusnya isu tersebut pelbagai pihak termasuk Pemuda Barisan Nasional (BN) telah menyampaikan mesej bantahan dalam bentuk memorandum kepada pihak pemerintah Indonesia melalui pejabat kedutaannya di sini.

Bagaimanapun beliau berkata, ia seolah-olah langsung tidak memberi kesan kerana pejabat kedutaan Malaysia terus diancam dan diserang oleh penunjuk perasaan terbabit.

Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata, Wisma Putra perlu lebih bertegas dalam menyampaikan mesej bantahan kepada kerajaan Indonesia berhubung isu berkenaan.

''Apa yang penting Wisma Putra perlu memberikan kerajaan Indonesia satu mesej yang cukup jelas iaitu mereka perlu menghentikan segera perbuatan berdemonstrasi di hadapan pejabat kedutaan kita di Indonesia.

''Jaminan sahaja tidak cukup. Ia mesti disusuli dengan kesungguhan kerajaan Indonesia menghentikan perbuatan penunjuk perasaan terlibat.

''Jika mesej yang disampaikan ini masih tidak memberi kesan kita perlu berbuat sesuatu yang lebih besar dan antaranya memanggil pulang duta besar Malaysia di Indonesia,'' katanya.

Menjawab satu soalan sama ada Wisma Putra gagal menangani isu itu dengan baik Khairy berkata: ''Nampaknya begitulah.''

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0909&pub=utusan_malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_02.htm&arc=hive

Reply from the foreign minister today to Mr Khairy's statement =

Anifah tells Khairy not to look for cheap publicity
September 09, 2010

PUTRAJAYA, Sept 9 — Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman slammed Umno Youth Chief Khairy Jamaluddin today for seeking cheap publicity in demanding that Malaysia recall its ambassador from Jakarta.

He said that Malaysia had no plans to resort to such a drastic step because it would worsen the situation.

“Recalling the ambassador is the last resort before we sever ties between both countries. I am not sure Khairy knows this.

“He may be someone who is smart but it does not mean he is wise,” said Anifah.

Yesterday Khairy piled on more pressure on the foreign ministry to immediately solve the on-going attacks by Indonesian groups on the Malaysian embassy in Jakarta by urging an immediate recall of Malaysia’s envoy.

According to Khairy, Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman had failed to address the actual issue of attacks on the Malaysian embassy during his meeting with his Indonesian counterpart, Dr Marty Natalegawa, on September 6.

He further claimed that since bilateral talks were not working, the “strongest form of message” that should be sent would be to recall the Malaysian ambassador in Jakarta.

Khairy has been vocal in criticising the foreign ministry for what he terms its failures to address the attacks on the Malaysian embassy in Jakarta by the small but vocal Nationalist People’s Bastion for Democracy (Bendera) group.

Bendera gained notoriety after throwing faeces at the Malaysian embassy during protests there.

The group’s outburst was triggered by the Malaysian authorities’ detention of three Indonesian maritime officers in disputed waters near Riau island on August 13.

The Indonesian Marine and Fisheries Ministry had also recently detained seven Malaysian fishermen. All parties were detained for alleged encroachment.

Although all detainees were released on August 17, Indonesians continued to show their anger at Malaysia by staging demonstrations and pressuring the Indonesian government to adopt a firm attitude towards Malaysia on territorial and border disputes.

Since then, security at the Malaysian embassy in Jakarta has been tightened. Attacks, however, have not stopped.

In rebuffing Khairy today, Anifah described the Umno Youth chief as a young man who had still a lot to learn about diplomacy.

Anifah said that the demonstrations in Jakarta were not a true reflection of the sentiments of all Indonesians.

The minister also pointed out that there had been no incidents since Tuesday.

Chess is to be played on the political level but the actions pursued by Indonesia's neighbour should have economic consequenses.

Does anybody has more information on this issue and on Khairy? I will spread this news in Netherlands and when possible to other universities in Europe. Khairy is also the MP that had problems with Anwar Ibrahim right?

Ini Hasil Pertemuan Lengkap Indonesia dan Malaysia di Kinabalu

http://www.tribunnews.com/foto/bank/images/MARTY-NATALEGAWA_KEMENLU.jpg

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini hasil pertemuan antara Indonesia dengan Malaysia sebagai tindak lanjut dari perbaikan hubungan bilateral setelah sempat memanas dengan insiden penangkapan 3 petugas DKP di Kepulauan Riau 13 Agustus lalu.

Banyak harapan rakyat Indonesia kepada pemerintah dalam pertemuan ini karena rakyat merasa tersinggung sebagai negara berdaulat merasa diremehkan oleh Malaysia. Dimana selama ini Indonesia sering mengalah demi perdamaian.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR INFORMASI
JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION RI-MALAYSIA
Kota Kinabalu, 6 September 2010

1. Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Malaysia telah berlangsung pada tanggal 6 September 2010 di Kota Kinabalu, Malaysia dipimpin oleh Menlu RI, R.M. Marty M. Natalegawa dan Menlu Malaysia Dato’ Sri Anifah bin Haji Aman.

2. Pertemuan ini berlangsung cukup produktif. Melalui pertemuan ini kedua Negara kembali mengedepankan upaya diplomasi dan perundingan dalam mengatasi berbagai perkembangan akhir-akhir ini.

3. Perundingan ditandai oleh semangat yang konstruktif dan adanya kesepahaman yang menyesalkan terjadinya insiden 13 Agustus 2010 dan tekad mengenai perlu dihindarinya kejadian serupa di masa mendatang.

4. Terkait dengan insiden 13 Agustus 2010, Menlu RI telah menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Pemerintah Indonesia atas penahanan dan informasi mengenai perlakukan tidak layak kepada ketiga petugas KKP. Menlu Malaysia menyampaikan bahwa Pemerintah Malaysia memutuskan ke depan prosedur penahanan tersebut tidak akan diberlakukan kepada petugas Indonesia.

5. Kedua Negara juga berketetapan bahwa cara yang paling efektif untuk menghindari kembali terjadinya insiden serupa adalah:

• Intensifikasi perundingan delimitasi perbatasan laut yang menjadi akar permasalahan antara kedua Negara.

=Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk bertemu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada minggu ketiga bulan September 2010.

=Telah dijadualkan perundingan perbatasan tingkat teknis ke 16 dan 17 masing-masing pada tanggal 11-12 Oktober 2010 di Malaysia serta tanggal 23-24 Nopember di Indonesia.

http://www.tribunnews.com/2010/09/06/ini-hasil-pertemuan-lengkap-indonesia-dan-malaysia-di-kinabalu

Nah lo, kayaknya ada yang minum miras oplosan nih ~_~

Puslabfor: Di Tubuh Perakit Sukhoi Ditemukan Zat Spiritus Berlebih

Jakarta - Puslabfor Polri sudah memeriksa bagian tubuh 3 warga Rusia, perakit Sukhoi. Diketahui di dalam tubuh mereka terdapat zat metanol atau spiritus berlebih.

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara kualitatif, isi lambung, ginjal, paru kiri dan kanan terdapat zat metanol. Zat ini sangat berbahaya untuk diminum dalam tubuh. Kalau di pasaran namanya spiritus," kata Kapuslabfor Mabes Polri Brigjen Boediono di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Dia menjelaskan, bandingan metanol dan etanol di dalam tubuh korban yakni 2 berbanding 1. Melihat ini bisa dipastikan bagaimana reaksi terhadap tubuh.

"Sehingga ini melebihi dosis satu persen. 1 Miligram per liter spiritus ini sudah fatal, ini lebih dari 1 persen," tutupnya.

3 Anggota tim perakit Sukhoi dari Rusia yang tewas pada Senin 13 September adalah Savanoc, Alexander dan Voronim. Mereka bertugas mengawasi perakitan dua dari tiga jet Sukhoi yang dipesan TNI AU hingga siap tempur.

Para teknisi Rusia tiba di Makassar pada 5 September 2010. Dokter dari Kedubes Rusia di Indonesia ditemani pejabat eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport, bergabung dengan otoritas Indonesia untuk menyelidiki kematian misterius itu.
(ndr/vit)

http://www.detiknews.com/read/2010/09/15/124057/1440930/10/puslabfor-di-tubuh-perakit-sukhoi-ditemukan-zat-spiritus-berlebih?n991101605

Nah lo, kayaknya ada yang minum miras oplosan nih ~_~

Bahaya Spiritus Saat Dicampur dengan Minuman Keras

Jakarta - 3 Teknisi Sukhoi asal Rusia tewas karena keracunan methanol alias spiritus. Diduga ketiganya meminum campuran spiritus dengan alkohol. Padahal spiritus adalah cairan beracun yang sangat mematikan.

"Karena keracunan methanol. Methanol atau methil alkohol sifatnya sangat toxic, terutama dia kan menekan susunan syaraf pusat," ujar Kapusdokkes Mabes Polri Brigjen Musaddeq Ishak di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (15/9/2010).

Seseorang yang meminum spiritus akan mengalami mual, muntah-muntah, lemah dan sesak nafas. Selanjutnya, terakhir dia akan menekan pernafasan.

"Sehingga akan terjadi gagal nafas. Itulah yang disebut asfiksia atau gagal nafas. Jadi penyebab kematiannya adalah asfiksia atau gagal nafas," jelasnya.

Musaddeq mengatakan, zat methanol sangat tidak dianjurkan untuk diminum atau dicampur secara oplosan dengan minuman apa pun. Sifatnya yang sangat berbahaya dan bisa membuat seseorang dalam beberapa jam saja tewas.

"Minuman keras mengandung ethil alkohol atau ethanol, sedangkan methanol sama sekali tidak diperbolehkan untuk campuran minuman," kata Musaddeq.

Seseorang dalam kondisi sehat, lalu meminum methanol 15 sampai dengan 30 mililiter, maka ia akan menyebabkan kebutaan. Sedangkan jika lebih dari 30 mili maka bisa menyebabkan kematian.

"Lebih dari 30 mili maka meninggal," tandasnya.

Tiga perakit Sukhoi asal Rusia yang tewas pada Senin 12 September bernama Sergei Voronin, Alexander Poltorak and Viktor Safonov. Mereka tiba di Makassar pada 5 September.

Mereka bertugas mengawasi perakitan dua dari tiga jet Sukhoi yang dipesan TNI AU hingga siap tempur. Mereka tergabung dalam Warranty Team.

Direncanakan, tiga jenazah teknisi Sukhoi itu akan dipulangkan ke Rusia, Kamis (16/9) besok sekitar pukul 20.00 WITA menggunakan pesawat Antonov asal Rusia. Pesawat ini jugalah yang digunakan untuk mengangkut dua jet Sukhoi yang dipesan Skadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin, pada Jumat pekan lalu (10/9).
(ape/mad)

http://www.detiknews.com/read/2010/09/15/220448/1441356/10/bahaya-spiritus-saat-dicampur-dengan-minuman-keras?n991103605

RI-Portugal Kuatkan Hubungan dengan Susun Calender Bilateral Activities

Hubungan Indonesia dan Portugal semakin menguat hal ini terungkap dari hasil pertemuan resmi Wamenlu RI Triyono Wibowo ke Portugal memenuhi undangan Dr Joao Gomes Cravinho, Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation (Wamenlu) pada tanggal 11-14 September 2010, kunjungan kerja Wamelu RI tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan Menlu RI dan Menlu Portugal yang baru-baru ini telah berhasil dilaksanakan di Jakarta pada bulan Agustus 2010 lalu.

Kedua Wakil Menlu sependapat bahwa perkembangan hubungan bilateral RI – Portugal saat ini semakin maju, hal tersebut ditandai dengan intensitas pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara dan penandatanganan MoU konsultasi bilateral dan kerjasama yang erat di forum PBB dan forum-forum internasional lainnya. Dalam kaitan tersebut, Wamenlu RI mengungkapkan pentingnya merampungkan pengaturan bilateral fasilitas bebas visa untuk pejabat pemerintah guna mengakomodir peningkatan kunjungan para pejabat kedua negara.

Kedua pejabat sependapat pula bahwa hubungan Portugal dengan Indonesia masih perlu terus dikembangkan lebih lanjut, mengingat potensi dan peluang kerjasama yang cukup besar. Joao Gomes Cravinho dan Triyono Wibowo bertukar pandangan mengenai usulan-usulan konkret untuk memperdalam hubungan bilateral RI-Portugal, dengan penekanan khusus pada penguatan hubungan ekonomi dan bisnis yang telah disepakati oleh kedua negara sebagai prioritas kerjasama sesuai dengan kebutuhan ekonomi masing-masing.

Guna memperlancarkan realisasi berbagai potensi kerjasama, kedua wamen sepakat untuk menyusun calendar of activities yang akan mendorong peningkatan kerjasama kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perlunya penetapan suatu time line mengenai hal-hal yang perlu dilakukan kedua belah pihak, a.l merampungkan pembahasan berbagai draft persetujuan kerjasama bilateral agar dapat ditandatangani pada kesempatan pertama pertemuan high level official berikutnya.

Kedua Wamen juga sependapat perlunya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara, Wamenlu RI mengharapkan investasi Portugal di Indonesia dapat ditingkatkan. Untuk ini Wamenlu RI menyampaikan pentingnya memajukan kerjasama ekonomi antara kedua negara, dengan merampungkan draft persetujuan kerjasama mengenai investasi dan juga draft persetujuan kerjasama ekonomi lainnya.

Oleh karena itu perlu ada pertemuan bisnis di Portugal agar para pelaku ekonomi kedua negara agar mereka lebih mengenal pasar dan kondisi sosial politik, dan regulasi di Indonesia demikian pula sebaliknya. Pertemuan kalangan bisnis Portugal penting untuk membahas peluang usaha di Indonesia . Salah satu potensi kerjasama ekonomi yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Portugal adalah bidang energi terbarukan. Portugal industri energi terbarukan Portugal cukup maju sementara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan energi terbarukan, a.l. untuk investasi pengembangan energi ombak, angin maupun matahari. (sumber: KBRI Lisabon)

http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3961&l=id

US - Indonesia Joint Commision Meeting

REMARKS
Secretary of State Hillary Rodham Clinton
and Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa
After Their Meeting

September 17, 2010
Benjamin Franklin Room
Washington, D.C.


http://img28.imageshack.us/img28/8601/84361menlumartynatalega.jpg (http://img28.imageshack.us/i/84361menlumartynatalega.jpg/)


SECRETARY CLINTON:
Good afternoon, and thank you for being here as we conclude a very productive and in-depth meeting of the Joint Commission between our two countries. I particularly want to thank the foreign minister, as well as the new ambassador to the United States and the entire Indonesian delegation, for coming and for the great effort that they have invested in making today’s proceedings such a success.

This is the inaugural meeting of the U.S.-Indonesia Joint Commission. It is based on the comprehensive partnership that our two presidents pledged in mid-2009, and it reflects the broadening, deepening, and elevating of the relationship between our countries. We are very excited because of the results thus far; we are just getting started, but we can already see so many areas of mutual interest and cooperation. We are also very pleased that during the course of today, the foreign minister and I, along with our top aides, had a chance to discuss a range of regional and global issues, because, obviously, Indonesia is not only a great bilateral partner, it is a leader on behalf of so many of the important issues that we both are addressing.

We heard progress reports from the existing working groups on trade, investment, security, energy. We unveiled new initiatives in the areas of democracy, good governance, climate, the environment, education. I am particularly excited about the new initiatives discussed to bring more Indonesian exchange students to the United States, and more American students to Indonesia. We have also discussed very specific ways to expand bilateral trade and to extend our cooperation on climate change and the promotion of democracy and human rights.

It has been a great pleasure for me to work with Marty over the course of the last year. We look forward to a lot of hard work ahead. I particularly like his suggestion that we begin a scorecard so that we can see very clearly the progress that we and our delegations across each of our governments is making on behalf of the goals and objectives that we have set forth.

Thank you so much, Marty.


FOREIGN MINISTER NATALEGAWA:
Thank you very much, Hillary. I’d like to, once again, begin by expressing our most heartfelt appreciation to you, personally, to the rest of your team for so warmly welcoming us, and most of all, especially for ensuring the success of this, our first Indonesia-U.S. Joint Commission Meeting.

We have every reason to be pleased with the outcome of our deliberation today and the working groups yesterday. You have described well, Secretary, the state of our bilateral relations, the achievements that the working groups have been able to make. Especially, the point that I wanted to underscore is that it reflects a partnership between our two countries that is based on mutual respect, based on common interests, as well as shared benefits. And I have every confidence that the Joint Commission Meeting that we’ve begun today and the working groups that’s working and reporting to the Commission will make even greater progress in the year ahead. The scorecard idea, I think, will keep – will help ensure that we make precisely the kind of progress that we wish to see.

I also would like to underscore the point that Secretary Clinton made about the importance of our collaboration, not only bilaterally but also within the regional and even indeed the global context as well. Indonesia appreciates very much the further deepening not only of our bilateral relations, but also for the deepening and widening of the United States engagement with ASEAN, with the Southeast Asia region, and the East Asia region in general.

I look forward very much to the moment when Indonesia will be chairing ASEAN next year, 2011, to working very closely with Secretary Clinton, to working very closely with the United States in moving forward our common agenda, (inaudible) the peace and prosperity of our region.

And thank you very much once again, Secretary Clinton, for ensuring the success of our first inaugural meeting. And I look forward to welcoming your delegation, yourself especially, to Indonesia when we have our next JCM in 2011. Thank you.




:) Terry Jones and HKBP Stabbed Issues

FOREIGN MINISTER NATALEGAWA:
I wanted to ask about – a bit about religious cooperation, Indonesia being the largest Muslim-majority country. There is – thank you, thanks. Excuse me. Indonesia being the largest Muslim-majority country, there was, of course, a very strong reaction to the since-canceled plans by a pastor in Florida to desecrate the Qu’ran.

What could the United States and Indonesia do together to try to promote the greater understanding between religions, particularly between Islam and the Western world?


SECRETARY CLINTON:
Well, I will begin by recognizing the very strong support that Indonesia provides to religious tolerance and respect within Indonesia. That is very important for Indonesians, but it also is an important part of Indonesian democracy.

We shared the deep concerns reflected by Indonesians and expressed eloquently by their president over the provocative threat of this very small group in Florida. And we, of course, in the United States Government and across all religions in our country and every walk of life, strongly condemned the provocation. It was a very important sign of our mutual respect and our cooperative understanding that we both took this action, and I have been very impressed by the Indonesian Government’s protection of individuals who are exercising their own religions.

This is a hard problem in a democracy, and it is one that we believe strongly we have to keep any open dialogue about, because we so respect the Indonesian approach to this issue and appreciate their working with us as we found our way through what was a very difficult challenge to us as well. I think as we saw, not only our Government, but the vast majority of Americans strongly condemned and rejected such an action.

And we will continue to work together and to make clear that the actions of an individual or a small group, as recently happened in Indonesia where an Indonesian Christian preacher was stabbed, the Government of Indonesia responded immediately; it didn’t represent the Indonesian people. And we have to stay focused on preventing such provocation, speaking out against it, and then if laws are broken, immediately moving to bring those to justice.


FOREIGN MINISTER NATALEGAWA:
If I may add a little bit, Secretary Clinton. One point I’d like to emphasize is that both the United States Administration and the Indonesian Government share a common view with respect to the importance of promotion of religious tolerance and interfaith harmony.

Just last week, with the prospect of the burning of the holy book still very much current, the president of Indonesia spoke to the Indonesian public, and together with him were leaders of all the major faiths in Indonesia, not just Islam, but also Buddhism, Catholicism, Christianity, and Hinduism – all the major faiths. And all of them, without exception, spoke strongly in favor of religious tolerance and interfaith dialogue as well.

So we have been very much aware of the fact that the – such a conduct would have not – would not have represented the views of the U.S. Administration, certainly not the views of the great majority of Americans, and therefore, we are very much on the same page in clearly condemning such an act and in emphasizing the importance of promotion of religious harmony.

Indonesia is, obviously, a very diverse country. We celebrate our diversity, as a matter of fact. And therefore, when we promote our democracy, nowadays, it is very much in full recognition of the need to ensure that people of all faiths continue to enjoy the freedom to exercise their faiths.




:) Papua Issues

FOREIGN MINISTER NATALEGAWA:
U.S. Congress questioning about the well-being of Papuans, also about the joint cooperation and accountability of Indonesian military, especially on Kopassus. And next week, they going to have hearings on this case. So can you comment on that, and how you can make Congress to understand our conflict, or convince the Congress? Thank you.


SECRETARY CLINTON:
Well, as was announced in July, the United States Government decided to resume limited security cooperation with Kopassus within the limits of American law. Our decision was based on the democratic changes that have taken place within Indonesia and the reforms that continue to take place within the TNI and Kopassus.

Obviously, our ability to deepen and expand on these initial steps depends upon the implementation of the reforms. We intend to begin with staff-level discussions to build a common understanding of how we each operate and train. Human rights and accountability are critical issues for the United States and will remain an important part of our interactions with TNI and Kopassus moving forward. And we think there’s a great opportunity for progress and cooperation, and we look forward to beginning that. Thank you.


Source: The Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site: http://www.america.gov

Menlu AS Sebut Indonesia Pemimpin dalam Berbagai Isu

RMOL Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menyebut Indonesia sebagai mitra bilateral yang hebat dan pemimpin dalam berbagai isu.

Pernyataan ini dilontarkan Hillary saat bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Washington, Jumat (18/9) dalam pertemuan pertama Komisi Gabungan Amerika Indonesia. Para anggota delegasi Indonesia dan Amerika duduk mengitari meja, membentuk huruf U dalam pertemuan di Departemen Luar Negeri, hari Jumat (17/9). Clinton dan Natalegawa duduk di tengah, memimpin pertemuan.

Menurut Clinton, Indonesia dan Amerika telah mencapai banyak kemajuan sejak presiden kedua negara 18 bulan yang lalu sepakat menjalin kemitraan tuntas berdasar nilai dan kepentingan bersama.

“Keduanya adalah negara bhineka yang memiliki tradisi pluralisme, toleransi dan penghargaan pada hak perempuan dan kaum minoritas. Kedua negara sama-sama berkepentingan pada Asia Tenggara yang lebih makmur dan dunia yang lebih damai. Amerika memuji peran yang dipegang Indonesia, tidak saja sebagai penganjur demokrasi di seluruh dunia, tetapi juga dalam bidang lingkungan, perubahan iklim dan berbagai isu penting lain,” ujar isteri mantan Presiden AS, Bill Clinton ini.

Dalam kesempatan itu, Clinton juga mengutarakan ketertarikannya mengenai prakarsa pendidikan kedua negara.

“Kami akan bekerjasama meningkatkan jumlah mahasiswa yang belajar di Amerika dan mahasiswa Amerika yang belajar di Indonesia. Kami mengambil langkah-langkah yang nantinya akan melipatduakan perdagangan bilateral, termasuk komitmen kredit satu milyar dolar dari Bank US Export Import bermitra dengan 11 bank Indonesia,” ujar Hillary seperti dikutip Voanews.com.

Menanggapi pernyataan Menlu AS tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa secara diplomatis mengatakan, istilah ‘kemitraan tuntas’ dengan tepat mencerminkan hubungan Indonesia dan Amerika, dua negara demokrasi terbesar di dunia.

"Saya ingin memastikan bahwa dalam bidang pendidikan, perdagangan, investasi, energi, perubahan iklim dan lingkungan dicapai kemajuan yang mantap untuk mewujudkan substansi kemitraan tuntas kedua negara,” ucap Marty. [wid]

http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=4125

Gila! TKI Asal Lampung Dipaksa Threesome

INILAH.COM, Jakarta - Sungguh tragis. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lampung, Winfaidah (26), mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual.

Winfaidah mengaku disiram air panas dan dipaksa berhubungan badan dengan 2 orang atau biasa disebut threesome oleh majikannya di Penang, Malaysia.

Kebiadaban majikan Winfaidah diungkapkan oleh Deputi Kepolisian Penang, Wira Ayub Yaakob, Minggu (19/9).

Mendapat laporan Winfaidah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II siang ini, Senin (20/9).

Informasi ratas Presiden SBY ini diungkapkan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/9).

Kemarin, Julian menjelaskan, Presiden mendapatkan telepon dari Duta Besar RI di Malaysia, Dai Bachtiar.

Dai, sambungnya, menceritakan kepada Presiden SBY bahwa ada seorang TKI yang disiksa dan mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari keluarga warga kewarganegaraan Malaysia di Penang.

"Ini soal sangat serius, ada Istiqomat (TKI di Taiwan), ada korban yang meninggal," tandas Julian. [bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/09/20/831191/gila-tki-asal-lampung-dipaksa-threeshome/

Lawatan Obama ke Indonesia Belum Bisa Dipastikan

Jakarta, (tvOne)

Setelah dua kali tertunda, kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia masih belum bisa dipastikan. Terakhir, presiden kulit hitam pertama AS itu dijadwalkan ke Indonesia pada November mendatang.

Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Kepresidenan mengatakan, kunjungan Obama tetap akan dijadwalkan meski belum bisa diketahui waktu yang tepat. "Belum ada rencana. Tetapi kunjungan tetap akan dijadwalkan dan dicocokkan dengan agenda Presiden," ujar Faizasyah, seperti dilansir ANTARA, Selasa (20/9).

Presiden Obama telah dua kali menunda kunjungan ke Indonesia. Awalnya, ia dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Maret 2010. Namun, rencana kedatangannya itu ditunda Hingga Juni. Ketika Juni tiba, lagi-lagi Obama menunda kedatangannya hingga November akibat bencana tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Faiza mengatakan, rencana kunjungan Presiden Obama tidak disinggung oleh Duta Besar Amerika Serikat yang baru, Scot Alan Marciel, ketika bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Scot hanya menegaskan kedekatan hubungan antara Presiden Obama dan Indonesia sebagai salah satu nilai tambah hubungan kedua negara.

http://internasional.tvone.co.id/berita/view/43799/2010/09/21/lawatan_obama_ke_indonesia_belum_bisa_dipastikan

Indonesia Rejects China Stance That U.S. Stay Out of Local Waters Dispute
By Daniel Ten Kate and Susan Li - Sep 22, 2010 - Bloomberg.com

Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa rejected China’s stance that the U.S. stay out of territorial disputes in the South China Sea ahead of a meeting of Southeast Asian leaders with President Barack Obama.

The Association of Southeast Asian Nations is aware of China’s position “but at the same time the issues on the South China Sea need resolution,” Natalegawa said in an interview today with Bloomberg Television. “Indonesia, through Asean, is keen to ensure we have conditions conducive for negotiations to take place” so disagreements “can be resolved through peaceful means.”

China yesterday signaled for the U.S. to stay out of the spat over territorial waters, portions of which are claimed by Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei and Indonesia, Southeast Asia’s largest economy.

The U.S. has asserted a role in the sea vital to world trade to push back against Chinese assertiveness in the region. Secretary of State Hillary Clinton called the matter “a leading diplomatic priority” at an Asean meeting in Hanoi two months ago. That drew a reaction from China, which prefers to negotiate with claimants on a one-to-one basis.

The dispute comes as China and Japan are locked in a diplomatic row centering on conflicting territorial claims in the same waters. That conflict “reminds all of us that we cannot take for granted the relatively benign atmosphere we’ve had for many decades now in the Asia-Pacific region,” said Natalegawa, who is in New York to attend United Nations meetings.

Talks Stalled

Talks between Asean and China on a code of conduct in the sea have stalled since they agreed in 2002 to resolve disagreements peacefully. In a July filing to the UN, Indonesia said China’s claim to the entire sea “clearly lacks international legal basis.”

Obama has sought to boost security and trade ties with Asean, the fourth-biggest export market for the U.S. His meeting with Asean leaders in Singapore last year was the first- ever a U.S. president has held with the bloc.

This week’s meeting “is a good symbol that the group is a priority for the Obama administration,” said Simon Tay, chairman of the Singapore Institute of International Affairs. “There are, however, questions about the substance of the summit, especially given the domestic priorities for the U.S. President.”

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will not attend Asean’s meeting with Obama. The U.S. president has postponed a planned trip to his childhood home three times this year, most recently in June because of the Gulf oil spill.

Vision, Partnership

“The fact that certain visits have yet to take place I don’t think is impairing our vision of partnership in the future,” Natalegawa said. “I’m very optimistic that we’re heading into even deeper and wider relations.”

Indonesia is the world’s most populous Muslim country, and its 231 million people make up about 40 percent of Asean’s population. In July, the U.S. resumed ties with Indonesia’s special forces that were cut 12 years ago because of human rights concerns.

DEN HAAG - Demissionair minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) vindt „het niet verstandig” dat de Indonesische ambassadeur „zich uitlaat over de kiezers van de PVV in de termen die hij heeft gebruikt”. Verhagen zei verder dat donderdag nog contact zal worden gezocht met de ambassadeur van het grootste moslimland van ter wereld.


Dat heeft de CDA-minister donderdag gezegd in reactie op een interview van ambassadeur Yunus Effendi Habibie in Het Financieele Dagblad (FD). Daarin heeft Habibie gezegd dat het staatsbezoek in oktober van de Indonesische president Susilo Bambang Yudhyono aan Nederland „zeer twijfelachtig” zou zijn geweest als de PVV in een nieuw kabinet zou zitten.

„De president komt natuurlijk niet als hier iemand in het kabinet zit die de islam achterlijk noemt. Ik wil niet dat mijn president hier als een clown wordt neergezet”, aldus de ambassadeur van het grootste moslimland ter wereld in het FD. „Misschien hebben Wildersstemmers last van een angstpsychose”, zei hij ook.

