Indonesia Paling Korup dari Negara-negara Tujuan Investasi

Senin, 08 Maret 2010 | 19:06 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Singapore - Indonesia, salah satu negara yang berhasil lepas krisis tahun lalu, dinilai yang paling korup dari 16 besar negara tujuan investasi di Asia dan Pasifik dalam survei bisnis yang dirilis di Singapura, Senin (8/3).

Dengan merajalelanya korupsi di semua tingkat, sebuah unit dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas memerangi korupsi telah terhambat oleh politisasi isu dari pihak-pihak yang merasa terancam. Demikian dilaporkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong.

"Korupsi telah menjadi beban, yang digunakan oleh orang-orang yang korup untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk menahan reformasi. Setiap perjuangan melawan korupsi terancam rusak," katanya.

Indonesia mencetak nilai 9,07 dari 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Responden survei berjumlah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.

Kamboja menempati peringkat kedua yang paling korup, diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Mereka semua digolongkan sebagai yang paling korup dalam survei, kecuali Singapura.

Studi ini menganalisa bagaimana korupsi mempengaruhi tingkat kepemimpinan politik dan pelayanan sipil. Hal ini juga menelaah bagaimana korupsi dianggap mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan dan seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal bila mereka menghadapi masalah itu.

REUTERS l BASUKI RAHMAT

Kronologi Dugaan Korupsi Gubernur Kepri Ismeth Abdullah

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah resmi ditahan KPK, Senin (22/2). Inilah kronologis kasus yang menjerat Ismeth yang akan maju lagi sebagai Cagub Kepri.

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, Ismeth ditahan untuk kepentingan penyidikan KPK. Untuk itu, KPK bisa melakukan penahanan selama 20 hari.

"Terhitung sejak hari ini. Tersangka IA (Ismeth Abdullah) kita titi[kan di Rutan Cipinang," ujar Johan.

Kasus dugaan korupsi ini sendiri sudah disidangkan. Dalam surat dakwaan atas terdakwa Hengky Samuel Daud, yang kini menjadi terpidana korupsi Damkar di 22 daerah termasuk Otorita Batam, terungkap adanya kerugian negara yang jumlahnya mencapai Rp 97 miliar.

Untuk proyek Damkar di Otorita Batam, kerugian negaranya mencapai Rp 2,088 miliar.

Kerugian negara dalam pengadaan damkar di Otorita Batam itu dikarenakan adanya penggelembungan (mark-up) harga dan sistem penunjukan langsung dalam proyek OB tahun anggaran 2005 itu.

Dalam dakwaan atas terdakwa Daud, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut adanya penunjukan langsung kepada PT Satal Nusantara sebagai rekanan Otorita Batam dalam pengadaan dua unit pedamam kebakaran Morita type ME-5 dan Morita type Ladder Truck.

Menurut JPU, dugaan korupsi bermula ketika pada 28 Februari 2005, terdakwa Daud sudah mengirimkan dua unit pemadam kebakaran ke Otorita sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani, dan belum ada proses pelelangan (tender) sama sekali.

Karenanya JPU menyebut proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang di OB hanya bersifat formalitas saja untuk memenuhi persyaratan formal agar pembayaran dapat dilakukan.

JPU merincikan, beberapa surat yang dibuat sebagai formalitas semata agar pembayaran ke PT Satal Nusantara bisa dilakukan antara lain undangan kepada peserta lelang, berita acara klarifikasi dan negosisai pekerjaan, surat kesanggupan kepada panitia lelang, surat perjanjian borongan pengadaa mobil pemadam di OB dengan harga Rp 11.997.000.000, serta surat keputusan Ketua Otorita Batam tanggal 1 Maret 2005, dan berita acara serah terima.

Dua unit mobil damkar yang dibeli Otorita Batam itu harganya Rp 10,35 miliar untuk jenis Morita type Ladder Truck Gyro Turn Tabel, dan Rp 2,12 miliar untuk type Fire Truck ME-5 Morita.

Namun Otorita Batam baru melakukan pembayaran kepada PT Satal Nusantara sebesar Rp 8,95 miliar. Sedangkan harga perolehan Damkar merek Morita di pasaran hanya Rp 6,86 miliar, sehingga kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 2,088 miliar.[*/ims]

Korupsi Pengadaan Dinas Pemko Batam
Berawal dari Audit BPK

KASUS ini terungkap setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Batam menemukan dugaan penyimpangan dengan perincian, tahun 2005 sebesar Rp 147.731.554, dan tahun 2006 sebesar Rp 988.926.636. Dari sini lah mulai terkuak dugaan ketidakberesan dalam lelang pengadaan 20 unit mobil dinas pada 30 November 2005 tersebut.

Sebanyak 20 mobil yang dibeli, yakni: 1 unit Toyota New Camry 2.4 G 2400 CC Otomatis keluaran 2006, 11 unit Toyota Innova 2000 CC keluaran 2006, serta 3 unit Toyota Avanza 1.3 G keluaran 2006, dan 5 unit Toyota Innova 2000 CC keluaran tahun 2005.

Di dalam kontrak, harga Toyota New Camry adalah Rp 398.000.000 per unit, sementara Toyota Innova tahun 2006 Rp 203.720.000, Toyota Avanza 2006 Rp 113.000.000, dan Innova 2005 Rp 189 juta per unitnya. Menurut laporan BPK, harga yang seharusnya adalah Totota Camry Rp 270 juta, Innova 2006 Rp 150 juta, Avanza Rp 80 juta, dan Innova 2005 Rp 147 juta.

Selanjutnya pada anggaran 2006, Pemko Batam kembali mengadakan 16 unit mobil dinas yakni Toyota Innova 2000 CC tahun 2006 dan Avanza 1.3 G tahun 2006. Harga kontrak per unitnya, Innova Rp 203,72 juta dan Avanza Rp 121,66 juta. Padahal harga yang seharusnya versi BPK, Innova Rp 150 juta dan Avanza Rp 80 juta.

Demikian pula dengan pembelian 8 unit sepeda motor Megapro. Dalam kontrak pembelian yang dimenangkan CV Puri Indah, harga satu unitnya Rp 18 juta. Padahal menurut perhitungan BPK hanya 13,5 juta. Sementara pengadaan Honda Supra Fit di dalam kontrak sebesar Rp 14.464.000 per unit. Padahal menurut perhitungan BPK hanya Rp 8,1 juta.
Soalnya, pengadaan kendaraan yang digunakan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tidaklah dikenakan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor. Namun diduga dalam proyek itu dicantumkan biaya BBNKB.(apr/hat)

-----------------

Nurdin Cari Bukti Kuat
Senin, 15 Pebruari 2010

BATAM, TRIBUN - Polda Kepri terus mencari bukti kuat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil dinas di Pemko Batam. Atas dasar itu, dua tersangka dalam kasus ini, Abu Hanifah (AH) dan Raja Hamzah (RH), belum bisa ditahan.

“Kalau kami tahan dan barang bukti belum lengkap, bisa repot nantinya. Kami masih mengumpulkan berkas-berkasnya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih mengumpulkan selengkap-lengkap mungkin berkasnya, supaya tidak ada celah nantinya oleh tersangka untuk bebas dari kasus ini,” ujar Direktur Reserse Kriminal (Direksrim) Polda Kepri, Kombes (Pol) Achmad Nurdin, Minggu (14/2).

Dia mengaku sangat membutuhkan bukti yang kuat. Soalnya, kata Nurdin, penanganan kasus korupsi tak segampang membalikkan telapak tangan.

Perlu data yang kuat untuk membuktikan tersangka benar-benar dengan sengaja melakukan tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Dikatakannya, komisi pemberantasan korupsi (KPK) sekali pun, dalam menangani kasus korupsi perlu waktu yang panjang sebelum menjebloskan tersangka ke tahanan.

Untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil dinas di Pemko Batam dengan dugaan kerugian negara Rp 307 juta itu, penyidikannya dilakukan Satuan III Tipikor Polda Kepri. Meski sudah beberapa kali memeriksa kedua tersangka, belum ada indikasi Polda akan menahan mereka.
“Kami tidak berniat untuk memperlambat atau bahkan menutup-nutupi perkembangan penyidikan kasus itu.

Perlu kesabaran untuk menangani kasus ini,” tambah Achmad.
Menurutnya, polisi memiliki mekanisme yang mengatur mengenai penyidikan sebuah kasus. Artinya, tahapan-tahapan penyempurnaan berkas wajib dilakukan.
“Kami tidak ingin berkasnya bolak-balik setelah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kami tak ingin dianggap kurang professional nanti,” tegas dia.

Penasehat Hukum kedua tersangka, Bambang Yulianto SH, belum lama ini mengatakan pihaknya akan kooperatif dalam memenuhi pemeriksaan para penyidik. Namun pihaknya mengaku belum mendapat agenda pemanggilan pemeriksaan lanjutan hingga saat ini.
“Belum ada pemeriksaan. Nanti dikabari kalau diperiksa lagi Mas,” singkatnya.
Abu Hanifah saat ini menjabat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Anambas. Ia diduga terlibat karena saat proyek itu diluncurkan tahun 2005-2006, Abu Hanifah menjabat Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemko. Sedangkan Raja Hamzah merupakan mantan pimpinan proyek pengadaan tersebut. Saat ini ia masih menjabat Kasubdit Program Kerja di Sekretariat Pemko Batam.(apr)

Kepala BKD Batam Korup Dijerat Pasal Berlapis
Selasa, 2 Maret 2010 05:16 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 474 kali
Batam (ANTARA News) - Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Batam Husnul Hafil dijerat pasal berlapis oleh Kejasaan Negeri Batam terkait dugaan korupsi dan suap.

"Tuntutannya kepada Husnul berlapis, dari pasal 12b, c dan 11 UU Tipikor," kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tatang Sutarna di Batam, Senin.

Ia mengatakan pasal 12 berisi ancaman penjara empat tahun penjara, dan pasal 11 mengancam setahun penjara.

"Tapi, itu tergantung pengadilan," kata dia.

Berkas tuntutan Husnul, kata dia, sedang dirampungkan, dan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri, Selasa.

"Berkasnya besok selesai," kata dia.

Menurut Kajari, berkas Husnul terlambat rampung karena waktu kerja banyak libur.

Sementara itu, Husnul yang ditemui saat keluar dari Kantor Kejari mengatakan siap menghadapi tuntutan jaksa.

"Seratus tahun pun siap," kata dia.

Namun, ia enggan mengomentari dugaan pembuatan skenario untuk menjerat dirinya.

Husnul menjadi tersangka penyuapan dan korupsi, setelah menerima sejumlah uang dari Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Batam Suhartini.

Diduga, Husnul meminta uang kepada Suhartini, sebagai imbalan untuk mempertahankan posisi Suhartini sebagai Kepala Dinas KP2K.

Kejari Batam menyelidiki arus uang dalam tabungan Husnul untuk mengetahui apakah ada aliran dana dari pejabat lain. Dari penyelidikan itu, kejari Batam menyimpulkan, Husnul hanya menerima uang dari Suhartini.(Ant/K004)

Kejari Buka Kasus Dam Baloi
Written by JPNN , Friday, 05 March 2010 08:19

Telusuri Aliran Dana UWTO Rp44 Miliar


Ultimatum Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji terhadap jajaran Kejari Batam pada 3 Juni 2009 lalu, saat masih dipimpin Suharto Rasyidi SH-untuk mengusut dugaan korupsi uang wajib tahunan otorita (UWTO) sebesar Rp44 miliar dari alih fungsi hutan Baloi, akhirnya direspon Kajari Batam Tatang Sutarna SH. Saat ini Kejari Batam kembali membuka kasus tersebut.

”Iya. Kasus ini sedang kita tangani. Sampai saat ini, Dam Baloi masih berstatus hutan lindung, sementara UWTO sudah diserahkan,” ujar kajari Batam Tatang Sutarna, Rabu (4/3).

Kendati demikian, Tatang menyebutkan, sampai saat ini, pihaknya belum menetapkan tersangka. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan, termasuk menelusuri aliran dana tersebut. ”Kalau aliran dana UWTO itu, kami belum mengantongi izin dari BI untuk membuka rekeningnya,” ujar Tatang.

”Kita harus selidiki, apakah uang tersebut masuk ke kantong-kantong pribadi,” sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempermasalahkan pengelolaan UWTO sebesar Rp 44 miliar (Rp44.295.671.250). BPK menganggap penggunaan UWTO sejak tahun 2003 dari hasil pemberian izin prinsip ke 10 investor yang akan mengelola kawasan di Dam Baloi itu tidak sah karena menyalahi beragam aturan.

Sayangnya, BPK mengalami kesulitan dalam menelusuri aliran dana UWTO karena banyak data terkait kini dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut masalah dugaan korupsi pada alih fungsi Dam Baloi.

Berdasarkan penelusuran BPK terhadap rekening koran Bank Mandiri Cabang Batam nomor 109-000415812-7, diketahui bahwa dari penerimaan UWTO sebesar Rp44 Miliar didistribusikan kepada Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam sebagai bagi hasil, biaya konsultan, ganti rugi lahan, penyiapan kavling dan biaya operasional.

Rincian aliran uangnya antara lain disetorkan ke Otorita Batam dan Pemko Batam yakni Rp 11 miliar. Hal ini berdasarkan Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor 01/BA/HK/VII/2003 dan 02/KA/BA/VII/2003 tanggal 30 Juli 2003.

Selain itu, masih ada pengeluaran lain lebih dari Rp 10 miliar dengan rincian biaya konsultan (Rp6,116 miliar). Uang ganti rugi (Rp2,828 miliar), penyiapan kavling (Rp1,015 miliar). Biaya operasional (Rp735,8 juta). Sedangkan saldo UWTO Rp 11,5 miliar (Rp11.599.281.047).

Dari temuan BPK itu juga terungkap bahwa pada tanggal 30 April 2008 telah dilakukan penutupan atas rekening bersama pada Bank Mandiri Cabang Batam Nomor 109-000415812-7 dan saldonya sebesar Rp15,4 miliar (Rp15.485.989.628,84) disetor ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Batam Nomor 0115689364 atas nama Otorita Batam. Saldo rekening bersama per 30 April 2008 sebesar Rp15,4 miliar itu terdiri dari sisa UWTO sebesar Rp 11,5 miliar, JPPL Rp1,104 miliar, dan jasa giro setelah dikurangi pajak sebesar Rp2,782 miliar. ***

Berbagai Kasus Korupsi yg ada di Prov.Kepri :

Pemprov Kepri
- Samsat Kepri (Rp.1,092 M)

Batam (OB dan Pemko)
- Damkar OB (Rp 12,47 M) Melibatkan Mantan Ketua OB yg sekarang menjabat Gub.Kepri (Ismeth Abdullah)
- UWTO Dam Baloi (Rp 44 M)
- Mobdin Pemko (Rp 32,4 M)
- Samsat (Rp 1,126 M)
- Kasus Suap Ka.BKD (Rp.150 juta)
- Jalan Raya Bengkong (Rp.1,7 M)

Tanjungpinang
- Sekwan/Sekretariat Dewan (Rp.1,8 M)

Bintan
-Suap Sekda Bintan Azirwan terhadap Anggota DPR Al Amin (Rp.3 M)
- Gedung Pemerintahan ( Rp.8,5 M)
- Penyelewengan APBD TA 1999/2000 (Rp.87,2 M) Melibatkan Bupati Saat itu Huzrin Hood, vonis menetapkan terdakwa hanya menyelewengkan dana 3,9 M.

Natuna
- Mobdin Bupati (Rp. 1,47) Melibatkan Mantan Bupati : Hamid Rizal
- Penyelewengan APBD ( Rp.46,138) Melibatkan Bupati saat ini : Daeng Rusnadi

Old story in English

---

Corruption worsens in Indonesia: business survey
By Bernice Han (AFP)

SINGAPORE — Indonesia remains the most corrupt country in Southeast Asia and graft is getting even worse, a poll of businessmen says, dealing a blow to the president's efforts to clean up the country.

The news comes as President Susilo Bambang Yudhoyono is under mounting pressure with his vice president and finance minister facing a criminal probe into their role in the controversial bailout of a troubled bank.

The annual poll by the Political and Economic Risk Consultancy (PERC), made available to AFP Tuesday, put Southeast Asia's biggest economy last in a table of regional economies with a score of 9.27 out of the worst possible 10.

Indonesia also came last in 2009, but with a marginally better score of 8.32.

Cambodia was ranked the second most corrupt regional nation with a grade of 9.10, followed by Vietnam and the Philippines.

Singapore remained top of the list with a score of 1.42, while Australia was second with 2.28 and Hong Kong third on 2.67.

Zero means the country or territory is seen to suffer the least corruption among politicians and civil servants, PERC said in the report.

The Hong Kong-based consultancy said Indonesian lawmakers' call for a criminal probe into the Yudhoyono government's bailout of Bank Century in 2008 reflected attempts by a corrupt establishment to maintain the status quo.

"Corruption has become a charge being used by corrupt people to protect themselves and to stifle reform," PERC said.

"The whole fight against corruption is in danger of being corrupted," it said.

Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, who both authorised the 724-million-dollar bailout, have consistently ranked as among the most respected figures in Yudhoyono's cabinet among foreign investors.

The probe into their decision to rescue Bank Century may cost them their jobs, but "is entirely manipulated and entirely political", PERC said.

Yudhoyono, a liberal ex-general who first came to power in 2004, was re-elected in 2009 on promises to root out corruption, which riddles every aspect of Indonesian public life, from the courts to the customs office.

Hong Kong slipped a place from a year ago, with PERC saying questionable tactics by powerful property developers in the Chinese territory likely dragged it down.

"There are still criticisms of some practices, particularly in the real-estate sector, concerning tactics used by developers that, to be generous, play on a lack of transparency that would not be allowed in many other markets," PERC said.

"This could account for why a number of perceptions this year for Hong Kong are slightly worse than last year. However, overall Hong Kong has maintained its favorable ranking in our survey," it said.

The United States -- included for comparison purposes -- placed fourth with a score of 3.42, followed by Japan (3.49), Macau (4.96), South Korea (5.98), Taiwan (6.28), Malaysia (6.47) and China (6.52).

"Measuring the level of corruption (in China) is nothing more than guesswork," PERC said.

"What is fairly clear is that the problem of corruption is more severe at the local level of government and business, particularly state-owned enterprises, than at the national level, although there are plenty examples of graft at the national level too," it said.

PERC's poll was conducted from December to February, and involved 2,147 mid-level and senior Asian and expatriate business executives working in the 16 economies.

Great quotes in the above article:

"Corruption has become a charge being used by corrupt people to protect themselves and to stifle reform," PERC said.

"The whole fight against corruption is in danger of being corrupted," it said.

The probe into their decision to rescue Bank Century may cost them their jobs, but "is entirely manipulated and entirely political", PERC said.

New anti-graft measure in government procurement begins
PUTRAJAYA, April 1 (PNA/Bernama) -- Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak said that from Thursday, three additional steps will be implemented to enhance integrity and prevent corruption in government procurement.

He said all bidders would be required to sign the Bidder Declaration Letter while the successful bidder the Successful Bidder Declaration Letter.

Further, they would have to sign the agreement text which contains the Anti-Corruption Clause in Government Procurement, he said.

He said this measure was an additional initiative of the Finance Ministry that had already required an Integrity Pact clause to be included in all agreement texts relating to government procurement contracts from Feb 28, 2009.

"All the initiatives are taken to improve and strengthen the level of integrity and transparency of the goverment procurement system," he said after launching the Government Procurement Information Centre, My-Procurement, at the Finance Ministry here.

Najib, who is Finance Minister, told reporters that the special clause was the successful bidder's commitment and pledge, and if they failed to fulfil it action would be taken.

"It means that they have understood their responsibilities as the winner of a contract; the do's and don'ts," he said.

On My-Procurement, he said that through the portal, results of a tender would be posted within 14 days or earlier after the acceptance letter had been issued to the successful bidder.

Information on the portal will be upated on an hourly basis by the relevant ministries.

In a speech earlier, Najib said the portal's development was among the latest measures to enhance transparency and ensure uniformity in disseminating information relating to government procurement.

He said that through the website, the government would post various information relating to government procurement like tender advertisements and results, government procurement policy and procedure, and the Integrity Pact.

"As a start, the portal will post tender advertisements and tender results of all ministries from June last year until the latest," he said.

Najib said he hoped that with the portal, all parties would have accurate information n government procurement and have knowledge on the development and reform in government procurement.

"I would like to remind all Controllers to be committed to ensuring all information relating to their respective ministries' tender advertisements and results are constantly updated and uploaded into their websites," he said.

He said the information that had been uploaded must be quick and accurate to ensure integrity of the data so that no one would dispute the information that was posted for public knowledge.

Najib said the portal's development in a short period of time, namely five months earlier than scheduled, was in line with his previous call on the importance to make quick, good and accurate decisions.

He said this would increase people and market confidence in the government, which was very important to the Finance Ministry and agencies that are involved in national economic development.

"We must meet two main criteria, namely people's expectations and aspirations and market expectations through efforts carried out.

"If there is only one, our aim to become a developed and high-income country will not be achievable," he said. (PNA/Bernama) http://www.pna.gov.ph/index.php?idn=4&sid=&nid=4&rid=267580

Indonesia’s Corruptors Get A Home Of Their Own

http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/prison.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80

Bare walls, bars and a rock-hard bunk. Just a normal prison cell, but possibly a shock to the system for many of the inmates soon to be housed in a new wing of Cipinang Penitentiary in East Jakarta — graft suspects and convicts more used to living the high life.

The jail’s new wing was designed to accommodate 256 prisoners and is expected to be fully operational by next month, the Ministry of Justice and Human Rights said as it unveiled the facility on Tuesday.

The development of the new wing was prompted in response to public anger after a surprise inspection revealed high-profile graft convicts enjoying special privileges in jail.

The chief architect on the project, Purwo Ardoko, said the wing had two sections: 16 single cells, measuring six-by-four meters on the lower floor, dedicated for sick or elderly prisoners, and a second floor with seven-by-five-meter cells to hold up to five inmates.

There are already 20 inmates being detained at the facility, including businessman Anggodo Widjojo, former Health Minister Achmad Sujudi and former National Mandate Party (PAN) legislator Abdul Hadi Djamal. Anggodo is awaiting trial on charges of obstruction of justice and attempted bribery, while Achmad and Abdul Hadi have been sentenced to 27 months and four and a half years respectively.

Justice Minister Patrialis Akbar said the wing would eventually only house graft convicts who had exhausted their chances for an appeal. “We’ll conduct a trial run first, and once the facility is fully operational, we’ll begin transferring corruption convicts there.”
Among those due for transfer is former Bank Indonesia Deputy Governor Aulia Pohan. Aulia, serving two years for embezzlement, is the father-in-law of President Susilo Bambang Yudhoyono’s eldest son.

The country’s penal system was the subject of intense criticism after revelations that several high-profile inmates at Pondok Bambu Women’s Penitentiary, such as Artalyta Suryani, a businesswoman convicted of bribery in 2008, were enjoying special treatment and lavish facilities, including air-conditioners and LCD televisions.

Indonesia Corruption Watch researcher Febri Diansyah applauded the new facility, saying it would allow the Corruption Eradication Commission (KPK) to monitor graft convicts and detainees, who are currently spread across 12 facilities in Jakarta and West Java.
“The penal system will finally serve as a deterrent against corruption,” he said. “Otherwise the same special privileges enjoyed by graft convicts are bound to pop up again.”

Teten Masduki, secretary general of Transparency Inter national Indonesia, said the government should also consider raising the Rp 1 billion ($111,000) cap on fines for graft-related offences, as “prison isn’t a scary concept for people with money.”

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-corruptors-get-a-home-of-their-own/371876

Penyelewengan Dana PMI Harus Diusut
Senin, 03/05/2010 - 03:47

JAKARTA, (PRLM). - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla diminta segera turun tangan atas dugaan penyelewengan dana di PMI Kota Bandung Unit Transfusi Darah (UTD). Kasus tersebut juga sudah dilaporkan ke PMI Jabar dan PMI Pusat.

Kepala UTD PMI Kota Bandung dr. Chairul Amri mengatakan, dugaan penyelewengan yang terjadi selama tahun 2008-2009 berasal dari biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) senilai Rp 2,8 miliar atau hasil dari penjualan sekitar 13.000 kantong darah yang disumbangkan warga donor. ”Setiap orang yang butuh darah bisa membeli satu kantong darah ke PMI Bandung senilai Rp 200.000,” katanya.

Menurut Chairul, sesuai dengan Bab V Permenkes Nomor 478 Tahun 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah dan Pasal 33 butir 3 SK PP PMI No. 118 Tahun 2009, dana BPPD digunakan untuk kegiatan transfusi darah dan pengembangannya, bukan untuk kegiatan lain. Namun, dana itu digunakan untuk kegiatan lain.

Chairul menunjukkan sebundel data bukti pengeluaran dana BPPD seperti biaya uang saku perjalanan umrah tahun 2008 senilai Rp 5 juta, biaya pengobatan pengurus yang hampir tiap bulan memakan dana Rp 700.000 hingga Rp 2 juta, biaya jamuan makan pengurus dan pihak lain, serta sejumlah biaya lainnya. ”Bahkan, ada dana penjualan darah donor digunakan untuk membeli isi kulkas dan membeli makanan ikan di akuarium,” katanya.

Selain dugaan penyelewengan dana BPPD, saat ini juga tengah diselidiki kasus menguapnya sebagian dana hibah dari Pemkot Bandung senilai Rp 5,8 miliar, di mana kasus itu tengah diusut Polda Jabar. Chairul enggan menanggapi. ”Itu sudah ditangani penyidik, jadi saya tidak bisaberkomentar soal itu,” katanya.

Tokoh Masyarakat Kota Bandung Nanang Ma`soem menilai, sebaiknya kasus yang terjadi di PMI Bandung diusut tuntas. Sebab, ini persoalan krusial. (A-78/A-147)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/112570#comment-3134

Indonesia probes massive forest corruption: official

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia’s anti-graft commission is investigating rampant corruption in the forestry sector that has cost the state more than 100 billion dollars, an official said Thursday.
Corruption Eradication Commission deputy chairman Mohammad Jasin said investigators had found “indications of violations” of forestry rules by 470 companies, mainly miners, operating in Indonesian Borneo.

Deforestation and rampant illegal logging is the main reason Indonesia is the world’s third-biggest emitter of greenhouse gas emissions, blamed for man-made global warming.

“They misused forest permits, chopped down trees for wood without replanting, destroyed forests for mining activities and avoided tax payments, among other breaches,” Jasin said.

“These violations cost the state more than 1,000 trillion rupiah (110 billion dollars),” he added.
Corruption “permeates every level” of the forestry sector, he said.

“Those with power take advantage of the weak forestry regulations and local government officials who are supposed to supervise the forests take bribes from plantation companies,” he said.

“It’s hard to catch corruptors because supervision costs a lot of money.

The forests are vast and we need helicopters and expensive equipment to check illegal practices on the ground.” Forestry ministry official Masyhud said a “big percentage” of companies granted permits to use forest resources had broken laws designed to limit damage to the environment and protect endangered species.

“Many of these permits were issued by local governments, not the ministry. The permit holders illegally cleared land for plantation and mining activities and carried out illegal logging,” he said.

A report by a coalition including the BlueGreen Alliance and the Rainforest Action Network released in the United States this month found that 40 to 55 percent of Indonesia’s timber is illegally harvested. It warned that 98 percent of the archipelago’s lowland forests could be gone by 2022.

http://english.kompas.com/read/2010/05/21/07300434/Indonesia.Probes.Massive.Forest.Corruption

A report about how ingrained corruption is in the parliament.

---

Sri Mulyani bids farewell to the sniping and skullduggery of Indonesia’s parliament
Financial Times

When outgoing Indonesian Finance Minister Sri Mulyani made her final appearance at the House of Representatives on Thursday, a familiar sight greeted her: empty seats.

The country’s lawmakers are notorious for missing sessions, and even when the do bother to show up, some are known to fall asleep in their seats. But their absenteeism this time was actually planned. Mulyani does not have a good relationship with the House, which in March rebuked her for a controversial, $730-million state bailout of an ailing private bank back in 2008.

The dispute may sound like much ado about nothing, but lawmakers have long had it in for Mulyani, an internationally-respected economist who spent the past five years cleaning up the finance ministry and running roughshod over corrupt, old-school politicians and bureaucrats.

Unable to find any legal justification to seek her ouster, lawmakers resorted to skullduggery and political tricks, boycotting appearances by Ms. Mulyani at the House to discuss matters such as the state budget.

They even went as far as to say she may be guilty of corruption - a strong boast coming from a body that is consistently named in surveys as one of Indonesia’s most corrupt institutions.

Ironically, two days before Mulyani arrived to the mostly-empty House chambers, three sitting lawmakers and a former one were sentenced to prison by the country’s anti-corruption court for taking bribes. Last year, the House reduced the operating budget of the Corruption Eradication Commission after eight lawmakers were arrested on corruption charges.

Those who look beyond the smoke and mirrors of Indonesia’s brutal political games realize that Mulyani is beyond reproach, which is why she’s bailing for the World Bank, where she’ll take up a managing director position in Washington D.C. on June 1. While the sniping jackals in Indonesia’s parliament managed to push her out of the cabinet, she left with her well-earned reputation in tact.

In fact, there’s already heady talk that one day, when she returns home from her “self-imposed exile” in Washington, D.C., Mulyani would make a fine presidential or vice presidential candidate. That should give lawmakers something to think about for the next five to 10 years.

SBY Pamer Sukses Berantas Korupsi

INILAH.COM, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Presiden Swiss Doris Leuthard berjanji akan terus melakukan pemberantas korupsi.

"Korupsi adalah salah satu faktor penting bukan hanya dalam kerja sama ekonomi dengan negara sahabat, tapi bagi negara, bangsa kami merupakan isu yang sangat penting," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/7).

Karena, tutur Presiden, korupsi merusak keadilan membuat gelap masa depan bangsa dan negara. "Oleh karena itu, sejak hari pertama saya memimpin pemerintahan ini kami laksanakan very agresive and tight corruption campaign on our history," ujarnya.

Komentar ini SBY sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan Swiss tentang komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, dikaitkan dengan kerjasama investasi antara Indonesia dan Swiss.

SBY juga mengatakan sejak reformasi yang telah berlangsung 11 tahun lalu di Indonesia, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan di segala bidang.

Mulai dari penegakan hukum, good governance, dan bidang-bidang lainnya. Dan saat ini, tutur SBY, Indonesia telah memasuki era yang lebih baik.

“Banyak yang telah kami capai, dan banyak yang telah kami lakukan,” tegasnya. [Win/]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/07/07/650891/sby-pamer-sukses-berantas-korupsi/

Peluang Korupsi Kian Dipersempit

KUTA, KOMPAS.com — Peluang untuk menghilangkan uang negara atau korupsi akan semakin dipersempit dengan penggunaaan standar akuntansi keuangan negara berstandar internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Ini dimungkinkan karena pencatatan biaya dalam setiap proyek yang didanai oleh APBN akan semakin detail sehingga ruang untuk penggelapan uang negara semakin tipis.

"Akuntansi tidak akan melenyapkan korupsi, namun akuntansi akan semakin mempersulit terjadinya korupsi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010) di sela-sela acara Pertemuan Governmental Accounting Standard Setter antarnegara anggota ASEAN.
Menurut Hekinus, Indonesia tengah dalam proses mengadopsi standar akuntansi internasional yang selama ini memang sudah diterapkan pada dunia usaha. Kebijakan ini akan mengubah struktur pelaporan keuangan pemerintah dari berbasis kas menjadi akuntansi yang berbasis akrual.

Perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual akan membuat laporan keuangan pemerintah menjadi sangat detail dan lengkap. Pada akuntansi berbasis kas, pencatatan keuangan hanya dilakukan atas uang yang keluar dan masuk ke rekening pemerintah. Adapun akuntansi yang berbasis akrual akan mencatat keuangan pemerintah berdasarkan hak dan kewajiban pemerintah serta satuan kerja yang menerima alokasi anggarannya.

Dengan perubahan ini, tidak ada lagi peluang penggelapan. Sebagai gambaran, pada masa lalu, setiap kementerian atau lembaga nonkementerian dapat mengajukan anggaran yang sama secara berulang-ulang pada APBN. Misalnya, pengadaaan bibit sapi.

"Pada akuntansi berbasis kas, tidak ada keharusan untuk menanyakan pembelian bibit sapi pada tahun sebelumnya karena memang tidak ada pencatatannya. Sehingga kita tidak tahu, bibit-bibit sapi itu sudah beranak, mati, atau pergi ke kabupaten lain. Nanti, dengan akuntansi berbasis akrual, bibit sapi yang sudah dibeli akan ditanyakan laporannya di neraca. Setelah beres, barulah diberi anggaran bibit sapi untuk tahun selanjutnya," ungkap Hekinus.

Saat ini, Indonesia sudah mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual pada semua badan layanan umum (BLU), seperti rumah sakit pemerintah dan universitas negeri, serta pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meski demikian, pemerintah belum mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual pada APBN yang diterapkan setiap tahun karena hal ini tergolong masalah baru bagi kebanyakan anggota parlemen.

Dalam LKPP termuat berbagai informasi yang jauh lebih lengkap dibanding APBN, seperti neraca dan laporan arus kas. Neraca memuat posisi aset dan kewajiban pemerintah paling akhir, adapun dalam laporan arus kas terdapat posisi uang yang dimiliki pemerintah. "Dengan akuntansi berbasis kas, menteri keuangan saja tidak tahu uang yang dimilikinya seberapa besar," ujar Hekinus.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/06/08503793/Peluang.Korupsi.Kian.Dipersempit

Anti-corruption, judicial mafia measures are country's homework: President

Infrastructure development, judicial mafia and corruption eradication remain the country's tasks to be accomplished, President Susilo Bambang Yudhoyono said Monday.

"These are all homeworks that we have to do in the second wave of reform," he said, adding that the whole nation can do it.

"I ask the whole of the nation's elements, let us overcome and finalize this homework," he said in his state address on Monday.

The president delivered his first state address in his second term as president during the joint plenary session of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representatives Council (DPD).

In infrastructure development, the president said that the challenge lied in mobilizing "substantial funds that we need every year for infrastructure development all over Indonesia".

He added that corruption can still be found in the "rank and file of various government apparatuses, state institutions and the business circle". (Gzl)

http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/16/anticorruption-judicial-mafia-measures-are-country039s-homework-president.html

Pejabat Sumut terkorup di Indonesia
Warta
WASPADA ONLINE

PANYABUNGAN - Ketua Peradi Tabagsel, Ridwan Rangkuty, mengatakan penelitian yang dilakukan Indonesia Coruption Wact (ICW) yang dilansir media bahwa Sumatera Utara meraih peringkat pertama terkorup di Indonesia.

"Pejabat pemerintah kabupaten dan kota seakan berlomba meraih gelar terkorup untuk mempertahankan Sumut, agar tetap berada diperingkat satu nasional," pungkasnya, pagi ini.

Dikatakan, banyak pejabat daerah yang masuk penjara karena kasus korupsi. Sehingga berkurangnya kepercayaan pemerintah pusat yang diukur dengan menurunnnya dana dari pusat ke daerah, dan banyaknya temuan badan pemeriksa keuangan ( BPK ) atas penyimpangan penggunaan APBD, serta menurunya laju dan kualitas pembangunan.

"Selama Amru Daulay menjabat kembali menjadi bupati Madina 2005 lalu, hingga sekarang sudah banyak pejabat, politisi dan pengusaha menjadi tersangka dan masuk penjara, walaupun hanya sebagian kecil yang sampai ke pengadilan," sebutnya.

Dugaan korupsi di pemerintah Madina, menurutnya, sudah menggurita sejak 2002. Pada tahun 2009, nilai kerugian daerah diduga dikorup oleh pejabat sebesar Rp6,3 milyar berdasarkan LHP BPK.

"APBD Madina diselewengkan tiap tahun puluhan miliar. Kajari Panyabungan hanya mampu menyidik kasus kecil yang jumlahnya puluhan atau bahkan jutaan rupiah. Pejabat yang disidik juga pejabat rendahan, seperti Kades, Sekdes dan eselon tiha ke bawah," ujarnya.

Dugaan korupsi di DPRD Madina, paparnya, seperti dana purna bhakti, belanja sekretariat DPRD, SPPD fiktif 2004 -2009, dugaan korupsi Dinas PU-PE, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, belanja sekretariat daerah, dan tak pernah disentuh aparat hukum.

"Sehingga, pimpinan SKPD harus mengeluarkan uang puluhan juta setiap bulannya untuk mengamankan dugaan setiap korupsi. Dalam penindakan dan pemberantasan korupsi, seharusnya Kajari tidak tebang pilih atau pilih," tandasnya.

Selain itu, masih banyak lagi kasus korupsi dan tidak ditindaklanjut,i seperti kasus rumah miskin, dan dugaan korupsi DAK Dinas Pendidikan yang sudah diambil olih Kejatisu. Dan sangat diharapkan agar DPRD Madina untuk proaktif menyikapi temuan Rp6,3 milyar itu.

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=140181:pejabat-sumut-terkorup-di-indonesia&catid=15:sumut&Itemid=28

Trik lama tapi ampuh

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/03/20/1128122p.jpg


Nunun Sehat, KPK Bersiap

Jum'at, 03 September 2010 | 01:23 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Lima bulan lebih menjalani perawatan di Singapura, kondisi Nunun Nurbaetie dikabarkan membaik oleh pengacaranya, Partahi Sihombing. Tapi Partahi belum bisa memastikan apakah Nunun akan segera kembali ke Tanah Air untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai orang yang dituding punya peran kunci di balik kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom, Nunun tak pernah bisa dihadirkan di persidangan untuk bersaksi. Sementara itu, sejumlah saksi di bawah sumpah dan terdakwa di persidangan berulang kali menyebut keterlibatan Nunun.

