Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

http://kepriprov.go.id/id/images/stories/iklan/pemerintah/logo-kepri.jpg

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Utara dengan Vietnam dan Kamboja
- Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
- Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat
http://kepriprov.go.id/id/images/stories/iklan/pemerintah/peta-kepri2.jpg
Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau :
1. Kota Tanjungpinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Lingga
6. Kabupaten Kepulauan Anambas (New)

Data Kependudukan :

Total Penduduk : 1.313.923

dengan Rincian :

Tanjungpinang 139.666
Batam 685.438
Bintan 119.237
Karimun 199.745
Natuna 91,733
Lingga 82.590

(Data Tahun 2006)

Data Pontesi Daerah memberikan gambaran sektor-sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau. Sektor-sektor tersebut antara lain :

Sektor Kelautan
yang merupakan sektor yang memiliki potensi sangat besar karena berdasarkan karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang merupakan 96% lautan. Pada sektor kelautan ini akan memaparkan data potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya, Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau, Migas dan Kapal Tenggelam, serta Industri Kelautan.

Sektor Pertanian, potensi pertanian di Kepulauan Riau yang meliputi luas lahan menurut jenis lahan dan produksi tanaman buah-buahan.


Sektor Pariwisata,
Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan asing sebesar 1,5 juta orang pada tahun 2005. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kabupaten dan Kota. Pantai Melur dan Pantai Nongsa di Kota Batam, Pantai Belawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leisure Park di Kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling.

Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-event khas daerah. Di kota Tanjungpinang terdapat pulau penyengat sebagai pulau bersejarah karena di pulau ini terdapat mesjid bersejarah dan makam-makam Raja Haji Fisabililah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.
Pantai Trikora,Bintan
http://farm4.static.flickr.com/3013/2937808136_9d0d1b1a96_o.jpg

Sektor Industri
Industri manufaktur yang berskala kecil sampai sedang dan industri besar, terutama industri perkapalan, agroindustri dan perikanan. Saat ini industri yang paling banyak di Kepulauan Riau adalah industri elektronik seperti PCB, komponen komputer, peralatan audio dan video dan bagian otomotif. Industri ringan lainnya seperti industri barang-barang, garmen, mainan anak – anak, peralatan rumah tangga. Industri lainnya fabrikasi baja, penguliran pipa, peralatan eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket lepas pantai dan alat berat terdapat di Bintan, Batam dan Karimun.

Disamping itu, kegiatan perdagangan di Kepulauan Riau difokuskan pada ekspor dan impor dengan total nilai ekspor di tahun 2004 mencapai USD 4.910 milyar dan impor USD 4.175 milyar yang berasal dari kegiatan ekspor 95 perusahaan ke 60 negara. Nilai Ekspor melampaui nilai impor.

Selanjutnya, untuk menyongsong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun, nilai investasi asing yang telah ditanam mencapai US$ 543.200.000.
Kawasan Industri Batamindo,batam
http://www.powen.com.sg/image/projectPhotos/BatamIndustrial.jpg
http://eddymesakh.files.wordpress.com/2008/06/0306_kota_kawasan-batamindo_apri003.jpg

Batam udah ada threadnya dan kebetulan banyak gambarnya bro :) ... Posting ttg Bintan, Lingga, Singkep, Natuna, Anambas, Karimun, dan Kundur juga ... Biar mantep :cheers:

Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau :
1. Kota Tanjungpinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Lingga
6. Kabupaten Kepulauan Anambas (New)

satulagi kabupaten Karimun
di KEPRI sudah ada 2 Kota dan 5 Kabupaten

dan berikutnya dengar dengar sih akan ada
Kabupaten Batam Kepulauan
Kota Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Dabo-Singkep :cheers:

Data Kependudukan :

Total Penduduk : 1.313.923

dengan Rincian :

Tanjungpinang 139.666
Batam 685.438
Bintan 119.237
Karimun 199.745
Natuna 91,733
Lingga 82.590

(Data Tahun 2006)

untuk data hingga 3 sep 2008 populasi Kota Batam sudah 823.178 ribu jiwa dab Kota Tanjung Pinang 205.145 ribu jiwa :)

satulagi kabupaten Karimun
di KEPRI sudah ada 2 Kota dan 5 Kabupaten

dan berikutnya dengar dengar sih akan ada
Kabupaten Batam Kepulauan
Kota Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Dabo-Singkep :cheers:

WOw, yang terakhir itu beneran, tuh ???

Soalnya ibukota Kabupaten Lingga (termasuk Pulau Singkep) kan ada di Daik. Penentuan ibukota di Daik yang menimbulkan kontroversi karena, secara visual Dabo lebih maju daripada Daik.

Kalau ada Kabupaten Batam Kepulauan, berarti Rempang dan Galang akan jadi Kabupaten sendiri .... Kemungkinan Ibukotanya di Belakangpadang :p~

Tapi, saran aku sih ya ... sebaiknya jangan pemekaran melulu. Soalnya, pemekaran itu memakan banyak biaya. Dan kalau tidak hati2 memang bisa tidak efektif. Pembangunan Ibukota Kabupaten Lingga di Daik aja sampe hari ini masih belum selesei, kok sudah mau pemekaran lagi ??

http://farm4.static.flickr.com/3235/3003505867_4daa997f37.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3015/3004341766_df534e7a06.jpg?v=0

Kamis, 23 Oktober 2008 | 00:07 WIB

Tanjung Pinang, Kompas - Beberapa proyek sarana dan infrastruktur ibu kota Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, baru mulai digarap. Jembatan yang menghubungkan Pulau Dompak dengan Tanjung Pinang baru dibangun dengan penancapan beberapa tiang fondasi di dalam laut.

Dari pengamatan Kompas, Rabu (22/10), beberapa tong- kang dan kapal penarik, membawa bahan-bahan material, seperti tiang-tiang pancang. Sebuah tongkang yang memuat alat berat untuk menancapkan tiang di dalam laut terlihat mengapung di sekitar tempat pembuatan jembatan di Pulau Dompak.

Panjang jembatan yang menghubungkan Pulau Dompak dengan Tanjung Pinang sekitar 960 meter dengan nilai proyek Rp 244,58 miliar.

Luas Pulau Dompak—yang sudah gundul akibat eksploitasi tambang bauksit—sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar 957 hektar.

Selain jembatan yang baru mulai dibangun, kantor gubernur juga sudah mulai dibangun. Kantor gubernur, termasuk kantor dinas dan badan Pemerintah Provinsi Kepri, dengan nilai proyek Rp 274 miliar itu dibangun di kawasan bekas tambang bauksit.

Beberapa proyek sarana dan infrastruktur lain yang akan dibangun di Pulau Dompak, antara lain pembangunan jalan utama senilai Rp 196,88 miliar, jalan penghubung Rp 51,59 miliar, dan jalan lokal Pulau Dompak senilai Rp 57,55 miliar.

Dari catatan Pemprov Kepri, realisasi pembangunan kantor gubernur saat ini baru 18,9 persen, jembatan Pulau Dompak-Tanjung Pinang 5,4 persen, kantor DPRD 1,3 persen, dan jalan utama baru 17,6 persen.

Menurut anggota DPRD Provinsi Kepri Hotman Hutapea, Tanjung Pinang sudah cukup padat. Oleh karena itu, pemilihan ibu kota oleh DPRD direkomendasikan ditetapkan di Pulau Dompak. ”Di Pulau Dompak, tak banyak permukiman penduduk. Selain itu, wilayah masih cukup luas,” katanya. (FER)

http://farm4.static.flickr.com/3152/2937875402_8483ba4294.jpg?v=0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/8/8a/Gedung_Gubernur_Kepri.JPG

http://www.kab-karimun.go.id/images/dinas/27068347GEDUNG_B.jpg

http://rustam2000.files.wordpress.com/2008/07/poster-0-dompak-jpeg2.jpg

http://rustam2000.files.wordpress.com/2008/07/poster-1-dompak-jpeg2.jpg

http://rustam2000.files.wordpress.com/2008/07/poster-2-dompak-jpeg1.jpg

http://rustam2000.files.wordpress.com/2008/07/poster-3-dompak-jpeg1.jpg

Harbour Bay Batam di Malam hari

http://i144.photobucket.com/albums/r197/daryl_dav/HarbourBayNight.jpg

This is the road network which interconnect bussiness center, civic center, and industrial center TO the airport, it is all-interconnected with such road :)

Click on IMAGE for larger resolution

Jalan Jendral Sudirman / as part of Batam Pan-Island Expressway
http://farm4.static.flickr.com/3258/2473944064_6a23a2ed0d.jpg (http://farm4.static.flickr.com/3258/2473944064_9e6fec5948_o.jpg)

Jalan Hang Tuah / as part of Batam Pan-Island Expressway
http://farm3.static.flickr.com/2275/2473135173_f93dc02d09.jpg (http://farm3.static.flickr.com/2275/2473135173_17a588a526_o.jpg)

Jalan Hang Tuah / as part of Batam Pan-Island Expressway
http://farm4.static.flickr.com/3183/2473953992_b206a38999.jpg (http://farm4.static.flickr.com/3183/2473953992_1189627887_o.jpg)

Hang Nadim Airport Access Road
1
http://farm4.static.flickr.com/3122/2473771497_a685d9d99f.jpg (http://farm4.static.flickr.com/3122/2473771497_d737c32d10_o.jpg)

2 Jangan berharap dengan gerbang bandara nan megah , karena yang akan anda jumpai adalah sebuah gerbang super-duper-minimalis ..
http://farm3.static.flickr.com/2339/2473772131_e554b0d2b8.jpg (http://farm3.static.flickr.com/2339/2473772131_e8de7ec388_o.jpg)

Monumen Burung yang tengah mengembangkan sayapnya inilah yang akan menyambut anda pertama kali (catatan: Kalau siang2 tuh Burung ada air mancurnya turun mengitari bebatuan tempat burung itu bertengger)
http://farm4.static.flickr.com/3118/2473772515_0c707dbde3.jpg (http://farm4.static.flickr.com/3118/2473772515_8435bfd216_o.jpg)

http://i171.photobucket.com/albums/u295/masoye/113_0091.jpg
SEKELUMIT SEJARAH RIAU-LINGGA
Secara ringkas latar belakang Kerajaan Riau-Lingga, termasuk Pulau Penyengat, bekas pusat pemerintahannya. Kerajaan Riau-Lingga adalah kelanjutan Kerajaan Melaka yang suatu waktu pindah ke Johor (Lama), kemudian ke Kepulauan Riau, sebagai akibat kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511.

Pada awal abad ke-18 terjadi perebutan kekuasaan dikalangan keturunan sulatan dan Bendahara di Johor yang mengundang campur tangan beberapa orang bangsawan Bugis, dari negeri Luwuk, Sulawesi.

Setelah sengketa perebutan kekuasaan itu erda, kepada Upu-upu Bugis itu diserahkan jabatan"Yang Dipertuan Muda" Johor, Riau-Lingga, dan pahang, yaitu pangkat kedua terpenting sesudah Sultan(Yang Dipertuan Besar).

Yang Dipertuan Muda (YDM) I hingga V menetap di Hulu Sungai Riau (Riau Lama) sebagai pusat pemerintahannya.

Raja Jaafar, YDM VI, menjadikan Pulau Penyengat sebagai tempat kediaman resminya. Raja Jaafar ialah putera Raja haji, YDM IV, pahlawan Riau-Johor yang syahid fi sabillah dalam perang menentang perluasan kekuasaan Belanda yang sudah menguasai bandar Melaka menggantikan Portugis pada akhir abad ke-18. Setalah kematian Raja Haji, Belanda membangun loji di Tanjung Pinang.

Pada awal abad ke-19, terjadi perebutan pengaruh di Selat Melaka antara Inggris dan Belanda, hingga terbitnya persetujuan "Treaty of London" pada 1824, dengan sasaran memecah-belah Kerajaan Riau-Lingga, Johor dan Pahang. Dimana, Johor dan Pahang, termasuk Singapura dibawah pengaruh kekuasan Inggris, sedangkan Riau -Lingga dibayangi oleh Belanda.

Sejak perjanjian itu, Belanda mulai merongrong Kerajan Riau-Lingga dengan berbagai kontrk dan perjanjian yang seringkali merugikan bagi Riau-Lingga. Akhirnya pada 1911, Gubernemen Belanda memaksakan konrak-perjanjian yang menghilangkan hak dan kekuasaan Sultan dan pembesarnya. Meraka hanya dijadikan pegawai pemerintahan Belanda belaka. Karena menolak isi kontrak, Sultan Riau dan pembesar-pembesarnya meningglkan Riau, mengungsi ke Singapura. Sejak itu berakhirlah peranan kerajaan Riau - Lingga.

PULAU PENYENGAT
Sebelum maraknya maskapai penerbangan di tanah air, daerah itu sangatlah terpencil. Apalagi sebelum Batam menjadi wilayah otorita. Wisatawan domestik sangat jarang berkunjung. Istilah Pulau Penyengat mungkin hanya didengar ketika berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Memang, pulau itu terkenal lantaran ditemukan banyak naskah kuno yang justru diteliti oleh orang asing. Dulu untuk mencapai Pulau Penyengat harus lebih dulu ke Pakan Baru lalu dilanjutkan dengan berperahu ke Tanjung Pinang.
Kini transportasi sangatlah mudahnya. Pengunjung tinggal naik pesawat terbang ke Batam. Sesampai di Bandar Udara Hang Nadim lalu beralih naik taksi bertarif Rp 60 ribu ke pelabuhan Telaga Punggur. Perjalanan berganti lewat jalan laut dengan menumpang kapal motor ke Tanjung Pinang, jika menumpang Mv. Baruna bertarif Rp 38 ribu atau Mv. Sentosa bertarif Rp. 30 ribu. Selanjutnya berlayar dengan perahu tempel (masyarakat sekitar menyebut "pompong") ke Pulau Penyengat dengan merogoh kocek Rp 4.000 per orang.

Jauhnya jarak dan lamanya perjalanan mungkin terasa sangat melelahkan. Namun, Penyengat yang tampak begitu dekat mata dan butuh waktu tempuh melaut sekitar 15 menit (berjarak kira-kira 1,5 km) dari Tanjung Pinang luruhkan penat. Kagum, haru, dan takjub seketika membuncah begitu melihat kebesaran ragam dan budaya yang tersaji di depan mata. Sebuah karya nenek moyang yang adiluhung dinikmati dengan mata telanjang. Begitu perahu sampai dan talinya ditambatkan di tonggak pelabuhan, akan terlihat sebuah pintu gerbang masuk ke pulau. Bentuknya sangat kokoh terbuat dari tembok. Warna kuning yang membalutnya menunjukkan ciri khas kemelayuan. Dari pelabuhan menuju pintu gerbang berjarak sekitar 200 meter dengan jalan melewati tembok mirip beteng. Setelah melewati perumahan penduduk, pertamakali yang dilihat adalah sebuah bangunan mirip Taj Mahal di India yang sebenarnya memang masjid, Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyegat, sering dianggap sebagai 'landmark" Pulau Penyengat. Dari sinilah perjalanan mengelilingi pulau sejarah Penyengat dimulai...

Pulau ini luasnya tak lebih dari 3,5 km persegi. Tanah berbukit-bukit dan berpasir dan kerikil, pantai landai, sebagaian berumput dan berbatu karang. Menurut legenda, nama "Penyengat" diberikan pada pulau ini, karena pernah para pelaut yang sedang mengambil air bersih disini, diserang oleh semacam lebah yang dipanggil 'penyengat' hingga membawa korban bagi rekan-rekan pelaut itu.Saat pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga bertempat dipulau itu, nama resminya menjadi "Pulau Penyengat Indera Sakti".

Pada 1803, dibina sebuah pusat pertahanan dalam negeri, berkedudukan Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga, sementar Sultan berkediaman di Daik-Lingga. Baru 1900-an, Sultan Riau-Lingga ke Pulau Penyengat.

Sejak itu peranan Pulau Penyengat sangat menonjol sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama islam, dan kebudayaan Melayu. Peranan itu berkakhir, saat Sultan Riau-Lingga terakhir, Abdul rahman Muazam Syah, meninggalkan pulau itu dan mengungsi ke Singapura pada 1911. Untuk menghindarkan agar harta-milik mereka tidak jatuh ketangan Belanda, Sultan dan pembesarnya memerintahkan kepada rakyatnya yang tinggal di Pulau Penyengat agar meruntuhkan bangunan-bangunan yang ditinggalkan, menanami tanah-tanah kosong dan menghancurkan apa saja yang sekiranya akan dirampas Belanda.

Itulah, walau Kesultanan Riau-Lingga belum 100 tahun berakhir, sisa-sisa keagungan dan kebesaran kerajaan Riau-Lingga banyak tinggal puing-puing yang berserakan.

http://images.masoye.multiply.com/image/28/photos/49/500x500/6/DSCN4126.JPG?et=tEzFjFwpmFd5%2B4YG23f%2COw&nmid=52999647
Komplek Raja Jaafar (Marhum Kampung Ladi), YDM-VI (1806-1832) dan Raja Ali (Marhum Kantor), YDM-VIII (1844-1857) adalah sebuah bangunan yang indah dengan pilar-pilar, kubah-kubah kecil yang dilengkapi dengan ukiran timbul, kolam air untuk bverwudlu dan hiasanlain nan megah. Bangunan direnovasi oleh pemerintah pada 1981-82.

Pada masa pemerintahan Raja Jaafar adalah masa sulit bagi Riau, karena masa itu terjadi perebutan supremasi kekuasaan antara Belanda dan Inggris di wilayah ini. Namun Raja Jaafar berhasil membina kerajaan, mengembangkan usaha tambang2 tmah di Singkep. Raja Jaafar mangkat di Daik-Lingga, jenazah dibawa ke Riau dan dimakamkam di Pulau Penyengat.

Berdampingan, terdapat makam Raja Ali, YDM-VIII, terkenal dengan sebutan "Marhum Kantor".

http://images.masoye.multiply.com/image/33/photos/49/500x500/3/Masjid-penyengat.JPG?et=Hcd1wjC3I8YH4ZP%2Cb9oY7Q&nmid=52999647
Mesjid indah ini dibangun tepat pada Hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1249 H (1832 M) atas prakarsa YDM VII, raja Abdul Rahman (Marhum Kampung Bulang).

Mesjid ini panjangnya 19.8m, lebar 18m dan ditopang 4 buah tiang beton. Pada tiap penjuru dibangun menara tempat bilal menyeru azan. Selain menara, terdapat 13 buah kubah, ada yang empat persegi. Seluruh berjumlah 17 buah, sebanyak raka'at sembahyang wajib umat Islam sehari semalam. Di halamannya terdapat dua buah bangunan baru untuk bersantai pengunjung. Terdapa pula dua balai untuk hajatan.

Dibangun di kawasan yang sudah dibeton dan diratakan setinggi 7 hasta dari tanah. Dimana untuk mengisi kawasan ini dengan batu, tanah, dan menimbunya, dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh penduduk Penyengat. Konon, untuk memperkuat beton dinding, menara, dan kubah dipakai putih telor, dan untuk mewarnai dinding beton dan kubah dipakai kuning telor. Bisa dibayangkan berapa butir telor yang dipakai?

Sebelum pintu masuk ruang utama, terdapat dua buah lemari yang isinya kitab-kitab dan naskah kuno terutama yang menyangkut agama Islam. Sebab memang buku ini merupakan koleksi perpustakaan kerajaan yang didirikan Raja Muhammad Yusuf AI Ahmadi, YDM-X Riau. Jumlahnya sekitar 500-an koleksi. Keunikan lain, begitu masuk ke ruang utama terdapat mushaf Alquran tulis tangan yang diletakkan dalam peti kaca. Berdasarkan catatan, ditulis oleh Abdurrahman Stambul, putra asli Riau yang dikirim Kerajaan Riau Lingga menuntut ilmu di Istambul, Turki, pada tahun 1867. Dan bila diperhatikan terdapat tulisan-tulisan kecil berbahasa melayu yang berisi terjemahan-terjemahannya. Ini menunjukkan pada saat itu orang Melayu sudah gemar membaca tafsir. Ada lagi yang menarik, yakni mimbarnya.
Terbuat dari kayu jati ukiran bermotif Jepara, Jawa Tengah. Diduga memang Raja Achmad sempat berkunjung ke Jepara untuk sebuah misi dagang. Selain itu masjid juga dilengkapi lampu gantung terbuat dari kristal kuno nan indah hinga mirip istana raja.

http://i171.photobucket.com/albums/u295/masoye/DSCN4167.jpg
[

http://farm4.static.flickr.com/3234/3014027205_7516bb9999.jpg?v=0
gambar gerbang utama
Komplek bekas istana Marhum Kantor ini hampir sebesar lapangan sepakbola yang dikelilingi oleh tembok. Walaupun gedung utama sudah tinggal pondasi saja, namun sisa keindahannya masih bisa ditandai.

Pada tembok yang mengelilingi gedung, pada pintu-pintu bertangga dan di sekitar Gerbang Utama yang masih utuh, bisa tergambar dengan jelas kemegahan gedung itu dahulunya.

Profil kastil gaya Portugis, tempat peranginan, permandian puteri, masih bisa memiliki sekelumit daya terik bagi pengunjung.

Masa pemerinthan Raja Haji Marhum Kantor (YDM-VIII) sebagai masa pembangunan fisik terutama di Pulau Penyengat, seperti, menyempurnakan bangunan Mesjid Pulau Penyengat, membuat dermaga beton, dan mendirikan istananya yang megah.

http://farm4.static.flickr.com/3246/3014027215_ba1c7d8f9e.jpg?v=0
Sebuah bangunan kecil yang dalam keseluruhannya masih utuh adalah bekas gudang mesiu atau obat bedil. Terbuat dari beton dengan dinding setebal hasta, jendela kecil berteralis besi.

Lokasi dekat dengan Makam Marhum Kampung Bulang yang beberapa ratus meter di belakang Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat.

Menurut keterangan, dulu terdapat empat buah gudang mesiu di Pulau Penyengat, lainnya sudah musnah tinggal bekas-bekasnya saja.

http://img368.imageshack.us/img368/7997/petakabanambas100dok2bw6.jpg


peta anambas

Dikhabarkan bahawa asalnya adalah milik Malaysia.....


Kepulauan Natuna dan Anambas Adalah Sebahagian dari Terengganu


Kepulauan Natuna dan Anambas asalnya milik Terengganu.Dikatakan bermula tahun1946,ianya dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan sejak itu tiada tuntutan balik dibuat.Wilayah ini kaya dengan minyak dan gas.

Fakta ini boleh digunakan untuk mengambil balik Pulau Batu Puteh pada pandangan aku.


http://forum.cari.com.my/logo/forum_logo.gif

http://forum.cari.com.my/viewthread.php?tid=384178&extra=page%3D1&page=1

Dikhabarkan bahawa asalnya adalah milik Malaysia.....




http://forum.cari.com.my/logo/forum_logo.gif

http://forum.cari.com.my/viewthread.php?tid=384178&extra=page%3D1&page=1

setahu saya wilayah anambas dan natuna merupakan peninggalan dari kesultanan riau berikut juga johor :cheers:

Belum Diakui Daerah Penghasil Migas


BATAM (BP) - Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dialokasikan pemerintah untuk daerah itu tahun 2009 sebesar Rp33 miliar. Dana tersebut belum termasuk dana bagi hasil minyak dan gas. Dana Alokasi Khusus (DAK) tanpa DAK kesehatan sebesar Rp4 miliar. Dana bagi hasil tanpa sumber daya alam minyak dan gas sebesar Rp10,4 miliar. Jika ditotal, Anambas akan mendapatkan dana dari pusat sekitar Rp47,5 miliar.


”Dana Migas belum putus karena masih perdepatan apakah Anambas termasuk daerah penghasil atau statusnya sama dengan kabupaten lain di Kepri,” ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis kepada Batam Pos, kemarin.


Menurut Harry, DAU Anambas jauh berbeda dengan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk. DAU Natuna tahun 2009 sudah diputuskan sebesar Rp90, 2 miliar. Dana alokasi DAK kesehatan sebesar Rp32 miliar. Dana bagi hasil sumber daya alam tanpa migas sebesar Rp10,4 miliar. Sehingga total dana yang diperoleh Natuna 133,2 miliar.


Saat ini, kata Harry, ada dua pendapat tentang Anambas. Pejabat Natuna mengatakan, Anambas tidak masuk sebagai daerah penghasil. Pihak Natuna menunjukkan peta Anambas bukan daerah penghasil Migas. Sedangkan dari pihak Anambas bersikukuh ingin jadi daerah penghasil.


”Sampai saat ini belum putus apakah Anambas jadi daerah penghasil. Karena letak tempat eksploitasi migas di Natuna masuk ke dua daerah,” kata Harry. Penjabat sementara Bupati Anambas, T Muchtaruddin belum bersedia memberikan komentar terkait dengan status Anambas. Ketika dihubungi kemarin melalui ponsel, tidak ada jawaban dari Muchtaruddin. Sedangkan menurut Wan Sarros, dari Badan Penyelaras Pembentukan Kabupaten Anambas, pihaknya saat ini hanya memantau dulu perkembangan Anambas. ”Kita serahkan ke bupati. Karena sudah menjadi wewenang bupati,” ujar Saros. (rob)

”Sampai saat ini belum putus apakah Anambas jadi daerah penghasil. Karena letak tempat eksploitasi migas di Natuna masuk ke dua daerah,” kata Harry. Penjabat sementara Bupati Anambas, T Muchtaruddin belum bersedia memberikan komentar terkait dengan status Anambas. Ketika dihubungi kemarin melalui ponsel, tidak ada jawaban dari Muchtaruddin. Sedangkan menurut Wan Sarros, dari Badan Penyelaras Pembentukan Kabupaten Anambas, pihaknya saat ini hanya memantau dulu perkembangan Anambas. ”Kita serahkan ke bupati. Karena sudah menjadi wewenang bupati,” ujar Saros. (rob)

penasaran dengan sepak terjang yang satu ini :lol:

http://www.pt-pp.com/images/project/70/70.jpg

http://www.pt-pp.com/images/project/11/11.jpg

Kepri Mesti Dapatkan Pengakuan Internasional
Bahasa Indonesia Berasal dari Bahasa Melayu Kepri


TANJUNGPINANG (BP)- Meskipun bahasa Indonesia disebutkan berasal dari bahasa melayu, namun tidak ada penegasan melayu yang dimaksudkan adalah melayu Kepri. Karena itu, komponen masyarakat Kepri harus gencar mensosialisasikan bahasa melayu yang dijadikan bahasa persatuan Indonesia berasal dari bahasa melayu Kepri.


‘’Masyarakat Indonesia mengakui bahasa persatuan Indonesia berasal dari Bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang mana, hingga kini belum ada pengakuan secara resmi. Kkita harus minta pengakuan pihak luar, bahwa asal bahasa melayu ditetapkan menjadi bahasa persatuan, berasal dari Kepri,’’ ujar Wakil Gubernur Kepri, Muhammad Sani, usai menghadiri dialog interaktif 200 tahun Raja Ali Haji di RRI Tanjungpinang, kemarin (14/11).


M Sani menambahkan bahwa tokoh berjasa menjadikan bahasa melayu menjadi bahasa nasional adalah Raja Ali Haji. Tokoh, yang sejak 5 November 2004 lalu ditetapkan pemerintah menjadi pahlawan nasional. Tokoh ini pun mesti disosialisasikan mendapatkan pengakuan internasional berkat jasanya. Melalui buku karangan Raja Ali Haji dijadikan pedoman penyusunan bahasa Indonesia secara nasional, berasal dari Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama, dijadikan kamus ekabahasa Nusantara.

Pengakuan diminta tak saja dari masyarakat Indonesia tetapi masyarakat internasional. Di beberapa seminar, dialog menghadirkan peserta luar negeri, Kepri telah mensosialisasikan asal bahasa Indonesia dari bahasa melayu Kepri. Terkait peringatan 200 tahun Raja Ali Haji, Wagub Sani mengatakan beberapa kegiatan dilakukan;, mengupas makna kata-kata pada Gurindam 12, dialog interaktif, Napak Nilas Raja Ali Haji, lomba baca Gurindam 12, ziarah ke makam Raja Ali Haji, seminar Tamaddun Melayu, dan puncaknya puncak peringatan 200 tahun Raja Ali Haji.(zek)

Kabupaten Baru di Kepri Dapat Rp 20 Miliar

Batam, Kompas - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyubsidi kabupaten yang baru terbentuk, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, sebesar Rp 15 miliar selama tiga tahun untuk mempersiapkan pemerintahan kabupaten. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Natuna juga memberi subsidi sebesar Rp 5 miliar selama tiga tahun.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Natuna Amirullah, Senin (6/10) di Batam.

”Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan subsidi untuk kabupaten yang baru sebesar Rp 5 miliar per tahun selama tiga tahun,” kata Amirullah. Subsidi itu mulai diberikan tahun 2008, yaitu sejak Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk.

Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepri. UU itu disahkan dan diundang-undangkan tanggal 21 Juli 2008.

Pemerintah Kabupaten Natuna--kabupaten induk dari kabupaten Kepulauan Anambas--lanjut Amirullah, juga memberikan subsidi kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 5 miliar selama tiga tahun.

”Polanya bisa bervariasi,” katanya. Misalnya, tahun pertama sebesar Rp 2 miliar, tahun kedua Rp 2 miliar, dan tahun ketiga Rp 1 miliar.

Pejabat Bupati Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas, Mukhtaruddin mengatakan, dana subsidi diperlukan untuk biaya operasional dalam mempersiapkan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

”Jika ada dana lebih, dana dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yang perlu,” katanya.

Amirullah menambahkan, dari batasan wilayah yang disebutkan dalam UU No 33/2008 saat ini, tidak terdapat blok migas di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, kabupaten produsen migas, yaitu Kabupaten Natuna, tetap akan membagikan dana bagi hasil (DBH) migas kepada daerah kabupaten lain di Provinsi Kepri.

Akan tetapi, lanjut Amirullah, batasan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat berubah karena dalam UU No 33/2008 itu juga disebutkan bahwa penegasan batas wilayah Kabupaten Anambas secara pasti di lapangan ditetapkan menteri dalam negeri, paling lama lima tahun.

Menurut Amirullah, persoalan blok migas tidak terlalu menjadi masalah antara Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

”Masalah blok migas itu, termasuk kontrak-kontrak dan pembagian hasil migas, selama ini ditangani pemerintah pusat,” katanya. (FER)

Dikhabarkan bahawa asalnya adalah milik Malaysia.....




http://forum.cari.com.my/logo/forum_logo.gif

http://forum.cari.com.my/viewthread.php?tid=384178&extra=page%3D1&page=1

saya dah masuk forum nie, sepertinya terlalu propokatif dan tanpa alasan jelas mengklaim anambas dan natuna bahagian dari pada kesultanan Trengganu padahal usia kesultanan Riau jauh lebuh tua dari pada kesultanan Trengganu :bash:^^ malas je nak debat kat situ

dasar malingsia ga' ush di pikirkan, klo mau mah johor dan bahkan singapore (Temasek) tuh adalah bagian dari Kerajaan Riau Lingga yg berpusat di Riau. tuh orng mkn ga' belajar sejarah x !!!!, DASAR MALINGSIA!!!!!!

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9237_clouds.jpg
http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_8975_hill.jpg

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9363_bay_island.jpg
http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9364_bay_left.jpg
http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9365_bay_middle.jpg

dasar malingsia ga' ush di pikirkan, klo mau mah johor dan bahkan singapore (Temasek) tuh adalah bagian dari Kerajaan Riau Lingga yg berpusat di Riau. tuh orng mkn ga' belajar sejarah x !!!!, DASAR MALINGSIA!!!!!!

ya betul sekali Johor dan Singapura merupakan bagian dari kerajaan Riau, mereka juga tidak tahu kali yah kalau Sultan Abdul Rahman yg Sultannya orang johor itu berasal dari Bintan...memang dulu dia sempat memindahkan pusat kerajaan dari Bintan ke Singapura dan akhirnya menetap di johor hingga saat ini.....^^

bahkan kalau mau lebih jauh lagi Sultan pertama Melaka yang bernama Sultan Iskandar Syah yang tak lain adalah Prameswara juga berasal dari kerajaan Sriwijaya....:lol::lol: begitu juga Hang tuah yang Panglima Perang Kerajaan Melaka dan empat sahabatnya Hang Jebat, Hang lekir, Hang Kesturi dan Hang Lekiu itu semua berasal dari Kepulauan Riau tepatnya di Singkep.

klo gitu kita boleh mengklaim dunk ternyata Malaysia adalah miliknya orang Melayu Sumatra...:banana: gimana :lol:

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9363_bay_island.jpg
http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9364_bay_left.jpg
http://frank.itlab.us/photo_essays/small/feb_16_9365_bay_middle.jpg

Tanjung Pinang makin menggeliat saja semenjak menjadi ibukota Prov kepri
go tanjung Pinang..... banana:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2009,(selasa 4/10) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. APBD adalah merupakan sarana yang strategis dan mutlak untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan guna menyediakan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat.
Berdasarkan KUA dan PPAS tersebut maka didalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2009 akan terlihat beberapa kebijakan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2009 mendatang. Kita menyadari bersama bahwa krisis keuangan yang saat ini sedang melanda banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga akan memberi dampak kesulitan ekonomi bagi negara kita dan kita belum dapat perkirakan kapan akan berakhirnya. Karenanya kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2009 disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan akan dapat menjadi instrumen pendorong untuk tetap memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga dampak negatif dari pengaruh krisis keuangan dunia tersebut terhadap Provinsi Kepri.

Secara ringkas beberapa kebijakan prioritas pembangunan tahun 2009 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Mendorong peningkatan perekonomian daerah dan penurunan jumlah penduduk miskin.
3. Peningkatan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah Provinsi;
4. Peningkatan kemampuan keuangan daerah.
5. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good and Clean Government);
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu 2009.
7. Peningkatan kehidupan beragama, memajukan budaya, kesenian dan peningkatan peranan perempuan

Untuk melaksanakan berbagai kebijakan sebagaimana telah disampaikan di atas, telah disusun sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 mendatang. Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut maka Rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 diproyeksikan dengan jumlah Rp.1,557 triliun, yang berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,33 triliun dan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.227 milyar terdiri dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2008 sebesar Rp. 190 milyar dan kelebihan pendapatan tahun 2008 sebesar Rp.37 milyar.