De PVV had Verhagen eerder op de dag gevraagd de ambassadeur te ontbieden wegens diens „schandelijke uitlatingen” over PVV-leider Geert Wilders en de PVV-kiezers.

Verhagen stelde dat de ambassadeur de zorg heeft verwoord „die in Indonesië leeft over het beeld dat de PVV over de islam schetst. Het staat de ambassadeur van Indonesië in een land dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan, vrij te zeggen wat hij wil”. Met Habibie wordt toch contact gezocht, omdat de minister de termen die de ambassadeur heeft gebruikt, niet verstandig vindt.

Verder zei Verhagen zeer uit te zien naar het bezoek van de president van Indonesië volgende maand. „Ik ben ervan overtuigd dat het bezoek een nieuwe, positieve stimulans zal zijn voor onze betrekkingen.”

Geert Wilders himself is partially Indonesian (he painted his hair blond). His parents grew up in Sukabumi.
His policy's are effective against mass imigration, criminals but he is specifically against Moroccan criminals which over 50% commit crimes before their 24th and use massive force against police (80 police officers were hurt in the Eastern part of Amsterdam only.

As I and many do no agree with his statements specifically target at religion. Wilders has mainly targeted Middle Eastern extremism. He never had a negative word on Indonesia.
Many entrepeneurs, students but also many Asians vote on him. Simply because of the fact that he is willing to name the problems in the Dutch society (crime, economic conditions, double nationality of non westerners etc.).

But I'm afraid that after the statement made by ambassador Junus Effendie Habibie Indonesia's popularity will be tarnished. I hope the ambassador is wrongly cited.

Hi bro what exactly the ambassador said? I dont understand dutch :nuts:

cheers

Oh oops my faullt. I will translate the newspaper article

Hi bro what exactly the ambassador said? I dont understand dutch :nuts:

cheers

Dm Bahasa Belanda:
http://www.fd.nl/artikel/20331947/interview-ambassadeur-wil-niet-mijn-president-hier-clown-wordt-neergezet
http://nos.nl/artikel/186772-ambassadeur-neemt-woorden-deels-terug.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7733490/__Verhagen__gesprek_met_ambassadeur__.html?p=24,1


Utk yg tidak bisa mengerti Bahasa Belanda:
http://allaboutgeertwilders.wordpress.com/2010/09/23/wilders-jetzt-sauer-auf-indonesien/

Dm Bahasa Belanda:
http://www.fd.nl/artikel/20331947/interview-ambassadeur-wil-niet-mijn-president-hier-clown-wordt-neergezet
http://nos.nl/artikel/186772-ambassadeur-neemt-woorden-deels-terug.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7733490/__Verhagen__gesprek_met_ambassadeur__.html?p=24,1


Utk yg tidak bisa mengerti Bahasa Belanda:
http://allaboutgeertwilders.wordpress.com/2010/09/23/wilders-jetzt-sauer-auf-indonesien/

lol, All article still in dutch and German (?), but nevermind, I will use google translate even its not properly translated :okay: thanks kopassus

cheers

The Indonesian ambassador to the Netherlands. Yunus Effendi Habibie, has said that those who voted for the PVV (Freedom Party) may have contracted 'a terrible form of scaredness'. He also said that the Indonesian president would most likely not visit the Netherlands if the PVV was to form a cabinet. The Indonesian ambassador said this to the Dutch newspaper het Financieele Dagblad.

"The president will not visit the country when there is a person in the cabinet that states that the Islam is stupid," said Habibie. But any support that the Freedom Party would give to any cabinet would not be a problem at al. The Indonesian president, Susilo Bambang Yudhoyono, is to visit the Netherlands between October 6 and 9.

"The circumstances are not too colorful," the ambassador added. "If Wilders would force the government to implement his ideas, the relations between the countries would suffer for sure. If the government would set guidelines that would eventually insult Islam, then we have a real problem," he said. He doesn't think that Yudhoyono wants to meet the leader of the PVV, Geert Wilders.

"May be, those who voted for Wilders live in a permanent fear," said Habibie to het Financieele Dagblad. He doesn't want that the entire Islam is pointed at over terrorism of a few. The PVV is angry and states that the words of the ambassador are 'a disgrace'. Wilders demands that the ambassador would be summoned for his words. After the release of Wilders movie Fitna, riots broke out in front of the Dutch embassy in Jakarta.

lol, All article still in dutch and German (?), but nevermind, I will use google translate even its not properly translated :okay: thanks kopassus

cheers

But while in indonesia churches, restaurants, hotels and foreign diplomatic missions are being bombed. In the Netherlands no attacks do exists on mosques. Only jews are sometimes attacked by Arabs.
Some of these immigrants have said that they want to throw the Queen out of the country. They all have double passports.

Geert Wilders doesn't want the Netherlands to become an extremist country filled with people from the Middle East. But let it be clear. There are no problems with Tunesian's, Egyptians, Lebanese, Jordanian's, Iraqi's and Iranian's. Only some North African's do pose problems and only the boys not the girls.

Imagine what happens if 10 million immigrants enter Indonesia and the state have to finance their needs. Can you imagine that it would be tolerated in Indonesia? People with double passports? Attacking police officers? Involved with crime and with drugs which I think is not allowed (harram) according to religious believe.

Obama to visit Indonesia in November
UNITED NATIONS — President Barack Obama said on Thursday he will make his twice-postponed trip to Indonesia in November, making good on a promise to travel to the Muslim-majority nation where he lived as a boy.

Obama called off previous plans to make his first visit to Indonesia as president due to his ultimately successful drive to pass health care reform and then over the Gulf of Mexico oil spill.

The visit will allow Obama to speak directly to the Islamic world in the world's largest Muslim-majority country, following rows over plans to build a Muslim cultural center in New York and a US pastor's cancelled plans to burn Korans.

It will also be a homecoming of sorts, as Obama lived in the country for four years as a boy with his late mother, and has often spoken fondly of his memories of that time.

The president noted in a speech Thursday to the UN General Assembly that he had already announced plans to visit India in November, adding that "I will continue to Indonesia, the world's largest Muslim-majority country."

Obama, who, as a native of Hawaii, has billed himself as America's first Pacific President, will then make previously scheduled trips to South Korea and Japan.

The president had intended to travel on to Australia during the two previously postponed visits to Indonesia, but there are no plans to make that visit in November.

Obama's trip to Indonesia in November will be another clear sign of his intention to improve US ties with the region, and will come after Friday's US summit here with the Association of Southeast Asian Nations.

In Indonesia, Obama will stress the country's emerging economic weight and the role of the world's most populous Muslim nation in battling extremism, as well as to build on his speech to the Muslim world in Cairo last year.http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iDB_sFLTU8jQk3NBR_a4VWJ3kJEQ

Editorial: Closer to China

China-Indonesia ties are currently seeing a renaissance, not least boosted by the commemoration of the 60th anniversary of diplomatic ties between the two regional giants.

In almost all sectors statistics show a positive trend. In the last decade bilateral trade enjoyed an average growth rate of 20 percent annually. Both countries bilateral trade volume to reach US$30 billion in 2010 and $50 billion by 2014.

In fact China has become the single largest origin for imports and the third largest export destination for Indonesia. The commencement of the China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) will only spur further both trade and investment in the coming years. Already more than 93 percent of Indonesian exports to China enjoy zero tariffs.

People-to-people, the foundation of any substantial relationship, is also becoming increasingly solid.

Last year the Chinese government reported that nearly 8,000 Indonesians studied there. According to China’s Ministry of Education this means Indonesians make up the eighth largest foreign student contingent there. These numbers are catching up, if not already surpassing the number of Indonesian students visiting traditional study destinations such as Australia and the United States.

Add to that Beijing’s eagerness to invest in Chinese cultural centers here. A total of six Confucius Institutes for language training are to be set up here.

The various aspects of the relationship are being spurred on with the “Year of China-Indonesia Friendship” to mark this 60th anniversary. Highlighted by various art exhibitions, cultural performances and seminars there can be nothing but a constructive outcome to these endeavors.

We commend the Chinese government, especially the Embassy of China here, for their enthusiasm in engaging with the Indonesian public. It may be two decades since the resumption of diplomatic ties, but wariness towards this Asian giant still lingers in some quarters.

The recent uproar over CAFTA was one example of how emotions, misunderstanding and suspicions can easily boil over to potentially disrupt relations which were previously perceived as tranquil.

It is imperative that whilst both sides continue to build on the future, they should not neglect the problems that dogged them in the past. As a giant in Asia and a regional power, Beijing must accept that its moves will always be analyzed with skepticism. Hence they must be well motivated in their approach and sincerity towards their neighbors and partners.

Issues (and questions) surrounding the South China Sea, the future trajectory of domestic political developments and the environment along with financial and trade issues should be addressed in an open, constructive manner.

It is not so much the case of others, especially Indonesia, wanting to intervene in China’s domestic affairs, but rather that the consequences of any developments involving China may have such major impacts on the region as a whole.

Without such willingness for dialogue, suspicions will only grow and multiply.

We are, nevertheless, confident that China is fully aware of its “obligations” as a responsible regional power. The recent and current dialogues that have taken place are a key element in developing mutual understanding to a new level in both countries.

Honesty can hurt, at first. But honesty and openness is the basis of trust which comprises the pillar of longstanding relationships.

We support and look forward to more intense interaction on these lines in the months to come.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/20/editorial-closer-china.html

Iseng-iseng cek http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1222933

Membandingkan Nigeria dgn Indonesia....Menarik juga... Malah namanya ace4 juga ikutan masuk tuh (di page 4)....hehehehe

Indonesia-Thailand Perpanjang Kerjasama Perdagangan Beras

30-09-2010
Jakarta - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan memperpanjang kesepakatan kerjasama perdagangan beras dengan pemerintah Thailand.

"MoU masih berlaku sampai akhir tahun 2012, kita mulai mempersiapkan perpanjangan," katanya usai melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis.

Nota kesepahaman yang dia maksud berisi kesepakatan kerjasama pengadaan beras sebanyak 1,5 juta ton antara kedua negara yang dibuat tahun 2007 dan diperpanjang tiga tahun lalu.

Pembicaraan mengenai perbaruan nota kesepahaman pengadaan beras dengan Thailand, menurut dia, kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan kesepakatan perdagangan bilateral antar menteri kedua negara dalam tahun 2010.

"Targetnya sebelum akhir tahun selesai. Kalau kita tidak bisa ke sana dan mereka tidak bisa ke sini, akan dibicarakan dalam pertemuan bilateral di sela pertemuan ASEAN atau APEC tahun ini," katanya.

Menteri Perdagangan menambahkan pemerintah juga berencana memperpanjang kerjasama pengadaan beras dengan pemerintah Vietnam. Pembicaraan mengenai masalah itu, menurut Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami kemungkinan dilakukan antara bulan Januari sampai Februari tahun 2011.

Lebih lanjut Menteri Perdagangan menjelaskan Rabu (29/9) lalu pemerintah Indonesia dan Thailand juga melakukan pembicaraan mengenai kerjasama ekonomi bilateral antara kedua negara yang selanjutnya akan menjadi landasan bagi berbagai kerjasama pada bidang tersebut. "Kami sepakat sebelum akhir tahun itu bisa ditandatangani," katanya.

Ia mengatakan nota kesepahaman itu antara lain berisi kesepakatan kerjasama investasi, pertukaran informasi, penanganan masalah perdagangan serta pembentukan forum tingkat menteri dan pejabat senior antara kedua negara.

"Thailand antara lain mengajak Indoensia melakukan investasi bersama di negara ASEAN dan Asia," katanya.

http://antaranews.com/berita/1285831744/indonesia-thailand-perpanjang-kerjasama-perdagangan-beras

Iseng-iseng cek http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1222933

Membandingkan Nigeria dgn Indonesia....Menarik juga... Malah namanya ace4 juga ikutan masuk tuh (di page 4)....hehehehe

Saya bantu salin ya

How Indonesia overtook Nigeria

by Peter Cunliffe-Jones


From the air, the place certainly looked familiar.

I had never before been to Jakarta, the chaotic and teeming capital of the sprawling Indonesian archipelago.

But, as the plane dodged in and out between the clouds, there it lay below. And just as I had been told it would, it looked like my former home - Nigeria.

"Indonesia and Nigeria?" I'd protested to the friend who first suggested the comparison to me some weeks earlier.

"They're 7,000 miles apart. One's Africa, one's Asia. There's no comparison to make."

It was late 2003, and I was flying in from Singapore - a smart, modern Asian city, now two hours behind me to the north. I'd just been appointed Asia editor for the French news agency AFP, after four years as its Nigeria bureau chief.

Lagos, my former home, is Africa's megacity, the country's hustling, bustling, trading capital. It is noisy, sometimes violent but pulsing with life.

From its crowded waterfront districts to the low-rise slums inland, it hums with activity; people making deals, making money, taking a chance and just getting by.

Looking down out of the plane's window, I took in the airport below.

"Ok, so it looks like Lagos," I thought.

Then, emerging minutes later from the plane, I settled into my taxi for the long drive into the city centre.

When we stopped at a crossroads, crowds of noisy children emerged as they would in Nigeria to hawk their wares, offering us everything from spicy foods to soft drinks, typewriter covers to newspapers.

Both Indonesia and Nigeria, my guidebook told me, are the giants of their region, home to tens of millions of people. Both were formed as one nation by Europeans around 1900. Both were governed by the colonial system of "indirect rule". Both once made money from palm oil, and later discovered oil and gas.

At independence, the standards of living in the two countries were comparable on most measures. And since independence, both have suffered three decades of military misrule and corruption.

Their first coups were launched within months of each other - in September 1965 in Indonesia and in January 1966 in Nigeria - and their military regimes died within 12 months, in May 1998 and 1999.

It was not only my friend who made the comparisons. But, talking to the editor of an Indonesian magazine the day after I arrived, I was struck by a statistic he mentioned in passing. In Indonesia, he said, the life expectancy of a child at birth had risen from 45 to 70 years since independence.

In Nigeria, life expectancy remains stuck just above 45; today it is around 47.

This prompted me to check other figures.

When Indonesia's second president, Haji Muhammad Suharto, took power in 1967 the number of people living in poverty was the same as in Nigeria; around six out of ten. Three decades later, it had fallen from six to two. In Nigeria it had risen from six to seven.

Today, Indonesia lies almost 50 places above Nigeria on the United Nation's Human Development Index. Adult literacy stands at 92%, 20 points better than Nigeria. Per capita income, at close to $4,000, is almost twice that of Nigeria.

Basic healthcare is strikingly better in Indonesia, and the same is true for education. Access to clean water and a good balanced diet are better too.

Divided nation

Certainly, Indonesia has many troubles. But today, for all its problems, Indonesia is holding elections that the world applauds, while Nigeria's last elections, in 2007, were said to be the worst in Africa that year.

So why the discrepancy? The reasons most commonly given for the trouble with Nigeria - for its failure to meet its enormous potential as an African giant - are many and complex. They range from the legacy of colonial rule to the problems of a divided nation, and the impact of the so-called oil curse.

Nigeria was formed by Britain as two separate protectorates in 1900, and brought together as one in 1914.

Its close to 150 million people speak numerous languages, follow two major world religions and many more indigenous beliefs.

My own grandfather first arrived in Nigeria in the colonial days in 1928. Over the years, he rose to be part of the team negotiating independence in the 1950s.

The way he and his colleagues framed the constitution probably set the country on the path to civil war. But the comparison with formerly Dutch-ruled Indonesia shows that colonial rule is not reason enough to explain the state of things today.

Nor is a fractured society when a country as diverse as Indonesia can do as well as it has. And nor is oil, for Indonesia has that too but has managed its resource relatively well.

So what explains the difference between them? I asked a friend, Bambang Harymurti, an Indonesian journalist.

"Struggle is the reason," he suggested. Though the regime struck out at those who opposed it, Indonesians had put their leaders under pressure, he said.

Fearing revolt

While lining his pockets handsomely, amassing a family fortune estimated at up to $35 billion, Indonesia's Suharto had tasked his economic advisers with keeping him in power. What he feared most was a popular revolt.

Since the Dutch first colonised Indonesia, popular movements had always pressured their leaders. In the 1920s, a major revolt had broken out against the Dutch. The revolt failed, but it led to change.

Then between 1945 and 1949, the Islamist, communist and nationalist movements that had formed fought a bloody rebellion to force the Japanese and then the Dutch out of the colony. They succeeded.

So when Suharto took power in 1965, and though he ruled brutally, he was still fearful of an uprising and had reason to be so.

For decades, spurred on by Suharto, the economists ensured the economy grew fast enough to lift millions out of poverty.

The army - which bloodily suppressed rebellions in some regions - was used to build roads and bring electricity to the poor in the Indonesian heartlands.

The economy was diversified and oil money was used to build sectors such as agriculture and fisheries, tourism and manufacturing, to provide jobs and income. Indonesia, which was once a minor player, is today the world's largest producer of palm oil.

And these changes were made to provide the poor with jobs and income. Nigeria, which in the 1960s produced almost half the world's palm oil, now accounts for just 7%.

And Suharto was right to be fearful.

When the economy collapsed in the Asian financial crisis of 1997, popular resistance rose and he was forced from power.

The new rulers took note and the economy is growing again.

And in Nigeria? In Nigeria - feisty, fractious, exhilarating Nigeria - rebels in the Delta have staged attacks on oil wells.

Artists such as Fela Kuti and Wole Soyinka have railed at injustice. Civil rights groups have staged protests.

But if the songs and plays have been popular, the protests have, by and large, been attended by hundreds not tens of thousands.

So in Nigeria, leaders fear being usurped by each other and not ousted by a popular revolt. And they do not make things change.

"What I realised," Chukwudifu Oputa, the retired Supreme Court Justice selected in 1999 to look into human rights abuses under the military, told me one day, "is we have not fought, not really, or not enough. And if you do not fight for your rights, nobody will fight for you."

Nigerians fight every day, of course. They fight for survival, to put food on the table and to get by.

But have they put real pressure on their leaders?

If not, is that the reason, I wonder, that the average Nigerian lives to 47, and the average Indonesian to 70?



http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11399866

Nigeria and Indonesia in figures

Life expectancy
Nigeria: Men, 47. Women, 48
Indonesia: Men, 69. Women, 73

Gross national income, per capita
Nigeria: $1,160
Indonesia: $2,010

Gross domestic product
Nigeria: $207.12 billion
Indonesia: $510.73 billion

Population below poverty line
Nigeria: 70%
Indonesia: 17.8%


http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11399866

Komentar saya: Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Kita sendiri selalu membandingkan diri dengan Malaysia kan? :)

INDONESIA-SELANDIA BARU
Agus Sriyono, Dubes RI di Selandia Baru

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/09/30/1910019p.jpg
Tarian perang suku Maori (Powhiri) menyambut Duta Besar RI baru untuk Selandia Baru, Antonius Agus Sriyono, dalam acara penyerahan Surat-surat Kepercayaan kepada Gubernur Jenderal Selandia Baru, Sir Anand Satyanand.

WELLINGTON, KOMPAS.com — Tarian perang suku Maori (Powhiri) menyambut Duta Besar RI baru untuk Selandia Baru, Antonius Agus Sriyono, dalam acara penyerahan Surat-surat Kepercayaan kepada Gubernur Jenderal Selandia Baru, Sir Anand Satyanand.
Acara berlangsung di halaman Government House Vogel, Wellington, Kamis (30/9/2010) di tengah hujan gerimis.

Tari perang sebagai simbolisasi penyambutan tamu dan tawaran perdamaian dimainkan 10 orang keturunan suku Maori, sebelum berlangsung acara resmi penyerahan surat-surat kepercayaan bersama Duta Besar Belanda, China, dan Inggris.

Dalam sambutannya, Sir Anand Setyanand menyampaikan penghargaan Pemerintah Selandia Baru kepada Pemerintah Indonesia atas kerja sama yang terjalin selama ini.
Di bidang perdagangan, Selandia baru menilai Indonesia sebagai salah satu mitra dagang terpenting. Indonesia merupakan pasar terbesar ketujuh Selandia Baru.

Negara yang sering disebut sebagai negeri awan putih yang panjang itu juga mengimpor banyak barang dari Indonesia. Diharapkan, kerja sama di bidang perdagangan dapat ditingkatkan dan diversifikasi produk makin diperluas.

Di bidang pendidikan, Selandia Baru ingin melihat makin banyaknya mahasiswa Indonesia belajar di sana. Selama ini, Universitas Victoria Wellington telah melakukan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Di samping itu, Universitas Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Auckland.

Kerja sama lain yang diapresiasi Gubernur Jenderal adalah Manajemen Penanggulangan Bencana dan energi panas bumi. Selandia Baru dikenal memiliki banyak ahli di bidang panas bumi. Di bidang militer, kerja sama diwujudkan dalam pengiriman perwira kedua negara.

Sebelum menyerahkan surat-surat kepercayaannya, dalam sambutannya, Dubes Agus Sriyono menyatakan, kunjungan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Murray McCullly pada pertengahan Oktober mendatang diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang.

Menurut rencana, Menlu McCully akan bertemu Menlu Marty Natalegawa dalam sidang Joint Ministerial Commission III pada 19 Oktober 2010 di Jakarta.

"Visi ke depannya yaitu memperkuat, memperluas, dan memperdalam kerja sama bilateral, yang diabdikan kepada kepentingan nasional," kata Agus Sriyono.

Dubes Agus Sriyono merupakan Kepala Perwakilan RI untuk Selandia Baru ke-15. Hubungan bilateral RI-Selandia Baru tahun ini memasuki tahun ke-53.

Dubes Agus Sriyono menggantikan Dubes Amris Hassan. Misi Dubes baru akan diprioritaskan pada bidang perdagangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Sebelumnya, Agus Sriyono merupakan Wakil Dubes RI untuk Federasi Rusia.

http://internasional.kompas.com/read/2010/09/30/19103926/Agus.Sriyono..Dubes.RI.di.Selandia.Baru

Indonesia-Malaysia Kelola Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk forum baru yang mengelola perbatasan kedua negara.

Malaysia setuju dengan usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, forum pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan.
-- Marty Natalegawa

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 28 September 2010.

"Malaysia setuju dengan usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, forum pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan," jelasnya.

Menurut Marty, berbagai masalah menyangkut hubungan antarmasyarakat di perbatasan kedua negara akan dibahas dalam forum tersebut meliputi persoalan keamanan, lingkungan, dan perdagangan lintas batas. "Jadi ini forum yang sifatnya menyeluruh, bukan semata perundingan perbatasan. Malaysia menyetujui itu," ujarnya.

Berbeda dengan komisi bersama perbatasan telah ada sebelumnya yang hanya membahas masalah teknis, khususnya mengenai delimitasi perbatasan, Marty mengatakan forum baru tersebut nantinya bersifat menyeluruh.

"Jadi sifatnya harus fleksibel sesuai dengan tema yang akan dibahas. Indonesia dan Malaysia banyak permasalahan yang perlu kita kelola. Permasalahan itu tidak selalu digambarkan sebagai tantangan, tapi juga peluang. Ini kita ingin tunjukkan jangan sampai setiap saat kita bertemu kalau ada permasalahan. Justru kita identifikasi peluang-peluang yang ada di kedua negara," tuturnya.

Sesering mungkin

Marty menegaskan menlu kedua negara telah berniat untuk bertemu sesering mungkin setiap kali ada kesempatan guna mengindentifikasi masalah dan peluang antara Indonesia dan Malaysia. Kedua menlu, menurut dia, kemungkinan akan kembali bertemu di sela-sela forum pertemuan Asia- Eropa (ASEM)di Brussels, Belgia, pada awal Oktober 2010.

Namun, Marty belum bisa menegaskan kapan forum pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia mulai efektif karena baru saja digagas beberapa hari lalu. "Tentu pihak Malaysia harus konsolidasi ke dalam kira-kira instansi mana yang akan dilibatkan. Jadi, kami kira ini menunjukkan berapa intensifnya pendekatan kita dengan Malaysia, bukan hanya perbatasan delimitasinya, tapi juga pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Marty menjelaskan pemerintah Indonesia nantinya akan melibatkan Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, dan juga Lingkungan Hidup dalam forum baru akan dibentuk bersama Malaysia itu.

Dengan adanya kesepakatan bersama pembentukan forum tersebut, Marty menegaskan, Malaysia telah sepakat bahwa segala masalah perbatasan dengan Indonesia cukup diselesaikan pada tingkat bilateral tanpa dibawa ke forum internasional. Kedua negara pun sepakat untuk mendahulukan masalah perbatasan di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Singapura.

Sedangkan mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, Marty mengatakan, Menlu Malaysia telah menegaskan komitmen untuk menghukum setiap warganya yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap WNI. Kedua negara pun sepakat untuk mempercepat pembahasan nota kesepahaman tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

"Bukan hanya mempercepat, tapi mengintensifkan dan harus segera diselesaikan. Adanya kevakuman ini tidak baik. Masalahnya yang perlu digarisbawahi adalah terlepas dari ada tidaknya MoU, Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan sama yang mengedepankan hak dari korban pada insiden terakhir ini dan memastikan pelakunya betul-betul memikul tanggung jawab," demikian Marty.

http://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/18471855/Indonesia.Malaysia.Kelola.Perbatasan

Akhirnya, Belanda Akui Kemerdekaan RI

Kamis, 30 September 2010 - 14:38 wib
JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda 5 Oktober mendatang akan menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi Indonesia.

Kunjungan yang berlangsung sekira tiga hari itu, pemerintah Belanda dan Indonesia akan menandatangani sebuah dokumen yang berisi pengakuan kedaulatan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.

“Pengakuan kedaulatan akan menjadi salah satu yang penting di sana. Yang patut kita maklumi pengakuan kemerdekaan belum ada. Yang kita lihat hanya penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan dengan pengakuan kedaulatan itu kan berbeda,” terang Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (30/9/2010).

Pengakuan kedaulatan ini, kata Teuku, menunjukkan kedewasaan hubungan baik kedua negara. “Karena kedua negara ini bisa lebih melihat ke depan, tidak lagi terseret-seret oleh beban sejarah dan ini menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara,” imbuhnya.

Dokumen ini sendiri, lanjut Teuku, sudah dibicarakan sejak 2009. Ratu Beatrix sebetulnya sudah mengundang Presiden SBY empat tahun lalu. Namun karena kesibukan di dalam negeri dan padatnya jadwal Presiden SBY, baru pada 5 Oktober mendatang Presiden memenuhi undangan tersebut.

Di Belanda, Presiden SBY akan bertemu Ratu Beatrix, Perdana Menteri Belanda, berdialog dengan pengusaha-pengusaha besar Belanda, diberi kesempatan berbicara di salah satu perguruan tinggi di Belanda, dan bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda.

Presiden dijadwalkan akan tiba di Tanah Air sekira 8 Oktober dan langsung menghadiri acara Hari Ulang Tahun TNI.
http://news.okezone.com/read/2010/09/30/337/377706/akhirnya-belanda-akui-kemerdekaan-ri

Unfavorable situation hampers Yudhoyono to visit Netherlands
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 10/05/2010 4:30 PM | National A | A | A |
President Susilo Bambang Yudhoyono has rearranged his plan to visit the Netherlands following a recent unfavorable situation at the destination country, which he says forced him to cancel the trip.

Yudhoyono said a strong movement demanding a legal settlement of Indonesia’s human rights violations in the Netherlands had hampered him from visiting the country.

“There has been a new development that has forced me to make this decision for our own interest,” Yudhoyono said at 2:25 p.m. on Tuesday at the Halim Perdana Kusuma airport in East Jakarta, as quoted by tempointeraktif.com.

“The Republic of South Maluku [RMS] separatists are involved in the movement,” he said, adding that the postponement was inestimable depending on the Netherlands’ security situation.

The President was originally scheduled to leave for the Netherlands from the Halim Perdana Kusuma airport at 1:30 p.m.

It would be the first state visit of an Indonesian president in almost 40 years since Soeharto visited the Netherlands in the late 1970s. Officials have said the state visit was to meet the invitation of Queen Beatrix four years ago.


What do u guys think? Should we be like China? No country dares to 'facilitate' tibetans or east turkestans separatist movement. Anyway, I think what SBY did to postpone his trip was the right thing to do. To the very least, we can hope that Netherlands recognition of our independence will result in no justification for RMS or OPM movements since they were by products of Netherlands' Police Action in Indonesia post 45.

SBY Batal ke Belanda


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mempertanyakan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan luar negeri ke negeri kincir angin, Belanda.

Presiden sepatutnya, tidak perlu merasa takut atas tuntutan yang berlangsung di pengadilan Den Haag, Belanda. Apalagi, SBY merupakan tamu negara yang siap bertemu dengan Ratu kerajaan Belanda.

"SBY memakai paspor diplomatik yang kebal hukum.Jadi kalaupun SBY
disalahkan pengadilan dia kebal secara diplomatik dan dilindungi
berdasarkan konvensi internasional yang sudah diratifikasi semua
negara," ujar Teguh kepada tribunnews.com di Jakarta, Selasa
(5/10/2010).

Teguh mengemukakan, langkah SBY ini akan menjadi gunjingan dunia
internasional atas penundaannya ke Belanda. Apalagi, alasan penundaan
hanya beralas gugatan Republik Maluku Selatan yang menuntut agar
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditangkap dalam kunjungannya di
Belanda.

"Preseden ini bisa menjadi 'lelucon diplomatik' yang akan jadi gunjingan di kancah hubungan internasional," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, SBY bisa berkaca pada sikap
Presiden Iran Ahmadinejad yang juga menerima perintah pengadilan di
Jerman, Belgia, Amerika Serikat untuk segera ditangkap karena
mengingkari keberadaan holacaust atau pembantaian Yahudi oleh nazi.