Partahi mengatakan kondisi fisik kliennya normal dan bisa beraktivitas, namun belum tentu bisa mengingat masa lalunya. "Kan justru mengingat masa lalu yang dibutuhkan dalam pemeriksaannya," kata Partahi.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada surat panggilan baru dari KPK untuk kliennya. Menurut Partahi, KPK hanya bisa memanggil Nunun apabila sudah ada status baru bagi kliennya itu. Sebab, proses pemeriksaan Nunun sebagai saksi sudah selesai.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto mengatakan penyidik masih memproses tiga nama calon tersangka lain, termasuk Nunun, setelah pada Rabu lalu 26 tersangka baru diumumkan. "Untuk NN sedang didalami alat buktinya," kata Bibit.
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/09/03/brk,20100903-276102,id.html

Nunun Daradjatun Alami Gangguan Memori Berat

Kamis, 8 April 2010 | 16:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Nunun Nurbaeti Daradjatun, pengusaha sekaligus istri mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Adang Daradjatun yang menjadi saksi kunci dalam perkara suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, ternyata murni alami gangguan memori berat.

Dia tidak tiba-tiba begitu saja mengalami amnesia, tidak betul, apalagi kalau dikatakan mendadak amnesia karena dipanggil jadi saksi persidangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Dr. Andreas Harry, Sp.S (K), ahli neurologi yang juga merupakan dokter keluarga Adang Daradjatun.

"Tidak ada rekayasa medis, Ibu Nunun benar-benar menderita gangguan memori berat. Kalau dalam medis, level memori itu kan dibagi menjadi tiga level gangguan forgetfullness, amnesia, dementia. Nah, Ibu Nunun ada dalam kondisi amnesia bisa mengarah ke dementia kalau tidak ditangani serius, apalagi kalau penderita dibebankan juga dengan stressor-stressor persoalan yang memberatkan pikiran dan psikologis seperti kasus sekarang ini. Jadi harus ditangani secara khusus dan serius," jelas Dr. Andreas Harry saat ditemui di RS Gading Pluit, Jakarta, Rabu (7/4/2010).

Diungkapkannya pula, gangguan memori berat atau amnesia tersebut diderita Nunun Nurbaeti sudah sejak lama. "Ibu Nunun sudah sakit sejak tahun 2006, dan saya sudah menangani dan mengikuti perkembangan penyakitnya ini sejak awal, jadi saya tahu betul. Dia tidak tiba-tiba begitu saja mengalami amnesia, tidak betul, apalagi kalau dikatakan mendadak amnesia karena dipanggil jadi saksi persidangan," papar Dr. Andreas.

Selain menegaskan tak ada rekayasa medis, dokter yang sudah menangani Nunun sejak 2006 itu juga mengaku bahwa dirinya siap membuktikan dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil diagnosis yang dikeluarkannya terkait penyakit amnesia Nunun di hadapan majelis hakim ataupun KPK.

Seperti yang diberitakan, Nunun Nurbaeti adalah saksi kunci kasus pemberian suap cek perjalanan senilai Rp 24 miliar kepada puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 semasa pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom.

Sudah dua kali Nunun dipanggil sebagai saksi oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, namun tak pernah datang. Surat dokter yang terakhir dikirim ke pengadilan menyebutkan bahwa Nunun Nurbaeti mengalami gangguan memori berat sehingga belum bisa dimintai keterangan dalam sidang.
http://nasional.kompas.com/read/2010/04/08/16430173/Nunun.Daradjatun.Alami.Gangguan.Memori.Berat

Senin, 12/04/2010 11:27 WIB
Sakit Pelupa Berat
Nunun Amnesia Mengarah ke Dementia Alzheimer

Jakarta - Nunun Nurbaeti, istri Adang Daradjatun yang diduga terlibat dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) mengidap sakit pelupa berat. Sakit sosialita itu bahkan mengarah pada dementia alzheimer.

"Menurut catatan kami seperti keterangan dokter, Ibu Nunun mengidap amnesia yang mengarah pada dementia alzheimer," kata salah satu pengacara Nunun, Ina Rahman sesaat sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (12/4/2010).

Ina mengatakan, sakit yang dialami Nunun memang tidak bisa dilihat secara fisik. Namun bila dipaksa mengingat sesuatu, kesehatan Nunun bisa langsung drop.

"Dulu waktu diperiksa KPK saja langsung pingsan," kata Ina.

Alzheimer adalah dementia yang paling parah dan sangat sulit disembuhkan. Penyakit ini juga diderita oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.

Nunun disebut-sebut menjadi saksi kunci dalam penyerahan traveller's cheque kepada anggota DPR. Beberapa saksi menyebut, Nunun adalah orang yang menyuruh Arie Malangjudo untuk menyerahkan cek-cek tersebut kepada anggota DPR untuk memenangkan Miranda Goeltom sebagai DGS BI
http://www.detiknews..com/read/2010/04/12/112706/1336488/10/nunun-amnesia-mengarah-ke-dementia-alzheimer

Senin, 05/04/2010 12:41 WIB
Suap Pemilihan DGS BI
Amnesia Berat Sejak 3,5 Tahun Lalu, Nunun Dirawat di RS Kelapa Gading

Jakarta - Sakit pelupa berat. Itu alasan Nunun Nurbaeti untuk tidak hadir menjadi saksi sidang lanjutan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod. Sakit tersebut sudah diderita sosialita itu sejak 3,5 tahun yang lalu.

"Ibu sakitnya dari 3,5 tahun yang lalu, jadi bukan sekarang," kata suami Nunun, Adang Daradjatun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2010).

Menurut anggota DPR Komisi III ini, Nunun saat ini sedang dirawat di rumah sakit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Sekarang dirawat Dr Andreas di rumah sakit Kelapa Gading," kata eks Wakapolri ini.

Meski dirawat di rumah sakit, Adang mengaku tidak mengetahui apa nama penyakit istri yang sudah dinikahinya selama 36 tahun itu. "Ini menarik, nama penyakitnya saja saya tidak tahu, tapi kata dokter, amnesia berat," kata Adang.

Nunun telah dua kali absen menjadi saksi dalam kasus suap pemilihan DGS BI. Nama Nunun disebut 4 saksi dalam kasus ini memiliki peran penting dalam penyebaran traveller's cheque ke anggota DPR. Nunun disebut yang menyuruh anak buahnya, Arie Malangdjudo, untuk membagikan treveller's cheque terkait kemenangan Miranda Goeltom pada 2004 silam.
http://www.detiknews..com/read/2010/04/05/124104/1332102/10/amnesia-berat-sejak-35-tahun-lalu-nunun-dirawat-di-rs-kelapa-gading-

diformat ulang memorinya.....semua data hilang....tapi kan bisa dicari cari lagi pake undelete atau program recovery lainnya

Inilah 25 Koruptor Penerima Remisi
Kompas - 55 menit lalu

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rangka hari raya Idul Fitri 1431 Hijriyah, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mengusulkan pengurangan masa hukuman atau remisi terhadap 25 narapidana perkara korupsi.

Remisi berkisar satu hingga dua bulan penjara. Para napi perkara korupsi ini tidak ada yang langsung bebas. "Total narapidana perkara korupsi yang diusulkan dapat remisi ada 25 orang," kata Kepala Lapas Cipinang I Wayan Sukerta, Jakarta, Rabu (8/9/2010).

Wayan menyebutkan, terpidana lima tahun penjara perkara korupsi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), mantan anggota DPR (Golkar), Antony Zeidra Abidin, diusulkan mendapat remisi sebanyak satu bulan.

Mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo, terpidana 10 tahun penjara perkara pidana korupsi dalam ekspor beras ke Afrika Selatan dan penerimaan hadiah dari rekanan Bulog, diusulkan mendapat remisi sebanyak satu bulan.

Terpidana 15 tahun penjara kasus pembobolan BNI 46 Cabang Kebayoran Baru senilai Rp 161, 8 miliar, mantan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri, Edy Santoso, diusulkan mendapat remisi dua bulan.

Sebelumnya, sejumlah lapas melalui Kanwil Kemenhuk dan HAM Jawa Barat telah mengusulkan remisi terhadap 21 napi perkara korupsi pada Lebaran kali ini.

Wayan dapat memahami kritik tajam yang disampaikan masyarakat atas obral remisi kepada koruptor pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2010. Namun, Wayan juga meminta masyarakat dapat memahami peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Wayan menyatakan, pengajuan pemberian remisi terhadap 25 napi kasus korupsi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden No 174 dan Peraturan Pemerintah No 28.

Katanya, remisi diajukan dan diberikan karena penilaian bahwa napi berperilaku baik dan telah menjalani 1/3 masa hukuman. (Abdul Qodir)

Inilah daftar para narapidana korupsi berikut masa remisinya. 1. Olah Abdullah (2 bulan) 2. Edy Santoso (2 bulan) 3. Husadi Yuwono (2 bulan) 4. Rudi Sutopo (2 bulan) 5. Indra Warman Siregar (1 bulan 15 hari) 6. Ismail Syaefudin (1 bulan 15 hari) 7. Kuncoro (1 bulan 15 hari) 8. Tabrani Ismail (1 bulan 15 hari) 9. Arken Tarigan (1 bulan) 10. Herominus Abdul Salam (1 bulan) 11. Mustofa (1 bulan) 12. Ramli Lubis (1 bulan) 13. Sugiyo Prasodjo (1 bulan) 14. Arifin bin Jai (1 bulan) 15. Hari Purnomo (1 bulan) 16. Tarudjono Oentara (1 bulan) 17. Widjanarko Puspoyo (1 bulan) 18. Yustian Ismail (1 bulan) 19. Germani Prawira Supradja (1 bulan) 20. Agus Rahardjo (1 bulan) 21. Antony Zeidra Abidin (1 bulan) 22. Bahrun Effendi (1 bulan) 23. Sholeh Tasrifan (1 bulan) 24. Syamsuri Astar (1 bulan) 25. Zulkarnaen Yunus (1 bulan)

Inilah 25 Koruptor Penerima Remisi
Kompas - 55 menit lalu

Wayan dapat memahami kritik tajam yang disampaikan masyarakat atas obral remisi kepada koruptor pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2010. Namun, Wayan juga meminta masyarakat dapat memahami peraturan dan perundang-undangan yang ada.



keseringan remisi.. :ohno:

Korupsi Tahun 2010 Meningkat 50 Persen
Dalam semester pertama 2010, ditemukan 176 kasus dengan kerugian negara Rp2,1 triliun.

VIVAnews - Korupsi belum menjauh dari Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2010 semester I ini, korupsi justru terus mengalami peningkatan.

Selama periode 1 Januari - 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Tingkat kerugian negaranya pun mencapai Rp2,102 triliun.

Untuk perbandingan, tahun 2009 semester I sebanyak 86 kasus dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Tingkat korupsi semester I tahun ini meningkat sekitar 50 persen dibanding semester I tahun 2009," kata Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.

Jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini sebanyak 441 orang. Sedangkan tahun lalu sebanyak 217 orang sudah menyandang status tersangka.

Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi diduduki oleh swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan sebanyak 61 orang.

Empat pelaku tertinggi lainnya yakni, kepala bagian (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35 orang) dan kepala dinas sebanyak 33 orang.

Jika dibanding tahun 2009 semester I, menunjukkan ada pergeseran pelaku korupsi dengan peringkat pertama anggota DPR/DPRD (63 orang).

"Keterlibatan aktor dari DPR dan DPRD tetap harus diwaspadai meski keterlibatannya menurun," ucapnya.
• VIVAnews

http://korupsi.vivanews.com/news/read/168941-korupsi-tahun-2010-meningkat-50-persen

Swiss Siap Bantu Indonesia Berantas Korupsi
Swiss bersedia bekerja sama jika Indonesia membutuhkan instrumen yang digunakan Swiss.


VIVAnews - Presiden Konfederasi Swiss, Doris Leuthard, mengungkapkan Swiss memahami bahwa korupsi merupakan tantangan yang terus dihadapi Indonesia. Karena itu Swiss bersedia memberikan kerjasama dalam upaya memerangi korupsi yang dilakukan Pemerintahan Indonesia.

"Masalah korupsi penting untuk ditangani. Karena korupsi menciptakan ketidakadilan dan sulit diterima oleh instrumen pasar (investor)," kata Leuthard dalam Konferensi Pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, 7 Juli 2010.

Swiss bersedia bekerja sama jika Indonesia membutuhkan instrumen yang digunakan Swiss dalam pemberantasan korupsi. "Kami memiliki prosedur yang panjang untuk diterapkan. Namun Kami siap berkontribusi," kata Leuthard.

Leuthard mengatakan, Swiss telah menerapkan metode pemberantasan korupsi dengan cara mendesak perusahaan agar melakukan bisnisnya sesuai aturan. "Di Swiss, kami mendesak perusahaan untuk berkembang tanpa melanggar aturan, tidak melakukan praktek suap dan transaksi ilegal apapun," ucap Leuthard.

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia akan terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan terus memberantas korupsi. Ini merupakan prioritas Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan reformasi dan transformasi.

"Agar pemerintahan dan birokrasi kita lebih responsif, lebih transparan, akuntable, coruption free dan saya sampaikan akan terus menjadi agenda kami," ujar SBY.

SBY juga menekankan, Pemerintah akan menerapkan aturan ketat agar perusahaan Indonesia menerapkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tata kelola Pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi bisa berjalan secara efektif.

"Bagaimana yang berbisnis di Indonesia mengikuti rules (peraturan). Sehingga ada climate yang baik di negeri ini agar di bidang ekonomi, bisnis, pemerintahan betul-betul terbangun good governanced dan pemberantasan korupsi akan bisa berjalan dengan efektif," ucap Presiden. (hs)
• VIVAnews

http://korupsi.vivanews.com/news/read/163009-swiss-siap-bantu-indonesia-berantas-korupsi

26 Bekas Anggota DPR Jadi Tersangka
Mereka semua mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 26 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

"Dalam pengembangan dugaan tipikor penerimaan cek perjalanan, KPK menetapkan 26 tersangka baru," kata Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Rianto, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 1 September 2010.

26 Mantan anggota DPR itu adalah AHZ, MBS, PSz, BS, AZA, ACP, MM, RL, PS, WMT, MN, ARS, RK, BA, HB, DT, SU, PN, EP, MI, B, JT, NLM, SP, S, dan MP. Mereka semua mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.

Dalam kasus ini, empat mantan anggota DPR sudah divonis dengan hukuman beragam. Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Udju Juhaeri, dan Endin AJ Soefihara divonis antara satu hingga 2,5 tahun penjara.

Majelis hakim menilai, cek perjalanan yang diterima Hamka Yandhu cs berasal dari Nunun Nurbaeti Daradjatun, Komisaris PT Wahana Esa Sejati. Nunun adalah istri dari mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal (Purn) Adang Daradjatun.

Saat ini, Nunun mengaku sedang sakit parah. Nunun mengklaim menderita sakit pelupa berat dan beberapa kali harus menjalani rawat jalan di Singapura. (adi)
• VIVAnews

http://korupsi.vivanews.com/news/read/174808-26-bekas-anggota-dpr-jadi-tersangka

Jumat, 17/09/2010 15:20 WIB
IMF: Korupsi Jadi Musuh No 1 Perekonomian RI


Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Lembaga Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) memperingatkan Indonesia untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi, jika ingin perekonomiannya berkembang menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

IMF mengatakan, investor asing saat ini sangat berhati-hati menanamkan uangnya di Indonesia. Mereka menunggu sampai pemerintah serius memerangi korupsi yang merajalela, serta peningkatan supremasi hukum.

"Sebuah respon yang cepat, seperti kebijakan reformasi, akan membantu Indonesia untuk cepat pulih dari krisis global 2008 lalu," ujar laporan IMF yang dikutip dari AFP, Jumat (17/9/2010).

Laporan tersebut, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk tidak berlama-lama membiarkan investor diliputi kekhawatiran akan kepastian hukum serta tranparansi. Karena bisa menghambat kepastian investasi.

Meskipun begitu, IMF memuji Indonesia karena prestasinya yang luar biasa dalam 1 dekade terakhir, mengubah kediktatoran Suharto menjadi negara yang berdemokrasi maju dan pulih dari krisis keuangan tahun 1998/1999. Saat itu, Indonesia pernah terpaksa disuntik oleh IMF sebesar US$ 43 miliar.

Kepala Misi Pendanaan IMF untuk Indonesia Thomas Rumbaugh mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan tujuan yang telah ditanamkan oleh pemerintah untuk menghilangkan hambatan dalam mengundang arus investasi masuk ke dalam negeri.

Saat ini investasi asing meningkat 46% di Indonesia dalam 6 bulan pertama. Demikian juga dengan pasar saham yang terus meningkat kuat.

Bahkan sebuah survei para pemimpin bisnis dari 523 perusahaan di Inggris telah menempatkan Indonesia di peringkat keempat setelah China, Vietnam, dan India sebagai tujuan investasi selama 2 tahun ke depan. (dnl/dro)

It is funny how things get so twisted around. Lies to cover up lies while nobody wants to lose face. Erry is no angel but what has been printed is not what happened by a long shot. Erry needed a husband because people would not do business with a single woman. So, I was the dupe. I didn't know what I was getting into at the time, but I began to learn as time passed by.

One thing I learned is a wife is not allowed to start up, and go into business without her husbands permission. Being that I never gave my consent, the criminal act of BNI (a government owned bank) is against the Muslim faith, and the laws of the government.

Former President Megawati Sukarnoputri, and her Husband Taufiq Kiemas were the key Players in the BNI scandal.

Erry had acquired 12 mountains of marble for a mining operation in West Timor. You would not believe how many people she had to bribe to legally get the paper work signed, and documents filed. Taufiq Kiemas showed up one day, and wanted the 13th mountain. He also wanted to use Erry's tile factory, and have her do all the work for him. Erry said no, and blocked Taufiq Kiemas's play. That is when Taufiq Kiemas destroyed her.

Taufiq Kiemas did not act alone! He had a lot of help from Jefery Baso: Erry's former husband.

Jefery wanted the mining corporation for himself, and tried to force his play by using their daughter as leverage. He was Muslim, and she was not, and she did not have a prayer of getting her daughter out of his evil clutches. Jefery's ploy did not work. Erry had more than enough dirt on him to put him in prison for his entire life.

Jefery had already stolen everything Erry had ever built: twice! What he hadn't stolen; he destroyed! Being that Jefery could not have the mining project, he set out to destroy it. That is when he turned to Taufiq Kiemas.

While President Megawati was in power her husband Taufiq Kiemas traveled the country putting people in jail, and stealing their business. First he would accuse them of being a criminal, and then he would send them to jail. It is mind boggling the number of businesses he acquired by this method, and the people were powerless to do anything about it: ever!

Jefery Basso, and Taufiq Kiemas joined together to destroy Erry, and steal her business. That is where the BNI scam came into play. President Megawati got all the BNI money, and her husband Taufiq Kiemas got the mining operation. Do you remember all the new Police cars President Megawati bought while she was in power? She also bought new veichicles for almost all the government employees in Jakarta. She was trying to get re-elected, and this was how she going to buy her way back in: it didn't work! When she lost the election she did her best to destroy the entire country. Talking about sour grapes???

Now that Jefery Baso, and Taufiq Kiemas were working together, Erry did not stand a chance. First they used the News Media to broadcast bogas information about Sagared, and then they put everybody in jail. Never shake hands with the Devil! Jefery Basso is in prison; just like everybody else now. The lies have piled up so thick that there is no way of ever finding the truth.

The FBI stole the $176 million dollars from the Citygroup CD she had hidden in America, and they gave it to the Indonesian government. The Indonesian government had already confiscated more than $500 million in cash, and assets from Erry, and they still want more.

I am a witness to a lot of this story, and I even wrote a book. Pity I couldn't get anybody to publish it for me.

There is so much more to this story, and there is a huge opportunity for any Lawyer/Law Firm to make hundreds of millions of dollars in the many law suits that could be had. This subject tends to make cowards out of the bravest of all people that have ever stepped into a courtroom.

I still wonder why I have been allowed to Live! Honestly, I'm just a Dupe, a nobody, a person who got suckered into a marriage, and I still don't have all the answers. I think the answer lies with me never getting any of the money. I guess you can't hang a person for getting cheated.

Mr. Lee

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2010
Pekanbaru dan Cirebon, Kota Terkorup

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat korupsi di Kota Pekanbaru dan Cirebon paling tinggi di antara 50 kota besar di Indonesia. Ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 di mana Kota Pekanbaru dan Cirebon sama-sama mengemas skor IPK sebesar 3,61.

"Pemberitaan media lokal ataupun nasional memang dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat di sana," kata Manajer Tata Kelola Ekonomi Transparency International Indonesia (TII), Frenky Simanjuntak, Selasa (9/11/2010) di Jakarta.

Frenky menjelaskan, korupsi di kedua kota tersebut masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik. Pemerintah daerah dan penegak hukum sendiri tampak kurang serius memberantas korupsi.

"Hal demikian menyebabkan persepsi para pelaku bisnis di Pekanbaru dan Cirebon menjadi rendah," ujar dia. Di bawah Pekanbaru dan Cirebon, kota terkorup lainnya adalah Surabaya (3,94), Makassar (3,97), dan Jambi (4,13).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota di Indonesia. IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 9.237 responden pelaku bisnis antara Mei dan Oktober 2010. Rentang indeks 0 sampai 10. "0 berarti dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 sangat bersih," papar Frenky.

http://nasional.kompas.com/read/2010/11/09/10300452/Pekanbaru.dan.Cirebon..Kota.Terkorup.-4

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2010
Pekanbaru dan Cirebon, Kota Terkorup

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat korupsi di Kota Pekanbaru dan Cirebon paling tinggi di antara 50 kota besar di Indonesia. Ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 di mana Kota Pekanbaru dan Cirebon sama-sama mengemas skor IPK sebesar 3,61.

"Pemberitaan media lokal ataupun nasional memang dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat di sana," kata Manajer Tata Kelola Ekonomi Transparency International Indonesia (TII), Frenky Simanjuntak, Selasa (9/11/2010) di Jakarta.

Frenky menjelaskan, korupsi di kedua kota tersebut masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik. Pemerintah daerah dan penegak hukum sendiri tampak kurang serius memberantas korupsi.

"Hal demikian menyebabkan persepsi para pelaku bisnis di Pekanbaru dan Cirebon menjadi rendah," ujar dia. Di bawah Pekanbaru dan Cirebon, kota terkorup lainnya adalah Surabaya (3,94), Makassar (3,97), dan Jambi (4,13).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota di Indonesia. IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 9.237 responden pelaku bisnis antara Mei dan Oktober 2010. Rentang indeks 0 sampai 10. "0 berarti dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 sangat bersih," papar Frenky.

http://nasional.kompas.com/read/2010/11/09/10300452/Pekanbaru.dan.Cirebon..Kota.Terkorup.-4

Orang mirip Gayus

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/11/09/1224583620X310.JPG
Seorang penonton yang mirip tersangka kasus mafia pajak, Gayus HP Tambunan tengah menggunakan ponselnya untuk merekam momen dalam pertandingan tenis antara Daniela Hantuchova melawan Yanina Wickmayer dalam Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali, Jumat (5/11/2010).

^^ Dia pikir dia Clark Kent...

:nuts:

Denpasar boleh!!
50 Kota yang disurvey dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010

Transparansi, Kunci Denpasar Raih Predikat Kota Terbersih Korupsi
Rabu, 10 November 2010 | 15:38 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Kunci keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar meraih indeks persepsi korupsi terbersih versi Transparency International Indonesia (TII) adalah adanya keterbukaan untuk pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar AAN Rai Iswara kepada Tempo, Rabu (10/11) di Denpasar. “Kita hanya berusaha transparan atas aturan pelayanan publik,” kata Rai Iswara.

Dia menjelaskan, peluang untuk melakukan korupsi sekecil apa pun harus ditutup dengan transparansi kepada masyarakat. Keterbukaan, menurut dia, akan menjadi kunci kepuasan masyarakat atas kinerja birokrasi.

Dia sama sekali tidak menyangka Denpasar bisa ditetapkan sebagai kota paling bersih dari korupsi. “Kita sama sekali tidak tahu jika pernah dinilai,” Rai Iswara menjelaskan.

Penguatan transparansi ini dimulai ketika Denpasar menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2006.

Penandatangan tahap kedua dilakukan pada Agustus 2009. Tiga pilar yang menjadi inti nota kesepahaman ini antara lain pelayanan publik, kinerja birokrasi dan pengadaan barang. “Kerjasama ini memaksa kita untuk mengintensifkan dan mempercepat pelayanan publik,” kata Kepala Inspektorat Kota Denpasar Nyoman Atok Adiputra.

Dari pengamatan Tempo di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perijinan Kota Denpasar, memang tersedia pengumuman yang jelas mengenai waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus surat perijinan. Pengurusan akte kelahiran misalnya, waktu yang dibutuhkan paling lama satu minggu. Sementara pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk tidak lebih dari satu hari.

Kepuasan soal pelayanan publik Pemerintah Kota Denpasar disampaikan oleh sejumlah warga Denpasar. Wayan Sumerta misalnya, saat ditemui Tempo, dia baru saja selesai memperpanjang KTP. “Asal persyaratan yang dibawa sudah lengkap, tidak sampai sejam selesai,” kata Wayan.

Menurut Wayan, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perpanjangan KTP hanya Rp 6 ribu. “Yang paling penting pelayanannya cepat,” kata Sugiono, warga lain yang membuat KTP baru.

Kota Denpasar oleh TII, tahun ini ditempatkan pada posisi tertinggi sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi. Denpasar menggungguli 50 kota lain. Survei dilakukan dengan mewawancarai 9237 responden yang terkait dengan kebijakan pada Mei-Oktober 2010.
WAYAN AGUS PURNOMO

http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/33989/inilah-tingkat-korupsi-di-50-kota

"IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia," kata Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/11).

Survei TII ini dilakukan dengan wawancara 9.237 responden pelaku bisnis, pada Mei-Oktober 2010. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10. IPK 0, dipersepsikan sangat korup dan IPK 10 dipersepsikan sangat bersih.

Kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa pelaku bisnis di kota tersebut menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang serius. Sebaliknya untuk kota yang mendapat IPK terendah menunjukkan korupsi masih lazim terjadi di sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi.

Hasil survei TII ini berbeda dengan hasil survei sektor publik oleh KPK dalam bentuk Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010, yang respondennya adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan publik. IIN menunjukkan, integritas pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Medan dinilai paling jeblok, yakni 4,54 dan 4,44.

Hasil ini menunjukkan, ternyata korupsi menjadi masalah penting bagi pelaku bisnis di Indonesia menjalankan usahanya. Survei IPK juga menujukkan bahwa bagi kalangan usaha, kepolisian, pajak, dan pengadilan, serta kejaksaan merupakan lembaga yang perlu diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi.

Dengan hasil survei ini, TII mengimbau pemerintah daerah menggunakan IPK ini sebagai indikator kepercayaan pelaku bisnis terhadap transparansi dan akuntabilitas di daerahnya. TII juga mengimbau melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan usaha, serta bekerja lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi di daerahnya. (tribunnews)

IPK 50 kota di Indonesia 2010:
1. Denpasar, IPK 6,71
2. Tegal, IPK 6,26
3. Surakarta, IPK 6,00
4. Yogyakarta, IPK 5,81
5. Manokwari, IPK 5,81
6. Gorontalo, IPK 5,69
7. Tasikmalaya, IPK 5,68
8. Balikpapan, IPK 5,58
9. Kediri, IPK 5,56
10. Lhokseumawe, IPK 5,55
11. Sampit, IPK 5,55
12. Tenggarong, IPK 5,41
13. Mataram, IPK 5,39
14. Manado, IPK 5,35
15. Ambon, IPK 5,29
16. Banjarmasin, IPK 5,20
17. Kendari, IPK 5,20
18. Sibolga, IPK 5,15
19. Palu, IPK 5,10
20. Padang, IPK 5,07
21. Purwokerto, IPK 5,06
22. Bandung, IPK 5,04
23. Palangkaraya, IPK 5,03
24. Pematang Siantar, IPK 5,02
25. Semarang, IPK 5,00
26. Bandar Lampung, IPK 4,93
27. Kupang, IPK 4,89
28. Serang, IPK 4,87
29. Samarinda, IPK 4,85
30. Batam, IPK 4,73
31. Jember, IPK 4,71
32. Palembang, IPK 4,70
33. Banda Aceh, IPK 4,61
34. Padang Sidempuan, IPK 4,58
35. Tanjung Pinang, IPK 4,55
36. Pontianak, IPK 4,52
37. Mamuju, IPK 4,45
38. Jakarta, IPK 4,43
39. Ternate, IPK 4,42
40. Bengkulu, IPK 4,41
41. Jayapura, IPK 4,33
42. Sorong, IPK 4,26
43. Pangkal Pinang, IPK 4,19
44. Medan, IPK 4,17
45. Malang, IPK 4,15
46. Jambi, IPK 4,13
47. Makassar, IPK 3,97
48. Surabaya, IPK 3,94
49. Cirebon, IPK 3,61
50. Pekanbaru, IPK 3,61

Gayus declared suspect for bribing warden
The Jakarta Post | Sun, 11/14/2010 3:24 PM | Headlines


Police declared case broker suspect Gayus Halomoan Tambunan a suspect for bribing a warden and his subordinates to allow him to walk out of a police detention center in Depok, West Java.

“Yes [Gayus is a suspect] because he is the main cause of this escape incident,” National Police general affairs chief Sr. Comr. Marwoto Soeto said Sunday, as quoted by kompas.com.

Depok Police detention center warden Comr. Iwan Siswanto admitted via his lawyer Berlin Pandiangan that Gayus had given him a total of Rp 368 million (US$40,000) to allow him to temporarily leave his cell.

Iwan said he began receiving money from Gayus in July.

The Gayus “escape” stole news headlines over the weekend after a man who resembled Gayus was seen watching a tennis tournament in Bali instead of residing in the Depok Police detention center.

Police confirmed Sunday that a man who resembled Gayus stayed at the Westin Hotel, Nusa Dua, Bali .

“He came here using another name. There were six people in his group,” Bali Police Chief Insp. Gen. Hadiatmoko said, as quoted by kompas.com.

However, the police had yet to determine when “Gayus” checked in and checked out, he said, adding that the Bali Police had only assisted the National Police in resolving an incident where “Gayus” allegedly bribed the Depok Police Mobil Brigade detention center warden to temporarily take leave from the jail.

Hadiatmoko said he could not confirm whether or not that the man was really Gayus, claiming that it was under the authority of the National Police.

What are the charges going to be against the warden and those prison guards that accepted bribes and allowed him to leave the prison? Hopefully their sentences will be at least twice that of what Gayus gets.

And, you know, this is just me, but if I could bribe prison guards to let me out, I wouldn't be going to any tennis match. I'd be getting the hell out of Dodge.

Gayus admits being person in controversial photograph

Graft suspect Gayus Tambunan finally admits he was the person in a controversial photograph that portrayed him watching a tennis match in Bali, while he was supposed to be in a police detention center in Depok, West Java.

Gayus admitted before the panel of judges during a trial session at South Jakarta District Court on Monday that he had left the detention center for Bali for “refreshing”.

The former low-rank tax officer is standing trial for allegedly bribing police detectives and a judge.

“I really apologize to you, Madam, chairwoman [of the panel of judges] and members for leaving the detention center. It meant nothing. I only miss my family,” Gayus told the panel of judges presided over by Albertina Ho just before the latter ended the trial session.

“I only wanted to do some refreshing. I’ve been very stressed,” he added, as quoted by kompas.com.

Shedding tears, Gayus explained he had appeared relaxed to cover what he really felt; not wanting people to know he actually regretted his deeds.

“Outside people may see me laughing, but it doesn’t mean I’m not sorry. Inside, I am sorry. I cover it up with laughs so that people do not know,” he added.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/15/gayus-admits-being-person-controversial-photograph.html

Mengaku Menyesal Keluar Sel, Gayus Menangis di Pengadilan
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta - Air mata Gayus Tambunan tumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (15/11/2010). Terdakwa kasus mafia hukum dan pencucian uang yang membuat heboh itu mengaku menyesal telah keluar dari tahanan.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya, keluarnya saya dari tahanan tidak saya pikirkan akibatnya akan begini besar," kata Gayus di depan majelis hakim PN Jaksel. Gayus mengatakan itu saat diminta memberi tanggapan atas kesaksian saksi. Bukannya menanggapi keterangan saksi, Gayus malah curhat.

Gayus mengatakan, saat itu dia hanya ikut-ikutan saja keluar dari tahanan karena seluruh penghuni rutan yang berjumlah lima orang juga keluar. Eks Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) itu mengaku stres.

"Dari zaman saya di Mako Brimob, ada lima tahanan, semua keluar. Saya hanya ikut, saya hanya ingin refreshing, saya stres, Bu," kata Gayus. Suara Gayus mulai berubah serak. Matanya berair.

Gayus kemudian meneruskan kata-katanya. Kali ini, Gayus menceritakan soal perasaan kangennya pada anak dan istrinya di rumah. "Saya cuma kangen sama anak-anak, sama istri," kata Gayus sesenggukan.

Gayus mengatakan, selama ini, dirinya memang terlihat santai dan tidak menyesal. Namun semua itu dikatakannya hanya topeng. Jauh di lubuk hatinya, Gayus merasa sangat menyesal.

"Saya menyesal, saya sedih, saya tidak ingin orang lain tahu apa yang saya rasakan. Saya membungkusnya," kata Gayus yang berkemaja baju batik.

Ketua Majelis Hakim Albertina Ho pun menyatakan kekecewaanya atas "jalan-jalan" Gayus keluar sel. Albertino pun berharap Gayus belajar dengan kejadian yang lalu.

"Ini bisa jadi pembelajaran,"kata Albertina.

Gayus berharap, majelis hakim bisa memutuskan perkaranya dengan seadil-adilnya. "Saya siap menjalani persidangan selanjutnya," kata Gayus mengakhiri tanggapannya. Dan Gayus pun mengusap air matanya dengan kedua punggung tangannya.

(ken/nrl)

www.detiknews.com/read/2010/11/15/151034/1494630/10/mengaku-menyesal-keluar-sel-gayus-menangis-di-pengadilan

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs951.snc4/74425_463045264636_795364636_5228424_3839645_n.jpg
http://solocybercity.files.wordpress.com/2010/11/afgan-dan-gayus.jpg

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya, keluarnya saya dari tahanan tidak saya pikirkan akibatnya akan begini besar,"

kenapa dia bisa yakin kalo akibatnya gak besar? :D

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs951.snc4/74425_463045264636_795364636_5228424_3839645_n.jpg

asli... NGAKAK!!!:lol:
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs951.snc4/74425_463045264636_795364636_5228424_3839645_n.jpg


^^:lol: fantastic!

http://l.yimg.com/a/i/sea/id/newsroom/05635gayusmenangis151110-2.jpg
Gayus menangis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/11).(FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

oooooh..... :'(

http://l.yimg.com/a/i/sea/id/newsroom/07635por_gayus.jpg
Polisi ikut berdemo.....

I don't understand the anger toward Gayus. He's a corrupt cockroach and will always be one. It's like getting mad at a thief for stealing something. That is his nature. The real question is exactly who was involved in the process of letting him out of prison, and then the matter of punishing those individuals by sending them to prison.

Denpasar boleh!!
50 Kota yang disurvey dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010

Transparansi, Kunci Denpasar Raih Predikat Kota Terbersih Korupsi
Rabu, 10 November 2010 | 15:38 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Kunci keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar meraih indeks persepsi korupsi terbersih versi Transparency International Indonesia (TII) adalah adanya keterbukaan untuk pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar AAN Rai Iswara kepada Tempo, Rabu (10/11) di Denpasar. “Kita hanya berusaha transparan atas aturan pelayanan publik,” kata Rai Iswara.

Dia menjelaskan, peluang untuk melakukan korupsi sekecil apa pun harus ditutup dengan transparansi kepada masyarakat. Keterbukaan, menurut dia, akan menjadi kunci kepuasan masyarakat atas kinerja birokrasi.

Dia sama sekali tidak menyangka Denpasar bisa ditetapkan sebagai kota paling bersih dari korupsi. “Kita sama sekali tidak tahu jika pernah dinilai,” Rai Iswara menjelaskan.

Penguatan transparansi ini dimulai ketika Denpasar menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2006.

Penandatangan tahap kedua dilakukan pada Agustus 2009. Tiga pilar yang menjadi inti nota kesepahaman ini antara lain pelayanan publik, kinerja birokrasi dan pengadaan barang. “Kerjasama ini memaksa kita untuk mengintensifkan dan mempercepat pelayanan publik,” kata Kepala Inspektorat Kota Denpasar Nyoman Atok Adiputra.

Dari pengamatan Tempo di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perijinan Kota Denpasar, memang tersedia pengumuman yang jelas mengenai waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus surat perijinan. Pengurusan akte kelahiran misalnya, waktu yang dibutuhkan paling lama satu minggu. Sementara pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk tidak lebih dari satu hari.

Kepuasan soal pelayanan publik Pemerintah Kota Denpasar disampaikan oleh sejumlah warga Denpasar. Wayan Sumerta misalnya, saat ditemui Tempo, dia baru saja selesai memperpanjang KTP. “Asal persyaratan yang dibawa sudah lengkap, tidak sampai sejam selesai,” kata Wayan.

Menurut Wayan, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perpanjangan KTP hanya Rp 6 ribu. “Yang paling penting pelayanannya cepat,” kata Sugiono, warga lain yang membuat KTP baru.

Kota Denpasar oleh TII, tahun ini ditempatkan pada posisi tertinggi sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi. Denpasar menggungguli 50 kota lain. Survei dilakukan dengan mewawancarai 9237 responden yang terkait dengan kebijakan pada Mei-Oktober 2010.
WAYAN AGUS PURNOMO

http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/33989/inilah-tingkat-korupsi-di-50-kota

"IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia," kata Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/11).