Rancangan APBD tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 12,10% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2008. Kenaikan tersebut dikarenakan terjadinya kenaikan pada target Pendapatan Daerah sebesar 10,40% dibandingkan tahun 2008, dan besarnya estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan pada RAPBD tahun 2009 yaitu sebesar 13,68% dari APBD 2008.

Rencana penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp.1.33 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.424,686 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp.890,313 milyar, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.15 milyar.

Pendapatan yang bersumber dari PAD pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp.424,68 milyar atau meningkat sebesar 15,4% jika dibandingkan tahun 2008. Jumlah PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.407,18 milyar, Retribusi Daerah Rp.3,55 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (PT. Pembangunan Kepri) sebesar Rp.680 juta dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.13,27 milyar.

Sampai saat ini penerimaan Pajak Daerah masih bertumpu pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang memberikan kontribusi sebesar 99,6% dari total target Pajak Daerah. Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dimungkinkan karena adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor, kebijakan pemutihan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

Sedangkan komponen PAD lainnya yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah dari Retribusi Daerah sebesar diatas 100% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan target penerimaan Retribusi Daerah ini diprediksikan sebagai akibat dari mulai diterapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Program Pembangunan Desa Tertinggal Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Mengulangi program percepatan pembangunan desa sebagaimana tahun ini, Pemprov Kepri kembali menganggarkan dana bantuan desa dalam RAPBD 2009. Dana yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp 34 miliar untuk 72 desa tertinggal.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Andi Anhar Chalid, mengemukakan, program bantuan terhadap desa tertinggal telah dilaksanakan sejak tahun 2006. “Itu program lanjutan yang mulanya dilakukan pemerintah pusat, kemudian diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Andi, Rabu (3/12).

Politisi yang juga Ketua DPW Partai Patriot Kepri ini menambahkan bantuan tersebut tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik desa tertinggal, melainkan juga berbagai program percepatan pertumbuhan perekonomian.

“Bantuan itu tidak hanya untuk membangun rumah ibadah, jalan, sumur, dan selokan, melainkan juga dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian,” jelas Andi.

Program ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa tertinggal. “Itu implikasi dari penyerapan aspirasi yang disampaikan masyarakat desa tertinggal kepada anggota DPRD Kepri maupun kepada pemerintah,” tukas dia.(ant)

Pelaksanaan percepatan pembangunan desa tertinggal langsung dikelola oleh masyarakat setempat. Pemerintah hanya menyiapkan anggaran dan mengawasinya. “Program itu langsung dikerjakan dan diawasi masyarakat,” tambah Andi.

Karena itu, kata dia, pelaksanaan program percepatan pembangunan desa tertinggal membutuhkan tenaga penyuluh. Masyarakat pedesaan harus diberi bekal ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan program pembangunan tersebut.

Sementara itu, hingga saat ini masih terdapat kelemahan program percepatan pembangunan di desa tertinggal, karena jumlah tenaga penyuluhan sektor perikanan, peternakan, perikanan, koperasi dan perkebunan masih sedikit. Andi meminta Pemprov Kepri menyiapkan tenaga penyuluhan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.(ant)

TANJUNGPINANG, TRIBUN- Mengantisipai krisis global di Kepri, Pemprov Kepri menganggarkan Rp 100 miliar buat menyokong program kerakyatan yang akan digulirkan mulai tahun anggaran 2009. Nantinya dana sebesar itu akan dimanfaatkan sebagai bantuan hibah daerah dan dana bergulir menyusul persetujuan DPRD Kepri terhadapa RAPBD 2009.

Dijadwalkan hari ini, rancangan itu disahkan menjadi Perda APBD dengan komposisi 70 persen membiayai belanja publik, dan 30 persen belanja aparatur negara. Menurut Andi Anhar Chalid, Angota Panitia Anggaran Dewan yang juga Ketua Komisi II, APBD 2009 memang menitikberatkan belanja publik.

“Komposisi APBD 2009 nanti adalah 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen untuk belanja aparatur negara,” kata Andi Kamis (4/12). Dengan total belanja daerah mencapai Rp1,557 triliun. Meski lebih besar ketimbang pos pendapatan, kekurangan belanja nantinya ditambal menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp227 miliar.

Selain itu, pemerintah akan mendapatkan dana bagi hasil selisih perubahan target migas.

Andi menambahkan, kalangan Dewan memastikan akan mengawasi penyaluran penggunaan anggarannya.

“Dewan akan mengawasi penyaluran dana ini secara ketat,” janji dia. Beberapa pos yang menjadi perhatian khusus Dewan ialah sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasalnya, kedua sektot itu khususnya pendidikan menyedot anggaran yang dialokasikan pemerintah. DPRD juga meminta Pemprov Kepri dan SKPD di dalamnya dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2009 selambat-lambatnya Februari 2009.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah saat menyampaikan nota keuangan APBD 2009, mengatakan ada tujuh sektor prioritas.

Meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi daerah dan penurunan jumlah penduduk miskin. Pemprov Kepri juga mencoba untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan.
Tak lupa, Pemprov Kepri juga menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden pada 2009, terutama mendukung sektor keamanan dan ketertiban. (eik)

BINTAN, TRIBUN-Meski biaya hidup di Batam menurut sebagian orang dinilai relatif labih tinggi dari Tanjungpinang, namun ternyata inflasi harga-harga kebutuhan pokok justru lebih tinggi di Tanjungpinang ketimbang Batam. Kelancaran distribusi barang dipandang menjadi penyebabnya.

“Inflasi di Tanjungpinang November kemarin lebih tinggi dari di Batam,” ungkap Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kepri Aminul Akbar. November kemarin, nilai inflasi di Tanjungpinang mencapai 1,51 persen, jauh lebih tinggi dari di Batam yang hanya o,60 persen. Ini berarti, kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok lebih tinggi di Tanjungpinang daripada Batam.

Aminul memberikan analisa, penyebab inflasi Tanjungpinang lebih tinggi dari pada Batam bisa jadi karena kelancaran distribusi dan pengendalian pemerintah daerah terhadap harga-harga kebutuhan sembako. Persoalan distribusi memang masih menjadi persoalan besar. Bila distribusi terhambat, sudah pasti harga-harga di pasaran akan naik dengan cepat, sebab suplai lebih rendah dari permintaan.

Batam memang dikenal memiliki rantai distribusi yang lebih baik, seiring lancarnya transportasi pengangkutan barang ke daerah tersebut. Sementara Tanjungpinang, sampai saat ini masih mengandalkan transportasi laut dengan satu pelabuhan bongkar muat utama, yakni di Batu Enam. “Tapi tingginya inflasi Tanjungpinang ini juga adalah gambaran harga barang kebutuhan dilepas ke pasar, tanpa pengendalian dari pemerintah,” lanjut Aminul.

Sepanjang setahun terkahir, yakni dari November 2007- November 2008, memang Batam dalam data BPS selalu menunjukkan terjadi inflasi. Namun inflasi di Batam menunjukkan grafik yang lebih terkendali dari pada Tanjungpinang. Rata-rata inflasi di Batam di bawah satu persen. Kenaikan tertinggi hanya sekali terjadi yakni pada Juni 2008 yang mendekati 2,5 persen. Setelah itu relatif stabil.

Ini berbeda dengan Tanjungpinang. Meski pernah mencatat satu kali mengalami deflasi, yakni pada Januari 2008, namun grafik pergerakan inflasi di Tanjungpinang tak stabil. Kadang menembus angka satu persen, tapi tiba-tiba naik lagi menjadi 2,5 persen. Laju inflasi tahun kalender, yakni Januari-November 2008 di Batam juga lebih rendah dari pada Tanjungpinang.
Di Batam hanya tercatat 8,54 persen, sementara di Tanjungpinangs udah mencapai 12,01 persen. Demikian pula dnegan laju inflasi year on year, atau November 2008 terhadap November 2007, Batam hanya 8,74 persen, sementara Tanjungpinang sudah menembus angka 13,64 persen. (aji) :nuts:

Volume Ekspor Kepri Turun
Lebih Banyak Mengimpor dari Singapura

BINTAN, TRIBUN -Meski transaksi perdagangan Kepri ke Singapura menjadi yang terbesar dibanding dengan negara lainnya, namun ternyata nilai ekspor-impor Kepri ke negara tetangga itu mengalami penurunan. Agar tak menimbulkan kesan devisa Kepri tersedot ke Singapura, pemerintah daerah disarankan perlu menyeimbangkan neraca perdagangan Kepri-Singapura ini.

Pada periode Agustus itu, sama seperti periode-periode sebelumnya, Singapura tetap menjadi sasaran utama ekspor Kepri. Sekitar 57 persen dari total ekspor daerah yang sejumlah 734 juta dolar Amerika Serikat (AS) adalah ke Singapura. Sehingga, total ekspor ke Singapura pada Agustus lalu, mencapai 421,6 juta dolar AS.

Namun bila dilihat kondisi impor Kepri dari Singapura, pada periode yang sama mencapai 565 juta dolar AS. Artinya ada defisit perdagangan sampai sekitar 143 juta dolar AS. “Ini berarti cadangan devisa kita seolah-olah tersedot ke Singapura,” kata Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Aminul Akbar, Sabtu (6/12).

Sama seperti ekspor, dalam hal impor, Singapura juga menjadi negara utama pengimpor barang bagi Kepri. Dari total impor Kepri pada Agustus yang mencapai 989 juta dolar AS, impor dari Singapura mencapai 57 persennya.

Sampai saat ini, Singapura sendiri tercatat sebagai partner ekspor-impor terbesar bagi Kepri. Namun belakangan, hubungan dagang ini menunjukkan lebih banyak defisit perdagangan yang dialami Kepri dari Singapura. Bisa jadi penurunan volume perdagangan kedua negara ini akibat krisis ekonomi global.

Selain Singapura, negara tujuan utama ekspor dan impor Kepri adalah Australia, Amerika, Cina, Jepang, dan Malaysia. Namun rata-rata, negara-negara ini hanya menyita di bawah sepuluh persen total ekspor dan impor Kepri.

Adapun produk ekspor Kepri yang paling utama adalah mesin dan peralatan listrik, yang mencapai porsi sampai 35 persen dari keseluruhan produk ekspor. Selain itu masih ada mesin dan pesawat mekanik, yang mencapai 25 persen dari total ekspor.

Sementara produk lain seperti benda-benda dari baja, kapal laut, perangkat optik, dan barang-barang rajutan, jumlahnya hanya di bawah sepuluh persen dari total eskpor. Untuk impor, kondisinya tak jauh berbeda. Impor produk mesin peralatan listrik berporsi 33,5 persen dari keseluruhan jumlah impor.

Sementara mesin pesawat mekanik berporsi 21 persen. Selebihnya produk seperti benda dari baja, perangkat optik, plastik, kapal laut, dan lainnya yang jumlahnya di bawah sebelas persen.
Pada Agustus 2008, jumlah ekspor Kepri mengalami peningkatan 7,24 persen dibanding periode Juli. Impor juga mengalami penurunan sampai sekitar 24 persen. Namun demikian, secara keseluruhan, neraca perdagangan luar negeri Kepri masih menunjukkan angka defisit, alias lebih banyak impor dari pada ekspor. Defisit itu mencapai sekitar 255 juta dolar AS.(aji)

Gunung Ranai(Natuna)
http://www.natunamas.com/web/images/stories/gunung.jpg

Mohon info natuna lebih detil donk....
misal transportasi udara, laut, darat. berapa jarak natuna dari bintan/batam???

PT Saipem Memohon Kawasan Berikat



Akhirnya Dewan Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (DK FTZ BBK) menetapkan lima pelabuhan bebas di tiga kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan perdagangan bebas. Dari lima pelabuhan bebas tersebut, Batam sebagai kawasan FTZ menyeluruh mendaptkan porsi paling besar untuk menjadi pelabuhan bebas.


”DK FTZ BBK telah menetapkan lima pelabuhan bebas. Di antaranya tiga untuk Pulau Batam, dua di Bintan dan satu di Karimun. Penetapan pelabuhan bebas di kawasan perdagangan bebas BBK merupakan persiapan pelaksanaan FTZ itu sendiri,” ujar Gubernur Kepri, H Ismeth Abdullah yang dikonfirmasi Batam Pos Sabtu (20/12) lalu usai membuka secara resmi Konfercab II PWI Cabang Provinsi Kepri.


Kelima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Batuampar Batam, Pelabuhan Kabil Batam dan Pelabuhan Sekupang Batam. Kemudian, di Bintan adalah Pelabuhan Lobam dan Pelabuhan Kijang Bintan Timur. Sedangkan di Karimun adalah Pelabuhan Sembawang Shipyard.


Selain ditetapkannya lima pelabuhan bebas sebagai entry point yang akan mendukung berjalannya perdagangan bebas di kawasan perdagangan bebas di BBK, DK FTZ Provinsi Kepri juga sudah mempunyai data importir yang akan menjadi importir terdaftar di tiga kawasan tersebut.
”Data perusahaan importir sudah di tangan DK FTZ, dan saat ini sedang dilakukan klarifikasi terhadap perusahaan-perusahaan importir tersebut. Dan, diharapkan semuanya akan dapat terselesaikan dan dapat berjalan pada saat FTZ mulai diberlakukan nanti,” kata Gubernur.


Sementara itu, belum juga diberlakukannya FTZ di BBK menyulitkan perusahaan asing yang menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatannya. Karena, FTZ sebagai dasar hukum untuk investor mengembangkan usahanya.


Sebagai salah satu contoh, PT Saipem Indonesia yang menanamkan modalnya di wilayah FTZ Karimun kesulitan untuk memasukkan peralatan yang dibutuhkan untuk perusahaan yang berasal dari negara Itali tersebut. Selain masalah birokrasi, juga masih adanya pembayaran bea masuk.
Sehingga, untuk mempercepat proses pembangunan di lokasi PT Saipem Indonesia yang terletak di Desa Pangke, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, perusahaan tersebut harus mengurus izin untuk menjadi kawasan berikat.


Kepala Kantor Wilayah DJBC Tipe Khusus Tanjungbalai Karimun, Nasar Salim yang dikonfirmasi Batam Pos secara terpisah menyebutkan, memang benar PT Saipem Indonesia sedang mengurus izin untuk mendapatkan izin sebagai kawasan berikat untuk mempermudah masuknya barang-barang yang dibutuihkan untuk operasional perusahaan.


”Mengenai apa saja persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai kawasan berikat, PT Saipem Indonesia sudah melengkapi persyaratannya dan kita dari bea dan cukai (BC) sudah mengirimkan permohonan tersebut ke BC pusat,” jelas Nasar.


Izin kawasan berikat untuk PT Saipem, sambung Nasar, akan diberikan oleh BC pusat yang hingga saat ini izin peruntukan kawasan berikat bagi PT Saipem Indonesia belum turun. Dan, untuk saat ini kawasan berikat di Karimun sudah diberlakukan di kawasan hgalangan kapal PT Karimun Sembawang Shipyard (KSS) dan PT KIC.


Kejelasan aturan saat ini adalah salah satu kendala masuknya investor ke kawasan FTZ. Seperti sudah disampaikan pengelola kawasan industri Lobam, Yamin Hidayat di harian ini. Di samping itu hingga sekarang juga belum terlihat antisipasi bakal munculnya kesenjangan antara kawasan FTZ dan non FTZ seperti terjadi di beberapa negara yang sudah lebih dulu melaksanakan FTZ.


Menjawab koran ini di Konfercab PWI itu, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), Syarif Hidayat ada dua solusi yang bisa dilakukan untuk menangkal kesenjangan –dalam istilahnya bias- antara lokasi FTZ dan non FTZ itu. Pertama, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan FTZ melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kawasan sekitarnya. Wujudnya menyisihkan profit yang diperoleh. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi FTZ.


Dikatakannya, di Korea antisipasi hal ini terlambat dilakukan dan belajar dari pengalaman tersebut seharusnya tidak terjadi di FTZ Kepri. Menurutnya, antisipasi ini bisa dilakukan dengan membuat aturan melalui surat keputusan dari DK atau BPK atau Perda, yang bisa mewajibkan perusahaan-perusahaan atau investor menyisihkan hasil profitnya.


Kedua, membentuk jalinan atau hubungan yang erat antara investor di kawasan FTZ dengan usaha kecil menengah di lokasi non FTZ yang disebutnya dengan istilah . Semua ini bisa dilakukan melalui pembentukan regulasi-regulasi oleh Pemda dan pengelola kawasan. Regulasi itu perlu dilakukan untuk mencegah dampak merugikan dari FTZ. *** :banana:

Gunung Ranai(Natuna)
http://www.natunamas.com/web/images/stories/gunung.jpg


^^ keren ya.sambil siap2 mo berangkat perjalanan sambil liat2 pemandangan gunung.

Dana Perimbangan Kepri 2009 Rp1,804 T
BATAM (BP) - Kepri memperoleh dana perimbangan Rp1,804 trilun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 di luar dana bagi hasil (DBH) minyak dan migas (migas). DBH saat ini belum diputuskan, namun angkanya diprediksi sekitar Rp1,2 T.


Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, Harry Azhar Azis mengungkapkan, dana perimbangan Rp1,804 T terbagi atas dana alokasi umum (DAU) Rp1,6 T, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp220 miliar. Ada juga dana percepatan pembangunan daerah (DPPD) sebesar Rp25,7 miliar.


“Kalau digabung DBH berarti dana yang masuk ke Kepri 2009 sekitar Rp3 T. Angka DBH belum diputuskan,” kata Harry di Hotel Goodway, Ahad (21/12) kemarin.


Harry menyebutkan, dengan cukup besarnya dana yang masuk ke Kepri tahun 2009, diharapkan penggunaan dana itu bisa dilihat hasilnya. Secara khusus, ia berharap agar dana yang diberikan bisa mendanai pembangunan sarana perhubungan laut, transportasi dan keamanan, khususnya di laut. “Kepri dapat dana yang tak sedikit. kalau ditambah dana APBD, itu luar biasa. Sekarang tergantung untuk apa dana itu direalisasikan,” ujarnya.


Selain dana perimbangan, katanya, Kepri juga memperoleh dana dekonstrasi. Sejumlah departemen, kata Harry, mengalokasikan dananya ke Kepri.


Misalnya, Departemen Pendidikan Nasional yang mengokasikan dana Rp100 miliar lebih dana ke Kepri. Belum lagi departemen lain yang juga punya alokasi dana untuk Kepri.


Terkait DBH, kata Harry, belum diputuskan besaran dana yang diterima Kepri. Prediksi sementara Rp1,2 M. Hingga saat Belum diputuskan pembangian DBH itu di Kepri. Asumsi sementara dari Rp1,2 T tersebut, Pemprov Kepri memperoleh Rp300 miliar. Daerah penghasil dapat Rp600 miliar dan daerah sekitar penghasil dapat Rp300 miliar.


“Natuna maunya dana Rp600 miliar masuk ke mereka semua. Anambas minta pembagiannya 60 persen untuk Natuna dan 40 persen untuk Anambas,” kata Caleg Golkar DPR RI ini.


Data yang diperoleh Batam Pos, Kepri memperoleh total dana DAU dana Rp1,559 T. Sedangkan, DAK totalnya hanya Rp220 miliar.Provinsi Kepri memperoleh DAU sebesar Rp403,1 M.


Daerah yang DAU cukup besar adalah Batam dengan DAU Rp279,7 M. Selanjutnya Tanjungpinang Rp229,4 miliar, Karimun Rp184 M, Lingga Rp175,8 M, dan Bintan Rp161,3 miliar. Anambas juga dapat Rp33 miliar.


Selain berbicara tentang DAU Harry juag berbicara tentang Dana RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Menurut pria kelahiran Tanjungpinang ini, mulai tahun 2009 mendatang, sekitar 10 ribu kepala keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kepri akan mendapatkan dana dari APBN. Total dana yang disiapkan, Rp20 miliar untuk Kepri. Dana ini bisa dinikmati salah satu Kota/Kabupaten di Kepri selama enam tahun ke depan.


Program ini sudah berjalan beberapa tahun. Namun Kepri baru memeprolehnya setelah diusulkan dan disetujui pada APBN tahun 2009. Tahun 2008 program ini dilaksanakan di 13 provinsi dan Kepri belum termasuk daerah yang mendapatkan dana tersebut. Tahun 2009, program ini dilaksanakan di 20 provinsi, barulah Kepri mendapatkannya.


Namun sebelum penyaluran dana itu, pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat menyiapkan data akurat mengenai warga miskin di Kepri. Ini untuk membantu warga miskin mendapatkan program tersebut. Tim dari Depsos akan turun untuk mendapatkan data secara langsung.
“Jadi alangkah baiknya jika pemerintah daerah, melakukan pendataan dulu, dan nanti tim Depsos tinggal verifikasi,” jelasnya.


Harry mengungkapkan perjuangan agar Kepri mendapatkan dana RTSM ini sudah beberapa tahun. Walau demikian, tidak semua kabupaten/kota di Kepri yang akan mendapatkan dana anggaran tersebut. Sesuai aturannya, sepuluh ribu RTSM yang akan mendapatkan dana itu, hanya di satu kabupaten atau kota saja.


“Mungkin Januari atau Februari 2009 survei dulu. Jadi kalau bisa, pemerintah daerah melakukan persiapan untuk mempercepat warga mendapatkan bantuan itu. Tingkat kesejahteraan rakyat di satu daerah menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.


Selama program ini berlangsung, setiap warga yakni ibu dan anaknya mendapat Rp800 ribu sampai Rp2,2 juta per tahun. Dana tersebut diserahkan tiap tahun dalam bentuk tunai dan fasilitas sarana kesehatan.


“Jadi bantuan ini untuk anak mulai dalam kandungan sampai berumur enam tahun. Ini penting untuk mengurangi kasus gizi buruk di daerah kita ini,” kata Harry.(uma/dea)

Kepri Terima Anugerah Parahita Ekapraya

TANJUNGPINANG (BP) - Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, hari ini, (22/12) di Gedung Convention Center Jakarta, akan menerima Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.


Anugerah ini diberikan karena Kepri selama ini dinilai berhasil melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyerahan anugerah ini bersamaan dengan puncak peringatan Hari Ibu ke-80 tingkat Nasional tahun ini.


Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Kepri, Dra Pudji Astuti, MT mengatakan tahun ini ada lima Provinsi se-Indonesia yang menerima Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama meliputi Kepri, Kalimantan barat, Sumatera Utara, Banten dan Jambi. Sedang untuk anugerah Parahita Ekapraya tingkat Utama diraih Provinsi Jawa Tengah dan tingkat anugerah tingkat Madya diraih Provinsi Lampung dan Jawa Timur.


Keberhasilan Kepri melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lanjutnya tak terlepas dukungan beberapa pihak. Selama ini mereka gencar memperjuangkan kegiatan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten/kota se-Kepri. Pihak itu antara lain kelompok Bina Keluarga Balita Dahlia kelurahan Dabo, kecamatan Singkep Lingga. Oleh sebab itu, pemprov Kepri juga ikut memberangkatkan pihak ini ke Jakarta.


Selain itu, pengelola Kasih sayang Ibu kecamatan Gunung Kijang Bintan, pengelola Rumah sakit Sayang Ibu dan Bayi Mutiara Ani Kelurahan Buliang kecamatan Batuaji Kota Batam, pengelola Peningkatan peranan Wanita menuju keluarga sehat Sejahtera Kampung Banjar Lama kelurahan Gunung Kijang Bintan, dan perusahaan Tenaga Kerja Wanita PT Korindo Abadi Sei Lekop Bintan.
”Kami berharap, anugerah ini setiap tahun kita terima. Kita jug mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan lapisan masyarakat Kepri yang selama ini ikut aktif memperjuangkan program dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Pudji Astuti, kemarin.


Berbicara pemberdayaan perempuan dan anak, Pudji Astuti mengatakan banyak isu global yang harus mendapat perhatian. Perhatian tak terlepas dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di wilayah Kepri. Pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai telah membuahkan hasil, namun masih terjadi kesenjangan dalam posisi dan peran perempuan.


Permasalahan perempuan di Kepri sangat banyak dan komplek serta meliputi semua aspek pembangunan. Maka, perlu upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Empat tahun aktifitas Pemerintah Provinsi Kepri lanjut Pudji, telah komitmen untuk menerapkan strategi pengarusutamaan (main stream) gender dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kepri.


Komitmen ini katanya ditandai dengan dibentuknya kelembagaan Pemberdayaan Perempuan sebagai Biro yang berdiri sendiri yang akan mengkoordinir penyusunan kebijakan pemprov Kepri melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan secara luas. Pemprov selama ini telah melakukan berbagai usaha khususnya upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafiking. Disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan hukum terhadap perempuan dan anak.


Untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, telah melakukan usaha ekonomis produktif berupa pembentukan koperasi wanita melati bagi kelompok pengrajin membordir di Kota Tanjungpinang. Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan usaha membatik di Kabupaten Lingga, pelaksanaan kegiatan usaha kerajinan aksesoris dari sisik ikan di Bintan, dan sebagainya.


Terkait peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Kepri, Pudji menambahkan, tambahnya hari ini akan dilaksanakan upacara bendera yang dihadiri seluruh unsur pegawai negeri, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan dan sebagainya. ‘’Kita patut bersyukur, karena semua yang kita lakukan selama ini berhasil,’’pungkasnya. (zek)

KHUSUS DBH migas masih menjadi rebutan antara Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas yang baru saja pisah dari Natuna. Harry Azhar Azis mengatakan pemerintah belum memutuskan mana antara kedua daerah itu yang akan ditetapkan sebagai daerah penghasil.

“Daerah penghasil akan mendapat prosentase DBH lebih besar. Pemkab Natuna tetap menganggap dirinya daerah penghasil sebagaimana ketentuan selama ini,” cerita dia.

Dari DBH Rp 1,2 triliun yang diterima Kepri, dibagi Rp 300 miliar untuk Pemprov, dan Rp 300 miliar lagi dibagi antara Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan Lingga. Sedangkan sisa Rp 600 miliar masih menjadi tarik ulur antara Natuna dan Anambas.

“Nantinya penentuan daerah penghasil itu akan ditetapkan Departemen Keuangan (Depkeu) berkoordinasi dengan Depdagri dan Departemen ESDM,” tutup Harry.(rud)

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Meski DPRD Provinsi Kepri sudah mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2009, namun ternyata tidak bisa langsung dijalankan awal tahun depan. Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen dalam Negeri justeru meminta sejumlah pos anggaran dalam APBD itu dievaluasi ulang karena tidak pas.

Sesuai mekanisme, APBD yang disahkan DPRD perlu mendapat evaluasi BAKD sebelum dijalankan. Setelah itu baru anggaran proyek atau belanja dalam APBD tersebut bisa dicairkan.

Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi menjelaskan, saat ini tim anggaran Kepri masih di Jakarta untuk segera memperbaiki beberapa pos yang dianggap kurang tepat. “Ada beberapa pos yang harus diperbaiki atau dikoreksi. Beberapa pos juga harus dipindahkan pencatatannya karena dianggap tidak sesuai,” kata Nur, beberapa waktu lalu.

Namun ia tidak memerinci pos-pos anggaran mana yang diperbaiki tersebut. Pria yang juga menjabat ketua panitia anggaran ini menambahkan, beberapa pos anggaran yang kurang tepat ini jika terus dijalankan akan mempengaruhi audit yang akan dikeluarkan oleh BPK. Sehingga nantinya akan menimbulkan temuan-temuan yang bisa mengarahkan pada aspek hukum dalam laporan keuangan APBD nanti.

Meskipun harus diperbaiki, Nur optimis APBD Kepri 2009 dapat disahkan sebelum tahun anggaran 2008 berakhir. “Saya optimis Desember selesai. Jadi anggaran APBD ini dapat digunakan Januari 2009 nanti,” jelasnya.

Lebih jauh ia mengharapkan, dengan disahkannya APBD 2009 nanti dapat segera digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek fisik. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Depdagri yang meminta proyek padat karya tahun 2009 segera dijalankan.

“Krisis global ini mengharuskan pemerintah menjalankan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Ini sejalan dengan instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu,” tambah dia.

Selain itu, untuk menggenjot sektor usaha menengah ke bawah, pemerintah juga meminta dana-dana UKM segera dicairkan. Tujuannya agar menjadi stimulan pengembangan usaha kecil di tanah air. Sektor usaha kecil dan menengah, terbukti sebagai salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2009. Dalam perda yang baru itu, nilai APBD Kepri sebesar Rp 1,64 triliun atau naik 18 persen dibandingkan APBD 2008 yang sebesar Rp 1,389 triliun.

DBH Rp 1,2 triliun
Melonjaknya APBD Kepri tahun 2009 disumbang oleh sejumlah sektor pendapatan seperti dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Pada tahun ini Kepri mendapat DBH sebesar Rp 1,2 triliun dan DAU Rp 1,6 triliun.

“DBH dan DAU itu dibagi untuk provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri. Tahun ini Kepri juga mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) Rp 200 miliar dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah (DPPD) Rp 25,7 miliar,” jelas Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz, Minggu.
Menurutnya, penerimaan DAU itu meningkat dibanding tahun lalu. Pasalnya, pada tahun ini pengukuran luas wilayah lautan sebagai komponen DAU naik menjadi 50 persen.(eik/rud)

Pantai Trikora (Salah Satu dari sekian banyak pantai di Bintan).
http://2.bp.blogspot.com/_6i_PYKx-A_s/RxAQbsaJcOI/AAAAAAAAAQI/W81Roc7YEKg/s1600/bintan%2Bkepulauanriau.jpg

Batu Berdaun Beach(Salah Satu Pantai di Singkep,Kab.Lingga)
http://cache.virtualtourist.com/3350617-Batu_Berdaun_Beach_at_Singkep_Island_Indonesia-Pulau_Singkep.jpg

Selasa, 30 Desember 2008

BATAM (BP) — Omzet transaksi perdagangan valuta asing (valas) di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2008 berkisar Rp2,3 triliun. Bisnis valas juga tidak banyak berpengaruh, walaupun terjadi krisis keuangan global sedang terjadi.


”Selama masih ada transaksi ekspor dan impor, bisnis valas terus jalan,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Valas Indonesia (AVPI) Cabang Kepulauan Riau David Oktarevia, kepada Batam Pos, Senin (29/12).


Menurut David, setiap tahun omset valas di Kepri ini berkisar di atas Rp2,3 triliuan. Tahun ini kemungkinan akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. David belum bisa memperkirakan kenaikan perdagangan. Sebab, laporan dari anggotanya belum masuk secara keseluruhan.


Dia mengatakan, menjelang akhir tahun, permintaan valas akan meningkat karena banyak warga yang akan liburan ke luar negeri. Begitu juga dengan warga negara asing menikmati liburan di dalam negeri. ”Walaupun terjadi krisis di 2009, bisnis valas tidak terganggu. Setiap saat orang pasti memerlukan mata uang asing,” ucap David. (rob)

Datuk Pemangku Adat Melayu, Huzrin Hood, memperlihatkan sketsa bentuk istana kerajaan Bintan, pada Senin (29/12). Selain itu, juga diperlihatkan lambang Kerajaan Bintan.

”Bentuk gambar keraton ini didapat berkat bantuan salah seorang sahabat,” ujar Huzrin yang ditemui di Desa Penaga, Teluk Bintan bersamaan dengan penyambutan tahun baru Islam, 1 Muharam 1430 H bersama ratusan warga.


Ditambahkan Huzrin, sketsa keraton tadi dibangun pada tahun 1526. Kerajaan Bintan waktu itu telah masuk pengaruh Islam dibangun oleh Hang Nadim putra Sultan Mahmud, Raja Melaka.


Sebelumnya, pada tahun 1511, kerajaan Melaka yang dipimpin Sultan Mahmud jatuh ke tangan penjajah Portugis. Bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Melaka tadi, akhirnya raja Melaka dan keturunannya mendirikan kerajaan Islam di Bintan dan mendirikan istana yang letaknya di kaki Gunung Bintan.


Sayangnya, keberadaan keraton dan kerajaan Bintan ini menurut Huzrin terlacak oleh Portugis. Kemudian, penjajah asal Eropa tersebut juga menghancurkan kerajaan serta membakar istana kerajaan Bintan. ”Mungkin, sebelum dibakar sudah ada yang mengambil gambar bentuk istana seperti ini,” ucap Huzrin sambil menunjukkan sketsa istana.


Sedikit gambaran, sketsa istana kerajaan Bintan yang berlantai dua dibangun dengan struktur seluruhnya rangka kayu. Dalam pembuatannya, istana kerajaan Bintan ini tanpa menggunakan paku sama sekali.


Huzrin menambahkan, bentuk atau sketsa istana kerajaan Bintan yang ditemukan adalah peninggalan kerajaan Islam Bintan. Pihaknya saat ini masih menelusuri bentuk keraton kerajaan Bintan yang masih dibawah pengaruh agama Hindu.


Disebutkan, kerajaan Bintan masa pengaruh Hindu yang didirikan Wan Seri Beni, jauh lebih tua dibandingkan dengan kerajaan Melayu sekitarnya seperti kerajaan Malaka. Kerajaan Bintan era pengaruh Hindu tadi berdiri sesaat setelah kehancuran kerajaan Sriwijaya di Palembang. ”Bentuk istana kerajaan Bintan era pengaruh Hindu tadi masih dicari,” jelas Huzrin.


Terkait masa kejayaan kerajaan Bintan, ketua Kerukunan Keraton Seluruh Nusantara (KKSN) Kepri ini menerangkan, kejayaan kerajaan Bintan tempo dulu itu telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara luar. Berkenaan dngan ini, kejayaan kerajaan Bintan bakal dibawa ke forum seminar.


Untuk mengabadikan kejayaan kerajaan Bintan tempo dulu, Huzrin berniat segera membangun keraton Bintan yang pernah ada itu. ”Istana itu segera dibangun,” tegas Huzrin.


Sementara itu, bersamaan dengan penyambutan tahun baru Islam, ratusan warga Penaga terlihat berziarah ke makam Datuk Julung. Di makam Datuk Julung yang panjangnya mencapai 4 meter, sejumlah warga menggelar tahlilan sambil membawa telur hias dan nasi pulut.


Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bintan Mastur Taher, anggota DPRD Kepri Andi Anhar Chalid, Mantan Plt Bupati Bintan Andi Rivai Siregar, Kades Penaga Hamdan serta sejumlah tokoh masyarakat. ***

Tekan KKN, Hindari Tatap Muka


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau secara bertahap sudah melakukan lelang proyek menggunakan fasilitas internet di tahun 2008. Ke depan, sebagian besar proyek Pemprov akan dilelang melalui internet di situs Pemprov Kepri di http://kepriprov.go.id Lelang dengan cara ini, diharapkan bisa menekan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).