"Ahmadinejad ternyata masih bisa kemana-mana sebagai kepala negara.
Bahkan pidatonya di PBB menjadi kebanggaan warga Iran di tanah
airnya," tuturnya.

Atas peristiwa tersebut, Teguh akan mempertanyakan kinerja jajaran
Kemenlu, atase pertahanan dan intelijen di Tanah Air.

"Presiden dan jajaran harus memberikan keterangan yang jelas, tegas dan komprehensif kepada publik mengapa hal ini sampai terjadi," imbuhnya.

http://www.tribunnews.com/2010/10/05/sby-bisa-jadi-lelucon-diplomatik-internasional

Netherlands Regrets SBY Postponed Visit

THE HAGUE, KOMPAS.com - The Netherlands said Tuesday it regretted Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono’s decision to postpone his visit over a human rights trial in the host country that lead to his arrest.

“The Netherlands government regrets that the Indonesian president felt obliged to postpone his visit,” it said in a statement, adding that it had informed the head of state he would receive immunity from criminal prosecution.

Yudhoyono had cancelled his visit more than an hour after he was supposed to leave on the three-day diplomatic trip to the former colonial power.

“My visit there would coincide with trials related to the RMS (South Maluku Republic) in The Netherlands, in which at the time there would be a ruling whether to arrest the president of Indonesia,” Yudhoyono said.

Jakarta crushed the RMS shortly after it declared independence in 1950 but the movement was revived following the fall of authoritarian president Suharto in 1998.

“If the trial takes place during my visit, then this is tied to the dignity and honour of the country, therefore I have decided to postpone this trip,” the president said.

If he went ahead with the visit, it might create “misunderstanding” and a “bad psychological reaction”, he added. The court in The Hague was due to examine the complaint filed by the RMS government against the Indonesian president for human rights violations on Tuesday from 3:00 pm (1300 GMT).

“Serious human rights violations have taken place. This is the case since 1950 but today it has become much more serious. The Indonesian president must be arrested,” Egbert Tahitu said, lawyer for the RMS.

“We are attacking the president because we want him to release 19 Moluccan prisoners,” John Wattilete, RMS president in exile, told AFP.

According to Amnesty, 52-year-old Yusuf Sapakoly “died from kidney failure in a hospital in Ambon (one of the three main island of the South Moluccas) after prison authorities had refused him the relevant medical treatment”. He died on September 13, Amnesty’s website said. Wattilete told journalists he was surprised by Yudhoyono’s action,

“I did not expect the president to be ready for dialogue at the moment, he can come, we are ready, he is welcome,” he said.

The Indonesian president was due to arrive in The Netherlands overnight Tuesday to Wednesday. Queen Beatrix was scheduled to welcome him in the royal palace, followed by a meeting with Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende.

Indonesia has fought numerous separatist insurgencies throughout the sprawling archipelago and remains sensitive to breakaway movements.

http://english.kompas.com/read/2010/10/06/05305623/Netherlands.Regrets.SBY.Postponed.Visit.-3

Masalahnya Bukan RMS, Tapi Sidang Kilat

KOMPAS.com — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menyatakan, proses persidangan kilat di Belanda sangat tidak kondusif bagi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, untuk kebaikan kedua negara, diputuskan menunda kunjungan tersebut.

Teuku Faizasyah kepada Radio Nederland menyatakan, bukan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang menjadi persoalan, melainkan persidangan itu sendiri yang mungkin berdampak tidak positif bagi hubungan bilateral kedua negara.

"Menunda kunjungan, tidak membatalkan. Ada berbagai pertimbangan, yang utama adalah proses peradilan (yang diminta oleh pihak RMS) bersamaan dengan kunjungan kenegaraan."

Menurut informasi dari pengadilan di Den Haag, Selasa (5/10/2010) pukul 15.00 waktu Belanda (atau pukul 20.00 WIB), akan diambil keputusan.

Tidak RMS-nya, tetapi isu peradilan yang kami rasakan tidak proporsional pada saat kunjungan kenegaraan dilakukan. Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah

Saat ditanya, kalau pengadilan di Den Haag tidak memenuhi permintaan pihak RMS yang berarti Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan diajukan ke pengadilan dan atau ditangkap, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap bertolak ke Belanda malam ini juga? Faizasyah tidak bisa cepat menyimpulkan. "Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, keputusan untuk pengaturan kunjungan lebih lanjut tentunya dengan mengikuti proceeding process yang berjalan. Keputusan pengadilan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan," ujarnya.

RMS penting
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta berpendapat, RMS tidak ada di Indonesia, juga tidak diakui di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak mengakui RMS. Lalu, mengapa Susilo Bambang Yudhoyono sekarang menganggap penting sidang pengadilan yang diminta oleh RMS?

"Karena kami melihat bahwa proses dari persidangan itu sendiri akan memberikan imbas yang tidak positif bagi hubungan bilateral kedua negara. Kami tentunya melihat perspektif dari masyarakat Indonesia dalam menilai bagaimana seorang presidennya saat melakukan kunjungan kenegeraan dilatarbelakangi hukum persidangan."

Apakah tidak berarti Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang terlalu besar bagi RMS di Belanda dengan cara seperti ini?

"Tidak RMS-nya, tapi isu peradilan yang kami rasakan tidak proporsional pada saat kunjungan kenegaraan dilakukan karena proses peradilan itu sendiri, penerimaan oleh masyarakat Indonesia, kami khawatir malah akan membawa imbas yang negatif. Itu sebabnya."

KBRI Den Haag
Sebenarnya kasus atau sidang ini sudah diketahui oleh umum sejak Sabtu lalu. Saat itu, RMS mengumumkan akan meminta sidang kilat.
Mengapa tidak diputuskan pada hari Sabtu itu juga, apakah Presiden akan berangkat atau tidak ke Belanda?

Menurut Teuku Faizasyah, keputusan itu merupakan suatu proses komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.
"Kami mendapat suatu pertimbangan bahwa kondisi pada saat sekarang tidak terlalu kondusif bagi kunjungan itu sendiri. Kami tentunya mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan dari perwakilan kami di Den Haag."

http://internasional.kompas.com/read/2010/10/06/04561353/Masalahnya.Bukan.RMS..Tapi.Sidang.Kilat-4

It seems most politicians don't understand why SBY delayed/postpone his visit (not canceled), its about why they facilitate RMS and the fact is they even speed up the court process. Also, its not about he will get arrested or not, of course they know SBY has immunity of international law, because the issue is about the court process. Hence the court is delayed after SBY's visit, i think the president will be on the way to Netherlands now.

Cheers

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7856134/__Yudhoyono_wordt_niet_gearresteerd__.html?p=27,1
Memang, tidak mungkin seorang kepala negara ditangkap kalau dia mengunjungi negara lain, apalagi kalau dia diundang.

Tapi org RMS di Belanda merasa sekarang berhasil. Lebih dari ekspektasi mereka katanya, ini semacam kemenangan untuk RMS kata 'presiden' Republik Maluku Selatan Wattilete.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7862241/__Molukkers_verrast_door_effect__.html?sn=binnenland,buitenland

INDONESIAN GOVT NOT IN RUSH TO RESCHEDULE PRESIDENT'S VISIT TO NETHERLANDS
JAKARTA, Oct 7 (NNN-ANTARA) -- The Indonesian government is not in rush to reschedule President Susilo Bambang Yudhoyono`s visit to the Netherlands, according to Foreign Minister Marty Natalegawa.

"The Indonesian government is not in rush to reschedule the visit. We want to make sure that all of yesterday`s matters have been settled completely," Minister Mary said at the presidential palace here Thursday.

After Indonesia had sent an official letter to the Dutch prime minister and foreign affairs minister who were also present in the Asia Europe Meeting in Brussels, the Dutch government accepted the explanations on the postponement of President Yudhoyono`s visit.

Minister Marty believed that although the postponement had affected the technical preparations for the visit, it would not affect the bilateral relations between Indonesia and the Netherlands.

"I think the Indonesian government`s position was firm and clear. We have, of course, regretted this situation which has developed that way. But Indonesia`s stand was understood by the Dutch Government. And the Dutch government, like the Indonesian government, does not see it as an obstacle to the bilateral relations," he said.

"We think the Netherlands understands better now because of Indonesia`s decision (to postpone the visit) that the matter is so important that it should be handled properly.

And the Dutch government`s position is also firm, they don`t recognize RMS," he said referring to separatist RMS ("Republic of South Maluku").

The Dutch Government has also expected the rescheduling of the Indonesian President`s visit, according to the minister.

President Susilo Bambang Yudhoyono canceled his three-day state visit to the Netherlands on Tuesday (Oct. 5) on indications RMS in Holland was planning to raise human right issues against Indonesia.

Speaking to newsmen at Halim Perdanakusuma Airport, East Jakarta, on Tuesday afternoon , he said his state visit to Holland had to be postponed until a yet to be determined time frame.

Meanwhile, Maluku Governor Karel Albert Ralahalu fully supported President Susilo Bambang Yudhoyono`s decision to cancel his state visit to the Netherlands.

"The government of Maluku Province fully supports and defends the cancellation of President Yudhoyono`s trip visit the Netherlands," the governor said after a meeting Asean Cooperation Director General Djauhari Oratmangun here on Wednesday night.

Ralahalu said President Yudhoyono`s decision on Tuesday to cancel his three-day official visit to the Netherlands was correct for the sake of national dignity and honor.

"It concerned Indonesia`s national dignity and honor," Governor Ralahalu said.

According to Ralahalu, the plan of activists of the separatist South Maluku Republic (RMS) movement to have President Yudhoyono arrested on alleged human rights violations when visited the Netherlands could have a negative impact on the two countries` bilateral relations.

"The already harmonious relations between Indonesia and the Netherlands should not be tarnished by the interest of a small group of people," Ralahalu said.

But the governor pointed out that what has been done by RMS separatist group in the Netherlands did not have an impact on conducive situation in Maluku.

"It by no means has an impact on the conducive situation in the province and the people are not affected whatsoever. In reality, two international events of Ambon Jazz Plus Festival 2010 (AJPF-2010) and New Asean Workshop will be conducted in Ambon from October 8-10, 2010," Ralahalu said.

The governor also called on the people of Maluku not to be provoked by the separatist RMS movement in the Netherlands but continued to maintain the stability in the province.

"Let us keep stability of the increasingly conducive situation and not damage the hard-fighting heroes of Maluku origin," Ralahalu said, asserting that Maluku was part of the Unitary Sate of the Republic of Indonesia (NKRI).http://www.namnewsnetwork.org/v2/read.php?id=135535

Demo RMS di Belanda berakhir anarkhistis.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7871864/__Moluks_protest_loopt_uit_de_hand__.html?p=27,1

I do understand the sensitivities and the honor of the Republic Indonesia and it's people. But from the perspective that both Indonesia and The Netherlands are both democratic nations and the fact that the Netherlands has acknowledged the Republic of Indonesia completely. The Netherlands does not acknowledge the RMS as independent country. President Yudhoyono should have completely dischard the RMS. As Yudhoyono enjoys diplomatic immunity as President of the Republic of Indonesia there was no way that the Dutch authorities could have exercised an arrest if ordered by the court in The Haque.

President Yudhoyono should have respected the fact that in every democratic country the judicial branch is completely independent from the legislative and the executive branches.
The Dutch government had no possibility to influence the verdict and the judgment.
The deferral of the state visit to the Netherlands by the Republic of Indonesia could have been interpretated that the Republic of Indonesia is holding the the Dutch government (indirectly) responsible for the courtgoing of the RMS. While the RMS did what every citizen or entity is allowed to do. Going to court.
The deferral did only contribute to additional media attention for the RMS thus automatically increasing attention for Indonesia's other secession movement the OPM.

If president Yudhoyono did proceded his state visit to the Netherlands he could have showed that the Republic of Indonesia is not different from any other democratic country. By tolerating political groups with different political views and aspirations at the same time Yudhoyono would have send out a strong and clear signal that nothing can stop the Republic of Indonesia and it's Head of State in pursuing it's ambitions and goals. The media attention for the RMS would have been minimal.

The Republic of Indonesia is a full democracy which is respected on the international stage. Nothing should have stopped the President of Indonesia to continue the visit to the Netherlands as Indonesia has nothing to hide concerning human right abused and as Indonesia is advancing as a worldpower on economic and political level it will come across more complicated challenges and issues.

In a (western)democracy the rule of law is much more important then honor or emotions. And I hope that Indonesia's recently established democracy will also grow into that direction. A direction where minorities will have the right to fully develop their political, ideological and religious aspirations. Remember we Indonesian's are formed from different religious, ethnical, and cultural backgrounds. This richness of different cultures, ethnicities and religions is also the achilles' heel of Indonesia.
The Republic of Indonesia will only be succesfull on the long term if every single Indonesian is respected and no ethnicity or religion is treated superior above another.

Keep your back straight Indonesia. The big Garuda should not be defeated by a small hummingbird!



It seems most politicians don't understand why SBY delayed/postpone his visit (not canceled), its about why they facilitate RMS and the fact is they even speed up the court process. Also, its not about he will get arrested or not, of course they know SBY has immunity of international law, because the issue is about the court process. Hence the court is delayed after SBY's visit, i think the president will be on the way to Netherlands now.

Cheers

Is this true?

Dukung Merdeka, Inggris Incar Kekayaan Alam Papua

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tb Hasanuddin menilai dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua sudah kelewat batas.

Bahkan, sokongan itu sudah termasuk bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia.

"Itu sudah nggak benar. Parlemen Inggris atau negara manapun yang setuju dan mendukung gerakan Papua Merdeka itu sudah kelewat batas dan bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain," tandas Hasanuddin kepada INILAH.COM, Jumat (22/10/2010) malam.

Politisi PDIP ini mensinyalir anggota parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua sarat dengan kepentingan ekonomi dan ingin mencaplok wilayah Papua.

"Negara asing yang bermain di Papua punya motif-motif tertentu. Motifnya tak lain kepentingan bisnis dan mencaplok kekayaan alam Papua yang begitu strategis," tukasnya.

Hasanuddin khawatir ulah parlemen Inggris itu dapat mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris. "Tidak usahlah ikut campur urusan negara lain, karena membuat suasana tidak kondusif bagi hubungan kedua negara," pintanya.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/912622/dukung-merdeka-inggris-incar-kekayaan-alam-papua

Inggris Bertingkah, Komisi I Panggil Menlu Marty

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR (bidang pertahahan) TB Hasananuddin menilai dukungan dari anggota parlemen Inggris atas kemerdekaan Paua barat tidak mungkin gratis.

"Kalau gratis kemudian cuap-cuap pasti itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu," kata TB Hasanuddin.

Politisi asal Fraksi Partai PDI Perjuangan ini menduga ada berbagai alasan dukungan ini. Misalnya saja berminat terhadap kekayaan sumber daya yang ada dan yakin seperti motif cari populatitas.

"Mungkin untuk promoinya sendiri,"kaya dia.

Ditambahkan dia, Komisi I berencana meminta keterangan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Untuk mencari informasi tentang video daln lainnya.

Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris.

Sebut saja Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. Kemudian pengacara HAM internasional Melinda Janki. Anggota parlemen Vanuatu, Carcasses Moana Kalosil serta Carmel Budiarjo dari Tapol. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/912732/inggris-bertingkah-komisi-i-panggil-menlu-marty

Awas! Intelijen Inggris Ganggu Kedaulatan NKRI

INILAH.COM, Jakarta - Badan intelijen Inggris, Secret Intelligence Service (SIS) alias MI6 diduga berada di balik sikap dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua.

MI6 merupakan, salah satu organisasi intelijen yang kemampuannya sudah teruji sejak Perang Dunia I dan II. Bahkan menurut catatan sejarah, MI6 terlibat dalam sejumlah kudeta penggulingan kekuasaan di berbagai negara.

Pada 1951, Mohammed Mossadeq, mengambil alih kekuasaan di Iran dan menasionalisasi Anglo-Iranian Oil Company, yang ketika itu merupakan aset terbesar Inggris di luar negeri. Perdana Menteri Sir Anthony Eden marah dan langsung menyetujui rencana MI6 untuk menggulingkan Mossadeq.

Antara November 1952 hingga Agustus 1953, MI6 dan CIA menyelenggarakan Operasi Klandestin untuk menggulingkan PM Iran Mohammed Mossadeq. Presiden AS Dwight D Eisenhower mengganggap Mossadeq telah dipengaruhi partai Tudeh yang beraliran Marxis hingga cenderung berkiblat ke Blok Timur. Pada Agustus 1953, sedikitnya 300 orang meninggal selama kerusuhan di Teheran. Mussadeq pun mengundurkan diri dan digantikan oleh Jenderal Zahedi.

MI6 juga terlibat dalam rencana untuk membunuh pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser. MI6 memang tercatat 'rajin' terlibat dalam upaya membunuh pemimpin negeri lain. Salah satunya adalah rencana untuk membunuh Ho Chi Minh pada 1955.

Pada tahun 1961, agen MI6 yang bekerja sama dengan agen CIA berhasil membunuh Patrice Lumumba di Kongo.

MI6, CIA dan badan intelijen Spanyol juga dituduh mendukung upaya kudeta di Negara Equatorial Guinea untuk menggulingkan presiden Theodoro Obiang Nguema Mbasongo yang melibatkan Mark Thatcher anak mantan perdana menteri Inggris Margaret Thatcher pada maret 2004. [berbagai sumber/mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/912722/awas-intelijen-inggris-ganggu-kedaulatan-nkri

Dubes RI di Inggris Harus Minta Penjelasan

INILAH.COM, Jakarta - Sikap anggota parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua merupakan bukti lemahnya diplomasi Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, lemahnya diplomasi membuat parlemen Inggris tidak berpihak kepada Indonesia.

"Kemampuan diplomasi kita di dunia internasional masih lemah. Sampai parlemen negara lain berani melecehkan martabat bangsa kita," katanya kepada INILAH.COM, Jumat (22/10/2010) malam.

Selain itu, Hasanuddin menilai pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di Papua. Hal ini menyebabkan kekecewaan rakyat Papua terhadap pemerintah pusat.

"Pemerintah harusnya mencermati apakah otonomi khusus di Papua sudah berjalan efektif. Banyak masalah intern yang harus diselesaikan oleh kita sendiri. Tapi tidak serta-merta masalah dalam negeri kita bisa seenaknya diintervensi oleh negara asing," tambahnya.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/912632/dubes-ri-di-inggris-harus-minta--penjelasan

Dukung Papua Merdeka, Inggris Harus Dilinggis!

http://nasional.inilah.com/read/detail/909852/dukung-papua-merdeka-inggris-harus-dilinggis

http://static.inilah.com/data/berita/foto/909852.jpg

INILAH.COM, Jakarta - Kalangan Komisi I DPR menyesalkan ada anggota parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Sebagai negara sahabat yang memiliki hubungan baik, seharusnya para politisi Inggris tidak mendukung kampanye Free West Papua yang dilakukan tokoh Papua Merdeka di negeri Ratu Elizabeth tersebut.

"Papua adalah bagian dari NKRI, itu sudah final bagi Indonesia. Kita sangat sesalkan anggota manuver parlemen Inggris tersebut," ujar anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno kepada INILAH.COM, Jumat (22/10/2010).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Komisi I DPR akan mencari tahu apa yang menjadi alasan anggota parlemen Inggris mendukung kemerdekan Papua.

"Kami akan usulkan nota protes atas ikut campur urusan dalam negeri negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada salahnya pemerintah memanggil dubes Inggris untuk meminta penjelasan," jelas Teguh.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris.

Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/909852/dukung-papua-merdeka-inggris-harus-dilinggis

http://thegreatwenda.files.wordpress.com/2009/07/pembantu-tuan-wenda.jpg?w=425&h=319
http://thegreatwenda.files.wordpress.com/2008/12/richard-alone.jpg?w=300&h=285
http://thegreatwenda.files.wordpress.com/2008/12/mahasiswa-oxford.jpg?w=423&h=317

RI Harus Balas Dukung Irlandia Utara Merdeka

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia semestinya membalas memainkan isu kemerdekaan Irlandia Utara dari Inggris, menanggapi sikap parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua.

"Sayang pemerintah Indonesia nggak berani karena presidennya memble," kata Permadi kepada INILAH.COM, Minggu (24/10/2010).

Menurut politisi sekaligus paranormal ini, akan lain ceritanya jika seandainya Presiden RI dijabat Prabowo Subianto yang dianggapnya sebagai 'Soekarno kecil'.

"Kecuali nanti presidennya 'Soekarno kecil'. Kalau Prabowo jadi presiden mungkin bisa dukung Irlandia Utara merdeka dari Inggris," tandasnya.

Menurut mantan politisi PDIP yang kini hijrah ke Partai Gerindra ini, dalam sejarahnya Presiden RI yang punya keberanian dalam kancah internasional hanya mantan Presiden Soekarno. "Yang berani begitu hanya Bung Karno. Pemerintah sekarang memble," katanya.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/913802/ri-harus-balas-dukung-irlandia-utara-merdeka

Bukannya mereka malah mendukung Inggris ya, terutama karena masalah agama. Mungkin lebih tepat penyatuan kembali Irlandia. Kalau mau sekalian, ya dukung aja Skotlandia, Wales, Cornwall, lalu penyerahan Falkland kepada Argentina, tapi menurutku itu malah akan mengeruhkan suasana, yang mendukung saja belum pasti, apa hanya 1-2 anggota parlemen atau keseluruhan

papua new guinea saja masih belum merdeka, masih dibawah inggris:lol:
buktinya kepala negara masih ratu inggris:lol:

^^
Ngawur...
PNG udah punya presiden, Michael Somare yang sekarang...
Lagipula, dulunya tu negara dibawah protektorat Australia, bukan Inggris...

Totally useless to support the freedom of Northern Ireland it has no natural resources like Papua so there is nothing to gain for Indonesia.

I would like to know how important Papua is terms of percentage of national income for Indonesia?

And what is the actual cause that lies root to this political unrest?
Indonesia should protect it's interest but history (East-Timor)has learned that more military power will not be contributing positively. More autonomy will possibly make the separatist to seize their freedom fight.

RI Harus Balas Dukung Irlandia Utara Merdeka

^^
The problem now is the prosperity for the Papuans themselfes...
And the Papua contributions to our economy... Is HUGE... Almost in the same league with East Kalimantan and Riau... They should've become the 3rd richest province in Indonesia after those two...

But as we can see now, the development of infrastructure, education, social, and quality of life in Papua is very very far from what they have give to the CENTRAL GOVT. (Riau and East Kalimantan also experienced the same, altough not that severe)...

I believe that the government already alocate alot of the national budget for Papua aside of their local budget, but Jakarta never questioned where that money goes... Tens of Trillions send to Papua every year since the special otonomy given, but the situation there is not improving so much...

I think Jakarta needs to give more attention to where those money goes, and put special assistance especially to those provinces that still considered poor in budget management (Papua, West Papua, North Maluku, Maluku)...

There is no use to allocate huge budget if at the end most of it goes to some beaurocrats pocket... :ohno:

Yes you are totally right! The money is not the problem but the management.
I also believed that funds have largely been misused.
The challenge now is that without increasing the living standard of these provinces the separatists groups may increase their influences. There is much at stake in Papua so Indonesia needs to maintain the province at every cost. Jakarta has to send more professionals to Papua to clear up the mess.


^^
The problem now is the prosperity for the Papuans themselfes...
And the Papua contributions to our economy... Is HUGE... Almost in the same league with East Kalimantan and Riau... They should've become the 3rd richest province in Indonesia after those two...

But as we can see now, the development of infrastructure, education, social, and quality of life in Papua is very very far from what they have give to the CENTRAL GOVT. (Riau and East Kalimantan also experienced the same, altough not that severe)...

I believe that the government already alocate alot of the national budget for Papua aside of their local budget, but Jakarta never questioned where that money goes... Tens of Trillions send to Papua every year since the special otonomy given, but the situation there is not improving so much...

I think Jakarta needs to give more attention to where those money goes, and put special assistance especially to those provinces that still considered poor in budget management (Papua, West Papua, North Maluku, Maluku)...

There is no use to allocate huge budget if at the end most of it goes to some beaurocrats pocket... :ohno:

Well, its all about management. Remember the so-called "OTSUS"? Why has it failed? Simple, some $$$ was taken by local Papuan officer themself *oops* :x.

But, something is still on my mind. Why the heck this news still hasnt been covered in Kompas, and only in inilah? Dont tell me that its only 1-2 British parliament member that support the independence.

Totally useless to support the freedom of Northern Ireland it has no natural resources like Papua so there is nothing to gain for Indonesia.

And, remember "The Troubles"? I think there are more loyalists in Ulster, rather than separationist. Well, we can support Scotland, Wales, and Cornwall, but that's just a folly for this unconfirmed thing.

Inilah "Kedubes Israel" untuk Indonesia

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/10/25/1159357620X310.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua orang tahu, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk tekanan diplomatik karena negara Yahudi tersebut hingga saat ini masih melakukan pendudukan terhadap negara Palestina. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia jelas mengambil posisi membela kepentingan Palestina yang bertahun-tahun dijajah Israel.

Keputusan Israel untuk terus menambah kompleks permukiman penduduk di atas tanah Palestina semakin memperlebar jarak diplomasi Israel dan Indonesia dan juga negara-negara dunia lainnya. Jika awalnya ada niat untuk mewujudkan komitmen ‘dua negara berdaulat’, alih-alih negara bentukan Zionis ini justru semakin agresif mencaplok wilayah Palestina dengan cara-cara yang sangat strategis.

Namun, siapa sangka, saat ini ternyata sudah berdiri "Kedutaan Besar Israel" untuk Indonesia. Seorang Kompasianer Iskandarjet menulis di Kompasiana, lokasi kedubes Israel berada di Jakarta. Namun, berbeda dengan kedubes lain, kedutaan ini diawaki oleh orang-orang Indonesia yang nampaknya memahami bahasa Hebrew (bahasa resmi Israel).

Ya, maklum saja, karena ini hanya "kedubes" online di Facebook dalam bentuk fans page (halaman penggemar). Halaman ini dibuat cukup serius, terlihat dari alamat halaman yang hanya bisa didapat dengan cara berbayar (http://www.facebook.com/IsraelinIndonesia). Halaman ini juga menyediakan eNewsletter untuk penggemar yang ingin mendapatkan berita terbaru dari Israel.

Di kotak informasi, pengelola halaman menulis, “Sejak Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal, kedutaan online ini berfungsi sebagai rumah untuk teman-teman Israel-Indonesia di Facebook. Syalom!” Ada pula akun Twitter-nya di http://twitter.com/israelindonesia.

Yang menarik, halaman ini disukai oleh 54.000 orang lebih. Halaman ini dibuat sebagai corong informasi seputar Israel untuk warga Indonesia. Beberapa orang yang bergabung di dalamnya terkesan memahami bahasa dan budaya Israel. Namun, para facebooker yang menyukai halaman tersebut tidak hanya berasal dari kubu pro-Israel, tetapi banyak yang sengaja bergabung untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap negara Yahudi. Walhasil, dinding halaman dipenuhi dengan hujatan dan sikap saling serang di antara kedua kubu.

Selain "kedubes" online tadi, Pemerintah Israel juga secara resmi telah membuat semacam situs internet kedutaan (perwakilan) yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Situs bernama Israel Diplomatic Network ini bisa diakses di http://jakarta.mfa.gov.il/. Lewat situs tersebut, Pemerintah Israel berkepentingan menjelaskan profil negaranya, hubungan perdagangan antara Israel dan Indonesia serta, yang lebih penting, menjelaskan ketegangan dan konflik berdarah di Timur Tengah.

Situs ini juga dilengkapi dengan kontak e-mail dan tautan ke situs Kementerian Luar Negeri Israel.

Nah, Anda tertarik bertandang ke “kedubes” online Israel?

http://tekno.kompas.com/read/2010/10/25/12000762/Inilah.Kedubes.Israel.untuk.Indonesia-4

Although in the past few months, a lot of incidents had happened that attempt to severe the tie between Malaysia and Indonesia, but as the saying goes, “blood is thicker than water”. The close relationship between Malaysia and Indonesia must be preserved not only in the field of social, economy but also among the people.

With that in mind, the third Malaysia-Indonesia Games or Sukmalindo is organized to foster goodwill and enhance relationship between students from both countries.

A TOTAL of 180 athletes from institutions of higher learning in Malaysia and Indonesia are at Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) for a five-day games which began on Oct 21.

Held for the third year running, Sukan Malaysia Indonesia (Sukmalindo) aims to foster closer ties and better understanding between students and officials from the two nations.

Malaysia has nine institutions while Indonesia has five competing in five sports namely volleyball, sepak takraw, badminton, bowling and futsal.
A friendly bowling contest for the officials and representatives of the two nations will also be held.

Besides the games, the organising committee is arranging for the athletes to visit places of interest in the city.

Indonesia Day, a programme showcasing Indonesian films, culture, fashion and food, is being held simultaneously.

In a welcoming dinner last Saturday, Unimas deputy vice-chancellor Associate Professor Mohd Fadzil Abdul Rahman said: “The games are important to maintain a good relationship between the two countries and similar ones will be held between Malaysia and Thailand.”

“Even though every athlete aims to win, what’s more important is for them to take the opportunity to get to know one another … likewise the officials and representatives.”

He added that the next games would be held in Semarang, central Jawa.