Survei TII ini dilakukan dengan wawancara 9.237 responden pelaku bisnis, pada Mei-Oktober 2010. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10. IPK 0, dipersepsikan sangat korup dan IPK 10 dipersepsikan sangat bersih.

Kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa pelaku bisnis di kota tersebut menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang serius. Sebaliknya untuk kota yang mendapat IPK terendah menunjukkan korupsi masih lazim terjadi di sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi.

Hasil survei TII ini berbeda dengan hasil survei sektor publik oleh KPK dalam bentuk Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010, yang respondennya adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan publik. IIN menunjukkan, integritas pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Medan dinilai paling jeblok, yakni 4,54 dan 4,44.

Hasil ini menunjukkan, ternyata korupsi menjadi masalah penting bagi pelaku bisnis di Indonesia menjalankan usahanya. Survei IPK juga menujukkan bahwa bagi kalangan usaha, kepolisian, pajak, dan pengadilan, serta kejaksaan merupakan lembaga yang perlu diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi.

Dengan hasil survei ini, TII mengimbau pemerintah daerah menggunakan IPK ini sebagai indikator kepercayaan pelaku bisnis terhadap transparansi dan akuntabilitas di daerahnya. TII juga mengimbau melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan usaha, serta bekerja lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi di daerahnya. (tribunnews)

IPK 50 kota di Indonesia 2010:
1. Denpasar, IPK 6,71
2. Tegal, IPK 6,26
3. Surakarta, IPK 6,00
4. Yogyakarta, IPK 5,81
5. Manokwari, IPK 5,81
6. Gorontalo, IPK 5,69
7. Tasikmalaya, IPK 5,68
8. Balikpapan, IPK 5,58
9. Kediri, IPK 5,56
10. Lhokseumawe, IPK 5,55
11. Sampit, IPK 5,55
12. Tenggarong, IPK 5,41
13. Mataram, IPK 5,39
14. Manado, IPK 5,35
15. Ambon, IPK 5,29
16. Banjarmasin, IPK 5,20
17. Kendari, IPK 5,20
18. Sibolga, IPK 5,15
19. Palu, IPK 5,10
20. Padang, IPK 5,07
21. Purwokerto, IPK 5,06
22. Bandung, IPK 5,04
23. Palangkaraya, IPK 5,03
24. Pematang Siantar, IPK 5,02
25. Semarang, IPK 5,00
26. Bandar Lampung, IPK 4,93
27. Kupang, IPK 4,89
28. Serang, IPK 4,87
29. Samarinda, IPK 4,85
30. Batam, IPK 4,73
31. Jember, IPK 4,71
32. Palembang, IPK 4,70
33. Banda Aceh, IPK 4,61
34. Padang Sidempuan, IPK 4,58
35. Tanjung Pinang, IPK 4,55
36. Pontianak, IPK 4,52
37. Mamuju, IPK 4,45
38. Jakarta, IPK 4,43
39. Ternate, IPK 4,42
40. Bengkulu, IPK 4,41
41. Jayapura, IPK 4,33
42. Sorong, IPK 4,26
43. Pangkal Pinang, IPK 4,19
44. Medan, IPK 4,17
45. Malang, IPK 4,15
46. Jambi, IPK 4,13
47. Makassar, IPK 3,97
48. Surabaya, IPK 3,94
49. Cirebon, IPK 3,61
50. Pekanbaru, IPK 3,61

nice info, Palembang masih Korup dibanding Padang, Pemantang Siantar, Bandar Lampung dan Batam di Sumatra:(
http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1680

di Sumsel sendiri, Gw terkadang heran, Prabumulih yang kalah "kaya" sama Musi Banyuasin saja, kok Infrastruktur jalan dan perkembangan Kota di Prabumulih lebih baik dari pada Musi Banyuasin, yang katanya termasuk Kabupaten terkaya No.7 di Indonesia..
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

a politician can shed tears quicker than hollywood actors :lol:

jangan percaya airmata gayus, bullshit lah itu

Denpasar boleh!!
50 Kota yang disurvey dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010

IPK 50 kota di Indonesia 2010:
1. Denpasar, IPK 6,71
2. Tegal, IPK 6,26
3. Surakarta, IPK 6,00
4. Yogyakarta, IPK 5,81
5. Manokwari, IPK 5,81
6. Gorontalo, IPK 5,69
7. Tasikmalaya, IPK 5,68
8. Balikpapan, IPK 5,58
9. Kediri, IPK 5,56
10. Lhokseumawe, IPK 5,55
11. Sampit, IPK 5,55
12. Tenggarong, IPK 5,41
13. Mataram, IPK 5,39
14. Manado, IPK 5,35
15. Ambon, IPK 5,29
16. Banjarmasin, IPK 5,20
17. Kendari, IPK 5,20
18. Sibolga, IPK 5,15
19. Palu, IPK 5,10
20. Padang, IPK 5,07
21. Purwokerto, IPK 5,06
22. Bandung, IPK 5,04
23. Palangkaraya, IPK 5,03
24. Pematang Siantar, IPK 5,02
25. Semarang, IPK 5,00
26. Bandar Lampung, IPK 4,93
27. Kupang, IPK 4,89
28. Serang, IPK 4,87
29. Samarinda, IPK 4,85
30. Batam, IPK 4,73
31. Jember, IPK 4,71
32. Palembang, IPK 4,70
33. Banda Aceh, IPK 4,61
34. Padang Sidempuan, IPK 4,58
35. Tanjung Pinang, IPK 4,55
36. Pontianak, IPK 4,52
37. Mamuju, IPK 4,45
38. Jakarta, IPK 4,43
39. Ternate, IPK 4,42
40. Bengkulu, IPK 4,41
41. Jayapura, IPK 4,33
42. Sorong, IPK 4,26
43. Pangkal Pinang, IPK 4,19
44. Medan, IPK 4,17
45. Malang, IPK 4,15
46. Jambi, IPK 4,13
47. Makassar, IPK 3,97
48. Surabaya, IPK 3,94
49. Cirebon, IPK 3,61
50. Pekanbaru, IPK 3,61

^^ Ini sih memalukan banget. Masa ibukota RI peringkat 38 dari 50. Masuk 20 besar terbawah. Apalagi APBD terbesar. Lagi2 -1 pangkat 38 buat si kumis...

Cak mano ini

Ternyata benar apa yang diduga selama ini, bahwa plesiran anggota BK DPR ke Turki disela-sela kunjunganya ke Yunani. Itu berarti, tidak menutup kemungkinan mereka juga meminta disediakan tari perut ala Turki. Maklum, mereka berani karena di belakang anak-istri.

Menanggapi hal semacam ini, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun membenarkan kabar tersebut dan meminta pada setiap pimpinan fraksi agar segera menonaktifkan kedelapan anggota BK yang bersangkutan sehingga dengan begitu dapat segera diproses BK. Gayus juga menambahkan, bahwa plesiran anggota BK DPR ke Turki disela-sela kunjungan ke Yunani menggunakan uang negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Berbeda dengan pengakuan semula, mereka mengatakan hanya transit kok kemudian mengakui jalan-jalan ke Istana Turki. Mereka menggunakan uang negara ada perinciannya dengan jelas saya dapat dari Setjen," papar Gayus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2010).

Gayus menuturkan, selama dua hari di Turki, anggota BK DPR dibiayai uang negara. Mereka memanfaatkan anggaran yang seharusnya digunakan di Yunani.

"Hotelnya 8 orang kali 235 Euro kali dua malam di Turki. Mereka menggunakan uang negara permalam. Belum lagi uang saku 8 kali dua. Hari kali 376 USD per orang," terang Gayus.

Anggota DPR juga mendapat jatah uang makan selama di Turki. Padahal tidak diagendakan kunjungan DPR ke Turki.

"Uang bersama-sama makan malam 11 orang, 8 anggota dan dua staff 450 USD untuk satu kali makan saja," beber Gayus.

Gayus menilai hal tersebut adalah kesalahan fatal yang dilakukan anggota BK DPR. Anggota BK yang studi etika ke Yunani justru melanggar kode etik.

"Dan ini bagi saya desersi artinya meninggalkan tugas mereka pergi dengan dasar penugasan. Mereka melanggar surat tugas," tegas Gayus.

Sejumlah LSM telah mengadukan 8 anggota BK atas pelesiran ke Turki. 8 Anggota BK DPR yang dilaporkan adalah Nudirman Munir (FPG), Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chaeruman Harahap (Golkar), Anshori Siregar (FPKS), Abdul Rozaq Rais (FPAN), Usman Jafar (FPPP), Ali Maschan Moesa (FPKB).

"Agenda ke Yunani dijadwalkan tanggal 23 sampai 29 Oktober 2010. Namun pada prakteknya hanya dilakukan sampai tanggal 27 Oktober 2010. Selanjutnya berada di Turki dari tanggal 27-29 Oktober 2010," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, mewakili 10 LSM yang hadir menyerahkan bukti penyelewengan anggota BK DPR ke Yunani.

Hal ini disampaikan Ray saat menyampaikan laporan 10 LSM ke BK DPR terkait kunjungan anggota BK ke Yunani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Sedang rombongan BK DPR ini pun mengaku menyempatkan diri berjalan-jalan ke Istana Raja Turki. "Bahwa kami sempat mengunjungi istana raja Turki yang dikenal Istana Imperium, iya," ujar Anggota BK DPR, Chaeruman Harahap dalam jumpa pers, Senin (22/11).

Yunani

Ada anggota DPR yang travelling ke Yunani untuk jalan-jalan dan pulangnya korupsi jalan-jalan ke Turki.Anggota ini mulutnya banyak bertebaran di TV seolah wakil rakyat. Rencana sweeping yang sedianya akan dilakukan oleh aktivis Bendera terhadap anggota DPR yang berangkat studi banding ke Yunani hari ini (23/10) batal dilakukan. Sebab, polisi menghalangi rencana sweeping tersebut.

Bendera mengecam kepergian anggota Badan Kehormatan DPR yang melakukan studi banding tersebut. "Untuk apa belajar ke Yunani, negara terkorup pada 2007," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, siang ini anggota Bendera mendatangi Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan aksi sweeping terhadap anggota Badan Kehormatan DPR yang dijadwalkan berangkat ke Yunani hari ini.
ada anggota DPR yang travelling ke Yunani untuk jalan-jalan dan pulangnya korupsi jalan-jalan ke Turki.

Anggota DPR yang ke Yunani ini mulutnya banyak bertebaran di TV seolah wakil rakyat.

1. Nurdiman Munir (Fraksi Golkar)

2. Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar)

3. Salim Mengga (Fraksi Partai Demokrat)

4. Darizal Basir (Fraksi Partai Demokrat)

5. Anshari Siregar (Fraksi PKS)

6. Abdul Rozak Rais (Fraksi PAN)

7. Usman Djafar (Fraksi PPP)

8. Ali Maschan Moesa (Fraksi PKB)

Waspadalah-waspadalah terhadap pembawa penyakit ini.Cap merah bagi mereka.

http://www.rimanews.com/read/20101123/6838/inilah-8-anggota-bk-dpr-yang-minta-disuguhkan-tarian-syur-turki-dasar-badak

Cak mano ini

Ternyata benar apa yang diduga selama ini, bahwa plesiran anggota BK DPR ke Turki disela-sela kunjunganya ke Yunani. Itu berarti, tidak menutup kemungkinan mereka juga meminta disediakan tari perut ala Turki. Maklum, mereka berani karena di belakang anak-istri.

Menanggapi hal semacam ini, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun membenarkan kabar tersebut dan meminta pada setiap pimpinan fraksi agar segera menonaktifkan kedelapan anggota BK yang bersangkutan sehingga dengan begitu dapat segera diproses BK. Gayus juga menambahkan, bahwa plesiran anggota BK DPR ke Turki disela-sela kunjungan ke Yunani menggunakan uang negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Berbeda dengan pengakuan semula, mereka mengatakan hanya transit kok kemudian mengakui jalan-jalan ke Istana Turki. Mereka menggunakan uang negara ada perinciannya dengan jelas saya dapat dari Setjen," papar Gayus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2010).

Gayus menuturkan, selama dua hari di Turki, anggota BK DPR dibiayai uang negara. Mereka memanfaatkan anggaran yang seharusnya digunakan di Yunani.

"Hotelnya 8 orang kali 235 Euro kali dua malam di Turki. Mereka menggunakan uang negara permalam. Belum lagi uang saku 8 kali dua. Hari kali 376 USD per orang," terang Gayus.

Anggota DPR juga mendapat jatah uang makan selama di Turki. Padahal tidak diagendakan kunjungan DPR ke Turki.

"Uang bersama-sama makan malam 11 orang, 8 anggota dan dua staff 450 USD untuk satu kali makan saja," beber Gayus.

Gayus menilai hal tersebut adalah kesalahan fatal yang dilakukan anggota BK DPR. Anggota BK yang studi etika ke Yunani justru melanggar kode etik.

"Dan ini bagi saya desersi artinya meninggalkan tugas mereka pergi dengan dasar penugasan. Mereka melanggar surat tugas," tegas Gayus.

Sejumlah LSM telah mengadukan 8 anggota BK atas pelesiran ke Turki. 8 Anggota BK DPR yang dilaporkan adalah Nudirman Munir (FPG), Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chaeruman Harahap (Golkar), Anshori Siregar (FPKS), Abdul Rozaq Rais (FPAN), Usman Jafar (FPPP), Ali Maschan Moesa (FPKB).

"Agenda ke Yunani dijadwalkan tanggal 23 sampai 29 Oktober 2010. Namun pada prakteknya hanya dilakukan sampai tanggal 27 Oktober 2010. Selanjutnya berada di Turki dari tanggal 27-29 Oktober 2010," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, mewakili 10 LSM yang hadir menyerahkan bukti penyelewengan anggota BK DPR ke Yunani.

Hal ini disampaikan Ray saat menyampaikan laporan 10 LSM ke BK DPR terkait kunjungan anggota BK ke Yunani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Sedang rombongan BK DPR ini pun mengaku menyempatkan diri berjalan-jalan ke Istana Raja Turki. "Bahwa kami sempat mengunjungi istana raja Turki yang dikenal Istana Imperium, iya," ujar Anggota BK DPR, Chaeruman Harahap dalam jumpa pers, Senin (22/11).

Yunani

Ada anggota DPR yang travelling ke Yunani untuk jalan-jalan dan pulangnya korupsi jalan-jalan ke Turki.Anggota ini mulutnya banyak bertebaran di TV seolah wakil rakyat. Rencana sweeping yang sedianya akan dilakukan oleh aktivis Bendera terhadap anggota DPR yang berangkat studi banding ke Yunani hari ini (23/10) batal dilakukan. Sebab, polisi menghalangi rencana sweeping tersebut.

Bendera mengecam kepergian anggota Badan Kehormatan DPR yang melakukan studi banding tersebut. "Untuk apa belajar ke Yunani, negara terkorup pada 2007," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, siang ini anggota Bendera mendatangi Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan aksi sweeping terhadap anggota Badan Kehormatan DPR yang dijadwalkan berangkat ke Yunani hari ini.
ada anggota DPR yang travelling ke Yunani untuk jalan-jalan dan pulangnya korupsi jalan-jalan ke Turki.

Anggota DPR yang ke Yunani ini mulutnya banyak bertebaran di TV seolah wakil rakyat.

1. Nurdiman Munir (Fraksi Golkar)

2. Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar)

3. Salim Mengga (Fraksi Partai Demokrat)

4. Darizal Basir (Fraksi Partai Demokrat)

5. Anshari Siregar (Fraksi PKS)

6. Abdul Rozak Rais (Fraksi PAN)

7. Usman Djafar (Fraksi PPP)

8. Ali Maschan Moesa (Fraksi PKB)

Waspadalah-waspadalah terhadap pembawa penyakit ini.Cap merah bagi mereka.

http://www.rimanews.com/read/20101123/6838/inilah-8-anggota-bk-dpr-yang-minta-disuguhkan-tarian-syur-turki-dasar-badak

well, ke Yunani belajar bagaimana anggota parlemen bisa mendapat imunitas dari jeratan hukum. SUDAH GILA!

"Koruptor tak Perlu dibenci"

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas punya pandangan unik soal koruptor. Itu diungkapkannya saat diuji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR hari ini (24/11). “Saya punya perspektif, koruptor tak perlu dibenci. Tapi kelakuannya yang perlu dibenci,” ujar Busyro saat membacakan visi dan misinya jika terpilih sebagai pimpinan KPK, di Komisi Hukum DPR.

Ia menjelaskan, korupsi hanya dilakukan oleh seglintir orang. Koruptor tersebut ibaratnya mengalami dehumanisasi, terlepas dari fitrah dirinya sebagai manusia. Karena itu, kata Busyro, dalam memberantas korupsi, yang sebaiknya dilakukan adalah memberi pendidikan sekiranya bisa mengembalikan sang koruptor ke fitrahnya sebagai manusia.

“Ke depan harus ada proses penggalangan agar korupsi tidak hanya diperangi dengan cara yang vulgar, tapi preventif. Itu psikologi pendidikan. Ketika koruptor memelaratkan rakyat, dia tidak sadar ketika kita hanya mengancam dia,” ujarnya.

Busyro menambahkan, siapapun yang terpilih nantinya menjadi pemimpin KPK baru, juga harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan para komisioner KPK. “Agar KPK bisa menghindarkan diri dari sentimen politik dan hidden agenda. Sehingga integritas hinggap ke pemimpin KPK yang akan datang.”

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/11/24/brk,20101124-294174,id.html

"Pemberantasan Korupsi Hanya Soal Kemauan"

Calon "Bos" Komisi Pemberantasan Korupsi Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan optimisme pemberantasan korupsi harus tetap dihidupkan. Persoalan pemberantasan korupsi, kata dia, hanya masalah kemauan.

"Kita boleh mempunyai seribu kecemasan, keprihatinan dan sikap pesimistis menghadapi masifitas dan kian terstrukturnya tindak pidana korupsi di seantero wilayah Republik ini. Tapi kami masih punya dan harus tetap menghirupkan sejuta harapan dan sikap optimis bahwa korupsi bisa ditaklukan," kata Bambang di depan Komisi III DPR dalam fit and profer test, Rabu (24/11).

Persoalannya, kata dia, bukan pada soal bisa atau tidak, tetapi apakah ada kemauan secara bersama menaklukan korupsi dalam waktu segera dan waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi itu, Bambang mengatakan harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Diantara berbagai langkah itu, Bambang mengatakan posisi KPK sebagai trigger mechanism harus ditingkatkan kinerjanya. Itu dilakukan dengan melakukan audit kinerja, membangun program trust building, refreshing dan advanced program serta memperkuat internal control mechanism.

Selain itu, pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan membangun konsolidasi dan sinergi seluruh lembaga pengawasan di bidang penegakan hukum. "Pada konteks itu KPK harus dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan sinergitas di antara lembaga wachdog penegakan hukum, seperti KY, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan," kata dia.

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/24/brk,20101124-294304,id.html

Busyro Jadi Ketua KPK

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/09/14/1724265620X310.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekali lagi, Busyro Muqoddas jadi bintang di ruang Komisi III DPR RI, Kamis (25/11/2010). Meski baru saja terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mekanisme voting, Busyro kembali terpilih melalui voting menjadi Ketua KPK yang baru.

Dengan demikian, Busyro akan memimpin KPK hingga Desember 2011. Busyro mengalahkan empat pimpinan KPK lainnya yang juga menjadi kandidat, yaitu Haryono, M Jasin, Bibit S Rianto, dan Chandra M Hamzah, yang sudah menjalani masa jabatan sebagai pimpinan KPK selama tiga tahun. Busyro menang telak dengan 43 suara. Dia mengalahkan calon lainnya, Bibit dengan 10 suara dan Jasin yang hanya mengantongi 2 suara.

Di awal, terjadi perdebatan di antara anggota Komisi III mengenai mekanisme pemilihan Ketua KPK. Fraksi Golkar dan PDI-P keukeuh dengan pendiriannya untuk menggunakan mekanisme voting dalam pemilihan Ketua KPK. Sementara fraksi lain berkehendak pemilihan dilakukan secara aklamasi.

"Karena saat ini memilih orang, maka harus dilakukan secara voting. Karena ini menyangkut orang, maka harusnya dilakukan secara tertutup," kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin yang berasal dari Fraksi Golkar. Perdebatan sempat memuncak. Namun, akhirnya Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengetuk palu untuk penggunaan mekanisme voting.

http://nasional.kompas.com/read/2010/11/25/17525817/Busyro.Jadi.Ketua.KPK-4

New KPK chief must adapt quickly

The Corruption Eradication Commission (KPK) has urged its new chairman to quickly fine-tune the commission’s system to foster corruption eradication.

“We urged Busyro to adapt quickly to our system, so we could promptly continue our task in investigating corruption cases,” deputy chief Bibit Samad Rianto said Friday at the KPK building.

Bibit was referring to Busyro Muqoddas, who was made the new KPK chairman through a House of Representatives’ Commission III vote on Thursday.

Bibit said that there was already reform within the KPK system, regardless of Busyro’s ideas to reform the KPK as he presented during the fit and proper test for the KPK’s deputy chief earlier on Thursday.

“With Busyro’s experience handling bad judges during his tenure as the Judicial Commission’s chairman, we hope he could provide us extra power to eradicate corruption,” he added.

However, Bibit lamented Busyro’s appointment as merely a political decision justified under pertinent law. (ipa)

http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/26/new-kpk-chief-must-adapt-quickly.html

gimana tuh track record dia? maklum lagi ga ditanah air, can we trust him?

AS Bantu KPK Perangi Koruptor

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerangi korupsi dengan membantu penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga antikorupsi tersebutuntuk menangkap koruptor.

"Seperti perkataan Presiden Obama saat berkunjung ke Indonesia bahwa Amerika mempunyai keinginan membantu Indonesia memerangi korupsi. Jadi kerjasama dengan KPK penting, untuk menaikan pembangunan kapasitas sumber daya manusia," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marciel,, usai bertemu dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin.

Dalam kerjasama ini, ia mengatakan, pihak AS akan membantu pelatihan dan penguatan sumber daya manusia KPK dalam pelaksanaan investigasi dan penggunaan teknologi.

"Kami tidak bicara soal penyelesaian kasus dalam kerjasama ini. Kami coba beri apa yang KPK butuhkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam kaitan dengan mengungkap berbagai kejahatan korupsi, banyak negara sukses melakukannya dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional. Sedangkan teknologi canggih hanya lah sebagai pendukung.

Pimpinan KPK, M Jasin, mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan untuk sumber daya manusia KPK sangat luas, seperti terkait dengan pemecahan kasus pencucian uang, intelegen, hingga teknologi penyadapan terbaru.

"Koruptor kan dinamis, sehingga penggunaan teknologi pun kita akan konsultasi jika itu memang ada yang baru," ujar Jasin.

Sejauh ini, ia mengatakan KPK telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum dari berbagai negara terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kita belajar dari mana-mana seperti penggunaan komputer forensik dari Australia, teknik investigasi dari FBI. Secara reguler kita kirimkan staf kita pelatihan ke Amerika, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan undang seperti tim Star untuk masalah `asset recovering` dari Bank Dunia," katanya.

Walau tidak menutup kemungkinan adanya transfer teknologi baru untuk kepentingan melacak koruptor, Jasin menegaskan, kerjasama kali ini dengan Pemerintah AS hanya sebatas dukungan pembangunan kapasitas sumber daya manusia saja.
(T.V002/P003)

http://antaranews.com/berita/1291028047/as-bantu-kpk-perangi-koruptor

gimana tuh track record dia? maklum lagi ga ditanah air, can we trust him?

M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum (lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952; umur 58 tahun) adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010.
M. Busyro Muqoddas lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MPM UII). M. Busyro Muqoddas mengawali karier di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga tahun 1990. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1995. Pada tahun 1995-1998 ia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Pada 25 November 2010, Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, setelah melalui proses pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat mengalahkan calon lainnya, yakni Bambang Widjojanto. Dia kemudian juga terpilih sebagai Ketua KPK mengalahkan Bibit Samad Riyanto dan M Jasin[1] [2]

http://id.wikipedia.org/wiki/M._Busyro_Muqoddas

KPK Announces New Whistle-Blower System for Anonymous Informants

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/20101201120519015.jpg
A Corruption Eradication Commission's new Web page that allows people to post corruption allegations discreetly.

Jakarta. Anyone who wishes to submit information about corruption allegations to Indonesia’s Corruption Eradication Commission can now do it discreetly using the antigraft agency’s new whistle-blower system.

“It is an online service on KPK’s Web site which can be accessed by the public to report any information on corruption,” the commission’s deputy chairman M Jasin said at the opening of the National Conference of Corruption Eradication (KNPK) in Jakarta on Wednesday.

The system can also be accessed directly on this address: http://kws.kpk.go.id. It is available in English.

The page allows potential whistle blowers to submit their information discreetly.

It is the fifth such conference held by the commission, also known as the KPK. This year’s theme is “Corruption Eradication Through the Whistle-Blower System Mechanism.”

President Susilo Bambang Yudhoyono, who gave a speech after the opening, said he appreciated the efforts made by the KPK to fight corruption in Indonesia.

“The world knows that corruption still happens in Indonesia but the world also knows that Indonesia is carrying out an aggressive anticorruption campaign,” Yudhoyono said.

He also called on state institutions to fight mark-up practices to prevent corruption.

“We have to stage a war against mark-up practices. The state has lost thousands of trillions because of it,” he said.

M Jasin supported Yudhoyono’s statement.

“Based on KPK data, mark-up practices are still the most common modus operandi for corruption,” he said, adding that state institutions should be more transparent in their budget management and spending

http://www.thejakartaglobe.com/home/kpk-announces-new-whistle-blower-system-for-anonymous-informants/409466

Gayus admits his Rp 28b from Bakrie firms

Graft defendant, former low-ranking tax officer Gayus Tambunan, testified Wednesday during a trial hearing he had amassed Rp28 billion (US$3.11 million) from three giant miners partly owned by the family of Golkar Party chairman Aburizal Bakrie.

"My money in 21 bank accounts, which were freezed by the police in 2009, came from three services I provided for Bakrie companies," Gayus told the hearing at South Jakarta District Court.

Gayus explained the first service was for helping PT Kaltim Prima Coal (KPC) settle a tax problem with a tax office in Gambir, Central Jakarta. From this job he received US$500,000.

Gayus received $1 million for the second service, helping PT Bumi Resources settle a tax dispute at the tax tribunal.

The third service gave Gayus $1.5 million jointly from PT KPC and Arutmin for his aid in processing a tax policy called the "sunset policy".

According to police documents, Gayus had testified to detectives the source of his illicit funds. This time was the first time he revealed it before a court hearing.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/08/gayus-admits-his-rp-28b-bakrie-firms.html

IPK Kota Tegal Melesat, Survey Belum Ideal

Jakarta, CyberNews. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Tegal melesat. Pada tahun 2008, Tegal termasuk kota dengan IPK terendah, namun tahun ini melesat ke peringkat ke-2 tertinggi di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TI-I) Todung Mulya Lubis mengapresiasi meningkatnya skor IPK kota tersebut. "Didaerah dengan skor tinggi, korupsi mulai diharamkan," kata Todung dalam Peluncuran IPK Indonesia 2010, di Graha Niaga, Jalan Jenderal Soedirman, Selasa (9/11).

Dia juga mengapresiasi kota Solo dan Yogyakarta yang bertahan pada peringat atas. Namun Todung mengakui, secara keseluruhan dalam survei terhadap 50 kota di seluruh Indonesia hasil IPK masih belum ideal. "Dari survei ini masih belum ideal iklim pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Todung.

Dalam survei IPK, Kota Denpasar menjadi kota paling tinggi IPK dengan skor 6,71. Berturut-turut, Tegal menduduki peringkat ke-2 dengan nilai 6,2, Solo dengan nilai 6,0, dan Kota Yogyakarta dengan nilai 5,81.

Sementara Kota Semarang menduduki peringkat ke-25 dari 50 dengan IPK 5,0. Semarang masih dibawah kota Purwokerto yang menempati peringkat ke-21 dengan skor 5,06.

Manajer Tata Kelola Ekonomi Frenky Simanjuntak Transparency Internasional Indonesia (TI-I) menambahkan, kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis menilai bahwa korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim.


Daftar 50 Kota yang Disurvei IPK Indonesia 2010

1. Denpasar = 6,71
2. Tegal = 6,26
3. Surakarta = 6,00
4. Yogyakarta = 5,81
5. Manokwari = 5,81
6. Gorontalo = 5,69
7. Tasikmalaya = 5,68
8. Balikpapan = 5,58
9. Kediri = 5,56
10. Lhokseumawe = 5,55
11. Sampit = 5,55
12. Tenggarong = 5,41
13. Mataram = 5,39
14. Manado = 5,35
15. Ambon = 5,29
16. Banjarmasin = 5,20
17. Kendari = 5,20
18. Sibolga = 5,15
19. Palu = 5,10
20. Padang = 5,07
21. Purwokerto = 5,06
22. Bandung = 5,04
23. Palangkaraya = 5,03
24. Pematang Siantar = 5,02
25. Semarang = 5,00
26. Bandar Lampung = 4,93
27. Kupang = 4,89
28. Serang = 4,87
29. Samarinda = 4,85
30. Batam = 4,73
31. Jember = 4,71
32. Palembang = 4,70
33. Banda Aceh = 4,61
34. Padang Sidempuan = 4,58
35. Tanjung Pinang = 4,55
36. Pontianak = 4,52
37. Mamuju = 4,45
38. Jakarta = 4,43
39. Ternate = 4,42
40. Bengkulu = 4,41
41. Jayapura = 4,33
42. Sorong = 4,26
43. Pangkal Pinang = 4,19
44. Medan = 4,17
45. Malang = 4,15
46. Jambi = 4,13
47. Makasar = 3,97
48. Surabaya = 3,94
49. Cirebon = 3,61
50. Pekanbaru = 3,61
(Sumber TI-I)

( Mahendra Bungalan /CN16 )

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/09/70066

Ada Lomba Melempar Gayus di Acara TII

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Hari peringatan anti korupsi se dunia yang dilaksanakan Transparancy International Indonesia (TII) di Panggung Out Door GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/12/2010), dimeriahkan aksi lempar balon air terhadap mafia pajak Gayus HP Tambunan.

Tentu saja yang dilempar bukan Gayus yang sebenarnya yang saat ini mendekam di rumah tahanan. Gayus yang diperankan seorang anak muda yang memakai topeng Gayus tersebut sambil membawa papan ukuran 1 x 1 meter, dengan dihiasi dua muka Gayus dan bertuliskan Gayus = Sampah Masyarakat sengaja dibawa.

Kemudian beberapa orang pemuda dan pemudi berkumpul mengerumuni sang Gayus yang berada di hadapannya. Sang Gayus pun berdiri tegap dengan membawa papan, pemuda-pemudi pun bersiap melemparkan balon berisi air.

Dengan gaya yang emosional seorang pemuda melempar Gayus dengan balon air sampai akhirnya balon pun pecah saat mengenai papan yang memampang muka Gayus.

"Aduh kamu malah ketagihan melemparnya," ucap seorang pemuda kepada pelempar balon air.

Itulah bagian dari acara Event Konser Musik dan SpeakFest dengan tema 'Agents of Change : Breaking the Cycle, Bringing New Indonesia.

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/140633/Ada_Lomba_Melempar_Gayus_di_Acara_TII

KPK to pursue corruption cases at schools

The Corruption Eradication Commission (KPK) says it will investigate corruption allegations at six schools in Jakarta after receiving reports from anti-graft watchdog Indonesian Corruption Watch.

KPK deputy chief M. Jasin said the KPK would pay serious attention to the case given that education was a crucial issue.

“Education is among our biggest concerns," Jasin was quoted as saying by tribunnews.com in Jakarta today.

The six Jakarta schools are state junior high schools SMP 95, SMP 84, SMP 30, SMP 28, SMP 190 and elementary school SDN 12 Rawamangun.

Indonesia Corruption Watch has alleged that the schools had embezzled money from the School Operational Aid (BOS) fund, reaching Rp 5.7 billion (US$630,000).

http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/22/kpk-pursue-corruption-cases-schools.html

Breaking News: Gayus Tambunan May Have Flown to Macao and Malaysia Under An Alias
Camelia Pasandaran | January 04, 2011

Although he did not confirm that Gayus Tambunan flew out of the country while he was supposed to be in detention, Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar did confirm that a person traveling under the name Sonny Laksono, an alias Gayus had previously used, had recently gone to Macao and Malaysia.

Patrialis said Gayus's passport showed that he has not gone overseas since he was put under a travel restriction, but that was not the case with a passport bearing the name Sonny Laksono.

The Sonny Laksono passport was discovered during an investigation by immigration officials into Gayus' recent travel activities.

Sonny Laksono is the alias Gayus used when he traveled to Bali to watch an international tennis tournament in November.

“The passport, which is under Sonny Laksono's name, contains a photo of man who looks like Gayus [when he went to Bali]. The passport is real, but it was modified to look like it belonged to a person named Sonny Laksono,” Patrialis told the reporters at the Presidential Palace on Tuesday.

According to the minister, the passport was issued by the East Jakarta Immigration Office and it was originally meant for a little girl named Margaretha.

“The passport number was issued for Margaretha because the form was complete but the applicant's family did not continue the process. When the passport was finally issued, it was issued under the name Sonny Laksono,” Patrialis said.

The data on the passport showed that "Sonny" went to Macao on Sept. 24.

“He went to Macao with Mandala Airlines and returned on Sept. 26 with Garuda, if I'm not mistaken,” Patrialis said.

“On Sept. 30, he went to Kuala Lumpur, Malaysia, with the same passport, but his return date was not recorded. It was indeed extraordinary,” Patrialis said.

On Sunday, a letter to the editor was published in the Kompas daily newspaper. The letter’s author, identified as Devina, said she saw a man who closely resembled Gayus on AirAsia flight QZ 7780 to Singapore on Sept. 30, 2010. She said she did not dare take a photograph of the man.

On Monday, the National Police said they were investigating the allegations that Gayus may indeed have traveled to Singapore when he was supposed to be under lock and key.

This story is developing.

http://www.thejakartaglobe.com/home/breaking-news-gayus-tambunan-may-have-flown-to-macao-and-malaysia-under-an-alias/414987

Breaking News: Gayus Tambunan May Have Flown to Macao and Malaysia Under An Alias
Camelia Pasandaran | January 04, 2011


^^ Hahaha... ini berita baru tapi lama. Maksudnya lama, tahanan di RI keluar masuk itu bukan cerita baru. Apalagi tahanan koruptor yg nilainya eM eM an. Gayus bolak balik ke Makau dan Malaysia, ya rahasia umum lah ya. Kebetulan dia aja yg disorot, penghuni2 LP lain mungkin stay underground aja tidak tercium pers, masih bisa keluar masuk sesuai "deal".

PR masih banyak dan berat buat penegakan hukum di negeri ini.

^^

http://i643.photobucket.com/albums/uu152/sayurtahutempe/gayus.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang lelaki mirip terdakwa mafia hukum dan mafia pajak Gayus HP Tambunan pergi ke Singapura pada Kamis, 30 September 2010. Hal tersebut disampaikan seorang pembaca harian Kompas, Devina.

Dalam surat pembaca yang dikirim ke harian Kompas, Devina menyatakan, ia satu penerbangan dengan lelaki yang wajahnya mirip Gayus yang mengenakan wig saat menonton pertandingan tenis di Bali.

Bukan hanya itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar juga menyatakan, seorang lelaki mirip Gayus juga pergi ke Makau dan Kuala Lumpur, Malaysia. Pihak Menhuk dan HAM menemukan orang bernama Sony Laksono dengan foto mirip Gayus memakai wig dan berkacamata.

"Berdasarkan data di kantor Imigrasi, orang yang bernama Gayus, artinya Gayus Tambunan, memang tak ada yang ke luar negeri. Yang ada adalah orang yang bernama Sony Laksono. Foto Sony itu adalah foto Gayus yang pakai wig itu," kata patrialis, Selasa (4/1/2011) di Jakarta. Sony Laksono merupakan identitas yang digunakan Gayus saat pergi ke Bali.

Pagi ini, Rabu (5/1/2011), Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengunggah foto paspor Sony Laksono dalam akun Twitter-nya. Dalam foto tersebut, Sony Laksono berambut gondrong hingga menutup kuping dan mengenakan kacamata berbingkai hitam. Ia mengenakan dasi dan jas berwarna hitam. Pada kolom identitas disebutkan, Sony Laksono lahir pada 17 Agustus 1975. Paspornya dikeluarkan pada 5 Januari 2010.

"Ini foto Gayus dng wig di paspor 'Sony Laksono'. Nama samaran yg sama ketika Gayus nonton tenis ke Bali," tulis Denny di twitter.

Apakah foto Sony Laksono di paspor itu mirip dengan foto Gayus saat mengenakan wig di Bali? Silakan Anda menilai sendiri.
http://nasional.kompas.com/read/2011/01/05/08241885/Inilah.Foto.Sony.Laksono.di.Paspor

IPK Kota Tegal Melesat, Survey Belum Ideal

Jakarta, CyberNews. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Tegal melesat. Pada tahun 2008, Tegal termasuk kota dengan IPK terendah, namun tahun ini melesat ke peringkat ke-2 tertinggi di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TI-I) Todung Mulya Lubis mengapresiasi meningkatnya skor IPK kota tersebut. "Didaerah dengan skor tinggi, korupsi mulai diharamkan," kata Todung dalam Peluncuran IPK Indonesia 2010, di Graha Niaga, Jalan Jenderal Soedirman, Selasa (9/11).