”Cara baru dalam proses lelang proyek ini untuk menjaga jarak kontraktor dan dinas terkait untuk saling ketemu muka. Penawaran cukup melalui internet,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Nuraida Muchsen, kepada Batam Pos, saat sosialisasi lelang melalui internet di Hotel Goodway, belum lama ini.


Nuraida mengatakan, dengan mekanisme baru ini, nantinya para peserta cukup mengakses alamat situs Pemprov Kepri melihat daftar proyek yang akan dilelang. ”Poses pengajuan penawaran terhadap lelang proyek tersebut juga kembali akan dilakukan melalui internet. Untuk proyek dengan nilai yang besar, belum kita coba. Jika semua fasilitas sudah oke, baru kita lakukan melalui intenet,” katanya.


Nuraida tidak menyebutkan anggaran yang disediakan Pemprov Kepri untuk menjalankan program tersebut. ”Saat ini kita mendapatkan bantuan dari luar, dananya tidak terlalu besar,” kata dia. Lelang melalui internet ini, lanjutnya, diharapkan bisa berjalan dengan baik. Pemprov Kepri mulai memberikan pelatihan kepada pegawai untuk melaksanakan program itu.

Maret, Pemko Luncurkan Lelang Online


Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menggesa penerapan lelang online (e-procurement/e-pro). Rencananya Maret 2009, program tersebut segera diluncurkan. Berdasarkan rapat koordinasi unsur pimpinan dengan kepala tata usaha dan kepala bidang program di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk camat, Wakil Wali Kota (Wawako) Ria Saptarika menyebut, kegiatan lelang online ini akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).


Ria dan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan telah mengeluarkan regulasi setingkat peraturan wali kota (perwako), yang mengatur secara teknis acuan lelang. Pemko juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK), tentang pengangkatan tim unit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Batam. LPSE ini, merupakan fasilitator dan pengelola lelang online. Sedangkan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, ditetapkan sebagai penanggung jawab tim.


Tugas tim LPSE ini, meliputi pengoperasian sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, registrasi dan verifikasi penyedia barang dan jasa, melatih panitia lelang dan penyedia barang/ jasa agar menguasai aplikasi sistem. LPSE juga berperan sebagai help desk, yaitu melayani pihak yang memerlukan panduan lelang online. ”Penerapan lelang online Pemko dibimbing sepenuhnya tim LPSE Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” ujar Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika, belum lama ini.


Keanggotaan tim LPSE di level pelaksana, terdiri dari Asisten Ekbang Syamsul Bahrum dan Kabag Bina Program Setdako Ismeth Djohar. Tim pelaksana, kata Ria, akan diperkuat sedikitnya oleh 20 orang anggota tim administrasi teknis, yang terdiri dari trainer, administrator, help desk, dan tim verifikator berkas. ”Mereka ini sudah ikut program ToT (Trainer of Trainer) di LPSE Bappenas,” sebut Ria lagi.


Penerapan sistem lelang proyek secara online Pemko Batam dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemko menuntut komitmen tim LPSE dan para Kepala SKPD Pemko Batam untuk mendukung pelaksanaan program ini seratus persen. ”Kalau saya dan pak Wali, Anda jangan ragu,” tegas Ria


Penerapan sistem online ini, digadangkan akan menguntungkan semua pihak. Pejabat daerah selaku aparat birokrasi yang selalu diintai lembaga pengawas, tak perlu risau menanggapi ulah kontraktor. Melalui sistem ini, peserta lelang akan terseleksi secara adil dan elegan. Apalagi, lanjut Ria, sistem ini membatasi secara langsung tatap muka pejabat dengan peserta. Terjadi pun, hanya ketika pemenang lelang sudah diketahui.


Tahap awal penerapan sistem lelang online ini, akan dimulai Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota. ”Pak Harry Roekanto adalah pejabat paling bersemangat atas penerapan program ini. Yang lain, silakan susul,” tukas Ria. ***

BATAM (BP) — Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian barat. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas Rp32 triliun, menjadi modal untuk menggerakan roda perekonomian regional.


Demikian Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis saat memberikan orasi ilmiah wisuda ke-5 Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam di Hotel Panorama regency, akhir pekan lalu.


Menurut dia, penduduk di Kepri mengalami pertumbuhan yang tinggi dari 1,3 juta tahun 2006, naik menjadi 1,4 juta jiwa tahun 2008. Menariknya, pengangguran justru menurun dari 49 ribu tahun 2006, menjadi 44 ribu di tahun 2007 dan cendrung ke bawah menjadi 38 ribu tahun 2008.


Bukan hanya pengangguran yang turun, jumlah penduduk miskin yang sebelumnya 163 ribu tahun 2006, bisa dikurangkan jadi 148 ribu dan merosot jadi 136 ribu di triwulan satu 2008. ”Penurunan kemiskinan di Kepri tentu menggembirakan,” ujar Harry.


Dia mengatakan, alokasi dana ke Kepri juga meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2009 misalnya, APBD Kepri menjadi Rp 1,6 triliun. Begitu juga dengan APBD kabupaten dan kota di Kepri.
Dikatakannya Undang-undang (UU) nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah menjadi motor bagi wilayah ini, bila dikelola dengan baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.


Walaupun saat ini sedang terjadi krisis global, lanjutnya, optimisme ekonomi Indonesia dan Kepulaun Riau di tahun 2009 masih besar. Meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi dunia cukup mengkhawatirkan.


”Kita berharap, dengan manajemen pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah, kita dapat meminimalkan dampak negatif krisis global maupun rentannya harga minyak dunia. Tuntutan yang makin nyata agar Kepri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional makin mendesak,” ujar Harry.
Anggota DPR RI asal Tanjungpinang ini bertutur, krisis keuangan di Amerika Serikat sejak April 2008 meresahkan banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diprediksi menurun drastis ke angka 4,5 persen sampai 5,5 persen dari 8 persen dari target UU No 41/2008 tentang APBN 2009. (rob)

http://farm4.static.flickr.com/3231/2860490847_0af3be8851_o.jpg

Pemkab akan Bangun Jembatan antara Pulau Kecil
Dewan Sudah Bahas Anggaran

KARIMUN, TRIBUN - Beberapa pulau di Karimun akan terhubung dengan jembatan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memperlancar transportasi antar pulau.

Wakil Ketua DPRD Karimun Zainuddin Ahmad mengungkapkan wacana menghubungkan pulau-pulau tersebut dengan membuat jembatan sudah ada. Dan anggarannya sudah ada di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Pemkab Karimun 2009.

“Setidaknya bisa meningkatkan dan memperlancar perekonomian masyarakat sekitar,” ujar legislator yang akrab disapa Capt Din ini kepada Tribun saat menghadiri acara peringatan tahun baru hijriah di Pulau Pari, Karimun, Jumat (2/1).

Pulau-pulau yang rencananya akan dihubungkan dengan jembatan tersebut diantaranya, Pulau Parit, Pulau Tulang, Pulau Papan, Sei Asam, Tanjungbatu Kecil, serta Prayun dan beberapa pulau lainnya.

Menurut Capt Din, proyek tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya pengerjaan proyek secara multi years. Sehingga pembangunan jembatan nantinya bisa berkelanjutan hingga tuntas.

Nurman, warga Pulau Parit mengaku rencana pembuatan jembatan penghubung antara beberapa pulau di Karimun tersebut sangat bermanfaat. Setidaknya akses selama ini yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi laut bisa menggunakan jalan darat kedepannya.

“Bagus sekali kalau memang jadi, karena selama ini kita hanya biasanya menggunakan jalur laut dan itu pun tidak mudah tentunya,” terang Nurman kepada Tribun kemarin.
Nurman menyebutkan, warga pulau yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan petani tentunya akan menyambut baik rencana tersebut.(zur)

Jalan Merdeka, salah satu sentra perdagangan yg ada di Tanjungpinang
http://farm4.static.flickr.com/3119/3167254546_c089897eb5_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3211/3166422935_2659789aec_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3114/3167194246_d1b8e216e3_o.jpg

lagi....Jalan Merdeka,Tanjungpinang
http://farm2.static.flickr.com/1028/3167276632_9a6c4ac86e_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3122/3166445643_f54ab9974e_o.jpg

Bekas Kantor Walikota Tanjungpinang (klo ga' salah sekarang jadi Gedung Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau)
http://farm4.static.flickr.com/3268/3167277164_853863dccb_o.jpg

Sebagai negara maritim, wisata pantai dan kelautan telah menjadi sektor penting dalam industri pariwisata indonesia. Berbagai daya tarik wilayah perairan asin dieksplorasi untuk kepentingan wisata. Melaui otonomi daerah, pemerintah daerah mulai turut serta memajukan wisata pantai di daerahnya masing-masing. Mereka berlomba-lomba menarik investor asing dan lokal untuk bersedia menanamkan modal mereka di industri ini. Salah satu daerah yang sudah berhasil menghidupkan wisata pantai dan masih terus mengembangkannya adalah Pulau Bintan.
http://www.realdestination.com/jakarta/holidays/Batam-Bintan_map.jpg
Pulau Bintan adalah pulau terbesar dari total 3,214 pulau di Propinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 59.852,01 Km² ini sekarang dihuni oleh lebih dari 117.000 jiwa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, Pulau Bintan ditetapkan menjadi Kabupaten Bintan sejak 23 Februari 2006. Secara geografis, Kabupaten Bintan terletak di posisi yang strategis. Bintan hanya terpaut sekitar 40 km dari negara tetangga, Singapura. Penetapan Segitiga Emas Singapura-Johor-Riau (Sijori) sebagai wilayah pengembangan terpadu menempatkan Kepulauan Riau di pusat perkembangan ekonomi di Asean.

Sebagai kepulauan yang sudah maju, Kabupaten Bintan sangat mudah dijangkau dari berbagai tempat dengan transportasi laut. Dari Batam, 3 pelabuhan penumpang di Bintan dapat dijangkau menggunakan perahu motor yang berangkat tiap 15 menit dengan biaya sekitar Rp30.000,00. Beberapa kapal penumpang juga berangkat dari dan menuju Tanjung Pinang di Bintan bagian selatan tiap harinya. Dengan tiket seharga Rp220.000,00 sebuah kapal feri yang berangkat dari Pekanbaru pada pukul 6:30 akan mengantar anda hingga Kabupaten Bintan. Selain itu, Pulau Bintan juga dapat diakses dengan mudah melalui transportasi laut dari Tanjung Balai di Kepulauan Karimun, pulau Singkep, dan Natuna.

Kabupaten Bintan juga bisa diakses secara langsung melalui jalur laut dari negara-negara tetangga. Karena banyaknya pelanggan tetap angkutan laut antar negara, banyak perahu feri yang melayani jalur Singapura-Tanjung Pinang. Perjalanan dengan feri hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 jam. Dari pelabuhan Tanjung Pinang, sebanyak 5 trip dengan feri yang melayani perjalanan dari dan menuju pelabuhan Stulang Laut di Johor Bahru, Malaysia. Untuk pelayaran jalur ini, anda diharuskan membayar tiket seharga 75 Ringgit Malaysia sekali jalan.

Bandara Internasional Hang Nadim di Batam saat ini telah memiliki banyak rute penerbangan dari dan menuju kawasan Batam dan Bintan. Sama seperti jalur pelatyaran, rute penerbangan internasional utama dari bandara ini adalah menuju Singapura dan Malaysia. Pulau Bintan sendiri juga memiliki bandara kecil bernama Kijang. Bandara ini menyediakan penerbangan rute-rute domestik dengan pesawat penumpang kecil, seperti ke Kepulauan Natuna, Pekanbaru, Palembang, Jambi.

Sejak awal, Pulau Bintan memang diproyeksikan sebagai pulau wisata dan peristirahatan. Pantai-pantai indah yang telah dihiasi dengan berbagai fasilitas berkelas kebanyakan berada di sepanjang pantai utara pulau ini, tepatnya di daerah Lagoi. Lagoi dipilih sebagai kawasan wisata pantai karena memiliki pantai yang berarus tenang hampir sepanjang tahun dan berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Tempat-tempat wisata yang ada di daerah ini adalah Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif Lagoi (Bintan Resort), Desa wisata Sebong Pereh yang menawarkan wisata bahari, dan Pantai Sebong Pereh. Di kawasan ini terdapat berbagai fasilitas wisata selayaknya kaum jet set, antara lain beberapa hotel berbintang, bar dan diskotik, spa mewah, serta beberapa lapangan golf.

Ria Bintan Golf (Termasuk jajaran 10 besar Lapangan Golf terbaik Dunia)
http://www.welcometobintan.com/photos/RiaBintanGolf.jpg

Tidak hanya kawasan Lagoi, Pulau Bintan juga menyediakan tempat-tempat wisata lain mulai dari wisata alam, wisata ekologi, wisata budaya, serta wisata sejarah. Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora dan perkampungan Nelayan Kawal, pantai-pantai di Pulau Kecil di Sekitar Pulau Bintan, dan Bintan Leisure Park, serta Air Terjun Gunung Bintan, Goa Gunung Bintan, dan Danau Bekas Galian Bouksit Alam Tirta di kecamatan Teluk Bintan, bisa memberi alternatif tempat wisata yang tak kalah cantik dengan kawasan Lagoi. Wisata ekologi bisa anda lakukan dengan mengunjungi dan turut melakukan penanaman pohon di hutan bakau sepanjang pantai timur Pulau Bintan dan hutan lindung di Gunung Kijang dan Bukit Kucing.

Pantai Trikora
http://farm4.static.flickr.com/3265/3166315227_c599a85d47_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3265/3166315227_c599a85d47_o.jpg

Gunung Bintan
http://www.welcometobintan.com/photos/GunungBintan.jpg

Jika anda ingin mengetahui sejarah yang telah dilalui pulau ini, anda bisa mengunjungi Makam Hang Nadim di Desa Busung (35 menit dari Kota Tanjungpinang dengan trasnsportasi laut), Komplek Makam Bukit Batu yang berjarak sekitar 60 Km dari Kota Tanjungpinang, Makam Panjang di Pulau Pengujan (30 menit dari Kota Tanjungpinang dengan trasnsportasi laut), Makam Sultan Muhayatsyah yang terletak di Kecamatan Tambelan. Ada pulau yang bernama Penyengat. Di pulau ini terdapat sebuah situs peninggalan sejarah bernama Taman Pantai Penyengat yang memiliki gapura beton bekas pagar gedung Hakim Kerajaan Riau. Situs sejarah lainnya yaitu bekas kota Bujuk di Bintan Utara dan bekas kota Kopak dan Kara di Teluk Bintan.
Pulau Penyengat
http://www.melayuonline.com/image/berita/pulau-penyengat.jpg
http://djoglo.co.cc/images/img_des_batam1_jan2008.jpg
Hotel dan penginapan kebanyakan berada di pesisir utara dan timur Pulau Bintan. Di kawasan Lagoi terdapat hotel Hotel Nirwana Garden, Mayang Sari Bintan Resort, Mana-mana Beach Club, Cabanas, Hotel Sol Elite Bintan dan Hotel Sedona Bintan Lagoon. Karena menyadari tingginya tarif penginapan di kawasan Lagoi, Pemda Kabupaten Bintan menyediakan alternatif penginapan yang lebih murah di daerah pesisir timur sekitar pantai Trikora. Di sini anda dapat menemui Trikora Beach Cottage dan Bukit Berbunga Cottage, Lodge Travel, dan Bintan Agro Resort. (Rob/090408)

Sumber: Dari berbagai sumber

Pulau Mapur terletak disebelah timur Pulau Bintan. Pulau ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Setelah di survey keliling pulau ini, hampir semua titik2 bisa dijadikan lokasi snorkeling ataupun diving. Dengan bermodal alam yang masih bagus, pulau ini menjadi incaran para investor. Sebuah resor bernama Battuta Resort yang dikelola oleh investor dari Singapura menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para penyelam. Selebihnya kawasan ini kebanyakan telah dicaplok oleh investor lainnya dan siap bersaing dengan Battuta Resort.

http://farm4.static.flickr.com/3137/2569231416_deccefb587_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2218/2409323815_f012b0128b_b.jpg
Tidak hanya Pulau Mapur yang dilirik para investor. Sebuah pulau bernama Pulau Pangkil Kecil, malah dijadikan private island oleh sang investornya.
http://farm1.static.flickr.com/169/441538302_94774a66ab_b.jpg
http://image59.webshots.com/659/6/70/2/2525670020067257342dxuDlS_fs.jpg
Selain Pangkil, ada Pulau Nikoi yang katanya Abi juga merupakan private island yang tak kalah menarik
Pulau Nikoi
http://farm1.static.flickr.com/89/252389933_21655422b3_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/83/251327723_0882d1aaeb_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/103/251311966_c9e67dcfca_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/120/294238732_f7ef3754d6_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/85/251319906_13bb02a2a6_b.jpg
Selain kedua pulau itu, ada 11 pulau lagi di perairan Bintan sebelah timur yang telah disepakati menjadi kawasan resor internasional antara pemerintah daerah dan para investor.

Ini baru di Propinsi Kepulauan Riau yang memang bertaburan pulau2 kecil. Di propinsi lain? Jangan ditanya. Ada beberapa yang juga dijadikan private island oleh para investor tapi ada juga beberapa pulau yang sang investor masih berbaik hati sehingga masyarakat lokal dan para wisatawan lain masih bisa menikmati pulau2 itu bersama-sama.

Bisa dibayangkan khan pulau2 yang dijadikan resor pribadi bagi sebagian investor. Ini Indonesian, man! Semua punya hak yang sama dinegeri ini. Kadang2 pemerintah tidak mau berpikir panjang, lalu anak dan cucu kita bisa menikmati apa kelak karena paling tidak pulau2 berlabel pribadi itu disewa untuk jangka waktu yang super panjang.

TANJUNGPINANG, TRIBUN – Meski DPRD Provinsi Kepri sudah mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2009, Desember lalu, namun tidak serta merta bisa digunakan Pemprov. Draf anggaran tersebut masih harus menunggu pengesahan dari menteri dalam negeri (Mendagri).

Sampai saat ini draf tersebut masih nyangkut di Depdagri. Akibatnya, meski sudah memasuki Januari, dana dalam APBD tersebut belum bisa dicaikan.

Namun Ketua DPRD Nur Syafriadi optimis APBD tersebut dapat dicairkan Januari ini. Sebelumnya, Departemen dalam negeri (Depdagri) sempat memberikan koreksi terhadap beberapa pos yang dianggap kurang tepat pencatatannya.

“Kemarin memang sempat diperbaiki. Tapi sejauh ini tidak ada masalah. Saya rasa, Januari ini sudah bisa running (digunakan),” kata Nur, Minggu (4/1).

Ia menambahkan, bahwa pihaknya bersifat menunggu saja karena biasanya Depdagri akan segera mengkonsultasikan kepada Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD).

“Kalau dilibatkan kami pasti ikut. Tapi biasanya Depdagri langsung berkomunikasi dengan BKKD. Tapi sekali lagi saya yakin APBD sudah bisa jalan dalam waktu dekat ini,” tegas dia lagi.

Kepala BKKD Kepri, Agus Ferianto, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengesahan APBD.

“Kemungkinan besok (Hari ini) Depdagri akan menyurati kami,” kata dia, kemarin.

Ia juga membenarkan bahwa dari hasil evaluasi Depdagri beberapa waktu lalu memang ada beberapa pos yang perlu diperbaiki. Selain perlu perbaikan, beberapa pos anggaran juga dipindahkan pencatatannya ke dalam pos baru.

Beberapa koreksi itu menyangkut dana hibah dan dana bantuan yang masih dicatat dalam pos di dinas-dinas.

“Seharusnya seluruh dana bantuan dan hibah dimasukkan ke dalam pos BKKD. Itu saja koreksi yang dilakukan oleh Depdagri,” jelasnya.

Senada dengan Nur Syafriadi, Agus juga optimis dana APBD ini sudah dapat digunakan Januari ini. Optimisme ini dilandasi dengan selesainya koreksi hasil rekomendasi Depdagri, beberapa waktu lalu. “Setelah dikoreksi, kami tinggal menunggu pengesahan Mendagri saja,” ujarnya lagi.

Dengan disahkannya APBD 2009 oleh Mendagri nanti, baru Pemprov dapat menggunakan dana tersebut untuk mengerjakan proyek-proyek fisik. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Depdagri yang meminta proyek padat karya tahun 2009 dapat segera dijalankan.

Selain itu, untuk menggenjot sektor usaha menengah ke bawah, pemerintah juga meminta dana-dana UKM segera dicairkan. Dana UKM ini diharapkan dapat menjadi stimulan pengembangan usaha kecil di tanah air.

Selama ini sektor usaha kecil dan menengah (UKM), terbukti ampuh sebagai penopang pertumbuhan ekonomi meski krisis.

Sebelumnya, DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri (Kepri) tahun 2009.Dalam perda yang baru itu, nilai APBD Kepri sebesar Rp1,64 triliun atau naik sebesar 18 persen dibandingkan APBD 2008 yang sebesar Rp 1,389 triliun.(eik) :ohno:

1.400 Nelayan Akan Dapat Perahu
BINTAN, TRIBUN- Sebanyak 1.400 nelayan tradisional di Kabupaten Bintan akan mendapat bantuan perahu dan alat tangkap yang nilainya Rp 10 juta per orang. Bantuan berasal dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Bintan yang diberikan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2008 sampai 2010.

Pada 2008 lalu, bantuan telah disalurkan kepada 100 nelayan. Bentuknya perahu dan alat tangkap ikan. Tahun ini, bantuan serupa akan kembali disalurkan untuk 300 nelayan. Sementara pada 2010, penyaluran direncanakan semakin besar yakni kepada 1.000 nelayan.

Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan, bantuan yang diberikan berupa perahu berukuran delapan meter, jaring, dan mesin penggerak perahu. “Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan,” kata Ansar, Rabu (31/12).

Sampai saat ini, mayoritas nelayan di Bintan masih menangkap ikan secara tradisional, menggunakan perahu kecil, berukuran empat meter, dengan alat pancing yang sederhana. Hasilnya, tangkapan ikan tidak dapat menutupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Perahu yang berukuran kecil juga membahayakan keselamatan nelayan, apalagi pada musim angin barat dan angin utara seperti sekarang ini.

“Perahu berukuran kecil dengan alat tangkap yang sederhana tidak memberikan hasil yang memuaskan kepada nelayan,” ujarnya.

Nelayan membutuhkan perahu yang lebih besar dilengkapi dengan mesin penggerak dan jaring agar mendapatkan ikan yang banyak. Ukuran perahu delapan meter yang diberikan pemerintah dapat mempercepat jarak tempuh, disamping memberi rasa aman kepada nelayan.

“Kami berikan bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan, minimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya. (ant)

Tugu Keong (Tugu paling bersejarah di Tanjungpinang)
http://i42.tinypic.com/oqjaf4.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1523/132/29/1594281688/n1594281688_57318_1584.jpg
http://photos-305.friendster.com/e1/photos/50/33/15203305/1_325119553l.jpg
http://photos-305.friendster.com/e1/photos/50/33/15203305/1_380165874l.jpg

Kantor Walikota & DPRD Tanjungpinang di Senggarang
http://photos-305.friendster.com/e1/photos/50/33/15203305/1_478481582l.jpg

http://img112.imageshack.us/img112/4695/pinankviewmybeautifulpluf3.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3076/3167347942_b96d4160b4_o.jpg

Air Terjun Tarempa
http://photos-p.friendster.com/photos/group/93/54/664539/214684240917l.jpg
Pulau Senua Ranai
http://photos-p.friendster.com/photos/group/93/54/664539/214696419884l.jpg
Pantai di Tarempa
http://photos-p.friendster.com/photos/group/93/54/664539/214699255563l.jpg
Tnjung Momong Tarempa
http://photos-p.friendster.com/photos/group/93/54/664539/214710724692l.jpg

Kantor Walikota Tanjungpinang
http://farm2.static.flickr.com/1120/3167982220_42d3e47346_b.jpg

RUMAH DINAS GUBERNUR PROVINSI KEPRI
http://farm4.static.flickr.com/3091/3167181569_8872f37c03_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3122/3167982238_86df14750c_b.jpg

Dukung Wacana Karimun jadi Kota

KARIMUN, TRIBUN - Wacana pembentukan Karimun menjadi kota yang disuarakan Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) mengundang reaksi positif. Wacana ini mulai mendapat sambutan hangat sejumlah masyarakat yang sudah lama mengidamkan keinginan pemekaran sebuah daerah.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Ikatan Pemuda Kunduru (IPK), Ihsan Muharal SH kepada Tribun di Tanjungbalai Karimun, Selasa (6/1).

Selain sepakat dengan wacana tersebut, dia juga berharap warga di dua daerah (Karimun-Kundur) menyatukan persepsinya.

“Karimun menjadi kota sehingga memungkinkan Kundur menjadi kabupaten seperti yang sudah lama diwacanakan. Kita setuju, asalkan Karimun-Kundur harus bersama-sama menyatukan persepsi,” ujarnya.

Jauh hari sebelum wacana ini digulirkan, IPK pernah menggelar rapat inisiatif untuk mengambil langkah menggegas Kundur menjadi kabupaten tersendiri. Rapat yang digelar pertengahan 2006 ini bahkan telah berhasil membentuk tim khusus. Tugas tim ini, membentuk badan pekerja yang akan memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Kundur.

“Tim ini masih bersifat inisiatif. Nanti kan terbentuk badan pekerja yang tugasnya mencari dukungan dan memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kundur,” ujarnya kala itu.

Namun karena terkesan berjalan sendiri-sendiri, maka upaya tersebut seolah hilang ditelan waktu. Setelah bergulir lagi wacana Karimun menjadi kota, gagasan menyatukan persepsi Kundur menjadi Kabupaten terpisah dari kabupaten tersendiri kembali mencuat.

Seperti pernah diungkapkan Ketua KPK, Zulkhainen SH, Kamis (1/1), wacana pembentukan Kota Karimun akan berdampak pada pengembangan daerah lain di sekitarnya.

“Kita lihat potensi Karimun sudah sangat memungkinkan untuk itu. Dan kita optimis ini bisa terwujud. Daerah lain seperti Kundur bisa berkembang menjadi kabupaten sendiri misalnya,” ujarnya.

Seperti yang diungkapkan Zulkhainen sebelumnya, keuntungan yang diperoleh dengan berubahnya status Karimun menjadi kota juga diungkapkan Ihsan. Peluang besar bagi daerah lainnya berkembang, seperti Kundur, akan semakin terbuka.

“Kalau Karimun bisa menjadi kota, maka selanjutnya Kundur sangat berpotensi menjadi kabupaten. Secara tidak langsung peluang pengembangan daerah Kundur juga akan semakin terbuka,” ungkap Ihsan.

Bupati Karimun Nurdin Basirun yang dikonfirmasi secara terpisah menanggapi antusias wacana tersebut.
“KalauB memang itu keinginan masyarakat, akan kita tindaklanjuti. Berarti masyarakat tidak sabar lagi melihat Kabupaten Karimun yang semakin berkembang saat ini,” ujarnya. (msa)

Wah, kalau saya lihat-lihat ya, sebenarnya Kepulauan Riau itu punya chance wisata yang lebih unggul daripada Bali dan kedudukannya yang berada di Selat Melaka mempunyai chance yang lebih pula untuk investasi. :) .
Jadi rindu buat jalan-jalan lagi ke Tanjung Pinang nih. Beritanya update terus yaa.. :)

RUMAH DINAS GUBERNUR PROVINSI KEPRI
http://farm4.static.flickr.com/3091/3167181569_8872f37c03_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3122/3167982238_86df14750c_b.jpg

^^
Ini gedung baru atau gedung peninggalan zaman kolonial..? :)
cantik, sekilas mirip sama gedung istana presiden.

Pulau Mapur terletak disebelah timur Pulau Bintan. Pulau ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Setelah di survey keliling pulau ini, hampir semua titik2 bisa dijadikan lokasi snorkeling ataupun diving. Dengan bermodal alam yang masih bagus, pulau ini menjadi incaran para investor. Sebuah resor bernama Battuta Resort yang dikelola oleh investor dari Singapura menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para penyelam. Selebihnya kawasan ini kebanyakan telah dicaplok oleh investor lainnya dan siap bersaing dengan Battuta Resort.

http://farm4.static.flickr.com/3137/2569231416_deccefb587_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2218/2409323815_f012b0128b_b.jpg
Tidak hanya Pulau Mapur yang dilirik para investor. Sebuah pulau bernama Pulau Pangkil Kecil, malah dijadikan private island oleh sang investornya.
http://farm1.static.flickr.com/169/441538302_94774a66ab_b.jpg
http://image59.webshots.com/659/6/70/2/2525670020067257342dxuDlS_fs.jpg
Selain Pangkil, ada Pulau Nikoi yang katanya Abi juga merupakan private island yang tak kalah menarik
Pulau Nikoi
http://farm1.static.flickr.com/89/252389933_21655422b3_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/83/251327723_0882d1aaeb_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/103/251311966_c9e67dcfca_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/120/294238732_f7ef3754d6_b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/85/251319906_13bb02a2a6_b.jpg
Selain kedua pulau itu, ada 11 pulau lagi di perairan Bintan sebelah timur yang telah disepakati menjadi kawasan resor internasional antara pemerintah daerah dan para investor.

Ini baru di Propinsi Kepulauan Riau yang memang bertaburan pulau2 kecil. Di propinsi lain? Jangan ditanya. Ada beberapa yang juga dijadikan private island oleh para investor tapi ada juga beberapa pulau yang sang investor masih berbaik hati sehingga masyarakat lokal dan para wisatawan lain masih bisa menikmati pulau2 itu bersama-sama.

Bisa dibayangkan khan pulau2 yang dijadikan resor pribadi bagi sebagian investor. Ini Indonesian, man! Semua punya hak yang sama dinegeri ini. Kadang2 pemerintah tidak mau berpikir panjang, lalu anak dan cucu kita bisa menikmati apa kelak karena paling tidak pulau2 berlabel pribadi itu disewa untuk jangka waktu yang super panjang.

^^
Subhanallah, indah sekali :) semoga keaslian alamnya tetap terjaga.
Kelihatan sekali alamnya orang melayu itu yang berhubungan dengan laut. :)

oya,, objek wisata batu belah batu bertangkup itu dimana ya..?

^^
Ini gedung baru atau gedung peninggalan zaman kolonial..? :)
cantik, sekilas mirip sama gedung istana presiden.

peninggalan kolonial .....tapi gedung itu sudah mengalami beberapa renovasi beberapa kali....

coba buka http://daycass-gallery.blogspot.com/search/label/Gedung%20Daerah

^^
Subhanallah, indah sekali :) semoga keaslian alamnya tetap terjaga.
Kelihatan sekali alamnya orang melayu itu yang berhubungan dengan laut. :)

oya,, objek wisata batu belah batu bertangkup itu dimana ya..?


kurang tau...klo ga' salah itu kn cerita rakyat yg cukup populer di tanah melayu yg berasal dari daerah siantan natuna.
tp ada jg beberapa versi yg mengatakan berasal dari Riau daratan

Gubernur Ismeth Lantik Kabinet Baru,
Sejumlah Kepala Dinas Dimutasi
http://tribunbatam.co.id/images/stories/photoberita/tanjungpinang/2009/januari/pin.0702.jpg
TANJUNGPINANG, TRIBUN - Seperti Tahun Baru 2009, juga dijadikan momen bagi Pemprov Kepri untuk mengusung semangat baru dengan cara melantik pejabat-pejabat baru. Dalam pelantikan pejabat eselon II, Selasa (6/1), sejumlah pejabat mengisi jabatan-jabatan baru dalam kabinet ISmeth-Sani.

Pelantikan terhadap pejabat tingkat kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro tersebut dilakukan Gubernur Ismeth Abdullah di aula Kantor Gubernur, kemarin pagi. Pelantikan ini juga memenuhi ketentuan dalam Perda SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Pemprov yang baru disahkan oleh DPRD Kepri, akhir tahun lalu.

Acara pelantikan yang juga dihadiri seluruh unsur muspida ini mengangkat 43 pejabat baru yang menduduki jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat Badan, Dinas, Asisten, Biro, Sekretaris DPRD, Inspektorat, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam sambutannya, Ismeth mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Ia memerintahkan para pejabat baru tersebut menjalankan tugasnya penuh tanggungjawab.

“Saya minta agar pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif, lebih cepat, tepat, dan bebas pungutan liar. Tidak boleh lagi ada PNS yang membebankan masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa mutasi pejabat kali ini merupakan hal biasa dan wajar dilakukan di seluruh pemerintahan. Untuk itu, Ismeth berharap para pejabat sungguh-sungguh bekerja.

“Kita ini pelayan masyarakat. Bekerja untuk masyarakat itu tugas utama kita. Jadi, kalau ada yang merasa capek, silakan angkat tangan saja,” ungkap dia.

Penempatan personel dalam kabinet ini, sambung Ismeth, didasari kompetensi pejabat yang bersangkutan.

Tujuannya, agar para pejabat tersebut bisa menjalankan dan menguasai tugas pokok dan fungsi dari dinas yang dipimpinnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah krisis ekonomi global yang melanda dunia. Ismeth meminta seluruh SKPD dapat bekerja maksimal menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran saat ini. “Tugas berat menunggu kita di tahun ini. Dibutuhkan kerja keras bersama untuk keluar dari krisis ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah bekerja, bekerja, dan bekerja,” ucapnya.

Dalam pelantikan pejabat SOTK terjadi pergesaran nama. Satu darinya adalah Muhammad Nur SH MSi yang semula menjabat Kepala Kesbang Linmas, kali ini menduduki jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengganti Zulkifli. Demikian juga Lamidi yang mendapat promosi menduduki kepala dinas kelautan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ismanullah, yang ditemui usai pelantikan mengaku siap untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. “Ini tugas dan amanah yang dipercayakan gubernur serta masyarakat kepada saya. Bagaimanapun juga saya harus siap untuk menjalankan tugas tersebut,” kata pria yang akrab disapa Noe tersebut.