Sukmalindo ends today.

I would like to quote what a friend of mine said today, “It is not about the game, nor the result, it’s about the friendship”.

And that, is what matters.

http://goodnewsfromindonesia.org/2010/10/26/closer-ties-closer-hearts/

kedubes resminya mah gada, tapi kantor dagang sama kantor cabang buat jualan senjata dimari banyak :p

^^

Hehehe .. :D

^^
The problem now is the prosperity for the Papuans themselfes...
And the Papua contributions to our economy... Is HUGE... Almost in the same league with East Kalimantan and Riau... They should've become the 3rd richest province in Indonesia after those two...

But as we can see now, the development of infrastructure, education, social, and quality of life in Papua is very very far from what they have give to the CENTRAL GOVT. (Riau and East Kalimantan also experienced the same, altough not that severe)...

I believe that the government already alocate alot of the national budget for Papua aside of their local budget, but Jakarta never questioned where that money goes... Tens of Trillions send to Papua every year since the special otonomy given, but the situation there is not improving so much...

I think Jakarta needs to give more attention to where those money goes, and put special assistance especially to those provinces that still considered poor in budget management (Papua, West Papua, North Maluku, Maluku)...

There is no use to allocate huge budget if at the end most of it goes to some beaurocrats pocket... :ohno:
Exactly,well said!

- Improve the lives of the Papuas.
- Reduce the polution caused by Freeport.
- Prevent the destruction of the rainforests.
Thats what we have to do.

^^

Swift army response to torture shows Indonesia is changing

Tom Allard
November 3, 2010

ANALYSIS

At the Cendrawasih military command in Jayapura, Papua, five Indonesian soldiers will appear in court charged with the terrible abuse of two Papuan men, one burnt repeatedly on his genitals, the other threatened with decapitation.

In the annals of Indonesia's chequered history of military justice, tomorrow's hearing is unprecedented in its speed, no doubt reflecting the fact that the torture was allegedly filmed by one of the soldiers on his mobile phone, a video that was subsequently obtained by the Herald and went via internet and television around the world.

For Indonesia's President, Susilo Bambang Yudhoyono, the quick administration of justice is proof that the new, democratic Indonesia takes human rights seriously, and there is no need for the international community to press him on the issue.

And, indeed, there are plenty of observers, including Australia's Prime Minister, Julia Gillard, who take great heart from the quick apprehension and detention of the soldiers and Yudhoyono's strong condemnation of the practice and pledge that there will be ''no immunity'' for the perpetrators.

''President Yudhoyono has already indicated that those matters will be the subject of an investigation. I welcome that,'' Gillard said.

The leaders discussed the video in their talks yesterday, despite an Indonesian request that it not be raised.

The veteran Indonesia watcher John McBeth summed up the feeling of many when he wrote in Singapore's Straits Times that the early action on the video ''says more about how far the TNI [Indonesian military] has progressed on the human rights front than anything else it has done in the democratic era''. But just how severe any punishment will be remains uncertain.

In announcing the imminent start of the military tribunal hearing for the five soldiers, the chief of Indonesia's armed forces, Admiral Agus Suhartono, seemed to be paving the way for a lenient sentence.

''It wasn't torture,'' he said. ''They are regarded as responsible for conducting interrogation in an excessive way when looking for weapons hidden by those people.''

Moreover, Yudhoyono and other senior officials insist the abuses are not widespread.

But an International Crisis Group analyst, Sidney Jones, sees things differently. ''We all know it's not an isolated case,'' she said. ''It's not only Papuans. We know similar techniques are being used in all kinds of situations. On drug dealers, terrorists. There's an endemic problem that needs to be addressed.''

And part of addressing the problem, said Ms Jones, is giving strong punishments for those who have transgressed.

source http://www.smh.com.au/world/swift-army-response-to-torture-shows-indonesia-is-changing-20101102-17cd9.html

cheers

^^
Good progress :okay:...
But still, separatism and prosperity for Papuans are our biggest homework...
And it needs to be resolve... Now!!!

^^
Ngawur...
PNG udah punya presiden, Michael Somare yang sekarang...
Lagipula, dulunya tu negara dibawah protektorat Australia, bukan Inggris...

Michael somare itu perdana mentri, bukan presiden. Kepala negara masih dijabat ratu Inggris. Coba cek di wikipedia.org. Pengetahuan anda tentang negara lain sangat kurang:bash::lol:

^^
Ternyata masih perdana menteri ya...
Soalnya di media2 Australia mereka suka nyebutnya presiden...
Dan sejarahnya Australia yang memberikan kemerdekaan sama PNG setelah sekian lama di bawah protektorat mereka...

doh itu vidio kok bisa bocor SOP nya bijimana sih

Nelayan Aceh Dipukuli Patroli Malaysia di Perairan Berhala– 6 November 2010
Posted in: Lintas Sumatera
Laporan RPG, Banda Aceh

Satu nelayan Aceh, Sepakul Asmar alias Cecep (45) menjadi korban pemukulan petugas patroli Malaysia di perairan dekat Pulau Berhala. Cecep yang menjabat sebagai tokeng atau pawang kapal KM Gawat, tak melawan saat bogem mentah melayang berulang kali di wajah dan belakang kepalanya. Pasalnya senjata laras panjang salah satu patroli Malaysia itu, ditodongkan ke dirinya.

Cecep mengeluhkan kekasaran dan kekerasan fisik yang diterimanya yang dilakukan tiga awak patroli Malaysia dari 35-an petugas yang berpakaian seragam biru itu. Bermula saat kapal mereka melepas jangkar di ujam atau tempat sarang ikan di atas Perairan Lhokseumawe atau agak dekat dengan Pulau Berhala, yang juga dekat dengan Boring milik PT Arun.

“Ujam ini ditanam nelayan Belawan. Dan keberadaan ujam ini, masih masuk wilayah perairan Indonesia dan biasanya ketika kami mencari ikan di kawasan itu, kerap berpapasan dengan patroli atau Tentara Nasional Indonesia angkatan laut,” tukas Cecep sambil menunjukkan benjol di pipi sebelah kiri wajahnya itu, kepada RPG, Jumat (5/11) di Kampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.

Saat itu, tanggal 15 Oktober 2010. Ia dan empat rekan nelayan lainnya melepas pancing diujam itu. Lalu, salah satu awak kapal bilang kalau ada kapal patroli mendekati mereka. Kemudian Cecep sebutkan, biarkan saja karena itu, kapal patroli tentara kita. Tetapi setelah mendekat dan diperhatikan, mengapa kapalnya berwarna abu-abu di bagian atasnya dan bagian bawahnya berwarna hitam. “Biasanya, ketika berpapasan atau bertemu kapal patroli Indonesia. Kapal patroli lewat begitu saja, tetapi ini, kok, semakin mendekat. Melihat gelagat tidak sedap dan asap hitam mengepul dan bukan kebiasaan kapal kita berasap hitam. Kami pun memotong tali pancing dan bergerak menjauh dari kapal itu,” tukasnya.

Sekitar 15 menit kemudian, kapal Cecep dapat ‘’dipepet’’ kapal patroli yang berbendera Malaysia. Cecep dan ketiga awak lainnya, diminta naik ke kapal mereka. Jamali (32), Ismaini (35) dan Sarbaini (30), dikawal menuju lantai bawah kapal patroli itu, sementara Cecep di bawa ke buritan dekat meriam kapal tersebut.

Cecep mengaku sebagai tokeng atau pawang atau mengepalai awak kapal. Lalu, Cecep diintrogasi macam-macam, termasuk siapa toke kapal itu, apa kamu tentara, mana surat kapal, SK dirinya sebagai tokeng, juga pemaksaan tiga patroli agar Cecep mengakui bersalah, telah memasuki wilayah perairan Malaysia.

Merasa tidak berdaya dan di bawah todongan senjata laras panjang, juga dipukuli bagian wajah dan kepalanya serta diinjak-injak dipunggungnya oleh salah satu petugas patroli itu, Cecep pun terpaksa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi memasuki wi-layah perairan mereka.
Diakui Cecep, kalau mereka ditangkap petugas patroli Malaysia yang bernomor lambung 137 itu, sekitar pukul 18.30 WIB pada tanggal 15 Oktober 2010. Ketika dipukuli itu, Cecep mengatakan kalau kapal yang mereka bawa bukan kepunyaan toke, tetapi anak yatim yang berusia 12 tahun korban tsunami.

Cecep dan teman-teman nelayan lainnya, mengoperasikan boat itu, menangkap ikan dan sebagian keuntungan untuk diberikan kepada anak yatim yang kedua orang tuanya hilang dibawa ge-lombang tsunami. Mendengar hal itu, petugas patroli masih belum percaya. Lalu, surat-surat kapal serta identitas diri Cecep di foto kopi di atas kapal. Salah satu petugas mengancam, kalau ketangkap kedua kalinya, maka Cecep akan dibawa ke Malaysia, untuk di proses hukum. Sekitar satu jam atau lebih, mereka pun dilepaskan dengan berjalan ‘’bebek’’ dari kapal patroli Malaysia itu, ke kapal boat mereka.

Sementara itu, Dir Polair Polda Aceh Kombes Pol Zaini, mengatakan kalau lokasi pemukulan nelayan Aceh di dekat pengeboran gas PT Arun di NSO tersebut, di Selat Melaka berarti masih perairan Indonesia yang jaraknya sekira 85 mil dari Lhokseumawe.

“Kami tiba di Banda, baru beberapa hari ini saya tidak melaporkan kejadian dipukuli patroli Malaysia, karena saya anggap tidak akan ada gunanya. Yang ada, habis uang untuk ongkos beca saya untuk melapor itu, dan hasilnya pun tidak ada,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pengalamannya dua kali terdampar di perairan India dan ditahan di India selama 1,5 tahun pada 2005, masih membekas dan dinilainya pemerintah setempat, tidak pernah membela warga kecil seperti dirinya, makanya ia ‘ogah’ melaporkan kejadian kekerasan fisik yang menimpanya.

Disinggung berobat di mana bekas bogem mentah yang mendarat di wajah dan bagian kepalanya itu. Cecep mengatakan ketiadaan uang membuatnya hanya membubuhkan balsem dan obat anti benjol seadanya, makanya, meski beberapa hari berlalu bekas benjol masih terlihat. Kalau pun berobat, besok setelah tiba di Meulaboh, Aceh Barat. “Saya warga Kaway XVI Meulaboh. Anak dan istri saya di sana, jadi malam ini, saya akan bertolak ke Meulaboh,” ujarnya.

Sementara itu, Dir Polair Polda Aceh Kombes Pol Zaini, mengatakan kalau lokasi pemukulan nelayan Aceh di dekat pengeboran gas PT Arun di NSO tersebut, di Selat Melaka berarti masih perairan Indonesia yang jaraknya sekira 85 mil dari Lhokseumawe.(ian/rpg)

source: riaupos.com

Akhirnya, Obama Menuju Indonesia

NEW DELHI, KOMPAS.com - Presiden AS, Barack Obama, akhirnya bertolak menuju Jakarta, Selasa (9/11). Kunjungan ini diharapkan akan mendorong hubungan dagang dan keamanan antara kedua negara.

Kunjungannya ke Indonesia, negara tempat ia melewati empat tahun masa anak-anaknya, dilakukan setelah dua jadwal perjalanan sebelumnya dibatalkan karena masalah di dalam negeri. Pada Maret ia berjuang menggolkan peraturan perawatan kesehatan dan pada Juni, saat ia menghadapi pembersihan kebocoran besar minyak BP (British Petroleum) di Teluk Meksiko. Penundaan tersebut mengecewakan dan kunjungan kali ini sempat diragukan terkait abu vukanik dari Gunung Merapi.

Indonesia merupakan tujuan penting bagi Obama karena bermacam alasan pribadi dan strategis, kata beberapa pembantunya. Indonesia yang terus bangkit penting sebagai sekutu AS, bahkan sekalipun kegembiraan sehubungan dengan terpilihnya Obama telah pudar sejak ia menjadi presiden hampir dua tahun lalu. Di mata AS, Indonesia adalah negara demokrasi dan ekonomi yang sedang muncul, anggota G-20 dan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia. "Kami memandang Indonesia sebagai persimpangan sangat banyak kepentingan utama Amerika, dan kami memandangnya sebagai mitra yang sangat penting bagi masa depan kepentingan Amerika di Asia dan dunia," kata Ben Rhodes, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Obama Urusan Komunikasi Strategis.

Jakarta merupakan persinggahan kedua dalam perjalanan 10-hari Obama ke empat negara Asia yang berfokus pada pengembangan hubungan bisnis yang dapat mengarah kepada penciptaan lapangan kerja AS. Obama telah menghabiskan tiga hari di India, dan dari Indonesia ia akan mengunjungi Korea Selatan, di mana ia menghadiri pertemuan puncak G-20, serta Yokohama, Jepang, untuk pertemuan ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Kemitraan Menyeluruh
Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan menandatangani "Kemitraan Menyeluruh", yang mereka sepakati tahun lalu. Kesepakatan itu mencakup masalah keamanan, ekonomi dan hubungan orang per orang, kata Jeffrey Bader, Penasehat Obama Urusan Asia. Obama, yang berencana kembali ke Indonesia tahun 2011 untuk pertemuan puncak Asia, juga direncanakan membahas rencana bagi kunjungan Presiden Yudhoyono ke Amerika Serikat.

Amerika Serikat hanya mengekspor barang seharga 6 miliar dolar AS ke Indonesia setiap tahun, sehingga menjadikannya pasar terbesar ke-37 bagi Amerika, demikian keterangan dari Kamar Dagang AS. Obama juga direncanakan akan memanfaatkan kunjungan singkatnya untuk merangkul kaum Muslim. Ia dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal, salah satu masjid terbesar di dunia, Rabu besok, dan memberikan pidato terbuka yang diperkirakan para pembantunya akan menarik sangat banyak orang.

Ibu Negara Michelle Obama, yang menyertai Obama ke India, juga ikut dalam kunjungan ke Indonesia sebelum kembali ke Amerika Serikat. Obama masih mendapat dukungan kuat di Indonesia, sekalipun kepercayaan kepadanya telah merosot di negara Muslim lain sejak ia berpidato di Kairo, Mesir, pada Juni 2009. Perang yang lama yang dilancarkan AS di negara Muslim -Afganistan dan Irak- telah membuat dia kehilangan dukungan di kalangan umat Muslim, dan tak ada kemajuan dalam perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang juga menggerogoti dukungan buat dia.

http://internasional.kompas.com/read/2010/11/09/1005203/Akhirnya..Obama.Menuju.Indonesia

Obama Returns to Indonesia Chasing Trade Rather Than Chickens

In United States President Barack Obama’s 2006 book, “The Audacity of Hope,” the then-freshman senator described growing up in Indonesia as a “joyous time, full of adventure and mystery — days of chasing down chickens and running from water buffalo.”

He is scheduled to return here today as leader of the world’s biggest economy, aiming to solidify a relationship between the US and Indonesia that his advisers say is one of the keys to future US growth and security.

Administration officials say the Indonesia stop, postponed twice earlier this year, underscores Obama’s goal of boosting US exports to create jobs. Enlarging overseas markets for US companies is a central theme of Obama’s four-country tour of Asia that began in India on Nov. 6.

“We see in Indonesia the intersection of a lot of key American interests,” Ben Rhodes, Obama’s deputy national security adviser, said. The partnership “is very important to the future of American interests in Asia and the world.”

As China’s economic and diplomatic clout grows, Obama has made a priority of engaging other Asian nations, particularly the 10 countries that make up the Association of Southeast Asian Nations.

With a population of about 600 million, Southeast Asia was America’s fifth-largest trading partner and the fourth-biggest market for US goods last year. Indonesia, whose trade with the US totaled $18 billion last year, as a member of the Group of 20 and the world’s third-largest democracy, is “the most important country in Asean,” said Jeff Bader, senior director for Asian Affairs at the National Security Council.

Transforming Relationship

With US investments in Asean countries surpassing those in China and India, it’s critical that the US transform its relationship with Indonesia, said Ernest Bower, director of the Southeast Asia program at the Center for Strategic and International Studies, a policy group in Washington.

“It’s not trying to contain China, but it’s trying to strengthen relationships so that you can handle a rising China,” Bower said.

“Asia is where the growth will come from in the world economy over the next decade, we’re crystal clear on that,” he said. “Indonesia is important because it’s the big player there.”

Later this week Obama will attend the G-20 summit in South Korea and the Asia-Pacific Economic Cooperation forum in Japan.

Obama is set to meet with President Susilo Bambang Yudhoyono today to initiate a five-year program to enhance a partnership on issues including climate change, counterterrorism, combating Iran’s nuclear program and territorial disputes in the South China Sea, Bader said.

The visit also gives Obama an opportunity to build on the outreach to the Muslim world he began last year in Cairo.

On Wednesday, the president plans to visit the Istiqlal Mosque, Southeast Asia’s largest, and later deliver a speech highlighting the coexistence of democracy and Islam in Indonesia.

“In a part of the world in which there’s a mix of democracies and states that have not yet embraced democracy, Indonesia sets a positive example,” Rhodes said.

Obama’s attempts to reset relations with the Muslim world pose political risks for the president at home and abroad.

A Pew Research Center poll released in August found that 18 percent of the public incorrectly believes Obama is a Muslim. Thirty-four percent correctly identified Obama as a Christian and 43 percent said they didn’t know his faith.

“It’s not an issue where he gains any domestic political points,” said Stephen Grand, director of the Brookings Institution’s Project on US Relations with the Islamic World. “He seems to understand that at the end of the day, we’re not going to eliminate al-Qaeda until we’re seen as a partner of Muslims around the world rather than a country that’s at war with Muslims.”

At the same time, there’s been increased disillusionment in parts of the Muslim world that Obama’s actions, particularly on the Middle East peace process, haven’t matched the expectations he set in his June 2009 speech at Cairo University in Egypt, Grand said.

The Pew Research Center’s Global Attitudes Project conducted April and May of this year found that the opinion of the US in Muslim countries has slipped since last year. It’s still higher than it was under former President George W. Bush.


Bloomberg

http://www.thejakartaglobe.com/business/obama-returns-to-indonesia-chasing-trade-rather-than-chickens/405675

RAKSASA EKONOMI
Pilih Mana, Amerika atau China?

JAKARTA, KOMPAS.com - Parlemen Republik Rakyat China mendatangi parlemen Indonesia, kemarin hingga hari ini, Selasa (9/11/2010), untuk menjajaki penguatan kerja sama antara kedua negara. Sementara itu, rombongan Presiden AS Barrack Obama juga akan tiba di Jakarta, Selasa sore.

Kita harus menjadikan kedua negara yang jumlah penduduknya lebih besar itu juga menjadi pasar kita

Kedua negara yang menjadi raksasa ekonomi dunia ini tampak begitu tertarik dengan Indonesia. Lantas Indonesia akan pilih yang mana?

Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Tohari mengatakan 'persaingan' ini wajar terjadi. China menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi jadi adidaya di dunia. "Implikasi adidayanya itu kan ada perluasan pengaruh di berbagai bidang kehidupan. Jadi kalau kemudian Amerika dan RRC ini ada semacam kompetisi untuk menjadi yang paling berpengaruh di dunia, itu saya kira wajar saja sebagai konsekuensi logis dari kemajuan mereka, terutama di bidang ekonomi," ungkapnya di Gedung DPR RI.

Menurut politisi Golkar ini, sebenarnya Indonesia tak harus memilih. Justru Amerika dan China bisa menjadi pasar yang besar untuk Indonesia. Pasalnya, Amerika dan China sama-sama memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dari Indonesia.

"Dari segi penduduk untuk itu makanya Indonesia harus lebih bekerja keras, jangan sampai kita ini menjadi sekedar menjadi pasar bagi kedua negara itu (RRC dan Amerika), tetapi kita harus menjadikan kedua negara yang jumlah penduduknya lebih besar itu juga menjadi pasar kita," tambahnya.

Ke depan, lanjutnya, Indonesia harus obyektif melihat keuntungan-keuntungan yang bisa diraih baik melalui Amerika dan China. Mana yang paling menguntungkan untuk Indonesia.

"Kalau Amerika mendekati, untuk itu Amerika pun harus memberi banyak manfaat juga dong untuk indonesia. kalau Amerika tidak bisa memberi manfaat banyak untuk indonesia ya untuk apa kita dekat-dekat dengan Amerika tapi kemudian jauh dengan cina. hal yang sama pun harus kita katakan juga kepada China. saya rasa politik luar negeri Indonesia harus dikelola lebih cerdas dan canggih menghadapi kedua negara yang nyaris menjadi superpower dunia ini. Jangan sampai kita diperalat kedua negara, tetapi manfaatkan hal ini untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya juga demi national interest kita," tandasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/09/15581758/Pilih.Mana..Amerika.atau.China-5

ada yg numpang ngeksis nih..

http://us.images.detik.com/content/2010/11/09/157/dinner1.jpg

Why Australia Worries About Indonesia

What country is most likely to upset American-Australian relations in the near future? One would be inclined to think of China but Michael Wesley, executive director of the Lowy Institute for International Policy, doesn’t think so.

At The Interpreter, Wesley points to “the Jakarta factor” instead. Indonesia was responsible for the most serious rift in relations between Canberra and Washington, he notes, back in the early 1960s, “when the Americans decided that Cold War interests were more important than backing their mates’ opposition to Jakarta’s annexation of West Irian.”

Things may seem to have moved on. Indonesia has no outstanding territorial claims, and it’s a democracy now. And even though President Barack Obama spent part of his childhood there, it’s still a major effort to get the Americans to think seriously about Indonesia.

Although consumer confidence in Indonesia was back up to prerecession levels in March of this year already, the island nation has yet not entirely recovered from the Asian financial crisis of the previous decade. Susilo Bambang Yudhoyono, president since 2004, has made serious efforts at reforming Indonesia’s obstructive regulatory environment, including measures to fight corruption, but impediments to economic growth remain. Investment, both foreign and domestic, is curtailed by government interference while judicial enforcement can be erratic and nontransparent. Nevertheless, Indonesia is doing better than a few years ago and, according to Wesley, that’s why it’s likely to clash with Australia eventually.

Australia and Indonesia get on because of the long-running balanced disparity between the two countries. Australia is small but wealthy; Indonesia is huge but poor. Indonesia has a huge army but small naval and air forces; Australia has a small army but potent naval and air capabilities. As Hugh White says, the Australian army could get to Indonesia but do nothing once it got there; the Indonesian army could overrun Australia but can’t get here. So we just accept each other and get along.

As Indonesia rises, being admitted into the G20 and recognized by the United States as a potential partner across the Pacific in counterbalancing China’s revisionist maritime claims in the Southeast Sea, Australia risks being sidelined.

Different countries across the region share a concern about China’s rapid growth and assertiveness. That is why the Vietnamese, for instance, have shown an interest in the Quadrilateral Initiative which Australia, India, Japan and the United States launched in May 2007 in Manilla. The country has since participated in naval exercises with the US and negotiated a nuclear cooperation treaty with the Obama Administration.

Japan, too, has been strengthening ties across East Asia, organizing military exchanges with Vietnam, building subways in New Delhi, and making a stance along with South Korea when the North sunk one of its ships in May. Indeed, “the Japanese and Koreans have their hands full helping India and Vietnam,” according to Wesley. “This leaves the US as most likely to awake to the strategic sense of helping Indonesia emerge as a great power.”

Wesley, writing from Australia, has reason to be concerned. “Are we sure our friends in Washington, entering a deepening spiral of strategic competition with Beijing, would take account of our strategic interests before investing in Indonesia’s strength?” The answer is probably no, though one shouldn’t worry too much about China’s navy and its posturing.

Plenty in Washington do worry however, whether they should or shouldn’t, and this should worry Australia in turn, especially with the Rio Tinto affair of last year still fresh in mind. One can hardly blame the Australians for dreading China rather more than we do, halfway across the globe. But with Australia, at the same time, invested in international peacekeeping, particularly in Afghanistan; dedicated to the War on Terror; and with the ANZUS Treaty firmly in place, Canberra hasn’t too much to fret about. If worse comes to the worst, America is rather more likely to pick sides for a prosperous, trustworthy ally than a country that just emerged out of semi-dictatorship ten years ago.

http://atlanticsentinel.com/2010/08/why-australia-worries-about-indonesia/

Obama arrives in Indonesia

JAKARTA (AFP) - US President Barack Obama finally made a much-delayed homecoming of sorts to Indonesia on Tuesday, seeking to engage Muslims and cement strategic relations on the second leg of his Asia tour.

ADVERTISEMENT

Obama arrived in Jakarta under stormy skies on Air Force One from India, as his nine-day Asian odyssey took him from the world's largest democracy to its most populous Muslim-majority nation.

The president spent four years in Indonesia as a boy with his late mother, though he will have little time for tourism on the 24-hour visit in which he will attempt to renew his outreach to the Muslim world while courting new markets and business opportunities for US companies.

White House spokesman Robert Gibbs told reporters that volcanic ash spewing from the mouth of Mount Merapi in central Java could force Obama to cut back the whirlwind trip even shorter.

"The modelling for the volcanic ash will likely necessitate that we leave Indonesia several hours earlier than the schedule had it laid out tomorrow," he said, adding however that a keynote speech scheduled for Wednesday would still take place.

Remembered by his old Indonesian schoolmates as a chubby boy called "Barry", Obama will hold talks and share an official dinner with President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday, focusing on economic and security issues.

The next day, Obama is scheduled to visit the Istiqlal Mosque, Southeast Asia's largest, and leverage his popularity with an open-air speech to the Indonesia's 240 million people, some 200 million of whom are Muslim.

Security has been beefed up in a country that has fallen victim to a number of deadly terror attacks in recent years, with about 8,500 security personnel, including the military, deployed in strategic locations across Jakarta.

"'Barry' to Return Home," trumpeted The Jakarta Post newspaper, while the Koran Tempo daily declared: "Finally He's Here."

US officials say that, just as with Obama's trip to India, his visit to Indonesia is designed to reinvigorate relations with an "inspiring" emerging democracy and an economy with a key role to play in the early 21st century.

Indonesia is Southeast Asia's biggest economy and is seen as a key strategic partner for the United States as it prepares for 21st-century challenges like the rise of China and the threat of radical Islamism.

"We've had this focus on Asia and on emerging powers and on democracies as kind of cornerstones of the kind of strategic orientation of the United States in the 21st century," Obama speechwriter Ben Rhodes said.

"India fits firmly in that category and so does Indonesia."

Obama's speech on Wednesday has the twin aims of engaging Indonesians on their embrace of democracy and the free market following the fall of the Suharto dictatorship in 1999, and of renewing dialogue with Muslims opened at his landmark Cairo address last year.

An embarrassed Obama cancelled two previous attempts to visit Indonesia earlier this year, as domestic crises intervened, and his snatched day in the country where he lived for four years as a boy may disappoint his hosts.

Originally, Obama had planned to show his family fondly remembered haunts of his youth, but given his diminished political standing following mid-term elections a wallow in nostalgia abroad would be a political step too far.

For a few days this week, it seemed Obama's visit could be in doubt again, after Mount Merapi spewed ash high into the skies and raised fears that Air Force One would be unable to land in Jakarta.

But international flights to the city returned to normal on Tuesday, even as the volcano continued to belch debris and deadly gas some 430 kilometres (270 miles) to the east.

A total of 151 people have lost their lives since Merapi began its latest cycle of eruptions on October 26, and more than 300,000 have been forced to flee their homes.

Obama's speech will mark his most high profile chance for discourse on US relations with the Islamic world in a foreign country since his landmark speech to the world's Muslims in the Egyptian capital in June 2009.

But officials cautioned against the idea that Obama needed to renew his commitment for a "new beginning" with Islam, after a furore over plans to build an Islamic cultural centre near the site of the September 11 attacks in New York.

http://ca.news.yahoo.com/s/afp/101109/usa/us_indonesia_diplomacy_obama_5

United States President Barack Obama’s Full Speech from the University of Indonesia

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/20101110131802071.jpg
Students cheering as United States President Barack Obama delivers his speech at the University of Indonesia in Jakarta on Wednesday. (AFP Photo/Jim Watson)

Jakarta, Indonesia. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta. And thank you to the people of Indonesia.

I am so glad that I made it to Indonesia, and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that has meant so much to me. Unfortunately, it’s a fairly quick visit, but I look forward to coming back a year from now, when Indonesia hosts the East Asia Summit.

Before I go any further, I want to say that our thoughts and prayers are with all of those Indonesians affected by the recent tsunami and volcanic eruptions – particularly those who have lost loved ones, and those who have been displaced. As always, the United States stands with Indonesia in responding to this natural disaster, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and resilience of the Indonesian people will pull you through once more.

Let me begin with a simple statement: Indonesia is a part of me. I first came to this country when my mother married an Indonesian man named Lolo Soetoro. As a young boy, I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home.

Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. The Hotel Indonesia was one of the few high rises, and there was just one brand new shopping center called Sarinah. Betchaks outnumbered automobiles in those days, and the highway quickly gave way to unpaved roads and kampongs.

We moved to Menteng Dalam, where we lived in a small house with a mango tree out front. I learned to love Indonesia while flying kites, running along paddy fields, catching dragonflies, and buying satay and baso from the street vendors. Most of all, I remember the people – the old men and women who welcomed us with smiles; the children who made a foreigner feel like a neighbor; and the teachers who helped me learn about the wider world.

Because Indonesia is made up of thousands of islands, hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups, my times here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. In this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia’s Constitution, and that remains one of this country’s defining and inspiring characteristics.