Dia juga mengapresiasi kota Solo dan Yogyakarta yang bertahan pada peringat atas. Namun Todung mengakui, secara keseluruhan dalam survei terhadap 50 kota di seluruh Indonesia hasil IPK masih belum ideal. "Dari survei ini masih belum ideal iklim pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Todung.

Dalam survei IPK, Kota Denpasar menjadi kota paling tinggi IPK dengan skor 6,71. Berturut-turut, Tegal menduduki peringkat ke-2 dengan nilai 6,2, Solo dengan nilai 6,0, dan Kota Yogyakarta dengan nilai 5,81.

Sementara Kota Semarang menduduki peringkat ke-25 dari 50 dengan IPK 5,0. Semarang masih dibawah kota Purwokerto yang menempati peringkat ke-21 dengan skor 5,06.

Manajer Tata Kelola Ekonomi Frenky Simanjuntak Transparency Internasional Indonesia (TI-I) menambahkan, kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis menilai bahwa korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim.


Daftar 50 Kota yang Disurvei IPK Indonesia 2010

1. Denpasar = 6,71
2. Tegal = 6,26
3. Surakarta = 6,00
4. Yogyakarta = 5,81
5. Manokwari = 5,81
6. Gorontalo = 5,69
7. Tasikmalaya = 5,68
8. Balikpapan = 5,58
9. Kediri = 5,56
10. Lhokseumawe = 5,55
11. Sampit = 5,55
12. Tenggarong = 5,41
13. Mataram = 5,39
14. Manado = 5,35
15. Ambon = 5,29
16. Banjarmasin = 5,20
17. Kendari = 5,20
18. Sibolga = 5,15
19. Palu = 5,10
20. Padang = 5,07
21. Purwokerto = 5,06
22. Bandung = 5,04
23. Palangkaraya = 5,03
24. Pematang Siantar = 5,02
25. Semarang = 5,00
26. Bandar Lampung = 4,93
27. Kupang = 4,89
28. Serang = 4,87
29. Samarinda = 4,85
30. Batam = 4,73
31. Jember = 4,71
32. Palembang = 4,70
33. Banda Aceh = 4,61
34. Padang Sidempuan = 4,58
35. Tanjung Pinang = 4,55
36. Pontianak = 4,52
37. Mamuju = 4,45
38. Jakarta = 4,43
39. Ternate = 4,42
40. Bengkulu = 4,41
41. Jayapura = 4,33
42. Sorong = 4,26
43. Pangkal Pinang = 4,19
44. Medan = 4,17
45. Malang = 4,15
46. Jambi = 4,13
47. Makasar = 3,97
48. Surabaya = 3,94
49. Cirebon = 3,61
50. Pekanbaru = 3,61
(Sumber TI-I)

( Mahendra Bungalan /CN16 )

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/09/70066

selamat buat Tegal:okay::)
bisa jadi contoh untuk KOTA-KOTA lainnya, hayo kalau mau maju, berantas KORUPSI!!!
http://img541.imageshack.us/img541/4261/seagames2011.jpg (http://img541.imageshack.us/i/seagames2011.jpg/)

Saya rasa Indonesia butuh situs macam Wikileaks untuk membocorkan kasus korupsi yang ditutup-tutupi ke publik.

UNGKAP GAYUS PELESIRAN
Devina Khawatirkan Keselamatannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Penumpang pesawat AirAsia yang memergoki Gayus Tambunan, terdakwa mafia pajak, saat pelesiran ke luar negeri, menghindar dari sorotan publik. Ia mengaku khawatir dengan keselamatannya terkait dengan kesaksiannya tersebut yang awalnya dimuat di surat pembaca Kompas.

Melalui surat yang dititipkan ke satpam perumahan di Raffles Hill, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/1/2011), ia meminta agar tak lagi ditemui wartawan. Dalam surat tersebut, ia juga meminta agar setiap pemberitaan mengenai pengakuannya dipertimbangkan terkait dengan keselamatannya.

"Untuk juga mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan saya dan keluarga saya," tulis Devina. Menurutnya, surat pembaca yang ditulisnya di Kompas sudah memuat seluruh kesaksiannya sehingga tidak perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi lagi.

Surat pembaca yang dibuat Devina berisi pengalamannya saat berada di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada 30 September 2010. Kala itu dia tengah duduk di ruang tunggu untuk menunggu jam keberangkatan ke luar negeri. Pada saat sedang menunggu Devina mengaku melihat seseorang yang mirip dengan Gayus.

Dan kini Gayus pun kembali menjadi sorotan karena diduga pernah pelesiran ke Makau dan Thailand. Padahal sebelumnya Gayus ketahuan sempat pergi ke Bali meski masih berstatus tahanan yang seharusnya mendekam di Rutan Mako Brimob.

http://nasional.kompas.com/read/2011/01/06/13163348/Devina.Khawatirkan.Keselamatannya-4

Minister says Gayus’ passport a forgery
Nani Afrida, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 01/06/2011 6:02 PM | Headlines

The alleged passport used by graft suspect Gayus Tambunan in his overseas travels is not registered at the immigration office, indicating that it was produced via the black market, says Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar.

“The East Java immigration office never issued a passport under the name Sony Laksono,” Patrialis said at the presidential palace on Thursday.

He said that the team also found several oddities in the passport, proving that the passport was a forgery.

“The team is now investigating who stole the passport form from the office,” Patrialis said, adding that the ministry was also checking airport immigration for letting Sony Laksono depart to Kuala Lumpur, Singapore and Macao.

Patrialis said that the team had questioned Gayus on the allegations.

“Gayus said that he must ask permission from judges before talking, but that the East Jakarta immigration office was not involved in this case,” Patrialis said.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/06/minister-says-gayus%E2%80%99-passport-a-forgery.html

Gayus Akhirnya Mengaku

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil interogasi oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Gayus Halomoan Tambunan mengakui pergi ke tiga lokasi yakni Singapura, Makau, dan Kuala Lumpur selama menjadi tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Yang bersangkutan (Gayus) dari hasil interogasi benar memang ke sana. Ke Makau, Kuala Lumpur, Singapura juga," ucap Kepala Divisi Humas Pori Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jumat (7/1/2011).
Selain itu, kata Anton, Gayus juga mengaku pergi dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono. Interogasi dilakukan pada Selasa (4/1/2011) malam hingga Rabu (5/1/2010) pagi. Penyelidikan itu dilakukan tanpa pemberkasan lantaran penyidik belum mendapat izin dari majelis hakim.
Seperti diberitakan, menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, data pada paspor atas nama Sony Laksono itu palsu. Menurut dia, paspor atas nama Sony laksono itu secara resmi tak pernah dikeluarkan oleh imigrasi. Data dalam paspor yang diterbitkan 5 Januari 2010 itu menyebutkan Sony Laksono lahir 17 Agustus 1975.

Gayus menuding ada pihak yang sengaja mengatur hingga kasus kepergian ke luar negeri itu mencuat ke publik. Dia sempat mempertanyakan mengapa paspor itu muncul di twitter Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Deny Indrayana.

http://nasional.kompas.com/read/2011/01/07/13022649/Gayus.Akhirnya.Mengaku-4

KPK Tahan Bupati Nias
Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sore ini menahan Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha yang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bencana alam. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"Ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan, selama 20 hari ke depan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (11/1/2011).

Binahati yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB keluar dari gedung KPK pukul 15.30 WIB. Dia sudah dijemput mobil tahanan kijang hitam bernopol B 8638 BU. Berdasar informasi yang dihimpun, Binahati dibawa ke rutan Cipinang.

Yang menarik, ketika keluar dari kantor KPK, Binahati menutupi mukanya dengan majalah Gatra yang dibawanya sejak dari dalam gedung. Hal itu dilakukannya guna menghindari jepretan kamera fotoa dan pertanyaan wartawan.

"Saya tidak tahu, saya tidak menerima (uang) kenapa ditahan," ujar Binahati kepada wartawan sebelum meninggalkan kantor KPK dengan mobil tahanan.

Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk bencana tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.

Pasal yang disangkakan Binahati adalah pasal 2, pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(fjr/anw)

http://www.detiknews.com/read/2011/01/11/155442/1544243/10/kpk-tahan-bupati-nias?9911012

Lagi, Paspor Guyana Mirip Gayus-Milana!

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2011/01/18/1430532620X310.jpg


JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak kepolisian menemukan dua gambar paspor warga negara Republik Guyana atas nama Yosep Morris (laki-laki) dan Ann Morris (perempuan), dengan foto wajah mirip Gayus HP Tambunan dan istrinya, Milana Anggraeni.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyampaikan, gambar kedua paspor tersebut ditemukan dalam konten surat elektronik milik tersangka A yang dikirim oleh John Jorome.

"Kami memeriksa konten e-mail. Kemarin ditemukan. Ini belum dikonfirmasi kepada Saudara Gayus, menunggu jadwal pemeriksaan. Sedang kami dalami apakah ada transaksi," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/1/2011).

Dalam cetak paspor atas nama Yosep, yang fotonya mirip Gayus tanpa kacamata, tersebut tertera masa berlaku paspor, yakni 23 Juli 2007 hingga 22 Juli 2012. Adapun pada paspor atas nama Ann Morris, yang fotonya mirip Milana Anggraeni, tertera tanggal keluarnya paspor, yakni 18 Juli 2007, tanpa tertera tanggal habis berlakunya.

Dengan ditemukannya kedua paspor tersebut, Boy menduga, John yang hingga kini masih dalam pencarian dan tersangka A yang sudah ditahan adalah anggota sindikat internasional pemalsuan paspor.

"Dialah (John) yang tahu. Ini kan dalam e-mail dia. Dia yang mengirim ke konsuler. Sindikat pembuatan paspor internasional, ini. Dia WNA, tapi produknya negara luar," kata Boy.

Menindaklanjuti temuan itu, pihak kepolisian, kata Boy, menghubungi Kedutaan Guyana. Polisi juga terus mengejar tersangka John yang telah meninggalkan Indonesia sejak Juli 2010. Hingga kini, lanjutnya, kepolisian masih mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono dengan tersangka Gayus, A, dan John.

"Baik itu paspor yang keluar dari Kantor Imigrasi Jaktim maupun proses pengeluaran dari Bandara Soekarno-Hatta," kata Boy.

"Kami ingin mencari unsur kesengajaan dalam pengeluaran paspor dan membiarkan Gayus dan istrinya pergi ke luar negeri," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/01/18/14501910/Lagi..Paspor.Guyana.Mirip.Gayus.Milana

John Dikenal Sebagai Konsultan Bisnis

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2011/01/17/1605464620X310.jpg
Foto John Jerome, warga negara Amerika Serikat yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Senin (17/1/2010). John Jerome diduga terlibat sebagai aktor intelektual dalam kasus pemalsuan paspor Gayus Holomoan Tambunan dengan nama samaran Sonny Laksono.

JAKARTA, KOMPAS.com - John Jerome, warga negara Amerika Serikat yang menjadi salah satu tersangka pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono dikenal sebagai konsultan bisnis selama di Indonesia. Dia memiliki kantor konsultan bisnis. Informasi tersebut berdasarkan keterangan "J" yang sebelumnya ditangkap karena diduga terlibat dalam sindikat pemalsuan paspor.

"Dengar keterangan "J" itu, saksi, orang yang kenal Jerome sebagai konsultan bisnis," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/1/2011).

Mengenai kemungkinan bahwa John menawarkan jasa pembuatan paspor, Boy belum dapat memastikannya. Pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan tersebut dengan memeriksa konten percakapan elektronik antara J dengan John. "Kita sedang memeriksa konten percakapan dengan bantuan ahli IT," kata Boy.

Namun, diduga John memiliki hubungan dengan petugas Imigrasi. "Yang bersangkutan mengetahui persis siapa yang terlibat dalam pembuatan, membuat order, dan menyatakan sanggup membuat paspor," papar Boy.

Adapun John, diketahui telah meninggalkan Indonesia sejak Juli 2010. Berdasarkan catatan imigrasi, dia keluar-masuk Indonesia dengan paspor asli. Terakhir, tercatat bahwa John keluar Indonesia untuk menuju suatu negara di Asia.

Dikatakan Boy, John adalah orang yang menyerahkan paspor atas nama Sony Laksono kepada Gayus H Tambunan dengan menerima imbalan 100.000 dolar. Kemudian John membaginya sebesar 2.500 dolar kepada tersangka "A".

Sebelumnya, dalam kasus pemalsuan paspor, kepolisian telah menetapkan "A" dan Gayus H Tambunan sebagai tersangka. "A" adalah orang yang dimintai oleh AG, sahabat Gayus untuk membuat paspor palsu. Kemudian "A" meminta bantuan kepada "J" untuk pembuatan paspor.

Selanjutnya "J" menghubungi John untuk mengurus permintaan Gayus. Lalu John menyanggupinya. Adapun "J" sudah dibebaskan pihak kepolisian karena tidak terbukti terlibat.

http://nasional.kompas.com/read/2011/01/17/18400296/John.Dikenal.Sebagai.Konsultan.Bisnis

Rabu, 19/01/2011 10:43 WIB
Golkar Minta Semua Perusahaan 'Pasien' Gayus Diperiksa
Elvan Dany Sutrisno - detikNews


Jakarta - Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso angkat bicara soal paspor Republik Guyana berfoto Gayus Tambunan. Priyo meminta kepolisian mengusut semua perusahaan yang pernah ditangani Gayus untuk membongkar misi dibalik pelesiran Gayus.

"Ini di luar dugaan publik, bisa jadi ada bigger fish yang selama ini di luar dugaan publik," ujar Priyo kepada wartawan, Rabu (19/1/2011).

Karenanya Priyo berharap polisi mulai menyisir perusahaan yang telah dibantu Gayus. Diharapkan akan terbuka siapa yang ada dibalik kepergian Gayus ke luar negeri.

"Kasus Gayus semakin menjadi-jadi. Ini pintu masuk untuk mengungkap semua agar tuntas. 151 berkas perusahaan harus diperiksa semuanya," tandasnya.

Sebelumnya polisi menemukan paspor Republik Guyana berfoto Gayus dan Istrinya. Komisi III DPR menduga Gayus mencoba melarikan diri dengan berpindah kewarganegaraan.

======================================================

Ini statement GOLKAR atau statement pribadi Priyo ? Ragu kalo ini beneran statement partai. paling-paling cuma LIP SERVICE....orang perusahaan si big boss terkait semua...ckckckkc

Former Ministry secretary detained on corruption charges
The Jakarta Post | Mon, 02/07/2011 9:59 PM | National

Former Coordinating Minister for People’s Welfare secretary Sutedjo Joewono was taken on Monday to the South Jakarta Police detention center after being questioned by the Corruption Eradication Commission (KPK).

“The suspect will be detained for 20 days,” KPK spokesperson Priharsya Nugraha said, as quoted by Tempointeraktif.com.

Sutedjo was named a suspect in 2009 after being accused of marking up the procurement of health equipment causing state losses of Rp 32 billion (US$3.56 million).

The case involved the ministry’s 2006 plan to tackle the spread of avian flu.

Golkar party chairman Aburizal Bakrie had been the Indonesian Coordinating Minister for People’s Welfare at that time.

Investigators are threatening Sutedjo with a maximum sentence of 20 years in prison for amassing personal profit while causing state losses.

http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/07/former-ministry-secretary-detained-corruption-charges.html

North Sumatra is most corrupt province in Indonesia

http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20110224/indocorrupt-24.jpg
North Sumatra is the most corrupt province in Indonesia. -- PHOTO: REUTERS

JAKARTA/MEDAN - NORTH Sumatra is the most corrupt province in Indonesia based on the number of corruption cases handled by investigators, a study says.

According to a survey by the Indonesia Corruption Watch (ICW), there were 38 corruption cases in the North Sumatra during the second half of 2010, placing it on the top of its list of provinces with the greatest number of graft cases.

The cases allegedly caused Rp 179 billion (S$26 million) in state losses, according to the ICW.

Following North Sumatra on the list for the second half were Bengkulu (23 cases) and East Java (20).

North Sumatra's position also topped ICW's list in the first half of 2010 with 26 graft cases, followed by West Java (16 cases) and Central Java (14).

'The province was the most corrupt in 2010,' ICW researcher Agus Sunaryanto told a press conference on Wednesday. -- THE JAKARTA POST/ANN

http://www.straitstimes.com/BreakingNews/SEAsia/Story/STIStory_638412.html

KPK Tahan Mantan Walikota Pematang Siantar

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Walikota Pematang Siantar, Robert Edison Siahaan di Rutan Cipinang, Rabu (8/6/2011).

"Terhitung sejak saat ini hingga 20 hari kedepan yang bersangkutan kita titipkan di rumah tahanan Cipinang," ujar Juru bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Rabu (8/6/2011).

Ketua DPD Partai Demokrat ditetapkan tersangka lantaran diduga telah melakukan korupsi pengelolaan bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pematang Siantar periode 2007.

Perbuatan memperkaya diri sendiri, dilakukan Robert saat menjabat walikota Pematang Siantar dengan modus mengeluarkan perintah pemotongan anggaran pemeliharaan rutin Dinas Pekerjaan Umum pada setiap proyek.

Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 9,088.631 miliar. Penyidik menjerat Robert dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [tjs]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1586802/kpk-tahan-mantan-walikota-pematang-siantar

Nunun to Be Reported to Interpol
Dessy Sagita | June 09, 2011

The National Police plan to forward a report by the Corruption Eradication Commission on fugitive bribery suspect Nunun Nurbaeti to the International Criminal Police Organization.

National Police spokesman Sr. Comr. Boy Rafli Amar said on Thursday that the report by the anti-graft commission, known as the KPK, will be sent to notify 188 Interpol member countries of Nunun's status as a wanted suspect, and hopefully help to determine her whereabouts.

"The KPK sent the red notice to the National Police yesterday, which will be forwarded within a day or two to the Interpol headquarters in Lyon, France," Boy said.

With the Interpol member countries alerted, Boy said, Nunun should soon be located.

"If any of the Interpol members receive information about Nunun, then we, as the country who requested the search, will be actively updated," he said.

Insp. Gen. Anton Bahrul Alam, another spokesman for the National Police, said the report was to be forwarded at the KPK's request.

Senior immigration official Muhammad Indra said that since Nunun's passport has been revoked, it should become easier to track her down, since she cannot flee from country to country without her passport.

"The Ministry of Foreign Affairs should notify other countries, especially Asian countries, that this person's passport is no longer valid and that she should be banned from entering any country," he said.

However, Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar on Monday said that Thai authorities informed him that Nunun had left the country for Phnom Penh, Cambodia, in March.

Separately, Nunun’s husband, lawmaker and former National Police deputy chief Adang Daradjatun, maintained that his wife was still in Singapore. The KPK has urged Nunun's family to persuade her to return to Indonesia.

Adang had earlier told the KPK that his wife was undergoing medical treatment in Singapore for an illness that caused memory loss. However, it is alleged that she had been making frequent trips between there and Thailand to extend her stay in Singapore.

Nunun has been named a suspect in a bribery case involving several lawmakers in relation to the election of Miranda Goeltom as senior deputy governor of Bank Indonesia, the central bank, in 2004. She had allegedly distributed bribes in the form of travelers' checks among lawmakers shortly after the House of Representatives endorsed Miranda's candidacy for the BI post.

http://www.thejakartaglobe.com/home/nunun-to-be-reported-to-interpol/445929

Nunun, Last in Thailand, May Have Fled Asia: KPK
Ulma Haryanto | June 19, 2011

Nunun Nurbaeti, the fugitive corruption suspect at the center of a bribery case related to the appointment of a central bank official, was last believed to be in Thailand, antigraft officials said on Friday.

Haryono Umar, a deputy chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), said on Friday that the undated information did not rule out the possibility that Nunun may have fled Asia altogether.

“The latest we know is that she was in Thailand,” he said.

The KPK previously said it had reason to believe Nunun had traveled to Cambodia from Thailand on March 23. A separate claim by Fahmi Idris, a Golkar Party politician and former minister of industry, appeared to confirm this.

Fahmi claimed earlier this week that Nunun was in Phnom Penh getting treatment for a sprained ankle.

However Johan Budi, the KPK spokesman, said the new information indicated she was no longer there.

“After conducting probes based on information from investigators and many other related parties, the KPK has reason to conclude that Nunun Nurbaeti is no longer in Cambodia,” he said.

He declined to say where the KPK believed the fugitive was now hiding out, pointing out that it would disrupt law-enforcement efforts to bring her back to Indonesia.

Nunun, the wife of Adang Daradjatun, a former National Police deputy chief and now a legislator with the Prosperous Justice Party (PKS), is wanted for questioning in the 2004 selection of Miranda Goeltom as senior deputy governor of Bank Indonesia.

Eighteen legislators have been convicted and jailed for taking bribes from a middleman allegedly working for Nunun in exchange for voting for Miranda. Another 10 are currently standing trial.

The legislators are accused of taking a total of Rp 24 billion ($2.8 million) in bribes in the form of traveler’s checks.

Her family claims she is in Singapore being treated for a mystery illness that is causing her to lose her memory.

After the failure of several attempts to bring Nunun back to Indonesia — including the revocation of her passport — the police last week called on Interpol for assistance. The agency has since sent out a red notice for her arrest to its 188 member countries, which include Thailand and Cambodia.

Johan said his office had given up trying to get Adang or anyone else from Nunun’s family to help persuade her to return to the country. “Now we know for sure that they will never cooperate.”

“We have summoned her several times to come in for questioning as a witness, but she never came and her family always gave the same excuse.”

The KPK has previously played down calls for Adang to be charged with obstruction of justice. Johan said the refusal to divulge Nunun’s whereabouts did not amount to a crime.

“The 2009 Anti-Corruption Law states a person may be charged with disrupting an investigation, but that doesn’t apply in the event that they refuse to tell us a suspect’s whereabouts.”

http://www.thejakartaglobe.com/home/nunan-last-in-thailand-may-have-fled-asia-kpk/447623

Govt Still Hasn't Given Corrupt N. Sumatra Governor His Notice

Syamsul Arifin is still officially the governor of North Sumatra despite being sentenced to 30 months in prison on Monday for corruption.

The home minister, Gawawan Fauzi, said his ministry was waiting for the completion of all the legal processes before issuing the order to officially remove Syamsul from his position. The minister did not say how long this might take, nor did he specify what further processes needed to be completed.

“We’re waiting for the final court ruling,” he said on Tuesday. “If all parties accept the ruling, then we will process it. As they’re still studying the ruling, nothing is yet definitive.”

Syamsul was temporarily suspended from the job in March.

The Anti-Corruption Court in Jakarta sentenced him on Monday to 30 months in jail for embezzling Rp 98.7 billion ($11.5 million) while head of Langkat district from 2000-07. It also fined him Rp 150 million.

Prosecutors had been seeking a five-year sentence and a fine of Rp 500 million.

Hasril Hertanto, a legal expert from the University of Indonesia, told the Jakarta Globe on Wednesday that once a state official was found guilty by a court, then by law, that official should be removed from office.

“As he has already been convicted by the court, there is no longer any legal basis for him to be governor,” Hasril said.

He speculated that when Gamawan said he was waiting for a final court ruling before issuing a letter of dismissal for Syamsul, what the minister meant was that he was waiting for all the administrative processes to be completed.

This could entail drafting a letter to appoint a replacement for Syamsul or holding elections for a new governor, Hasril said.

“The letter is used to appoint someone to replace him, or to call for a new election,” he said. “But the [court] ruling already amounts to Syamsul having been dishonorably dismissed.”

Syamsul, who suffered a heart attack during his trial, was found to have collaborated with others to disburse money from state coffers for expenses not included in the regional budget.

The 58-year-old had to be placed in a medically induced coma for several days in June because of complications from the heart attack and heard the verdict in a wheelchair.

According to the court, the embezzled money was used by Syamsul’s family, to purchase 37 cars for Langkat district councilors and to bribe officials from the Supreme Audit Agency (BPK) and other financial controllers.

http://www.thejakartaglobe.com/home/govt-still-hasnt-given-corrupt-n-sumatra-governor-his-notice/459815

Ini raport merah SBY, law envorcementnya rendah sekali. Kalau china berhasil menghukum mati Koruptornya maka Indonesia tepatnya SBY malah kasih remisi...So what do you think guys, apakah kebijakan SBY on the right track?

From the BBC

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15682856

10 November 2011

...........................

However, the games have already been dogged by allegations of corruption and the construction of sporting venues and the athletes complex have lagged behind schedule.

Indonesia Correspondent, Karishma Vaswani reports.

Korupsi di Papua Tidak Tersentuh Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi skala besar oleh elit pejabat Papua tidak tersentuh hukum.

Kordinator Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua, Michael Rumaropen, yang ditemui di kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (12/11/2011) mengaku sudah tidak percaya kepada lembaga penegak hukum.

Selengkapnya... (http://nasional.kompas.com/read/2011/11/12/21275150/Korupsi.di.Papua.Tidak.Tersentuh.Hukum)

KPK baru merilis SURVEY Integritas Pelayanan Publik tahun 2011. Berbeda dengan tahun 2010 yang cuman diadakan di 22 Kota dan beberapa instansi, tahun ini ada 89 instansi (termasuk 60 Pemerintah Daerah)

Senin, 28 November 2011 | 14:29 WIB
Daerah Ini Integritasnya Rendah Versi KPK
Baca di sini : http://www.tempo.co/read/news/2011/11/28/063368780/Daerah-Ini-Integritasnya-Rendah-Versi-KPK


TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Dumai, Riau, mendapat nilai integritas tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 89 instansi pemerintah pusat dan daerah yang disurvei KPK selama April sampai Oktober 2011, Dumai meraih indeks integritas 7,77.

Menurut Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin, angka tersebut diperoleh dari survei terhadap 15.540 responden di 507 unit layanan. Antara lain kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, dan surat izin usaha perdagangan. Survei dilakukan bekerja sama dengan konsultan dan lembaga survei dengan rata-rata 30 responden per layanan dan margin error lima persen.

........


Integritas Pemerintahan: Dumai Tertinggi, DKI Urutan 42
Tribunnews.com - Senin, 28 November 2011 12:42 WIB
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/11/28/integritas-pemerintahan-dumai-tertinggi-dki-urutan-42


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kota Dumai, Riau menduduki peringkat pertama perolehan nilai indeks integritas intansi pemerintah daerah. Demikian hasil survei integritas yang dilakukan KPK.

"Pemerintah Kota Dumai, Riau meraih nilai indeks integritas intansi atau pemda tertinggi dengan nilai 7,77," ujar Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/11/2011).

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memiliki indeks 5,54. Ibukota negara ini berada di posisi 42 dari 60 Pemda yang di survei oleh KPK.
.......


Inilah hasil SURVEY KPK tahun 2011 (dari 60 Pemerintah Daerah), baru ranking yang dirilis. Hasil FULL dan pemaparannya masih belum dirilis.

1. Pemerintah Kota Dumai (7,77)
2. Pemerintah Kota Bukittinggi (7,67)
3. Pemerintah Kota Bitung (7,62)
4. Pemerintah Kota Yogyakarta (7,60)
5. Pemerintah Kota Batam (7,55)
6. Pemerintah Kota Pontianak (7,54)
7. Pemerintah Kota Gorontalo (7,45)
8. Pemerintah Kota Surakarta (7,43)
9. Pemerintah Kota Banjarbaru (7,43)
10. Pemerintah Kota Surabaya (7,42)
...
...
...
...
...
...
...
...
42. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (5,54)
...
...
...
...
...
...
...
...
51. Pemerintah Kota Lubuklinggau (4,38)
52. Pemerintah Kota Bogor (4,27)
53. Pemerintah Kota Palembang (4,25)
54. Pemerintah Kota Bengkulu (4,18)
55. Pemerintah Kota Ternate (4,07)
56. Pemerintah Kota Manokwari (3,70)
57. Pemerintah Kota Semarang (3,61)
58. Pemerintah Kota Serang (3,54)
59. Pemerintah Kota Depok (3,50)
60. Pemerintah Kota Metro (3,15)

Indonesia received another low score in this year’s Corruption Perception Index (CPI), carried out by Transparency International.

Indonesia scored 3.0 in this year’s CPI, which was announced on Thursday by the Indonesian chapter of Transparency International. The result places Indonesia in 100th position out of 183 countries measured.

It is a slight increase on last year’s score of 2.8, where a score of 10 indicates a highly “clean” country and zero indicates a high level of corruption. Indonesia ranked 110 out of 178 countries in 2010, and 111th out of 180 countries in 2009.

“This shows no significant change in Indonesia’s corruption eradication efforts,” secretary general of Transparency International Indonesia Teten Masduki said in a press release made available to The Jakarta Post by e-mail.

The release added that, witnessing the sluggish progress of Indonesia’s corruption eradication efforts, the government’s target of a 5.0 score in the 2014 CPI was too ambitious.

Transparency International suggested the government undertake thorough and comprehensive bureaucracy reforms as well as reforming law enforcement institutions such as the police, the Attorney General’s Office and the courts.


Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/01/ri-ranks-100th-2011-corruption-perception-index.html

Indonesia’s Global Ranking Drops in Latest Corruption Index
Ethan Harfenist & Erwida Maulia | December 05, 2012

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/medium2/20121204211317300.jpg
Students demonstrate in front of the Corruption Eradication Commission (KPK) office in Jakarta on Tuesday, demanding that the antigraft body get to the bottom of the Bank Century bailout scandal. Indonesia ranks 118th in this year's Corruption Perceptions Index rankings released by Transparency International this week, dropping from 100th last year. (JG Photo/Afriadi Hikmal)

Berlin-based Transparency International has released its annual Corruption Perceptions Index for 2012, with Indonesia sliding in this year’s rankings despite increased foreign investment and a bigger global profile.

Southeast Asia’s largest economy was ranked 118th out of 176 countries polled, down from 100th out of 183 the year before, and tied with Madagascar, Egypt, Ecuador and the Dominican Republic.

According to Transparency International’s website, the index “scores countries on a scale from 0 [highly corrupt] to 100 [very clean]. While no country has a perfect score, two-thirds of countries score below 50, indicating a serious corruption problem.”

Indonesia scored 32 on the scale. The anticorruption watchdog used nine surveys on the country to determine its ranking.

Transparency International Indonesia manager Franky Simanjuntak said on Wednesday that Indonesia performed worse than the Philippines this year, which ranked 105th, when it had traditionally ranked lower than Indonesia.

But Vietnam, which fared better than Indonesia last year, dropped to 123th position in the 2012 index.

Most other countries in the region, including Singapore, Malaysia and Thailand, again performed better than Indonesia, at 5th, 54th and 88th, respectively.

Laos finished at 160th and Myanmar at 172nd.

Franky said this year’s score could not be compared with those in previous years, which used a scale from 0 to 10. Indonesia scored 3.0 in 2011.

“We use a different method now. And with this new method, starting from this year we can compare year-on-year scores,” Franky said, adding that the previous method did not actually allow comparisons of year-on-year figures.

“But with the 30-something score, we can say that Indonesia remains in the cluster of countries with significant corruption problems, relative to other countries surveyed,” he added.

Denmark, Finland and New Zealand shared the 1st position in this year’s rankings, scoring 90, followed by Sweden and Singapore.

Afghanistan, North Korea and Somalia shared the bottom place, scoring 8 each.

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-global-ranking-drops-in-latest-corruption-index/560005

Indonesia rangking : 118:bash::bash::bash::ohno::ohno::nuts::nuts::nuts:


http://www.transparency.org/cpi2012/results

Pemerintah dan DPR gagal....yg jelas partai yg ada di DPR sekarang gak perlu di pilih masuk ke DPR lagi..sudah di kasih 5 tahun masih gak bisa dan gak mau.

ea.. AAM jadi tersanjung kasus Hambalang.. akankah AU menyusul?

ZBmWQSimmrU

porjah azas praduga tak bersalah

^^
akhirnya kakap juga :D masih tersangka sih, kalo udah terdakwa baru kita berpesta :lol:
tinggal tunggu AU nih, kalo beneran jadi pelaku, siap-siap hajatan di monas :lol:

^^

sinyalemen bagus nih, setelah era kemaren cuma nyikat yg receh2 (500 juta per anggota DPR - kasus Miranda Goeltom) skrg KPK uda berani nangkep yg Triliun2..

coming soon: oknum banggar DPR

oknum TNI sama polri kapan mau disikat? :D

sebenarnya ada-tidak adanya hukuman mati ga pengaruh besar, jepang ga pernah denger ada koruptor di hukum mati tapi lebih bersih dari china, yg penting vonisnya besar (jgn cuma 5-8 tahun) dan jangan diremisi

Coba sekalian di"miskin"kan... Biar kapok gitu.

Kalau di NZ di miskinkan benar2 plus kurungan penjara. Dimiskinkannya benar2 kerasa karena gak bisa buka bisnis, dapat pinjaman dari bank dan mencari kerja.

dimiskinkan itu lebih ngapokindaripada dimodarin, you are living the death sentence kalo dimiskinkan :lol:

oknum TNI sama polri kapan mau disikat? :D

Kan udah ada satu yang dititipkan di Guntur :lol:

Coba sekalian di"miskin"kan... Biar kapok gitu.

dulu dengar2 sih begitu tapi ga tau implementasinya, dan menurut gw dimiskinkan jauh lebih mengerikan daripada dihukum mati, kebayang anak-istrinya turun derajat abis..........

:bash::bash::bash: Hukum mati:lol::lol::lol:

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Indonesia Bersatu II pekan lalu teguncang dengan penetapan salah satu menteri aktif sebagai tersangka.

Survei Transparency International Indonesia juga menyatakan Indonesia masih belum bisa keluar dari korupsi yang mengakar. Keadaan ini dirasa berat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kadang-kadang saya pun merasa frustrasi dalam memberantas korupsi," kata SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM di Istana Negara, Senin, 10 Desember 2012.

Tetapi, SBY melanjutkan, bangsa ini jangan sampai putus asa dan patah semangat. "Mari kita lanjutkan perjuangan dan kerja keras kita, tidak lunak," kata dia. "Insya Allah ada jalan di masa depan."

SBY juga mengajak segenap bangsa untuk tetap optimistis dalam memberantas korupsi. Realistis bahwa memberantas korupsi, di negara mana pun, memerlukan waktu panjang. "Tidak ada alasan untuk kita tidak yakin diri. Tujuan itu (bebas dari korupsi) akan kita capai," kata dia.

Presiden mengajak segenap rakyat bersama-sama membangun masa depan yang bersih dan bebas dari korupsi. "Kebebasan dan HAM makin maju, tetapi masih dalam bingkai ketakutan dan kepatuhan hukum," ia melanjutkan.

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/10/063447095/Presiden-SBY-Frustrasi-Hadapi-Korupsi

Target kita 5 tahun kedepan ketua KPK harus berani audit sistem lembaga tinggi negara, kepolisian, TNI dan department2. Performance ketua KPK di ukur dari peringkat dan cepatnya menyelesaikan masalah ini. Jadi kita butuh org yg tepat.

Kalau ada presiden yg begini, mendingan tuh presiden mundur. Kita harus punya satu langkah kedepan kalau kita masih ingin jadi maju. Gak bisa maju kalau kita gak bisa mengatasi masalah spt ini.

Presiden sebenarnya bisa mempercepat langkah pemberantasan KKN dgn cara mengganti org yg gak mau memberantas KKN. Presiden juga bisa mencantumkan sarat bersih KKN dalam kabinet yg di pimpinnya. Dgn demikian Indonesia bisa punya sistem yg efisien dan efektif. Roda ekonomi bisa berputar lebih cepat lagi.

Target kita 5 tahun kedepan ketua KPK harus berani audit sistem lembaga tinggi negara, kepolisian, TNI dan department2. Performance ketua KPK di ukur dari peringkat dan cepatnya menyelesaikan masalah ini. Jadi kita butuh org yg tepat.

Kalau ada presiden yg begini, mendingan tuh presiden mundur. Kita harus punya satu langkah kedepan kalau kita masih ingin jadi maju. Gak bisa maju kalau kita gak bisa mengatasi masalah spt ini.

Presiden sebenarnya bisa mempercepat langkah pemberantasan KKN dgn cara mengganti org yg gak mau memberantas KKN. Presiden juga bisa mencantumkan sarat bersih KKN dalam kabinet yg di pimpinnya. Dgn demikian Indonesia bisa punya sistem yg efisien dan efektif. Roda ekonomi bisa berputar lebih cepat lagi.

Permasalahannya kembali ke SDM dan anggaran KPK yang terbatas. Okelah kita tidak dulu membicarakan isu 'pelemahan KPK', tapi kalau ada wacana atau kesempatan untuk penguatan KPK, DPR rela gak? Jangankan DPR, kayaknya masih banyak lembaga yang tidak rela tuh.

Survei Integritas, KPK Beri Nilai Merah pada Kementerian Kehutanan
Source (http://news.detik.com/read/2012/12/11/174706/2115695/10/survei-integritas-kpk-beri-nilai-merah-pada-kementerian-kehutanan?9911012)

Jakarta - KPK kembali menggelar survei integritas publik. Hasil rata-rata survei pada tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun ada satu kementerian pusat yang mendapatkan nilai jeblok: Kementerian Kehutanan.

Dari 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, terdapat delapan instansi yang menonjol, 7 instansi karena memiliki nilai bagus sedangkan satu instansi memiliki nilai merah.

"Terdapat 7 instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (12/12/2012).

KPK juga menyoroti instansi yang memiliki nilai di bawah 6. Dalam survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah sebesar 6.

"Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan," ujar Busyro.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini mengatakan, survei berlangsung pada Juni-Oktober 2012 dan dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.

"Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas: yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi," papar Busyro.


Survey yang cukup menarik :cheers:

@peseg5,

Gak perlu SDM bagus dan duit melimpah. KPK cuma perlu random system audit. Random system audit bisa melalui lelang oleh auditor independend. Hasil audit itu bisa di teruskan ke presiden biar langsung menegur menterinya, parpol atau ketua lembaga tinggi negara lainnya.