Sementara itu, staf ahli Gubernur bidang pertambangan dan Energi, Hamid Rizal mengaku gembira dengan posisi barunya meskipun banyak yang menganggap jabatan staf ahli merupakan jabatan buangan.
Sebelumnya, Hamid memegang jabatan sebagai kepala dinas Pertambangan dan Energi. “Saya senang dengan posisi yang gubernur berikan kepada saya,” kata mantan Bupati Natuna itu.(eik)

Suara Kepri Kurang Keras
Harry Nilai Bagi Hasil Tidak Adil
Sumbang Rp 25 T, Hanya Balik Rp 4 T
BINTAN, TRIBUN - Kepri ternyata tetap menjadi daerah penyumbang bagi Indonesia. Dalam satu tahun, melalui minyak di Natuna, Kepri menyumbangkan ke pemerintah pusat senilai Rp 20 triliun. Ditambah lagi dengan pajak penghasilan perusahaan dan perorangan, total sumbangan Kepri bisa menembus angka Rp 25 triliun. Namun ternyata, dari jumlah ini yang dikembalikan ke Kepri hanya Rp 4 triliun, atau hanya sekitar 16 persennya saja.

Nasib Kepri berbeda dengan Papua dan Aceh. Kedua daerah yang kaya cadangan sumber daya alam itu agak lebih bagus, karena mendapat porsi pembagian 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pusat. Selain itu, kedua provinsi itu juga sekaligus mendapatkan dana otonomi khusus, yang besarnya Rp 3,6 triliun setiap tahun selama 20 tahun. Jumlah ini akan bertambah bila APBN Indonesia meningkat.

Nasib Kepri sama seperti Riau, Kalimantan Timur ataupun Sumatera Selatan, yang sama-sama kaya kandungan sumber daya alam. Pola pembagian keuangan untuk daerah inilah yang disorot oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepri, Harry Azhar Azis. “Konsep otonomi daerah secara politik sudah berjalan baik. Namun secara fiskal (keuangan) masih sangat diskriminatif,”kata Harry saat ditemui di Tanjungpinang, Selasa (6/1).

Untuk tahun 2009, melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), seluruh kabupaten/kota di Kepri, termasuk Provinsi Kepri, hanya mendapat Rp 1,8 triliun. Sementara melalui dana bagi hasil (DBH) Kepri mendapatkan Rp 1,2 triliun. Kalau ditotal, maka jumlah dana yang diberikan ke Kepri dari pemerintah pusat hanya sekitar Rp 4 triliun.

Kata Harry, idealnya, minimal Kepri bisa mendapat persentase bagi hasil 40 untuk daerah dan 60 untuk pusat.

Sementara yang terjadi saat ini, pola bagi hasilnya adalah untuk DBH migas 85 persen untuk pusat dan daerah hanya dijatah 15 persen. Dan untuk dana non migas, 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk daerah.

Lantas bagaimana untuk mengubah kondisi ini? “Suara rakyat Kepri harus lebih keras, karena tampaknya pusat tergantung sama suara mana yang keras,” papar Harry.

Keras di sini, digarisbawahinya bukan untuk memberontak dan angkat senjata. Perwakilan Kepri di pemerintah pusat saja hanya tiga orang di DPR RI dan empat lainnya di DPD.
Bandingkan misalnya Jawa Barat yang jumlah perwakilannya di pemerintah pusat mencapai lebih dari 20 orang. Selain itu juga harus dibentuk kesepakatan antara para pemimpin formal dan informal di Kepri untuk sama-sama memperjuangkan dana bagi hasil yang lebih besar.(aji)

Hanya 23 Ribu Wisman ke Bintan
Angka Kunjungan Turun 11 Persen

BINTAN, TRIBUN - Agaknya Pemkab Bintan meski melakukan langkah khusus untuk kembali mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bintan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kepri, pada November lalu, terjadi penurunan angka kunjungan wisman ke Bintan sampai 11 persen.

Dari empat pintu masuk ke Kepri, hanya di Bintan saja terjadi penurunan angka Wisman kunjungan Wisman ke Bintan. Tiga pintu masuk lainnya, yakni Batam, Tanjungpinang dan Karimun justru menunjukkan peningkatan angka kunjungan Wisman. Bahkan untuk Karimun, terjadi peningkatan sampai 14 persen.

“Secara keseluruhan, angka kunjungan wisman ke Kepri pada November lalu memang menunjukkan kenaikan 4,98 persen,”kata Kepala BPS Kepri Aminul Akbar.

Lantas bagaimana dengan Bintan sendiri? Pada Oktober 2008, selama satu bulan, angka kunjungan wisman mencapai 26.539 orang. Namun pada November, justru menurun menjadi 23.723 orang atau turun sejumlah 2.816 orang. Bila dibandingkan dengan angka kunjungan November 2007, juga terjadi penurunan sampai tujuh persen.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Tribun, memang krisis finansial global telah berimbas besar, termasuk terhadap dunia pariwisata. Dunia pariwisata Bintan yang ditopang oleh kawasan wisata internasional seperti Lagoi pun mulai terpukul.

Namun demikian, yang menarik dicermati adalah meski di tengah krisis ekonomi global, di tiga pintu masuk lain, justru terjadi peningkatan angka kunjungan wisman. Total untuk seluruh Kepri, angka kunjungan wisman pada November 2008 lalu mencapai 133.920 orang. Angka ini memang tidak terlalu baik dibanding periode November 2007, di mana jumlah wisatawan yang masuk mencapai 138.320 orang, atau lebih banyak tiga persen dibanding November 2008.

Terbesar, wisman yang masuk masih tetap melalui pintu masuk Batam, yang mencapai 90.102 orang, atau meningkat sembilan persen dibanding periode Oktober 2008. Sementara dari pintu masuk Tanjungpinang, mencapai 9.272 orang, atau meningkat hampir satu persen dibanding Oktober. Dari pintu masuk Karimun, jumlah wisman mencapai 10.823 orang, atau meningkat hampir 15 persen dibanding Oktober 2008.

Berdasarkan kebangsaan, wisman terbesar yang datang ke Kepri memang masih tetap berasal dari Singapura, yang mencapai 59 persen. Lalu disusul Wisman Malaysia dan Korea Selatan, yang mencapai hampir 16 dan empat persen.
Secara nasional, pada November kemarin, angka kunjungan wisman mencapai 524.200 orang. Target Visit Indonesia 2008 juga meleset. Departemen Pariwisata pasang target menggaet 7 juta wisman, hanya mampu mendatangkan 6,43 juta orang. Devisa yang dibawa masuk para wisman diperkirakan sebesar 7,55 miliar dolar AS.(aji)

foto diambil dari Ocean Corner, Tepi Laut,Tanjungpinang

http://farm4.static.flickr.com/3259/3167347918_f41e9e4208_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3113/3167347936_f0efca8f80_o.jpg

gedung SD swasta tertua di Tanjungpinang
http://farm3.static.flickr.com/2035/2283258940_6feb2de389_o.jpg

daerah pelantar, Tanjungpinang
http://farm1.static.flickr.com/162/371862758_a9e2ecd2c0_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2299/2904404145_847f48dd0e_b.jpg

salah satu kawasan pemukiman di Tanjungpinang
http://farm3.static.flickr.com/2288/2184721317_8a6e3c3f0a_b.jpg

Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2009 Diprediksi 5,1 Persen
BATAM (BP) - Laju perekonomian Provinsi Kepulauan Riau di triwulan IV 2008 terkoreksi cukup signifikan dibanding triwulan III-2008. Pertumbuhan ekonomi tercatat dari 6,52 persen menjadi 3,2 persen year on year di triwulan ke IV 2008.


Menurut Kepala Bank Indonesia Batam Irwan Lubis, sektor industri manufaktur yang sedang lesu menjadi penyumbang terbesar bagi penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di triwulan IV-2008.


“Perlambatan yang terjadi di sektor industri pengolahan diduga kuat akibat pengaruh menurunnya perekonomi Singapura. Di mana triwulan III, ekonomi Singapura tumbuh negatif 0,5 persen yang disebabkan melambatnya aktivitas di sektor manufacturing,” ujar Irwan Lubis, kemarin (6/1).


Menurut Irwan, ekspor Kepri juga di triwulan IV ini menurun karena dipengaruhi menurunnya ekspor biji logam dan arang sebagai komoditas yang memiliki volume ekspor terbesar.
Berdasarkan negara tujuan, penurunan ekspor terjadi disebabkan menurunnya ekspor tujuan Singapura dan China.


Dia juga mengatakan, laju inflasi Kota Batam 2008 sebesar 8, 39 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang tercatat 11,06 persen. Dan angka ini terendah dibandingkan dengan 15 kota lainnya di Sumatera.


Irwan menyebutkan perekonomian Kepri akan mengalami tekanan akibat melambatnya perekonomian global akibat terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat.


Krisis tersebut mengakibatkan terjadinya kesulitan likuiditas yang dialami sejumlah negara dan akan mempengaruhi perluasan bisnis.


Dengan demikian, arus investasi yang masuk ke Kepri diperkirakan semakin tertahan.
BI memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Kepri 2009 sekitar 5,17 persen hingga 6,22 persen. Mengingat perekonomian global 2009 memasuki masa sulit dan cukup mempengaruhi terhadap aktivitas produksi di Kepri, khususnya Batam.


Menurut Irwan, perkembangan perekonomian Singapura menjadi faktor penting untuk dicermati karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur di Batam dan Kepri. (rob)

Kawasan Tepi Laut,Tanjungpinang
http://farm3.static.flickr.com/2129/2153079485_c9946d2fa0_b.jpg

sumber : batampos

Dua KRI Buatan Kepri Diresmikan

Panglima TNI: TNI AL Masih Butuh 128 KRI Lagi

TANJUNGUBAN (BP)- Sebagai negara kepulauan dan memiliki pantai terpanjang dan laut terbesar di dunia, Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) perlu didukung armada pengamanan yang memadai. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan daerahnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyampaikan TNI AL masih membutuhkan 128 KRI lagi.
Hal ini disampaikan Panglima TNI saat meresmikan penggunaan dua kapal perang, yaitu KRI Krait-827 dan KRI Tarihu-829 untuk menambah kekurangan armada TNI AL di Tanjunguban, kemarin. KRI Tarihu yang terbuat dari piber murni buatan Fasharkan Mentigi, sedangkan KRI Krait yang terbuat dari aluminium buatan kerja sama Fasharkan dan PT Best Batam.


Peremian dua KRI yang dihadiri petinggi TNI dan unsur pimpinan daerah (Uspida) kemarin Panglima TNI juga menyebutkan penambahan dua KRI ini sangat penting artinya bagi RI untuk menjaga keamanan daerahnya. Dengan laut yang luas, tambah Djoko, TNI AL perlu didukung dengan kekuatan yang handal. Djoko menambahkan dua KRI yang diresmikannya akan memperkuat menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan RI terutama di kawasan Armada Barat.

Selain bertugas menjada kedaulatan negara dari ancaman musuh, KRI juga diberikan tugas untuk mengamakan laut dari berbagai aksi pelanggaran hokum seperti perompakan, penyelundupan, dan bentuk pelanggaran lain. Sesuai dengan ukuran dan bentuknya, dua KRI yang diberi nama dari nama ular yang sangat berbisa di Indonesia ini dirancang juga untuk melakukan manuper di selat-selat yang sempit.


Sementara dalam press realeasenya, menyebutkan KRI Krait dan KRI Tarihu memiliki tonase 190 DWT dengan jarak jelajah sekitar 2.500 mil. Selain itu, dua KRI juga dilengkapi dengan radar dan komunikasi yang cukup luas.


Adapun panjang kapal yang panjang mencapai 40 meter serta lebar 7,32 meter dilengkapi dengan persenjataan meriam twin barrel dan dua unit senapan mesin berat 12,7mm serta kecepatan kapal mencapai 25 knot.


Keunggulana kapal buatan Fasharkan Mentigi dan kerja sama dengan perusahaan swasta ini memungkinkan kapal ini lebih cepat dan lentur. Jika dibandingkan dengan kapal yang terbuat dari besi, maintenance alumunium lebih muran dan tahan karat.


Dengan diresmikannya dua kapal PC ini TNI AL telah memiliki 11 unit PC 40 buatan dalam negeri. Selanjutnya, pada tahun 2009, TNI AL direncanakan akan membuat FPB 60 meter dan 1 unit Trimara.
Disebutkan, hingga saat ini TNI AL telah memiliki 146 KRI dengan berbagai jenis termasuk kapal PC-40. Upaya penambahan alutsista TNI AL terus ditingkatkan, maka diperkirakan struktur kekuatan TNI AL pada tahun 2024, khususnya kapal perang mencapai 274 unit, sehingga TNI AL masih perlu 128 kapal lagi.


Mengenai apa ada keinginan TNI menjual kapal produksinya, Panglima menyampaikan soal menjual bukan menjadi kewenangannya. Soal menjual produk kapal terutama keluar negeri menurutnya itu kewenangan pihak kementerian BUMN. (cnt)

Harusnya Kepri Tetap Bebas Fiskal
Meski Masyarakat Tidak Memiliki NPWP

BINTAN, TRIBUN-Penyeragaman pemberlakuan kebijakan fiskal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang tinggal di perbatasan, dipandang tidak sepenuhnya tepat. Khusus untuk Kepri, yang memiliki hubungan budaya dengan Singapura dan Malaysia, perlu ada kebijakan khusus terkait pemberlakuan fiskal tersebut.

“Untuk Kepri saya pikir masih perlu ada kebijakan khusus,” kata anggota DPR RI Harry Azhar Azis saat ditemui di Tanjungpinang, beberapa hari lalu. Kebijakan khusus yang dimaksud Harry adalah kebijakan yang pernah diberlakukan bagi masyarakat Kepri sebelum 1 Januari 2009, yakni bebas fiskal pergi ke Singapura dan Malaysia.

Sejak 1 Januari 2009 lalu, masyarakat Kepri yang hendak berpergian lewat jalur laut dikenakan biaya fiskal sebesar Rp 1 juta. Kebijakan ini dikenakan bagi warga yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi. Sementara bagi mereka yang telah memiliki NPWP, tetap dibebaskan fiskal.

Namun, masyarakat Kepri sendiri masih mengeluhkan pelayanan pembuatan NPWP. Sejumlah warga mengaku masih belum tahu, bagaimana cara mengurusnya. Lantas mengapa Kepri tetap perlu kebijakan khusus?

“Pada prinsipnya, jangan sampai hukum perpajakan merusak hubungan kebudayaan dua bangsa. Kita itu membuat hukum bukan untuk merusak budaya lokal,” papar Harry lagi.

Ia menjelaskan, hubungan kebudayaan antara masyarakat Kepri dengan Singapura dan Malaysia sudah terbentuk sejak Indonesia belum ada. Bahkan berdasarkan sejarah, dulunya wilayah Kepri, Malaysia, dan Singapura berada dalam satu wilayah kerajaan yang sama, yakni kerajaan Melayu.

Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511, para bangsawan kerajaan berpindah ke selatan, termasuk ke Johor, Bintan, dan Kampar. Hubungan kebudayaan ini pun tetap terjalin meski kemudian Kepri masuk menjadi bagian dari Indonesia dan Singapura serta Malaysia berdiri menjadi negara sendiri.

Selain itu, Harry juga mengkritik cepatnya proses pemberlakuan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang disahkan pada Agustus lalu. Menurut Harry, persoalan NPWP juga persoalan budaya masyarakat Indonesia.

Perlu cukup waktu mengubah budaya, agar masyarakat mau segera mengurus NPWP. Secara prinsip, Harry tetap berpandangan setiap warga negara memang wajib memiliki NPWP. Namun proses mengubah budaya tersebut diperlukan waktu tiga tahu.

“Atau minimal satu tahun. Ini tidak, hanya diberi waktu enam bulan saja,” paparnya. Lantas apakah masyarakat Kepri masih memiliki peluang menikmati kebijakan perlakuan khusus meski tidak memiliki NPWP tetap bisa berpergian ke Singapura dan Malaysia tanpa harus membayar fiskal?
“Saya pikir Dewan Kawasan bisa mengusulkan itu ke pemerintah pusat. Usulnya harus konkrit. Tujuannya, untuk menjaga budaya lokal di Kepri,” paparnya. (aji)

APBD Mini Anambas Rp 250 M

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Pasca dimekarkan menjadi kabupaten baru, Anambas yang pisah dari Kabupaten Natuna diberikan kewenangan mengelola keuangannya sendiri. Untuk tahun 2009 ini, APBD perdana Anambas diperkirakan mencapai Rp 250 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, mengatakan jumlah tersebut didapat setelah Anambas menerima dana bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berasal dari penambahan DIPA, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang berjumlah sekitar Rp 54 miliar. Perinciannya adalah DAU yang akan diberikan berjumlah Rp 33 miliar dan DAK sebesar Rp 21miliar.

Sedangkan sisanya berasal dari perolehan sektor pajak dan retribusi daerah.“Untuk APBD mini Anambas ini saya perkirakan mencapai Rp 250 miliar. Yah, lumayanlah untuk kabupaten baru,” papar Tengku.

Untuk dana bagi hasil, sambungnya, pihaknya masih akan merundingkan dengan kabupaten induknya, Natuna.

Saat ini, untuk menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Anambas telah didukung kurang lebih 1.000 pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah ini membengkak dari perkiraan semula yang hanya diperkirakan mencapai 500 PNS.

“Penambahan pegawai ini sebenarnya diharapkan dapat mendukung jalannya pemerintahan Anambas. Namun, penambahan ini juga menyebabkan membengkaknya belanja pegawai. Kami juga sudah mengusulkan penambahan DAU-nya,” tambah Tengku.
Pemkab Anambas juga telah memiliki 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Para personel yang mengisi setiap SKPD diambilkan dari kabupaten/kota lainnya di Kepri. Tengku memperkirakan jumlah ideal PNS di Anambas adalah 1.500 orang.(eik)

Kepri Dapat DIPA 2009 Rp3,445 T

TANJUNGPINANG (BP) - Tahun ini, Pemerintah pusat mengalokasikan APBN 2009 sekitar Rp3,445 triliun untuk Provinsi Kepri. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar Rp2 triliun dari tahun 2008, sekitar Rp1,44 triliun. Jumlah Rp1,44 triliuan pada tahun 2008 dialokasikan untuk belanja pegawai sekitar Rp471,1 miliar, belanja barang sekitar Rp313,4 miliar, belanja modal sekitar Rp446,6 miliar, dan bantuan sosial sekitar Rp211,7 miliar.


Sedang, alokasi APBN sekitar Rp3,445 triliun tahun ini, akan digunakan untuk alokasi dana sektoral sekitar Rp1,345 triliun, Dana Dekonsentrasi sekitar Rp234,750 miliar, Dana Tugas Pembantuan sekitar Rp82,515 miliar, dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp1,559 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp224,71 miliar.


Gubkepri Ismeth Abdullah saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kepri Tahun 2009 di Gedung Daerah Tanjungpinang menyampaikan, penambahan alokasi APBN karena peningkatan jumlah APBN tahun 2009 yang mencapai Rp1.037,1 triliun.


Tahun pertama dalam sejarah APBN melampaui angka Rp1.000 triliun.


Gubkepri mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berikut pimpinan lintas vertikal yang ada di wilayah Kepri agar senantiasa melakukan langkah efesiensi dan penghematan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat dilakukan dengan efesiensi penggunaan daya dan jasa seperti listrik, telpon, dan air.


Melaksanakan perjalanan dinas katanya hanya untuk hal yang perlu saja. ”Batasi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel. Tidak boleh boros menggunakan anggaran,” ujarnya.


Ismeth mengatakan anggaran yang diterima tak akan banyak artinya, jika pelaksanaan seluruh program, tak didukung pengambil keputusan dan birokrasi yang cakap. Seluruh dana yang diperoleh akan sia-sia jika digunakan secara sembrono, tanpa perhitungan yang matang.


”Apalagi jika dana ini diselewengkan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, teman-teman, lingkaran politik, dan sebagainya, dengan merugikan kepentingan nasional. Mari kita bekerja dengan jujur, penuh dedikasi dan jauhkan diri dari kepentingan tak sejalan dengan kepentingan masyarakat,’’ ujar Gubkepri di hadapan pimpinan SKPD dan lintas sektoral yang hadir.


Gubkepri minta seluruh pimpinan SKPD berikut lintas sektoral di Kepri melakukan persiapan administrasi, mempercepat penyiapan tender dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia pengelola anggaran.
Sumber daya manusia adalah inti dari seluruh persoalan daya serap. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan pencairan dana menjadi cepat, tepat dan sesuai sasaran.


Alokasi APBN, harus ditempatkan sebagai salah satu stimulan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung kehadiran investasi, konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Permasalahan lain dialami selama ini, terkait penggunaan anggaran negara, juga tertuju masih ada rekanan yang melaksanakan kegiatan tak sesuai dengan kontrak. Masih ada kegiatan yang tak selesai pada akhir tahun anggaran. (zek)

Posting juga ya Bandara HAji Fi Sabilillah nya.. :)

Free Trade Zone di Kawasan Berikat Segera Diberlakukan


JAKARTA--MI: Pemerintah akhirnya mencabut PP No.63/2003 tentang Pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat di Kepulauan Riau.

"Saat ini PP penggantinya mengenai Free Trade Zone sudah ditahap harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM. Diharapkan dua minggu ini keluar," kata Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah seusai rapat tentang pencabutan PP No.63 di kantor Wapres, Kamis (8/1).

Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Ia menyebutkan, nantinya pembebasan bea masuk akan dilakukan di tujuh pelabuhan dan satu bandara di Kepulauan Riau. Lokasi-lokasi yang dijadikan target insentif bea masuk ini yaitu Pelabuhan

Batu Ampar, Sekupang, dan Kabil di Batam, Pelabuhan Kijang dan Lobam di Bintan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Parit Rempak di Karimun pada tahap serta Bandara Hang Nadim. "Di luar wilayah itu, pembebasan bea masuk berarti sesuatu yang ilegal," ungkapnya.

Pada masa transisi, ungkapnya, Menkeu akan meminta Dirjen Bea Cukai untuk mempermudah arus barang yang masuk ke kawasan Kepri. "Sehingga berbagai insentif ini bakal memercepat proses investasi di kawasan berikat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini mulai terjadi PHK di sejumlah industri di kawasan berikat. Namun ternyata di sisi lain investor asing masih berminat menanamkan modalnya di kawasan ini. "Terutama di industri ship yard. Sehingga gelombang PHK yang terjadi bisa dikurangi," katanya.

Wapres Umumkan Pengganti PP 63


Menkeu Ditugasi Beri Nomor
TANJUNGPINANG (BP) - Penantian panjang menunggu penerapan FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akhirnya membuahkan hasil. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Batam.


Kabar baik ini disampaikan Wapres di hadapan Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ Kepri Ismeth Abdullah, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BKPN serta pimpinan instansi terkait di Istana Wakil Presiden, Kamis (8/1) petang. Wapres kemudian meminta Menkeu menyiapkan Nomor PP dan Petunjuk Pelaksana (juklak) PP yang baru tersebut, sebelum diterapkan.


Selain soal PP 63, Wapres juga mengumumkan bahwa Menkeu telah mengeluarkan aturan baru untuk menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60 tentang pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Perpajakan di Bintan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61 tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Perpajakan di Karimun. Dua produk ini, dinyatakan telah habis masa berlaku per 31 Desember 2008 lalu.


”Wapres memastikan, paling lama dua minggu ini semua sudah selesai. Penerapan FTZ telah bisa dilaksanakan. Kita mengimbau kalangan pengusaha bersabar dan tetap menjaga iklim kondusif terutama pelaku industri di Kepri, khususnya di wilayah BBK,’’ ujar Sekretaris Dewan Kawasan, Jon Arizal usai mendampingi Ketua DK bertemu Wapres, kemarin petang.
Seiring persiapan penerapan PP pengganti ini, DK FTZ berharap Menkeu mempercepat proses penyiapan petunjuk pelaksanaan (juklak)-nya. Dengan demikian ketika PP yang baru diberlakukan, juklak yang mengatur juga keluar sehingga DK tak perlu menunggu waktu lama lagi untuk menerapkan FTZ secara luas.


Sementara aparat terkait yang selama ini memegang peranan penting dalam pengawasan di lapangan, harap Jon Arizal dapat melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Khusus Batam, selama masa transisi ini akan terus dikenakan pajak, sesuai amanat PP 63 sebagai payung hukum kebijakan kepabeanan selama ini.


Secara luas, penerapan kawasan ekonomi khusus membawa keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk peningkatan investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan.


”Harapannya semoga pengusaha dan pihak lainnya bersabar,’’ ujarnya. (zek)

Khusus Batam, selama masa transisi ini akan terus dikenakan pajak, sesuai amanat PP 63 sebagai payung hukum kebijakan kepabeanan selama ini.



masa transisinya brapa hari/bulan/tahun??????????????? pemerintah cuma bisa janji..........apa karena udh deket pemilu??????? :ohno:

APBD Bintan 2009 Rp 693,9 M

BINTAN, TRIBUN-Akhirnya APBD Bintan 2009 disahkan juga melalui rapat paripurna DPRD Bintan, Rabu (14/1). Besaran anggaran kabupaten berpenduduk sekitar 130 ribu jiwa ini mencapai Rp 693,9 milyar.

Angka ini tercatat sebagai APBD terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sejumlah fraksi di DPRD Bintan masih menyoroti persoalan besarnya dana sisa anggaran tahun lalu.

Dalam pos anggaran, dana sisa ini dikenal dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Dana ini muncul karena sejumlah sebab, di antaranya karena adanya proyek-proyek yang sudah dianggarkan tidak dijalankan, maupun karena selisih perhitungan pengerjaan sebuah proyek.

Silpa pada APBD 2008 lalu mencapai Rp 196 miliar. Padahal tahun sebelumnya, APBD 2007 silpa juga jumlahnya cukup besar, sekitar 187 miliar. Demikian juga pada APBD 2006 yang mencapai lebih dari 100 miliar.

“Kami meminta kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) agar perencanaan yang dibuat harus direalisasikan,” kata Trijono, juru bicara dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Bintan dalam pandangan akhir fraksi. Besarnya dana silpa ini menurut PDI-Perjuangan menunjukkan daya serap dana pembangunan tidak berjalan. Hal ini justru bukan menunjukkan penghematan.

Kebutuhan belanja yang direncanakan Pemkab Bintan pada tahun 2009 ini mencapai Rp 693,9 miliar.

Namun berdasarkan kemampuan pendapatan daerah sendiri, hanya terkumpul Rp 500 miliar. Karena itu APBD Bintan 2009 mengalami defisit sampai Rp 193 miliar. Untuk menutup defisit inilah, maka digunakan dana silpa tersebut.

Bupati Bintan Ansar Ahmad yang dikonfirmasi terkait persoalan ini usai rapat paripurna DPRD Bintan mengatakan, dana silpa itu muncul dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan anggaran proyek pemerintahan, biasanya disusun dengan standar maksimal. Namun dalam proses lelangnya, biasanya sejumlah perusahaan yang mengajukan penawaran memberikan harga di bawah harga yang sudah dipatok pemerintah. Karena itulah muncul dana sisa. Dana sisa inilah yang kemudian dikenal sebagai silpa pada pembukuan akhir tahun anggaran.

Selain itu, dana silpa juga menurut Ansar bersumber dari sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) yang dipegang tiap bendaharawan di dinas dan badan serta sekretariat daerah. “Mungkin karena efisiensi. Saya kira kalau penyerapan anggaran, keseluruhan kegiatan kita laksanakan, mungkin karena sisa lelang dan efisiensi,” kata Ansar.
Meski demikian, Ansar berjanji akan mencermati persoalan itu di tahun 2009 ini, agar jangan sampai tiap tahun semakin membengkak. (aji)

2010, Pemkab Pindah ke Bintan Buyu

BINTAN, TRIBUN-Niat Pemkab Bintan untuk pindah dari Kijang ke Bintan Buyu ternyata akan direalisasikan pada tahun depan, 2010. Dengan catatan, Agustus mendatang pembangunan Kantor Bupati Bintan di Desa Bintan Buyu selesai dilakukan.

“Dua bangunan kantor Bupati, Agustus 2009 sudah selesai, maknanya 2010, pertangahan atau akhir, kita akan pindahkan sebagian besar pemerintahan Bintan ke lokasi yang baru,” kata Bupati Bintan Ansar Ahmad saat dikonfirmasi usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bintan dengan agenda pengesahan APBD Bintan 2009 di Kantor DPRD Bintan, Rabu (14/1).

Selama ini Pemkab Bintan masih menempati kantor sementara di Wisma PT Antam, Kijang, sekitar 30 kilometer dari Tanjungpinang. Kepindahan ini dilakukan dua tahun lalu, seiring Kantor Bupati Bintan yang ada di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang digunakan untuk Kantor Gubernur Kepri.

Bupati dan Wakil Bupati Bintan serta sejumlah dinas sejak saat itu pun pindah ke Kijang. Meski demikian masih ada sejumlah kantor dinas yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang.

Sejak tiga tahun anggaran berjalan, Pemkab dan DPRD Bintan menganggarkan dana dari APBD Bintan untuk keperluan pembangunan pusat pemerintahan tersebut. Saat ini bangunan yang sudah berdiri, dalam pantauan Tribun adalah Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Dinas PU. Namun semuanya masih dalam pengerjaan, alias belum selesai.

Total dana yang dihabiskan untuk membangun pusat pemerintahan di Bintan Buyu, yang berjarak sekitar 46 kilometer dari Tanjungpinang ini mencapai Rp 112 milyar. Namun dalam pelaksanaan lelang proyek, dana yang dibutuhkan menyusut menjadi Rp 97 miliar.

Berdasarkan kontrak kerja, pada Agustus semua bangunan yang sudah ditenderkan harus selesai. Sejauh ini, kesiapan bangunan baru sekitar 30 persen. Namun Ansar Ahmad menyatakan sesuai kontrak, maka bangunan itu harus selesai pada Agustus, sehingga kontraktor pelaksananya harus bekerja keras.

Pembangunan pusat pemerintahan Bintan di Bintan Buyu ini pada April 2008 lalu pernah mendapat sandungan. Saat itu, dalam perencanaan, di luar areal pusat pemerintahan yang memiliki luas sekitar 200 hektar, juga akan dibangun Central Bussiness District (CBD).

CBD merupakan sebuah kawasan bisnis yang nantinya akan terintegrasi dengan pusat pemerintahan.

Pembangunan kawasan bisnis ini sepenuhnya dilepaskan ke swasta. Untuk keperluan pembangunan ini, dibutuhkan areal lahan mencapai lebih dari 6.000 hektare.

Namun pembebasan lahan di luar pusat pemerintahan itu terbentur dengan adanya kebijakan Menteri Kehutanan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai areal hutan lindung, atau daerah tangkapan air (catchment area).

Dalam proses pengajuan pelepasan kawasan ini dari areal hutan lindung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menangkap mantan Sekda Bintan Azirwan dan anggota DPR RI Al Amin Nasution.

Terlepas dari persoalan itu, untuk kawasan pembangunan pusat pemerintahan yang lahannya di luar areal kawasan hutan lindung, proses pembangunannya tetap dilakukan. (aji)

Banjir Air Laut Rendam Pasar dan Jalan Raya Tanjungpinang
TANJUNGPINANG (BP) - Akibat air laut pasang tinggi, pasar Tanjungpinang dan sejumlah ruas jalan raya banjir hingga selutut orang dewasa, Rabu (14/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Menjelang siang airpun mulai surut.


”Tapi menjelang sore biasanya banjir lagi, biasanya seperti itu, ‘’ ujar A Heng, pemilik toko sembako di pasar kawasan jalan Merdeka Tanjungpinang. Menurut A Heng, terakhir kali daerah pasar banjir tinggi tiga tahun lalu, dan bisayanya terjadi menjelang Imlek. Hal ini menurutnya berhubungan dengan musim angin utara.


”Karena sudah tahu, jadi rata-rata warga di sini pada siaga,’’ ucapnya. Di antaranya ada yang telah meninggikan lantai tokonya supaya tidak banjir. Sehingga sudah siap dengan air pasang dan tetap membuka tokonya. Tapi bagi yang tokonya tidak tinggi, banyak yang memilih menutup pada hari itu. Seperti yang tampak kemarin, banyak toko yang tutup. Air yang menggenangi kawasan pasar hingga Bakar Batu ini masuk ke lokasi pasar melalui selokan pasar yang berhubungan dengan air laut.


Pantauan Batam Pos di lokasi sebagian pengendara memilih mundur, namun ada yang nekat menerobos banjir. Adapun ruas jalan yang sempat tergenang air laut itu adalah ruas jalan Tanjung Unggat menuju Kapung Bulang, ruas jalan Kampung Bulang menuju STM, dan ruas jalan Rawa Sari menuju Pelabuhan Batu 6 Tanjungpinang.


Di Rawa Sari Kelurahan Tanjung Unggat, air tidak hanya menggenang badan jalan, tapi juga menggenang halaman SD setempat. Akibatnya sebagian murid yang sedang beristirahat keluar ruangan untuk sekadar bermain air laut itu.


Edi, pengguna jalan raya yang melintasi ruas jalan Tanjung Unggat-Kampung Bulang, mengaku tidak mau melewati genangan air karena khawatir mesin mobilnya rusak.


Lukman, murid SD Rawa Sari mengaku bulan lalu, di sekolah mereka terjadi hal sama. Namun tidak sampai masuk ke ruangan. ”Dalam ruangan tidak basah, tapi kalau air naik sedikit lagi bisa masuk ke kelas,” kata Lukman.


Diakui kepala Badan Metreologi dan Geofisika (BMG) Tanjungpinang Sulimin, hingga Februari ini musim angin utara masih kuat. Kondisi ini menyebabkan gelombang yang tinggi. Sehingga ketika terjadi air pasang, akhirnya menyebabkan rob (air laut yang meluap hingga ke daratan). Ditambahkannya, setiap bulan pasti terjadi air pasang akibat daya tarik bulan. Tapi karena saat ini musim angin utara yang kecang, inilah yang menyebakan terjadinya rob.


Sulimin menyarankan menyarankan masyarakat yang menggunakan transportasi laut atau nelayan, untuk mengurangi aktiivtasnya di laut. Berdasarkan data BMG, saat ini tinggi gelombang di perairan Tanjugpinang mencapai 1,5 - 2,5 meter. Peraiaran laut Lagoi 2,5 - 4 meter, perairan Lingga 2,5 - 4 meter, perairan Timur Bintan 2,5 - 4 meter dan perairan Natuna dan Anambas 4 - 5 meter. Angin utara berlangsung antara Desember hingga Februari.