I stayed here for four years – a time that helped shape my childhood; a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya; and a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next twenty years to live, work and travel – pursuing her passion of promoting opportunity in Indonesia’s villages, particularly for women and girls. For her entire life, my mother held this place and its people close to her heart.

So much has changed in the four decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you asked me – or any of my schoolmates who knew me back then – I don’t think any of us could have anticipated that I would one day come back to Jakarta as President of the United States. And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades.

The Jakarta that I once knew has grown to a teeming city of nearly ten million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and commerce. While my Indonesian friends and I used to run in fields with water buffalo and goats, a new generation of Indonesians is among the most wired in the world – connected through cell phones and social networks. And while Indonesia as a young nation focused inward, a growing Indonesia now plays a key role in the Asia Pacific and the global economy.

This change extends to politics. When my step-father was a boy, he watched his own father and older brother leave home to fight and die in the struggle for Indonesian independence. I’m happy to be here on Heroes Day to honor the memory of so many Indonesians who have sacrificed on behalf of this great country.

When I moved to Jakarta, it was 1967, a time that followed great suffering and conflict in parts of this country. Even though my step-father had served in the Army, the violence and killing during that time of political upheaval was largely unknown to me because it was unspoken by my Indonesian family and friends. In my household, like so many others across Indonesia, it was an invisible presence. Indonesians had their independence, but fear was not far away.

In the years since then, Indonesia has charted its own course through an extraordinary democratic transformation – from the rule of an iron fist to the rule of the people. In recent years, the world has watched with hope and admiration, as Indonesians embraced the peaceful transfer of power and the direct election of leaders. And just as your democracy is symbolized by your elected President and legislature, your democracy is sustained and fortified by its checks and balances: a dynamic civil society; political parties and unions; a vibrant media and engaged citizens who have ensured that – in Indonesia -- there will be no turning back.

But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia – that spirit of tolerance that is written into your Constitution; symbolized in your mosques and churches and temples; and embodied in your people – still lives on. Bhinneka Tunggal Ika – unity in diversity. This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important role in the 21st century.

So today, I return to Indonesia as a friend, but also as a President who seeks a deep and enduring partnership between our two countries. Because as vast and diverse countries; as neighbors on either side of the Pacific; and above all as democracies – the United States and Indonesia are bound together by shared interests and shared values.

Yesterday, President Yudhoyono and I announced a new, Comprehensive Partnership between the United States and Indonesia. We are increasing ties between our governments in many different areas, and – just as importantly – we are increasing ties among our people. This is a partnership of equals, grounded in mutual interests and mutual respect.

With the rest of my time today, I’d like to talk about why the story I just told – the story of Indonesia since the days when I lived here – is so important to the United States, and to the world. I will focus on three areas that are closely related, and fundamental to human progress – development, democracy, and religion.

First, the friendship between the United States and Indonesia can advance our mutual interest in development.

When I moved to Indonesia, it would have been hard to imagine a future in which the prosperity of families in Chicago and Jakarta would be connected. But our economies are now global, and Indonesians have experienced both the promise and perils of globalization: from the shock of the Asian financial crisis in the 1990s to the millions lifted out of poverty. What that means – and what we learned in the recent economic crisis – is that we have a stake in each other’s success.

America has a stake in an Indonesia that is growing, with prosperity that is broadly shared among the Indonesian people – because a rising middle class here means new markets for our goods, just as America is a market for yours. And so we are investing more in Indonesia, our exports have grown by nearly 50 percent, and we are opening doors for Americans and Indonesians to do business with one another.

America has a stake in an Indonesia that plays its rightful role in shaping the global economy. Gone are the days when seven or eight countries could come together to determine the direction of global markets. That is why the G-20 is now the center of international economic cooperation, so that emerging economies like Indonesia have a greater voice and bear greater responsibility. And through its leadership of the G-20’s anti-corruption group, Indonesia should lead on the world stage and by example in embracing transparency and accountability.

America has a stake in an Indonesia that pursues sustainable development, because the way we grow will determine the quality of our lives and the health of our planet. That is why we are developing clean energy technologies that can power industry and preserve Indonesia’s precious natural resources – and America welcomes your country’s strong leadership in the global effort to combat climate change.

Above all, America has a stake in the success of the Indonesian people. Underneath the headlines of the day, we must build bridges between our peoples, because our future security and prosperity is shared. That is exactly what we are doing – by increased collaboration among our scientists and researchers, and by working together to foster entrepreneurship. And I am especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries – we want more Indonesian students in our schools, and more American students to come study in this country, so that we can forge new ties that last well into this young century.

These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and numbers on a balance sheet. It’s about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It’s about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not be suffocated by corruption. It’s about whether those forces that have transformed the Jakarta that I once knew –technology and trade and the flow of people and goods – translate into a better life for human beings, a life marked by dignity and opportunity.

This kind of development is inseparable from the role of democracy.

Today, we sometimes hear that democracy stands in the way of economic progress. This is not a new argument. Particularly in times of change and economic uncertainty, some will say that it is easier to take a shortcut to development by trading away the rights of human beings for the power of the state. But that is not what I saw on my trip to India, and that is not what I see in Indonesia. Your achievements demonstrate that democracy and development reinforce one another.

Like any democracy, you have known setbacks along the way. America is no different. Our own Constitution spoke of the effort to forge a “more perfect union,” and that is a journey we have travelled ever since, enduring Civil War and struggles to extend rights to all of our citizens. But it is precisely this effort that has allowed us to become stronger and more prosperous, while also becoming a more just and free society.

Like other countries that emerged from colonial rule in the last century, Indonesia struggled and sacrificed for the right to determine your destiny. That is what Heroes Day is all about – an Indonesia that belongs to Indonesians. But you also ultimately decided that freedom cannot mean replacing the strong hand of a colonizer with a strongman of your own.

Of course, democracy is messy. Not everyone likes the results of every election. You go through ups and downs. But the journey is worthwhile, and it goes beyond casting a ballot. It takes strong institutions to check the concentration of power. It takes open markets that allow individuals to thrive. It takes a free press and an independent justice system to root out abuse and excess, and to insist upon accountability. It takes open society and active citizens to reject inequality and injustice.

These are the forces that will propel Indonesia forward. And it will require a refusal to tolerate the corruption that stands in the way of opportunity; a commitment to transparency that gives every Indonesian a stake in their government; and a belief that the freedom that Indonesians have fought for is what holds this great nation together.

That is the message of the Indonesians who have advanced this democratic story – from those who fought in the Battle of Surabaya 55 years ago today; to the students who marched peacefully for democracy in the 1990s, to leaders who have embraced the peaceful transition of power in this young century. Because ultimately, it will be the rights of citizens that will stitch together this remarkable Nusantara that stretches from Sabang to Merauke – an insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh; Bali or Papua.

That effort extends to the example that Indonesia sets abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and best practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny, and the United States will strongly support that right. But the people of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny as well. That is why we condemned elections in Burma that were neither free nor fair. That is why we are supporting your vibrant civil society in working with counterparts across this region. Because there is no reason why respect for human rights should stop at the border of any country.

Hand in hand, that is what development and democracy are about – the notion that certain values are universal. Prosperity without freedom is just another form of poverty. Because there are aspirations that human beings share – the liberty of knowing that your leader is accountable to you, and that you won’t be locked up for disagreeing with them; the opportunity to get an education and to work with dignity; the freedom to practice your faith without fear or restriction.

Religion is the final topic that I want to address today, and – like democracy and development – it is fundamental to the Indonesian story.

Like the other Asian nations that I am visiting on this trip, Indonesia is steeped in spirituality – a place where people worship God in many different ways. Along with this rich diversity, it is also home to the world’s largest Muslim population – a truth that I came to know as a boy when I heard the call to prayer across Jakarta.

Just as individuals are not defined solely by their faith, Indonesia is defined by more than its Muslim population. But we also know that relations between the United States and Muslim communities have frayed over many years. As President, I have made it a priority to begin to repair these relations. As a part of that effort, I went to Cairo last June, and called for a new beginning between the United States and Muslims around the world – one that creates a path for us to move beyond our differences.

I said then, and I will repeat now, that no single speech can eradicate years of mistrust. But I believed then, and I believe today, that we have a choice. We can choose to be defined by our differences, and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground, and commit ourselves to the steady pursuit of progress. And I can promise you – no matter what setbacks may come, the United States is committed to human progress. That is who we are. That is what we have done. That is what we will do.

We know well the issues that have caused tensions for many years – issues that I addressed in Cairo. In the 17 months that have passed we have made some progress, but much more work remains to be done.

Innocent civilians in America, Indonesia, and across the world are still targeted by violent extremists. I have made it clear that America is not, and never will be, at war with Islam. Instead, all of us must defeat al Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion – certainly not a great, world religion like Islam. But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. This is not a task for America alone. Indeed, here in Indonesia, you have made progress in rooting out terrorists and combating violent extremism.

In Afghanistan, we continue to work with a coalition of nations to build the capacity of the Afghan government to secure its future. Our shared interest is in building peace in a war-torn land – a peace that provides no safe-haven for violent extremists, and that provides hope for the Afghan people.

Meanwhile, we have made progress on one of our core commitments — our effort to end the war in Iraq. 100,000 American troops have left Iraq. Iraqis have taken full responsibility for their security. And we will continue to support Iraq as it forms an inclusive government and we bring all of our troops home.

In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we have been persistent in our pursuit of peace. Israelis and Palestinians restarted direct talks, but enormous obstacles remain. There should be no illusions that peace and security will come easy. But let there be no doubt: we will spare no effort in working for the outcome that is just, and that is in the interest of all the parties involved: two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security.

The stakes are high in resolving these issues, and the others I have spoken about today. For our world has grown smaller and while those forces that connect us have unleashed opportunity, they also empower those who seek to derail progress. One bomb in a marketplace can obliterate the bustle of daily commerce. One whispered rumor can obscure the truth, and set off violence between communities that once lived in peace. In an age of rapid change and colliding cultures, what we share as human beings can be lost.

But I believe that the history of both America and Indonesia gives us hope. It’s a story written into our national mottos. E pluribus unum – out of many, one. Bhinneka Tunggal Ika – unity in diversity. We are two nations, which have travelled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag. And we are now building on that shared humanity – through the young people who will study in each other’s schools; through the entrepreneurs forging ties that can lead to prosperity; and through our embrace of fundamental democratic values and human aspirations..

Earlier today, I visited the Istiqlal mosque – a place of worship that was still under construction when I lived in Jakarta. I admired its soaring minaret, imposing dome, and welcoming space. But its name and history also speak to what makes Indonesia great. Istiqlal means independence, and its construction was in part a testament to the nation’s struggle for freedom. Moreover, this house of worship for many thousands of Muslims was designed by a Christian architect.

Such is Indonesia’s spirit. Such is the message of Indonesia’s inclusive philosophy, Pancasila. Across an archipelago that contains some of God’s most beautiful creations, islands rising above an ocean named for peace, people choose to worship God as they please. Islam flourishes, but so do other faiths. Development is strengthened by an emerging democracy. Ancient traditions endure, even as a rising power is on the move.

That is not to say that Indonesia is without imperfections. No country is. But here can be found the ability to bridge divides of race and region and religion – that ability to see yourself in all individuals. As a child of a different race coming from a distant country, I found this spirit in the greeting that I received upon moving here: Selamat Datang. As a Christian visiting a mosque on this visit, I found it in the words of a leader who was asked about my visit and said, “Muslims are also allowed in churches. We are all God’s followers.”

That spark of the divine lies within each of us. We cannot give in to doubt or cynicism or despair. The stories of Indonesia and America tell us that history is on the side of human progress; that unity is more powerful than division; and that the people of this world can live together in peace. May our two nations work together, with faith and determination, to share these truths with all mankind.

http://www.thejakartaglobe.com/home/united-states-president-barack-obamas-full-speech-from-the-university-of-indonesia/405898

Sudah Makan Pulang: Obama Departs Indonesia

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/20101110105343888.jpg
United States President Barack Obama delivering a speech at the University of Indonesia in Jakarta on Wednesday. Obama has departed Indonesia, less than 24 hours after touching down in the Indonesian capital. (AFP Photo/Jim Watson)

Jakarta. United States President Barack Obama departed Indonesia shortly before 11 a.m. on Wednesday, less than 24 hours after arriving on a historic visit to Jakarta.

In one of the highlights of a brief visit that captivated Indonesia, Obama on celebrated Indonesia’s evolution from the rule of the “iron fist” to democracy and lauded his boyhood home’s spirit of tolerance as a model for Islam and the West.

Obama said Indonesia’s transformation had been mirrored in his own life, in the 40 years since he left the world’s largest Muslim-majority nation, as a scruffy youth destined to become the president of the United States.

“Indonesia is a part of me,” Obama said, recalling how his late mother had married an Indonesian man and brought her son to then sleepy Jakarta, where he would fly kites, run in rice paddies and catch dragonflies.

Obama said he had been encouraged by Indonesia’s more recent rejection of Suharto-era authoritarianism and embrace of democracy, and said, with its new skyscrapers in now teeming Jakarta, it was now a key force in Asia.

The president gave his speech on a twice-postponed visit to Indonesia, due to be cut short by several hours as Obama sought to outrace a cloud of volcanic ash spewed out by Mount Merapi, which has severely disrupted air travel.

More than 6,000 people, mainly students, packed an auditorium in the lush tropical grounds of the national university to hear the president’s keynote address of his whirlwind 24-hour visit.

In a lighter moment, they laughed as he broke from his speech to mimic the call of street vendors selling satay — an Indonesian specialty — which he remembered from his childhood.

“If you asked me — or any of my schoolmates who knew me back then — I don’t think any of us could have anticipated that I would one day come back to Jakarta as president of the United States,” he said to loud applause.

“And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades.”

Obama’s speech, on the second leg of a four-nation, eight-day tour designed to cement US strategic relations and to drum up export markets in emerging Asia, also reflected on his Cairo address to the Muslim world in 2009.

Then, buoyed by a bumper election win, with the promise of huge expectations intact, Obama vowed to forge a “new beginning” with Islam, following years of distrust fuelled by US wars in Iraq and Afghanistan.

“As I said then, and will repeat now ... no single speech can eradicate years of mistrust,” Obama said, and vowed to do the hard work of forming common ground where suspicion and trust reigned.

He held up Indonesia as an example of tolerance to a tense age of colliding cultures, when “one whispered rumor can obscure the truth, and set off violence between communities that once lived in peace.”

“Even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia — that spirit of tolerance that is written into your constitution, symbolized in your mosques and churches and temples, and embodied in your people — still lives on,” Obama said.

“Unity in diversity. This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important role in the 21st century.”

Obama also however vowed to prosecute the war against Al-Qaeda cells along the Pakistan-Afghan border and in failing states such as Yemen and Somalia.

“All of us must defeat Al-Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion — certainly not a great, world religion like Islam,” he said.

“But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. This is not a task for America alone.”


Agence France-Presse/JG

http://www.thejakartaglobe.com/news/sudah-makan-pulang-obama-departs-indonesia/405878

Presiden Austria Tak Kebagian Alat Penerjemah, SBY Kesal

Jakarta - Sesi keterangan pers bersama Presiden SBY dan Presiden Austria Heinz Fischer diawali 'insiden' penerjemah. Bagian awal sambutan SBY terpotong gara-gara alat penerjemah bagi rombongan tamu dari Austria kurang banyak.

Sebagaimana biasa, pertemuan antardelegasi dua negara ditutup dengan keterangan pers bersama oleh dan kepala pemerintahan. Menyadari para tamu dari Austria berbahasa Jerman, Presiden SBY meminta agar ada alat penerjemah, baik bagi dirinya maupun Presiden Fischer.

"Kalau nggak ada headset-nya kan nggak mungkin. Wartawan juga harus dapat semua," ujar SBY sebelum dia memulai sambutannya.

Permintaan yang disampaikan SBY ini spontan membuat tim teknis Rumah Tangga Kepresiden kelabakan. Sebab rupanya mereka tidak menyiapkan ada alat penerjemah di podium yang digunakan Presiden SBY dan Presiden Fischer berpidato.

Tak lama kemudian Presiden Fischer menerima satu set alat penejermah, dan Presiden SBY pun mulai memberi sambutan. Tapi sesaat kemudian baru ketahuan bahwa alat yang diterima Presiden Fischer tidak berfungsi baik.

"Kami mendapat kehormatan dengan kunjungan Presiden Austria, Heinz Fischer, dan Nyonya. Beliau kemari membawa rombongan pelaku bisnis dalam jumlah besar," kata Presiden SBY dalam pembukaannya yang langsung saja terhenti setelah melihat Presiden Fischer mengalami kesulitan dengan alat penerjemahnya.

"Kalau begitu diterjemahkan secara bertahap saja," kata SBY setelah tahu bahwa jumlah unit alat penerjemah yang tersedia kurang.

"I'm so sorry Mr President. Really sorry," ujar SBY kepada Presiden Fischer.

"Bisa saya terjemahkan ke Bahasa Inggris, Pak?" tanya Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menawarkan jalan keluar.

"Yang di sana saja. Suruh keluar ke sini!" jawab SBY sambil memandang ke arah bilik penerjemah.

Petugas penerjemah yang siap di bilik penerjemah keluar dan ambil posisi yang sebelumnya ditempati MC. Dia menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang bisa didengar semua hadirin termasuk yang tidak kebagian alat penerjemah.

Selanjutnya Presiden SBY melanjutkan menyampaikan sambutannya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang Presiden Fischer sampaikan, dalam bahasa Inggris.

Sebenarnya tim teknis Rumah Tangga Kepresidenan sudah menyiapkan alat penerjemah. Jumlahnya pun tidak sedikit, yakni 70 unit yang dibagikan kepada wartawan dari Austria dan Indonesia.

"Kita sudah siapkan 70 unit headset, tetapi masih kurang juga ya," keluh si petugas yang kebingungan.
(lh/fay)

http://www.detiknews.com/read/2010/11/09/152620/1490332/10/presiden-austria-tak-kebagian-alat-penerjemah-sby-kesal

The President in Indonesia

http://img210.imageshack.us/img210/969/539we.jpg (http://img210.imageshack.us/i/539we.jpg/)


THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

REMARKS
President Obama’s Speech in Jakarta

November 10, 2010
University of Indonesia
Jakarta, Indonesia

9:30 A.M. WIT


THE PRESIDENT: Terima kasih. Terima kasih, thank you so much, thank you, everybody. Selamat pagi. (Applause.) It is wonderful to be here at the University of Indonesia. To the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, thank you so much for your hospitality. (Applause.)

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia.

Pulang kampung nih. (Applause.) I am so glad that I made it back to Indonesia and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that’s meant so much to me. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. (Applause.)

Before I go any further, I want to say that our thoughts and prayers are with all of those Indonesians who are affected by the recent tsunami and the volcanic eruptions -- particularly those who’ve lost loved ones, and those who’ve been displaced. And I want you all to know that as always, the United States stands with Indonesia in responding to natural disasters, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and the resilience of the Indonesian people will pull you through once more.

Let me begin with a simple statement: Indonesia bagian dari diri saya. (Applause.) I first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Soetoro. And as a young boy I was -- as a young boy I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home.

Jakarta -- now, Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. This was back in 1967, ’68 -- most of you weren’t born yet. (Laughter.) The Hotel Indonesia was one of the few high rises, and there was just one big department store called Sarinah. That was it. (Applause.) Betchaks and bemos, that’s how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn’t have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the kampongs.

So we moved to Menteng Dalam, where -- (applause) -- hey, some folks from Menteng Dalam right here. (Applause.) And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying satay and baso from the street vendors. (Applause.) I still remember the call of the vendors. Satay! (Laughter.) I remember that. Baso! (Laughter.) But most of all, I remember the people -- the old men and women who welcomed us with smiles; the children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend; and the teachers who helped me learn about this country.

Because Indonesia is made up of thousands of islands, and hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups, my time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way -- (applause) -- in this way he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia’s Constitution, and that remains one of this country’s defining and inspiring characteristics. (Applause.)

Now, I stayed here for four years -- a time that helped shape my childhood; a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya; a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel -- and to pursue her passion of promoting opportunity in Indonesia’s villages, especially opportunity for women and for girls. And I was so honored -- (applause) -- I was so honored when President Yudhoyono last night at the state dinner presented an award on behalf of my mother, recognizing the work that she did. And she would have been so proud, because my mother held Indonesia and its people very close to her heart for her entire life. (Applause.)

So much has changed in the four decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you asked me -- or any of my schoolmates who knew me back then -- I don’t think any of us could have anticipated that one day I would come back to Jakarta as the President of the United States. (Applause.) And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades.

The Jakarta that I once knew has grown into a teeming city of nearly 10 million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and of commerce. While my Indonesian friends and I used to run in fields with water buffalo and goats -- (laughter) -- a new generation of Indonesians is among the most wired in the world -- connected through cell phones and social networks. And while Indonesia as a young nation focused inward, a growing Indonesia now plays a key role in the Asia Pacific and in the global economy. (Applause.)

Now, this change also extends to politics. When my stepfather was a boy, he watched his own father and older brother leave home to fight and die in the struggle for Indonesian independence. And I’m happy to be here on Heroes Day to honor the memory of so many Indonesians who have sacrificed on behalf of this great country. (Applause.)

When I moved to Jakarta, it was 1967, and it was a time that had followed great suffering and conflict in parts of this country. And even though my stepfather had served in the Army, the violence and killing during that time of political upheaval was largely unknown to me because it was unspoken by my Indonesian family and friends. In my household, like so many others across Indonesia, the memories of that time were an invisible presence. Indonesians had their independence, but oftentimes they were afraid to speak their minds about issues.

In the years since then, Indonesia has charted its own course through an extraordinary democratic transformation -- from the rule of an iron fist to the rule of the people. In recent years, the world has watched with hope and admiration as Indonesians embraced the peaceful transfer of power and the direct election of leaders. And just as your democracy is symbolized by your elected President and legislature, your democracy is sustained and fortified by its checks and balances: a dynamic civil society; political parties and unions; a vibrant media and engaged citizens who have ensured that -- in Indonesia -- there will be no turning back from democracy.

But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia -- that spirit of tolerance that is written into your Constitution; symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other; that spirit that’s embodied in your people -- that still lives on. (Applause.) Bhinneka Tunggal Ika -- unity in diversity. (Applause.) This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century.

So today, I return to Indonesia as a friend, but also as a President who seeks a deep and enduring partnership between our two countries. (Applause.) Because as vast and diverse countries; as neighbors on either side of the Pacific; and above all as democracies -- the United States and Indonesia are bound together by shared interests and shared values.

Yesterday, President Yudhoyono and I announced a new Comprehensive Partnership between the United States and Indonesia. We are increasing ties between our governments in many different areas, and -- just as importantly -- we are increasing ties among our people. This is a partnership of equals, grounded in mutual interests and mutual respect.

So with the rest of my time today, I’d like to talk about why the story I just told -- the story of Indonesia since the days when I lived here -- is so important to the United States and to the world. I will focus on three areas that are closely related, and fundamental to human progress -- development, democracy and religious faith.

First, the friendship between the United States and Indonesia can advance our mutual interest in development.

When I moved to Indonesia, it would have been hard to imagine a future in which the prosperity of families in Chicago and Jakarta would be connected. But our economies are now global, and Indonesians have experienced both the promise and the perils of globalization: from the shock of the Asian financial crisis in the ‘90s, to the millions lifted out of poverty because of increased trade and commerce. What that means -- and what we learned in the recent economic crisis -- is that we have a stake in each other’s success.

America has a stake in Indonesia growing and developing, with prosperity that is broadly shared among the Indonesian people -- because a rising middle class here in Indonesia means new markets for our goods, just as America is a market for goods coming from Indonesia. So we are investing more in Indonesia, and our exports have grown by nearly 50 percent, and we are opening doors for Americans and Indonesians to do business with one another.

America has a stake in an Indonesia that plays its rightful role in shaping the global economy. Gone are the days when seven or eight countries would come together to determine the direction of global markets. That’s why the G20 is now the center of international economic cooperation, so that emerging economies like Indonesia have a greater voice and also bear greater responsibility for guiding the global economy. And through its leadership of the G20’s anti-corruption group, Indonesia should lead on the world stage and by example in embracing transparency and accountability. (Applause.)

America has a stake in an Indonesia that pursues sustainable development, because the way we grow will determine the quality of our lives and the health of our planet. And that’s why we’re developing clean energy technologies that can power industry and preserve Indonesia’s precious natural resources -- and America welcomes your country’s strong leadership in the global effort to combat climate change.

Above all, America has a stake in the success of the Indonesian people. Underneath the headlines of the day, we must build bridges between our people, because our future security and prosperity is shared. And that is exactly what we’re doing -- by increasing collaboration among our scientists and researchers, and by working together to foster entrepreneurship. And I’m especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries. (Applause.) We want more Indonesian students in American schools, and we want more American students to come study in this country. (Applause.) We want to forge new ties and greater understanding between young people in this young century.

These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and numbers on a balance sheet. It’s about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It’s about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not suffocated by corruption. It’s about whether those forces that have transformed the Jakarta I once knew -- technology and trade and the flow of people and goods -- can translate into a better life for all Indonesians, for all human beings, a life marked by dignity and opportunity.

Now, this kind of development is inseparable from the role of democracy.

Today, we sometimes hear that democracy stands in the way of economic progress. This is not a new argument. Particularly in times of change and economic uncertainty, some will say that it is easier to take a shortcut to development by trading away the right of human beings for the power of the state. But that’s not what I saw on my trip to India, and that is not what I see here in Indonesia. Your achievements demonstrate that democracy and development reinforce one another.

Like any democracy, you have known setbacks along the way. America is no different. Our own Constitution spoke of the effort to forge a “more perfect union,” and that is a journey that we’ve traveled ever since. We’ve endured civil war and we struggled to extend equal rights to all of our citizens. But it is precisely this effort that has allowed us to become stronger and more prosperous, while also becoming a more just and a more free society.

Like other countries that emerged from colonial rule in the last century, Indonesia struggled and sacrificed for the right to determine your destiny. That is what Heroes Day is all about -- an Indonesia that belongs to Indonesians. But you also ultimately decided that freedom cannot mean replacing the strong hand of a colonizer with a strongman of your own.

Of course, democracy is messy. Not everyone likes the results of every election. You go through your ups and downs. But the journey is worthwhile, and it goes beyond casting a ballot. It takes strong institutions to check the power -- the concentration of power. It takes open markets to allow individuals to thrive. It takes a free press and an independent justice system to root out abuses and excess, and to insist on accountability. It takes open society and active citizens to reject inequality and injustice.

These are the forces that will propel Indonesia forward. And it will require a refusal to tolerate the corruption that stands in the way of opportunity; a commitment to transparency that gives every Indonesian a stake in their government; and a belief that the freedom of Indonesians -- that Indonesians have fought for is what holds this great nation together.

That is the message of the Indonesians who have advanced this democratic story -- from those who fought in the Battle of Surabaya 55 years ago today; to the students who marched peacefully for democracy in the 1990s; to leaders who have embraced the peaceful transition of power in this young century. Because ultimately, it will be the rights of citizens that will stitch together this remarkable Nusantara that stretches from Sabang to Merauke, an insistence -- (applause) -- an insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh; from Bali or Papua. (Applause.) That all Indonesians have equal rights.

That effort extends to the example that Indonesia is now setting abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and best practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny, and the United States will strongly support that right. But the people of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny as well. And that’s why we condemned elections in Burma recently that were neither free nor fair. That is why we are supporting your vibrant civil society in working with counterparts across this region. Because there’s no reason why respect for human rights should stop at the border of any country.

Hand in hand, that is what development and democracy are about -- the notion that certain values are universal. Prosperity without freedom is just another form of poverty. Because there are aspirations that human beings share -- the liberty of knowing that your leader is accountable to you, and that you won’t be locked up for disagreeing with them; the opportunity to get an education and to be able to work with dignity; the freedom to practice your faith without fear or restriction. Those are universal values that must be observed everywhere.

Now, religion is the final topic that I want to address today, and -- like democracy and development -- it is fundamental to the Indonesian story.

Like the other Asian nations that I’m visiting on this trip, Indonesia is steeped in spirituality -- a place where people worship God in many different ways. Along with this rich diversity, it is also home to the world’s largest Muslim population -- a truth I came to know as a boy when I heard the call to prayer across Jakarta.

Just as individuals are not defined solely by their faith, Indonesia is defined by more than its Muslim population. But we also know that relations between the United States and Muslim communities have frayed over many years. As President, I have made it a priority to begin to repair these relations. (Applause.) As part of that effort, I went to Cairo last June, and I called for a new beginning between the United States and Muslims around the world -- one that creates a path for us to move beyond our differences.

I said then, and I will repeat now, that no single speech can eradicate years of mistrust. But I believed then, and I believe today, that we do have a choice. We can choose to be defined by our differences, and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground, and commit ourselves to the steady pursuit of progress. And I can promise you -- no matter what setbacks may come, the United States is committed to human progress. That is who we are. That is what we’ve done. And that is what we will do. (Applause.)

Now, we know well the issues that have caused tensions for many years -- and these are issues that I addressed in Cairo. In the 17 months that have passed since that speech, we have made some progress, but we have much more work to do.

Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism. I made clear that America is not, and never will be, at war with Islam. Instead, all of us must work together to defeat Al Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion –-- certainly not a great, world religion like Islam. But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone. Indeed, here in Indonesia, you’ve made progress in rooting out extremists and combating such violence.