Kalau sudah begitu, rakyat bisa langsung keep on eyes on them dan menekan mereka.

http://s.wsj.net/public/resources/images/AI-BX761_MCORRU_G_20121211041204.jpg

http://s.wsj.net/public/resources/images/AI-BX761_MCORRU_G_20121211041204.jpg
untung aja Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia:lol::lol::lol::lol::bash::bash::bash::nuts::nuts:.

:bash::bash::bash: Hukum mati:lol::lol::lol:

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Indonesia Bersatu II pekan lalu teguncang dengan penetapan salah satu menteri aktif sebagai tersangka.

Survei Transparency International Indonesia juga menyatakan Indonesia masih belum bisa keluar dari korupsi yang mengakar. Keadaan ini dirasa berat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kadang-kadang saya pun merasa frustrasi dalam memberantas korupsi," kata SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM di Istana Negara, Senin, 10 Desember 2012.

Tetapi, SBY melanjutkan, bangsa ini jangan sampai putus asa dan patah semangat. "Mari kita lanjutkan perjuangan dan kerja keras kita, tidak lunak," kata dia. "Insya Allah ada jalan di masa depan."

SBY juga mengajak segenap bangsa untuk tetap optimistis dalam memberantas korupsi. Realistis bahwa memberantas korupsi, di negara mana pun, memerlukan waktu panjang. "Tidak ada alasan untuk kita tidak yakin diri. Tujuan itu (bebas dari korupsi) akan kita capai," kata dia.

Presiden mengajak segenap rakyat bersama-sama membangun masa depan yang bersih dan bebas dari korupsi. "Kebebasan dan HAM makin maju, tetapi masih dalam bingkai ketakutan dan kepatuhan hukum," ia melanjutkan.

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/10/063447095/Presiden-SBY-Frustrasi-Hadapi-Korupsi
aduh :bash::bash::bash::bash::bash::picard::picard::picard::picard::picard::picard::picard::nuts: susah juga pemberantasan Korupsi di Indonesia ini :ohno::ohno:.

aduh :bash::bash::bash::bash::bash::picard::picard::picard::picard::picard::picard::picard::nuts: susah juga pemberantasan Korupsi di Indonesia ini :ohno::ohno:.

Harus di"miskin"kan biar kapok....
Masalahnya para lawmaker itu mau gak :lol:

@G27,

Mau kalau kita pegang kepalanya. Contoh, di demo Presiden kalau mengangkat kapolri seperti sekarang. Hal yg sama di DPR .

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:

AKARTA, KOMPAS.com - Selain merilis daftar gubernur dan wakil gubernur yang memiliki penghasilan bulanan tertinggi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) juga melansir daftar lima pasangan wali kota dan bupati yang mendapat uang bulanan terbesar di tahun 2012.

Lima walikota dan wakil walikota dengan penghasilan terbesar, seperti disampaikan Direktur Riset Sekretaris Nasional FITRA Maulana adalah:

Wali Kota Surabaya mendapat Rp 194 juta per bulan dan wakilnya Rp 187 juta per bulan.
Wali kota Medan mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 123 juta per bulan.
Wali kota Bandung mendapat Rp 88 juta per bulan dan wakilnya Rp 82 juta per bulan.
Wali kota Semarang mendapat Rp 82 juta per bulan dan wakilnya Rp 76 juta per bulan.
Wali kota Bekasi mendapat Rp 76 juta per bulan dan wakilnya Rp 70 juta per bulan.


Kemudian, lima bupati dan wakil bupati dengan penghasilan bulanan terbesar adalah :

Bupati Bandung mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 122 juta per bulan.
Bupati Bogor mendapat Rp 90 juta per bulan dan wakilnya Rp 84 juta per bulan.
Bupati Sidoarjo mendapat Rp 78 juta per bulan dan wakilnya Rp 72 juta per bulan.
Bupati Tangerang mendapat Rp 72 juta per bulan dan wakilnya Rp 66,7 juta per bulan.
Bupati Bekasi mendapat Rp 71 juta per bulan dan wakilnya sekitar Rp 66 juta per bulan.
Menurut Maulana, besaran gaji para kepala daerah ini, baik gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, maupun bupati dan wakilnya, tidak hanya ditentukan dari nilai gaji pokok serta tunjangan, seperti yang ditetapkan undang-undang. Sebab, selain gaji pokok dan tunjangan, para kepala daerah itu mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

“Semakin besar retribusi dan pajak yang diperoleh dari suatu daerah, maka akan semakin besar penghasilan yang didapat para kepala daerah,” ujar Maulana.

Maulana juga mengatakan, selain mendapatkan penghasilan bulanan, para kepala daerah mendapatkan tunjangan biaya-biaya, antara lain, biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional. Namun tidak dijelaskan berapa besaran masing-masing biaya yang didapat para kepala daerah itu.

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/16/17491450/Daftar.5.Wali.Kota.dan.Bupati.Berpenghasilan.Terbesar?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp

bupati bandung gede juga, pantesan yg ngerebutin banyak bgt (gw tinggal di kab bandung)

30 Kasus Korupsi di 2012, Negara Rugi Rp469 M

Mutia Nugraheni, Siti Ruqoyah | Kamis, 27
Desember 2012, 19:54 WIB
VIVAnews - Sepanjang 2012, ada 30 kasus
korupsi yang diproses oleh pihak kepolisian.
Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur
Jenderal Putut Eko Bayuseno, ada 14 kasus
terungkap dan salah satunya kasus korupsi
Askrindo.
"Dari 14 kasus korupsi itu, negara dirugikan
sebesar Rp469.346.000.000 dan Polda Metro
Jaya berhasil menyelamatkan aset negara
Rp33.431 miliar," ujar Putut, Kamis 27
Desember 2012.
..

Selengkapnya:
http://m.news.viva.co.id/news/read/377964-30-kasus-korupsi-di-2012--negara-rugi-rp469-m

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2012 seolah menjadi jalan yang panjang bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid III. Akhir tahun 2012, masa kepemimpinan mereka genap satu tahun.

Setelah diangkat Presiden pada Desember 2011 lalu, pimpinan KPK jilid III memulai tugas pemberantasan korupsi. Jalan yang mereka tempuh bisa dibilang cukup berduri. Sejumlah kasus besar dan perseturuan dengan kepolisian cukup menguras tenaga KPK. Belum lagi, jumlah penyidik terus berkurang setelah KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan jenderal kepolisian.

Berseteru dengan Kepolisian

Kasus inilah yang menjadi pangkal perseteruan KPK dengan Polri. Pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri mulai diselidiki KPK sejak awal Januari. KPK pun memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan pada 27 Juli. Ketika itu, surat perintah penyidikan yang diteken pimpinan KPK menyebutkan tersangka dalam kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan kawan-kawan.

Tiga hari setelah meneken sprindik, KPK menggeledah markas Korlantas Polri. Sehari sebelum penggeledahan, Ketua KPK bertandang ke Mabes Polri menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk memberitahukan bahwa KPK menyidik kasus pengadaan simulator di Korlantas. Menurut Abraham, Kapolri saat itu mempersilakan KPK menyidik kasus tersebut.

Izin Kapolri inilah yang memperlancar penggeledahan KPK sejak pukul 16.00 WIB. Hingga akhirnya, datang petugas berpangkat komisaris besar dari Bareskrim Mabes Polri yang meminta penggeledahan dihentikan.

Sempat terjadi ketegangan karena penyidik KPK mengatakan langkah mereka dibenarkan UU. Saat diminta menunjukkan izin dari Kapolri untuk menggeledah markas Korlantas, penyidik KPK malah memperlihatkan surat izin penggeledahan dari pengadilan.

Meski penggeledahan bisa kembali dilakukan, setelah dihentikan, KPK tak mulus membawa barang bukti kembali ke kantor mereka. Ketika barang bukti bisa dibawa ke KPK, masih ada petugas dari Bareskrim Mabes Polri yang ikut menjaganya. Ini memang bagian dari kesepakatan KPK dengan Polri. (Baca: Kisah KPK yang Ditahan Lebih dari 24 Jam)

Hanya tiga hari sejak KPK menggeledah markas Korlantas, tepatnya tanggal 2 Agustus, Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus korupsi pengadaan simulator di Korlantas ke kejaksaan. SPDP itu disertai nama-nama tersangka, antara lain, mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta dua rekanan pengadaan, Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Tiga nama ini sebenarnya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Polri ngotot berhak menyidik kasus korupsi pengadaan simulator ini meskipun KPK telah menyidik kasusnya terlebih dahulu. Kewenangan KPK tersebut tertera dalam UU No 30/2002 tentang KPK.

Pimpinan KPK sadar betul penyidikan kasus korupsi simulator bakal penuh tantangan. Salah seorang unsur pimpinan KPK mengatakan, sebelum memutuskan kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, terlebih dulu dibicarakan mitigasi serangan balik terhadap KPK. Salah satunya adalah bagaimana jika terjadi kriminalisasi seperti yang terjadi pada mantan unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tak lama setelah penggeledahan, kepolisian menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK.

Penyidik Jadi Tersangka

Masih lekat di ingatan kita saat sejumlah petugas Kepolisian Daerah Bengkulu dengan dibantu Polda Metro Jaya mengepung Gedung KPK, Jakarta, pada 5 Oktober lalu. Saat itu, mereka hendak menangkap penyidik senior KPK, Komisaris Novel Baswedan, pimpinan satuan tugas penyidikan kasus simulator SIM. Novel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bengkulu atas dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu 2004 silam.

Penggerudukan itu terjadi seusai KPK memeriksa Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo yang menjadi tersangka kasus simulator SIM. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai penyerbuan ini sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Menurut Bambang, penetapan Novel sebagai tersangka tidaklah tepat. Dia mengatakan kalau Novel tidak melakukan penembakan terhadap pencuri sarang burung walet seperti yang dituduhkan kepolisian. Penembakan itu, menurutnya, dilakukan anak buah Novel dan Novel sudah menerima sanksi disiplin cukup keras atas tindakan anak buahnya tersebut. Kasus ini sudah selesai sejak 2004.

Penetapan Novel sebagai tersangka semakin memperkeruh hubungan KPK dengan kepolisian. Malam itu, saat pengepungan, KPK mendapat dukungan sejumlah lapisan masyarakat. Para aktivis antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan anggota DPR mendatangi Gedung KPK untuk melihat situasi yang sebenarnya sekaligus memberikan dukungan mereka kepada KPK. Hadir pula pada malam itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Selang beberapa jam kemudian, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo menarik mundur anak buahnya dari Gedung KPK. Hal itu dilakukan Timur setelah ada instruksi dari Menkopolhukam Djoko Suyanto. Timur sendiri mengaku tidak tahu kalau anak buahnya menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel.

Diatasi Presiden

Perseturuan KPK dengan kepolisian membuat Presien Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Pada 8 Oktober lalu, Yudhoyono menegaskan, penanganan kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko dan kawan-kawan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Presiden juga menyatakan, penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat waktu dan caranya. Mengenai penarikan penyidik, Yudhoyono memerintahkan disusun peraturan pemerintah yang baru yang mengatur hal tersebut. Ke depannya, menurut Yudhoyono, penarikan penyidik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan KPK.

Krisis Penyidik

Sejak memulai penyidikan kasus simulator SIM, KPK disibukkan dengan penarikan penyidiknya yang berasal dari Polri secara besar-besaran. September lalu, Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK dengan alasan pengembangan karier. Penarikan 20 penyidik ini kemudian disiasati KPK dengan merekrut penyidiknya sendiri.

Sejumlah penyelidik ikut dalam seleksi hingga terpilihlah 30 penyelidik yang kemudian akan dilatih sebagai penyidik. Kini, para penyidik baru dari internal KPK itu sudah siap bertugas. KPK juga membuka kesempatan alih status bagi penyidik yang ingin menjadi pegawai tetap di lembaga antikorupsi itu.

Selang tiga bulan kemudian, seusai KPK menahan Djoko di rutan militer Guntur, Polri kembali menarik 13 penyidiknya. Bahkan, penyidik yang telah memilih menjadi pegawai tetap di KPK juga ikut ditarik. Menurut Bambang, penarikan itu membuat sekitar 30 persen tenaga penyidik berkurang. Kecepatan KPK dalam menangani suatu kasus pun menjadi berkurang akibat krisis penyidik ini.

Tidak sampai di situ, penarikan penyidik diikuti aksi mundur teratur. Enam orang penyidik kepolisian mengundurkan diri dari KPK dengan alasan ingin mengembangkan karier mereka di institusi asal. Menyusul kemudian, ajudan Abraham Samad, Iptu Joyo Mulyo, dan dua penyidik lainnya pada pertengahan Desember ini. Dua penyidik itu habis masa tugasnya di KPK pada Februari 2013.

Menurut Bambang, KPK akan kehabisan penyidik dari kepolisian pada Maret 2013 jika penarikan ini terus berlanjut. Jumlah penyidik kepolisian yang ada di KPK saat ini tinggal 50 orang. Ini sudah berkurang 31 orang dibandingkan tahun lalu. "Akhir 2012 ini sekarang tinggal 52. Anda bisa bayangkan, dari 83 di tahun 2011 menjadi 52, berarti ada sekitar 31 penyidik yang sudah kembali. Artinya lebih dari 30 persen," katanya.

Sementara kasus yang ditangani KPK di tengah penarikan penyidik ini terbilang cukup banyak. Bambang mengatakan, ada 34 kasus yang sedang berjalan di KPK. Sebagiannya merupakan kasus besar, seperti Hambalang dan Century.

Anggaran Gedung Baru KPK

Sejak 2008, KPK mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Adapun gedung yang ada saat ini dianggap tidak lagi memungkinkan untuk menampung pegawai KPK yang terus bertambah. Belum lagi kebutuhan KPK untuk membangun rumah tahanan sendiri yang menyatu dengan gedung.

Sayangnya, pengajuan anggaran gedung baru itu tidak berjalan mulus. Tiga tahun berturut-turut, DPR menolak alokasi anggaran gedung baru yang diajukan KPK. Sikap DPR yang tak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK ini pun menuai perlawanan masyarakat.

Masyarakat menggalang dana untuk membangun gedung KPK melalui gerakan "Koin untuk KPK". Selain berdatangan ke Gedung KPK, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi pengumpulan koin. Mereka juga membuka posko koin untuk KPK di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Semangat saweran dana untuk membangun gedung baru KPK ini pun merambah hingga ke benua tetangga, Australia. Warga negara Indonesia yang berada di Queensland ikut mengumpulkan uang hingga terkumpul 100 dollar Australia dalam satu jam. Langkah serupa juga dilakukan WNI yang tinggal di Melbourne dan Brisbane, Australia.

Gerakan "Koin untuk KPK" ini terus berlanjut hingga DPR akhirnya sepakat mengalokasikan dana untuk gedung baru KPK pada pertengahan Oktober lalu. Mengejutkan, Komisi III DPR sepakat membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000 untuk tahap pertama.

Pembangunan gedung baru KPK itu akan dilakukan secara multiyears atau tahun jamak mulai tahun 2013 dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp 168 miliar. Disepakatinya alokasi anggaran untuk gedung baru KPK diharapkan bisa meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Pascapenyetujuan alokasi anggaran gedung baru KPK tahap pertama itu, gerakan koin untuk KPK ditutup. Hingga pertengahan Oktober, terkumpul total uang sekitar Rp 406 juta untuk gedung baru KPK. Selain dalam bentuk uang, ada juga sumbangan dalam bentuk lukisan, semen, paku, sapu, ember, kawat, genting, adukan semen, teralis besi, dan batu bata. Beberapa material itu juga rencananya akan diserahkan berikutnya.

Uang hasil saweran tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai dana hibah. Dana hibah ini akan dimasukkan dalam APBN untuk membiayai operasional KPK.

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/29/12181454/Catatan.Kelam.Pemberantasan.Korupsi.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:

(JAKARTA) Ketua Bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Taufik Basari mengatakan pemberantasan korupsi di tahun 2012 secara kualitas belum meningkat. Pemberantasan korupsi, baru meningkat dan berjalan dengan baik secara kuantitatif.

"Secara kualitatif mesti ditingkatkan. KPK, Kepolisian dan Kejaksaan masih memiliki tugas penting untuk menyelidik, menyidik dan mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara," kata Taufik, di Jakarta, Sabtu (29/12).

Dalam catatan akhir tahun Ikadin, tahun 2012 profesionalisme dan kerjasama antar lembaga penegak hukum menjadi sorotan. Kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi belum berjalan dengan optimal.

Ke depan, profesionalisme dan kerjasama antar lembaga penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi harus ditingkatkan. Termasuk, memberantas praktik-praktik korupsi dan mafia hukum yang melibatkan aparat hukum.

"Profesionalitas dan kerjasama antar institusi dalam menegakkan hukum di bidang korupsi menjadi tuntutan yang rasional, termasuk memberantas praktik-praktik korupsi dan mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri," jelasnya.
Ikadin juga menyoroti reformasi peradilan di tahun 2012 yang berjalan lamban. Sistem peradilan yang dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya murah belum maksimal.

Pada sisi lain, ujarnya, sistem peradilan belum mampu mengatasi maraknya mafia peradilan. Apalagi, putusan pengadilan sering menyinggung rasa keadilaan dan kepercaayaan masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan proses peradilan masih belum dapat dipulihkan. Percepatan dan optimalisasi reformasi peradilan menjadi tugas utama Mahkamah Agung (MA) di tahun 2013," katanya. (PR/E-11)

http://www.suarapembaruan.com/home/kualitas-pemberantasan-korupsi-2012-belum-meningkat/28583

:bash::bash::bash::bash::bash:

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan instansinya telah mencopot sekitar 15 pejabatnya karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah tsanawiyah. Pencopotan bakal terus berlanjut hingga Januari 2013.

"Beberapa orang akan dirapatkan pada Januari untuk diambil tindakan termasuk pembebasan dari jabatan bahkan pemecatan," kata Jasin seusai mengikuti peringatan hari ulang tahun Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 28 Desember 2012.

Mantan Wakil Ketua KPK itu mengatakan pejabat yang dicopot dari jabatannya itu berasal dari kalangan eselon I sampai IV. Namun ia tak merinci identitas mereka. "Kami secara internal juga ikut mengusut kasus ini dan juga mendorong KPK untuk terus mengembangkannya," ujar dia.

Kasus ini menjerat anggota Komisi Agama sekaligus Badan Anggaran DPR, Zulkarnaen Djabar, serta putra sulungnya yang juga Direktur Utama PT Sinergi Alam Indonesia, Dendy Prasetya. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap Rp 4 miliar dalam dua proyek Kementerian Agama pada tahun anggaran 2011.

PT Sinergi yang dipimpin Dendy adalah perusahaan yang memenangi tender pengadaan Al-Quran sekitar Rp 20 miliar dan proyek alat laboratorium madrasah tsanawiyah senilai Rp 30 miliar. Hingga kini komisi antirasuah masih menghitung berapa kerugian negara akibat proyek tersebut.

Jasin berharap KPK bisa terus mengembangkan pengusutan kasus ini. Bahkan ia mengaku kerap menanyakannya ke pimpin KPK maupun deputi penindakan KPK terkait perkembangan pengusutannya. "Mereka bilang sudah siap, tapi siapnya seperti apa saya tidak tahu," ujar Jasin.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan KPK masih terus mengembangkan pengusutan kasus Al-Quran. Namun ia menolak merinci kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. "Kami terus fokus pada kasus ini tapi tidak bisa diungkapkan dulu strateginya," ujar dia di sela acara ulang tahun.

TRI SUHARMAN

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/28/063450951/Korupsi-Kementerian-Agama-Copot-15-Pejabat

:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

With more politicians potentially earning money from illicit sources ahead of the 2014 general elections, the Corruption Eradication Commission (KPK) has renewed its pledge to take preventive measures against possible acts of corruption.

“We will never tolerate these political elites who try to rob the belongings of the people and the state,” KPK deputy chairman Busyro Muqoddas said on Saturday.

“The bigger their desire to loot, the more we will intensify our preventive and repressive [prosecution] measures.”

On Friday, Indonesia Corruption Watch (ICW) indicated there would be more political corruption in 2013 as political parties would be seeking financial resources for the 2014 general elections.

According to the corruption watchdog, political parties would mostly tap money from state budgets as a result of poor political party financial regulation and weak implementation.

Busyro emphasized political parties were the pillar of democracy that should serve to strengthen the system. “If, in fact, they take advantage of their authority and commit corrupt acts, they plow our democracy,” he said.

According to him, civil society groups needed to participate more in democracy building by pushing political parties to perform well. “Civil society must be critical. It can take legal measures by requesting the Constitutional Court to disband political parties [that condone graft practices],” he said.

Responding to possibilities that political parties will try to intervene in graft cases implicating their
cadres, KPK spokesperson Johan Budi said that his office could not intervene, saying that it refused to meddle in politics.

“Keep in mind, the KPK investigates persons allegedly involved in graft cases. We prosecute them as individuals, not as political parties’ officials,” he said.

Yet, he admitted that 2013, the year prior to the country’s general elections, would “likely give the commission extra pressure.”

“In handling graft cases connected to politicians, the KPK is often pulled into the political sphere by these parties, as well as outsiders,” he added. “Then come the allegations that the KPK is biased or that we only handle certain cases. There were even accusations that the KPK took several cases hostage.”

He said that the commission was still digging deeper into cases it was handling, including the one involving Democratic Party member and former youth and sports minister Andi Mallarangeng.

He added, however, that his office had not yet scheduled to detain Andi — now a suspect — neither to summon him for his first questioning session.

Separately, political analyst Yudi Latif said members of the ruling coalition would try to maintain distance from the Democratic Party, which has had several cadres named suspects in graft scandals.

“They will start building a gap with the Democratic Party because they don’t want the public to consider them as corrupt as the party,” he said.

To retain their clean image, Yudi said, political parties would also try to blame the Democratic Party for some of major alleged corruption issues in the government including the 2008 Bank Century bailout. (riz)

http://www2.thejakartapost.com/news/2012/12/30/zero-tolerance-corrupt-politicians-kpk.html

:bash::bash::bash::bash::bash:

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Pandjaitan, menilai tren korupsi politik masih akan marak pada 2013 nanti. Tahun 2013, menurut dia, akan menjadi tahun bagi para politikus untuk mengumpulkan modal guna bertarung pada 2014.

"Kalau mau jujur, dengan sistem pemilu seperti ini, pasti korupsi politik masih akan menjadi tren," ujarnya, dalam konferensi pers "Catatan Penegakan Hukum 2012", Ahad, 30 Desember 2012.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch merilis data mengenai maraknya praktek korupsi politik pada 2012. Pada semester pertama 2012 saja, menurut mereka, setidaknya 44 orang kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. Menurut ICW, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan tujuh orang kadernya terjerat kasus korupsi.

Trimdeya mengatakan, korupsi politik terjadi karena kebutuhan para politikus untuk mendapatkan modal kampanye pada 2014. Dengan sistem pemilu terbuka dengan peroleh suara terbanyak, menurut dia, tiap politikus akan mengerahkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memenangi kursi parlemen. Persaingan itu, ia menambahkan, bahkan bisa terjadi dalam satu partai politik sendiri. "

Dengan sistem suara terbanyak di dalam satu partai saja bisa saling bunuh. "Makanya PDI Perjuangan dulu tidak setuju dengan sistem suara terbanyak," katanya.

Tak hanya di tingkat legislatif, menurut dia, korupsi politik juga akan semakin marak di tingkat kepala daerah. Menurut dia, untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan jauh lebih besar ketimbang menjadi anggota legislatif.

"Untuk jadi kepala daerah itu bisa habis puluhan miliar. Karena itu saya usulkan dikembalikan saja supaya dipilih oleh DPR. Biar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi kalau ada suap-menyuap dalam pemilihan kepala daerah," katanya.

Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja lebih keras dalam mengawasi kemungkinan terjadinya korupsi politik. Pemberitaan media yang masif dan kinerja KPK yang mumpuni, menurut dia, bisa menjadi peredam syahwat politikus untuk melakukan korupsi. "Dengan pemberitaan media yang masif seperti sekarang dan KPK juga bisa menyadap semua orang, saya pikir itu bisa jadi pengendali syahwat yang ampuh," katanya.

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/30/078451162/2013-Korupsi-Diprediksi-Kian-Merajalela

:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

KEFAMENANU, KOMPAS.com -- Semua pajabat pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, yang terlibat korupsi, selain dipenjara, juga terancam turun jabatan jadi staf hingga pensiun.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, dalam acara rapat evaluasi kinerja PNS dan tenaga kontrak di Gedung Bale Biinmaffo, Jalan Basuki Rahmat, Kefamenanu, Sabtu (29/12/2012) kemarin.

"Surat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) soal hal tersebut sudah ada, kita tidak akan main-main dengan korupsi. Pejabat yang korupsi tidak akan dipromosikan dalam jabatan apapun, artinya jadi staf hingga pensiun," kata Fernandes.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk membuktikan janjinya itu, tahun depan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu untuk sama-sama memantau.

"Soal penegakan hukum akan terus kita pantau terhadap penyalahgunaan keuangan daerah oleh oknum pejabat yang terindikasi korupsi. Saya sudah umumkan berulang kepada staf yang melakukan korupsi untuk menanggung sendiri risiko hukumnya, dan saya sendiri tidak akan toleransi soal itu," ujarnya.

http://regional.kompas.com/read/2012/12/31/12060525/Pejabat.Korupsi.Akan.Jadi.Staf.hingga.Pensiun?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Mau nanya nih, sebenarnya landasan hukum KPK itu kayak gimana sih?

Mengapa mereka dulu masih harus merekrut tenaga penyidik dari kepolisian dan kejaksaan? Mengapa mereka baru mulai merekrut tenaga penyidik dari jalur independen sekarang?

mungkin masalah kemampuan dan kualifikasi, penyidik dari bareskrim dan kejaksaan kan tiap hari berurusan sama penyelidikan yg "real"....jadi lebih dinilai punya pengalaman aja....

:bash::bash::bash::bash::bash:

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional Angelina Sondakh meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar tidak menyita asetnya seperti yang dituntut tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan bagian dari nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan Angelina dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (3/1/2013).

"Penerapan Pasal 18 itu harus diuji apakah memang wajar saya dituntut, padahal dalam persidangan, saya tidak terbukti terima satu rupiah pun. Jadi, apa yang saya kembalikan? Bila yang saya miliki dirampas untuk negara, majelis harus jeli kapan, bagaimana, dari mana saya peroleh aset itu," kata Angelina.

Aset yang dimaksud Angie adalah sebidang tanah di Bali dan sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Angie, tanah dan rumah itu tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Angie mengatakan, tanah di Bali dia dapatkan jauh sebelum terseret kasus korupsi. Tanah itu didapat dari ibunya sekitar dua tahun lalu atau sebelum Angie mengenal mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Itu jauh sebelum kenal Nazar dan Rosa," ujarnya.

Sementara itu, rumah di Cilandak, lanjut Angie, merupakan hasil penjualan rumah di Rawamangun milik almarhum suaminya, Adji Massaid. Angie menyebut rumah itu sebagai hak waris anak-anaknya.

"Karena dalam rumah itu terdapat hak-hak anak saya yang yatim, saya mohon kepada majelis hakim tidak merampas rumah itu," ucap Angie.

Dalam pleidoinya, Angie kembali membantah terima uang sekitar Rp 32 miliar dari Grup Permai seperti disebut dalam tuntutan jaksa KPK. Menurut Angie, selama persidangan, tidak ada saksi yang mampu membuktikan adanya aliran uang dari Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin tersebut. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu pun meminta dibebaskan dari hukuman atau dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

"Saya mohon kiranya dengan sangat dalam putusan hakim yang mulia agar saya dapat menjaga dan memberikan kasih sayang anak-anak saya yang perlu sentuhan dari ibunya," kata Angie.

Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Angie dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta yang dapat diganti dengan kurungan enam bulan. Selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus anggota Komisi X DPR, Angie dianggap terbukti menerima suap senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS dari Grup Permai secara bertahap. Uang tersebut merupakan imbalan karena Angie telah mengusahakan agar anggaran proyek perguruan tinggi di Kemendikas dan wisma atlet di Kemenpora dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Selain itu, tim jaksa KPK menuntut agar Angie dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar denda uang pengganti senilai suap yang diterimanya dari Grup Permai.

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/03/15515431/Angelina.Minta.Pengadilan.Tak.Sita.Tanah.dan.Rumahnya?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

:bash::bash::bash::bash::bash:

TEMPO.CO, Bandung - Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Prof. Dr. Abdussalam, dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Bandung Senin, 7 Januari 2013. Jaksa penuntut menilai Abdussalam bersama dengan dua terdakwa lain terbukti mengkorupsi dana pengadaan perangkat sistem informasi manajemen pendidikan kampus Syekh Nurjati 2010 senilai Rp 815,8 juta.

Jaksa menuntut para terdakwa dihukum sesuai dengan Pasal 3 dan 18 Undang-Undang Antikorupsi serta Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Hukum Pidana. "Menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Profesor Doktor Abdussalam dengan pidana penjara 2 tahun," ujar koordinator jaksa penuntut Gabriel F.S. Mainake saat sidang di PN Tipikor Bandung, Senin, 7 Januari 2013.

Selain tuntutan bui, Abdussalam juga dituntut denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia pun dituntut untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 271,9 juta yang sudah dibayar Rp 139,25 juta melalui jaksa. "Sehingga terdakwa harus membayar sisa kerugian negara Rp 132,65 juta dalam waktu paling lama sebulan atau hukumannya ditambah 1 tahun penjara," kata Gabriel.

Adapun terdakwa bos perusahaan rekanan PT Hegar Daya, Hadi Sugianto dan pelaksana proyek Ajie Rianggoro, masing-masing dituntut 3 tahun dan 4 tahun penjara, plus denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 271,95 juta dalam waktu sebulan atau hukumannya ditambah 1,5 tahun dan 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa penuntut Riazuka menyatakan Abdussalam telah lalai saat menjadi pejabat pembuat komitmen pengadaan perangkat sistem informasi kampusnya senilai Rp 1,3 miliar. Abdussalam tidak meneliti kapasitas dan kebenaran berkas PT Hegar, yang dia tunjuk sebagai pemenang lelang. Padahal, semua berkas penawaran serta kontrak dari kubu PT Hegar, kata Riazuka, cuma akal-akalan terdakwa Ajie.

Ajie sejatinya tak punya perusahaan apa pun. Dia cuma meminjam "bendera" PT Hegar atas seizin Hadi, untuk ikut lelang proyek di IAIN Cirebon. Ajie pun memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Hegar dalam semua berkas penawaran, kontrak, dan serah-terima barang dan pembayaran, seakan-akan itu tanda tangan Hadi.

Tak cuma itu, Abdussalam juga telah melanggar aturan pengadaan barang bahwa dua proyek pengadaan yang terpisah tak boleh dilakukan dalam satu kontrak dengan perusahaan yang sama. Bahkan, belakangan, terbukti bahwa hasil pelaksanaan kerja pengadaan PT Hegar tak sesuai dengan kontrak. "Dengan total kerugian keuangan negara Rp 815,8 juta," kata Riazuka.

Atas tuntutan jaksa, kubu para terdakwa akan menyampaikan pembelaan dalam sidang lanjutan kasus ini pekan depan. "Saya akan melakukan pembelaan secara pribadi dan melalui pengacara," kata terdakwa Ajie, menjawab tawaran ketua majelis hakim Syamsudin jelang akhir sidang.

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/07/063452582/p-Korupsi-Guru-Besar-IAIN-Dituntut-2-Tahun-Penjara

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::bash::bash::bash::bash::bash:

TEMPO.CO, Jakarta -- Peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, menilai vonis 4 tahun 6 bulan penjara untuk terdakwa kasus korupsi anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Angelina Sondakh alias Angie, tak logis.

"Tak masuk akal rasanya. Dia dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara," kata Febri saat dihubungi Tempo pada Kamis, 10 Januari 2013.

Menurut Febri, Komisi Pemberantasan Korupsi mesti mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Selain tidak logis, nilai vonisnya tidak sampai dua pertiga tuntutan jaksa.

Pintu masuk KPK untuk mengajukan banding adalah selisih duit yang tercatat di laporan keuangan Grup Permai dengan duit yang menurut hakim diterima Angie. Grup Permai tercatat mengeluarkan duit Rp 12,5 miliar dan US$ 2,2 juta terkait dengan Angie. Sedangkan hakim menyatakan Angie hanya menerima Rp 2,5 miliar dan US$ 1 juta. "Nah, selisih itu diterima siapa? KPK harus usut itu," ujar Febri.

Karena itu, Febri sangat kecewa atas vonis tersebut. Selisih hukuman hingga 7,5 tahun dari tuntutan jaksa adalah akibat hakim keliru memahami Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Febri, tidak tepat jika hakim menganggap duit komisi bukan duit negara sehingga Angie tak perlu membayar ganti rugi. "Pasal 18 UU Tipikor tidak hanya berlaku untuk pasal 2 dan 3, tapi juga semua jenis korupsi," kata dia.

Hakim tidak memerintahkan Angie membayar ganti rugi dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Kamis, 10 Januari 2013. Padahal jaksa menuntut Angie membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta subsider 2 tahun bui, sesuai dengan dugaan suap yang diterima politikus Partai Demokrat itu.

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/10/063453569/Vonis-Angie-Dinilai-Tak-Logis

Please..Indonesia harus like China corupptor's DEAD FINALTY:madwife::madwife::madwife::madwife::madwife:

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::bash::bash::bash::bash::bash:


Please..Indonesia harus like China corupptor's DEAD FINALTY:madwife::madwife::madwife::madwife::madwife:

Ini yg bikin Indonesia ngutang terus ke luar negeri. Lha uangnya dikorup sana sini ga dibalikin lagi
Ada PENGADILAN TIPIKOR tapi hampir sama saja seperti jaman sebelum ada :bash:

Yang menarik dari putusan hakim adalah, Angie itu ga ada hubungannya sama wisma atlet. Inget angie dulu dijadikan TSK wisma atlet oleh KPK.

http://www.tribunnews.com/2013/01/10/angie-bebas-dari-tuntutan-uang-pengganti
Angie Bebas dari Tuntutan Uang Pengganti
Rendahnya hukuman kepada mantan Puteri Indonesia itu, satu diantaranya lantaran majelis hakim tidak sepakat dengan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencantumkan pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Di mana dalam pasal itu, membebani Angie dengan uang pengganti kerugian negara.

Menurut majelis hakim, penerapan pasal 18 Undang-undang pemberantasan korupsi tidak tepat untuk digunakan lantaran Angie dalam kewenangannya selaku anggota DPR, dan Badan Anggaran DPR tidak dapat berdiri sendiri.
Hal itu, karena mekanisme kerja DPR dan Badan Anggaran bekerjasama dengan anggota lainnya. Keputusannya pun, menurut Hakim atas kesepakatan seluruh anggota Badan Anggaran bukan Angie sendiri.

"Uang itu dari Permai Grup bukan uang negara," kata hakim.

Selain itu, hakim pun menilai bahwa Angelina Sondakh tidak terbukti terlibat dalam pembahasan anggaran di Kemenpora.

Dari fakta di persidangan, hakim menilai uang yang digelontorkan permai grup via Mindo Rosalina Manulang, hanya untuk pembahasan anggaran di Kemendiknas saja.

"Maka yang terbukti diterima terdakwa Rp2,5miliar dan US$1,2juta. Uang dari grup permai itu untuk penggiringan anggaran di Kemendiknas," kata hakim.
Menurut hakim, unsur penerimaan Angie dari Mindo Rosalina Manulang cocok dengan pembukuan di grup permai. Namun begitu, hakim menjelaskan unsur penerimaan juga belumlah sempurna.