Dijelaskan Sulimin lagi, angin utara disebabkan aktivitas badai tropis yang ada dibagian utara benua Australia. Sehingga secara umum angin di Indonesia sangat kuat, termasuk juga perairan di kawasan Kepri. Badai yang kencang mengakibatkan gelombang yang tinggi. (aji/dew)

Presiden Bermalam di Batam



TANJUNGPINANG (BP) - Pihak kepresidenan telah memastikan kunjungan kerja Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Batam, Senin (19/1). Saat ini, pihak Paspampres istana tengah melakukan sinkronisasi kunjungan dengan kesekretariatan Presiden. Demikian dikatakan Kepala Badan Promosi dan Investasi Pemprov Kepri, HS Mohammad Taufik BcKn, petang kemarin (14/1).


Taufik mengatakan kunjungan kerja Presiden SBY ke Batam antara lain melakukan penandatanganan prasasti operasional 16 investor baru, peresmian penerapan FTZ Batam, Bintan dan Karimun, peresmian peluncuran 2 kapal baru dan berdialog bersama pengusaha di Kepri.


”Jika tak ada aral, Pak Presiden nginap di Batam. Beliau kembali ke Jakarta, Rabu (20/1),’’ ujar Taufik.


Penandatanganan prasasti operasional 16 investor baru, dilaksanakan di Coastarina, sedang dialog bersama pengusaha digelar Turi Beach.


Menyinggung FTZ, Taufik menambahkan pelaksanaannya langsung lakukan Badan Pengelolaan Kawasan (BPK) masing-masing. BPK seterusnya melakukan koordinasi dengan aparat terkait, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, proses pemasukan barang dari dan keluar lokasiFTZ. ‘’Tugas di lapangan, BPK berkoordinasi dengan Dewan Kawasan (DK) FTZ,’ ‘ tuturnya.
Kabupaten Bintan telah mengusulkan empat proyek yang bakal di resmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Januari mendatang di Batam.


Keempat proyek itu yakni PT Kapital Turbin yang membangun PLTU 2 x 22 MW di Galang Batang, peluncuran kapal yang diproduksi PT Tiong Won Corporation (TWC) di Kawasan Maritim Bintan Timur, pengembangan resort Lagoi Bay di kawasan Wisata Bintan Resort Cakrawala di Lagoi, serta perluasan industri di Bintan Inti Industriel Estate (BIIE) di Lobam.


Kepala Badan Promisi Investasi Daerah (BPID) Bintan, Mardiyah mengatakan empat proyek itu baru usulan, dan telah disampaikan ke pihak Provinsi Kepri. “Jadi belum pasti apakah semua proyek lolos akan diresmikan. Kami belum dapat kabar dari BPID Provinsi Kepri karena masih dalam proses,” timpal Mardiyah yang baru dilantik sebagai Kepala BPID Bintan itu, kemarin.


Namun, Mardiyah memperkirakan kemungkinan peluncuran kapal di TWC yang positif. Sebab, proyek lainnya secara fisik belum siap. Dan bisa jadi, ke tiga proyek lainnya, akan menyusul diresmikan dalam waktu mendatang, karena informasinya Presiden bakal kembali berkunjung ke Batam. (zek/gds)

Kapal Roro Beroperasi Lagi
BATAM (BP) - Setelah sempat tak beroperasi satu hari akibat gelombang dan angin kencang, kapal roro (roll on roll off) ASDP yang melayani penyeberangan Batam-Tanjunguban PP kembali beroperasi Rabu (14/1). Kemarin, malah penyeberangan Batam-Tanjunguban yang biasanya dua trip jadi tiga trip.


“Hari ini sudah jalan lagi. Tadi, KMP Parai dan Kuala Batee II sudah jalan ke Tanjunguban,” kata Manager Operasional ASDP Batam Djarbidi di pelabuhan ASDP Punggur.


Menurut Djarbidi, ASDP selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Jika menurut BMG gelombang dan angin kencang mengancam atau dalam pantauan ASDP sendiri tak mungkin melakukan pelayaran, maka kapal roro tak beroperasi.


“Intinya kami ekstra hati-hati, memperhatikan masukan BMG dan pantauan kita sendiri,” katanya. Meski kemarin sudah beroperasi, kata Djarbidi, ia tak bisa memastikan apakah selanjutnya kapal roro ASDP itu akan terus beroperasi normal. “Tergantung cuaca. Kalau bagus seperti hari ini jalan,” ujarnya.


Musim angin kencang Monsoon Asia kali ini, kata Djarbidi, membuat jumlah penumpang kapal roro dari Batam-Tanjunguban dan sebaliknya menurun. “Dibandingkan hari-hari biasa, penumpang menurun. Tadi saja, cuma ada enam mobil dan sejumlah penumpang,” tukasnya. (med)

APBD Bintan Sah, Pinang Masih Alot

Setelah lama menanti dan tahun anggaran sudah berjalan, APBD Bintan Tahun 2009 senilai Rp693,78 miliar akhirnya disahkan melalui rapat paripurna DPRD Bintan, kemarin. Nilai ini naik sekitar Rp170,68 miliar dari nilai RAPBD yang pertama kali diserahkan sebasar Rp523,1 miliar. Peningkatan terjadi dari tambahan dana perimbangan. Sedangkan APBD Lingga tahun 2009 juga telah diketaok atau disahkan tanggal 31 Desember lalu senilai Rp464 miliar. Angka ini mengambil patokan minimal dari dari sisi penerimaan daerah. Hal itu dilakukan untuk menghindari flukulasi harga berbagai material dan BBM yang selalu tidak stabil.


Sementara ABPD Kota Tanjungpinang hingga kini masih menggantung. Walaupun Panmus DPRD Kota telah menjadwalkan RAPBD Tanjungpinang disahkan 31 Januari 2009 tapi sampai sekarang pembahasannya masih berkutat pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran.


Sementara (PPAS) yang sesuai aturan perundangan seharusnya dilaksanakan Juni 2008 lalu.
APBD Bintan akan diposkan untuk belanja tidak langsung sejumlah Rp265,64 miliar (38,28 persen) serta belanja langsung 61,72 persen atau Rp428,22 miliar. Yang menarik dari total belanja tadi, APBD mengalmi defisit sebesar 193,57 miliar akibat kemampuan pendapatan daerah hanya Rp500,29 miliar. Kendati demikian, defisit mampu ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran 2008 yang nilainya Rp196 miliar. Rp3 miliar di antaranya ditujukan untuk pengeluaran.


Pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bintan, Dalmasri Syam dan dihadirai Wakil Bupati Mastur Taher tersebut, sejumlah fraksi menyorot tingginya silpa setiap tahunnya. Di antaranya dari juru bicara Fraksi Pembangunan Manipo Simomora, yang mengatakan dengan tingginya silpa menunjukkan penyerapan anggaran SKPD tidak optimal.


Sedangkan Fraksi PDI-P mengharapkan Pemkab segera mengantasi tingginya angka pengangguran. Serta menuntaskan masalah krisis listrik, termasuk menggenjot fungsi pengawasan oleh aparatur.


Soal silpa, Bupati Bintan Ansar Ahmad mengaku tinggi akibat terjadinya efisiensi dari pelaksanaan lelang proyek yang dilakukan. Termasuk dari sektor-sektor lainnya, umpama biaya berobat maupun penggunaan anggaran di SKPD masing-masing. “Contoh proyek pembangunan gedung DPRD dan Bupati nilainya Rp112 miliar, tapi lelangnya hanya Rp87 miliar,” ujar Ansar.


Soal APBD Lingga sebesar Rp464 miliar ternyata masih di luar Silpa tahun 2008 lalu sekitar Rp80 miliar. Ini karena keputusan APBD itu diambil dari perhitungan minimal, sehingga berpotensi mengalami kenaikan pada penyusunan anggaran perubahan nantinya. Hal inilah yang diutarakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lingga, Drs Masyalikul Ahyar, kemarin. Pengesahan APBD telah dilakukan tanggal 31 Desember 2009 lalu dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga H Kamaruddin Ali SH.


APBD tahun 2009 ini masih tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Kemudian peningkatan kualitas aparatur pemerintahan, dan peningkatan sarana, dan prasarana perkantoran. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga, H Kamaruddin Ali SH mengatakan, dengan menggunakan pola minimal ini risiko yang dihadapi kecil. Langkah awal yang harus dilakukan pihak eksekutif adalah mengatur strategi agar semua anggaran yang ada dapat terserap dengan baik.


Tentang lambanya pembahasan dan pengesahan RAPBD menjadi APBD Tanjungpinang tahun 2009 ini merupakan pengulangan kejadian serupa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena waktunya yang sudah sempit, biasanya DPRD langsung mengesahkan rancangan anggaran itu menjadi APBD yang sah. Hal ini juga akan dilaksanakan pada pengesahan RAPBD tahun anggaran 2009 ini.


Ketua DPRD Tanjungpinang, Bobby Jayanto mengatakan, hal itu dilakukan dengan pertimbangan pembiayaan pemerintah kota tahun 2009. Sehingga, mau tidak mau atau suka tidak suka RAPBD akan disahkan dengan kondisi apa adanya sekitar akhir Januari 2009. Jika tidak ada hambatan dan sampai saat ini masih dalam pembahasan KUA dan PPAS.


”Ranperda RAPBD tahun 2009 hingga sekarang belum diserahkan ke dewan oleh pihak eksekutif,’’ sebut Bobby Jayanto.


Dia membenarkan, sesuai aturan perundangan harusnya pembahasan KUA dan PPAS 2009 dilaksanakan Juni 2008. Kemudian, RAPBD 2009 sudah diajukan ke legislatif sejak Agustus 2008. Itu sebabnya, dia mengatakan RAPBD 2009 nanti akan disahkan dalam kondisi apa adanya saja. Dengan pengesahan yang dilakukan apa adanya itu mau tak mau muncul kesan dewan hanya sebagai tukang stempel eksekutif.


Namun, anggota Panmus DPRD Tanjungpinang, M Arif yang juga Ketua Fraksi PKS membantah keras dewan hanya tukang stempel eksekutif dan tidak pernah ingin menjadi tukang stempel seperti itu. Karena dewan juga memiliki tugas pokok fungsinya sendiri. Soal pengesahan RAPBD menjadi APBD dengan kondisi apa adanya, sebab waktunya memang sudah sangat mendesak, dan dewan tidak ingin dikatakan menyusahkan masyarakat.


”Sebagai anggota Panmus kita menjadwalkan APBD bisa disahkan akhir Januari 2009 nanti. Kalau waktunya tidak sesuai target, itu berarti konsekuensi dari pembahasan dan tergantung pada kondisinya nanti,” kata M Arif.


Sekretaris Bappeko Tanjungpinang Drs Pok Yong Kadir yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa KUA dan PPAS itu sebenarnya sudah masuk ke dewan sekitar November 2008 lalu. Namun, karena ada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga harus disesuaikan lagi, dan saat ini sedang dilakukan pembahasan KUA dan PPAS itu dengan dewan. Setelah pembahasan ini selesai dan nota kesepakatan dengan dewan sudah dilaksanakan, barulah Ranperda RAPBD 2009 diserahkan ke dewan.


Sebagaimana diketahui untuk soal SOTK, Kota Tanjungpinang hingga kini juga belum ada perubahan. Beda dengan di Kab Bintan dan Prov Kepri yang sudah dilakukan perubahan SOTK dan sudah dilakukan pelantikan. (git/gds/aji)

Hanya Punya Enam Pelabuhan Bebas

TANJUNGPINANG (BP) — Provinsi Kepri nantinya hanya akan memiliki enam pelabuhan bebas setelah ditutupnya sejumlah pelabuhan ilegal di provinsi itu. ’’Penutupan pelabuhan ilegal saat ini masih dibahas oleh Departemen Perhubungan (Dephub), tetapi Kepri nantinya hanya memiliki enam pelabuhan bebas,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Tipe Khusus Kepri, Nasar Salim, usai rapat Evaluasi Pelaksanaan Operasi Patroli Laut Terpadu Tahap II di Belawan, Selasa (13/1).


Keenam pelabuhan bebas itu nantinya masing-masing tiga terdapat di Pulau Batam, kemudian dua berada di Pulau Bintan dan satu lagi berada di Tanjung Balai Karimun, katanya lagi.


Dewasa ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai sedikitnya terdapat lebih dari 130 pelabuhan ilegal atau tikus di wilayah kepualauan tersebut.


“Kami menemukan ada lebih dari 130 pelabuhan ilegal di Kepulauan Riau,” kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Jusuf Indarto di tempat yang sama.


Dia merinci, pelabuhan ilegal itu masing-masing di Pulau Batam terdapat sebanyak 46 pelabuhan, Bintan 62 pelabuhan dan Tanjung Balai Karimun sebanyak 22 pelabuhan.


Pelabuhan-pelabuhan tersebut dijadikan sebagai pintu masuk bagi barang-barang ilegal dari luar negeri yang diseludupkan masuk ke tanah air sehingga mengganggu pertumbuhan industri di dalam negeri.


Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kepastian dari rencana Dephub untuk menutup pelabuhan ilegal yang terdapat di daerah itu dan masih beroperasi hingga kini.
“Yang jelas masalah ini telah kami rapatkan dengan Dephub dan kami telah berikan data pelabuhan ilegal. Keputusan menutup pelabuhan ilegal itu berada di tangan Dephub,” ujarnya. (ant)

Gonggong Jadi Menu Khas Kepri

JIKA Anda ke Provinsi Kepri, belum memakan gonggong, rasanya belum sah. Begitulah slogan promosi yang didengungkan warga Kepri untuk menjadikan gonggong sabagai makanan khas di provinsi yang memiliki 1.408 pulau ini.

Begitu Anda singgah ke setiap pulau, baik yang besar seperti Batam, Bintan, Karirimun, dan lainnya, gonggong menjadi sajian keharusan. Terlebih lagi di restoran-restoran seafood yang tersebar di Provinsi Kepri.

Gonggong adalah jenis siput. Hewan laut ini banyak terdapat di pantai-pantai yang mengelilingi setiap pulau di Provinsi Kepri, tidak terkecuali pantai yang terbentang di sepanjang Kecamatan Nongsa.

Setiap hari, baik pagi maupun sore saat air sedang surut, ratusan warga Nongsa turun ke pantai untuk mencari gonggong. Biasanya warga yang mayoritas nelayan, ke pantai tidak hanya mencari gonggong tapi juga mengambil biota laut lainnya yang dilihat, seperti tripang, kepiting, kerang, dan sebagainya.

Cara mendapatkan gonggong terbilang mudah. Tapi sebelum turun ke pantai, sebaiknya Anda menggunakan sepatu yang ringan dan membawa ember. Gonggong bisa didapatkan di pasir yang terbentang di pantai, baik yang berukuran besar maupun kecil.

Warna kulit gonggong biasanya sama dengan warna lumpur yang ada di pantai. Ada pula pula yang berkulit bersih putih kekuning-kuningan. Sebelum dimasak, kulit gonggong harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sikat sampai berwarna asli, putih kekuning-kuningan.

Warga nelayan Kecamatan Nongsa, biasanya menjual hasil tangkapan gonggongnya ke pengumpul. Satu kilonya sekitar Rp 7.000. Si pengumpullah yang kemudian menjual ke restoran-restoran.

Biota laut jenis Molusca ini, sampai sekarnag belum dapat dibudidayakan, melainkan masih berkembang secara alami. Ada kalanya warga bisa mendapatkan banyak gonggong, ada kalanya juga sangat sedikit. Menurut mereka, tergantung musim, tapi sayangnya kapan musimnya tidak bisa ditentukan.

Limbah kulit gonggong, sekarang sudah banyak dimanfaatkan masyarakat menjadi hiasan. “Bunga Gonggong” juga telah menjadi salah satu ikon kekhasan Batam.(adv)

Anambas Alokasi Rp 159 M untuk Proyek Infrastruktur
Mampu Dapat Rp 270,9 Miliar dalam APBD Perdana

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perdana Kabupaten Anambas akhirnya disahkan Gubernur Kepri pada 12 Januari lalu. Meski masih berupa anggara mini, kabupaten termuda di Provinsi Kepri tersebut mampu meraup dana sebesar Rp 270,9 miliar.

Menurut Pelaksana tugas Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, APBD Anambas dibagi dalam dua kelompok besar yaitu, belanja langsung dan tidak langsung. “Untuk belanja tidak langsung, kami mengalokasikan sebesar Rp 111,3 miliar (41,14 persen) dari total APBD. Sedangkan untuk belanja langsung, kami mengalokasikan Rp 159 Miliar (58,86 persen) dari total anggaran,” katanya, Jumat (16/1).

Untuk APBD 2009 ini, kata Tengku, belanja langsung atau belanja proyek pembangunan infrastruktur, memang diupayakan lebih besar dari belanja tidak langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pembangunan Anambas yang mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Untuk pembangunan infrastruktur, Plt Bupati mengatakan bahwa dana APBD tersebut akan dibagikan merata keseluruh kecamatan. Tujuannya, adalah untuk mencegah terjadinya kecemburuaan sosial antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Khusus untuk Siantan, pemerintah Kabupaten Anambas akan mengalokasikan dana sebesar 23,4 persen. Alokasi ini untuk membangun Siantan sebagai Ibukota Anambas sesuai dengan amanat undang-undang.

Sedangkan untuk Jemaja, alokasi dana pembangunan infrastuktur akan diberikan sebesar 15,8 persen.

Untuk kecamatan Jemaja Timur alokasi dana pembangunan akan diberikan sebesar 13,3 persen, dan Palmatak sebesar 13,1 persen. Sedangkan untuk Kecamatan Siantan Tengah, Pemerintah Kabupaten akan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur sebesar 12,4 persen.

Untuk Kecamatan Siantan Selatan, tak lupa dialokasikan dana pembangunannya sebesar 10,8 persen dari total anggaran belanja langsung. Dan terakhir, kecamatan Siantan Timur, Pemerintah Kabupaten Anambas mengucurkan dana sebesar 10,9 persen. “Semoga kebijakan anggaran ini memenuhi harapan semua masyarakat Anambas. Tidak ada yang diutamakan dan dianaktirikan. Kita semua sama,” tegas Tengku.

Untuk sektor yang pembangunan yang akan didahulukan, Tengku akan mengacu kepada kebijakan provinsi dimana sektor pendidikan menjadi prioritas. Setelah sektor pendidikan, prioritas lainnya adalah sektor kesehatan dan sektor infrastruktur dan bangunan.
Bupati menjelaskan bahwa pembahasan terhadap anggaran ini dilakukan secara maraton selama dua minggu yang diikuti oleh seluruh SKPD. Dengan rampungnya APBD ini, Tengku mengatakan proyek-proyek pembangunan di Anambas akan segera dilakukan.(eik)

Jalan Kawal-Malangrapat Amblas

BINTAN, TRIBUN-Sejak tiga hari terakhir, pengendara kendaraan dari arah Kawal menuju Malangrapat ataupun sebaliknya, terganggu kondisi jalan raya yang terkena abrasi. Nyaris hampir setengah badan jalan aspal rusak parah akibat disapu gelombang musim utara.

Akibat kondisi ini, kendaraan yang melintas tampak menurunkankan kecepatannya. Bagi kendaraan roda dua, tetap masih bisa melintas di badan jalan aspal yang tinggal separuhnya saja. Sementara bagi kendaraan roda empat, sebagian rodanya harus turun ke tanah di pinggir badan jalan ketika melintas.

Sejumlah pengendara yang melintas pun mengeluhkan kondisi ini. Panjang longsoran aspal jalan itu mencapai kurang lebih 30 meter. Namun sampai saat ini hanya diberi pembatas berupa tali. Bagi warga yang terbiasa melintas, tentu kondisi ini tidak bermasalah. Namun bagi pengendara dari luar daerah, misalnya dari Tanjungpinang, Tanjunguban atau Kijang, bila tidak hati-hati, bisa terperosok ke dalam lubang longsoran yang dalamnya sekitar setengah meter.

Jalur jalan yang terkena abrasi ini adalah satu-satunya jalur yang menghubungkan seluruh daerah di pesisir Pantai Trikora, Kabupaten Bintan. Sejumlah perkampungan masyarakat berdiri di pinggir pantai, dari mulai Kawal, Malangrapat, hingga ke titik terjauh di Berakit dan Pengudang.

Karena itu, rusaknya jalur ini sekaligus membawa persoalan bagi warga di pesisir Pantai Trikora. Penyebab terjadinya abrasi yang mengakibatkan badan jalan longsor ini tak lain karena hantaman gelombang. Pantai Trikora pada beberapa bagian langsung berhadapan ke utara. Sehingga, ketika musim utara seperti ini, hantaman gelombang langsung menerjang bibir pantai. Apalagi karena langsung menghadap ke Laut China Selatan. Tidak ada pulau kecil di depan pantai, membuat terjangan gelombang tanpa terhalangi langsung menghantam bibir pantai.

Ini berbeda dengan Tanjungpinang, yang meski berada di pinggir laut, namun karena masih ada Pulau Penyengat dan Pulau Paku, hantaman gelombang tidak langsung menghantam kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang.

Sebenarnya, persoalan abrasi di pesisir Trikora ini sudah diingatkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bintan beberapa waktu lalu, sebagaimana berita yang pernah dilansir Tribun.

Kepala BPLH Bintan Karya Harmawan yang dihubungi, Selasa (20/1), mengatakan potensi terjadinya abrasi masih terbuka lebar. Apalagi sejumlah ruas jalan benar-benar berada di pinggir pantai, hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai.
“Kalau tidak ditanggulangi, abrasi ini akan terus terjadi. Potensinya sangat besar,” kata Karya. BPLH sendiri pernah melakukan pemantauan di sekitar kawasan ini. Ternyata hutan mangrove, mulai terkikis akibat pembangunan. Selain pembangunan perumahan warga, juga karena pembangunan sejumlah resort yang berada di bibir pantai. (aji)

Foto Pembangunan Kota Dipamerkan

TANJUNGPINANG(BP) — Siapa saja bisa menyaksikan berbagai foto pembangunan, kliping, dan pelayanan tentang Tanjungpinang di GOR Kaca Puri, selama sepekan, mulai Sabtu (31/1) sampai Kamis (7/2).


Kegiatan ini masih merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-225 Tanjungpinang, dan diikuti oleh berbagai pihak selain dari dinas instansi di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Seperti dari instansi vertikal, perbankan, hotel, pengembang, perguruan tinggi, dan kalangan swasta lainnya.


Menurut Kabag Humas Setdako Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim yang disampaikan melalui Teguh Susanto, pameran tersebut juga ditujukan untuk memperlihatkan hasil-hasil pembangunan daerah. Mulai dari waktu terbentuknya Tanjungpinang hingga menjadi sebuah kota otonom. Sekaligus, sebagai sosialisasi hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Sehingga, bisa memicu motivasi siapapun untuk ikut aktif dalam pembangunan.


Sejumlah pihak, ujarnya, yang sudah dipastikan mengikuti pameran tersebut antara lain, Kodim 0315 Bintan, Polresta Tanjungpinang, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kepri Photo Community, BPR Bestari, Indosat, Telkomsel, dan beberapa pihak swasta lainnya.


Berbeda dari pameran foto yang pernah ada sebelumnya, pada pameran foto yang ditaja Pemko Tanjungpinang kali ini, masing-masing peserta pameran dapat mengkreasi sendiri stan-stan pameran sesuai dengan selera dan kebutuhannya.


”Setiap peserta pameran dapat berkreasi dalam membuat stan pamerannya sendiri. Hal ini disengaja, untuk merangsang kreativitas peserta untuk menampilkan yang terbaik bagi masyarakat,” tambahnya. Tidak hanya foto-foto, pameran itu juga akan diisi dengan pameran berbagai kliping koran dan media massa lainnya menyangkut perkembangan dan sejarah Tanjungpinang. (git)

Eks Holland Inlandesche School (HIS) Jadi Museum Tanjungpinang

Permudah Pengunjung dengan Narasi di Tiap Barang Kuno


Pegawai Disbudpar Tanjungpinang akhir-akhir ini disibukkan dengan barang-barang kuno yang usianya sudah ratusan tahun di eks Gedung SDN 001 Jalan Ketapang. Mereka menata barang kuno itu dengan rapi. Ini karena gedung Holland Inlandesche School (HIS) yang dibangun Belanda tahun 1918 itu akan berubah fungsi menjadi museum. Peresmiannya direncanakan Sabtu (31/1) nanti.


Itu sebabnya para pegawai Disbudpar yang dipimpin Kasi Sejarah dan Pubakala (Sepur) Yanti terus bergelut dengan barang-barang kuno dan antik. Mulai dari mendata, mengidentifikasi hingga menempatkannya pada tempat yang sesuai. Sekaligus melengkapi narasi setiap barang itu, agar kelak para pengunjung bisa mengetahui asal usulnya.


Bangunan yang terletak di Jalan Ketapang Tanjungpinang masih terlihat kokoh, meskipun usianya sudah sekitar 91 tahun. Daun pintu dan jendelanya lebar dan tinggi dengan bilah kayu yang tebal-tebal. Kemudian, dindingnya tebal mirip dengan fisik bangunan Gedung Daerah. Kemiripan bukan kebetulan karena kedua bangunan ini memang dibina oleh pemerintahan kolonial Belanda di Tanjungpinang.


Bedanya, Gedung Daerah untuk kediaman Residen Belanda. Sedangkan, bangunan di Jalan Ketapang kegunaannya untuk sekolah. Tak jauh dari sekolah ini ada sekolah dasar Belanda lainnya, yaitu Europese Largere School. Sekolah ini untuk anak-anak Eropa dan pejabat tinggi pribumi. Salah satunya yang bersekolah di sini adalah H Agus Salim yang bapaknya merupakan jaksa tinggi Riau saat itu. Ini sesuai dengan yang disampaikan sejarahwan Kepri Aswandi Syahri.


Sayangnya, bangunan sekolah dengan gaya arsitektur Romandoris yang letaknya juga di Jalan Ketapang itu sudah berganti menjadi gedung sekolah bertingkat II. Sedangkan eks Gedung HIS lebih bagus karena sekarang berubah fungsi menjadi sebuah museum. Di tempat inilah nantinya siapa saja, khususnya generasi muda di Tanjungpinang dan Kepri bisa melihat perjalanan panjang di jantung pusat kebudayaan Melayu ini.
Masing-masing barang kuno yang bernilai sejarah ditempatkan di ruang yang berbeda. Ada ruangan alam perkawinan Melayu, seperti namanya barang-barang yang ditempatkan adalah segala yang terkait dengan adat budaya perkawinan. Termasuk dengan pelaminannya.


Ada juga ruang keragaman budaya. Di ruangan ini ditempatkan berbagai barang-barang kuno dari berbagai kebudayaan yang pernah ada di Kepri dan harganya tidak ternilai lagi. Ada akordion kuno, alat isap candu yang sekilas mirip bong untuk menghisap sabu-sabu. Alat ini ada yang terbuat dari perunggu dan ada yang dari perak.


Pistol lama sisa pasukan kompeni Belanda juga ada di ruangan ini bersama pedang China, keris Jawa, dan lain-lain. Terdapat juga alat tukar pada di masa ratusan yang lalu di Tanjungpinang. Ada uang pohon karena bentuknya seperti pohon yang bercabang. ”Kalau mau dipakai untuk membayar dipetik dulu,” kata Yanti menjawab Batam Pos.


Selain uang pohon ada juga uang topi, karena wujudnya memang seperti topi. Sedangkan uang peng (terdengar seperti kepeng) yang di tengah bagiannya berlubang. Untuk barang-barang antik yang terbuat dari keramik atau tanah, ditempatkan di ruangan keramik.


Barang keramik peninggalan dari tahun 1200-an ada di ruang ini atau masa yang sama dengan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Dari yang buatan China, Eropa, hingga Jepang semuanya ada di sini. Termasuk piring batu dari Thailand. Melihat keantikan dan keunikannya, nilai ekonomis keramik-keramik itu tentunya sangat mahal. Seperti sebuah alat seperi dispenser yang dibuat di England dengan tahun pembuatan 1830.


Semua ini menjadi bukti bahwa Tanjungpinang pernah menjadi pusat perekonomian yang dikunjungi pedagang bukan hanya dari berbagai wilayah di Indonesia sekarang. Tapi juga dari berbagai bangsa di dunia. Seperti yang dituliskan Raja Ali Haji bahwa sekitar tahun 1700-an jumlah penduduk Tanjungpinang sudah sekitar 90 ribu orang. Jumlah itu sama dengan jumlah penduduk kota ini sekitar akhir tahun 1990-an.


Salah satu yang terpenting pada sebuah museum adalah adanya arsip tertulis sebagai bukti sahih dari sejarah itu sendiri. Walau juga dipahami tulisan itu juga tergantung dari sudut pandang penulisnya. Berbagai catatan sejarah yang berbentuk arsip dengan aksara Arab Melayu ditempatkan secara khusus dalam sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan arsip. Di tempat inilah, berbagai catatan penting yang terkait dengan sejarah Tanjungpinang ditempatkan.
Untuk lebih memuaskan keingintahuan pengunjung nantinya, selama sebulan sejak pembukaan museum akan dilaksanakan juga pameran arsip dan foto Tanjungpinang dari tahun 1823 – 1970 oleh Aswandi Syahri di museum itu. Selain itu, ada sebuah kejutan besar yang dipastikan akan mengagetkan pengunjung, yang sekarang sedang dipersiapkan panitia untuk pembukaan nanti.
”Nantilah, kalau disebut sekarang bukan kejutan lagi namanya,” ujar Kadisbudpar Kota Tanjungpinang, H Wan Kamar. ***

foto2 resort di bintan. :cheers: :cheers:
ayookk yg laen jg galakkan foto2 kepriii! :banana:

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.yeahholiday.com/bintan1/bv000001.jpg&usg=AFQjCNHviz5XoXT61SPPeZly-04YAFwltg


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.tasmantravel.nl/sites/tt_tasmantravel/files/site123_20080722160044_1_bintan_island21.jpg&usg=AFQjCNGzzFDuXxd_ZsCRCvCayV6hLOztQQ


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://banyantreebintan.bintanisland.indonesia.mymotels.com/propertyimages/271731/banyan_tree_bintan_view_bintan_island_indonesia.jpg&usg=AFQjCNEG3Q5sD_751PSW__bfJbAx4hJcvw


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.travelasianplaces.com/images/indonesia/Bintan-Island5.jpg&usg=AFQjCNGucIOiXUbJmxXgr5ouZesdkZZLtg

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://image57.webshots.com/557/7/32/86/2763732860091634078iPVuZM_ph.jpg&usg=AFQjCNGPlFpF55aq-pwaZXBLP19lx5kurQ

foto2 resort di bintan. :cheers: :cheers:
ayookk yg laen jg galakkan foto2 kepriii! :banana:

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.yeahholiday.com/bintan1/bv000001.jpg&usg=AFQjCNHviz5XoXT61SPPeZly-04YAFwltg


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.tasmantravel.nl/sites/tt_tasmantravel/files/site123_20080722160044_1_bintan_island21.jpg&usg=AFQjCNGzzFDuXxd_ZsCRCvCayV6hLOztQQ


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://banyantreebintan.bintanisland.indonesia.mymotels.com/propertyimages/271731/banyan_tree_bintan_view_bintan_island_indonesia.jpg&usg=AFQjCNEG3Q5sD_751PSW__bfJbAx4hJcvw


http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.travelasianplaces.com/images/indonesia/Bintan-Island5.jpg&usg=AFQjCNGucIOiXUbJmxXgr5ouZesdkZZLtg


aiii mak jangg ,,, cantik sangat lah,,,,:banana:

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.angsana.com/ecards/thankyou/images/bintan_01.jpg&usg=AFQjCNENaTh9YBMKSLpDgH26TzMT0Ey_ZQ

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.globalhotelindex.com/jpg/small/2651163.jpg&usg=AFQjCNF33SiDHOD1ttw8t3Aosdfq2V3qZw

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.sojourns.com.sg/wp-content/uploads/2008/06/btbintan-bayfrontpoolvilla.jpg&usg=AFQjCNEYa4aw4eAonJ9rxHR3dCNJWLhxsg

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.goindiaholidays.com/images/h_Hotel-Facade-Evening_s_196.jpg&usg=AFQjCNF3a3_roIjlMfhvENpsFgWElL9txw

http://images.google.co.id/url?source=imgres&ct=img&q=http://images.gta-travel.com/HH/Images/IA/BINN/BINNBIN2.jpg&usg=AFQjCNEPCDfDFbqc-xfHuRQZfKlM2yR8Ig

http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v330/95/106/522967898/n522967898_793348_81.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v330/95/106/522967898/n522967898_793350_795.jpg

Ocarina Raup 18.954 Wisatawan
BATAM (BP) - Hari libur perayaan Tahun Baru Imlek 2560, Senin (26/1), Mega Wisata Ocarina didatangi sebanyak 18.954 wisatawan. Objek wisata yang menjadi kunjungan belasan ribu wisata adalah giant wheel atau kincir raksasa, wahana permainan anak-anak kiddy land dan water game, serta trampolin.


Public Relations Ocarina dan Coastarina, Surry, Selasa (27/1), menyebutkan pengunjung terdiri dari wisatawan berjalan kaki 5.512 orang dan menggunakan kendaraan 4.484 kendaraan, dengan total penupang yang masuk 13.452 orang. ”Secara keseluruhan pengunjung mencapai 18.964 wisatawan di hari libur Imlek,” katanya.


Dikatakan Surry, Ocarina membuka secara gratis masuk, mulai Senin sampai Jumat. Kebijakan ini, sebut Surry, mulai berlaku Rabu (28/1) dari pukul 11.00 sampai 14.00. ”Bagi warga yang ingin makan menikmati santap siang bisa datang ke setiap tenant dan restoran di Ocarina, seperti di Kampoeng Indonesia, food junction dan Jimbaran,” ucapnya.


Di Ocarina ini, kata Surry, menyadiakan menu masakan nusantara dengan harga cukup murah. Di Kampoeng Indonesia, sebut Surry, terdapat berbagai ragam masakan nusantara seperti soto, masakan Bali, masakan Sunda, bakso, nasi goreng, ayam penyet, sop tulang dan berbagai jenis minuman segar. (amr)

mayang sari beach resort


http://www.venere.com/img/hotel/6/0/3/1/271306/image_hotel_exterior_1.jpg

http://www.venere.com/img/hotel/6/0/3/1/271306/image_hotel_exterior_outside_1.jpg

http://www.venere.com/img/hotel/6/0/3/1/271306/image_room_double_1.jpg

:banana: :banana:

Inflasi Tanjungpinang Tertinggi di Sumatra

TANJUNGPINANG (BP) - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Per Januari 2009, Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 1,20 persen. Ini merupakan inflansi tertinggi dari 16 kota Indek Harga Konsumen (IHK) di Sumatera. Sedangkan Batam tercatat merupakan daerah terendah inflansinya yakni sebesar 0,01 persen.
Sedangkan 7 kota lainnya mengalami deflasi, yang tertinggi di Lhoksemawe sebesar 0,93 persen dan terendah terjadi di Bengkulu sebesar 0,02 persen.