In Afghanistan, we continue to work with a coalition of nations to build the capacity of the Afghan government to secure its future. Our shared interest is in building peace in a war-torn land -- a peace that provides no safe haven for violent extremists, and that provide hope for the Afghan people.

Meanwhile, we’ve made progress on one of our core commitments -- our effort to end the war in Iraq. Nearly 100,000 American troops have now left Iraq under my presidency. (Applause.) Iraqis have taken full responsibility for their security. And we will continue to support Iraq as it forms an inclusive government, and we will bring all of our troops home.

In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we’ve been persistent in our pursuit of peace. Israelis and Palestinians restarted direct talks, but enormous obstacles remain. There should be no illusion that peace and security will come easy. But let there be no doubt: America will spare no effort in working for the outcome that is just, and that is in the interests of all the parties involved -- two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. That is our goal. (Applause.)

The stakes are high in resolving all of these issues. For our world has grown smaller, and while those forces that connect us have unleashed opportunity and great wealth, they also empower those who seek to derail progress. One bomb in a marketplace can obliterate the bustle of daily commerce. One whispered rumor can obscure the truth and set off violence between communities that once lived together in peace. In an age of rapid change and colliding cultures, what we share as human beings can sometimes be lost.

But I believe that the history of both America and Indonesia should give us hope. It is a story written into our national mottos. In the United States, our motto is E pluribus unum -- out of many, one. Bhinneka Tunggal Ika -- unity in diversity. (Applause.) We are two nations, which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag. And we are now building on that shared humanity -- through young people who will study in each other’s schools; through the entrepreneurs forging ties that can lead to greater prosperity; and through our embrace of fundamental democratic values and human aspirations.

Before I came here, I visited Istiqlal mosque -- a place of worship that was still under construction when I lived in Jakarta. And I admired its soaring minaret and its imposing dome and welcoming space. But its name and history also speak to what makes Indonesia great. Istiqlal means independence, and its construction was in part a testament to the nation’s struggle for freedom. Moreover, this house of worship for many thousands of Muslims was designed by a Christian architect. (Applause.)

Such is Indonesia’s spirit. Such is the message of Indonesia’s inclusive philosophy, Pancasila. (Applause.) Across an archipelago that contains some of God’s most beautiful creations, islands rising above an ocean named for peace, people choose to worship God as they please. Islam flourishes, but so do other faiths. Development is strengthened by an emerging democracy. Ancient traditions endure, even as a rising power is on the move.

That is not to say that Indonesia is without imperfections. No country is. But here we can find the ability to bridge divides of race and region and religion -- by the ability to see yourself in other people. As a child of a different race who came here from a distant country, I found this spirit in the greeting that I received upon moving here: Selamat Datang. As a Christian visiting a mosque on this visit, I found it in the words of a leader who was asked about my visit and said, “Muslims are also allowed in churches. We are all God’s followers.”

That spark of the divine lives within each of us. We cannot give in to doubt or cynicism or despair. The stories of Indonesia and America should make us optimistic, because it tells us that history is on the side of human progress; that unity is more powerful than division; and that the people of this world can live together in peace. May our two nations, working together, with faith and determination, share these truths with all mankind.

Sebagai penutup, saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia: terima kasih atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.

Source: The Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site: http://www.america.gov

2 WNI yang Diculik di Nigeria Bekerja untuk Perusahaan Malaysia

Jakarta - 2 WNI yang diculik di Nigeria, Robert Tampubolon dan Permana Nugraha, bekerja untuk perusahaan Malaysia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kini tengah berupaya membebaskan keduanya.


"Mereka bekerja di Armada Tuah, milik perusahaan Malaysia," kata juru bicara Kemlu, Michael Tene, saat dihubungi detikcom, Selasa (9/11/2010).


Kemlu sudah meminta KBRI berkoordinasi dan mencari informasi kepada Kementerian Luar Negeri Nigeria.


"KBRI sudah berkoordinasi dengan Kemlu Nigeria di Abuja," tutup Michael.


Kelompok bersenjata menyerang sebuah kawasan pengeboran minyak di lepas pantai Nigeria. Para pria bersenjata itu menculik tujuh warga asing yang bekerja di kilang tersebut. Di antara ketujuh orang yang diculik itu termasuk dua warga negara Indonesia (WNI).


Demikian disampaikan juru bicara perusahaan eksplorasi minyak Afren seperti dilansir kantor berita Reuters.


Kelompok bersenjata menyerang kilang minyak Afren di Niger Delta pada Minggu, 7 November malam waktu setempat. Ketujuh pekerja kilang yang diculik semuanya warga asing. Selain dua WNI, lima kru asing lainnya yang diculik adalah dua warga AS, dua warga Prancis dan seorang warga Kanada.


Sebuah kelompok militan utama di Nigeria hari ini mengklaim bertanggung jawab atas serangan ke pengeboran minyak Afren tersebut. Kelompok yang menamakan dirinya Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) tersebut menyatakan bahwa mereka tengah menyandera para kru yang diculik dari kilang minyak tersebut.


"Semua ekspatriat yang diculik baik-baik saja dan aman dalam tahanan kami," demikian pernyataan kelompok tersebut.

http://www.detiknews.com/read/2010/11/09/171453/1490480/10/2-wni-yang-diculik-di-nigeria-bekerja-untuk-perusahaan-malaysia

The President in Indonesia

http://img210.imageshack.us/img210/969/539we.jpg (http://img210.imageshack.us/i/539we.jpg/)


THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

REMARKS
President Obama’s Speech in Jakarta

November 10, 2010
University of Indonesia
Jakarta, Indonesia

9:30 A.M. WIT


THE PRESIDENT: Terima kasih. Terima kasih, thank you so much, thank you, everybody. Selamat pagi. (Applause.) It is wonderful to be here at the University of Indonesia. To the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, thank you so much for your hospitality. (Applause.)

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia.

Pulang kampung nih. (Applause.) I am so glad that I made it back to Indonesia and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that’s meant so much to me. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. (Applause.)

Before I go any further, I want to say that our thoughts and prayers are with all of those Indonesians who are affected by the recent tsunami and the volcanic eruptions -- particularly those who’ve lost loved ones, and those who’ve been displaced. And I want you all to know that as always, the United States stands with Indonesia in responding to natural disasters, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and the resilience of the Indonesian people will pull you through once more.

Let me begin with a simple statement: Indonesia bagian dari diri saya. (Applause.) I first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Soetoro. And as a young boy I was -- as a young boy I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home.

Jakarta -- now, Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. This was back in 1967, ’68 -- most of you weren’t born yet. (Laughter.) The Hotel Indonesia was one of the few high rises, and there was just one big department store called Sarinah. That was it. (Applause.) Betchaks and bemos, that’s how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn’t have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the kampongs.

So we moved to Menteng Dalam, where -- (applause) -- hey, some folks from Menteng Dalam right here. (Applause.) And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying satay and baso from the street vendors. (Applause.) I still remember the call of the vendors. Satay! (Laughter.) I remember that. Baso! (Laughter.) But most of all, I remember the people -- the old men and women who welcomed us with smiles; the children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend; and the teachers who helped me learn about this country.

Because Indonesia is made up of thousands of islands, and hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups, my time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way -- (applause) -- in this way he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia’s Constitution, and that remains one of this country’s defining and inspiring characteristics. (Applause.)

Now, I stayed here for four years -- a time that helped shape my childhood; a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya; a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel -- and to pursue her passion of promoting opportunity in Indonesia’s villages, especially opportunity for women and for girls. And I was so honored -- (applause) -- I was so honored when President Yudhoyono last night at the state dinner presented an award on behalf of my mother, recognizing the work that she did. And she would have been so proud, because my mother held Indonesia and its people very close to her heart for her entire life. (Applause.)

So much has changed in the four decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you asked me -- or any of my schoolmates who knew me back then -- I don’t think any of us could have anticipated that one day I would come back to Jakarta as the President of the United States. (Applause.) And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades.

The Jakarta that I once knew has grown into a teeming city of nearly 10 million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and of commerce. While my Indonesian friends and I used to run in fields with water buffalo and goats -- (laughter) -- a new generation of Indonesians is among the most wired in the world -- connected through cell phones and social networks. And while Indonesia as a young nation focused inward, a growing Indonesia now plays a key role in the Asia Pacific and in the global economy. (Applause.)

Now, this change also extends to politics. When my stepfather was a boy, he watched his own father and older brother leave home to fight and die in the struggle for Indonesian independence. And I’m happy to be here on Heroes Day to honor the memory of so many Indonesians who have sacrificed on behalf of this great country. (Applause.)

When I moved to Jakarta, it was 1967, and it was a time that had followed great suffering and conflict in parts of this country. And even though my stepfather had served in the Army, the violence and killing during that time of political upheaval was largely unknown to me because it was unspoken by my Indonesian family and friends. In my household, like so many others across Indonesia, the memories of that time were an invisible presence. Indonesians had their independence, but oftentimes they were afraid to speak their minds about issues.

In the years since then, Indonesia has charted its own course through an extraordinary democratic transformation -- from the rule of an iron fist to the rule of the people. In recent years, the world has watched with hope and admiration as Indonesians embraced the peaceful transfer of power and the direct election of leaders. And just as your democracy is symbolized by your elected President and legislature, your democracy is sustained and fortified by its checks and balances: a dynamic civil society; political parties and unions; a vibrant media and engaged citizens who have ensured that -- in Indonesia -- there will be no turning back from democracy.

But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia -- that spirit of tolerance that is written into your Constitution; symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other; that spirit that’s embodied in your people -- that still lives on. (Applause.) Bhinneka Tunggal Ika -- unity in diversity. (Applause.) This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century.

So today, I return to Indonesia as a friend, but also as a President who seeks a deep and enduring partnership between our two countries. (Applause.) Because as vast and diverse countries; as neighbors on either side of the Pacific; and above all as democracies -- the United States and Indonesia are bound together by shared interests and shared values.

Yesterday, President Yudhoyono and I announced a new Comprehensive Partnership between the United States and Indonesia. We are increasing ties between our governments in many different areas, and -- just as importantly -- we are increasing ties among our people. This is a partnership of equals, grounded in mutual interests and mutual respect.

So with the rest of my time today, I’d like to talk about why the story I just told -- the story of Indonesia since the days when I lived here -- is so important to the United States and to the world. I will focus on three areas that are closely related, and fundamental to human progress -- development, democracy and religious faith.

First, the friendship between the United States and Indonesia can advance our mutual interest in development.

When I moved to Indonesia, it would have been hard to imagine a future in which the prosperity of families in Chicago and Jakarta would be connected. But our economies are now global, and Indonesians have experienced both the promise and the perils of globalization: from the shock of the Asian financial crisis in the ‘90s, to the millions lifted out of poverty because of increased trade and commerce. What that means -- and what we learned in the recent economic crisis -- is that we have a stake in each other’s success.

America has a stake in Indonesia growing and developing, with prosperity that is broadly shared among the Indonesian people -- because a rising middle class here in Indonesia means new markets for our goods, just as America is a market for goods coming from Indonesia. So we are investing more in Indonesia, and our exports have grown by nearly 50 percent, and we are opening doors for Americans and Indonesians to do business with one another.

America has a stake in an Indonesia that plays its rightful role in shaping the global economy. Gone are the days when seven or eight countries would come together to determine the direction of global markets. That’s why the G20 is now the center of international economic cooperation, so that emerging economies like Indonesia have a greater voice and also bear greater responsibility for guiding the global economy. And through its leadership of the G20’s anti-corruption group, Indonesia should lead on the world stage and by example in embracing transparency and accountability. (Applause.)

America has a stake in an Indonesia that pursues sustainable development, because the way we grow will determine the quality of our lives and the health of our planet. And that’s why we’re developing clean energy technologies that can power industry and preserve Indonesia’s precious natural resources -- and America welcomes your country’s strong leadership in the global effort to combat climate change.

Above all, America has a stake in the success of the Indonesian people. Underneath the headlines of the day, we must build bridges between our people, because our future security and prosperity is shared. And that is exactly what we’re doing -- by increasing collaboration among our scientists and researchers, and by working together to foster entrepreneurship. And I’m especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries. (Applause.) We want more Indonesian students in American schools, and we want more American students to come study in this country. (Applause.) We want to forge new ties and greater understanding between young people in this young century.

These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and numbers on a balance sheet. It’s about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It’s about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not suffocated by corruption. It’s about whether those forces that have transformed the Jakarta I once knew -- technology and trade and the flow of people and goods -- can translate into a better life for all Indonesians, for all human beings, a life marked by dignity and opportunity.

Now, this kind of development is inseparable from the role of democracy.

Today, we sometimes hear that democracy stands in the way of economic progress. This is not a new argument. Particularly in times of change and economic uncertainty, some will say that it is easier to take a shortcut to development by trading away the right of human beings for the power of the state. But that’s not what I saw on my trip to India, and that is not what I see here in Indonesia. Your achievements demonstrate that democracy and development reinforce one another.

Like any democracy, you have known setbacks along the way. America is no different. Our own Constitution spoke of the effort to forge a “more perfect union,” and that is a journey that we’ve traveled ever since. We’ve endured civil war and we struggled to extend equal rights to all of our citizens. But it is precisely this effort that has allowed us to become stronger and more prosperous, while also becoming a more just and a more free society.

Like other countries that emerged from colonial rule in the last century, Indonesia struggled and sacrificed for the right to determine your destiny. That is what Heroes Day is all about -- an Indonesia that belongs to Indonesians. But you also ultimately decided that freedom cannot mean replacing the strong hand of a colonizer with a strongman of your own.

Of course, democracy is messy. Not everyone likes the results of every election. You go through your ups and downs. But the journey is worthwhile, and it goes beyond casting a ballot. It takes strong institutions to check the power -- the concentration of power. It takes open markets to allow individuals to thrive. It takes a free press and an independent justice system to root out abuses and excess, and to insist on accountability. It takes open society and active citizens to reject inequality and injustice.

These are the forces that will propel Indonesia forward. And it will require a refusal to tolerate the corruption that stands in the way of opportunity; a commitment to transparency that gives every Indonesian a stake in their government; and a belief that the freedom of Indonesians -- that Indonesians have fought for is what holds this great nation together.

That is the message of the Indonesians who have advanced this democratic story -- from those who fought in the Battle of Surabaya 55 years ago today; to the students who marched peacefully for democracy in the 1990s; to leaders who have embraced the peaceful transition of power in this young century. Because ultimately, it will be the rights of citizens that will stitch together this remarkable Nusantara that stretches from Sabang to Merauke, an insistence -- (applause) -- an insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh; from Bali or Papua. (Applause.) That all Indonesians have equal rights.

That effort extends to the example that Indonesia is now setting abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and best practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny, and the United States will strongly support that right. But the people of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny as well. And that’s why we condemned elections in Burma recently that were neither free nor fair. That is why we are supporting your vibrant civil society in working with counterparts across this region. Because there’s no reason why respect for human rights should stop at the border of any country.

Hand in hand, that is what development and democracy are about -- the notion that certain values are universal. Prosperity without freedom is just another form of poverty. Because there are aspirations that human beings share -- the liberty of knowing that your leader is accountable to you, and that you won’t be locked up for disagreeing with them; the opportunity to get an education and to be able to work with dignity; the freedom to practice your faith without fear or restriction. Those are universal values that must be observed everywhere.

Now, religion is the final topic that I want to address today, and -- like democracy and development -- it is fundamental to the Indonesian story.

Like the other Asian nations that I’m visiting on this trip, Indonesia is steeped in spirituality -- a place where people worship God in many different ways. Along with this rich diversity, it is also home to the world’s largest Muslim population -- a truth I came to know as a boy when I heard the call to prayer across Jakarta.

Just as individuals are not defined solely by their faith, Indonesia is defined by more than its Muslim population. But we also know that relations between the United States and Muslim communities have frayed over many years. As President, I have made it a priority to begin to repair these relations. (Applause.) As part of that effort, I went to Cairo last June, and I called for a new beginning between the United States and Muslims around the world -- one that creates a path for us to move beyond our differences.

I said then, and I will repeat now, that no single speech can eradicate years of mistrust. But I believed then, and I believe today, that we do have a choice. We can choose to be defined by our differences, and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground, and commit ourselves to the steady pursuit of progress. And I can promise you -- no matter what setbacks may come, the United States is committed to human progress. That is who we are. That is what we’ve done. And that is what we will do. (Applause.)

Now, we know well the issues that have caused tensions for many years -- and these are issues that I addressed in Cairo. In the 17 months that have passed since that speech, we have made some progress, but we have much more work to do.

Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism. I made clear that America is not, and never will be, at war with Islam. Instead, all of us must work together to defeat Al Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion –-- certainly not a great, world religion like Islam. But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone. Indeed, here in Indonesia, you’ve made progress in rooting out extremists and combating such violence.

In Afghanistan, we continue to work with a coalition of nations to build the capacity of the Afghan government to secure its future. Our shared interest is in building peace in a war-torn land -- a peace that provides no safe haven for violent extremists, and that provide hope for the Afghan people.

Meanwhile, we’ve made progress on one of our core commitments -- our effort to end the war in Iraq. Nearly 100,000 American troops have now left Iraq under my presidency. (Applause.) Iraqis have taken full responsibility for their security. And we will continue to support Iraq as it forms an inclusive government, and we will bring all of our troops home.

In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we’ve been persistent in our pursuit of peace. Israelis and Palestinians restarted direct talks, but enormous obstacles remain. There should be no illusion that peace and security will come easy. But let there be no doubt: America will spare no effort in working for the outcome that is just, and that is in the interests of all the parties involved -- two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. That is our goal. (Applause.)

The stakes are high in resolving all of these issues. For our world has grown smaller, and while those forces that connect us have unleashed opportunity and great wealth, they also empower those who seek to derail progress. One bomb in a marketplace can obliterate the bustle of daily commerce. One whispered rumor can obscure the truth and set off violence between communities that once lived together in peace. In an age of rapid change and colliding cultures, what we share as human beings can sometimes be lost.

But I believe that the history of both America and Indonesia should give us hope. It is a story written into our national mottos. In the United States, our motto is E pluribus unum -- out of many, one. Bhinneka Tunggal Ika -- unity in diversity. (Applause.) We are two nations, which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag. And we are now building on that shared humanity -- through young people who will study in each other’s schools; through the entrepreneurs forging ties that can lead to greater prosperity; and through our embrace of fundamental democratic values and human aspirations.

Before I came here, I visited Istiqlal mosque -- a place of worship that was still under construction when I lived in Jakarta. And I admired its soaring minaret and its imposing dome and welcoming space. But its name and history also speak to what makes Indonesia great. Istiqlal means independence, and its construction was in part a testament to the nation’s struggle for freedom. Moreover, this house of worship for many thousands of Muslims was designed by a Christian architect. (Applause.)

Such is Indonesia’s spirit. Such is the message of Indonesia’s inclusive philosophy, Pancasila. (Applause.) Across an archipelago that contains some of God’s most beautiful creations, islands rising above an ocean named for peace, people choose to worship God as they please. Islam flourishes, but so do other faiths. Development is strengthened by an emerging democracy. Ancient traditions endure, even as a rising power is on the move.

That is not to say that Indonesia is without imperfections. No country is. But here we can find the ability to bridge divides of race and region and religion -- by the ability to see yourself in other people. As a child of a different race who came here from a distant country, I found this spirit in the greeting that I received upon moving here: Selamat Datang. As a Christian visiting a mosque on this visit, I found it in the words of a leader who was asked about my visit and said, “Muslims are also allowed in churches. We are all God’s followers.”

That spark of the divine lives within each of us. We cannot give in to doubt or cynicism or despair. The stories of Indonesia and America should make us optimistic, because it tells us that history is on the side of human progress; that unity is more powerful than division; and that the people of this world can live together in peace. May our two nations, working together, with faith and determination, share these truths with all mankind.

Sebagai penutup, saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia: terima kasih atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.

Source: The Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site: http://www.america.gov

Kalimat terbaik dari pidato Obama adalah; "PULANG KAMPUNG NIH"

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/11/09/article-0-0BFBF6F3000005DC-690_468x454.jpg


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/11/09/article-0-0BFCFA89000005DC-373_468x252.jpg


http://www.presidenri.go.id/imageGalleryD.php/15088.jpg


http://www.presidenri.go.id/imageGalleryD.php/15090.jpg

Source: presidenri.go.id


http://www.presidenri.go.id/imageGalleryD.php/15089.jpg

Source: presidenri.go.id


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/11/10/article-1328351-0BFE765A000005DC-739_634x508.jpg

Istana Bantah Bedakan Obama-Presiden Austria

VIVAnews -- Selasa 9 Agustus 2010 kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima dua tamu kehormatan sekaligus, Presiden Austria, Heinz Fischer dan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Tampak penyambutan Fischer tak seheboh persiapan menerima kedatangan Obama. Namun, pihak Istana mengatakan, standar yang diberikan kepada keduanya tak berbeda.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pengamanan lebih ketat yang diberikan kepada Presiden Obama dilakukan atas permintaan Amerika Serikat.

Kata dia, sebagai tamu, AS berhak meminta pengamanan sesuai kondisi negara yang bersangkutan.

"Bukan kami yang menangani pengamanan. Kami menangani protokolernya," kata Marty di Istana Negara usai makan siang kenegaraan Presiden SBY dengan Presiden Fischer, Rabu 10 November 2010.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Menurut Faizasyah, standar protokoler yang diberikan kepada Presiden Obama dan Presiden Fischer tak berbeda.

"Siapa yang mengesankan berbeda? Dalam pemahaman kami keduanya mendapatkan treatment yang sama," kata Faizasyah.

Faizasyah lalu mengatakan Presiden Fischer mengungkapkan rasa nyamannya saat berada di Indonesia. Hal ini diungkapkan Fischer saat makan siang kenegaraan siang tadi. Ia tak merasa tersisihkan dengan kedatangan Obama.

Beda perlakuan terhadap dua pemimpin negara salah satunya bisa dilihat saat kunjungan mereka ke Masjid Istiqlal.

Saat Obama dan Istri, Michelle berkunjung, pengamanan super ketat diberlakukan. Anggota masyarakat, termasuk sebagian wartawan, tidak diperkenankan masuk ke kompleks masjid. Harus di luar pintu gerbang.

Sementara, suasana tegang nyaris tidak terasa saat Presiden Austria datang. Heinz jalan kaki menyeberang jalan dari Gereja Katedral yang terletak di depan Masjid Istiqlal. Ia didampingi oleh para pemimpin gereja.

Wartawan yang ketika Obama datang dilarang masuk ke Istiqlal, diperkenankan masuk sampai ke pintu masjid. Sedangkan wartawan yang memiliki kartu pers Istana, diperkenankan sampai ke dalam masjid.

http://id.news.yahoo.com/viva/20101110/tpl-istana-bantah-bedakan-obama-presiden-fa55e98.html

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/11/09/article-0-0BFD5198000005DC-753_468x340.jpg

He has spread the wrong message about Indonesia. And it was witnessed by the world.
Thank you very much mr Sembiring. You did a good job as information minister:bash:

What did he say again about pornography, aids, Adolf Hitler and natural disasters and so on?

http://en.wikipedia.org/wiki/Tifatul_Sembiring

It is about time that Indonesia is deploying a public relations department

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgWlZrRHmdJREG4GSMx0lKKPPvRCqdXoLyHrzu0Ay-KMCkWEE&t=1&usg=__Vgw30BOly8-16-NLpylN7_B5F0c=

^^

You are exaggerating thing. To me, he allright. It's just shaking hand, why it's became such a controversy ?:lol: he believed, a man should not shake han with non family member.:lol:

:lol::lol: Listen Indonesians will understand but foreigners and the global press don't and thats....? I don't know what to say about it?

just tell that foreigners/ globall press, he was not quiet ready for shaking hand or his hand is not good at it.:lol:

Editorial: World Power Status? Never Say Never …

President Susilo Bambang Yudhoyono painted a bold vision for the nation as he left for the Group of 20 summit in South Korea. As global economic power shifts from the West to the East, the president challenged the country to continue along its growth trajectory and become a fully fledged world power.

“If we can manage things well, then five to 10 or 15 years from now, we can really be a world power,” the president said. Those are bold words, but they are not without basis.

Indonesia has all the ingredients needed to become a major power. It has a stable political environment, a strong economy and a young and productive population. It is also rich in natural resources and has a solid manufacturing base.

These factors, however, must be supported by strong institutions and human talent. The country must also attract foreign capital and business talent to run its corporations and manage their expansion.

Indonesia will also not reach its goal if it does not invest heavily in infrastructure. Its roads are clogged and its airports and seaports are already overflowing. The absence of a guarantee for a steady power supply at a relatively stable price is also necessary to attract investment in the manufacturing sector. In short, in order to assure all those prerequisites, the country has to invest.

Asia’s other rising powers, China and India, have invested billions of dollars in infrastructure over the past few years. Indonesia must match such investments.

The government, together with the private sector, must also upgrade the country’s ailing education and health care systems. Both will provide the soft infrastructure to complement the bricks and mortar.

If Indonesia is to be a great power, it must have strong institutions that can dispense justice, provide security and protect religious freedoms. History has proven that no developing country has become rich and powerful without strong and independent institutions, and Indonesia is no exception.

The nation has a tremendous opportunity to leverage the shifting geopolitical landscape. But economic growth alone will not be enough for it to become a major power. The country needs to invest in its infrastructure, institutions and its people. It must have the right policy framework that encourages entrepreneurship and risk-taking.

Without legal certainty, for example, investors will be reluctant to plow their money into the economy, no matter how attractive the terms are in the other sectors. Rampant corruption should also be weeded out. Illegal levies and other hidden costs are only making business here more expensive, and therefore much less attractive than other countries in the region.

Yudhoyono’s vision may seem far-fetched, but it is not unattainable. The country must rise as one nation and concentrate all its resources to achieving this goal.

http://www.thejakartaglobe.com/editorials/editorial-world-power-status-never-say-never-/406416

^^It takes a lot more than 50 years before we become a worldpower, military and economically.

- Masih terlalu banyak KKN.
- Bangsa kita belum berdisiplin.
- Kita juga belum punya senjata nuklir/weapons of mass destructions..

http://media3.washingtonpost.com/wp-srv/photo/gallery/101106/GAL-10Nov06-6341/media/PHO-10Nov06-267052.jpg

Nice picture Marino!

China desak realisasi proyek kerja sama

Jumat, 19/11/2010 18:40:28 WIB
Oleh: Mia Chitra Dinisari
JAKARTA: Pemerintah China mengimbau pemerintah Indonesia segera merealisasikan pelaksanaan kerja sama empat proyek pembangunan jalan, yang telah disepakati dalam memorandum of understanding (MOU) beberapa waktu lalu.

Empat proyek pembangunan tersebut yakni pembangunan Jembatan Musi III, Jembatan Tayan, Jembatan Kendari, Jalan Tol Medan-Kualanamu, dan Jalan Tol Coleunyi-Sumedang-Dawuan. Proyek infrastruktur jalan tol dan jembatan akan itu sesuai dengan MOU yang ditandatangani tahun lalu, direncanakan akan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas preferential buyers credit dari Pemerintah China.

Rencananya, kerjasama dalam pembangunan proyek-proyek ini diharapkan akan memberikan alih teknologi seperti yang terjadi dalam proyek Jembatan Suramadu, dan lebih mendorong peningkatan iklim berbisnis dan berinvestasi RI yang kini semakin membaik

Wakil Menteri Transportasi Republik Rakyat Cina Feng Zhenglin mengatakan agar proyek-proyek yang telah disepakati dalam MoU tersebut dapat segera dikontrakkan. Pasalnya, jika proyek tersebut sudah berjalan, maka mereka siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam proyek-proyek lain.

"Saya harap rencana kerjasama kami terdahulu bisa direalisasikan pelaksanaannya, sehingga kami bisa melanjutkan ke kerjasama lainnya," ujarnya hari ini di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan mereka masih terus berupa melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana. Selain itu, katanya, Indonesia juga akan mengadopsi strategi pemerintah China dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia.

Menurutnya, untuk saat ini dengan anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan rencana pembangunan jalan d luar Jawa Jalan trans Sumatera, Jalan Trans Kalimantan, dan Papua.

Salah satu konsep yang akan diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut yakni dalam pembuatan master plan umum jalan, baik untuk jalan nasional maupun jalan daerah.

Dia mengatakan Indonesia sendiri telah membuat master plan dalam penyusunan rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) baik secara nasional maupun wilayah, sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

"Dengan adanya tata ruang wilayah yang teratur, diharapkan pola rencana pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia juga bisa teratur dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya.

Pemerintah China telah berhasil membangun infrastruktur jalan dengan membangun sekitar 73.000 km jalan bebas hambatan dalam kurun waktu 28 tahun. Sejak 2005 hingga 2008, pemerintah Cina tiap tahunnya membangun 4.500 km jalan. Sementara itu, hingga saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 750 km jalan bebas hambatan. (gak)

Minister Natalegawa: Indonesia calls on both sides to immediately cease hostilities, exercise maximum restraint and avoid further escalation of tension

Indonesia expresses deep concern over the outbreak of artillery exchanges between the Democratic People’s Republic of Korea and Republic of Korea on the Yeonpyeong island resulting in the loss of civilian lives, said Minister Natalegawa as stated in Foreign Ministry’s Press Release today (23/11)

“Indonesia calls on both sides to immediately cease hostilities, exercise maximum restraint and avoid further escalation of tension” he added.