"(Uang) tidak disita dalam barang bukti, dan hanya pernyataan saksi," kata Hakim

Yang dia terima itu duit swasta untuk penggiringan anggaran kemendiknas. :bash:
Gimana ini jaksa KPK? buktinya juga hanya berupa pernyataan? :ohno:

:ohno: makin downgrade hukum negaraku

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 12:06 WIB

KPK Yakin Bisa Jerat Penerima Gratifikasi Seks


TEMPO.CO , Jakarta
Komisi Pemberantasan
Korupsi optimistis bisa menjerat pegawai negeri
maupun penyelenggara negara yang diduga
menerima gratifikasi seks . Lembaga antikorupsi
ini menyatakan tidak perlu ada aturan baru
sebagai payung hukum untuk mengusut modus
korupsi tersebut.
”Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sudah mencakup gratifikasi dalam bentuk seks,”
kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat
dihubungi, Senin, 14 Januari 2013.
Johan menjelaskan, dalam Pasal 12 b, gratifikasi
meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Sebelumnya, komisi antirasuah ini menjelaskan,
pemberian gratifikasi seks masuk kategori
pemberian “fasilitas lain”.
Isu gratifikasi seks mencuat setelah KPK menduga
korupsi jenis ini cukup marak di Indonesia. Namun,
tak seperti jenis gratifikasi berupa barang
maupun duit, gratifikasi jenis ini tidak pernah
dilaporkan ke KPK.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
mengatakan, sogokan seks adalah cara jitu
mengiming-imingi pejabat antisuap . Modus ini
marak terjadi sehingga dibutuhkan aturan khusus
untuk menjadi landasannya. Aturan baru, kata
Mahfud, harus dibuat karena penghitungan
gratifikasi seks cukup rumit. Tak semua hubungan
seks ditakar dengan uang.
Meski demikian, Johan berkukuh bahwa
lembaganya bisa menjerat penerima seks. KPK,
kata dia, belum berpikir mengusulkan aturan baru
tentang hal itu. “Selain itu, masih banyak hal
lain yang perlu menjadi prioritas,” ujar Johan.
-TRI SUHARMAN-

http://m.tempo.co/read/news/2013/01/14/063454194/KPK-Yakin-Bisa-Jerat-Penerima-Gratifikasi-Seks

kalo korupsi jenis ini, nantinya di tipikor dijerat dalam pasal apa ya, selain pasal yg disebut diatas? Ada yg tau :D :D
Imo pasal tersebut diatas utk kategori "fasilitas lain" masih lemah, pasti mudah dibelokkan oleh pembela hukum

PROYEK POLRI DISOROT: WAH! HARGA
KUDA DIANGGARKAN RP468 JUTA/EKOR
Selasa, 22 Januari 2013 | 07:14

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi
diminta mengawasi dan mencermati Proyek
Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan
Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun
anggaran 2013 senilai Rp1,8 triliun.
Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam
proyek ini terutama dalam penetapan harga
dan manfaat barang yang hendak dibeli.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)
Neta S.Pane mencontohkan harga kuda yang
akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp468
juta per ekor.
Lalu, harga anjing Rp150 juta per ekor,
perahu karet Rp156 juta per unit, laptop Rp28
juta per unit, eksternal hardisk Rp7 juta,
kendaraan SAR darat Rp2,7 miliar per unit
dan lain-lain.
“Harga kuda yang sama dengan harga mobil
mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor
dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri
akan membeli 200 unit,” katanya dalam
siaran pers, Senin malam (21/1).
Dia menuturkan Anggaran Proyek POPSP itu
sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013
sebesar Rp43,4 triliun. Proyek POPSP ini
merupakan anggaran tambahan yang sudah
disetujui DPR pada November 2012 lalu.
Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai
pelelangan untuk proyek POPSP ini.
Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di
dalam POPSP.
IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek
POPSP ini secara ketat, dengan cara
menurunkan tim pencegahan korupsi maupun
tim investigasi. Tujuannya agar jangan
sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe
dalam proyek ini.
“Selain itu proyek senilai Rp1,8 triliun ini
agar tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan
nepotisme baik di internal maupun eksternal
Polri ,” tegasnya. (yus)

http://m.bisnis.com/articles/proyek-polri-disorot-wah-harga-kuda-dianggarkan-rp468-juta-slash-ekor

hah? Kuda 1 ekor hampir 1/2M, anjing 1 ekor 150jt, laptop 28jt???:nuts::nuts:
Ya ampyunn.. :bash::bash::bash:

hahahaha anjing cyborg kali ya 150jt per ekor :lol:

hahahaha anjing cyborg kali ya 150jt per ekor :lol:

setau saya kalau anjing yg terlatih (misalnya utk mengendus narkoba) memang mahal, gak tau kalau soal kuda. Laptop juga kalo seharga 28 juta jelas mahal sekali kecuali kalau itu laptop khusus :)

Binatang yang terlatih itu memang mahal.
Laptop 28 juta? paling merek fujitsu yang bisa pake password fingerprint itu lho :D

setau saya kalau anjing yg terlatih (misalnya utk mengendus narkoba) memang mahal, gak tau kalau soal kuda. Laptop juga kalo seharga 28 juta jelas mahal sekali kecuali kalau itu laptop khusus :)
Ok ambil contoh anjing pelacak.
^^memang mahal tapi gak sampe segitu ratusan juta lah
Lagipula kalo tau ini berulang tiap periode waktu dibutuhkan regenerasi anjing pelacak polri & tni, kenapa tidak breeding sendiri? Di indo kan juga banyak komunitas penghobi yg siap diperbantukan untuk kebutuhan breeding ini
Daripada mahal karena beli import ( harus memakai trah/jenis anjing tertentu). Toh kalo belipun juga masi dilatih lagi disini. Untuk melatih juga ada pelatih khusus dari unit K9 polri.
So imo, tetap aneh.. buka celah untuk "kkn". Harga juga dinaik naikan tiap periode, kurs us$ & € aja ndak segitunya:bash::bash:
Kuda laptop dan lain2 mestinya juga sama. Fiuuhh.. ingat itu uang rakyat loh :bash:

http://www.beritasatu.com/mobile/fokus/78892-untuk-apa-impor-anjing-pelacak-kalau-bisa-breeding-sendiri-.html

kuda kalau kuda kavaleri (buat perang) emang mahal tapi kalau sampai hampir ,5 M ya memang mengundang pertanyaan

KPK Sita Uang Rp 1 M dari Kasus Daging Impor Terkait Anggota DPR LHI



Jakarta - KPK menyita alat bukti suap dalam kasus impor daging. KPK menangkap JE dan AAE dari PT Indoguna. Keduanya tertangkap tangan memberi suap sejumlah uang kepada AF yang diduga terkait anggota DPR LHI.

"Ditemukan uang Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan seratus ribu," jelas juru bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Uang Rp 1 miliar itu ditemukan di jok belakang mobil kursi AF yang dekat dengan LHI. KPK sudah mengamankan barang bukti dan melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Informasi yang beredar LHI ini yakni Luthfi Hasan Ishak.

"Ditemukan dua alat bukti yang cukup," jelas Johan.

http://news.detik.com/read/2013/01/30/203040/2156932/10/kpk-sita-uang-rp-1-m-dari-kasus-daging-impor-terkait-anggota-dpr-lhi?9922022



LHI = Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS)?

Sepertinya memang Pres PKS :nuts:

Presidennya tersangka, PKS tunggu
klarifikasi
Rabu, 30 Januari 2013 | 21:24 WIB


http://s14.directupload.net/images/130130/hcrkw6n3.jpg (http://www.directupload.net)

JAKARTA.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan beberapa tersangka dalam kasus penyuapan terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
Salah satu tersangka berinisial LHI, yang
diduga kuat adalah Luthfi Hasan Ishaaq,
Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Atas tudingan ini, Ketua Fraksi PKS Hidayat
Nur Wahid mengatakan pihaknya masih akan
menunggu klarifikasi terkait ditetapkannya
Luthfi Hasan sebagai tersangka oleh komisi
antirasuah.
"Kita harus menunggu sebentar, tunggu
klarifikasi. Karena kasus ini masih dalam
proses penyelesaian," tutur Hidayat saat
dihubungi wartawan pada Rabu (30/1).
Hidayat mengaku PKS belum mendengar
langsung dari KPK terkait penetapan dan
pencegahan presiden partainya ini. Hidayat
juga membantah bahwa rapat yang digelar
PKS pada hari Rabu (30/1) ini,
mengagendakan pembahasan penetapan Luthfi
Hasan sebagai tersangka KPK dalam kasus
impor daging.
Lebih lanjut Hidayat menyebutkan bahwa
rapat yang digelar PKS pada sore hari tadi,
merupakan rapat rutin yang membahas
program kerja partai soal pemenangan di
Pemilihan Umum 2014 mendatang. Hidayat
mengatakan, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
turut menghadiri rapat tersebut.
"Ini rapat rutin DPP (Dewan Pimpinan Partai)
yang rutin diadakan setiap minggu. Tidak
membahas mengenai itu (penetapan tersangka
dan pencekalan)," tandas Hidayat.
Hidayat menambahkan, pihaknya akan terlebih
dahulu mengkaji penetapan Luthfi Hasan
sebagai tersangka kasus dugaan suap. "Kami
pasti kaji masalah penetapan ini, karena
untuk berstatus menjadi tersangka, tidak
tahu-tahu menjadi tersangka. Sementara
proses ini belum ada kebenaran apa pun dari
penjelasan yang disebutkan," ucap Hidayat.
Sebelumnya, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
menetapkan beberapa tersangka dalam kasus
penyuapan terkait impor daging sapi di
Kementerian Pertanian. Salah satu tersangka
berinisial LHI, yang diduga kuat adalah Luthfi
Hasan Ishaaq, Presiden Partai keadilan
Sejahtera dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.
Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan,
status para tersangka tersebut ditetapkan
berdasarkan dua alat bukti. Alat bukti ini
merupakan hasil operasi tangkap tangan yang
dilakukan pada Selasa malam, 29 Januari
2013.
Selain LHI, tersangka lainnya adalah AF
(diduga Ahmad Fathonah), JE (diduga Juard
Effendi, Direktur Utama Indoguna) dan AAE
(salah satu direktur Indoguna). JE dan AAE
menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar pada AF
di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu
Jakarta Timur. Dari tempat tersebut, AF
membawa uang tersebut ke hotel Le Meridien
sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

http://mobile.kontan.co.id/news/presidennya-tersangka-pks-tunggu-klarifikasi/2013/01/30

Kacau nih, bisa terjun bebas suara PKS pada pemilu 2014 :ohno:

LXofgwp0Qac

PKS : BERSIH dan Peduli :lol:

:doh: makin kacau saja parpol parpol ini menjelang 2014. Demokrat, Nasdem, PAN, PKS .. who's next..? :nuts:

http://m.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458019/Skandal-Suap-PKS-Ada-Wanita-Sedang-Bermesraan

Juga adanya seorang wanita saat penangkapan. Disinyalir terkait dugaan gratifikasi seks :bash::bash:

Hahaha, PKS kena dugaan kasus impor (LHI), Golkar kena di dugaan kasus alquran (Priyo)
:lol:
Gantian ya, nanti semua dapet giliran :D

yang oposisi kena apa nih ?

@G27

tinggal hanura gerindra aja nih yg blom kena hahhaha

---

gw kira PKS yg bakalan kena duluan si Tamsil Linrung, eh gataunya langsung Presidennya yg dicaplok hahahahahaha

:doh: makin kacau saja parpol parpol ini menjelang 2014. Demokrat, Nasdem, PAN, PKS .. who's next..? :nuts:

http://m.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458019/Skandal-Suap-PKS-Ada-Wanita-Sedang-Bermesraan

Juga adanya seorang wanita saat penangkapan. Disinyalir terkait dugaan gratifikasi seks :bash::bash:

Gratifikasi seks? Penasaran gw seperti apa wanitanya :D

Jadi Tersangka, Luthfi Hasan
Ishaaq Akan Mundur Sebagai
Presiden PKS

Lembang, - Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
dijadikan tersangka kasus suap impor daging
sapi. Luthfi pun akan meninggalkan jabatan
tertinggi di DPP PKS tersebut hari ini.
"Kami membahas apa yang kami dengar dari
ustadz Luthfi bahwa beliau merencanakan
untuk mundur dari Presiden PKS," kata Ketua
FPKS DPR Hidayat Nurwahid.
Hal ini disampaikan Hidayat menuturkan salah
satu poin pembahasan rapat di kediaman
Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmy Aminuddin, di
Padepokan Madani, Lembang, Jawa Barat,
Kamis (31/1/2013).
Rapat dini dipimpin langsung oleh Ketua
Majelis Syuro Hilmy Aminuddin dan dihadiri
pimpinan harian DPP PKS, ketua bidang di
DPP, ketua fraksi, pembina fraksi, dan
jajaran pengurus inti PKS. Rapat ini
membahas perkembangan terkait kasus yang
menimpa Luthfi Hasan Ishaaq.
Hidayat menuturkan, pimpinan PKS sedang
membahas hal tersebut dan dampaknya.
Luthfi akan menyampaikan pengunduran
dirinya secara resmi sore nanti.
"Nanti perihal kemunduran beliau akan
disampaikan oleh ustadz Luthfi sendiri atau
pengacaranya di Jakarta. Kemungkinan hari
ini juga," tegas Hidayat.

Sumber:
http://m.detik.com/news/read/2013/01/31/144133/2157698/10/jadi-tersangka-luthfi-hasan-ishaaq-akan-mundur-sebagai-presiden-pks





Gratifikasi seks? Penasaran gw seperti apa wanitanya :D
Kata berita sih, cantik, seksi, umur 19 dan ada uang 10juta di tasnya :D

kan ada tu di tv cewenya tapi dia nutup2 muka gitu...malu2 kucing......

gratifikasi sex?
walah modus baru nie,,,,pikirnya yg melakukan,,,gratis ini gpp malah dapat bonus duit juga

Kata Pak ustadz, kalau kena musibah mesti husnudzon.

Duga Ada Konspirasi Zionis, PKS Akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Luthfi
"Kalau di dalam negeri mungkin ada partai yang tidak ingin PKS jadi partai besar. Terkait dunia internasional, PKS yang suka membantu Palestina, mungkin juga kelompok Zionis," tutur Hidayat berspekulasi.

Namun demikian, spekulasi Hidayat belum didasarkan pada bukti yang kuat. Spekulasi Hidayat juga sampai kepada dugaan pemberantasan korupsi yang tebang pilih dalam menindak kasus korupsi. Meskipun begitu dirinya tak mau menuduh KPK.

Selengkapnya: http://news.detik.com/read/2013/02/01/185437/2159130/10/duga-ada-konspirasi-zionis-pks-akan-bentuk-tim-investigasi-kasus-luthfi

^^ Benar-benar akhlakul karimah :ohno:

TNI kok gak pernah jadi target KPK yah? Apa KPK gak ada yg berani? Baru sebatas Polri aja. Gak adil dong...

Gratifikasi seks? Penasaran gw seperti apa wanitanya :D

http://m.tribunnews.com/2013/02/01/maharani-suciyono-ngaku-kaget-saat-diberi-uang-rp-10-juta

Kata Pak ustadz, kalau kena musibah mesti husnudzon.

Duga Ada Konspirasi Zionis, PKS Akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Luthfi

wah, konspirasi wahyudi ama rika? :lol:

kejauhan mo sama zionis, dari jaman baheula partai islam belum jadi no 1

Zionis.. dugaan yg mengada ada
Yang ada tuh konspirasi daging impor, uang & wanita :D


KISAH PERTEMANAN Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah

Friday, 1 February 2013


JAKARTA – Sejumlah elit Partai Keadilan
Sejahtera membantah hubungan kedekatan
antara mantan Presiden PKS Luthfi Hasan
Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang ditangkap
oleh KPK karena diduga menerima suap Rp1
miliar.
Namun, fakta menunjukan Ahmad Fathanah,
yang ketika ditangkap KPK sedang bersama
wanita belia di dalam kamar Hotel Le
Meridien, ternyata merupakan teman lama
Luthfi Hasan.
Dua orang ini juga pernah terlibat urusan di
polisi dengan PT Osami Multimedia, sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
voucher telekomunikasi pada 2005.
Ahmad Fathanah alias Olong Ahmad ini adalah
pernah jadi Direktur PT Atlas Jaringan Satu,
di mana mantan Presiden Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yang
kini menjadi tersangka kasus suap impor
daging sapi itu adalah komisaris utama.
Perusahaan ini disebut-sebut sebagai
perusahaan Luthfi ketika masih menjadi
Bendahara Umum PKS.
Kasus ini pernah digelar di Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Pusat. Pada proses persidangan
Majelis hakim PN Jakarta Pusat kala itu
memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
untuk menghadirkan Luthfi Hasan Ishaaq,
bendahara umum DPP PKS dalam kasus
penipuan sebesar Rp5,4 miliar.
Dalam kasus ini Dirut PT Atlas Olong Achmad
Fadli Luran atau yang kini popular Ahmad
Fathanah menerima dana untuk dibelikan
voucher pesanan Direktur PT Osami Multimedia
Amalia Murad Husain.
Amalia adala anak Murad Husain, pengusaha
asal Luwuk, Sulsel, yang pernah populer di
era Orde Baru lantaran menyumbang emas
paling banyak untuk pemerintah ketika krisis
mulai bergulir.
Kembali ke kasus Luthfi-Olong. Masalah ini
bermula ketika PT Atlas lewat dirutnya Olong
Achmad Fadli Luran membuat perjanjian untuk
menyediakan voucher pulsa Mentari dan
Simpati sebesar Rp7,1 miliar dengan PT Osami
Multimedia, milik Amalia Murad.
LAKUKAN WAN PRESTASI
Belakangan PT Atlas melakukan wan prestasi,
di mana saat memasuki bulan keempat
ternyata penyediaan itu tersendat sehingga
masih menyisakan voucher senilai Rp5,4
miliar. Hingga kini, dikabarkan belum
terealisasi. Kasus tersebut menyeret nama
Komisaris Utama PT Atlas Jaringan I, Luthfi
Hasan Ishak yang juga bendahara umum DPP
PKS.
Amalia Murad yang dihubungi membenarkan
bahwa pihaknya pernah melaporkan ke dua
orang tersebut ke Polda Metro Jaya. Namun
ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang
peristiwa yang pernah menimpa
perusahaannya pada 2004 tersebut. “Saya
sudah hampir lupa, namun Olong Ahmad itu
sudah pernah divonis bersalah di PN Jakarta
dalam kasus yang kami ajukan tersebut,”
kata Amalia.
Memang hari-hari ini muncul bantahan dari
para pengurus DPP PKS bahwa Ahmad
Fathanah dituding membawa-bawa nama
Lutfhni sehingga mantan orang nomor satu di
partai itu diciduk KPK. Namun kisah yang
bermula dari kota paling ujung selatan
Sulawesi itu, menjadi jawabnya. Kita tunggu
saja kisah selanjutnya.
..

Sumber:
http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/02/kisah-pertemanan-luthfi-hasan-dan-ahmad-fathanah/

http://m.bisnis.com/articles/luthfi-hasan-ishaaq-tersangka-inilah-kisah-kongsi-bisnis-mantan-presiden-pks-dan-ahmad-fathanah

^^ Kasihan dibully abis-abisan, blunder mulu..mana bilangnya "zionis tidak dapat dibuktikan, tapi bisa dirasakan" (http://nasional.kompas.com/read/2013/02/01/17340248/Anis.Matta.Konspirasi.Tak.Bisa.Dibuktikan.tapi.Bisa.Dirasakan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kkomwp). :lol:

TNI kok gak pernah jadi target KPK yah? Apa KPK gak ada yg berani? Baru sebatas Polri aja. Gak adil dong...

berkaitan dgn masalah wewenang mas

http://news.detik.com/read/2010/09/01/222717/1433139/10/3-anggota-fraksi-tni-polri-akan-diadili-secara-militer?nd771108bcj

----

PKS ga jd contoh yg bener..ngakunya partai Islam tp malah ngajarin fitnah sm suudzon
apa apaan tuh

Gratifikasi seks? Penasaran gw seperti apa wanitanya :D

http://static.inilah.com/data/berita/foto/1953376.jpg

http://www.komhukum.com/apt-artikel/1Rani.jpg

http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/Maharani-mahasiswi-yang-ditangkap-KPK.jpg

HUKUMAN MATI: 13 ORMAS TUNTUT
PEMBERLAKUAN TERHADAP KORUPTOR & BANDAR NARKOBA
Jum'at, 01 Februari 2013 | 21:46


JAKARTA-Sebanyak 13 organisasi masyarakat
Islam menuntut pemerintah menghukum mati
koruptor dan bandar narkoba.
Ketiga belas ormas yang bergabung dalam
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu
juga menyebut Indonesia darurat narkoba,
korupsi dan terorisme. Oleh karena itu,
pemerintah dituntut responsif atas ketiganya.
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan
ada sejumlah langkah yang harus segera
diambil pemerintah terkait kondisi darurat
itu.
Pertama, terpidana mati gembong narkoba
harus segera dieksekusi. "Itu untuk
menghindari gembong narkoba terpidana mati
diberi grasi, remisi," jelasnya di gedung PB
Nahdlatul Ulama Jakarta, Jumat (1/2).
Saat menyampaikan tuntutan itu hadir
perwakilan LPOI. Mereka terdiri dari wakil
ormas NU, Persis, Al Irsyat Al Islamiyah, Al
Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabitha Al
Alawiyah, Al Wasiliyah, Adz Dzikra, Ayariat
Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia, Ikardi, Perti, dan Dewan Dakwah
Islamiyah.
Said menguraikan pihaknya memahami grasi
itu hak prerogratif presiden. Meski demikian
gembong narkoba kalau terus mendapat grasi
atau remisi maka lambat laun bisa bebas.
Kasus grasi itu salah satunya diterima Meirika
Franola alias Ola terpidana mati kasus
penyelundupan kokain dan heroin di Bandara
Soekarno-Hatta pada 2000. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memberikan grasi dari
terpidana mati menjadi seumur hidup.
Said menambahkan Badan Narkotika Nasional
(BNN) juga harus segera mengumumkan
produsen narkoba di Indonesia. "Harus
mengumumkan dengan terbuka seterbuka-
bukanya, tidak hanya mempublikasi
pemakainya," tambahnya.
BNN dan polisi menurutnya cenderung selalu
menangkap pelaku dan tidak berhasil
menggulung produsennya. Oleh karena itu
penegak hukum itu dituntut lebih progresif
menggulung produsen barang haram itu.
Kedua, lanjut Said, hakim pengadilan tindak
pidana korupsi dituntut menghukum koruptor
dengan hukuman mati. Hukuman itu utamanya
dijatuhkan untuk koruptor yang
mengakibatkan jalannya negara terganggu
akibat tindakannya. "DPR juga harus merevisi
UU Tipikor sehingga mengakomodasi hukuman
mati itu," tegasnya.(fsi)


http://m.bisnis.com/articles/hukuman-mati-13-ormas-tuntut-pemberlakuan-terhadap-koruptor-and-bandar-narkoba

http://static.inilah.com/data/berita/foto/1953376.jpg

http://www.komhukum.com/apt-artikel/1Rani.jpg

http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/Maharani-mahasiswi-yang-ditangkap-KPK.jpg

^^ Lumayan cantik ceweknya... :lol:

^^ Lumayan cantik ceweknya... :lol:

10 Juta Bo

^^
10k kemahalan, banyak yg tarif di bawah 10k yg lebih cantik :lol:

upssss.........
:runaway:

^^
10k kemahalan, banyak yg tarif di bawah 10k yg lebih cantik :lol:

upssss.........
:runaway:

bukan 10k tapi 10J kalo di ingriskan ya 10M (ten million)
kayaknya bukan soal cantik enggaknya tapi umur dan status juga pengaruh
kalo cuma kelas mangga besar banyak yg dibawah 500K


OOT habis

PKS koq gak bosan bosan bilang zionis, CIA, amrik, yahudi
gw bosan jadinya, dan mungkin banyak juga yg bosan

@Fajarmuhasan,

Itu tandanya mereka ingin di tinggalkan calon pemilihnya. Mereka mungkin ingin partainya di buat spt PDI Budi Harjo (yg langsung keluar dari threshold dan harus menunggu 5 tahun lagi).

Heran kenapa mereka gak memperbaiki performa partai mereka yg benar2 di bawah standard yah? Herannya lagi akar rumput mereka gak cek dan ricek pengurusnya utk tetap di track yg benar dan gak mengukur akibat dari kebijakan pengurus dan kadernya yg duduk di pemerintahan serta di DPR (how bad is their policy for the future of the party).

Ironisnya Indonesia: Penghasilan per Kapita Indonesia cuman sepersekian negara tetangga kita, tapi harga daging sapi 2-3 kali lipat lebih mahal. Belum harga produk lain.

Gimana mau makmur kalo begini.

untungnya daging sapi bukan staple food indonesia......dah gw gak makan rendang dulu sampai harga daging sapi normal

@Downsouth,

Harga sapi di Indonesia masih jauh lebih murah dari NZ. Per kilo bisa $12 - $14 dgn asumsi harga NZD sama dgn SD (Rp8,000 per 1 NZD).

Idealnya sih harga kebutuhan pokok harus benar2 terjangkau sehingga WN Indonesia ada sisa utk berinvestasi. Gak tau benar atau tdk, saya dengar 50% income penduduk Indonesia habis utk kebutuhan pokok. Jadi management pangan kurang tepat. Idealnya harga kebutuhan pokok 20% dari total pendapatan.

Anyway kebijakan pemerintah utk menyetop import daging sapi bisa di pahami karena mungkin pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan para peternak. Harga tinggi ini tentu akan merangsang peternak utk membiakan lebih banyak sapi lagi. Seandainya ada bulog atau BUMN lain yg mengatur export hasil peternak, kualitas dan penerapan teknology tepat guna spt model Fonterra di NZ akan lebih baik lagi.

Tapi saya gak tau apa tujuan kementrian pertanian utk menyetop dan apa plan mereka kedepan.

@Downsouth,

Harga sapi di Indonesia masih jauh lebih murah dari NZ. Per kilo bisa $12 - $14 dgn asumsi harga NZD sama dgn SD (Rp8,000 per 1 NZD).

Idealnya sih harga kebutuhan pokok harus benar2 terjangkau sehingga WN Indonesia ada sisa utk berinvestasi. Gak tau benar atau tdk, saya dengar 50% income penduduk Indonesia habis utk kebutuhan pokok. Jadi management pangan kurang tepat. Idealnya harga kebutuhan pokok 20% dari total pendapatan.

Anyway kebijakan pemerintah utk menyetop import daging sapi bisa di pahami karena mungkin pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan para peternak. Harga tinggi ini tentu akan merangsang peternak utk membiakan lebih banyak sapi lagi. Seandainya ada bulog atau BUMN lain yg mengatur export hasil peternak, kualitas dan penerapan teknology tepat guna spt model Fonterra di NZ akan lebih baik lagi.

Tapi saya gak tau apa tujuan kementrian pertanian utk menyetop dan apa plan mereka kedepan.

Kayaknya yg di NZ ketinggalan berita... Lol...

Issue nya disini bukan soal Mentan menyetop impor daging sapi, tapi Presiden PKS di tangkap KPK karena indikasi suap oleh importir daging sapi.

Btw, 1 kg daging sapi (menurut TV One) harganya sekitar Rp 98 ribu. Kalo memakai kurs yg kamu sebutkan maka 1 kg daging sapi di Indonesia setara NZD 12.25 sedangkan penghasilan per capita Indonesia cuman sepersekian NZ. So, there you go.

Kayaknya yg di NZ ketinggalan berita... Lol...

Issue nya disini bukan soal Mentan menyetop impor daging sapi, tapi Presiden PKS di tangkap KPK karena indikasi suap oleh importir daging sapi.

Btw, 1 kg daging sapi (menurut TV One) harganya sekitar Rp 98 ribu. Kalo memakai kurs yg kamu sebutkan maka 1 kg daging sapi di Indonesia setara NZD 12.25 sedangkan penghasilan per capita Indonesia cuman sepersekian NZ. So, there you go.

Mafia daging sapi parah di Indonesia, di tahun 2011 di kampung saya di Jawa Timur harga sapi di peternak jatuh & terjun bebas. sedangkan di konsumen akhir harganya naik tinggi karena Pemerintah (Kementan) membatasi impor dan hanya memperbolehkan importir2 tertentu mengimpornya. :bash:
semoga dengan kasus yang menimpa ketua PKS tidak hanya Kementan yang dibersihkan, tapi juga mafia-mafia daging sapi yang menguasai rantai distribusi dan perdagangan sapi dibersihkan.

Riau 1 jd TSK (kemungkinan bbrp oknum anggota DPR juga kena)
kali ini giliran Golkar yg kena :lol:

setaun sebelom Pemilu emang panas ya :D

^^ Wakil kedua DPRD Riau malahan sudah divonis :cheers:

^^

DPR RI kali ini mas..menurut info sih ada petinggi partai dgn nomor urut 5 yg kena

------

btw busway, brarti SBY bisa intervensi KPK era BitChan/Busyro dong nih hahahaha

SBY: Saya Menyelamatkan Fuad Bawazier



''Enam tahun lalu saya akan mengangkat Fuad Bawazier untuk menjadi menteri. Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau,'' ungkap SBY.

''Berhematlah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berinstrospeksi. Junjunglah kebenaran.''

Presiden SBY menegaskan jumpa pers yang digelar di Jeddah itu sebagai penjelasan yang sah.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/05/mhq4t5-sby-saya-menyelamatkan-fuad-bawazier

Bah fuad bawazier ? Sumber SPT pajaknya dari dia toh?
Penjilat cendana & BSH karena ga diangkat jadi menteri sama SBY :lol:
^^
Gak kebalik? KPK yang "intervensi" pemilihan mentrinya SBY supaya gak berkasus ntar :D

^^
Gak kebalik? KPK yang "intervensi" pemilihan mentrinya SBY supaya gak berkasus ntar :D

KPK waktu itu ada data ttg FB kok ga ditingkatkan ke penyelidikan?
klo statementnya RI-1 kaya gt, brarti beliau "menyelamatkan" dgn kata lain menghimbau KPK utk "jangan dibuka kasusnya" :D

Mafia daging sapi parah di Indonesia, di tahun 2011 di kampung saya di Jawa Timur harga sapi di peternak jatuh & terjun bebas. sedangkan di konsumen akhir harganya naik tinggi karena Pemerintah (Kementan) membatasi impor dan hanya memperbolehkan importir2 tertentu mengimpornya. :bash:
semoga dengan kasus yang menimpa ketua PKS tidak hanya Kementan yang dibersihkan, tapi juga mafia-mafia daging sapi yang menguasai rantai distribusi dan perdagangan sapi dibersihkan.

Ada mafia tambah gila2an harganya. Wong tanpa mafia sapi, harga daging sapi di indonesia (khususny jawa) sudah tidak masuk akal, imo.
Knapa demikian?

*hukum ekonomi:
kesenjangan pasok dan permintaan

*hukum alam:
rantai makanan

Manusia adalah omnivora sejati. Terutama masyarakat kota, adalah konsumen daging sapi terbesar. Mungkin sedikit terkait dengan gaya hidup hedonis perkotaan. Makan steak lebih "bermartabat" daripada makan fried chicken di fast food resto, apalagi jika acara menjamu relasi. Padahal kota kebanyakan adalah sentra konsumen bukan produsen. Produsen di daerah yg akan melalui jalur distribusi tanpa regulasi yg jelas.
Kembali ke rantai makanan. Manusia pemakan sapi. Sapi pemakan rumput.
Faktanya stok sapi kurang ato tidak berkualitas sehingga perlu impor. Kenapa sapi potong bisa kurang ato tidak berkualitas? Ada banyak faktor. Bisa distribusi hulu ke hilir. Bisa pula masalah di rumah potong. Tapi yg paling mudah dilihat secara awam sesuai konteks rantai makanan ini: sapi2 tsb mungkin kurang makan. Mungkin juga stres. Mungkin pula kekurangan sapi betina produktif. Dan semuanya memiliki jawaban sama: masalah klise perkotaan modern. Lahan hijau berkurang. Polusi. Peningkatan tindak kriminal. Et cetera. Akibatnya sapi kekurangan pakan segar. Sakit akibat stres, lingkungan terpolusi atau jarang merumput di ruang luar (lebih sering dikandang karena kawatir hilang dicuri). Jadi secara tidak langsung, bukan mafia saja yg harus disalahkan & diusut, tapi kembali ke rantai makanan paling ujung :D

KPK waktu itu ada data ttg FB kok ga ditingkatkan ke penyelidikan?
klo statementnya RI-1 kaya gt, brarti beliau "menyelamatkan" dgn kata lain menghimbau KPK utk "jangan dibuka kasusnya" :D

Data yang dimaksud itu track recordnya.
Kalau diangkat jadi menteri bakal jadi masalah besar (potensi kena kasus/masuk penjara). :D

@downsouth,

Di NZ 3 tahun lalu harga daging sapi cuma 2 kali lipat harga susu. Sekarang gak kira2 naiknya. 2 tahun lalu, uang belanja mingguan 2 org masih sekitar $50 sekarang jadi naik $200. Bahkan susu buatan sini lebih mahal dari susu yg di export ke Australia. CEOnya bilang karena populasi NZ kecil jadi harga susu dalam negeri lebih mahal dari susu yg di export.

Beritanya kan memang mengenai harga sapi yg gila2an kan yg kata wakil menteri tertinggi di dunia. Sebenarnya bukan sapi aja yg gila harganya, cabe juga begitu. Tapi demand pangan di Indonesia tinggi sekali dan gak di barengi dgn management pangan.

Inginnya kita yg gampang aja dgn import. Kalau di negara2 maju kalau demand tinggi spt ini, pemerintah kasih kemudahaan utk membuka usaha modern. Jadi pemerintah memperbesar supplynya dan meningkatkan kualitas supplynya agar demand terjaga dan sedikit demi sedikit harganya di naikan.

Mr n Mrs Handaja,

Jepang juga minim lahan tapi mereka bisa bikin sapi berkualitas. Jadi menurut aku sih cuma tata kelola dan pemerintah mungkin harus melakukan kelompecapir serta perlu HKTI dan sejenisnya punya website sendiri sbg laporan kepada masyarakat apa peran serta mereka utk meningkatkan kualitas industri peternakan (misal menang kontes di mana dan berapa nilai export sapi serta berapa tinggi kenaikan pendapatan peternak).

bukannya peternakan sapi komersial di indonesia belum banyak......mayoritas kan warga2 desa yg melihara 2-3 sapi di rumahnya (kalo pas ke jatim sih banyak gw liat yg begituan)

KPK waktu itu ada data ttg FB kok ga ditingkatkan ke penyelidikan?
klo statementnya RI-1 kaya gt, brarti beliau "menyelamatkan" dgn kata lain menghimbau KPK utk "jangan dibuka kasusnya" :D

Kayaknya sebaliknya bro, sekarang RI-1 mengingatkan KPK mengenai FB yang pernah dianggap bermasalah dan sudah saatnya diangkat kasus nya. :lol:

@G27 & downsouth

hahaha skrg gilirannya FB yg "mules" ya :lol:

bukannya peternakan sapi komersial di indonesia belum banyak......mayoritas kan warga2 desa yg melihara 2-3 sapi di rumahnya (kalo pas ke jatim sih banyak gw liat yg begituan)
Ya benar. Itu para peternak kecil. Kangge ingon-ingon lan celengan, selingan bertani, dengan pakan limbah tani & bisa sebagai tenaga kerja u/pengolahan tanah pertanian & pengangkutan.
Peternak tradisional yang tak terkoordinasi dan tersebar itu hanya bisa akrab dengan pasaran tradisional pula.
Sedang peternakan komersial sendiri paling yg terbesar hanya memelihara sapi ribuan. Dan ini jg didominasi perusahaan manufaktur produsen makanan kemasan & makanan beku. Belum ada perusahaan peternakan skala industri yg jumlah sapi mencapai puluhan ribu/jutaan ekor seperti di AS, Australia dan Selandia Baru yang dapat menjamin pasokan. Intinya pemerintah tidak punya wacana bikin program sapi potong skala industri & swasembadanya, plus jalur distribusi & tender import yg tanpa peraturan jelas.

Sebenarnya perusahaan BUMN (ex RNI) sudah mengintegrasikan peternakan sapi + perkebunan sawit. Krn padang rumput terbatas & harga pakan mahal, sapi digembalakan di kebun sawit, makan pelepah/daun sawit dan bungkil2 kelapa.kotorannya bisa sbg pupuk sawit. tapi perusahaan2 perkebunan sawit BUMN tsb beritanya terkendala dalam
mendapatkan bibit sapi berkualitas sehingga jalannya program ini jadi tidak jelas.

@coolguy,
Memang benar pemerintah kurang andil. Tapi ini bukan hanya lahan yg sy maksud. Masalah klise perkotaan modern dr negara berkembang: polusi, kriminalitas, pendidikan kurang merata.
Dalam hal ini sapi2-nya juga stres krn kurang berada d ruang luar, kurang dirawat dg benar, sering diikat & dikandang menghindari pencurian. Bahkan kandangny kotor,gelap kurang layak. Badan sapi putih sering kecoklatan kurus & dikerubungi lalat,serangga karena kotor kurang terawat. Pakan yg diberikan seringkali cuma rumput gajah ato pelepah jagung. Seadanya karena yg bisa didapat dr lahan sekitar yg makin terbatas. Ini karena para peternak tidak mempunyai pengetahuan moderen dan keahlian mengenai beternak sapi.
Di jepang bisa sukses karena semua aspek diatas diperhatikan, sapi jadi sehat gemuk & tidak stres.
Bahkan di indonesia sapi kurus yg masuk masa potong akan disiksa dg diminumi air sebanyak mungkin supaya dagingnya jadi lebih berat & penjualnya bisa lebih untung.
Andil pemerintah hampir tidak ada untuk kontrol dari bibit sampai masa potong tsb

^^
Jadi bahas sapi di trit ini :lol:

Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

http://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/14242293/Abraham.Samad.Akui.Fuad.Bawazier.Punya.Kasus.Hukum?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
AKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui memang sempat ada informasi terkait kasus yang diduga melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawazier. Pernyataan Samad ini merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mekkah. Presiden mengatakan, ia pernah menerima informasi dari KPK bahwa Fuad terlibat suatu kasus. Ketika itu, Presiden berencana mengangkat Fuad sebagai menteri. Pernyataan Presiden ini disampaikan saat ia menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan pajak oleh keluarga Istana.

"Tadi Abdullah Hehamahua, penasihat, sudah menyampaikan kepada saya ada sedikit permasalahan memang ada. Biarkanlah Pak Abdullah yang menyampaikan," ujar Abraham, Rabu (6/2/2013), di Gedung Parlemen Senayan.

Abdullah, katanya, paling mengetahui kasus yang diduga melibatkan Fuad. Menurut dia, kasus itu terjadi pada masa kepemimpinan KPK periode pertama era Abdullah Hehamahua. Berdasarkan pengakuan Abdullah, Abraham menyebutkan, KPK ketika itu langsung memberikan informasi terkait Fuad ke Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Pak Abdullah yang bicara langsung lewat telepon masalah Fuad Bawazier itu. Dia bicara dengan Pak Sudi Silalahi. Kasus Fuad itu terjadi pada masa periode pertama. Pak Abdullah kan sudah tiga periode," kata Abraham.



@r4d1ty4
Wah beneran ada kasus hukum nih orang, bro @downsouth ternyata benar :lol:

gw mencoba membuat teori konspirasi
sepertinya kasus import daging ini coba diangkat karena PD mulai terjun bebas
sehingga PD akhirnya punya teman yg sekaligus dari parte yg selama ini mengklaim paling bersih. Kalo yg paling bersih aja presidennya kena apalagi yg lain.
Kalo PD sendiri meski ketum terindikasi tapi masih bisa bergaya karena tokoh utama PD yaitu SBY masih bersih.
rame-rame dikasuskan sehingga pada 2014 kondisi berimbang...semua punya kasus

^^
Bagus juga konspirasinya.