Dijelaskan kepala Bidang staf Distribusi BPS Kepri Mangamputua Gultom, tingginya inflasi di Tanjungpinang disebabkan karena naiknya indeks harga kelompok bahan makanan sebesar 4,51 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,28 persen. Kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar 0,02 persen. Kelompok sandang pangan sebesar 1,18 persen. Dan, kelompok kesehatan 0,04 persen.


Lanjut Gultom lagi, laju inflasi ini sedikit dinetralisir oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa keungan yang mengalami penurunan sebesar 2,31 persen. Sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada bulan Januari ini tercatat stabil dibandingkan dengan keadaan bulan Desember 2008. Laju inflasi ‘’year on year’’ tahun 2009 (Januari 2009 terhadap Januari 2008) di Tanjungpinang 14,03 persen. ‘’Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat inflasi periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,88 persen,’’ ujar Gultom.


Menurut Gultom, perayaan tahun baru dan hari besar Imlek, memicu kenaikan harga beberapa kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan IHK di Tanjungpinang mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen atau mengalami kenaikan dari 116,72 pada Desember 2008 menjadi 118,12 pada bulan Januari 2009.


Komoditi yang mengalami kenaikan harga paling tinggi antara lain, sotong, kemudian diikuti ikan tongkol, rokok kretek filter, cabe merah, ikan selar, beras, ikan kembung, tomat sayur, emas perhiasan dan cumi-cumi. Komoditi yang mengalami penurunan harga, bensin, bayam, kacang panjang, minyak goreng, dan lainnya. (dew)

Kunjungan Wisman Selama 2008
Pinang dan Bintan Sama-sama Naik

TANJUNGPINANG (BP) - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri periode Januari - Desmber 2008 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencapai 1.637.343 orang. Jumlah ini menurun 1,28 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 1.658.518 orang.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Drs Aminul Akbar MSc menuturkan, penurunan kunjungan wisman terjadinya di pintu masuk yang ada di Batam sebesar 1,48 persen dan Karimun 10,64 persen. Sedangkan wisman yang masuk melalui Tanjungpinang meningkat 3,29 persen dan Bintan 2,28 persen.


Khusus untuk Desember 2008, kunjungan wisman ke Kepri mengalami peningkatan 26,46 persen dibanding November. Jika selama November kunjungan wisman 133.920 orang, pada Desember meningkat menjadi 169.361 orang.


Peningkatan jumlah kunjungan wisman selama Desember 2008, dikatakan Aminul juga dipengaruhi adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman di empat pintu masuk yang ada di Provinsi Kepri. Yakni pintu masuk Batam 2,18 persen, Tanjungpinang 40,69 persen, Bintan 34,52 persen dan Kabupaten Kariumun 7,28 persen.


Tapi angka ini dibandingkan bulan yang sama tahun 2007, lanjut Aminul mengalami penurunan 4,51 persen. Pada bulan Desember 2007 jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri 177.362 orang. ”Penurunan disebabkan pengaruh dari penurunan di tiga pintu masuk, Batam, Bintan dan Kerimun,’’ ujarnya.


Angka penurunan masing-masing pintu masuk tersebut yakni, Batam 3,42 persen, Bintan 4,43 persen dan Karimun 19.23 persen. Sebaliknya di Kota Tanjungpinang justru terjadi peningkatan jumlah wisman sebesar 1,83 persen dibandingkan jumlah wisman pada bulan Desember 2007.


Dilihat dari asal wisatawan yang berkunjung, wisatawan asal Singapura paling banyak. Selama Desember 2008, wisatawan asal Singapura mencapai 104.098 orang atau 61,47 persen dari jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri per Desember 2008. Urutan kedua dari Malaysia 24.845 atau 14,67 persen. Wisatawan asal Korea Selatan menempati urutan ke tiga sebanyak 4.612 atau 2,72 persen. Sedangkan wisatawan lainnya yang berkunjung ke Kepri tidak terlalu besar, rata-rata kontribusinya masih di bawah 2,30 persen.


Jika dilihat asal wisman yang datang periode Januari-Desember 2008 dibandingkan tahun sebelumnya, kata Aminul lagi ada peningkatan dari wisman China dengan peningkatan 37,36 persen, India 26,60 persen dan Jerman 15,47 persen. Sedangkan penurunan tertinggi wisman asal negara Bahrain, yakni turun sebesar 74,19 persen, Taiwan 30,32 persen dan Korea Selatan 20,92 persen.


Jumlah kunjungan wisman tersebut, juga mempengaruhi tingkat penghunian kamar (TPK) di Kepri. Perbulan Desember 2008 TPK mencapai 49,69 persen, naik 4,19 poin dibanding TPK November 2008 yakni 45,50 persen. ‘’TPK hotel berbintang di Kepri sama besarnya dengan TPK hotel berbintang secara nasional yang rata-rata 49,69 persen,’’ kata Aminul.


Sedangkan TPK berdasarkan klasifikasinya, per Desember 2008 hotel bintang 4 mencapai 65,28 persen dan merupakan TPK tertinggi dibandingkan kelas hotel berbintang yang lain. Sedangkan TPK terendah pada hotel berbintang 2 yang hanya mencapai 30,65 persen.


Lanjut Aminul lagi, rata-rata lama menginap tamu asing dan lokal pada hotel berbintang di Provinsi Kepri pada bulan Desember 2008 mencapai 1,71 hari. Angka ini turun 0,10 hari bila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2008. Pada bulan Desember 2008, rata-rata lama menginap tamu Indonesia mencapai 1,82 hari. ‘’Lebih tinggi 0,14 hari dibandingkan rata-rata lama menginap tamu asing yang mencapai 1,68 hari,’’ ungkapnya.


Sementara, jika dilihat dari klasifikasi hotelnya, tamu asing dan lokal paling banyak menginap dihotel bintang 1 yakni 2,23 hari. Sedangkan yang paling rendah hotel berbintang 5 yakni 1,45 hari. ‘’Di Kepri hotel bintang 5 cuma ada di Bintan. Batam cuma ada bintang 4 dan Tanjungpinang hanya bintang 3,’’ ujar Aminul. (dew)

Gedung Daerah (Persiapan Upacara 17an)
http://photos-p.friendster.com/photos/08/34/23964380/651549880l.jpg

Tugu Proklamasi, Tanjungpinang
http://photos-p.friendster.com/photos/08/34/23964380/185728313l.jpg

Melayu Square,Tanjungpinang
http://photos-p.friendster.com/photos/08/34/23964380/20124383042768l.jpg

^^
Wah, ada melayu square ya? semacam apakah tempatnya? :)

^^ mirip2 pujasera gitu seh....

Kepri Minta Tambah DBH Migas

Hanya Terima Rp 4 Triliun per Tahun
Natuna Sumbang Rp 25 Triliun ke Pusat

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Pemerintah pusat dinilai tidak adil dalam pemberian dana bagi hasil (DBH) untuk minyak dan gas. Saat ini, pola prosentase penerimaan dana bagi hasil tersebut adalah 84,5 :15,5 dengan perincian pemerintah pusat mendapatkan 85 persen dan daerah mendapatkan 15,5 persen.

Tim perjuangan DBH Migas Kepri yang tergabung dalam forum komunikasi lintas OKP DBH Migas, Turman, mengatakan bahwa dalam era otonomi daerah ini seharusnya pemerintah daerah mendapatkan porsi yang lebih besar. Maka dari itu, ia meminta pemerintah pusat harus merevisi ketentuan dana bagi hasil tersebut.

Hal ini disampaikan Turman dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kepri, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kesbanglinmas di gedung DPRD Kepri, Jumat (6/2).

“Jumlah tersebut masih jauh dari yang kami harapkan. Padahal Kepri sebagai daerah penghasil seharusnya mendapatkan dana bagi hasil tersebut lebih besar dari yang saat ini,” tegas Turman.

Kecilnya dana bagi hasil ini dinilai Turman akibat lemahnya lobi-lobi yang dilakukan anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI utusan Provinsi Kepri. Seharusnya, sebagai wakil Kepri mereka bersuara lebih keras memperjuangkan dana bagi hasil tersebut.

“Kami melihat anggota DPR dan anggota DPD kurang gigih dan terkesan diam. Seharusnya mereka memperjuangkan prosentase dana bagi hasil ini di Jakarta,” tukas Turman.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi II Andi Anhar Chalid sepakat dengan apa yang disampaikan oleh forum tersebut. Menurutnya, revisi ini harus segera dilakukan karena dapat menambah pundi-pundi pemasukan kas daerah Kepri.

Namun, data pemasukan dari penjualan minyak dan gas itu sampai saat ini masih belum jelas.

“Kesulitan kita saat ini adalah masih belum jelasnya data pemasukan dari penjualan gas dan minyak bumi. Instansi pusat seperti departemen pertambangan tidak secara terbuka memberikan data tersebut,” ungkap Andi.

Ketua Komisi III, Lis Darmansyah, menyarankan agar Kepri dapat memiliki sebuah tim khusus.

Keberadaan tim khusus ini adalah untuk menghitung berapa besar pendapatan dari eksplorasi minyak dan gas tersebut.

“Saya rasa Kepri harus memiliki sebuah tim khusus untuk mengaudit eksplorasi tersebut. Bila perlu kita bayar orang yang benar-benar memiliki kompetensi mengetahui berapa besar pemasukan minyak dan gas kita,” tegas Lis.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nur Syafriadi sepakat bahwa pendapatan daerah dari sektor bagi hasil minyak dan gas harus ditingkatkan. “Kami melihat memang dana bagi hasil untuk minyak dan gas masih sangat kecil dari yang kita harapkan. Kita harus memperjuangkan dana bagi hasil tersebut agar Kepri mendapat porsi yang lebih besar,” ajak Nur.

Maka dari itu, ia berjanji akan menyampaikan keinginan tersebut ke pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti.
Dari data yang dikumpulkan Tribun, total dana yang disumbangkan Provinsi Kepri dari pendapatan migas di Natuna mencapai Rp 25 triliun per tahun. Sedangkan pengembalian pemerintah pusat lewat dana bagi hasil hanya sebesar Rp 4triliun atau sekitar 16 persen dari yang disumbangkan Kepri.(eik)

Kagumi Masjid Raya Sultan Penyengat
Ziarah Pertama Kapolda Dik Dik ke Pulau Penyengat

http://tribunbatam.co.id/images/stories/photoberita/tanjungpinang/2009/february/pin.09004.jpg
SENYUM seakan tak pernah lepas dari wajah Kapolda Kepri Brigjen (Pol) Dik Dik Mulyana Arief Mansyur saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Jumat (6/2). Ziarah pertama ke Penyengat ini terlihat sangat berkesan baginya.

Usai melaksanakan salat Jumat, Dik Dik bersama istrinya Inne, duduk santai di pendopo Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Sambil mengobrol santai dengan pengurus masjid, ia menyantap makanan khas Melayu berupa berem-berem dan otak-otak.

Dalam perbincangan tersebut, Dik Dik menanyakan sejarah masjid dan juga Pulau Penyengat kepada pengurus masjid. Ia terlihat sangat tertarik, pasalnya ini adalah kunjungan pertamanya ke pulau bersejarah tersebut

Usai asik bersantai, Dik Dik minta diantarkan ke makam Raja Hamidah Engku Putri. Ia dan istrinya pun kemudian diantar ke makam naik becak sepeda motor.

Perjalanan dari masjid ke makam tidak memang memakan waktu lama, tetapi Dik Dik dan Inne terlihat mesra duduk berdua di atas becak motor. Keduanya kemudian memanjatkan doa di makam Engku Putri.

Sebelum pulang Dik Dik dan Inne juga tak ketinggalan menaburkan bunga di makam, serta tak lupa mengisi buku tamu. Mereka kemudian kembali ke pelabuhan Penyengat, menumpang becak motor.

“Ini memang pertama kalinya saya ke Penyengat, terkesan sekali bisa bertemu dengan warga Penyengat,” ujar Dik Dik.

Ia juga sangat terkesan dengan budaya dan peninggalan sejarah yang ada di Penyengat. Saat menunaikan salat Jumat, Dik Dik mengaku memanjatkan doa khusus. Ia mengaku memanjatkan doa agar dapat bertugas dengan baik, begitu pula dengan anggota polisi yang lain.

Ia juga berharap warga Penyengat dan juga masyarakat Kepri mendoakan hal yang sama. “Doa adalah hal yang paling kuat, kekuatan doa tak ada tandingannya,” tambah Dik Dik.

Berbeda dengan suaminya yang baru kali pertama mengunjungi Penyengat, Inne mengaku sudah pernah ke Penyengat pada tahun 2004 lalu. Tetapi ia masih saja terkesan dengan bangunan Masjid Raya Sultan Riau tersebut. “Katanya masjid itu terbuat dari putih telur, bangunannya jadi sangat kokoh,” ujar Inne.
Padahal sebelum berangkat, Inne sempat takut mabuk laut, karena ombak kuat. Namun ternyata kekhawatiran Inne itu tidak terbukti. Suatu saat Inne mengaku ingin kembali lagi ke Penyengat. (Noviyana Handayani)

Bintan Jadi Surga Belanja

Bila Tanjungpinang tak Masuk FTZ

Senin, 16 Pebruari 2009
BINTAN, TRIBUN - Di tengah penantian warga Batam, Bintan, dan Karimun terealisasinya kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ), warga Tanjungpinang berharap juga masuk wilayah bebas pajak. Namun, bila hal itu tidak terjadi, maka mereka akan banyak belanja ke Bintan yang bebas PPN dan PPnBM.

Memang, sebagian besar warga saat ini masih belum begitu paham dengan kebijakan FTZ. Namun, ketika dikatakan kebijakan ini tak ubahnya dengan Batam periode sebelum tahun 2000, mereka pun segara paham. Sebab, itu berarti surga belanja. Mereka bisa membeli harga barang lebih murah dibanding daerah lain di Indonesia.

Dulu, orang Tanjungpinang kalau berbelanja elektronik, memilih pergi ke Batam. Zaman itu, Punggur belum jadi pelabuhan umum sehingga mereka naik pompong dari Tanjunguban menuju pelabuhan Kabil.

Tapi kini, tidak hanya Batam yang akan menjelma menjadi kawasan seperti itu. Sekitar 50 kilometer arah Tanjunguban, nantinya pun akan menjadi kawasan yang mirip Batam sebelum tahun 2000-an. Sebab, nyaris lebih setengah daerah Bintan, yakni di kawasan Bintan bagian utara dan Galang Batang serta Bintan Timur, sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

Yang jadi persoalan bagi warga Tanjungpinang, meskipun wilayah mereka dengan Tanjunguban dan sekitarnya tidak terpisah lautan, tapi nantinya mereka juga tidak akan bisa mengakses barang murah dari kawasan ini.

“Dulu, awalnya saat pembahasan, kita memang mengusulkan agar seluruh Kepri masuk sebagai daerah FTZ,” kata anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. Tapi ternyata usulan ini tidak dipenuhi dan hanya tiga daerah saja yang kemudian ditetapkan sebagai daerah FTZ.

Harry juga bercerita, nyaris hanya Batam saja yang akan ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Tapi berkat sejumlah lobi, akhirnya sebagian Pulau Bintan dan Karimun pun masuk dalam areal ini.

Namun menurut Harry, hal ini belumlah ideal. Sebab, bagaimana nantinya bisa membatasi daerah FTZ di Bintan. Sejauh ini belum ada batas alam, seperti sungai atau gunung di antara kawasan FTZ di Bintan dengan Tanjungpinang. “Kalau dibikin batas buatan, seperti pagar, dibutuhkan miliaran rupiah untuk membangunnya,” kata Harry.

Di berbagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di luar negeri, menurut Harry, batasnya sudah jelas. Ini memudahkan petugas bea dan cukai untuk mengawasi barang masuk dan keluar. Client Coordinator Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Kurniawan mengakui, memang bakal mengawasi garis perbatasan seluas itu tanpa ada sarana pendukung. “Tidak akan mungkin petugas BC bergandengan tangan di sepanjang perbatasan FTZ,” seloroh Kurniawan.

Nah, inilah yang menjadi persoalan. Harry Azhar Azis yang juga doktor ekonomi jebolan Oklahoma State University, Amerika mengatakan, solusinya adalah tetap mengusulkan Tanjungpinang sebagai daerah FTZ juga. Apakah ini mungkin? “Ya, harus sama-sama kita perjuangkan,” papar calon legislatif DPR RI 2009 asal Kepri ini.

Katakanlah hal tersebut mungkin akan terjadi, tapi merubah undang-undang tentu butuh waktu yang lama. Sementara itu, praktek di lapangan, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada harga barang murah, naluri ekonomi manusia akan mengajak untuk memburunya.

Nah, di tengah perbatasan wilayah FTZ yang belum ada pagarnya, pada sisi lain nantinya kawasan Bintan akan menikmati produk dengan harga murah, dipastikan penyelundupan ke Tanjungpinang pun tidak akan bisa dibendung. Sebab, secara teori, untuk mobil sejenis 1500 cc saja, harganya akan lebih murah 82,5 persen karena bebas PpnBM yang h nilainya hampir sama dengan harga mobil itu sendiri.
Sementara untuk elektronik, akan lebih murah 22,5 persen. Sedangkan barang konsumsi, minimal akan lebih murah 12,5 persen.
Semuanya bisa jadi lebih murah karena di kawasan FTZ, sama sekali pajak tidak dipungut. Dan ketika harga barang lebih murah di Bintan, maka siap-siaplah, orang Tanjungpinang akan menyerbu Bintan untuk sekadar membeli kipas angin, parfum, baju atau kaus kaki. (aji)

Pengawasan Bintan Dibagi Dua

Binut Ditangani BC Batam,
Bintim BC Tanjungpinang

BINTAN, TRIBUN - Pengawasan wilayah pelabuhan dan perdagangan bebas (FTZ) di Bintan dibagi dua. Untuk wilayah Bintan bagian utara, seperti Lobam, Lagoi dan Pulau Anak Lobam, pengawasannya dilakukan Kantor Pelayanan BG Batam.

Sementara untuk Bintan bagian timur, yakni Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, disatukan dengan Senggarang dan Dompak, otoritas pengawasan berada di Kanpel BC Tanjungpinang.

“Pengawasan dibagi menjadi dua sesuai dengan wilayah kerja Bea Cukai,” kata Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Kabupaten Bintan Junisman, Selasa (17/2).

Seluruh areal perdagangan dan pelabuhan bebas di Pulau Bintan bagian utara akan ditangani langsung oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam.

Kawasan ini adalah yang terbesar di Bintan, mencapai hampir 60 ribu hektare, yang terdiri dari bagian utara Pulau Bintan dan Pulau Anak Lobam.

Untuk wilayah timur Pulau Bintan, yang luas lahan pedagangan bebas maupun pelabuhan bebasnya hanya sekitar 2.500 hektare, di bawah pengawasan Kanwil BG Tanjungbalai Karimun yang dilaksanakan BC Tanjungpinang.

Meski pengawasannya dibagi dua, tetap saja kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Bintan bagian utara akan tetap memainkan peranan besar.
Hal ini mengingat satu-satunya pelabuhan bebas yang ditetapkan oleh pemerintah hanya di Sri Udana, Lobam. Sebelumnya, BPK Bintan mengusulkan dua pelabuhan. Selain Sri Udana, satunya lagi adalah Sri Bayintan Kijang. Namun yang terakhir belum disetujui Menteri Perhubungan. (aji)

Rp60 M Mengalir ke Kepri

Dapat Stimulus Fiskal Terbesar

Pemerintah Pusat mengalokasikan stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur di Kepri senilai Rp60 miliar. Stimulus fiskal itu diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang terkena krisis ekonomi. Stimulus itu dianggarkan untuk pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun senilai Rp20 miliar, pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak dianggarkan Rp15 miliar, dukungan ekspansi sektor riil Departemen Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas senilai Rp10 miliar dan di Karimun Rp15 miliar. Program ini sudah disahkan Panitia Anggaran DPR-RI dan segera dilaksanakan akhir Maret ini.


Walaupun Kepri sudah mendapat Rp60 miliar, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis mengaku kaget karena tidak masuknya alokasi untuk instalasi pengelolaan air di Belakangpadang, Bintan dan pembangunan pelabuhan di Bintan. Sebelumnya kedua daerah ini mendapatkan alokasi anggaran. ”Ada yang berubah di departemen. Saya akan pertanyakan masalah ini. Tetapi jumlah stimulus fiskal di Kepri naik dari Rp37 miliar jadi Rp60 miliar,” ujar Harry, kemarin.


Menurut Harry, stimulus ini tambahan belanja infrastruktur yang semula diusulkan pemerintah hanya Rp10,2 triliun, tetapi ditetapkan Panggar DPR menjadi Rp12,2 triliun. Sehingga ada tambahan Rp2 triliun.


Menurut Harry, berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 41/2008 tentang APBN 2009, pemerintah telah menyampaikan usulan tentang upaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009 kepada Panggar DPR RI. Usulan tersebut sudah dibahas Panggar bersama Pemerintah tanggal 23-24 Februari yang lalu dan hasilnya memutuskan usulan stimulus fiskal APBN 2009 disetujui Panggar.


Rinciannya, besaran defisit APBN 2009 meningkat dari Rp51,3 triliun jadi Rp139,5 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp88,2 triliun. Peningkatan ini berdasarkan perubahan asumsi makro, yakni penurunan pertubuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, dan penurunan harga minyak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan potensi pendapatan negara dan penyesuaian belanja negara.


Kenaikan depisit anggaran tahun 2009 dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDP telah dibiayai dari Silpa 2008 sebesar Rp51,3 triliun. Tambahan pembiayaan utang Rp44,5 triliun bersumber dari penarikan pinjaman siaga apabila penerbitan SBN tidak bisa dipenuhi, dan tambahan pinjaman program sebesar Rp1,1 triliun.


Besarnya stimulus fiskal 2009 adalah Rp73,3 triliun, yang terdiri dari stimulus perpajakan dan kepabeanan sebesar Rp56,3 triliun, stimulus belanja negara sebesar Rp17,0 triliun atau meningkat Rp2 triliun untuk tambahan belanja infrastruktur. Dia menyebutkan untuk stimulus infrastruktur, Kepri mendapatkan alokasi dana di atas provinsi lain. (rob)

^^

Mohon ijinnya nih teman-teman yg di thread Kepri :). Saya mau coba posting foto-fotonya ke thread most photogenic cities :). Coz, saya benar-benar kagum dengan alamnya kampung halaman saya, Kepri yang sangat indah :okay: dan cocok buat ditampilkan disana :). Trmks.

^^ silahkan aja....

http://photos-h.ll.facebook.com/photos-ll-snc1/v499/196/63/1556387832/n1556387832_84511_8733.jpg

http://photos-b.ll.facebook.com/photos-ll-snc1/v499/196/63/1556387832/n1556387832_84513_9202.jpg

Film Raja Ali Haji Tayang di Bioskop

Rabu, 22 April 2009
Habiskan Dana APBD Provinsi Kepri Rp 6 Miliar
Segera Launching 2 Mei Mendatang

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Film dokumentar Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji segera launching ke masyarakat. Rencananya launching berlangsung 2 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Film ini bisa langsung disaksikan di Studio 21, Kota Batam.

Selain memutar di bioskop, Dinas Pariwisata Kepri juga berencana untuk memutar film tersebut di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Robert Iwan Louriux mengatakan persiapan sudah nyaris rampung, hanya tinggal masalah teknis.

“Sudah saya laporkan kepada bapak Gubernur. Hanya tinggal hal teknisnya saja,” papar Robert di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Selasa (21/4). Pemutaran perdana film ini diharapkan dapat mengangkat kebudayaan melayu Kepri dari sosok panutan dan pahlawan nasional tersebut.

Film berdurasi 90 menit ini akan di putar selama tiga hari berturut-turut. Ia berharap film ini bisa mendapat tempat di hati masyarakat Kepri. Saat ini film tersebut sedang disimpan di penyimpanan khusus cinema teks agar tetap dalam kondisi bagus. “Agar rol film terjaga dari kerusakan,” ujarnya.

Robert menambahkan, film ini bercerita tengan roman sejarah Raja Ali Haji. Film ini juga akan dipromosikan ke beberapa daerah. Film ini juga setidaknya dapat menjadi andil bagi dunia wisata.

“Kalau memang laku, kami akan menjual film ini. Karena bisa menambah pendapatan asli daerah kita,” kata Robert lagi. Selain itu, dinas pariwisata juga berencana untuk mengikut sertakan film ini dalam festival film sejarah tingkat nasional.

Film Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji ini menceritakan tentang perjalanan Raja Ali Haji di bidang ke budayaan. Film yang pendanaannya menggunakan APBD ini menghabiskan dana sekitar Rp 6 miliar. (eik)

Dari Berita Riaupos edisi Cetak :)

maap klo rada rusak gambar yang saya ambil :D.


http://farm4.static.flickr.com/3662/3474595927_e641f2b4d9_o.jpg

Pemandangan Bawah Laut
http://farm4.static.flickr.com/3494/3467959838_11950f9577_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3549/3467959832_5de1a3971c.jpg?v=0
http://farm2.static.flickr.com/1108/675479419_724dad6920_o.jpg

Tarempa Airport

http://farm4.static.flickr.com/3648/3440942507_311f63ac6f_o.jpg

salah satu pulau di Kepulauan Anambas

http://farm4.static.flickr.com/3564/3443239855_b78cb4d22e_o.jpg
http://www.anambaskab.go.id/images/pariwisata.jpg

Pulau Senoa, Natuna
http://76.162.50.176/all/2008-08/sattahjr27822.jpg

Provinsi Kepri Contoh Keberhasilan Pemekaran
Total APBD Capai Rp 7 Triliun

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Gubernur Provinsi Kepri Ismeth Abdullah mengatakan, pemekaran Provinsi Kepri menjadi daerah otonomi terpisah dari Riau tepat sasaran. Pesatnya pelaksanaan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat membuat Provinsi termuda di Indonesia ini menuai pujian dari pemerintah pusat.

“Kita bersyukur, Kepri mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Jika berbicara soal pemekaran, pemerintah pusat selalu menyebut Kepri sebagai contoh nyata keberhasilan pemekaran,” kata Ismeth di peringatan Hari Marwah Kepri di Hotel Comfort, Jumat (15/5).

Contoh nyata dari suksesnya pembangunan ini, kata Ismeth, dapat dilihat dari tingginya putaran uang di Kepri. Jika sebelum adanya pemekaran, APBD Kabupaten Kepri (sebelum dimekarkan) hanya berkisar di angka ratusan miliar, maka setelah dimekarkan angka APBD total mencapai Rp 7 triliun.

“Selain pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana, peningkatan total APBD Kepri yang mencapai Rp 6-7 triliun rupiah untuk seluruh kabupaten/kota di Kepri menunjukkan hasilnya nyata dari pemekaran tersebut,” paparnya.

Sedangkan untuk angka PDRB Kepri, sebelum dimekarkan hanya mencapai Rp 60 triliun, namun setelah dimekarkan, angka PDRB Kepri melonjak tinggi mencapai Rp 300 triliun. “Jadi, memang tepat provinsi ini dimekarkan. Angka-angka itu merupakan bukti nyata putaran keuangan Kepri sebelum dan sesudah pemekaran,” jelas Ismeth.

Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan juga mendapat pengakuan luar biasa dari pemerintah pusat. Pengakuan itu dapat dilihat dengan penghargaan yang diberikan pemerintah Pusat sebagai provinsi yang berhasil melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar terbaik di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Gubernur menambahkan bahwa selama berdirinya provinsi Kepri, masih banyak kekurangan yang masih belum dikerjakan. Namun, dengan semangat kebersamaan, beberapa ketertinggalan itu optimis dapat dikejar.

Sementara itu, dosen UI Prof Eko Prasojo, yang merupakan putra daerah Provinsi Kepri, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bergandengan tangan memajukan Kepri. “Kesehjahteraan dapat terwujud jika seluruh kepala daerah sama-sama duduk membangun Kepri dan tidak memikirkan diri sendiri dan golongannya,” kata Eko.

Dari hasil analisanya, setiap pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung selalu menimbulkan biaya tinggi. Biaya tinggi itulah yang membuat politik biaya tinggi yang membuat peluang tinggi korupsi.

Lebih jauh, Eko mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam peningkatan SDM birokrasinya dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya.

Hal ini bisa tercipta, apabila dimulai dari kepala daerahnya sendriri, hingga dapat mengubah pola pikir dan mindset birokrasi di pemerintahannya. “Selanjutnya, dalam mempercepat peningkatan kemajuan dan perobahan kesejahtaraan dan kemakmuran masyarakat, tentu harus ada program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, kepala daerah juga harus memperbaiki sistem manajemen pemerintahannya, terutama dalam sektor pelayanan. “Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sebesar-besarnya dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah itu sendiri,” ungkap Eko.
Selain dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan pengurus BP3KR, perayaan Hari Marwah Provinsi Kepri tahun ini, juga dihadiri sejumlah elemen tokoh masyarakat, tokoh agama serta tamu undangan lainnya. (eik)

Order Luar Negeri Minim
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Negatif

BINTAN, TRIBUN-Krisis ekonomi global telah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi Kepri. Pada triwulan pertama tahun 2009, kawasan ini mencatat angka pertumbuhan ekonomi minus 1,14 persen.

Lesunya order barang-barang rakitan dari luar negeri dan jumlah kunjungan wisata ke Batam dan sekitarnya menjadi penyebab utama.

“Pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan pertama 2009 dibandingkan triwulan keempat 2008 lalu terjadi penurunan 1,14 persen,” kata Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kepri Aminul Akbar saat mengumumkan angka pertumbuhan kawasan Kepri, Senin (18/5).

Ia membandingkan, bahwa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2009 ini justru mengalami pertumbuhan positif sampai 1,6 persen.

Penurunan ini cukup memprihatinkan. Selama ini, Kepri termasuk sebagai salah satu motor yang memiliki andil dalam pergerakan positif pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kini kawasan yang memiliki sejumlah areal industri ini justru mengalami perlambatan ekonomi.

Dipaparkan, sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Selama ini, dua sektor ini pula yang memberikan kontribusi terbesar pada angka pertumbuhan ekonomi di Kepri. “Ini membuktikan bahwa kita sudah kena dampak krisis ekonomi global,” kata Aminul lagi.

Industri pengolahan yang ada di Kepri, seperti di kawasan Lobam, Mukakuning, maupun daerah lainnya di Batam dan Karimun, selama ini lebih banyak mengerjakan pesanan produk dari luar negeri. Maka ketika negara pemesan juga mengalami krisis, maka jumlah pesanan pun menjadi berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali.

Demikian juga untuk sektor perdagangan, hotel dan restaurant, yang selama ini banyak mengandalkan turis-turis asing terutama dari Singapura. Ketika Singapura juga kini tengah dilanda krisis, maka penduduknya pun mengurangi perjalanan wisata.

“Pada akhirnya hal inilah yang berdampak buruk bagi pertumbuhan sektor hotel dan restoran di Kepri,” ucapnya.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri dihitung dari harga berlaku pada triwulan pertama 2009 ini sejumlah Rp 15,2 triliun. Sementara bila dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000, senilai Rp 9,1 triliun. (aji)

foto diambil dari Ocean Corner, Tepi Laut,Tanjungpinang

http://farm4.static.flickr.com/3259/3167347918_f41e9e4208_o.jpg


tetep ya....Indonesia.....semrawut.....gak tertata....PKL dimana2 tanpa penataan yg cantik......potensi yg bagus terbuang begitu saja......

Provinsi Kepri Contoh Keberhasilan Pemekaran
Total APBD Capai Rp 7 Triliun

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Gubernur Provinsi Kepri Ismeth Abdullah mengatakan, pemekaran Provinsi Kepri menjadi daerah otonomi terpisah dari Riau tepat sasaran. Pesatnya pelaksanaan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat membuat Provinsi termuda di Indonesia ini menuai pujian dari pemerintah pusat.

“Kita bersyukur, Kepri mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Jika berbicara soal pemekaran, pemerintah pusat selalu menyebut Kepri sebagai contoh nyata keberhasilan pemekaran,” kata Ismeth di peringatan Hari Marwah Kepri di Hotel Comfort, Jumat (15/5).

Contoh nyata dari suksesnya pembangunan ini, kata Ismeth, dapat dilihat dari tingginya putaran uang di Kepri. Jika sebelum adanya pemekaran, APBD Kabupaten Kepri (sebelum dimekarkan) hanya berkisar di angka ratusan miliar, maka setelah dimekarkan angka APBD total mencapai Rp 7 triliun.

“Selain pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana, peningkatan total APBD Kepri yang mencapai Rp 6-7 triliun rupiah untuk seluruh kabupaten/kota di Kepri menunjukkan hasilnya nyata dari pemekaran tersebut,” paparnya.

Sedangkan untuk angka PDRB Kepri, sebelum dimekarkan hanya mencapai Rp 60 triliun, namun setelah dimekarkan, angka PDRB Kepri melonjak tinggi mencapai Rp 300 triliun. “Jadi, memang tepat provinsi ini dimekarkan. Angka-angka itu merupakan bukti nyata putaran keuangan Kepri sebelum dan sesudah pemekaran,” jelas Ismeth.

Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan juga mendapat pengakuan luar biasa dari pemerintah pusat. Pengakuan itu dapat dilihat dengan penghargaan yang diberikan pemerintah Pusat sebagai provinsi yang berhasil melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar terbaik di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Gubernur menambahkan bahwa selama berdirinya provinsi Kepri, masih banyak kekurangan yang masih belum dikerjakan. Namun, dengan semangat kebersamaan, beberapa ketertinggalan itu optimis dapat dikejar.

Sementara itu, dosen UI Prof Eko Prasojo, yang merupakan putra daerah Provinsi Kepri, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bergandengan tangan memajukan Kepri. “Kesehjahteraan dapat terwujud jika seluruh kepala daerah sama-sama duduk membangun Kepri dan tidak memikirkan diri sendiri dan golongannya,” kata Eko.

Dari hasil analisanya, setiap pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung selalu menimbulkan biaya tinggi. Biaya tinggi itulah yang membuat politik biaya tinggi yang membuat peluang tinggi korupsi.