He states that Indonesia government also underscores the importance of the immediate resumption of the Six Party Talks in order to address all aspects relating to peace and stability on the Korean Peninsula.

http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4205&l=en

SBY wants East Asia Summit to discuss Korean conflict

President Susilo Bambang Yudhoyono wants next year’s East Asia Summit, which Indonesia will host, to discuss the Korean peninsula conflict and the escalating tension around South China Sea.

Yudhoyono said the summit would be the right forum to discuss the issues, considering that it involved not only 10 members of the ASEAN, which Indonesia will chair next year, but also eight countries around the region: South Korea, India, China, Japan, Australia, New Zealand, Russia and the US.

“It will be the right forum for dialogues regarding what happens in the region, especially with the escalating tensions on the Korean peninsula and South China Sea.”

The President added he was “deeply concerned” about the “bloody conflict” on the Korean peninsula, saying the artillery military attack launched by North Korea to the South was “not right and could not be justified”.

He said Indonesia wanted the United Nations and “key nations” to settle the conflict and prevent it from turning into a new war.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/25/sby-wants-east-asia-summit-discuss-korean-conflict.html

Indonesia jadi pusat kegiatan ASEAN pada 2011

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Chairman of ASEAN 2011, kegiatan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara tersebut akan berpusat di Indonesia. Hal ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan serta memeratakan kunjungan wisatawan ke seluruh Indonesia.

Hal ini dijelaskan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik saat menerima 8 Komite Wakil Tetap ASEAN (CPR) atau disebut Duta Besar ASEAN di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (18/11).

ASEAN telah memiliki beberapa agenda yang akan digelar sepanjang 2011 di Indonesia. Di antaranya ada MICE (Meeting Incentive Convention & Exhibition) yang akan digelar sepanjang tahun 2011. Pada April 2011 akan ada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Jakarta dan pada Oktober di Bali, bakal digelar pertemuan East Asia atau ASEAN plus. Selain itu, akan ada 23 pertemuan tingkat menteri dan 97 tingkat Senior Official Meeting (setingkat direktur jenderal).

Acara-acara tersebut, seperti dijelaskan Jero Wacik, akan digunakan untuk pariwisata Indonesia. Penyelenggaraan event tersebut akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk memeratakan tingkat kunjungan wisatawan. Demikian jelas Jero Wacik.

Menbudpar secara khusus meminta kepada pemerintah daerah di beberapa kota yang dianggap telah siap untuk menyambut kegiatan-kegiatan tersebut. "Kami sudah sepakat untuk menyebar pelaksanaan event-event tersebut ke seluruh kota-kota yang telah siap," katanya.

Sementara itu, Ngurah Swajaya, Wakil Tetap RI yang akan menjadi Chairman ASEAN 2011, mengatakan, jumlah pertemuan ASEAN terus meningkat setiap tahun. "Sebelum ada piagam ASEAN tahun 2008, jumlah pertemuan sekitar 40. Setelah piagam ASEAN jumlahnya meningkat menjadi 450 dan sampai akhir 2010 sudah ada 460 pertemuan," katanya.

http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/210/indonesia-jadi-pusat-kegiatan-asean-pada-2011

Evacuation plans ready for Indonesians in Korea

Foreign Minister Marty Natalegwa says the Indonesian Embassy in Seoul is prepared to evacuate Indonesian citizens living in South Korea in case tension between the country and North Korea esculates.

"There are contingency plans in place in our embassy in Seoul to return our citizens back home in case the situation grows more uncertain," he said.

He added that the embassy has prepared a readily available contact number that Indonesians living in or visiting South Korea could reach if they faced problems or wanted to make inquiries.

"We also advise our citizens planning to visit North Korea and South Korea to keep communicating with the Foreign Ministry on their whereabouts and contact details," he added.

Natalegwa added that the ministry would continue to monitor the situation to ensure the safety of Indonesian citizens in the Koreas. (gzl)

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/29/evacuation-plans-ready-indonesians-korea.html

Harapan dan Tantangan Indonesia Pimpin Asean

JAKARTA - Terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Asean per 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 mendatangkan harapan sekaligus tantangan, karena akan berhadapan dengan banyak benturan kepentingan.

Demikian dikemukakan Deputi Politik Setwapres Prof Dr Dewi Fortuna dalam diskusi dan peluncuran buku "Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015" karya CPF Luhulima di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Dewi menjelaskan, terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Asean, memposisikan Indonesia banyak tersandung masalah selain mendatangkan harapan. "Indonesia akan selalu dipersalahkan. Apakah demi harmonisasi, Indonesia harus mengorbankan kepentingan_kepentingan universal?" tanyanya.

Asean, kata dia, masih relevan pada satu sisi dan tidak relevan pada sisi lain. Sebab, problem terbesar Asean kini adalah gap antara negara Asean yang telah maju dan kurang maju. Selain itu, perbedaan nilai dalam Asean tidak pernah mengerucut, malah semakin mengeras seperti kepercayaan terhadap demokratisasi dan prulalisasi.

JS George Lantu, dari Permanent Mission of The Republic of Indonesia to ASEAN mengatakan, yang terpenting bagi Indonesia adalah menentukan arah setelah 2015 nanti. "Indonesia mau bagaimana? Kemenlu telah berpikir apa yang harus dilaksanakan nanti? Misalkan, common policy dan common understanding yang mengarah pada pemahaman," paparnya.

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti lebih menyoroti persoalan TKI yang banyak mendapat perlakukan kejam dari majikan asing. "Apa arti diplomasi di negara kita? Masih banyak TKI yang tidak diperhatikan di luar sana. Konflik diplomasi dalam negeri pun masih ada seperti yang baru_baru ini terjadi," ungkappnya.

Sekadar diketahui, diskusi dan peluncuran buku ini mengambil momen ulang tahun ke-80 Dr CPF Luhulima, seorang peneliti, pendidik yang integrasi dan dedikasinya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Sebagai apresiasi, LIPI mengelar acara bertajuk "Tribute to Pak Luhu" yang diisi diskusi dan peluncuran buku "Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015."

http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=4492911

Palestina Undang Wisatawan Indonesia

http://d.yimg.com/hb/ng/co/viva/20101129/13/3393309275-palestina-undang-wisatawan-indonesia.jpg?x=213&y=159&sig=fvp_8Q7oyCvNieESra534Q--

VIVAnews - Pemerintah Palestina menyerukan rakyat Indonesia untuk mengunjungi negara tersebut. Kunjungan para pelancong asal Indonesia itu akan sangat membantu perekonomian dan memberi semangat baru kepada rakyat Palestina.

Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi, Senin 29 November 2010. Dia mengatakan bahwa Palestina mulai membangun sektor pariwisatanya, diantaranya adalah sektor perhotelan dan restoran.

"Satu minggu di Palestina kira-kira memakan biaya sebesar US$ 2.500 (Rp22 juta). Biaya ini akan menjadi pemasukan bagi warga Palestina di bidang perhotelan dan restoran," ujar Mehdawi yang ditemui pada acara Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina di Jakarta.

Kota Yerusalem, yang merupakan wilayah sengketa Palestina dan Israel, adalah tempat suci bagi tiga agama besar dunia. Di tempat ini terdapat salah satu dari tiga masjid suci umat Islam, yaitu masjidil Aqsa. Situs ini, ujar Mehdawi, adalah salah satu tujuan wisata yang akan banyak didatangi umat muslim dunia, khususnya Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

"Jika kau mengatakan bahwa al-Aqsa adalah milikmu (muslim), maka mengapa kau tidak datang," ujar Mehdawi.

Indonesia telah menunjukkan banyak bentuk solidaritasnya kepada Palestina yang diduduki Israel. Mehdawi mengatakan bahwa kunjungan saudara muslim dari Indonesia akan sangat membantu meningkatkan mental rakyat Palestina.

"Bantuan yang paling tepat bagi Palestina saat ini bukanlah bantuan finansial, namun bantuan peningkatan di bidang pariwisata dan pendidikan yang akan mendongkrak perekonomian kami. Kedatangan kalian juga akan membantu meningkatkan mental kami," kata Mehdawi.

Membantu peningkatan sektor pariwisata di Palestina telah menjadi salah satu program dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Indonesia. Bentuk bantuan antara lain beasiswa S2 bagi para sarjana pariwisata Palestina untuk belajar di Indonesia.

Tahun ini sepuluh warga Palestina telah dibiayai untuk kuliah dan belajar bahasa Indonesia. Ketika mereka kembali nanti, mereka diharapkan dapat menjadi pemandu wisata bagi para pelancong asal Indonesia.

"Tahun depan, lima orang warga Palestina akan melanjutkan pendidikan pengelolaan cagar budaya di universitas di Indonesia," ujar Sekjen Sejarah dan Arkeologi Menbudpar, Soeroso.

http://id.news.yahoo.com/viva/20101129/twl-palestina-undang-wisatawan-indonesia-cfafc46.html

Komisi I: Wikileaks Warning Pemerintah
Rabu, 01 Desember 2010 , 11:23:00 WIB

RMOL. Situs Wikileaks merilis data rahasia dari Indonesia yang masuk melalui kawat-kawat diplomatik ke negara Amerika Serikat. Disebutkan bahwa ada operasi intelijen dari Kopassus untuk membungkam para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dari rilisnya, terlihat data itu seakan valid dan amat detail.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq, mengatakan perihal kebocoran dokumen rahasia adalah kasus besar. Ia juga heran, mengapa dokumen rahasia militer dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bisa diungkap situs itu ke warga dunia.

"Sangat dahsyat. Dokumen pemerintahan Amerika Serikat sendiri kebobolan, jadi ini suatu warning bagi pemerintahan kita," kata politisi PKS ini kepada Rakyat Merdeka Online, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

Dari fenomena itu, Mahfudz mengambil hikmah, bahwa persoalan pengamanan rahasia negara memang sangat penting dan bukan saja harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang canggih, tapi juga sesuatu yang terus dinamis.

"Dengan kata lain, pengamanannya harus terus menerus. Nah, ini yang harus perlu menjadi perhatian terutama lembaga sandi negara," ujarnya.

Mahfudz mengaku belum memastikan apakah dokumen itu merupakan dokumen negara atau hanya laporan tentang kegiatan Kopassus di Papua.

"Kita belum dapat konfirmasi dari BIN, karena kita baru akan undang BIN beberapa hari ke depan. Ya kalau informasinya begitu, dokumen itu otentik," akunya.[ald]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=10893

Cicil 3000 Dokumen, WikiLeaks Janji Umbar Agen-agen CIA di Indonesia
Rabu, 01 Desember 2010 , 17:55:00 WIB
Laporan: Aldi Gultom

RMOL. WikiLeaks merilis data rahasia dari Indonesia yang masuk melalui kawat-kawat diplomatik ke negara Amerika Serikat. Disebutkan bahwa ada operasi intelijen dari Kopassus untuk membungkam para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang mengerikan, data yang dirilis WikiLeaks itu baru pembukaannya.

Masih ada ribuan dokumen rahasia milik Indonesia yang akan diungkap WikiLeaks selama periode tahun 2010-2014. Dokumen-dokumen itu memuat operasi-operasi militer dan intelijen Indonesia di beberapa daerah konflik seperti Papua, Aceh dan Maluku yang melibatkan agen-agen AS di Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen, Dynno Cressbon, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 1/12).

"Jadi kelompok WikiLeaks ini banyak jaringannya, mereka punya komunitas di luar mereka. Mereka memiliki dokumen AS yang lakukan operasi intelijen di Papua, Aceh, Maluku dan sejumlah daerah konflik, kebanyakan di tahun 60-an. Tapi, WikiLeaks itu punya yang terbaru, dari tahun 2007-2008," terang Dynno.

Dynno mengatakan, WikiLeaks berjanji akan mencicil pembocoran 3000 dokumen dari 2010 sampai 2014.

"Kebanyakan operasi intelijen militer Indonesia dan AS. Termasuk mereka akan bocorkan juga nama-nama agen CIA dan agen barat yang terkoneksi dengan operasi di Indonesia. Mereka akan menantang AS," jelasnya.

Ancaman WikiLeks itu, lanjut Dynno, membuat AS ketakutan karena bisa jadi nama-nama yang mereka ungkap benar-benar agen mereka dan terbuka pada publik.

"AS sendiri sudah mengakui bahwa dokumen-dokumen yang mereka rilis memang mendekati kenyataan," tegasnya
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=10934

Rabu, 01/12/2010 15:00 WIB
Hikmahanto: Pemerintah RI Harus Siap-siap Soal Bocoran Dokumen dari WikiLeaks
Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Situs wistleblower WikiLeaks akan membocorkan 3.000 dokumen lebih dari Kedubes AS di Jakarta. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia harus bersiap-siap agar tidak ada reaksi berlebihan dari masyarakat.

"Kita harus siap, kita ini disebut apa. WikiLeaks ini membocorkan rahasia penyebutan pemerintah setempat. Misalnya seperti kisah Presiden Prancis. Nanti ini kalau sudah muncul dianalisa, kira-kira apakah pemerintah Indonesia, pejabatnya menghambat kepentingan Amerika atau tidak, mungkin dalam konteks melawan terorisme," ujar pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana, kepada detikcom, Rabu (1/12/2010).

Yang bahaya, kata dia, kalau secara mentah dikonsumsi publik Indonesia. Hal itu bisa membuat masyarakat termakan dengan sikap pemerintah AS. "Sehingga justru publik yang akan marah kepada AS. Ini harus disiapkan langkah juga untuk meng-handle itu," lanjut guru besar UI ini.

Bagaimana pemerintah Indonesia harus bersiap-siap? "Dikomunikasikan dari sekarang kepada publik agar jangan responsif dan bereaksi berlebihan," kata Hikmahanto.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus siap mempertanyakan soal itu ke pemerintah Amerika. Perlu dikomunikasikan dengan Washington bagaimana menyikapi masalah ini, terutama dalam menghadapi reaksi publik.

"Harus tetap dipertanyakan ke AS, karena nanti pasti ada pertanyaan dari publik. Ada bocoran begitu kok tenang-tenang saja," sambung Hikmahanto.

Seperti dilansir detikcom dari situs resmi WikiLeaks, Rabu (1/12/2010), akan ada 251.287 kawat-kawat diplomatik yang akan dibocorkan ke publik. Kawat diplomatik ini utamanya dari Kemenlu AS ke berbagai Kedubes mereka di seluruh dunia dan sebaliknya. Periodenya dari 28 Desember 1966-28 Februari 2010.

Kawat diplomatik yang paling banyak dibocorkan adalah dari Kemlu AS sekitar 8.000 dokumen, kemudian dari Kedubes AS di Ankara, Turki, nyaris 8.000 dokumen.

Nah, ternyata ada juga dokumen rahasia dari Kedubes AS di Jakarta. Jumlahnya pun lumayan, ada sekitar 3.000 lebih kawat diplomatik dari dan ke Kedubes AS di Jakarta.

Namun hingga hari keempat WikiLeaks merilis kawat-kawat diplomatik itu, belum ada satu pun dokumen yang dibocorkan dari Kedubes AS di Jakarta. WikiLeaks mengeluarkan dokumen rahasia itu sedikit-sedikit.

WikiLeaks hanya memberikan gambaran secara umum dokumen-dokumen yang mereka bocorkan. "AS memata-matai sekutunya dan PBB, menutup mata terhadap korupsi dan pelanggaran HAM, lobi-lobi pintu belakang, melobi untuk kepentingan perusahaan AS," demikian sedikit gambaran WikiLeaks.

Salah satu kabel diplomatik yang dibocorkan situs WikiLeaks adalah kehidupan pribadi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Pada tahun 2007 lalu, para diplomat AS khawatir bahwa perceraian Sarkozy dari istrinya waktu itu, Cecilia, telah menyebabkan sekutu mereka itu lebih gampang marah dan tak terduga.
http://www.detiknews..com/read/2010/12/01/150025/1506817/10/hikmahanto-pemerintah-ri-harus-siap-siap-soal-bocoran-dokumen-dari-wikileaks

^^
wikileaks, jangan percaya ! Ini cuma propaganda amerika di abad 21.:lol:

^^ who knows?

Cicil 3000 Dokumen, WikiLeaks Janji Umbar Agen-agen CIA di Indonesia
Rabu, 01 Desember 2010 , 17:55:00 WIB
Laporan: Aldi Gultom

RMOL. WikiLeaks merilis data rahasia dari Indonesia yang masuk melalui kawat-kawat diplomatik ke negara Amerika Serikat. Disebutkan bahwa ada operasi intelijen dari Kopassus untuk membungkam para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang mengerikan, data yang dirilis WikiLeaks itu baru pembukaannya.

Masih ada ribuan dokumen rahasia milik Indonesia yang akan diungkap WikiLeaks selama periode tahun 2010-2014. Dokumen-dokumen itu memuat operasi-operasi militer dan intelijen Indonesia di beberapa daerah konflik seperti Papua, Aceh dan Maluku yang melibatkan agen-agen AS di Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen, Dynno Cressbon, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 1/12).

"Jadi kelompok WikiLeaks ini banyak jaringannya, mereka punya komunitas di luar mereka. Mereka memiliki dokumen AS yang lakukan operasi intelijen di Papua, Aceh, Maluku dan sejumlah daerah konflik, kebanyakan di tahun 60-an. Tapi, WikiLeaks itu punya yang terbaru, dari tahun 2007-2008," terang Dynno.

Dynno mengatakan, WikiLeaks berjanji akan mencicil pembocoran 3000 dokumen dari 2010 sampai 2014.

"Kebanyakan operasi intelijen militer Indonesia dan AS. Termasuk mereka akan bocorkan juga nama-nama agen CIA dan agen barat yang terkoneksi dengan operasi di Indonesia. Mereka akan menantang AS," jelasnya.

Ancaman WikiLeks itu, lanjut Dynno, membuat AS ketakutan karena bisa jadi nama-nama yang mereka ungkap benar-benar agen mereka dan terbuka pada publik.

"AS sendiri sudah mengakui bahwa dokumen-dokumen yang mereka rilis memang mendekati kenyataan," tegasnya
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=10934

Rabu, 01/12/2010 15:00 WIB
Hikmahanto: Pemerintah RI Harus Siap-siap Soal Bocoran Dokumen dari WikiLeaks
Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Situs wistleblower WikiLeaks akan membocorkan 3.000 dokumen lebih dari Kedubes AS di Jakarta. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia harus bersiap-siap agar tidak ada reaksi berlebihan dari masyarakat.

"Kita harus siap, kita ini disebut apa. WikiLeaks ini membocorkan rahasia penyebutan pemerintah setempat. Misalnya seperti kisah Presiden Prancis. Nanti ini kalau sudah muncul dianalisa, kira-kira apakah pemerintah Indonesia, pejabatnya menghambat kepentingan Amerika atau tidak, mungkin dalam konteks melawan terorisme," ujar pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana, kepada detikcom, Rabu (1/12/2010).

Yang bahaya, kata dia, kalau secara mentah dikonsumsi publik Indonesia. Hal itu bisa membuat masyarakat termakan dengan sikap pemerintah AS. "Sehingga justru publik yang akan marah kepada AS. Ini harus disiapkan langkah juga untuk meng-handle itu," lanjut guru besar UI ini.

Bagaimana pemerintah Indonesia harus bersiap-siap? "Dikomunikasikan dari sekarang kepada publik agar jangan responsif dan bereaksi berlebihan," kata Hikmahanto.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus siap mempertanyakan soal itu ke pemerintah Amerika. Perlu dikomunikasikan dengan Washington bagaimana menyikapi masalah ini, terutama dalam menghadapi reaksi publik.

"Harus tetap dipertanyakan ke AS, karena nanti pasti ada pertanyaan dari publik. Ada bocoran begitu kok tenang-tenang saja," sambung Hikmahanto.

Seperti dilansir detikcom dari situs resmi WikiLeaks, Rabu (1/12/2010), akan ada 251.287 kawat-kawat diplomatik yang akan dibocorkan ke publik. Kawat diplomatik ini utamanya dari Kemenlu AS ke berbagai Kedubes mereka di seluruh dunia dan sebaliknya. Periodenya dari 28 Desember 1966-28 Februari 2010.

Kawat diplomatik yang paling banyak dibocorkan adalah dari Kemlu AS sekitar 8.000 dokumen, kemudian dari Kedubes AS di Ankara, Turki, nyaris 8.000 dokumen.

Nah, ternyata ada juga dokumen rahasia dari Kedubes AS di Jakarta. Jumlahnya pun lumayan, ada sekitar 3.000 lebih kawat diplomatik dari dan ke Kedubes AS di Jakarta.

Namun hingga hari keempat WikiLeaks merilis kawat-kawat diplomatik itu, belum ada satu pun dokumen yang dibocorkan dari Kedubes AS di Jakarta. WikiLeaks mengeluarkan dokumen rahasia itu sedikit-sedikit.

WikiLeaks hanya memberikan gambaran secara umum dokumen-dokumen yang mereka bocorkan. "AS memata-matai sekutunya dan PBB, menutup mata terhadap korupsi dan pelanggaran HAM, lobi-lobi pintu belakang, melobi untuk kepentingan perusahaan AS," demikian sedikit gambaran WikiLeaks.

Salah satu kabel diplomatik yang dibocorkan situs WikiLeaks adalah kehidupan pribadi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Pada tahun 2007 lalu, para diplomat AS khawatir bahwa perceraian Sarkozy dari istrinya waktu itu, Cecilia, telah menyebabkan sekutu mereka itu lebih gampang marah dan tak terduga.
http://www.detiknews..com/read/2010/12/01/150025/1506817/10/hikmahanto-pemerintah-ri-harus-siap-siap-soal-bocoran-dokumen-dari-wikileaks


:nuts::nuts::nuts::nuts::nuts:
Mangkanya seharusnya Pemerintah Pusat tidak perlu seperti itu, pahamilah keinginan lokal. yang penting daerah tersebut tetap Indonesia, dalam bentuk apapun terserah. ini yang disebut unity in diversity. :)

RI-Malaysia

http://www.thejakartapost.com/files/images2/Komisibersama071210-3.main%20story.jpg

RI-Malaysia: Indonesian delegates leaded by Hamzah Thayeb (right), the Foreign Ministry’s director general for Asia Pacific and African Affairs, held a meeting with Malaysian delegates headed by Datuk Mohd Radzi Abdul Rahman (left) in Nusa Dua, Bali, on Tuesday. This two-day meeting was an advanced meeting to improve the bilateral relationships between the two countries and to discuss the border problems. (Antara/Nyoman Budhiana)

President meets 3 neighboring country leaders

President Susilo Bambang Yudhoyono is scheduled Wednesday in Bali to meet with three neighboring country leaders, starting this afternoon with Singapore Deputy Prime Minister Wong Kan Seng.

The bilateral talk with Wong started at 4 p.m. and the next meeting with Timor Leste Prime Minister Xanana Gusmao will be held an hour later.
Then, at 8 p.m. the president is scheduled to engage in a bilateral meeting with Brunei Sultan Hassanal Bolkiah.

The three neighboring country leaders are in Bali to attend the 3rd Bali Democracy Forum, which will take place from Thursday to Friday.
Yudhoyono is scheduled to open the forum on Thursday.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/08/president-meets-3-neighboring-country-leaders.html

RI, Japan sign economic development MoU

Indonesia and Japan have signed a Memorandum of Understanding on economic development cooperation under the Metropolitan Priority Area (MPA) program, in Nusa Dua, Bali, on Friday morning.

Coordinating Minister for the Economy Hatta Rajasa and Japanese Foreign Minister Seiji Maehara signed the MoU, witnessed by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono.

Also present at the signing were the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, State Minister for National Development Planning / National Development Planning Board chairman Armida Alisjahbana, State Secretary Sudi Silalahi and Cabinet Secretary Dipo Alam and Indonesia Ambassador to Japan Muhammad Lutfi.

Before the signing, Japanese delegates led by Maehara held a meeting with Yudhoyono.

According to Hatta, the MPA is a program based on integrated development in urban areas, including infrastructure covering roads, railways, electricity, clean water and ports.

"We expect the MoU to be a model for other industrial areas," Hatta said, as quoted by Kompas.com.

Maehara said he hoped the MPA signing could increase the cooperation between the two countries, not only in the economic and investment sectors, but also in social terms.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/ri-japan-sign-economic-development-mou.html

EU-Indonesia: Time for stronger engagement
Shada Islam, Brussels | Mon, 12/06/2010 9:08 AM | Opinion

Indonesia matters. As world leaders step up engagement with Asia’s rising powers, the focus is not just on China and India but increasingly also on Indonesia, Southeast Asia’s largest economy, most populous nation and arguably one of Asia’s most exciting nations.
A modern, robust — and recent — democracy, Indonesia is a key Asian member of the G20, a leading player in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and a moderating force within the Organization of the Islamic Conference (OIC).

It is notching up impressive economic growth rates, is the driving force behind many Asian regional integration initiatives and is also strategically located: Half of world trade passes by its northern maritime border, giving the country a strategic role in ensuring safe and secure international navigation.

Small wonder then that US President Barack Obama and Australian Prime Minister Julia Gillard are among leaders who have recently trod the red carpet in Jakarta, holding talks with President Susilo Bambang Yudhoyono. Both Obama and Gillard are seeking to sign ambitious cooperation pacts aimed at enhancing ties with Indonesia, clearly seeing the country as a counter-weight to China’s growing influence in the region.

Significantly, Europe got there first: The EU and Indonesia signed a ground-breaking Partnership and Cooperation Agreement (PCA) last year, marking an important first step in upgrading a hitherto under-developed relationship.

If the relationship is to take off and fulfill its potential, both sides will have to show political will and leadership. Yudhoyono and European Commission President José Manuel Barroso are believed to have built up a good personal rapport.

This must be further developed and expanded into regular ministerial meetings and high-level visits.

Suggestions that the EU and Indonesia hold a first-ever summit and that Indonesia be added to the list of Europe’s strategic partners should be studied further although such initiatives will have to wait while the EU sorts out its overall blueprint for strategic partnerships.

The rewards of a qualitative leap forward in EU-Indonesia relations are enticing — for both sides. For Europeans, seeking to reinforce their global standing, stronger ties with Indonesia will give the EU a higher political profile in Southeast Asia and beyond, in the wider Asian region.

This is unlikely to translate into an immediate change in Asian attitudes towards Europe, but it will help dispel a growing perception in the region that the EU has been unable and unwilling to leverage its economic power into political clout.

A nod of approval from Indonesia is essential if the EU is to fulfill its ambitions of joining the East Asia Summit, following in the footsteps of the US and Russia which joined this year.

Finally, closer relations with Indonesia, the world’s most populous Muslim nation, would also give a much-needed fillip to the EU’s standing in the Islamic world.

For Indonesia, the rewards are just as high. On the practical front, last year’s PCA means enhanced cooperation with the EU in areas as diverse as trade and investments, transport, climate change — Indonesia is the third largest emitter of greenhouse gases — human rights, immigration, tackling organized crime and combating communicable diseases.

A further upgrade would expand such contacts to include cooperation in counter-terrorism (including stronger legislation on financing of terrorism), exchange of views and practices on de-radicalization, inter-faith questions, security and defense, especially maritime security, as well as research and development.

The political fallout is arguably even more important. By signing the PCA with the EU ahead of other ASEAN members and before China and India, Indonesia has successfully spotlighted its quest for a stronger role both within the region and as a global player.
Few doubt that Indonesia needs to make faster progress in addressing issues like freedom of expression, military reform, police brutality (especially in Papua), treatment in prisons and of minorities.

However, the country’s transformation from dictatorship to democracy in the past decade has been remarkable. Indonesia is often held up as an example to be followed by neighboring Myanmar, a role that Jakarta does not shun.

Forging stronger EU-Indonesia relations may not be all plain sailing. Signature of the PCA was held up for two years as Jakarta halted the initial process in protest at an EU ban in 2007 on all Indonesian airlines entering European airspace.

Europe’s Aviation Security Committee lifted the restriction on most Indonesian airlines including Garuda, the national carrier last year.

While the potential for improving EU-Indonesia trade — currently estimated at about ¤15 billion — is enormous, Indonesia remains undecided about signing a free trade agreement with the EU.

The country’s industrialists say they are still struggling to adjust to the ASEAN-China free trade pact that entered into force earlier this year. Brussels is pressing Jakarta to speed up economic reform, enforce stronger anticorruption measures and remove import restrictions.

Members of the EU-Indonesia business dialogue say that to attract more European investors, Jakarta must act urgently to improve infrastructure, investment regulations, government procurement rules and property rights.

Other bilateral issues also cause concern. Indonesia (along with Malaysia) wants the EU’s new renewable energy directive to include trade incentives for biofuels derived from palm oil.

European governments, for their part, are hoping that Jakarta will agree to extend beyond 2012 the mandate of “Europe House” set up in Banda Aceh to ensure rehabilitation and reconstruction in the province following the EU peace monitoring mission which ended in December 2006.

Forging a new EU-Indonesia partnership will require that both sides invest more time, effort and energy into the endeavor.

Europeans need to make up their mind on engaging more strongly with the pivotal Asian country.

Indonesia must also take a closer look at its economic and geo-political interests and decide whether to pay more attention to Europe.

The writer is senior program executive at the European Policy Centre.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/06/euindonesia-time-stronger-engagement.html

From Yogyakarta, Walking Toward a Better Future

“ Any Yogyakartan — any Indonesian really — who has the opportunity to go abroad [should] be an ambassador. As long as they present a positive image about our country, that’s an ambassador.”

That is what Tazbir Abdullah, head of Yogyakarta’s tourism agency, told the seven members of Forum Cinta Anak Bangsa (Love the Nation’s Children Forum) before they started a global trek to represent Indonesia and spread friendship around the world.