Konspirasi yang umum beredar itu si LHI dijadikan tsk karena anis matta dan samad itu 1 kampung (dan akhirnya anis matta jadi presiden PKS). :lol:

Yang penting jangan konspirasi yahudi, kejauhan :D

^^
Bagus juga konspirasinya.

Konspirasi yang umum beredar itu si LHI dijadikan tsk karena anis matta dan samad itu 1 kampung (dan akhirnya anis matta jadi presiden PKS). :lol:

Yang penting jangan konspirasi yahudi, kejauhan :D

wkwkwkw lanjuttt
berarti konspirasi internal PKS donk alias ani matta mengkudeta lutfi ,,,, boleh juga sie

iya jangan keseringan mengkaitkan masalah dg zionis/yahudi/amrik terlalu dipaksakan ,,meski nyambung juga gak bisa ngelawan mereka,,,beda wilayah pula

masuk akal sih konspirasi AM pgn jadi ketum/presiden PKS..

si AM ngebawa "gerbong"nya utk dijadiin caleg PKS buat pileg 2014, menyingkirkan "gerbong"nya LHI

sorry kawan2, sekedar share aja...
LHI masih tersangka loh, belum jadi terpidana, mari kita le bih berhati2 menjudge sebelum benar2 terbukti, jangan jadi seperti kerbau yg dicocok hidungnya oleh media... :D :cheers1:
LOL
1. Saat PKS gencar mengkampanyekan bahwa Israel-Amerika adalah teroris dunia, tiba2 yayasann al-haramain yg dipimpin Hidayat Nur Wahid (HNW) dituduh sbg jaringan al-qaida. Yang pada akhirnya, Kedubes AS di Indonesia mengakui kesalahannya!

2. Saat PKS melalui menterinya (Nur Mahmudi Ismail/menteri kehutanan) gencar melawan pembalakan liar, tiba2 Suripto (sekjen Menhut) yg juga anggota dewan pakar PKS dituduh melakukan mark-up pembelian helikopter. Yang akhirnya tidak terbukti!

3. Saat PKS melalui kader2nya di DPR vokal terhadap kasus bank Century, tiba2 Misbakhun (anggota DPR/FPKS) dijadikan tersangka dan sempat merasakan penjara dgn tuduhan LC fiktif di Bank Century. Yang pada akhirnya Misbakhun dinyatakan TIDAK BERSALAH oleh Mahkamah Agung!

Kini.... Saat PKS melalui menterinya (Suswono/Menteri Pertanian) gigih menolak import daging asal amerika, sehingga membuat amerika melaporkan Indonesia ke WTO, tiba-tiba Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS) dituduh AKAN menerima suap soal daging sapi impor.

Dari rentetan peristiwa tersebut terlihat begitu jelas bahwa fitnah terhadap PKS akan dibuat sesuai dengan apa yang sedang diperjuangkan PKS untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

*by A Emil Arifin^^ Entah kenapa gw merasa Luthfi Hasan Ishaaq tidak akan seberuntung kader-kader PKS lainnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya kedepan

Kalau seandainya memang tak terbukti, gw berjanji akan coblos PKS pada pemilu mendatang dan mencoblos siapapun presiden yang mereka sokong :cheers:

^^ tapi amat disayangkan bro, pemberitaan bahwa kader2 PKS tersebut tidak terbukti bersalah, tidak se WAH pemberitaan ketika mereka jadi tersangka. bahkan kadang tidak diberitakan sama sekali... :ohno:
pemberitaan yg tidak berimbang


sorry OOT lagi, inilah akibat pencitraan yg gak berimbang, padahal sejak kementerian pertanian dipegang PKS impor daging semakin menurun, dan semakin dekat dengan swasembada daging. tapi kini malah PKS juga yg dihujat.

Impor Daging Sapi Tahun 2012 Terendah Dalam 5 Tahun Terakhir
http://finance.detik.com/read/2013/02/03/155117/2159896/4/impor-daging-sapi-tahun-2012-terendah-dalam-5-tahun-terakhir

kalau masalah politik, jujur aja saya udah tutup kuping dari metro TV, TV One, Viva Media Group dan MNC Media Group...

_________________________________________________________________

sekalilagi mohon maaf OOT.... :bash:

wkwkwkw lanjuttt
berarti konspirasi internal PKS donk alias ani matta mengkudeta lutfi ,,,, boleh juga sie

iya jangan keseringan mengkaitkan masalah dg zionis/yahudi/amrik terlalu dipaksakan ,,meski nyambung juga gak bisa ngelawan mereka,,,beda wilayah pula

masuk akal sih konspirasi AM pgn jadi ketum/presiden PKS..

si AM ngebawa "gerbong"nya utk dijadiin caleg PKS buat pileg 2014, menyingkirkan "gerbong"nya LHI

sekedar mengklarifikasi, buka2an aja ya bro. saya pernah terlibat aktif di PKS, sejak rumah istri saya sering dibantu PKS saat banjir melanda jakarta, maklum aja rumah istri saya ada di daerah banjir saat itu. sekarang udah tidak aktif lagi, sejak disibukkan dengan pekerjaan dan SSC :lol:

saya pengen sedikit buka2an ttg PKS, saya rasa tidak ada perpecahan di tubuh PKS, dan sampai saat ini PKS masih tetap solid, sejak LHI turun tidak ada perubahan struktur sama sekali di tubuh PKS, baik di kepartaian maupun di fraksi. perubahan hanya terjadi pada posisi presiden dan sekjen.

bisa dikatakan PKS adalah partai yg terbilang solid, jarang sekali ada perpecahan, jarang ada kutu loncat dari PKS yg menyebrang ke partai lain, kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit. ini bukti bahwa PKS masih kompak

terkait restrukturisasi kepengurusan, dan pemilihan caleg, sebenarny AM ataupun LHI pun tidak punya banyak kebebasan, karena banyak kewenangan2 organisasi partai yang ada dibawah kewenangan Majelis Syuro.

yang dimaksud konspirasi disini lebih kearah manuver2 politik lawan2 politik PKS. saya rasa konspirasi dalam dunia politik sangat wajar, dimana partai lain mencoba menjatuhkan partai saingannya di dunia perpolitikan.

namun memang pemilihan kata AM saya rasa membuat publik cukup geer. padahal sebenarnya ini hal yang sangat wajar dalam dunia politik.

bukan bermaksud membela, tapi kalau terkesan membela gpp lah. hehehe.

bukannya peternakan sapi komersial di indonesia belum banyak......mayoritas kan warga2 desa yg melihara 2-3 sapi di rumahnya (kalo pas ke jatim sih banyak gw liat yg begituan)

udah banyak bro. sejak saya jadi mahasiswa IPB, saya sering banget berkunjung ke farm2 besar di daerah jawabarat. selain farm2 besar yg dikelola oleh perusahaan, ada beberapa farm2 besar yang dikelola oleh poktan (kelompok tani) maupun gapoktan (gabungan kelompok tani)

namun kebanyakan farm2 besar ini lokasinya gak dipinggir jalan besar, jadi amat jarang bisa ditemui oleh masyarakat umum kalau memang tidak dengan serius mencoba mencari.

^^
Jadi bahas sapi di trit ini :lol:

Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

http://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/14242293/Abraham.Samad.Akui.Fuad.Bawazier.Punya.Kasus.Hukum?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

@r4d1ty4
Wah beneran ada kasus hukum nih orang, bro @downsouth ternyata benar :lol:

RI-1 memakai strategi Sun Tzu:

Bunuh ayam untuk menakuti monyet.

Sebentar lagi masa jabatannya akan habis, banyak yg akan mengincar posisinya maupun menjatuhkannya. Pesan RI-1 simple dan jelas, kartu truf ada ditangannya ada yg mencoba mengganggu akan dihajar.

Politik itu dinamis kata Sujiwo Tejo!
sekarang beragama besok lusa bisa tidak beragama lagi :lol:

RI-1 memakai strategi Sun Tzu:

Bunuh ayam untuk menakuti monyet.

Sebentar lagi masa jabatannya akan habis, banyak yg akan mengincar posisinya maupun menjatuhkannya. Pesan RI-1 simple dan jelas, kartu truf ada ditangannya ada yg mencoba mengganggu akan dihajar.

Kronologi Gagalnya Fuad Bawazier Jadi Menteri SBY

http://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/15371359/Kronologi.Gagalnya.Fuad.Bawazier.Jadi.Menteri.SBY?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp
JAKARTA, KOMPAS.com — Tuduhan penggelapan pajak oleh keluarga Presiden berbuntut hingga ke rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR. Informasi bahwa Fuad Bawazier batal menjadi menteri karena ada masukan dari KPK pun diklarifikasi.

"Saya jelaskan bahwa memang pada waktu Pak Fuad menjadi anggota DPR, melaporkan kekayaan periode 1999-2004, dan diawasi kekayaannya oleh KPKPN, ada masalah," ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamanua dalam rapat dengan DPR itu, Rabu (6/2/2013). Persoalan tersebut bahkan sempat dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) adalah satu lembaga negara, yang kemudian bubar seiring lahirnya KPK.

Abdullah menuturkan, pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berniat mengangkat Fuad menjadi menteri. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menanyakan status Fuad ke Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki. Kebetulan, Abdullah sedang bersama Ruki dan telepon pun diserahkan kepadanya. Penjelasan di atas juga adalah jawaban Abdullah kepada Sudi.

Rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR diwarnai gelombang pertanyaan terkait bantahan Presiden soal tudingan penggelapan pajak. Sarifudin Sudding dari Fraksi Hanura dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar adalah dua di antara penanya tentang masalah ini.

Menurut Abdullah, KPKPN menemukan kejanggalan setelah melakukan pemeriksaan substantif dan administrasi terhadap kekayaan Fuad. Mantan Dirjen Pajak tersebut dan saksi terkait sudah pula dipanggil. "Setelah diperiksa, memang menunjukkan kejanggalan, yang bersangkutan mengaku uang itu berasal dari modal pinjaman adiknya di Arab Saudi," tutur Abdullah yang pernah menjadi Wakil Ketua KPKPN. Abdullah lalu memerintahkan kepada tim KPKPN memanggil adik Fuad di Arab Saudi.

Setelah pemeriksaan dirampungkan, KPKPN akhirnya melaporkan 11 anggota DPR/MPR periode 1999-2004 ke Mabes Polri, termasuk Fuad. "Tapi, sebelum kasus itu berproses, KPKPN sudah dibubarkan oleh Komisi II DPR. Saya tidak tahu lagi kelanjutannya. Saya kemudian masuk KPK. Kronologi ini yang saya sampaikan ke Pak Sudi yang mungkin diteruskan kepada Pak SBY," imbuh Abdullah.


:lol: :lol: :lol:

Ketua KPK : Kalau Freeport macam-
macam, kami sikat
Rabu, 06 Februari 2013 | 21:46 WIB
http://mobile.kontan.co.id/news/ketua-kpk-kalau-freeport-macam-macam-kami-sikat/2013/02/06

Not even the President can interfere:KPK chief
Rabu, 06 Februari 2013 | 15:29 WIB

http://youUpload.org/es3fm48_w300_h300.jpg (http://youUpload.org/es3fm48)
JAKARTA. Corruption Eradication
Commission (KPK) chief Abraham
Samad emphasized on Wednesday that the anti-graft body is free from intrusion, including influence from President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), who is also chief
of the Democratic Party board of patrons.
Highlighting his commission's independence, Abraham ignored pressure from SBY as well as other Democratic Party's politicians who have been urging the KPK to clarify the alleged involvement of the party's chairman, Anas Urbaningrum, in a graft scandal surrounding the construction of a sports center in Hambalang, West Java.
"Our investigation into the scandal might implicate Anas. What we have been doing has nothing to do with calls from the President," Abraham told reporters on the sidelines of a
hearing with members of the House of Representatives Commission III on law and human rights.
"We are still conducting a thorough
investigation into the case. Whatever we have found so far will remain confidential until the
due time," he added. (Margareth S.
Aritonang/ The Jakarta Post )

http://mobile.kontan.co.id/news/not-even-the-president-can-interfere-kpk-chief/2013/02/06

RI-1 memakai strategi Sun Tzu:

Bunuh ayam untuk menakuti monyet.

Sebentar lagi masa jabatannya akan habis, banyak yg akan mengincar posisinya maupun menjatuhkannya. Pesan RI-1 simple dan jelas, kartu truf ada ditangannya ada yg mencoba mengganggu akan dihajar.

harus diakui SBY ternyata sangat kuat spt pak Harto, susah sekali untuk digoyang.
SBY sepertinya tahu betul bahwa para penggoyang tsb juga tidak kompak karena saling ingin menonjol...dan disitu bisa diatur utk dijaga supaya tetap tidak kompak.
dan mengenai korupsi juga bisa dijadikan alat untuk menekan lawan karena hampir semua bidang ada korupsinya cuma beda beda kemasan, dan SBY nampaknya sangat paham.

PERJALANAN DINAS: SELURUH PEMDA
WAJIB PAKAI BUKTI PENGELUARAN
Kamis, 07 Februari 2013 | 18:43

Kementerian Dalam Negeri
mengharuskan seluruh pemerintah daerah
menerapkan sistem at cost atau dibayar
sesuai bukti pengeluaran dalam setiap belanja
perjalanan dinas yang dilaksanakan pada
2013.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan
pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait
mekanisme belanja perjalanan dinas pegawai
negeri sipil daerah.
Aturan tersebut mengatur bahwa belanja
perjalanan dinas tidak boleh lagi dikelola
dengan sistem lump sum atau penjatahan,
tetapi harus menggunakan sistem at cost.
"Semua daerah perjalanan dinas harus at
cost. Pakai bukti pengeluaran seperti kwitansi
hotel, atau tiket pesawat," ujarnya di
Kemenko Perekonomian, Kamis (07/02).
Menurut Gamawan, sistem lump sum rentan
terhadap penyelewengan, sehingga tidak boleh
lagi diterapkan pada belanja perjalanan dinas.
"Itu yang kita khawatirkan. Misalnya, pakai
tiket eksekutif, tapi naik ekonomi. Itu tidak
boleh dipakai lagi," kata Gamawan.
Menurutnya, aturan tersebut sudah mulai
berlaku sejak diundangkan pada 23 Januari
2013 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Namun, pemerintah memberikan masa transisi
selama 1 minggu bagi daerah untuk
melakukan sejumlah penyesuaian atas aturan
yang baru.
Belanja perjalanan dinas merupakan bagian
dari belanja barang dalam APBD. Pada 2010
dan 2011 pagu belanja barang dalam APBD
diakumulasi mencapai Rp82,0 triliun dan
Rp94,9 triliun. (if)
http://m.bisnis.com/articles/perjalanan-dinas-seluruh-pemda-wajib-pakai-bukti-pengeluaran

PERJALANAN DINAS: SELURUH PEMDA
WAJIB PAKAI BUKTI PENGELUARAN
Kamis, 07 Februari 2013 | 18:43

http://m.bisnis.com/articles/perjalanan-dinas-seluruh-pemda-wajib-pakai-bukti-pengeluaran

Wih ngeri ya negri ini. Perjalanan dinas tak d sertai tiket kuitansi. Lah pake kuitansi aja bs d diselewengkan, lebih baik sistem pelaporan nya pake tiket elektronik nya deh. Kl kuitansi travel masih bs abal2...

:madwife::madwife::madwife::madwife::madwife::omg::omg::omg::omg::omg::devil::devil::devil::devil::devil:


TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal, Jumat, 8 Februari 2013. Rusli dinyatakan terlibat dalam tiga kasus korupsi. "RZ (Rusli Zainal) diduga menerima dan diduga melakukan pemberian," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., dalam keterangan pers di kantornya, Jumat, 8 Februari 2013.

Johan menjelaskan, Rusli ditetapkan tersangka korupsi berkaitan dengan Peraturan Daerah Riau tentang anggaran proyek Pekan Olahraga Nasional. Ia diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Politikus Golkar itu juga ditetapkan tersangka dalam pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberian suap terhadap M. Faisal Aswan dan M. Dunir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau. Keduanya telah divonis empat tahun penjara lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp 900 juta dalam pembahasan peraturan daerah PON tersebut. "Dalam kasus ini, RZ diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana," ujar Johan.

Kemudian Rusli juga dinyatakan tersangka pembentukan Badan Kerja Pemanfaatan Tanaman Kayu di Pelelawan dan Siak. Dalam kasus ini, Rusli dianggap menyalahgunakan kewenangan. "RZ diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1," ujarnya.

Adapun Rudi Alfonso, pengacara Partai Golkar, mengaku bingung dan mempertanyakan alasan kader Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka. "Saya tidak tahu bukti apa yang menjerat yang bersangkutan (Rusli Zainal)," kata Rudi ketika dihubungi Jumat, 8 Februari 2013.

Menurut Rudi, persidangan kasus dugaan suap PON dan izin usaha hutan sama sekali tidak menjerat Rusli Zainal. Ia sudah mempelajari dua kasus ini dan rekannya satu partai itu dinyatakan bersih dari dua perkara. Dia menilai KPK masih kekurangan bukti untuk menaikkan status kasus Rusli dari penyelidikan ke penuntutan dari dua kasus itu.

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/08/078460017/Gubernur-Rusli-Zainal-Resmi-Tersangka

Wih ngeri ya negri ini. Perjalanan dinas tak d sertai tiket kuitansi. Lah pake kuitansi aja bs d diselewengkan, lebih baik sistem pelaporan nya pake tiket elektronik nya deh. Kl kuitansi travel masih bs abal2...

akan lebih baik kalo tiket, hotel dan kendaraan darat diatur oleh kantor jadi si pejabat yg jalan-jalan dikasih uang saku saja yg besarnya ditentukan berdasar jabatannya.
gak perlu report report an segala,,,cukup kasih uang jalan saat sebelum berangkat

@lombok
Wah golkar kena juga akhirnya :lol:

^^

golkar mah hipster, uda kena KPK sejak 2008 :lol:, jadi uda ga aneh lg :lol:

^^

golkar mah hipster, uda kena KPK sejak 2008 :lol:, jadi uda ga aneh lg :lol:

Udah berpengalaman korupsi puluhan tahun sih :lol:

Nambah lagi tuh abis kasus pengadaan Al-qur'an.

Bingungnya, 2 survey menunjukkan elektabilitas partai ini paling tinggi.

Nggak rela kalau makhluk itu jadi presiden, bahkan dia jadi calon pun ane juga gak rela.

Sekarang survey gak bisa di percaya, tergantung yg bayar. Tapi mulai dari sekarang kalau pilih presiden mesti lihat track record partainya apakah banyak anggotanya yg terlibat korupsi dan jalan2 di DPR.

akan lebih baik kalo tiket, hotel dan kendaraan darat diatur oleh kantor jadi si pejabat yg jalan-jalan dikasih uang saku saja yg besarnya ditentukan berdasar jabatannya.
gak perlu report report an segala,,,cukup kasih uang jalan saat sebelum berangkat
Sebenarnya dengan sistem lumpsum (cash on carry) itu PNS dimaksud dapat
mengatur sendiri penggunaan uangnya, dengan tanggung jawab yg dapat dipertanggungjawabkan.
Segepok uang akan dibayarkan
sekaligus dimuka dengan satu-satunya alat bukti
yang dilampirkan yaitu Surat
Perintah Perjalanan Dinas.
Namun pada prakteknya jadi sangat mudah diselewengkan. Perjalanan dinas (perdin) ini sudah seringnya tidak efisien.. diselewengkan + dimark-up pula, hebat ya aparatur negara ini :D

* Batasan2 tidak jelas yg sering di-acc dianggap perdin supaya keluar duitnya. Misal batasan jarak luar kota, yg cuma perjalanan antar batas kota bisa dihitung luarkota (contoh lawang-purwosari atau jl. A yani Sby-waru) . Waktu > 8 jam sudah dihitung 2 hari.

* Belum lagi "bonus" yg didapat. Perdin salah satu didalamnya ada uang harian yg terdiri uang makan, uang saku, dan
transportasi lokal. Uang saku? Lho ini kan dinas, konteksnya masi pekerjaannya. Ya sudah tanggung jawabnya. Ngapain pake dikasi uang saku segala. Kayak anak sekolahan saja..

* Tidak efesien.
Sering rombongan rame2 seakan lagi tamasya. Bukan hanya ikut diklat atau seminar. Studi banding saja yg ikut bisa puluhan orang.
Sering bawa keluarga. Entah ini pemberangkatannya pake uang sendiri atau dari uang perdin resmi / perdin yg diselewengkan tetap saja tidak pada tempatnya kalo ternyata kemudian ikut menginap d hotel berbintang yg sama.

*Bagian intern yg mengontrol keluarnya uang perdin juga perlu dicopot nih kalo banyak kong kalikongnya. Tidak transparan & tidak ada audit eksternal. Gampang kluar duit karena beranggapan toh uang anggarannya masi berlimpah.

Sekarang survey gak bisa di percaya, tergantung yg bayar. Tapi mulai dari sekarang kalau pilih presiden mesti lihat track record partainya apakah banyak anggotanya yg terlibat korupsi dan jalan2 di DPR.
Track record juga tidak bisa dipercaya, wong komposisi dari segitu banyaknya poli-tikus. Yg terekspose media & hukum apes. Yg tdk terekspos alias belum ketauan ya lebih banyak lagi. Kecil kecil tapi masif sampai kelas kakap.
ketika mereka2 ini berkolaborasi dengan politikus busuk, pengemplang pajak, advocaat hitam dan diperkuat dengan tv media "yg sudah dibeli", maka opini yg terbentuk adalah: orang suci bahkan layak jadi capres 2014
:nuts:

* Belum lagi "bonus" yg didapat. Perdin salah satu didalamnya ada uang harian yg terdiri uang makan, uang saku, dan
transportasi lokal. Uang saku? Lho ini kan dinas, konteksnya masi pekerjaannya. Ya sudah tanggung jawabnya. Ngapain pake dikasi uang saku segala. Kayak anak sekolahan saja..




Uang saku mah bukan kek anak sekolah. Namun kl dinas mengingat bahwa mereka (kalo bener) ada mengorbankan kehidupan pribadi mereka untuk kerja, maka uang saku diperlukan. Selain itu anggapan nya untuk ongkos laundry, ongkos lembur, dll. Bukan pemborosan sih. Tp emang seperti itu

Nambah lagi tuh abis kasus pengadaan Al-qur'an.

Bingungnya, 2 survey menunjukkan elektabilitas partai ini paling tinggi.

Nggak rela kalau makhluk itu jadi presiden, bahkan dia jadi calon pun ane juga gak rela.

Lah masalah nya si kuning mempuntai media televisi berbentuk berita untuk untuk menjatuhkan partai lain dan membangun kharisma politik partai mereka.

Sedangkan si biru tak ada kan....

Maka tak heran kasus macam lapindo, al quran, korupsi oon yg kader2nya partai kuning tak petnah ekspos

makanya masukin hary tanoe ke demokrat dijamin cespleng lagi......

Udah berpengalaman korupsi puluhan tahun sih :lol:
Kan Golkar kendaraan politiknya jaman Soeharto/Orde Baru.:ohno::nuts:

Sebenarnya dengan sistem lumpsum (cash on carry) itu PNS dimaksud dapat
mengatur sendiri penggunaan uangnya, dengan tanggung jawab yg dapat dipertanggungjawabkan.
Segepok uang akan dibayarkan
sekaligus dimuka dengan satu-satunya alat bukti
yang dilampirkan yaitu Surat
Perintah Perjalanan Dinas.
Namun pada prakteknya jadi sangat mudah diselewengkan. Perjalanan dinas (perdin) ini sudah seringnya tidak efisien.. diselewengkan + dimark-up pula, hebat ya aparatur negara ini :D


maaf gw potong...
maksudku tadi adalah urusan transportasi baik udara, laut, darat semua diatur dari kantor sehingga pejabat gak perlu nenteng duit untuk beli tiket atau bayar taksi.
pejabat hanya diberi tunjangan perjalanan/uang makan yg besarnya tergantung jabatannya misal 100rb per hari.
perjalanan dinas tsb sudah ditentukan lamanya misal 3 har, maka si pejabat dibekali duit 300rb terserah duit tsb mau buat apaan yg penting dia terima berdasar surat tugas sebesar itu.
sepulang dari dinas gak perlu lagi membuat laporan keuangan tapi cukup laporan kerja selama diluar kota.

@fajarmuhasan,

Waktu g kerja di perusahaan logistik raksasa di NZ sih kalau ada perjalan dinas semua di atur kantor. Kalau ada yg di reimburse, gua di suruh kasih kantor foto kopi rekening bank gua plus bill asli. Habis itu akhir tahun masih di audit. Kalau di audit kepalanya yg tanggung jawab. Habis itu di Financial statementnya juga di bahas pengeluran apa yg tinggi dan jadi bahan pertanggung jawaban CEOnya. Jadi rada sulit utk mark up.

Kalau saya lihat pemerintah kelihatan masa bodoh dan jarang penemuan BPKP jadi KPI para menteri.

@mr n mrs handaja,

It is about people control on the wanted output. Tinggal opini masyarakat di giring saja. Masyarakat harus di sadarkan kewajibannya utk jadi hakim yg adil. Jadi ketika debat capres di gelar, wajib rakyat tau seberapa bersih partai pendukungnya (berapa banyak kader mereka yg tersangkut korup). Logikanya, ketika partai gak bersih akhirnya jadi spt sekarang ini saling sandera dan bau darah. Efeknya mereka gak kerja maksimal. Yg rugi kita.

Masih ingat jaman Suharto kan? Dia kan dapat check kosong dari rakyat tanpa kontrol. Outputnya ya tau sendiri....

@Anugrah84,

Kita tdk ingin demokrasi gaduh model USA kan? Akhirnya bukan solusi yg di dapat tapi yg di dapat adalah telenovela. Kalau sering ribut rezekinya berkurang.

dipta anindita istri muda irjen djoko susilo ternyata cantik juga hehehehe...
kasus-nya pencucian uang, itu maksudnya irjen djoko punya bisnis ilegal spt (sbg contoh) judi lalu uangnya dibelanjakan properti biar hilang jejak judinya,,,atau gimana?

Nazaruddin: Pak Jokowi Tolong Monas Dibersihkan, Ada yang Mau Digantung

Nazaruddin angkat bicara di tengah adanya isu surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) KPK untuk Anas Urbaningrum di kasus Hambalang. Komentar Nazar tak jauh dari Anas dan Monas.

"Sekarang suruh aja Pak Jokowi sekarang bersih-bersih Monas nanti mana tau ada orang yang digantung. Kan jadi Monasnya sudah bersih," ujar Nazaruddin sebelum masuk ke kantor KPK, Kamis (14/2/2013).

Nazaruddin hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pencucian uang Irjen Djoko Susilo. Selama ini Nazar dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan keterlibatan Anas baik itu ketika di penyidikan, di persidangan atau pun dalam sesi wawancara dengan wartawan.

Anas dan Monas memang dalam beberapa waktu terakhir menjadi dua kata yang bisa dibilang identik. Ini tak lepas dari pernyataan Anas yang menyatakan dirinya siap digantung jika terbukti melakukan korupsi di Hambalang.
Sumber :
http://news.detik.com/read/2013/02/14/151723/2170205/10/nazaruddin-pak-jokowi-tolong-monas-dibersihkan-ada-yang-mau-digantung?nd772204btr

Punya selera humor juga di Nazarudin

^^^^^^
kan Nazarudin juga Manusia :) .

Nazaruddin: Pak Jokowi Tolong Monas Dibersihkan, Ada yang Mau Digantung


Sumber :
http://news.detik.com/read/2013/02/14/151723/2170205/10/nazaruddin-pak-jokowi-tolong-monas-dibersihkan-ada-yang-mau-digantung?nd772204btr

Punya selera humor juga di Nazarudin

hahahaha kan anas bilang "satu rupiah" korupsi baru digantung,
klo ber milyar rupiah ato ratusan ribu dollar ga digantung dong..:lol:

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::bash::bash::bash::bash::bash:

Jakarta, GATRAnews - Kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya serius mempidanakan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Mantan direktur Korlantas Polri yang yang suda dicap sebagai tersangka itu diberondong 'peluru' yang cukup dasyat.
Hingga hari ini, KPK terus memburu harta sang Jenderal. Sejauh ini lembaga pemburu korupsi yang dikomandani Abraham Samad itu telah menyita enam rumah milik Djoko. Keenam rumah itu terdiri dari dua rumah di Kota Solo, tiga di Yogyakarta, dan satu di Semarang.
"Hari ini terkait dengan kasus DS (Djoko Susilo, red), KPK memasang pelat sita lanjutan di Semarang dan Yogyakarta. Yang terlaksana Solo kemarin, sekarang Semarang dan Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Johan menambahkan, KPK telah memasang tanda atau plang sita di enam rumah itu pada hari Kamis (14/2). Sebelumnya, penyidik baru memasang plang sita pada dua rumah Djoko Susilo di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2012) lalu.
Rumah pertama, kata Johan, terletak di Jalan Samratulangi, Gremet, Solo, Jawa Tengah. Kedua, di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Sondakan, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Kemudian rumah ketiga, di Jalan Langenastran Kidul dan Jalan Patehan Lor, Alun-alun Selatan, Yogyakarta. Keempat, di Jalan Patehan Lor No 36 A, Yogyakarta. Kelima di Jalan Patehan Lor No 34, Yogyakarta. Keenam, rumah di Bukit Golf, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.
Menrut Johan, penyegelan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek simulator SIM 2011. KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka TPPU sejak 9 Januari 2013.
Kasus TPPU ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM. Nilai TPPU yang dilakukan Djoko diduga mencapai Rp 45 miliar. Modus pencucian uang dilakukan, antara lain, melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko. Informasi yang diperoleh Kompas.com dari KPK menyebutkan, nilai aset yang diperoleh sejak 2012 mencapai Rp 15 miliar.
Sementara nilai aset yang diduga diperoleh sejak Djoko saat menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk sejumlah lahan di Leuwinanggung, Tapos, Bogor, dan Cijambe, Subang.
Aset tiga rumah di Yogyakarta milik Djoko Susilo yang disita petugas KPK bukan atas namanya sendiri. Rumah yang berada di Jalan Langenarjan No 7 Kraton, Yogyakarta, itu atas nama putrinya, Popi. Setelah dibeli oleh Djoko, rumah jadi tidak terawat, padahal perabot di dalamnya seperti meja, kursi, almari, dan lain-lainya merupakan benda antik, peninggalan pemilik sebelumnya.
Rumah tersebut dibeli Djoko sekitar tahun 2010 lalu seharga Rp 5,5 miliar di dalam kompleks jeron beteng, Jalan Langenastran Kidul dan Jalan Patehan Lor, Alun-alun Selatan, Yogyakarta.
Rumah itu tergolong rumah kuno. Masyarakat setempat menyebut rumah tersebut Dalem Supraban. Sebab, dahulu rumah di kompleks jeron beteng Keraton Yogyakarta tersebut milik Sugeng Suprobo, salah seorang kerabat keraton keturunan Sultan Hamengku Buwono VII.
Kondisi rumah besar di atas lahan seluas 600 meter persegi tersebut kotor tak terurus. Temboknya mulai berlumut dan halamannya ditumbuhi rumput-rumput liar.
Setengah tahun lalu, petinggi Polri ini kembali membeli sebidang tanah tepat di samping rumahnya di Patehan Lor seharga Rp 350 juta. Namun, setelah dibayar lunas, rumah-rumah tersebut justru tak pernah ditinggali dan ditinggalkan begitu saja.
Rumah Djoko di Jalan Patehan Lor No 36 A, Yogyakarta, merupakan rumah kuno bekas perajin batik Sastrosengojo yang dibangun tahun 1921. Di depan rumah tersebut masih terdapat sumur serta bekas kolam pencuci kain batik. Awalnya, rumah itu dimiliki oleh Ariono Abdulka sebelum dibeli Djoko Susilo seharga Rp 3,5 miliar.
Rumah ini tergolong mewah pada zamannya. Di pintu gerbang terdapat atap dengan ukir-ukiran bertuliskan tahun 1921 serta tulisan tahun renovasi 1988. Kemudian bangunan utama berbentuk limasan dengan kayu gebyok tua di bagian depan. Sementara itu, di sisi kanan dan kirinya terdapat pintu lain.
Halaman rumah ini sangat luas, tetapi ditumbuhi rumput-rumput liar serta penuh dengan dedaunan kering. Tepat di sisi kanan rumah terdapat gang sempit yang menghubungkan ke sebidang tanah dan rumah kecil di belakang. Tak puas dengan rumah besar tersebut, Djoko juga membeli tanah beserta rumah kecil seharga Rp 350 juta yang dulu milik salah seorang warga Patehan Lor.
Sebelumnya, pada Rabu (13/2), rumah milik Djoko di Jalan Samratulangi, Kampung Gremet RT 1 RW 7, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, didatangi tim penyidik KPK. Mereka pun langsung memasang papan segel penyitaan rumah mewah ini.
KPK kemudian bergerak ke Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo. Pada Kamis (14/2/2013), KPK menyita sebuah rumah mewah di Jalan Perintis Kemerdekaan, dengan disaksikan Suharno, ketua RT setempat. Rumah besar yang dikelilingi tembok setinggi tujuh meter yang lebih mirip benteng itu pun disegel KPK. Nilai rumah ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Bagi Indonesian Corruption Watch (ICW), ini menunjukkan bahwa banyak jenderal yang memiliki kekayaan luar biasa. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak jenderal yang memiliki kekayaan fantastis. Sedikit demi sedikit proses penyitaan yang dilakukan KPK terhadap aset Djoko membuka harta karun yang bersangkutan," kata Peneliti ICW, Donal Faridz, Kamis (14/2/2013) malam.
Namun, Donal sangat menyayangkan sikap Polri yang sampai saat ini belum membuka nama-nama pemilik rekening gendut. "Kasus rekening gendut kan menjadi bukti, namun sampai sekarang Polri masih tidak mau membuka nama pemilik rekening tersebut walaupun komisi informasi sudah memerintahkan untuk dibuka," pungkasnya. (HP)

http://www.gatra.com/fokus-berita/24655-memburu-harta-sang-jenderal.html

^^ akhir dari petualagan sang jendral.
tapi kok dari informasi yang dirilis KPK beberapa akta asetnya beralih kepemilikan dalam sekejap ya??
Notarisnya pasti orang hebat deh :bash:

@Lombok,

Itu baru satu jendral dan baru satu angkatan. Belum dari TNI. Coba di chek ada berapa jendral di seluruh Indonesia.

Belum lagi parpol.

Benar2 Indonesia lagi di rampok.

bro:
hambalang itu proyek apaan sech dan status proyeknya skrg bagaimana?
koq anas ada di dalamnya

(maaf tanya disini karena susah searching)

^^ beritanya udah lama, dan sangat santer, tiap hari ada di TV. masa ga nemu di google, ada banyak saya search kok

wisma atlet dan sekolah atlet... karena aliran dana hambalang dicurigai masuk ke kas timses anas dalam Konfrensi PD waktu pemenangan anas sebagai ketua PD... selain itu selain anas yg tersangkut juga adalah nazaruddin, Andi Malarangeng, Angelina sondakh, dll

semua terbuka sejak nazaruddin mulai bersiul

^^ beritanya udah lama, dan sangat santer, tiap hari ada di TV. masa ga nemu di google, ada banyak saya search kok

wisma atlet dan sekolah atlet... karena aliran dana hambalang dicurigai masuk ke kas timses anas dalam Konfrensi PD waktu pemenangan anas sebagai ketua PD... selain itu selain anas yg tersangkut juga adalah nazaruddin, Andi Malarangeng, Angelina sondakh, dll

semua terbuka sejak nazaruddin mulai bersiul

OK makasih infonya...
yg masih bingung adalah bangunan wisma atlit kan gak mahal mahal amat biayanya,,,jikapun dikorup juga gak banyak,,,beda dg proyek bandara atau proyek pembangkit listrik skala besar.
dan wisma atlit itu peruntukan utk siapa karena biasanya wisma atlit dibangun untuk PON atau kegiatan multi event?

maaf tanya lagi....

catatan:
saya jarang baca berita dan nonton tv berita,,,,banyakan nonton bola soalnya

dipta anindita istri muda irjen djoko susilo ternyata cantik juga hehehehe...
kasus-nya pencucian uang, itu maksudnya irjen djoko punya bisnis ilegal spt (sbg contoh) judi lalu uangnya dibelanjakan properti biar hilang jejak judinya,,,atau gimana?
udah bener uang.nya dibelanjain properti, tapi sertifikat.nya atas nama istri2, istri3, anak1, anak2, sepupu, om, dll... jadi ketika kekayaan.nya dicek nggak bakalan ketahuan aset dia yg sebenarnya ada berapa...

IMO, dipta anindita itu sebenarnya bisa disita oleh KPK karena dianggap sebagai hasil cuci uang irjen djoko loh... *upss*:lol:

Merpati bakal pangkas rute merugi
Senin, 25 Februari 2013 | 17:40

JAKARTA, kabarbisnis.com : PT Merpati
Nusantara Airline berencana menghapus rute-
rute yang tidak memberikan kontribusi ke
pendapatan perseroan. Selama ini masih
banyak rutenya yang tidak produktif.
....
"Kami juga dipertanyakan, anggaran itu
untuk apa saja. Ini dilakukan oleh direksi
sebelumnya, tapi saya ditanyai anggaran
itu untuk apa saja," tambahnya.
Rudy mencontohkan keanehan anggaran di
neraca keuangannya. Seakan tidak percaya,
Rudy membeberkan ada anggaran untuk
acara ulang tahun mencapai Rp 21 miliar
bahkan hingga pembuatan kalender sebesar
Rp 2 miliar.
....
Rudy menargetkan pembenahan dari sisi
internal ini akan dilakukannya selama dua
tahun mendatang. Sebab, perseroan
menginginkan ada rencana Initial Public
Offering (IPO) pada 2015.
"Maksud kami IPO itu biar laporan keuangan
kami transparan dan bisa diawasi publik.
Sebab keuangan kami selama ini dianggap
bermasalah karena ada dugaan yang korupsi
baik korupsi uang tiket hingga uang bahan
bakar," tambahnya.
-kbc10-

Selengkapnya:
http://www.kabarbisnis.com/m/read/2837003

@mind_manager,

Bisa di check dari PPTKA karena hampir semua transaksi pasti dari bank. Mau lebih akurat lagi pakai audit forensik.