Lebih jauh, Eko mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam peningkatan SDM birokrasinya dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya.

Hal ini bisa tercipta, apabila dimulai dari kepala daerahnya sendriri, hingga dapat mengubah pola pikir dan mindset birokrasi di pemerintahannya. “Selanjutnya, dalam mempercepat peningkatan kemajuan dan perobahan kesejahtaraan dan kemakmuran masyarakat, tentu harus ada program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, kepala daerah juga harus memperbaiki sistem manajemen pemerintahannya, terutama dalam sektor pelayanan. “Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sebesar-besarnya dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah itu sendiri,” ungkap Eko.
Selain dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan pengurus BP3KR, perayaan Hari Marwah Provinsi Kepri tahun ini, juga dihadiri sejumlah elemen tokoh masyarakat, tokoh agama serta tamu undangan lainnya. (eik)

fantastis banget deh KEPRI..........:okay::okay:

http://photos-h.ll.facebook.com/photos-ll-snc1/v499/196/63/1556387832/n1556387832_84511_8733.jpg

so....Hollywood.....heheheh....

Kuantan juga punya.....

Bagus koq.....love it..........

^^^^wow...nice..keep on posting guys..

gedung walikota tanjungpinang
http://i476.photobucket.com/albums/rr123/vians_rud/P2100976.jpg?t=1243143043

Gedung DPRD Tanjungpinang
http://i476.photobucket.com/albums/rr123/vians_rud/P2100968.jpg?t=1243143444

SIM Chip Diberlakukan di Tanjungpinang

Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjungpinang, mulai Senin (25/5) mendatang akan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis chip. SIM chip ini bentuknya seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bagian depan SIM chip sama dengan SIM lama, namun pada bagian belakangnya sangat berbeda.


“Perbedaan itu di antaranya, warna biru bagian belakang SIM sangat kontras. Di sebelah kirinya terdapat logo Tribrata Polri dan logo Satlantas yang menyatu dengan garis biru di sisi kanan dan kiri logo,” kata Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang AKP Hilman Wijaya, kemarin.


Kelebihan SIM chip, dapat menyimpan data sebesar 32 KB, hampir sama dengan kartu seluler di ponsel. SIM inijuga dapat menyimpan data sekaligus riwayat hidup si pengemudi. Caranya dengan mengesekkan ke alat semacam ATM. Dan ketika pengemudi melakukan pelanggaran berat seperti tabrakan, akan disimpan secara otomatis dengan cara mengesekkan SIM chip tersebut.


”Apabila pelanggaran sampai tiga kali, secara otomatis si pengemudi tidak bisa melakukan perpanjangan SIM,” jelas Hilman.
Hilman menambahkan, sebenarnya SIM Chip sudah ada sejak enam bulan lalu dan diresmikan oleh Presiden SBY, namun untuk sampai ke daerah-daerah membutuhkan waktu.


”Materialnya sudah ada di Polda Kepri, besok (hari ini, red) baru bisa kita ambil, mungkin Senin baru bisa operasikan,” tambahnya. Soal biaya pembuatan SIM Chip, transaksinya dilakukan di Bank BRI selain itu bisa melalui ATM BRI. Jadi nanti sudah tidak ada lagi transaksi pembayaran di kantor polisi, semua sudah melalui Bank BRI. ”Bank ini yang kebetulan ditunjuk oleh Mabes Polri,” pungkas Hilman. ***

DBH Migas Natuna-Anambas Dibahas di Jakarta
Senin, 25 Mei 2009

TANJUNGPINANG - Perjuangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) sebesar 40 banding 60 kian mendekati keberhasilan. Masalah DBH Migas tersebut akan dibahas di Departemen Keuangan (Depkeu) Jakarta, Senin (245/5) hari ini.

Menurut Sekretaris Umum BP2KKA Wann Sarros, pertemuan akan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Pemkab Anambas, Pemprov Kepri, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negri (Depdagri), Kementerian ESDM, BP Migas, pengurus BP2KKA serta sejumlah instansi terkait lainnya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut tuntutan masyarakat Anambas yang meminta agar pembagian dana Migas sebesar 60 banding 40 persen, seperti kesepakatan sebelumnya.

"Kita berharap akan ada keputusan yang jelas pada pertemuan hari ini di Departemen Keuangan. Tuntutan masyarakat Anambas tetap seperti semula sesuai dengan yang sudah disepakati yakni 40 persen untuk Anambas dan 60 persen untuk Natuna. Hal ini kita yakini akan menjadi hal yang membahagiakan bagi kedua belah pihak, baik pihak saudara tua maupun saudara muda," ujar Sarros, Minggu (24/5).

Pihaknya berharap, meskipun Bupati Natuna Daeng Rusnadi sedang menjalani ibadah umroh, pertemuan dapat dihadiri Wakil Bupati Raja Amirullah. Kehadiran Amirullah, kata dia, sangat tepat karena selain mengetahui percis kesepakatan sebelumnya juga satu paket sebagai kepala daerah Natuna. "Kita harap Raja Amirullah dapat hadir karena dialah yang layak mewakili bupati yang sedang Umrah. Apalagi dia sendiri adalah putra Anambas. Kita mau keputusan dari rapat besok menjadi kabar kembira untuk kedua belah pihak, dan bukan sebaliknya," katanya.

Sarros mengatakan, seharusnya sejak triwulan IV tahun 2008 lalu, Anambas sudah mendapatkan bagian atas dana bagis hasil Migas. Namun, hal itu tidak terealisasi sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat Anambas dan permasalahan pun berlarut-arut. "Mudah-mudahan hari ini, benar-benarmenjadi akhir dari masa aksi penuntutan masyarakat Anambas," demikian harapan Sarros. (sm/bs)

saya sangat mendukung perjuangan warga anambas ini dan memang sudah sewajarnya.....:cheers:
dan saya tau betul pak wan sarros ini ....:)
semoga gk ada konflik kepentingan nya aja :)

ini lagi bukti keangkuhan pemerintah pusat :


Terhambat Pipa Gas ke Singapura
Realisasi Kawasan Labuh Jangkar Utara Bintan

BINTAN, TRIBUN- Upaya Pemkab Bintan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kelautan ternyata tidak selalu mulus. Satu di antara hambatan itu karena adanya pipa gas alam dari Natuna menuju Singapura yang melewati perairan utara Bintan.

“Di bagian utara Bintan, ada pipa gas dan jalur kabel bawah laut milik operator seluler,” kata Bupati Bintan Ansar Ahmad. Keberadaan pipa dan kabel bawah laut ini membuat rencana Pemkab Bintan untuk membuat kawasan labuh jangkar di utara Pulau Bintan menjadi terhambat. Sebab dikhawatirkan, jangkar kapal yang berlabuh di kawasan tersebut bisa mengganggu pipa dan kabel tersebut.

Selama ini, meski wilayah Bintan dipakai untuk pemasangan pipa dan kabel tersebut memang belum memberikan kontribusi apapun terhadap PAD. Ansar mengatakan, perjanjian itu dilakukan antar negara, yakni dengan pemerintah RI. Bercermin dari hal ini, untuk ke depannya, Pemkab Bintan berharap bisa diikutkan dalam pembahasan setiap kebijakan yang akan menggunakan wilayah Bintan.

Terhambatnya upaya penggalian PAD dari sektor kelautan ini terungkap setelah PT BIS dan Pelindo I Medan melakukan kerjasama untuk mengelola kawasan labuh jangkar kapal-kapal kargo di sekitar wilayah Bintan. Dalam kajian kerjasama itu, ditentukan empat titik wilayah labuh jangkar, yakni di Tanjunguban, Tanjungberakit, Selat Telang dan Pulau Pangkil. Empat kawasan perairan sebelah utara Bintan tersebut diyakini memiliki potensi lebih besar sebagai areal labuh jangkar kapal kargo. Sebab kawasan utara ini langsung berbatasan dengan perairan internasional. Sayang, karena adanya kabel dan pipa gas itu, Pemkab Bintan belum bisa menjadikan areal ini sebagai daerah labuh jangkar. (aji)

Sani Incar Lingga dan Anambas
Kembangkan UsahaPT Pembangunan Kepri

TANJUNGPINANG, TRIBUN - PT Pembangunan Kepri yang berencana untuk mengembangkan unit usaha di tahun 2009 ini. Beberapa unit usaha yang akan menjadi konsen utama dari PT Pembangunan Kepri yaitu pembangunan bank umum, membangun bisnis eksport-import dan pengembangan kawasan Dompak.

Komisaris Utama PT Pembangunan Kepri, Muhammad Sani kepada Tribun mengatakan bahwa rencana pembangunan bank umum ini didahului dengan rencana pembangunan BPR Anambas dan Lingga.

“Saat ini, PT Pembangunan Kepri telah memiliki dua BPR di Batam dan Bintan. Kedepan, kami akan kembangkan di Lingga dan Anambas,” kata Sani di dampingi Komisaris BUMD, Alfan Suheiri, anggota Komisi II DPRD Kepri Andi Anhar Chalid dan sejumlah petinggi PT Pembangunan Kepri di Gedung Dewan Selasa (26/5).

Selain pengembangan rencana pembentukan bank umum, PT Pembangunan Kepri yang juga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembangunan Kepri ini dilatarbelakangi diterapkannya FTZ di tiga kawasan Kepri.

Nantinya, PT Pembangunan Kepri akan bekerjasama dengan PT Makmur Jaya untuk mengimport makanan dan kebutuhan rumah tangga dalam rangka FTZ. Sedangkan untuk pembangunan kawasan Dompak, saat ini PT Pembangunan Kepri telah menandatangani perjanjian kerjasama pinjam pakai dengan Pemprov Kepri. Sedangkan yang menjalankan usaha ini berada di tangan PT Kepri Abutra Beton.

“Tiga unit usaha inilah yang akan menjadi fokus kami disamping beberapa pengembangan lainnya,” jelas Sani.
Lebih jauh Sani memaparkan bahwa saat ini PT Pembangunan Kepri telah berhasil berdiri sendiri. PT Pembangunan Kepri, bahkan dianggap mampu untuk berdiri sendiri dan membiayai seluruh unit usahanya tanpa menggantungkan diri kepada pemerintah.

“Mulai tahun 2009 ini, Kami sudah berhasil berdiri sendiri membiayai kebutuhan mereka. Mulai 2010 kami menargetkan untuk memberikan kontribusi kepada APBD,” jelas Sani. Optimisme yang dimunculkan didasari keberhasilan PT Pembangunan Kepri meraih untuk melalui lima anak perusahaannya. Adapun keuntungan itu diantaranya datang dari Sin Kepri Logistik (SKL) sekitar Rp 462 juta, Bisnis Turunan SKL sekitar Rp 1,2 miliar, BPR Bintan dan BPR Batam sebesar Rp 1,05 miliar, dan Kepri Jasa Angkasa Rp450 juta. Total keuntungan lima anak perusahaan mencapai Rp 3,162 miliar.

Dijelaskan Sani untuk tahap awal, kemungkinan penyetoran baru sekitar Rp 200 sampai Rp 300 juta atau sekitar 20 sampai 25 persen dari profit yang dihasilkan. Karena keuntungan yang diterima, sebagian besar akan difungsikan untuk biaya operasional para karyawan. “Jadi mohon maaf kalau di dua tahun pertama kami belum bisa memberikan kontribusi apapun kepada kas daerah. Tapi kedepan, kami optimis PT Pembangunan Kepri dapat menyumbang sesuatu kepada kas daerah,” kata Sani.

Sejak berdirinya PT Pembangunan Kepri, pemerintah provinsi telah menyertakan modal sebesar Rp 14 miliar. Total dana sebesar itu, didapat dari APBD Kepri tahun anggaran 2006 sebesar Rp 10 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4 miliar di dapat dari penambahan pernyertaan modal di APBD 2007 lalu.

Dari total Rp 14 miliar tersebut, sekitar Rp 7 miliar sudah diperuntukkan untuk biaya operasional PT Pembangunan Kepri, dan anak perusahannya. Sedangkan selebihnya sekitar Rp 7 miliar, masih ada dan menyebar. Diantaranya berupa saldo kas senilai Rp 1,889 miliar.

Kemudian piutang usaha pihak Pertamina Rp 1,811 miliar, investasi saham di BPR Rp 2,1 miliar, investasi di Sin Kepri Logistik Rp 45,6 juta dan aset tak begerak senilai Rp 1,022 miliar. Biaya pembayaran dimuka sejumlah Rp 170 juta.
“Seluruh penggunaan dana akan kami pertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Kami juga bersedia di audit secara berkala. Untuk audit tahun 2007-2008, kami mendapat audit dengan nilai wajar,” pungkas Sani.(eik)

Kepri Terima Anugerah Widyakrama

TANJUNGPINANG,TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir turut merasa bangga, pasalnya Provinsi Kepri yang baru berumur empat tahun akan menerima anugrah Widyakrama langsung dari Presiden RI. Kepri berhasil menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.

“Kita terpilih provinsi yang berhasil menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Dari seluruh Indonesia ada tiga provinsi yang terpilih,” ujar Arifin, Minggu (24/5).

Anugrah tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden SBY kepada Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Acara tersebut akan dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung pada 26 Mei mendatang.

Setelah berhasil menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, selanjutnya Kepri akan mecanangkan program wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen)12 tahun, yang akan langsung disaksikan Menteri Pendidikan, Dr Bambang Sudibyo, MBA.

“Pak Menteri akan membunyikan sirine sebagai tanda dimulainya program Wajar 12 tahun,” ujar Arifin. Acara tersebut akan dilaksanakan di Lapangan Sulaiman Abdulah pada 28 Mei mendatang.

Dengan dicanangkannya Wajar Dikmen 12 tahun, Dinas Pendidikan akan segera membangun infastruktur pendukung. Mulai dari gedung sekolah baru, penambahan ruang kelas, ruang komputer, laboratorium dan ruangan multimedia.

Selain itu, penambahan tenaga guru untuk tingkat menengah atas dan kejuruan juga akan dilakukan. Pada 2010 mendatang Diknas akan merekrut 400 guru tidak tetap dan pada tahun ini ada sekitar 1100 guru yang akan memperoleh sertifikasi.

Diknas mencanangkan pada tahun 2014 mendatang, seluruh guru di Kepri sudah berpendidikan S1. “Kami juga mencanangkan guru yang mengajar harus sesuai dengan dasar pendidikannya,” ujar Arifin.

Pada kesempatan pencanangan Wajar Dikmen 12 tahun tersebut, juga akan dilakukan pelepasan mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan S1 dan S2 di Universitas Teknologi Malaysia (UTM), atas biaya pemerintah.
Juga akan diserahkan pataka pendidikan bagi kabupaten dan kota yang memperoleh prestasi terbaik, serta memberikan penghargaan bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang masuk masa purna tugas.(opi)

Pohon Sakura di Kota Kijang Mulai Sekarat.

Tak Terurus, Prof Dr Tanaka Pun Menangis


Sangat jarang Pohon Sakura bisa hidup di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Namun siapa sangka, tanaman nasional bagi negeri Jepang itu hidup di Kijang, Kabupaten Bintan.

GINDRIAWAN, Bintan
---


Bercerita siklus singkat hidup pohon Sakura sangatlah unik. Pada musim tertentu daunnya berguguran hingga akhirnya habis dan hanya meninggalkan ranting, mirip pohon yang telah mati. Namun dari ranting itulah, kemudian muncul kuntum-kuntum bunga yang siap mekar. Biasanya, bunga Sakura bila mengembang berwarna putih dengan kombinasi agak kepink-pink-ngan. Dan bila berbunga tak satupun ada daun yang tersisa di dahannya. Siklus ini terus berganti setiap tahunnya.


Di Kijang sendiri, ada satu pohon Sakura yang masih eksis hidup dan berlokasi di pertigaan simpang tanjakan mengarah Rumah Sakit Antam. Pohon itu, ditanam Prof Dr Tanaka tahun 1942. Tanaka, orang Jepang yang kabarnya sebagai investor dari perusahaan Furukawa Co Ltd, yang mengelola bauksit di Kijang dari tahun 1942 hingga 1945 silam.


Sebenarnya, ada tiga pohon Sakura yang ditanam Tanaka. Dua lainnya berada di Kolam Berenang Sembat dan satu lagi di pelabuhan pengisihan bauksit PT Antam. Tapi karena tidak dirawat, dua pohon itu tak lagi diketahui jejaknya, dan kini hanya menyisahkan satu pohon saja.


”Pada tahun 2000 an lalu, Profesor Dr Tanaka datang melihat pohon itu. Dia sudah sangat tua sekali,” cerita Abdul Muin AS, mantan karyawan PT Antam yang telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 1962 silam. Abdul Muin merupakan orang yang peduli melestarikan pohon tersebut. Sampai-sampai, ketika pohon tak lagi hidup normal, ia menyurati Pemkab Bintan agar sekitar lingkungan Pohon Sakura diseterilkan. Baru, pada tahun 2008 silam, pohon berumur sekitar 67 tahun itu akhirnya dipagar beton agar tak lagi diganggu tangan-tangan jahil.


Kembali ke kisah Tanaka, rupanya ia sedih ketika menyaksikan pohon Sakura yang tingginya sekitar 15 meter itu. Betapa tidak, pohon yang sengaja dibawanya dari Jepang mulai tak terurus. Sebagian ranting tampak lapuk. Sekeliling pohon juga banyak ditumbuhi lalang, dan menjadi tempat tongkrongan anak muda. ”Saking sedihnya beliau menitikkan air mata. Dia bilang pohon ini kok tak terawat,” kisah Abdul Muin yang saat itu turut serta mendampingi Tanaka.


Muin bercerita, siklus hidup pohon Sakura yang hidup di Kijang sama persis dengan di Jepang. Mulai dari waktu pohon itu tumbuh daun rindang, gugur, termasuk munculnya bunga di sekitar akhir bulan April, atau menjelang musim semi di Jepang. ”Tak ada beda sama sekali. Anehnya, pohon ini bisa hidup di sini, itu saja,” sebut Muin. Pohon Sakura bisanya berbunga sekitar satu sampai dua minggu saja.


Muin sendiri, sudah berulang kali memperbanyak bibit pohon Sakura yang menurutnya punya nilai sejarah itu. Tapi usahanya terus saja gagal, meski sudah mencangkok berkali-kali. ”Ia tak bisa dicangkong. Kalaupun bisa, bibitnya harus tumbuh secara alami. Itupun tak semua bisa hidup kalau dipindahkan,” terangnya.


Yang pasti, sejak Tanaka datang melihat Pohon Sakura, Pemkab sangat peduli untuk melestarikannya. Kadis DKP Bintan, Ahmad Izhar mengaku pihaknya sudah mendapat empat bibit yang diambil dari sekitar pohon Sakura itu. Bibit itu akan ditanam di pusat pemerintahan di Bintan Buyuh nantinya. ***

APBD Karimun 2010 Diprediksi Rp1 Triliun

BP.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terus berupaya mengenjot pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karimun tahun 2010. ”Kita yakin APBD Karimun tahun 2010 mengalami kenaikan cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp1 triliun,” kata Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq, Rabu (27/5) usai membuka acara pelatihan kader pemberdayaan di Wisma Karimun.


Munculnya rasa optimis ini kata Rafiq, melihat perolehan PAD tahun 2009 ini. Berbagai sektor mengalami kenaikan. ”Tahun ini APBD kita mencapai Rp890 miliar, setelah APBD perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp900 miliar. Makanya kita yakin APBD 2010 mencapai Rp1 triliun,” kata Rafiq.


Aspek yang mengalami peningkatan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil migas. Selain itu, juga terjadi peningkatan pada sektor retribusi pelabuhan melalui pass pelabuhan yang baru-baru ini mengalami kenaikan. ”Pajak restoran, rumah makan dan setoran pihak ketiga juga mengalami penambahan,” jelasnya.


Meski APBD nantinya mengalami kenaikan, kata Aunur, pihaknya tetap mengutamakan pembelanjaan publik dari pada belanja rutin. Ini dikarenakan untuk meningkatkan infrastruktur di Karimun. ”Seperti pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur lain,” jelasnya.


Adanya penambahan PAD ini, kata Rafiq juga berpengaruh pada program pemberdayaan masyarakat. Seperti contoh tahun lalu program pemberdayaan hanya diperuntukkan bagi lima desa. Namun adanya penambahan pihaknya berencana menambah program pemberdayaan menjadi 10 desa. ***

Umrah Segera Berstatus Negeri
TANJUNGPINANG, TRIBUN - Dalam waktu tidak lama lagi, provinsi Kepri akan memiliki universitas negeri sendiri. Rencananya, Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) akan dirubah statusnya menjadi universitas negeri.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah usai peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) di lapangan Sulaiman Abdullah. “Minggu depan akan dilakukan penyerahan aset ke Dirjen Dikti yang kemudian akan dievaluasi mereka. Selanjutnya, Presiden akan menerbitkan SK pengangkatan Universitas Negeri,” kata Ismeth, Kamis (28/5).

Keberhasilan Kepri memiliki universitas negeri merupakan lompatan besar dibidang pendidikan untuk ukuran provinsi baru. Jika dibandingkan provinsi baru lainnya seperti Bangka Belitung, kata Ismeth, Kepri akan memiliki universitas negeri sedangkan Babel belum.

Menurut Ismeth, Umrah yang sudah berdiri dua tahun lalu terus berbenah. Saat ini, kampus Umrah tengah dibangun di Pulau Dompak dan akan memiliki beberapa program studi (prodi) baru.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan yang terdiri dari kelautan, ilmu kemaritiman sangat dibutuhkan di provinsi ini. Untuk itu, nantinya Umrah akan mengembangkan jurusan andalannya di bidang kemaritimin tanpa melupakan program studi lainnya.

Kedepan, Umrah akan menambah delapan program studi (prodi) diantaranya Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika dan Fisika. Selain itu, Umrah juga akan menambah program studi matematika, biologi, ilmu hukum, ilmu komunikasi dan sumberdaya perairan (eik)

DAK Rp45 M bagi Daerah Tertinggal di Lingga, Anambas, dan Natuna

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy menyatakan, daerah tertinggal di Kepri makin bertambah sejak Kabupaten Anambas menjadi kabupaten. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Natuna dan Anambas diharapkan cepat melepas status tersebut. Demikian dikatakan Lukman Edy kepada Batam Pos usai membuka Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Percepatan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) di Hotel Golden View, Batam, Rabu (27/5). Acara tersebut dihadiri Kepala Bappeda untuk kawasan barat seperti dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Hadir juga Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika.


Menurut Lukman, diharapkan tiga kabupaten, yakni Natuna, Lingga, dan Anambas cepat meninggalkan status daerah tertinggal di Kepri. Di Indonesia saat ini ada 193 daerah tertinggal yang kebanyakan berada di kawasan pesisir Indonesia.
Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menyebutkan secara pasti periode waktu daerah tertinggal bisa lepas untuk di Kepri. Untuk meningkatkan status tersebut, daerah tertinggal mendapatkan dana alokasi khusus dan dana lainnya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang sudah maju. Jika DAK di kota cuma Rp15 miliar, daerah tertinggal diberikan DAK, atau dana stimulus lainnya juah lebih besar berkisar Rp30-45 miliar per tahun.


“Kita harapkan pemerintah pusat dan daearah bersinergi melaksanakan pembangunan di daerah. Sehingga geraknya lebih cepat untuk menjadikan kawasan tertinggal jadi maju,” kata Lukman. Dia menyebutkan, program PDT termasuk cepat mengentaskan daerah tertinggal. Di tahun 2004 saat lembaga itu baru terbentuk, jumlah daerah tertinggal mencapai 259. Kini sudah berkurang jadi 193 yang menjadi perhatian. Itupun ditambah dengan daerah pemekaran baru dari kabupaten induk.


Permasalahan daerah tertinggal, jelasnya, masih berkutat masalah tidak tersedianya listrik, air bersih, pelabuhan, dan masalah lainnya. PDT sudah membuat program listrik tenaga surya. Kini program itu bisa dinikmati daerah pedesaan.
Dibandingkan dengan diesel, ujarnya, listrik tenaga surya lebih murah karena biaya perawatan tidak mahal. Memang biaya investasi awal cukup mahal. Tetapi perawatannya murah. Dia juga mengatakan, Kementerian PDT sangat konsen berupaya dana APBN masuk sampai 55 persen ke desa tertinggal. Jumlahnya itu lebih besar dibandingkan tahun 2004 yang berkisar 15 persen saja.



Batam Percontohan
Lukman Edy juga menyatakan, Batam sebagai kota yang berhasil di Indonesia yang dikembangkan dengan pembangunan wilayah. Ke depannya, konsep pembangunan di Indonesia meniru model Batam. Karena Batam sudah berhasil, maka Kementerian PDT mengadakan rakor di Batam dengan tujuan pejabat daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan bisa mencontoh pembangunan di Batam untuk dikembangkan di daerah masing- masing.


“Agar cepat mengentaskan daerah tertinggal, harus dibuat konsep pembangunan wilayah. Daerah mana yang tepat dijadikan tentunya harus dikaji dahulu. Nantinya banyak daearah di Indonesia seperti di Batam,” katanya. Di Indonesia, lanjutnya, masih ada 7.500 desa tertinggal yang harus diberikan perhatian. Jika mengharap dana APBN saja tak cukup. Untuk itu diperlukan kerjasama daerah dan pusat mengatasi masalah ini. Dari perhitungan Kementerian PDT, untuk mengangkat status 7.500 desa memerlukan waktu 15 tahun. Tetapi, Lukman, berusaha, jika pemda dan PDT kerjasama melaksanakan program pembangunan, dalam lima tahun bisa menaikkan status desa.


“Percaya tidak percaya, di Jakarta saja, masih ada desa yang belum dialiri listrik. Untuk itu, kita memang harus membuat konsep yang jelas melaksanakan pembangunan. Siapapun presidennya nanti,” katanya. ***

pesona pulau bintan
dalam angle2 canon. :cheers:

http://photos-f.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250357_5897068.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250363_2811122.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250364_3157217.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250370_1194415.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250365_8106002.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250371_2819532.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250374_5472066.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250376_4925085.jpg

Tatik Naksir Raflesia dan Anggrek
Tanjungpinang Flower Expo
ANJUNGPINANG,TRIBUN- Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan terlihat tertarik pada bunga raflesia atau bunga bangkai yang dipamerkan di Tanjungpinang Flower Expo, Sabtu (30/5). Sayangnya bunga tersebut merupakan koleksi Anggota DPRD Tanjungpinang, Maria Titiek.

‘’Saya suka juga, sayangnya Ibu Maria tak jual,’’ ujar Tatik usai melihat-lihat 12 stand yang dipamerkan di Lapangan Pamedan. Selain bungan raflesia tersebut, Tatik juga mengaku tertarik dengan anggrek dan berniat membelinya.

Memang Tatik sangat menyukai tanaman. Di rumahnya di Sei Ladi penuh dengan tanaman mulai dari bunga hingga buah-buahan. Karena itu Tatik berharap masyarakat Tanjungpinang juga mencintai tanaman.
Ia mengaku sedih sekaligus kesal bila melihat pohon yang ditanaman di pinggir jalan, dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan terkadang pohon tersebut diikat dengan tiang kayu untuk memasang spanduk.

Padahal Tanjungpinang akan indah yang rindang jika pohon penghijau di tepi jalan tersebut tumbuh subur. Tatik bahkan pernah menyampaikan keinginannya agar sepanjang jalan ke Senggarang dipenuhi tanaman agar sedap dipandang.

‘’Tapi masyarakat juga harus menjaga, tangan jangan pula usil sangat metik-metik daun atau bunganya,’’ ujar Tatik. Woelan, Ketua Panitia Tanjungpinang Flower Expo tersebut mengatakan memang nantinya sasaran yang ingin dicapai oleh PPKTHT (Perhimpunan Pecinta dan Kolektor Tanaman Hias Tanjungpinang) adalah penghijaunan.

Pemerintah tidak perlu mencari tanaman untuk menghijaukan, cukup menyediakan lahan bagi pengusaha tanaman untuk mengelolanya. ‘’Dengan disediakannya tepi-tepi jalan bagi pengusaha tanaman ini, nanti Tanjungpinang akan hijau,’’ ujar Woelan.

PPKTHT saat ini sedang mempopulerkan sansivera untuk tanaman hiasan di pinggir jalan. Pasalnya tanaman tersebut sangat cepat menyerap gas pebuangan kendaraan dan membersihkan kembali udara.
Pameran tersebut diikuti oleh 12 stand, namun setiap standnya mewakili tujuh hingga 40 pengusaha dan juga kolektor. Selain pameran bunga, juga ada beberapa lomba menarik lainnya seperti merangkai bunga. Pameran akan berlangsung hingga 6 Juni mendatang. (opi)

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250382_563892.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250386_5651881.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250393_6883429.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250397_5175176.jpg

Menag: Ini Vihara Terbesar di Asia Tenggara
Avaloketisvara Graha Diresmikan


TANJUNGPINANG(BP) —Menteri Agama (Menag) RI, M Maftuh Basyuni menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Yayasan Maitri Paramita serta umat Buddha di Kepri yang telah membangun vihara yang megah, saat meresmikan Vihara Avaloketisvara Graha Tanjungpinang, kemarin.


Selain itu, Menag mengingatkan semua pihak untuk menyatukan langkah dan menjalin kebersamaan. Tujuannya untuk membangun bangsa Indonesia demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini bisa dilakukan karena vihara selain sebagai tempat ibadah, juga pusat pengembangan kualitas umat dan pemberdayaan ekonomi umat.


”Ini vihara terbesar di Asia Tenggara, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” kata M Maftuh Basyuni dalam sambutannya. Sebelumnya Gubkepri, Ismeth Abdullah dalam sambutannya menekankan pentingnya untuk menanamkan rasa persaudaraan dan tolong menolong dalam membangun Provinsi Kepri. Yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap memiliki akhlak mulia. Vihara ini menjadi kebanggaan umat Buddha dan Kepri serta Indonesia. Dia berharap, usai peresmian di vihara ini dapat dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.


Sedangkan Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) Pusat, Hartati Murdaya berharap vihara ini bisa menjadi sumber inspirasi dan terpelihara sebagai tempat yang suci. Dia juga mengapresiasi Hengky Suryawan dan umat Buddha yang sudah membangun vihara, yang dinilainya sebagai perbuatan yang mulia.


Hadir dalam peresmian vihara ini, Wagub Kepri HM Sani, Wako Tanjungpinang Hj Suryatati A Manan dan Muspida di Kepri serta Tanjungpinang. Termasuk, Ketua DPRD Tanjungpinang dan anggota DPRD Kepri serta tokoh-tokoh agama Buddha dan tokoh masyarakat. Di samping ribuan umat Buddha lainnya yang datang dari Tanjungpinang, Kepri dan luar negeri.



Hengky Pecahkan Rekor Muri

Usai diresmikan, Ketua Yayasan Maitri Paramita, Hengky Suryawan menerima sertifikat dari pengurus Museum Rekor dunia Indonesia (Muri) yang datang ke Tanjungpinang. Sertifikat tersebut sekaligus pengakuan bahwa di tempat ini terdapat patung Dewi Kwan Im tertinggi di Indonesia. Patung yang dari tembaga yang berlapis emas 24 karat sekitar 20 kilogram itu, menghadap ke timur itu tingginya sekitar 16,8 Meter dengan berat sekitar 14 ton.


Menjawab wartawan, Hengky Suryawan mengatakan, patung ini juga sudah didaftarkan sebagai yang tertinggi di Asia, karena dalam posisi tersebut memang yang paling tinggi. Untuk patung itu saja dananya sekitar Rp4 miliar. Secara keseluruhan vihara itu sudah menelan dana sekitar Rp35 miliar dan masih belum selesai. Dana itu berasal dari donatur di dalam dan luar negeri serta dari semua agama.


”Ini pengabdian dan amanah dari Yang Maha Kuasa kepada saya untuk membangun tempat ibadah ini,” ujar Hengky.
Ke depan, ujar Hengky, pembangunan vihara masih terus berlanjut. Dia pun dengan senang hati akan menerima sumbangan dari donatur. Kelanjutan pembangunan vihara disampaikan juga oleh Sekretaris Yayasan Maitri Paramita, Selamat Budiman. ”Yang namanya pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan pembangunan vihara ini,” ucapnya. (git)

@novian, req pictnya viharanya dunk di belakang2 gak ada penasaran gw it must be beautiful.
@krafty, pict resotnya keren2, more beach pict please

^^ as u wish mr. eurico!

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250398_2760162.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250399_3245585.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250400_3985357.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250401_5434655.jpg

SBY Titip Pesan ke Tatik
Selamat dan Salam buat Warga Tanjunginang

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Warga Kota Tanjungpinang, mendapat salam dan ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah berhasil kembali meraih piala Adipura sebagai lambang kebersihan pada tahun 2009 ini. Pesan itu disampaikan langsung Presiden kepada Wali Kota Tanjunginang, Suryatati A Manan, saat menyerahkan piala Adipura di Istana Negara, Jumat (5/6).

“Yah Pak Presiden tadi titip pesan ke saya. Beliau menyampaikan ucapan selamat dan salam buat masyarakat Tanjungpinang,” ujar Suryatati A Manan saat dihubungi Tribun kemarin sore.

Menurut Suryatati, pesan yang disampaikan presiden itu menunjukkan bahwa keberhasilan meraih piala adipura adalah kesuksesan seluruh masyarakat Tanjungpinang. “Tolong sampaikan kepada masyarakat Tanjungpinang, pertahankan budaya hidup bersih,” ujar Suryatati menirukan ucapan Presiden SBY.

Atas keberhasilan Kota Tanjunginang kembali meraih Adipura, Suryatati mengaku sangat senang sekali. “Tadi saat menerima piala dari presiden saya sempat terharu sedikit,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Tatik ini.

Meski demikian kembali menegaskan, bahwa keberhasilan meraih adipura adalah keberhasilan masyarakat Tanjungpinang. “Untuk itu saya mengimbau agar dipertahankan, dengan membudayakan pola hidup bersih, dan melakukan penghijauan, seperti menanam pohon,” jelasnya.

Keliling Kota
Secara terpisah Edward Mushalli, Wakil Wali Kota Tanjungpinang tak dapat menyembunyikan rasa gembira dan bangganya. Pasalnya setelah melalui berbagai tahap penilaian, akhirnya Tanjungpinang berhasil meraih piala Adipura.