And yes, that’s global trek in a literal sense.

These young cultural ambassadors will spend most of the next five years journeying to 193 countries and they’ll be doing it primarily on foot.

The epic journey kicked off when the group departed from Yogyakarta on Nov. 10.

Today, the young travelers have already trekked deep into Australia, spreading a message of harmony and tolerance along the way.

The group, which is made up of five men and two women, said they intentionally made the decision to travel on foot in an effort to soak up as many details as possible about the different cultures of each community through which they are planning to pass.

They also have a secondary mission of promoting Indonesia in general and Yogyakarta in particular.

“Our experience has shown us that walking allows you make stronger bonds with the people you meet. To us, walking always involves talking to people we meet and collecting knowledge from them,” said Daud Wiryo Hadinagoro, the 50-year-old leader of the troop.

Daud, who runs a batik business when he isn’t off trekking the world, founded Forum Cinta Anak Bangsa in Yogyakarta in 1997 to give university and senior high school students a place to get assistance for education-related problems.

As a melting pot for students from various ethnic groups, the forum is now represented by the seven young globetrotters who are keen to spread the word that Yogyakarta is not only a city of tourism, culture and education, but also a city of tolerance.

Their mission’s official motto — Cultural Learning as a Medium for Establishing Friendship — doesn’t exactly roll off the tongue, but in practice, it’s simple.

Be curious and respectful of other people’s culture and, chances are, they’ll become a friend.

“We will start with Australia, trekking through Sydney, Canberra, Melbourne and Perth. We have taken those snakes in the desert into consideration,” Daud said with a laugh.

“We have friends who will help us identify danger zones during our travels. As long as there are communities, even if they’re in the desert, we will walk out to greet them.”

Daud believes that the group’s small number will help them foster relaxed and natural interactions with people they meet.

“Walking,” Daud explained, “helps one become humble, and that is how one begins to learn.”

The remaining members of the group consist of students and recent graduates between the ages of 21 and 28.

They are Trisna Wira Adhi, Karlina Kurniawati, Randy Coard Napitupulu, Clara Theresia Sitanggang, Richi Richardo Purba and Sahron Sembiring.

“We’ve prepared for this by walking long distances almost every day since 2008,” said Randy, a member of the Batak ethnic group from Indonesia’s Papua province.

“You know I’m capable of walking miles just by looking at me, but I really need to prepare myself mentally for all the different cultures and customs we’re encountering,” said Clara, who was born in Kalimantan.

“Who knows if a harmless smile can mean something else in another culture?”

“What we do know is that when foreign tourists come to Indonesia, they do not only want to see places and things. They also want to interact with the locals,” Daud said.

“We are going to show them that, given the natural hospitality that Indonesians have, such experiences are more than possible.”

With so much walking to be done, the group has to stay focused and make sure they don’t lose sight of their larger goals.

Daud is the group’s coordinator, keeping everyone in line and handing out various tasks.

Like a good-natured drill sergeant, he constantly checks and re-checks with members of the group to make sure they are clear in their assignments.

After all, one never knows who might need an ambassador for Indonesia around the next bend.

http://www.thejakartaglobe.com/lifeandtimes/from-yogyakarta-walking-toward-a-better-future/411415

Menurut gw, Indonesia memang perlu situs macam wikileaks, supaya kasus-kasus yang selama ini ditutupi terungkap, khususnya kasus korupsi.

DPR Akui Ada Campur Tangan Cina dalam UU Tenaga Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi VIII DPR MH Said Abdullah mengakui Undang-Undang Tenaga Kerja yang saat ini berlaku di Indonesia ada campur tangan Cina. Said menyampaikan hal itu menanggapi informasi yang dilansir WikiLeaks bahwa Amerika Serikat mengajak Cina untuk menekan Indonesia dalam penyusunan UU Tenaga Kerja.

"Berbagai produk undang-undang kita memang sangat jelas ada campur tangan asing, termasuk Undang-Undang Tenaga Kerja," kata Said, Kamis (16/12). Dia mengatakan, hal itu menjadikan Indonesia negara yang paling liberal di dunia. Said yakin penyebabnya adalah sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menghadapi pengaruh dari negara lain.

"Sangat jelas Undang-Undang Tenaga Kerja kita ini sama dengan Cina, mengatur bagaimana tenaga kerja dibayar semurah-murahnya," ujar Said. Aturan seperti, kata dia, jelas membuat posisi tenaga kerja selalu sulit, tidak akan pernah bisa sejahtera karena menguntungkan para pemodal. Oleh karenanya, Said tidak kaget dengan informasi adanya dugaan pengaruh Cina dalam UU Tenaga Kerja di Indonesia.

Said menegaskan, UU Tenaga Kerja harus segera direvisi. "Tidak ada jalan keluar lagi selain merevisi undang-undang itu," kata Said. Dia menambahkan, pemerintah selama ini selalu berpendapat UU Tenaga Kerja yang ada masih relevan dengan kondisi saat ini. Hal itu, kata Said menunjukkan pemerintah memang dipengaruhi atau mendapat tekanan dari Cina.

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/12/16/152702-dpr-akui-ada-campur-tangan-cina-dalam-uu-tenaga-kerja

Aung San Suu Kyi Thanks Indonesia for Support
Jakarta Globe | December 22, 2010

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/20101222100925036.jpg
Burma's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi offers a robe to a Buddhist monk outside her National League for Democracy (NLD) party's headquarters on Dec. 8 in Yangon. Suu Kyi expressed her gratitude for Indonesia for supporting the democratic process in her country. (AP Photo/Khin Maung Win)

Jakarta. Burma’s newly released democracy leader Aung San Suu Kyi expressed her appreciation for the support of the Indonesian government in Burma's democracy process.

Suu Kyi made the statement in a telephone conversation with Indonesia's Foreign Affairs Minister Marty Natalegawa. She also extended her hopes that Indonesia will continue to support the development of democracy in her country.

“Aung San Suu Kyi expressed her appreciation for Indonesia, which has helped the development of democracy in Burma,” the foreign ministry's spokesperson Michael Tene was quoted as saying by news portal Detik.com.

According to Tene, the telephone conversation took place on Tuesday.

“The foreign minister told Suu Kyi that Indonesia consistently fought for her freedom and we welcomed it,” Tene said.

Marty Natalegawa also told Suu Kyi that her freedom will play a role in Burma's democratic improvement.

“Indonesia hopes the democratic conditions in Burma will keep on developing,” Tene said.

Suu Kyi was placed under house arrest shortly before Burma’s general election in 1990, which her National League for Democracy party rightfully won before the junta voided the results.

She spent almost 15 of the past 21 years under house arrest before being released on Nov. 13.

http://www.thejakartaglobe.com/home/aung-san-suu-kyi-thanks-indonesia-for-support/413084

Indonesia optimistic about UNSC permanent seat
Mustaqim Adamrah and Abdul Khalik
The Jakarta Post

As the world’s largest Muslim-majority nation and third-largest democracy, Indonesia should get a permanent seat at the reformed UN Security Council (UNSC), Foreign Minister Marty Natalegawa said.

With the US and China recently expressing support for India to get a seat, Marty said Monday that the Indonesian government would certainly not drop its efforts to get a seat in the UNSC, arguing that "there is still room” for both Asian countries, while reform at the UNSC was still underway.

While Indonesia does not have support from major powers, no countries have expressed objections to Southeast Asia’s largest economy becoming a permanent member of the UNSC, he said.

"If you are keen to ensure the Security Council is more representative, I can’t think of no better way than seeing Indonesia — a country that is comfortably promoting development and progress — become a permanent member,” Marty told The Jakarta Post at his office.

He said should Indonesia be excluded from the UNSC, the world would be at a disadvantage.

Marty said Indonesia’s capabilities had been tested through time after serving in the UNSC three times as a non-permanent member. Indonesia was a non-permanent member of the UNSC in 1973-1974, 1995-1996 and 2007-2008.

Indonesia takes up the chairmanship of ASEAN in 2011, with observers arguing that this would strengthen its standing in the international arena. President Susilo Bambang Yuhdoyono, for instance, said the 10-nation bloc would play a greater global role next year.

However, University of Indonesia security expert Andi Widjajanto said the main problem with the UN’s reforms was that there were no discussions on amending the body’s existing charter.

"Indonesia stop touting static factors — such as being the third-largest democracy and having the largest Muslim population — and start proving its ability to maintain peace and stability, at least in East Asia,” he told the Post. Andi said Indonesia could represent East Asia at the UNSC, just as India, Nigeria and Brazil would represent South Asia, Africa and Latin America, respectively.

He added that it remained unclear which country Indonesia should seek support from as UN reforms were not complete.

University of Indonesia international relations expert Hariyadi Wirawan said should Indonesia have to compete with India for a permanent seat, “at the end of the day the US would definitely choose to support India”.

Marty said Security Council members were negotiating a number of options to reform the UNSC, including introducing new permanent members and interim members for countries to serve in the Council for more than two years.

The US, the UK, France, Russia and China have held permanent seats on the Security Council since 1971, when the People’s Republic of China took over the seat held by Taiwan.

http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=16445&sec=1

Bangladesh Harapkan Peningkatan Perdagangan Langsung dengan Indonesia


Pengusaha Bangladesh mengharapkan peningkatan perdagangan langsung dengan Indonesia. Mereka juga mengharapkan kehadiran Trade Centre of Indonesia di Bangladesh. Harapan tersebut menguat seiring dengan pesatnya kemajuan Indonesia. Khususnya, munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, posisinya sebagai anggota G-20 dan sebagai negara dengan potensi ekonomi terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara.

Demikian disampaikan oleh Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Chittagong Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (CMCCI), sejumlah pengusaha industri strategis Chittagong, dan wartawan Chittagong Press Club kepada Dubes Zet Mirzal Zainuddin dalam kunjungan kerjanya ke provinsi Chittagong (22-25/12/2010).

“Kunjungan ke Chittagong ini adalah untuk mengintensifkan pemasaran produk ekspor Indonesia,” jelas Dubes Zet Mirzal. Ia juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk bertemu dengan Walikota Chittagong, Hon. Mohammad Manjur Alam, yang juga merupakan salah satu pengusaha terkemuka kota Chittagong, importir clinker dari Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa Bangladesh yang berpenduduk 164 juta jiwa, saat ini sedang pesat melakukan pembangunan di berbagai bidang. “Ini merupakan pasar yang sangat potensial dan besar bagi penetrasi pemasaran produk-produk nonmigas Indonesia, termasuk produk-produk industri strategis lainnya. Mobil Avanza, Suzuki APV, dan Gerbong Kereta Api sudah masuk Bangladesh dan sangat diminati,” tambahnya.

Dubes Zet Mirzal juga menambahkan bahwa para pengusaha Bangladesh sangat menghargai kualitas, daya saing dan harga produk ekspor buatan Indonesia. “Oleh karena itu mereka meminta saya untuk dapat menjembatani dan lebih meningkatkan hubungan dagang kedua negara, serta mempererat solidaritas antar sesama komunitas muslim dengan perluasan diversifikasi komoditas impor-ekspor kedua negara melalui perdangangan langsung,” paparnya.

Para pengusaha Chittagong melihat pula urgensi didirikannya “Trade Centre of Indonesia” di Bangladesh, khususnya di wilayah Chittagong untuk mendukung dan memfasilitasi besarnya minat para importir Bangladesh. Keberadaannya juga dinilai akan membantu mereka untuk mendapatkan dan mengimpor secara langsung serta menjadi agen atau distributor dari berbagai komoditas ekspor Indonesia.

Sementara itu, Md, Golam Sarwar pemilik galangan kapal Prantik Group menyatakan sangat tertarik dengan kiprah PT. PAL. Ia berkeinginan untuk menjajagi hubungan dagang. Sektor lainnya yang menarik bagi para pengusaha Bangladesh adalah sektor energi seperti pembangkit tenaga listrik, batu bara dan LNG, produk makanan kering, bahan baku semen dan minyak kelapa sawit.

Menanggapi hal ini, Dubes Zet Mirzal menerima baik kalau ada pengusaha Chittagong atau Konhor RI yang bermaksud membantun memfasilitasi didirikannya “Trade Centre of Indonesia” di kota Chittagong. Ia juga menyampaikan bahwa KBRI akan memberikan pelayanan yang cepat khusus bagi para pengusaha Bangladesh dan wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia.

Volume perdagangan bilateral antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2010 tengah memasuki era volume perdagangan US$ 1 milyar. Hingga saat ini sebanyak lebih dari 100 jenis produk Indonesia telah memasuki pasar Bangladesh. (sumber: KBRI Dhaka)


http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4305&l=id

Masyarakat Indonesia Sambut Gembira Dibukanya KBRI di Muscat

http://www.deplu.go.id/Common/ImageHandler.ashx?fileurl=http%3a%2f%2fwww.deplu.go.id%2fPicture%2f%5bNews%5d%252020110103%2fMuscat%2fmuscats.jpg&w=200&h=200

Masyarakat Indonesia di Oman menyambut gembira dan suka cita kehadiran KBRI Muscat. Impian untuk dapat kumpul melakukan kegiatan bersama di suatu tempat yang layak dan aman kini sudah terwujud.

Gedung KBRI dengan lahan seluas 2.000 m2 telah dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan masyarakat dan berbagai urusan WNI di Oman tidak perlu lagi melalui KBRI Riyadh.

Dengan telah terpasangnya fasilitas parabola, KBRI dapat menangkap siaran televisi Indonesia dan telah dimanfaatkan untuk nonton bersama pertandingan sepak bola kejuaraan AFF terutama pertandingan antara Indonesia dan Malaysia, 26 Desember 2010. Kegiatan nonton bareng ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertemuan akhir tahun sekaligus pengenalan terhadap kantor KBRI yang baru kepada masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh sedikitnya 50 masyarakat Indonesia yang terdiri dari antara lain para pekerja profesional dari PT Adhi Karya (joint venture Adhi Oman) dan perusahaan minyak Medco Energi, wirausahawan dan pekerja informal. Terlihat suasana akrab antar masyarakat Indonesia yang juga membawa keluarganya. (Sumber: KBRI Muscat).

http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4316&l=id

Visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011


Keketuaan Indonesia untuk ASEAN telah dimulai 1 Januari 2011 hingga akhir tahun ini. Presiden SBY mengumumkan secara resmi Keketuaan Indonesia tersebut saat Penutupan KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam (30/10/2010). Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan visi dan misi Keketuaan Indonesia.

Di tahun 2011, Indonesia bertekad untuk dapat kembali memberikan kontribusi konkrit dan bermanfaat melalui pemikiran ASEAN beyond 2015. Dengan tetap menjaga keberlangsungan proses menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Indonesia akan mendorong visi ke depan setelah terbentuknya ASEAN Community.

Komunitas ASEAN akan menjadi inti dari pengembangan arsitektur kawasan. Suatu tatanan regional yang mengedepankan “dynamic equilibrium”, yang secara strategis tercermin pada perkembangan East Asia Summit (EAS) dengan mengikutsertakan Rusia dan AS pada masa Keketuaan Indonesia di tahun 2011.

Indonesia juga akan terus berupaya mewujudkan suatu People-Oriented and People-Centered ASEAN. Segala hasil dan manfaat ASEAN yang diperoleh harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat ASEAN secara luas.

Demikian dikutip dalam siaran pers Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN malam kemarin (4/1/2011).

Selama keketuaan tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan EAS, serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN Political Security Community (APSC) Council, ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council, ASEAN Foreign Ministers’ (AMM) Meeting, ASEAN Economic Ministers’ Meeting, ASEAN Defense Ministers’ Meeting dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes.

Tema Keketuaan Indonesia adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan lebih besar lagi. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global. Suatu kontribusi positif bagi komunitas global bangsa-bangsa.

Bentuk dasar dari Logo Keketuaan Indonesia adalah gunungan wayang, yang direpresentasikan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 demi mewujudkan 3 pilar Komunitas ASEAN dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Logo dan Tema Keketuaan Indonesia di ASEAN ini telah diluncurkan pada saat KTT ASEAN ke-17 yang lalu.

Partisipasi aktif Indonesia dalam pasang surutnya ASEAN adalah berdasarkan pengalaman sendiri dalam perspektif geo-politik dan geo-ekonomi. Indonesia selalu membawa ASEAN lebih maju dan berkembang. Tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu “founding countries” penandatangan Deklarasi Bangkok yang menandai pembentukan ASEAN. Tahun 1976, Indonesia berhasil memberikan landasan yang kuat di tengah konstelasi global yang ditandai oleh Perang Dingin, melalui kesepakatan Bali Concord I.

Tahun 2003, Indonesia kembali berhasil memberikan landasan yang kuat bagi proses transformasi ASEAN menjadi suatu organisasi yang rules-based dan berorientasi kepada masyarakat melalui kesepakatan Bali Concord II. Perkembangan transformasi ASEAN selama ini telah berhasil berjalan seiring dengan perkembangan dan kepentingan Indonesia. Bahkan transformasi ASEAN banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan Indonesia di berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara. (sumber: Dit. Polkam ASEAN)

http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4318&l=id

Indonesia Buka 21 Hubungan Diplomatik pada 2011

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa pada 2011 Pemerintah Indonesia dijadwalkan memulai proses pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Tentunya, Indonesia selama ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan negara-negara tersebut, terutama dalam kerangka multilateral," kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunannya di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan dibukanya hubungan diplomatik dengan ke-21 negara PBB dimaksud, maka Indonesia secara formal akan memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB yang berjumlah 192 negara, kecuali Israel.

Sekalipun tidak menyebutkan secara rinci ke-21 negara tersebut, Menlu menegaskan bahwa upaya untuk melakukan konsolidasi dan memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri pada 2011.

Pada kesempatan itu Menlu juga menyebutkan bahwa pada 2010 Indonesia telah membuka 10 perwakilan Republik Indonesia di negara sahabat dan satu Perwakilan Tetap RI untuk ASEAN di Jakarta.

Kesebelas Kantor Perwakilan RI yang diresmikan adalah KBRI Baku (Azerbaijan), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Sarajevo (Bosnia dan Hezergovina), KBRI Quito (Ekuador), KBRI Astana (Kazakhstan), KBRI Zagreb (Kroasia), KBRI Muskat (Oman), KBRI Panama City (Panama), KBRI Maputo (Mozambik), KRI Tawau (Malaysia) dan PTRI ASEAN di Jakarta.

Dengan penambahan 11 perwakilan tersebut maka Indonesia kini memiliki 130 perwakilan di luar negeri, kata Menlu.

Kemlu, kata Menlu akan memulai pelaksanaan politik luar negeri di 2011 dengan mengidentifikasi peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru. Diplomasi akan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan peluang.

"Diplomasi akan memajukan pendekatan yang prinsipil, visioner namun pragmatis guna memberikan kontribusi dalam mempertahankan kepentingan nasional serta keamanan dan kemakmuran Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pada 2011 Kemlu akan melakukan konsolidasi dan semakin memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara. Fokus utamanya akan diberikan pada upaya meningkatkan hubungan antara masyarakat dan mempertajam diplomasi ekonomi.

Pernyataan pers tahunan Menlu itu dihadiri antara lain Dr Alwi Shibab (Menlu periode 1999-2001), Dr Hassan Wirajuda (Menlu periode 2001-2009) dan Joop Ave (Menparpostel periode 1993-1998).

Selain itu juga dihadiri Agus Gumiwang (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) dan Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP DPR RI) serta sekitar 340 undangan dari kalangan media, diplomatik, akademisi, instansi pemerintah serta pejabat Kemlu.

http://id.news.yahoo.com/antr/20110107/tpl-indonesia-buka-21-hubungan-diplomati-cc08abe.html

Can Indonesia turn Asean into a global player?

For the record, 2011 will be an exciting year for Asean - based on the must-do list the new Asean chair has vowed to accomplish at regional and international levels. In its second week, Indonesia has taken the chair with a confidence and relish rarely witnessed in Asean's over four-decade history, coupled with a blueprint to push the grouping into the global limelight. Jakarta's enthusiasm has already drawn praise from the secretary-general of Asean, Dr Surin Pitsuwan, who complimented the chair's preparedness to be "engaged, proactive, using the Asean platform to enhance Asean's profile in the global arena".

Last week, Indonesian foreign minister Marty Natalegawa outlined three major tasks the Asean chair will tackle - to make tangible progress towards the Asean Community, to establish "dynamic equilibrium" between Asean and the major powers and, finally, to ensure Asean can be a peacemaker in a complex world. Indeed, it will be a tall order as the chair has to overcome existing divergent views and entrenched positions held by Asean members. That is easier said than done. For instance, the previous chair, Viet Nam, faced great difficulty in garnering the grouping' s common position on global issues. Indonesia's Permanent Representative to Asean, ambassador I Gede Ngurah Swajaya, understood the dilemma well and was succinct in saying the efforts of promoting a united Asean in a community will require Asean's collective voice, assets, diplomatic networks and constructive solution-oriented mindset.

Inevitably, the most tangible progress in achieving the Asean Community remains the promotion and protection of human rights in Asean. Under its chair, Indonesia hopes the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) will be more effective in fulfilling its mandate, reflecting the members' commitment to respect human rights. One immediate task is to agree on the guidelines of modality, which is a euphemism for terms of procedure - the term turned down by AICHR's conservative members last year.

Dr Sriprapha Petcharamesree, Thai representative of AICHR, said it was time that AICHR deliver after more than a year of preparation and meetings. She reiterated that the new chair can provide the much-needed impetus and direction on human rights protection. This year, AICHR plans to deliberate on the draft Asean Human Rights Declaration. However, without the guidelines, AICHR activities and the utilisation of its US$200,000 fund, it cannot begin. The protection of migrant workers' rights, on which the Philippines and Indonesia are very keen, will also be high on the agenda. At this juncture, it is hard to say if Asean can agree on the legally binding documents on this sensitive issue as some members oppose the idea.

Truth be told, all Asean members have problems with human rights records, including the chair. But the way each nation chooses to handle them will mark the grouping's departure from the past. So far, Thailand, the Philippines and Indonesia remain open and tolerant to international enquiries, which continue unabated to pressure for more transparency and access. On its own, AICHR does not have the mandate to investigate alleged human rights abuses or write-up annual reports on individual member countries.

But the best practice from these three countries and others could in the long-run serve as role models and subsequently impact on the culture of non-interference and result in better human rights cooperation and protection. The continued appeal from academics and civil-society organisations to end the non-interference principle and opt for collective responsibility is unattainable at the moment.

In addition, what Jakarta can do to make Asean more people-centred is to promote the stakeholders' participation. Indonesia is well-positioned to do so due to its active civil-society sector with more than 25,000 organisations of myriad interests and purposes. As a moderate and secular Muslim country, Indonesia continues to be the fulcrum of inter-faith dialogue forums, essential not only to Asean but the broader global community as well. For instance, the interface between the Asean leaders and civil society groups could be brought back to fit into the slogan of people-centred community-building in Asean. In 2008, Thailand did its fair share by encouraging the Asean-based civil groups to contribute their input. However, lack of mutual trust and uncompromised views and less-than friendly encounters from both sides derailed long-term engagements.

Beyond the region, a more consolidated and unified Asean is a prerequisite to engage major powers of the world. This year will witness how Asean tackles its multiple relations with the US, Russia, China, Japan and India. The first expanded East Asia Summit scheduled at the end this year and will set forth the tone and level of their engagements. Indonesia has already come forward pushing the EAS as the forum for discussion of strategic issues at both global and regional levels, similar to the US position. Other Asean members prefer a more encompassing forum, involving pertinent global issues including economics and science and technology. Key security and political issues such as nuclear non-proliferation, maritime cooperation and safety navigation, human trafficking, climate change and the Korean Peninsula will definitely top the EAS agenda.

The future of Asean's role in the global community as envisaged by Natalegawa is intricately linked to the outcome of the association's effective engagement with these dialogue partners and the broader community. He believes the role would serve as the vanguard for the promotion of democratic values, human rights and tolerance at the global level. Interestingly, both Indonesia and the US share similar concerns and agenda. They are the core to trans-Asia Pacific cooperation for the time being, due to their respective chairing of economic groupings. Washington will host the Asia Pacific Economic Cooperation leaders meeting in Hawaii later this year.

The two nations must work in tandem to ensure that healthy cooperation will continue at all levels. The Indonesia-US relations, further boosted by President Barack Obama's brief visit last November, will play a pivotal role in defining the parameter of future cooperation in the region and the overall US policy. Among the Asean membership, Indonesia has the most extensive diplomatic relations with the global community. This year, Jakarta will establish new diplomatic relations with 21 countries, reaching all UN members, except for Israel.

Despite all the above-mentioned strengths, Indonesia inherits a weakness: its reservations about economic integration with Asean. It has asked for a one-year delay in the Asean-China free-trade agreement through emergency exit clauses related to general commitment. Obviously, domestic adjustments and improved competitiveness of local industries are essential to improve Indonesia's economic profile and respect within Asean. To ensure its sustainability, the newly found intellectual leadership within the grouping must be rooted in all areas. Otherwise, its ambitious plan to shape Asean's future well beyond the Asean Community in 1,451 days would be hampered.

http://www.asianewsnet.net/home/news.php?sec=3&id=16646

Govt advised to evaluate RI-South Korea jet project due to regional conflict

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) legislator Tubagus Hasanuddin asked the government to reassess its fighter jet development project with South Korea due to the increasing tension between North Korea and South Korea.

“The project could be mistakenly perceived as taking sides with the South Korean government, and thus could jeopardize our relationship with North Korea,” he said Tuesday.

“It would also hurt our foreign affairs policy that prioritizes neutrality. Therefore, the best thing to do is reassess the entire project,” he added.

Initiated during South Korean President Lee Myung-bak’s visit to Indonesia in 2009, the jet aircraft joint project, called the KFX project, aimed to fulfill Indonesia’s need to improve its air force.

Indonesia reportedly would contribute 20 percent of the initial project capital, or around US$ 8 billion.

In order to meet the minimum essential air force quota, Indonesia reportedly needs to add three additional squadrons, or 24 jet aircraft.

As many as five jet prototypes are expected to be delivered before 2020.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/11/govt-advised-evaluate-risouth-korea-jet-project-due-regional-conflict.html

Global peace index, we are number 67, above thailand and Philippines even south africa

http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2010/2010%20GPI%20Results%20Report.pdf

we are also no longer south east asia terrorism hotspot

The Philippines has overtaken Indonesia and Thailand as the country facing the greatest threat from terrorism, according to FTI-International Risk, a security consultancy.

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aHA5jPyCWw2Q

cheers

Australia welcomes RI’s new foreign policy ‘activism’
Abdul Khalik, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 01/05/2011 11:14 AM | Special Report

http://www.thejakartapost.com/files/images2/up%20p12-b.jpg
Merry meeting: US Secretary of State Hillary Clinton greets Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa (left) amid a crowd of foreign ministers waiting to take a group photo before the ASEAN Regional Forum’s (ARF) opening in Hanoi. Reuters/Hoang Dihn Nam

Major regional dialogue partners of ASEAN, such as Australia, are watching closely to see how Indonesia exercises its leadership in ASEAN as the country begins to chair the group this month.

Australian Ambassador to Indonesia Greg Moriarty expressed optimism that under Indonesia, ASEAN could enhance the grouping’s role in regional and global arenas, stating that Indonesia’s vision of global architecture matched Australia’s.

“Our aspirations match Indonesia’s own aspirations. We [see]Indonesia’s increasing confidence and leadership role as positive and matches Australia’s interests.

“We see Indonesia’s foreign policy activism as a positive sign,” he told The Jakarta Post recently.

Australia, Moriarty said, acknowledged Indonesia’s recent foreign policy track record as impressive, including the country’s instrumental role in shaping the evolution of the East Asia Summit (EAS), exercising leadership in climate change forums and playing a significant role in the G20 agenda.

“Indonesia has been playing a clever role in keeping ASEAN’s interests very central in the process of building the regional architecture,” he said.

The EAS comprises the 10 ASEAN states and 6 dialogue partners: China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand.

Leaders of the 16 countries meet annually to discuss regional and global issues in one of the ASEAN countries. Beginning this year, the US and Russia will formally join the forum, which will be held in Indonesia.

President Susilo Bambang Yudhoyono announced his intention to get ASEAN more involved in tackling global problems during Indonesia’s chairmanship of ASEAN.

During the ASEAN Summit in Hanoi last year, he proposed to UN Secretary-General Ban Ki-moon a more comprehensive cooperation between ASEAN and the UN so the 10-member group could be involved in more areas to help the world body solve global problems.

“We want to be more involved in a range of issues the UN handles, such as human rights and development, and achieving MDGs,” Foreign Minister Marty Natalegawa said on the sidelines of the meeting.

Moriarty cited Indonesia’s success in hosting the Bali Democracy Forum as proof of President Yudhoyono’s leadership in the region and beyond.

“An initiative such as the Bali Democracy Forum is a very important event. It shows Indonesia can lead a global dialogue in democracy.”

Diplomats from major dialogue partners in ASEAN in Jakarta said they were also convinced Jakarta would lead ASEAN in crucial roles to tackle global problems.

“It’s about how confidently Jakarta plays its role. Others will follow what Jakarta proposes as we respect Indonesia all along,” a diplomat speaking on condition of anonymity said recently.

Pakistani Ambassador to Indonesia Sanaullah also supported the view that Indonesia could lead ASEAN to achieve its goals and play an important role in helping solve global problems.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/05/australia-welcomes-ri%E2%80%99s-new-foreign-policy-%E2%80%98activism%E2%80%99.html