Bagaimana dgn hartanya Suharto, Angie dsb, apakah di sita negara? Berat mau bikin Indonesia bersih kalau sapunya masih sama dari jaman eyang.

Satu2nya yah DPR bersih dan presiden bersih. Yg lain tinggal di pensiun dini.

udah bener uang.nya dibelanjain properti, tapi sertifikat.nya atas nama istri2, istri3, anak1, anak2, sepupu, om, dll... jadi ketika kekayaan.nya dicek nggak bakalan ketahuan aset dia yg sebenarnya ada berapa...

IMO, dipta anindita itu sebenarnya bisa disita oleh KPK karena dianggap sebagai hasil cuci uang irjen djoko loh... *upss*:lol:

diptanya cantik hehehe,,,dia kan kebagian hartanya Djoko harusnya juga ikutan ditahan tapi terpisah ama djoko-nya

kalo masalah pembyaran properti gak selamanya lewat bank atau transfer kadang bawa duit tunai pake kopor atau transfernya pake nama orang lain....bagi koruptor tentu udah ada petunjuk kerjanya supaya harta gak disita semua sbg bekal selepas dari penjara

anas sudah menyebut konspirasi apa belum yak?
semoga dia gak menyebut konspirasi zionis dech...

anas sudah menyebut konspirasi apa belum yak?
semoga dia gak menyebut konspirasi zionis dech...

Ouucccchhhhh.....

menunggu dibukanya "lembaran" berikutnya dari mas Anas..:applause: (pemilu 2004, century, hambalang)

akankah si Gedong dan si Klimis diciduk setelah 2014? :lol:

Anas Siap Bongkar Keterlibatan Ibas di Kasus Hambalang
27 Februari 2013 03:20 WIB

http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/20130223_Anas_Mengundurkan_Diri_dari_Ketum_PD_2427.jpg
Keterlibatan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di kasus dugaan korupsi proyek Hambalang siap dibongkar Anas Urbaningrum. Hal tersebut akan Anas lakukan apabila Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang dianggapnya paling mengetahui keterlibatan Ibas tidak mau menjelaskan.

"Kalau hadis Rowahunya itu pak Amir Syamsuddin
saya kan hanya ikut rapat mendengarkan itu yang pas menjelaskan itu pak Amir. Kecuali pak Amir Syamsuddin kalau ditanya tidak mau menjelaskan ya nanti pemain penggantinya ya saya lah," kata Anas saat wawancara eksklusif yang ditayangkan RCTI, Rabu(27/2/2013) dini hari.

Penyebutan nama Ibas pertama kali diketahui saat Anas mengantar Nazaruddin ke kediaman SBY di Cikeas sebelum pergi ke Singapura. Kala itu SBY disebut-sebut marah karena mengetahui Ibas menerima aliran uang proyek Hambalang.
Anas juga mengaku siap buka-bukaan mengenai nama-nama orang yang disebut Nazaruddin terlibat di sengkarut proyek Hambalang, termasuk Ibas. Meski katanya ia tentu akan mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang penting dan tidak buat dirinya.

"Ada tugas-tugas penting yang akan saya lakukan jadi ukurannya yang penting meskipun kecil kita harus berpikir untuk hal besar jadi urusan-urusan yang mungkin kurang penting tidak akan saya lakukan tapi tergantung penting tidak penting," ujarnya.
Sumber :
http://www.tribunnews.com/2013/02/27/anas-siap-bongkar-keterlibatan-ibas-di-kasus-hambalang

Oh Demokrat, nasibmu kini :sad2:

Silakan di bongkar mas Anas, yg terpenting anda bisa buktikan anda tdk bersalah. Ini pembuktian terbalik.

Masi topik yg sama^^

Anas: ada orang penting terlibat kasus Hambalang
Rabu, 27 Februari 2013 | 07:47

JAKARTA. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mulai melakukan perang terbuka. Perlahan-
lahan, Anas mulai membuka beberapa fakta
yang selama ini belum pernah terungkap di
publik.
Bahkan, Anas pasca menyatakan mundur,
melempar ancaman, akan membeber sejumlah
kasus besar yang melibatkan penguasa, baik
terkait Hambalang maupun skandal dana
talangan Bank Century. Terakhir, pernyataan
Anas memberi sinyal bahwa SBY mengetahui
keterlibatan putranya dalam kasus Hambalang.
Rabu (27/2/2013) dinihari, mantan komisioner
Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu meladeni
wawancara khusus yang ditayangkan di RCTI.
Dalam kesempatan itu, Anas sempat
mengungkit keterlibatan Edhie Baskoro
Yudhoyono putra bungsu presiden SBY dalam
kasus korupsi Proyek Hambalang yang kini
menjeratnya.
Anas mengatakan anggota Majelis Tinggi Amir
Syamsuddin paling tahu mengenai keterlibatan
Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di
kasus Hambalang.
Penyebutan nama Ibas pertama kali diketahui
saat Anas mengantar Nazaruddin ke kediaman
SBY di Cikeas sebelum pergi ke Singapura. Kala
itu SBY disebut-sebut marah karena
mengetahui Ibas menerima aliran uang proyek
Hambalang.
"Kalau itu tanya pak Amir Syamsuddin, pak
Amir pernah pertama kali meminta keterangan
atau informasi dari Nazaruddin tentang
aliran-aliran uang salah satunya ya, dan
memang jawaban Nazaruddin mengejutkan, dia
menyebut beberapa orang yang menerima uang
itu," kata Anas.
Saat didesak oleh sang pembawa acara Ariyo
Ardi mengenai tudingan yang menyebut nama
Ibas terlibat di kasus Hambalang, Anas enggan
menjelaskan lebih jauh dan beralasan dirinya
tidak mau mencelakakan orang lain. Anas
menyerahkan hal tersebut kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi(KPK).
"Biarlah nanti proses hukum berjalan KPK
bekerja maksimal sekali lagi saya tidak dalam
posisi mendoakan mendorong-dorong orang
untuk celaka," ujar Anas.
Anas mengatakan dalam konteks pertemuan
itu, Amir adalah orang yang paling tahu dan
seharusnya membuka kepada publik. Namun
saat ditantang untuk membuka isi pertemuan
itu, Anas menyebut dia sebagai orang di
urutan kedua setelah Amir.
Hal tersebut akan Anas lakukan apabila Amir
Syamsuddin yang juga Menteri Hukum dan HAM
yang dianggapnya paling mengetahui
keterlibatan Ibas tidak mau menjelaskan.
"Kalau hadis, Rowahunya itu pak Amir
Syamsuddin saya kan hanya ikut rapat
mendengarkan itu yang pas menjelaskan itu
pak Amir. Kecuali pak Amir Syamsuddin kalau
ditanya tidak mau menjelaskan, ya nanti
pemain penggantinya ya saya lah," kata
Anas.
Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akhirnya sedikit membuka tabir soal sangkaan
penerimaan atau janji kepada Anas
Urbaningrum tekait kasus Hambalang dan
proyek-proyek lain.
"Konstruksinya dia penyelenggara negara
yang diduga menerima pemberiaan atau janji
terkait dengan kewenangannya. Salah satu
hal yang disangkakan pada Anas adalah pasal
12 huruf a atau b atau 11 Tipikor itu di
antaranya adalah salah satunya mobil," kata
Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya,
Jakarta, Selasa (26/2/2013).


http://mobile.kontan.co.id/news/anas-ada-orang-penting-terlibat-kasus-hambalang/2013/02/27

Ini pengakuan lengkap Marzuki Alie soal GTIS
Rabu, 27 Februari 2013 | 18:25 WIB

Kabar soal kaburnya Taufiq Michael Ong, pemilik Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) menyeret
nama petinggi Partai Demokrat Marzuki Alie yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Dalam wawancara dengan Tabloid KONTAN, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pernah menyebut Marzuki Alie adalah penasihat di GTIS (Tabloid KONTAN, edisi 18−24 Juni 2012).
.....
http://mobile.kontan.co.id/news/ini-pengakuan-lengkap-marzuki-alie-soal-gtis/2013/02/27



Ini Alasan KPK belum tetapkan Boediono tersangka
Rabu, 27 Februari 2013 | 15:24

JAKARTA. Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menetapkan mantan gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjabat wakil presiden (Wapres)
Boediono sebagai tersangka dalam kasus dana talangan Century dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat Timwas Century DPR dengan pimpinan KPK di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Menurut Ketua KPK Abraham Samad, KPK belum bisa menetapkan Boediono ataupun yang lain sebagai tersangka karena belum memeriksa Deputi Gubernur BI Bidang.Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.
....
http://mobile.kontan.co.id/news/ini-alasan-kpk-belum-tetapkan-boediono-tersangka/2013/02/27

Bantah terima duit Hambalang, Ibas:Itu lagu lama
Rabu, 27 Februari 2013 | 19:15 WIB

JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPP
Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas membantah
pernyataan mantan Ketua Umum DPP
Demokrat Anas Urbaningrum bahwa dia
menerima aliran dana hasil korupsi proyek
Hambalang. Ibas menganggap pernyataan
Anas sebagai lagu lama yang diulang.
"Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang.
Saya katakan tudingan tersebut tidak benar
dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin
kalau saya tidak menerima dana dari kasus
yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas
dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu
(27/2).
Ibas berharap masyarakat dapat melihat
secara jernih dan tidak terpengaruh dengan
opini-opini. Ibas menyarankan Anas agar fokus
saja menjalani proses hukum di Komisi
Pemberantasan Korupsi dan tidak beropini di
hadapan publik.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu
mengaku mendorong penuntasan kasus
Hambalang. "Silakan kasus ini dibuka selebar-
lebarnya dan kita berikan kesempatan kepada
KPK dan pihak pengadilan untuk menuntaskan
kasus ini dengan adil dan transparan,"
pungkas Ibas.
Seperti diberitakan, Anas mengaku pernah ikut
dalam pertemuan antara M Nazaruddin dan
politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin yang
membahas kasus Hambalang. Saat itu, Amir
meminta keterangan Nazar terkait aliran uang
Hambalang.
Pada rapat itu, Anas mengaku hanya
mendengarkan penjelasan Nazar kepada Amir.
Menurut Anas, penjelasan Nazar terkait aliran
uang Hambalang cukup mengejutkan. Tanpa
menyebut nama, Anas menyebut beberapa
orang menikmati uang proyek Hambalang.
Ketika dikejar dengan pertanyaan soal
beredarnya tudingan bahwa Ibas turut
menikmati uang yang diduga suap tersebut,
Anas hanya menjawabnya secara singkat.
"Saya hanya ikut rapat dan mendengarkan.
Jadi, kalau hadist, rawahu-nya Pak Amir,
kecuali Pak Amir pas ditanya tak mau
menjelaskan, pemain penggantinya adalah
saya," kata Anas.


http://mobile.kontan.co.id/news/bantah-terima-duit-hambalang-ibas-itu-lagu-lama/2013/02/27

diptanya cantik hehehe,,,dia kan kebagian hartanya Djoko harusnya juga ikutan ditahan tapi terpisah ama djoko-nya

denger2 sih, dipta.nya itu sendiri juga 'hadiah' dari seseorang yg telah dibantu oleh irjen djoko....:runaway:

^^ Masih mending karena tidak melakukan gratifikasi seks seperti oknum sebelah

Didesak Jerat Boediono, Ini Jawaban KPK

http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160341/Didesak-Jerat-Boediono,-Ini-Jawaban-KPK-#

JAKARTA - Timwas skandal Bank Century mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Wakil Presiden Boediono dalam kasus itu. Timwas berpendapat, Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia yang menandatangani persetujuan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) juga harus dijerat, bukan hanya Budi yang dulu menjabat deputi di Bank Indonesia.

Menanggapi itu, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, bahwa memang dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian FPJP adalah berdasarkan keputusan semua gubernur BI, termasuk Boediono yang saat itu menjabat sebagai gubernur BI. Sebab, dalam melaksanakan tugasnya, gubernur BI adalah kolektif kolegial.

Dari situ, Abraham menegaskan tidak menutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka gubernur lainnya, termasuk Boediono. Sebab, lanjutnya dalam sprindik penetapan tersangka atas nama Budi Mulya, tertulis 'BM dkk', artinya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

"Tapi untuk langkah lebih jauh perlu lebih akurat untuk menetapkan gubernur atau dewan gubernur lain berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan," kata Abraham di hadapan Timwas Century, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/2).

Menurut Abraham, penetapan tersangka lainnya belum bisa dilakukan sebelum KPK memeriksa Budi Mulya. Saat ini, KPK baru memeriksa saksi-saksi terkait Budi. Belum ada jadwal pemeriksaan atas namanya.

"Saya jelaskan bahwa sampai sekarang KPK belum mengambil kesimpulan bahwa gubernur lainnya juga terlibat jika BM (Budi Mulya) belum diperiksa, kalau sudah maka nanti kemungkinan akan ada bukti-bukti untuk yang lainnya," tegas Abraham.

Hal senada juga diungkap Wakil Ketua KPK, Busryo Muqqodas. Busyro mengatakan, dalam menuliskan 'BM dkk' adalah hal yang tidak mudah bagi KPK.

Katanya independen? :ohno:
Di tekan timwas kok mau aja :bash:

^^ Masih mending karena tidak melakukan gratifikasi seks seperti oknum sebelah
:hilarious

paling nggak sudah menjawab pertanyaan saya, gimana caranya jenderal bintang dua bisa kenal akrab sama putri solo, daan, mau diajak nikah:lol:

Didesak Jerat Boediono, Ini Jawaban KPK

http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160341/Didesak-Jerat-Boediono,-Ini-Jawaban-KPK-#

Katanya independen? :ohno:
Di tekan timwas kok mau aja :bash:

Walaupun gak ada bukti, Abraham Samad kan sudah berkoar waktu pemilihan KPK bahwa dia akan menuntaskan Century atau mundur kalo gk mampu. :nuts:

denger2 sih, dipta.nya itu sendiri juga 'hadiah' dari seseorang yg telah dibantu oleh irjen djoko....:runaway:

Beritanya sih, 'imbalan' karena sudah mbantu bapaknya dipta yg usahanya mau bangkrut :D

Beritanya sih, 'imbalan' karena sudah mbantu bapaknya dipta yg usahanya mau bangkrut :D

Lanjut.....
Dipta tsb itu kuliah dimana dan profesinya apa sebelum dikawinin Djoko?

dipta tu masih muda ya ? gw kira umurnya di atas 35 an

dipta tu masih muda ya ? gw kira umurnya di atas 35 an

Masih muda dan cantik. Sayang banget harus jatuh ketangan penyamun

Lanjut.....
Dipta tsb itu kuliah dimana dan profesinya apa sebelum dikawinin Djoko?

Kul di univ terkemuka di solo sono. Kalo g salah 11 maret. Umurny 19 waktu dinikahin DS. Semuanya dtinggalkan begitu saja, kuliah hukum & jabatan sbg putri solo 2008, tiba2 jadi asosial setelah menikah.. sangat disayangkan :madwife:

KPK GELEDAH RUMAH SAKSI KASUS IRJEN DJOKO SUSILO DI BSD
Jum'at, 01 Maret 2013 | 04:48 WIB

http://m.bisnis.com/articles/kpk-geledah-rumah-saksi-kasus-irjen-djoko-susilo-di-bsd

ya saya cuman liat dia yg pake kerudung, saya kira umurnya 35 tahunan ternyata seumuran juga

Kul di univ terkemuka di solo sono. Kalo g salah 11 maret. Umurny 19 waktu dinikahin DS. Semuanya dtinggalkan begitu saja, kuliah hukum & jabatan sbg putri solo 2008, tiba2 jadi asosial setelah menikah.. sangat disayangkan :madwife:

konon saat nikah dapat mahar uang tunai 15 milyar rupiah,,,,jadi bingung ngebayanginnya saat itu uangnya dibawa pake berapa kopor.

wajah cantik sangat menggoda lelaki yg punya jabatan dan uang banyak
uang banyak juga menggoda wanita cantik

semoga aja setelah kasus irjen djoko selesai si dipta gak jadi artis sinetron

Di Indonesia enak bgt yah, kawin siri tanpa di ketahui istri sah.

konon saat nikah dapat mahar uang tunai 15 milyar rupiah,,,,jadi bingung ngebayanginnya saat itu uangnya dibawa pake berapa kopor.

wajah cantik sangat menggoda lelaki yg punya jabatan dan uang banyak
uang banyak juga menggoda wanita cantik

semoga aja setelah kasus irjen djoko selesai si dipta gak jadi artis sinetron

Harusnya curiga kalau maharnya aja nyampe 15 M.
Atau pura-pura bego karena udah kelilit utang. Kalau dia dikawinin karena mau bantu bapaknya, yah cuma mau bilang "kasihan kamu nak, mimpimu pupus karena harus ngelonin jenderal kunyuk".

Harusnya curiga kalau maharnya aja nyampe 15 M.
Atau pura-pura bego karena udah kelilit utang. Kalau dia dikawinin karena mau bantu bapaknya, yah cuma mau bilang "kasihan kamu nak, mimpimu pupus karena harus ngelonin jenderal kunyuk".

mahar kan atas kesepakatan kedua belah pihak,,,mungkin awalnya minta 30M tapi akhirnya setuju 15M

kalo beneran utk menutupi utang maka si dipta jadi korban orang tuanya
tapi kalo dipta juga suka uang yaaaa itu udah jadi jalan hidupnya

:bash::bash::bash::bash::bash::bash::bash:

TEMPO.CO, Yogyakarta - Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, merilis hasil analisis terhadap 1365 kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung.

"Ada 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012, dengan nilai total hukuman finansial Rp15,09 triliun," kata Rimawan kepada media seusai diskusi diseminasi hasil riset mengenai "Estimasi Biaya Eksplisit Korupsi Berdasarkan Putusan MA 2001-2012" di Yogyakarta, Senin, 4 Maret 2013.

Namun, Rimawan juga menyodorkan data pembanding nilai denda finansial tadi dengan besaran jumlah nilai uang yang dikorupsi, atau ia sebut biaya eksplisit korupsi, yakni Rp168,19 triliun. Data itu jauh sekali dibandingkan dengan nilai denda finansial untuk koruptor yang hanya sebesar 8,9 persennya saja atau berarti negara kehilangan uang sebanyak Rp153,1 triliun.

"Ini akibat UU Tipikor 2001 hanya menerapkan denda maksimal Rp1 miliar, tapi dikenakan bagi kasus korupsi dengan nilai uang negara yang dicuri bisa ratusan milyar," kata dia.

Dia juga memperkirakan kerugian negara jauh lebih besar jika dimasukkan pula biaya antisipasi dan penanganan kasus korupsi, biaya implisit atau efek beban finansial negara akibat korupsi. Kerugian negara di luar uang yang dikorup itu, dia kategorikan sebagai biaya sosial korupsi yang rumusan penghitunganya belum ada di Indonesia. "Semestinya ada, karena di negara maju biaya sosial kejahatan itu ada rumusan hitunganya," ujar dia.

Kata Rimawan besaran biaya sosial bisa membengkak jika ada praktik pencucian uang yang terjadi dan mengalir hingga ke luar negeri. Biaya pengejaran aset yang dicuci itu tentu sangat besar, sementara efeknya bisa membuat dinamika ekonomi nasional terkena imbasnya sebab ada dana yang lari ke kawasan asing. "Kalau ada pencucian uang, kerugian makin besar," kata dia.

Biaya sosial korupsi juga bisa membengkak jauh lebih besar jika terjadi di sektor semacam kehutanan. Kata Rimawan, sektor ini membuat beban negara akibat kerusakan lingkungan berlangsung jangka panjang. "Kalau UU Tipikor memasukkan biaya sosial korupsi sebagai dasar pengenaan denda koruptor pasti miskin," kata dia.

Direktur Divisi Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, membenarkan kerugian negara akibat korupsi jauh sekali dibanding hasil pengenaan denda hukuman bagi koruptor. Namun, bagi Oce revisi UU Tipikor mengenai peningkatan jumlah denda belum tentu efektif. "Bisa saja dibesarkan nilainya, tapi tetap saja tergantung keputusan hakim," ujar dia.

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/Akibat-Korupsi-Uang-Negara-Menguap-Rp16819-triliun

Ternyata istri mudanya banyak :D
(Kirain dulu si poppy anaknya)

KPK says Djoko married teen to hide his wealth
Senin, 04 Maret 2013 | 11:27 WIB

http://s7.directupload.net/images/130304/of5shieh.jpg (http://www.directupload.net)
JAKARTA. At a glance, the relationship between teen pageant queen Dipta Anindita and top police general Djoko Susilo, 48, might
be described as naive gold digger meets dirty
old man.
Dipta, a former Putri Solo, was only 19 when
she married Djoko, who gave her a handsome
Rp 15 billion (US$1.5 million) dowry.
However, as the Corruption Eradication
Commission (KPK) digs deeper into the Djoko’s
case, investigators have found indications that
his polygamous marriage to Dipta was aimed
at covering up the wealth he allegedly illicitly
amassed.
The KPK has confiscated 11 houses owned by
Djoko, who has been arrested and charged
with corruption and money laundering in the
Rp 200 billion (US$20.6 million) driving
simulator procurement scandal that occurred
when he led the National Police Traffic Corps
(Korlantas).
The commission has confiscated 11 of Djoko’s
houses — some on lots larger than a hectare
— in Depok, West Java; Jakarta; Semarang
and Surakarta, Central Java; and
Yogyakarta.
Djoko allegedly has Rp 40 billion in assets in
Surakarta alone; the amount of his total
assets remains unknown.
While Djoko bought all the houses, the
properites have been registered to several of
his relatives, including Dipta and other women
also suspected to be his wives. One house in
Surakarta was registered to Dipta, while
another was registered to Poppy Femialya, a
woman friend.
The KPK has questioned both Dipta and Poppy
as witnesses in the case. Djoko is alleged to
have wired money received as kickbacks from
the procurement project to both women. He
has also given seven luxurious houses and an
apartment to Dipta.
It is unclear how many wives Djoko has. Other
than Suratmi, his first wife, and Dipta, he
has also reportedly married a woman named
Mahdiana.
Yenti Garnasih, a criminal law and money
laundering expert from Trisakti University,
said that she suspected Djoko was “layering”
his assets to escape detection. “It is more
difficult for the KPK to investigate Djoko’s
assets if their ownership has been handed over
to other people,” she told The Jakarta Post
on Saturday.
Yenti said that the commission had to speed
its investigation of Djoko’s assets if it wants
to find them. “If the KPK moves too
cautiously and too slowly, then it will be too
late since it will be very difficult to trace
where the money went.”
The KPK, according to Yenti, had to be stern
and swift, without going overboard in
exercising its authority. “The KPK needs to
make sure that the assets confiscated are
related to the driving simulator procurement
case. If the houses were bought after 2011,
when the case occurred, then the KPK will
have to justify its actions.”
KPK deputy chief Bambang Widjojanto said
that he was convinced that most of Djoko’s
assets were bought with money obtained
illicitly.
“Is the financial profile of Djoko, who spent
his entire career in the police, suitable with
his job?” he told the Post.
Djoko is the third graft suspect charged under
the Money Laundering Law by the KPK,
following the conviction of two disgraced
lawmakers, Wa Ode Nurhayati, a former
member of the House of Representatives’
budget committee, and Muhammad
Nazaruddin, the former Democratic Party treasurer.

http://mobile.kontan.co.id/news/kpk-says-djoko-married-teen-to-hide-his-wealth/2013/03/04

Gerindra: Panggil Sri Mulyani ke
Jakarta
Selasa, 05 Maret 2013 | 11:07 WIB

JAKARTA. Partai Gerindra mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Keuangan
Sri Mulyani di Amerika Serikat terkait kasus
Century. Partai Gerindra pun mendesak KPK
membatalkan rencana itu.
"Kenapa tidak Sri Mulyani yang dipanggil KPK
ke Jakarta? Rencana KPK itu harus
dibatalkan," kata Wakil Ketua Umum DPP
Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Selasa (5/3).
Fadli mengatakan, sikap KPK itu hanya
menghamburkan uang negara. Selain itu, hal
itu menunjukkan perlakuan istimewa terhadap
Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Padahal,
kata dia, setiap warga negara seharusnya
diperlakukan sama di mata hukum.
"(Sikap KPK) jangan sampai menjadi preseden
buruk dalam penegakan hukum serta
menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk
datang memenuhi panggilan KPK dan
menjelaskan apa yang diketahuinya terkait
Century," pungkas Fadli.
Seperti diberitakan, KPK akan memeriksa Sri
Mulyani sebagai saksi di Amerika Serikat pada
April 2013. Menurut KPK, proses pemeriksaan di
AS agar mempercepat proses penyidikan. Tanpa
menyebut nama, penyidik KPK nantinya juga
akan terbang ke Tokyo dan Jepang untuk
memeriksa saksi-saksi Century.
Sri Mulyani dianggap tahu seputar Century
karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas
Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi
Menkeu, Sri Mulyani mengaku kepada Jusuf
Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu
bahwa kegagalan Bank Century bukan
disebabkan krisis.
Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu
laporan soal status gagal sistemik Bank
Century. Pada 2012 lalu, Timwas Century
juga sempat meminta Sri Mulyani turut
dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul
pernyataan dia bahwa dia telah melapor
kepada JK soal bail out pada 21 November
2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal
tersebut dilakukan. Namun, JK membantah
soal laporan itu. JK mengaku baru menerima
informasi bail out pada 25 November 2008 .
Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri
terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun
sudah meminta keterangan Wakil Presiden
Boediono yang juga mantan Gubernur Bank
Indonesia. Dalam kasus Century, KPK
menyatakan, mantan Deputi Pengawasan Bank
Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi
Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga
kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk
Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan
karena faktor kesehatan. (Sandro Gatra/ Kompas.com )

http://mobile.kontan.co.id/news/gerindra-panggil-sri-mulyani-ke-jakarta/2013/03/05

:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:

Death finalty....the way untuk Indonesia yang corruptor !!!! mentaliteit udah dari jaman batu...untuk korupsi:ohno::ohno::ohno:

REPUBLIKA.CO.ID, PEKAN BARU -- Terpidana perkara korupsi Raja Thamsir Rachman kepergok wartawan tengah 'kondangan' di acara pesta pernikahan anak mantan pejabat Riau, Ahad (3/3).
Mantan bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Riau itu dinyatakan bersalah atas perkara korupsi berjemaah APBD Indragiri Hulu senilai Rp116 miliar. Thamsir pun seharusnya menjalani hukuman 8 tahun penjara.
Thamsir datang menghadiri pesta pernikahan Yoannita Kesuma anak dari Drs H Raja Marjohan Yusuf, mantan pejabat Asisten III Kantor Gubernur Riau dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu pada Minggu sekitar pukul 14.00 WIB.
Thamsir tampak datang dengan didampingi sejumlah pejabat Riau dan disambut dengan ramah oleh pihak tuan rumah, tanpa pengawalan aparat kepolisian.
Kader Partai Demokrat yang masih menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Riau ini tampak sehat.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada akhir tahun 2012 silam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Raja Thamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu selama 8 tahun kurungan penjara.
Selain hukuman kurungan, terdakwa kasus korupsi berjamaah dana kasbon APBD Kabupaten Indragiri Hulu itu juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta atau subsider selama 2 bulan penjara.
Thamsir juga diwajibkan mengganti dan mengembalikan uang negara sebesar Rp28,8 miliar atau diganti hukuman kurungan selama 2 tahun.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj6aug-terpidana-korupsi-kepergok-kondangan

KPK mencegah Mahdiana, istri kedua
Djoko Susilo
Selasa, 05 Maret 2013 | 17:55 WIB

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mencegah Mahdiana, istri kedua Irjen Djoko Susilo,
untuk bepergian ke luar negeri selama enam
bulan. Sebelumnya, KPK juga sudah mencegah
Dipta Anindita, istri Djoko yang lain ke luar
negeri.
"Pada tanggal 4 Maret 2013, KPK
mengeluarkan surat cegah untuk tidak
bepergian ke luar negeri atas nama Mardiana,
jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta
terkait kasus dugaan TPPU dengan tersangka
DS," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP,
Selasa (5/3).
Menurut Johan, pencegahan terhadap
Mahdiana berlaku selama enam bulan ke depan,
terhitung sejak 4 Maret. Status perempuan
yang berdomisili di Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, ini adalah saksi untuk kasus dugaan
korupsi dala pengadaan simulator untuk ujian
Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan tersangka
Djoko Susilo, suaminya sendiri.
Terkait Mahdiana, KPK sudah mengambil
dokumen asli pernikahannya dengan Djoko. Di
surat nikah itu, Djoko menikah pada 14 Mei
2001 dengan surat bernomor 818/129/V/2001.
Djoko diketahui memiliki istri pertama bernama
Suratmi. Penyidikan KPK menemuka ia memiliki
istri lain yakni Dipta dan Mahdiana. br />

http://mobile.kontan.co.id/news/kpk-mencegah-mahdiana-istri-kedua-djoko-susilo/2013/03/05

http://m.tempo.co/read/news/2013/03/01/063464435/Nikah-Kedua-Djoko-Susilo-Tercatat-di-Pasar-Minggu

http:// m.tempo.co/read/news/2013/03/01/063464444/Bisnis-Mahdiana-Istri-Kedua-Djoko-Susilo

:):):):):):)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengusulkan agar partai politik boleh memiliki badan usaha yang harus dijalankan secara profesional.

"Usulan agar partai politik boleh memiliki badan usaha, dengan pertimbangan untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan uang negara," kata Ali Maskur Musa, pada diskusi Revisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dimyati Natakusumah dan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat State Budget Watch Ramson Siagian.

Menurut Ali Masykur, badan usaha tersebut merupakan upaya kemandirian partai politik untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan uang negara.

Badan usaha yang dikelola secara profesional, menurut dia, juga sebagai pembelajaran bagi partai politik untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai.

"Dengan transparansi, maka keuangan parpol bisa lebih dipertanggungjawabkan," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini, sebagaimana dilaporkan Antara.

Menurutnya, keuangan partai politik yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, maka pelaporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa secara transparan dan rinci.

Jika partai politik dibolehkan memiliki badan usaha berikut pelaporan keuangannya yang transparan, menurut dia, merupakan langkah akuntabilitas sekaligus mengurangi tindakan korupsi.

Sementara itu, Dimyati Natakusuma menyatakan, mendukung usulan partai politik boleh memiliki badan usaha sebagai upaya menuju mandiri dan profesional sehingga berdampak meningkatkan kepercayaan publik.

Ali menambahkan, jika aturan perundangan membolehkan partai politik memiliki badan usaha dengan konsekuensi penegakan hukum yang tegas maka partai politik tidak akan bermain-main dengan uang negara.

Keuangan negara tersebut, menurut dia, termasuk keuangan negara untuk daerah seperti, dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

"Pada era otonomi daerah saat ini, daerah yang kaya sumber daya alam, rawan terjadi penyalahgunaan uang negara," katanya. (TMA)

http://www.gatra.com/politik/25589-hindari-korupsi,-parpol-diusulkan-boleh-punya-badan-usaha.html

waduh ide yg aneh..parpol bikin usaha?
kalo dasarnya korup mau dibentuk lembaga apapun ya tetap korup

dengan badan usaha malah lebih mudah untuk korupsi...bisa pake istilah menang tender proyek

Banyak korupsi, ketua bupati se-
Indonesia nilai otoda sudah oke
Kamis, 07 Maret 2013 | 12:39

SURABAYA, kabarbisnis.com : Banyaknya
kepala daerah yang terjerat kasus korupsi
tidak harus disikapi dengan menolak sistem
otonomi daerah (otoda) dalam pembangunan.
Sistem tersebut dianggap masih cukup efektif
untuk mengangkat perekonomian daerah,
mengurangi disparitas antara pusat dan
daerah serta mengurangi jumlah kemiskinan
di daerah.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI), Isran Noor dalam acara
sarasehan dalam rangka HUT ke-67 PWI dan
peringatan HPN 2013 tingkat Jawa Timur di
Mercure Grand Mirama, Surabaya, Kamis
(7/3/2013).
Diungkapkan Irsan, saat ini, memang cukup
banyak kepala daerah yang tersandung kasus
korupsi. Jumlahnya tidak lagi 174 kepala
daerah yang terkena kasus, namun sudah
membengkak menjadi 222 kepala daerah.
Jumlah tersebut belum termasuk anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
yang juga tersandung kasus yang sama.
"Banyak yang bilang, dengan kondisi
tersebut, sistem otoda telah gagal, otoda
telah memindahkan koruptor ke daerah dan
menjadi sumber persoalan dalam pemerintah.
Bahkan, ada yang menginginkan daerah
dikembalikan ke pusat. Menurut saya, jika
hal tersebut dilakukan, itu sama halnya
dengan kemunduran dalam sistem pemerintah
bangsa Indonesia," tegas Isran yang juga
menjabat sebagai Bupati Kutai Timur.
Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang
tersandung kasus korupsi tersebut akibat
ketidak pahaman mereka terhadap persoalan
hukum dan administrasi. Dan ini harus
dicarikan solusinya, bukan dengan
mengembalikan sistem otoda pada sistem
sentralisasi.
Namun kondisi itu akhirnya juga memicu
rendahnya serapan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) sejak tiga tahun
terakhir. Daya serap menurun karena
persoalan aturan. Ada ketakutan,
keengganan, keresahan untuk mengambil
inisiatif dan kebijakan karena takut terjerat
kasus korupsi.
"Ini akhirnya yang menjadi persoalan otoda.
Padahal dengan adanya otoda, ada jalan
bagi kepala daerah untuk mengambil inisiatif
yang kreatif untuk kesejahteraan
masyarakatnya sehingga jumlah kemiskinan
menjadi semakin kecil," ujarnya.
Di Jatim misalnya, angka kemiskinan kian
terkikis. Pada tahun 2009 persentasenya
masih di kisaran 16,68%. Di 2010 menyusut
menjadi 15,26% dan di 2011 menjadi 14,23%.
Pada tahun 2013, dengan tingkat
pertumbuhan sebesar 7,27%, tingkat
kemiskinan kembali menyusut dikisaran
13,08%.
·kbc6·

http://www.kabarbisnis.com/m/read/2837348

DPR: Perketat Pengawasan Transfer Dana ke Daerah
Thursday, 07 March 2013 14:14

http://www.indonesiainfrastructurenews.com/index.php/4240-dpr-perketat-pengawasan-transfer-dana-ke-daerah

Dahlan Iskan Instruksikan Adhi Karya Stop Sogok
Monday, 11 March 2013 13:53

http://s1.directupload.net/images/130311/eqnb95mo.jpg (http://www.directupload.net)
I-NEWS, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan
Iskan meminta direksi PT Adhi Karya Tbk
(Persero) tidak melakukan praktik sogok
menyogok dalam mengerjakan sebuah proyek
karena hanya akan memicu terjadinya korupsi.
"Saat ini saya juga menekankan agar Adhi
Karya bekerja keras untuk membangkitkan
kembali perusahaan yang namanya sempat
terpuruk akibat ulah pejabat yang menjadi
tersangka kasus korupsi Hambalang," kata
Dahlan pada acara HUT Adhi Karya ke-53, di
Gedung Adhi Karya, Jakarta, Senin (11/3/2013)
Menurut Dahlan, praktik sogok menyogok
sesungguhnya tidak hanya terjadi di Adhi Karya
tetapi hampir di semua BUMN Karya.
"Jadi, sudahlah tidak usah main seperti itu.
Daripada main sogok, lebih baik tidak dapat
proyek," kata Dahlan.
Di depan sekitar 300 orang karyawan Adhi
Karya, Dahlan juga memberi motivasi agar
seluruh manajemen tidak larut dalam
keterpurukan akibat pukulan bertubi-tubi, mulai
dari kasus Hambalang sampai dengan kasus
pembangunan fasilitas PON (Pekan Olahraga
Nasional) di Riau.
Diketahui, pada awal Maret 2013, KPK
menetapkan Kepala Divisi Konstruksi I dan
mantan Direktur Operasional Adhi Karya Teuku
Bagus Mochammad Noor sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi pembangunan
proyek Hambalang. Ia diduga menyalahgunakan
wewenang dan merugikan keuangan negara
dalam proyek senilai Rp2,5 triliun.
"Saya tahu pimpinan Adhi Karya stres. Tapi
saya bangga sudah bisa lepas dari tekanan itu,
dan mulai mencoba untuk bangkit," tegas
Dahlan yang berharap, dalam mengerjakan
proyek monorel Adhi Karya lebih serius dan
sepenuh hati.
"Anggap saja proyek monorel ini sebagai proyek
penebusan dosa Adhi Karya. Dengan begitu Adhi
Karya juga bisa menampik anggapan bahwa
proyek BUMN selalu molor," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Dahlan juga berjanji akan
memberi penghargaan kepada karyawan Adhi
Karya yang memiliki prestasi dalam
mengerjakan proyek lebih cepat, dan benar-
benar bersih tidak ada indikasi korupsi dan
sogok menyogok.
"Tim proyek yang merupakan terbaik diberi
hadiah Rp1 miliar juga tidak masalah, yang
penting bekerja cerdas dan tidak macam- macam," kata Dahlan. ( IN-25/Ant )

http://www.indonesiainfrastructurenews.com/index.php/4274-dahlan-iskan-instruksikan-adhi-karya-stop-sogok