“Alhamdulillah Kota Tanjungpinang berhasil meraih piala Adipura,” ujar Edward yang juga Ketua Tim Peraih Adipura. Tanjungpinang berhasil meraih Adipura dengan nilai 74, meningkat dibandingkan tahun lalu yang mengumpulkan angka 73.

Memang untuk berhasil meraih Adipura, nilai yang dicapai harus lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Edwar titik penilaian yang paling tinggi meraih angka yaitu tempat pembuangan akhir (TPA).

Bila dibandingkan dengan daerah lain, TPA Tanjungpinang tak mirip dengan tempat pembuangan. Aroma kurang sedap yang biasanya menyebar di TPA, tak terasa di TPA Tanjungpinang.

Namun peran petugas kebersihan sebagai ujung tombak kebersihan Kota Tanjungpinang juga tak ketinggalan. Termasuk juga masyarakat, yang juga turut menjaga kebersihan, terutama pada saat penilaian.

Karena itu, piala Adipura tersebut didedikasikan kepada seluruh masyarakat Tanjungpinang. “Piala Adipura ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Tanjungpinang dan juga pasukan kuning (petugas kebersihan) yang telah bekerja keras,” ujar Edward.

Sesuai dengan janji Wali Kota pula, pasukan kuning akan diberikan bonus bila Tanjungpinang meraih Adipura. Setiap petugas kebersihan akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500 ribu.

Syahdan (59) seorang petugas kebersihan mengaku bangga Tanjungpinang berhasil meraih piala kebersihan kota tersebut. Ia juga mengaku senang akan meraih bonus Rp 500 ribu. Rencananya uang itu akan digunakan untuk kebutuhan rumahtangga.

Piala tersebut akan tiba di Tanjungpinang pada hari ini. “Pukul 11.00 piala akan tiba di bandara kita dan seluruh unsur Muspida akan turut menjemput,” ujar Edward. Rencana penyambutanpun sudah disiapkan. Piala tersebut nantinya akan diarak keliling kota agar dapat disaksikan masyarakat.

Rute arak-arakan tersebut berakhir di Ocean Corner di mana seluruh pasukan kuning sudah menanti untuk acara syukuran. Acara syukuran kembali dilanjutkan malamnya di Hotel BBR.(opi)

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250402_2070417.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250403_1452958.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250404_7297506.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250407_6191707.jpg

love this island badly! :) :) ^^

Maaf, double post :D

http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250382_563892.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250386_5651881.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250393_6883429.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250397_5175176.jpg

^^
Wuiihh... suasananya seperti di Hawaii :shocked:

Kepulauan Riau, the best lah :okay:

^^
Wuiihh... suasananya seperti di Hawaii :shocked:

Kepulauan Riau, the best lah :okay:

trimakasih bos kris.
well, bknnya sombong ato apa, tp kl saya rasa
hawaii jg g ada apa2nya kok bos. :lol:
dia kan cm menang pantai putih jernih yg rame aja.
cb kl bintan rame kykgt, waaah jd g seru lg kan?
org2 uda bakal keilangan privacy nya. ya kan?
heheh. :) :cheers:

^^
Yah, benar juga :).

Semoga keasriannya selalu terjaga dan menjadi icon wisata unggulan Indonesia di wilayah perairan selat Melaka :cheers:.

yesss that's what im sayin anw. :)
okay 4 more gifts, please check these photos below. :cheers:

http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250409_4295868.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250410_5598570.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250412_558145.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250749_400636.jpg

indah jg kepulauan riau g' kalah ma bali

hahah silakan datang ke bintan kl gt, dan kamu br
bs tau, bagusan bintan apa bali. :) :lol:

Gw belum pernah ke Bintan tapi pernah ke bali. Gw yakin bintan lebih indah alamnya dan lebih nyaman untuk wisata (baca: refreshing) karena suasana yg tenang dan bersih. Bali emang bagus tapi terlalu rame, apalagi di Kuta, spt pasar aja...untuk jalan di pasir aja kadang susah karna saking banyaknya orang....
Tapi kalo kedamaian ditonjolkan nanti kunjungan wisatanya akan sangat sedikit dan devisa juga minim............
Harus dicari agar devisa banyak tapi tetap nyaman dan tenang.....

Gw belum pernah ke Bintan tapi pernah ke bali. Gw yakin bintan lebih indah alamnya dan lebih nyaman untuk wisata (baca: refreshing) karena suasana yg tenang dan bersih. Bali emang bagus tapi terlalu rame, apalagi di Kuta, spt pasar aja...untuk jalan di pasir aja kadang susah karna saking banyaknya orang....
Tapi kalo kedamaian ditonjolkan nanti kunjungan wisatanya akan sangat sedikit dan devisa juga minim............
Harus dicari agar devisa banyak tapi tetap nyaman dan tenang.....

Majoritas wisatawan adalah dari Singapur.

Brochure Wisata Singapore juga menjadikan Bintan sebagian Wisata Singapore. Its a win win situation whereby Singapore sells Bintan for Natural tourism and Singapore for Shopping!

Gw belum pernah ke Bintan tapi pernah ke bali. Gw yakin bintan lebih indah alamnya dan lebih nyaman untuk wisata (baca: refreshing) karena suasana yg tenang dan bersih. Bali emang bagus tapi terlalu rame, apalagi di Kuta, spt pasar aja...untuk jalan di pasir aja kadang susah karna saking banyaknya orang....
Tapi kalo kedamaian ditonjolkan nanti kunjungan wisatanya akan sangat sedikit dan devisa juga minim............
Harus dicari agar devisa banyak tapi tetap nyaman dan tenang.....

Majoritas wisatawan adalah dari Singapur.

Brochure Wisata Singapore juga menjadikan Bintan sebagian Wisata Singapore. Its a win win situation whereby Singapore sells Bintan for Natural tourism and Singapore for Shopping!

yeess dan awalnya, bintan ini adalah pulau private para turis. dalam artian, cuma wisatawan asing aja yg digencar2kan promosi ttg pulau ini. smentara buat turis lokal sndr, bintan kurang ditargetkan ke arah situ. hanya br bbrp taun terakhir ini aja pemerinah memutuskan untuk juga 'melepas' bintan ke pasar lokal. itu lah mengapa org2 br ngeh ada pulau bernama bintan baru2 ini.
namun saya pikir, bintan memang hrs djaga privacy nya, agar tdk mulai semrawut seperti bali pd umumnya. dan mslh sumbangan devisa, damn bintan gave us all the high amount in exchange! this island is kinda expensive thou. :cheers: :nuts:

again and again. :cheers: :)


http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250772_6312351.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250784_6934193.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250786_3361657.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2629/50/74/1460119408/n1460119408_30250796_3443348.jpg

Setelah Pemekaran, APBD Se-Kepri Jadi Rp7 Triliun

Langkah pemekaran yang dilakukan Provinsi Kepri menjadi daerah otonomi terpisah dari Riau dipandang berhasil oleh pemerintah pusat. Pasalnya sukses pembangunan ini, kata Ismeth, dapat dilihat dari tingginya tingkat perputaran uang di Kepri. Jika sebelum adanya pemekaran, APBD Kabupaten Kepri hanya berkisar di angka ratusan miliar. Tapi setelah dimekarkan, maka angka APBD totalnya mencapai Rp7 triliun.


”Peningkatan total APBD Kepri ini untuk seluruh kabupaten/kota di Kepri menunjukkan hasilnya nyata dari pemekaran tersebut,” kata Gubkepri, Ismeth Abdullah. Sedangkan angka PDRB Kepri, sebelum dimekarkan hanya mencapai Rp 60 triliun. Tapi setelah dimekarkan, angka PDRB Kepri melonjak tinggi mencapai Rp 300 triliun. Hal ini menunjukkan, pemekaran yang dilakukan memang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kepri.


Contohnya, mulai Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas mulai terjadi perubahan sekarang. Baik perubahan dalam bentuk fisik, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sektor pariwisatanya.


”Kalau dulu sebelum pemekaran, daerah yang pembangunannya terus tumbuh hanya beberapa tempat saja. Tapi sekarang sudah mulai merata,” ujar Ismeth. Ia berharap, dengan pemekaran ini ke depan, semua kabupaten kota se-Provinsi Kepri dapat tumbuh serentak. Sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Begitu juga dengan sejahteraan masyarakatnya. (mat)

Ansar Setuju Kabupeten Bintan Dimekarkan
Senin, 20 Juli 2009


BINTAN (BP) - Bupati Bintan Ansar Ahmad sangat setuju wacana pemekaran Kabupaten Bintan menjadi dua wilayah otonom. Hanya saja, sebelum pemekeran dilakukan segala persyaratan harus benar-benar disiapkan. Di antaranya jumlah kecamatan yang dinilainya masih kurang sekitar 4 kecamatan lagi.


”Kita siapkan dulu pemekaran kecamatan ini, mungkin di tahun 2011 empat kecamatan baru sudah dapat kita realisasikan,” kata Ansar, Jumat (17/6) di Batu 18 Kijang. Ansar sendiri mengatakan sudah sepantasnya Kabupaten Bintan dimekarkan menjadi dua kabupaten, setelah memperrtimbangkan kondisi geografis daerah yang begitu luas dan banyak pulau-pulau kecil. Dengan tambahan empat kecamatan, maka jumlah kecamatan nantinya menjadi 14.


Dari kaca mata Ansar, kawasan Utara Bintan sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang bagus untuk menjadi sebuah Kota Administratif. Apalagi ditunjang status kawasan tersebut yang seluruhnya masuk menjadi wilayah FTZ. Sehingga kedepan bakal menjadi sebuah kota industri yang mandiri.


Ansar saat itu belum menyentuh soal pembagian wilayah bila Bintan dimekarkan menjadi dua kabupaten. Namun dari arah bicaranya mengarah kalau Bintan akan dipecah menjadi Utara Bintan dan Timur Bintan. Dari segi potensi, pembagian ini cukup proposional. Terutama dilihat sisi potensi ekonomi, wisata, dan pengembangan kawasan maritim yang dimiliki masing-masing daerah. (gds)

wow..Bintan is beautifull island

menakjubkan!!!

Samsat Kepri Raih ISO 9001-2008
Sabtu, 08 Agustus 2009


BATAM (BP) - Sejak menempati gedung baru Graha Kepri di Batam Centre, sistem pelayanan Kantor Samsat Kepri wilayah Batam, kini lebih ringkas. Beberapa prosedur yang biasa diterapkan di kantor lama di Batuampar, dipangkas. Di antaranya, cek fisik dan pengisian formulir untuk pembayaran pajak tahunan.


’’Penghapusan dua prosedur itu saja sudah menghemat cukup banyak waktu,’’ kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, Amhar Ismail. Di kantor baru ini pelayanan dipisah jadi dua bagian. Lantai satu khusus untuk pembayaran pajak tahunan. Lantai dua untuk melayani pembuatan dokumen kendaraan baru, mutasi, dan perpanjangan STNK. Dua lokasi pelayanan itu full AC. Seluruh pembayaran dokumen kendaraan dilakukan lewat Bank Bukopin, yang konternya berada satu lokasi dengan loket pelayanan. ’’Ini tujuannya untuk menutup peluang adanya permainan antara petugas dengan wajib pajak,’’ kata Amhar.


Dengan semua perubahan tersebut, Samsat Kepri mematok pengurusan dokumen kendaraan bermotor, khususnya pembayaran pajak tahunan, bisa selesai dalam waktu 15-20 menit, sepanjang seluruh syarat yang dibutuhkan lengkap. Atas dasar itulah, Kementerian Negara PAN menganugerahkan sertifikat ISO 9001-2008 kepada Samsat Kepri, pada 18 Juli lalu. (bal)

PDAM Gandeng ATB
Kelola Air Bersih di Pulau Bintan

Sabtu, 08 Agustus 2009
Pemprov Kepri selaku pengelola PDAM Tirta Kepri akan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan air bersih di Pulau Bintan. Pihak ketiga yang dirangkul adalah PT Adhya Tirta Batam (ATB). Kerja sama PDAM Tirta Kepri dengan ATB rencana meliputi peminjaman peralatan, kesempatan Sumber Daya Manusia (SDM) PDAM Tirta Kepri belajar di ATB, dan memberi kesempatan ATB memberikan masukan tentang sistem pengelolaan manajemen PDAM Tirta Kepri.


Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepri, Mariyani Ekowati Kepri mengatakan, meski kerja sama ini belum resmi dilaksanakan, upaya pendekatan, konsultasi dan komunikasi telah sering dilakukan Pemprov Kepri. Sinyal dari ATB, lanjut Mariyani Ekowati, mereka siap membantu.
”Bantuan ATB ini telah dimulai. Seperti mereka telah meminjamkan alat untuk memperbaiki penyambungan pipa utama yang lepas baru-baru ini di Batu 9,’’ ujar Mariyani, Jumat (7/8).


Soal kesempatan SDM Tirta Kepri belajar di ATB, akan diprioritaskan pada tenaga teknis PDAM. Pasalnya, SDM tenaga teknis PDAM selama ini, kemampuannya masih minim. ”Kita perlu memberi kesempatan pada mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan mesin secara terpadu. Pihak ATB memastikan mereka siap menampung SDM teknis PDAM untuk menimba ilmu di tempat mereka,’’ ujar Mariyani.


Ditanya kapan kerja sama itu dimulai secara resmi, Mariyani mengakui akan dilakukan setelah manajemen defenitif PDAM Tirta Kepri terbentuk. ”Mengapa ATB yang kita pilih? Harus diakui, pengelolaan air bersih yang dilakukan ATB di Batam dinilai profesional. Kita akan upayakan, manajemen PDAM Tirta Kepri seperti manajemen ATB. Karena itu, kita menimba ilmu dari mereka,’’ sebutnya.


Saat ini, Pemprov Kepri melalui tim penanganan PDAM, tengah mempersiapkannya.

Diawali dengan proses perekrutan manajemen, fit and profer test dan sebagainya. Setelah manajemen defenitif PDAM terbentuk, barulah kerja sama secara resmi akan dilakukan dengan ATB Batam.


”Mengapa ATB yang kita pilih? Harus diakui, pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh ATB Batam selama ini dinilai profesional. Kita akan upayakan, manajemen PDAM Tirta Kepri seperti manajemen ATB. Karena itu, kita harus menimba ilmu dari mereka,’’ sebut Mariyani.


Pasca PDAM Tirta Kepri dikelola Pemprov Kepri, prioritas utama adalah kelancaran distribusi air ke tengah masyarakat. Untuk melancarkan distribusi, tak semudah yang dibayangkan, dimana Pemprov Kepri harus mengeluarkan anggaran yang banyak. Pengeluaran anggaran ini tak serta merta langsung dicairkan, sebelumnya ada proses yang harus dilalui.


”Tiap hari kita gelar pertemuan membahas penanganan PDAM. Jika saat ini pengerjaan perbaikan di sekitar waduk Seipulai tengah dilakukan Dinas PU, kita harus siapkan proses administrasi pengeluaran anggaran yang jelas. Saat anggaran dibutuhkan, tak ada masalah dalam pencairan,’’ ujar Mariyani Ekowati. (zek)

Tanjung Balai Karimun, sebuah pulau kecil ini di kenal dengan kekayaan alam batu bara nya, walaupun pulau ini termasuk pulau kecil di Indonesia, tetapi wisata nya harus juga di perhitungkan, selain Gunung jantan yang di bawahnya terdapat air terjun yang mengalir di bebatuan hitam, karimun juga memiliki beberapa pantai yang elok nan anggun.

>>Pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun - Kepri
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/DSC01092.jpg

>>Pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun - Kepri
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/DSC01095.jpg

>>Pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun - Kepri
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/DSC01118.jpg

>>Pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun - Kepri
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/DSC01119.jpg

>>Pulau Karimun, di lihat dari atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/Zhl013.jpg

Upss..Sorry, All Pict udah pindah ke Thread Batam City.

Upss..Sorry, All Pict udah pindah ke Thread Batam City.

Kenapa gak dimasukin ke trit batam aja, tanjung uncang kan di batam

Melihat Pulau Batam dari Atas, Tampak sekali perubahan drastis yang di alami pulau batam dari tahun ke tahun, sebelum berkembang kita bisa melihat minim sekali pembangunan yang di alami pulau batam, tetapi setelah memasuki tahun 2009 pulau batam mulai disesaki oleh perumahan, perhotelan, bangunan tinggi seperti apartement dan bangunan lainnya, ini adalah photo yang di ambil beberapa tahun yang lalu!

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/1.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/2.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/3.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/4.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/5.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/6.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/7.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/8.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/9.jpg

>>Melihat Pulau Batam dari Atas
http://i956.photobucket.com/albums/ae45/rizal_rasnur/Kepri/10.jpg

All Pict by : www.melayuonline.com

iya lebih baik seh pindahin ke tred batam aja tuh.....

salah satu pulau di antara ratusan pulau yg bertebar di bumi segantang lada :
(sayang sekali hanya dapat dinikmati org asing)

Pulau Nikoi

http://enchantingeden.files.wordpress.com/2009/06/nikoi-island_bintan_links.jpg?w=500

http://enchantingeden.files.wordpress.com/2009/06/nikoi-island_bintan_btbintan-villaontherocks.jpg?w=500&h=339http://farm4.static.flickr.com/3478/3742482551_501aa00d00.jpg

http://i476.photobucket.com/albums/rr123/vians_rud/p3130225.jpg?t=1250005335

http://farm4.static.flickr.com/3380/3608698625_663b29faaa_o.jpg

http://enchantingeden.files.wordpress.com/2009/06/nikoi-island_bintan_12.jpg?w=500

http://kabarmag.com/blog1/wp-content/uploads/nikoi_yoga_web.jpg

Pulau Mapur

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/mar_07_4416_mapur_island.jpg

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/mar_07_4305_big_rock.jpg

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/mar_07_4273_white_sand_island.jpg

http://lh3.ggpht.com/_W22fg_dEOHk/Si5rGphGnzI/AAAAAAAAFPs/GDvDHNxlMBw/mapur_island.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3017/2728262657_9e33882701.jpg

keindahan bawah lautnya

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/may_04_0116_hari_dive.jpg

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/mar_07_3329_spotted_fish_sharp.jpg

http://frank.itlab.us/photo_essays/small/mar_07_3441_table_fish.jpg

Kepulauan Natuna

http://4.bp.blogspot.com/_g9iAxG9l4WQ/Sf8kZV-JokI/AAAAAAAAA20/HO3xFu-6JHE/s1600/batu_sindu.JPG http://2.bp.blogspot.com/_g9iAxG9l4WQ/Sf8mTDS42DI/AAAAAAAAA3U/MLBS6-TGMME/s1600/Sindu%2BSindu%2BBeach.JPG

http://3.bp.blogspot.com/_g9iAxG9l4WQ/Sf8muwjGiRI/AAAAAAAAA3c/xlvxWFB8-Ag/s1600/Senua%2B(64).jpghttp://3.bp.blogspot.com/_g9iAxG9l4WQ/Sf8nJ8ryI7I/AAAAAAAAA3k/xjlnWUBjNJ8/s1600/selat_lampa.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_g9iAxG9l4WQ/Sf8qEOhytbI/AAAAAAAAA3s/x8y55aTXqp8/s1600/Batu_Sindu2.JPG

wa bagus2 ya.. pulau2 wisatanya...

wa bagus2 ya.. pulau2 wisatanya...

tapi sayang pulau2 yg indah itu di sewakan pemerintah kepada pihak asing dalam jangka waktu yg berpuluh2 tahun :bash: kita2 hanya bisa menonton ^^

http://i476.photobucket.com/albums/rr123/vians_rud/p3130225.jpg?t=1250005335


http://enchantingeden.files.wordpress.com/2009/06/nikoi-island_bintan_12.jpg?w=500

http://kabarmag.com/blog1/wp-content/uploads/nikoi_yoga_web.jpg[/center]

:okay:

pasirnya putih bgt....

mana lagi ni kepri? bintan? the photos please. :ohno:

Nee ada sedikit foto waktu jalan-jalan sebentar di pulau penyengat,.. bagus tempatya,. cuma kenapa ga terawat yaa,.. sisi heritagenya ga seperti di penang malaysia,.. :omg: tp tetep aja wa lebih cinta indonesia,.. :omg:

http://i832.photobucket.com/albums/zz248/nugrohobs/09082009003.jpg

http://i832.photobucket.com/albums/zz248/nugrohobs/09082009011.jpg

http://i832.photobucket.com/albums/zz248/nugrohobs/ndi165.jpg

http://i832.photobucket.com/albums/zz248/nugrohobs/ndi172.jpg

BPH Migas: Bintan Berpotensi Jadi Kota Gas
Rabu, 07 Oktober 2009

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyatakan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dijadikan sebagai kota gas karena berdekatan dengan pipa gas.

“Potensi gas di Natuna yang saat ini masih mengalir ke Singapura dapat dikembangkan di Kabupaten Bintan,” kata Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono Selasa (6/10).

Tubagus mengatakan, BPH Migas akan melakukan kajian di Kabupaten Bintan untuk menindaklanjuti rencana pembentukan kota gas di daerah tersebut. Kajian tersebut antara lain berkaitan dengan berapa besar gas yang dibutuhkan masyarakat dan teknis memanfaatan gas.

“Hal lain yang kami pertimbangkan adalah pelaksanaan kartu fasilitas untuk bahan bakar minyak di Kota Tanjungpinang yang berjalan sesuai ketentuan. Kota Tanjungpinang berada di dalam satu pulau dengan Kabupaten Bintan,” ujarnya.

Menurutnya, daerah hanya dapat ditetapkan sebagai kota gas jika menjadi sumber gas atau berdekatan dengan pipa yang dialiri gas. Saat ini, sebanyak 27 kota telah ditetapkan sebagai kota gas “Kami terus melakukan kajian sehingga pengawasan, distribusi dan penggunaan gas tepat sasaran,” ujarnya.
Pembentukan kota gas di daerah yang menjadi sumber gas atau berdekatan dengan pipa yang dialiri gas itu sendiri bertujuan untuk mengurangi subsidi yang dibiayai pemerintah. (ant)

Kundur Berpotensi Kabupaten
Minggu, 11 Oktober 2009
Wacana Karimun Jadi Kota Terealisasi



Karimun, Tribun - Di tengah gegap gempita ulang tahun ke-10 Kabupaten Karimun, wacana pembentukan Karimun berstatus kotamadya kembali mencuat. Jika wacana ini berhasil menggugah keputusan pusat, maka wacana Kundur jadi kabupaten bukan tidak mungkin jadi kenyataan.

“Yang penting dua masyarakat di dua daerah bisa kompak dan wacana Karimun jadi Kotamadya bisa terealisasi, maka Kundur juga akan berpotensi jadi Kabupaten,” ujar Zulkhainen SH, Kerukunan Pemuda Karimun (KPK), Kamis (1/1).

Berpegang pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemrintahan daerah, maka Karimun disebutkan sudah mencapai persyaratan sebagai pembentukan sebuah kota. “Kalau kita berpegang pada UU ini, Karimun sudah bisa menjadi kota,” ungkapnya.

Pada pasal 5 ayat 5 dalam UU tersebut menyebutkan, syarat pembentukan sebuah kota sedikitnya memiliki empat kecamatan. Syarat ini terpenuhi mengingat Karimun saat ini, kata Zulkhainen, sudah memiliki tiga kecamatan ditambah pemekaran kecamatan Pasir Panjang dan memasukan Kecamatan Buru di dalamnnya.

Bahwa pembentukan sebuah kota juga harus memenuhi syarat administratif dan fisik wilayah seperti diatur pasal 5 ayat 1, maka Karimun juga dianggap memenuhi persyaratannya. Zulkhainen juga mengatakan kalau administratif teknis dan fisik kewilayahan sudah sangat mumpuni.

Fisik kewilayahan, kata Zulkhainen, Karimun sudah memadai untuk dijadikan sebagai sebuah kota. Penduduk Karimun tahun 2008 mencapai 250-an ribu jiwa dan dengan sembilan kecamatan, berarti syarat fisik kewilayahan juga terpenuhi. “Padahal pada UU itu menyebutkan sebuah daerah yang ingin menjadi sebuah kota cukup hanya disyaratkan empat kecamatan saja,” ungkapnya.

Pada pasal 4 masih UU tentang ketergantungan kondisi daerah seperti ekonomi sosial budaya yang mapan dimaksud, juga sudah terpenuhi. Pria yang juga berprofesi sebagai notaris ini mengatakan, kemampuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, banyak masuknya investasi sudah sangat memungkinkan.

“Apalagi bupati sudah merencanakan akan membangun jembatan penghubung antara pulau Karimun dengan pulau Kundur. Investasi yang masuk ke daerah ini juga sudah banyak dan dapat bersinergi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya wacana ini pernah dikemukakan tokoh masyarakat Karimun secara umum. Jika melihat potensi Karimun, kata Zulkhainen, sudah sangat memungkinkan untuk itu. “Dan kita optimis ini bisa terwujud jika masyarakat kompak dan mau duduk bersama,” ujar Zulkhainen melanjutkan perbincangannya.

Dia juga mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat Kundur yang sudah mewacanakan keinginan membentuk kabupaten sendiri perlu digandeng duduk bersama membicarakan wacana tersebut. “Tentunya. Pasalnya, perubahan status Karimun nanti akan berpotensi pada pemekaran, sehingga Kundur bisa jadi Kabupaten,” paparnya.

Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dengan berubahnya status Karimun menjadi kota adalah perekonomian masyarakatnya dipastikan tambah meningkat. Yang terlebih penting, kata Zulkhainen, peluang besar daerah lainnya berkembang, seperti pulau Kundur atau Tanjungbatu, semakin terbuka.
“Jika Karimun menjadi kota, arahnya adalah pengembangan daerah lain. Tanjungbatu dan sekitarnya sangat berpotensi menjadi kabupaten dan terpisah dari kabupaten induknya. Untuk itu tentunya masyarakat Kundur juga perlu kita ajak duduk bersama” ungkap Zulkhainen. (msa)

Lestarikan Warisan Budaya Nusantara
Senin, 12 Oktober 2009
Pemko Gelar Midyear Culture 2009

TANJUNGPINANG, TRIBUN- Untuk melestarikan warisan budaya nusantara, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelar Midyear Culture 2009. Dalam even ini, perwakilan daerah yang ada di Tanjungpinang unjuk kemampuan dengan aneka kebudayaan daerah masing-masing.


Paguyuban Masyarakat Minang misalnya. Meskipun kampung halamannya sedang dilanda bencana, tak membuat kreativitas paguyupan ini surut. Lewat tari piring, mereka turut menyemarakkan Midyear Culture, Sabtu (10/10).

Tak kalah memukau, adalah penampilan bocah-bocah dari Sulawesi Selatan yang membawakan tarian daerah, Angin Mamiri. Sedangkan Paguyuban Aceh, tampil dengan tari samannya.
Yang paling menarik perhatian adalah Paguyuban Among Mitro dan Etnis Tinghoa. Reog Ponorogo tampil memukau malam itu, khususnya bagi anak-anak. Sedangkan etnis Tionghoa tampil dengan empat barongsainya.

Penonton yang semula sudah berdesakan maju, semakin maju saja ke tengah jalan yang disulap menjadi panggung dadakan itu. Anak-anak semakin ribut, karena banyak permen yang dilemparkan sebagai tanda kemakmuran dan keberkahan.

Acara seni budaya tersebut diikuti oleh paguyuban dan sanggar yang ada di Tanjungpinang. Di antaranya Sanggar Seni Kledang, Selasih, Warisan Penyengat, Lembayung, Lembaga Adat Melayu (LAM), Paguyuban Sumatra Utara, Ikatan Keluarga Maluku.

Tak ketinggalan pula Sanggar SMA Negeri 4 dan acara malam itu ditutup oleh Marching band Pemko Tanjungpinang. Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan dalam sambutannya mengatakan, Midyear Culture tersebut dimaksukan untuk melestarikan budaya nusantara, khususnya yang ada di Tanjungpinang.
“Tapi masyarakat senang tak? Kalau masyarakat tak senang, tahun depan tak diadakan lagi. Kalau senang, tahun depan lebih meriah lagi,” ujar Tatik. Pertanyaan Tatik tersebut langsung dijawab dengan teriakan senang dengan kompak. Itu artinya, sesuai janji Walikota, tahun depan Midyear Culture akan disajikan lebih meriah lagi. (opi)

Banyak pulau yg disewakan ke asing, itu atas nama pemerintah setempat atau perorangan trus bagaimana jika orang indonesia mau ke pulau tsb apakah harus bayar atau ijin imigrasi???

Yupz bukan proses masuknya yang susah tapi bayarnya yang susah,.. contohnya kawasan wisata lagoi yang kursnya serba SGD,...
Dimana kebebasan warga negara untuk berekreasi,..

21 Wartawan dan Humas Dephan Datangi Polda Kepri
Minta Masukan Soal Pulau Terluar
Jumat, 06 November 2009




Batam (BP) - Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto Iskandar, Kamis (5/11) menerima kunjungan 21 orang wartawan dalam rangka Press Tour. Ke-21 wartawan tersebut di antaranya berasal dari Kompas, Tempo, Jurnal Nasional, The Jakarta Post, Pelita, Detik.com, Antara, Metro TV, RCTI dan TV One.


Kedatangan ke-21 orang wartawan tersebut dipimpin kepala Biro Humas Departemen Pertahanan (Dephan) RI Brigjen TNI Slamet Haryanto dan staf Kolonel SUS Sugeng Sutrisno. Ke-21 wartawan ini merupakan wartawan yang biasa meliput berita di Dephan.


”Tujuan Press Tour ke Polda Kepri untuk mencari masukan dan untuk mengetahui situasi terkini tentang daerah perbatasan secara langsung, juga terutama mengenai pulau-pulau terluar,” kata Slamet Haryanto, mengenai silaturahmi Humas Dephan dan 21 wartawan Dephan ke Kepri.


Selain itu, jelas Slamet, juga melihat seberapa besar ancaman dan gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di Kepri yang merupakan provinsi perbatasan dengan negara luar dan merupakan alur perdagangan, serta pelayaran internasional.


”Serta melihat apa saja upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait. Untuk media, kiranya bisa mempublikasikan melalui medianya tentang keadaan yang sebenarnya guna kepentingan bangsa dan negara,” jelas Slamet.


Sementara itu, Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto Iskandar memaparkan situasi dan lingkungan strategi Polda Kepri berikut dengan potensi kerawanan yang dapat terjadi di wilayah Kepri. Pudji juga menjelaskan visi dan misi Polda Kepri, Strategi Pembinaan Organisasi menggunakan pendekatan moral, pendekatan kinerja, pendekatan kultur, pendekatan komunikasi, kesejahteraan dan sosial.


Kepri dengan wilayah perairan cukup luas, sebut Kapolda telah dilakukan program pemberian life jacket kepada masyarakat penguna transportasi laut antarpulau yang menggunakan kapal motor pompong dan speedboat. Pemberian life jacket ini, jelas Pudji, telah dilakukan saat kunjungan kerja Kapolri ke Polda Kepri.


”Life jacket yang diberikan keseluruhan 1.500 unit jaket. Polres Bintan telah menyerahkan 650 unit life jacket dan Poltabes Barelang telah menyerahkan 450 unit life jacket di Belakangpadang. Tidak saja pada penguna angkutan laut, life jacket juga diberikan kepada kelompok masyarakat nelayan guna menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Polisi,” kata Pudji.


Dengan pemberian life jacket, harap Pudji, terjalin hubungan humanis dan masyarakat dapat berkerja sama dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyampaikan informasi mengenai apa yang mereka lihat, mereka alami dan mereka dengar. (amr)

Eks Kapolda Kepri Gantikan Susno
Kamis, 05 November 2009

BATAMPOS ONLINE - Sepeninggal Susno Duaji, Kabareskrim segera diisi Irjen (Pol) Dikdik Mulyana Arief Mansyur. Dikdik sendiri sebelumnya menjabat sebagai wakil Kabareskrim di Mabes Polri, setelah beberapa bulan menjadi Kapolda Kepri.

Hal ini untuk mengisi kekosongan setelah Susno Duaji, melayangkan surat permohonan pengunduran dirinya kepada Kapolri. "Biasannya wakil (Wakabareskrim) langsung menjadi pejabat pelaksana tugas," ujar Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Nanan Soekarna, kepada wartawan di Mabes Polri Kamis (5/11) siang tadi.

Namun, hingga siang tadi Nanan Soekarna, mengaku belum mengetahui, apakah surat permohonan pengundaran diri Susno Duaji, itu telah diterima Kaopolri atau tidak. Yang jelas, Kabareskrim telah melayangkan surat resmi.

Lalu apa alasan Susno, mengundurkan diri? "Alasannya apa, saya juga belum tahu," tambahnya.

Sekadar informasi, pengunduran diri Susno Duadji merupakan akumulasi dari desakan masyaakat terkait keterlibatannya dalam rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi KPK bersama Anggodo.

Pengunduran petinggi di Mabes Polri ini berbarengan dengan pengunduran diri Wakajagung Abdul Hakim Ritonga. Susno dan Ritonga, disebut-sebut dalam rekaman yang pertama kali diperdengarkan ke publik dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Selasa, lalu.(zul/JPNN)

TW Bangun KWTE di Karimun
Sabtu, 07 November 2009


Usaha Griya Sejahtera (UGS), anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata (TW) berencana membangun resor lengkap yang dikemas dalam kawasan wisata terpadu eksklusif terpadu (KWTE) di kawasan FTZ Karimun. Walaupun berstatus KWTE, tapi dalam kawasan itu dijamin tak ada judi. Hal ini diungkapkan Bapati Karimun Nurdin Basirun, kemarin (6/11).


”Resort lengkap dengan fasilitas lainnya, seperti tempat hiburan yang merupakan KWTE harus bebas judi. Kawasan itu terletak di bagian barat Pulau Karimun,’’ tegas Nurdin Basirun usai pertemuan dengan manajemen UGS di ruang rapat utama Kantor Bupati, Jumat (6/11).


Dipastikan, sambung Nurdin, kawasan resort yang akan dibangun tidak semata-mata hanya tempat hiburan. Tapi, lengkap dengan hotel, hunian dan sarana olahraga. Bahkan, UGS juga akan membangun kawasan pelabuhan peti kemas. ”Saya tegaskan investasi yang akan ditanamkan oleh UGS tidak akan melanggar ketentuan, apalagi yang berbau judi. Karena, di dalam side plan atau dalam maket tidak dijumpai adanya tempat atau kawasan yang akan dijadikan tempat perjudian,’’ paparnya.


Sementara itu, Kadis Perhubungan Karimun Cendra Nawazir mengatakan, dalam permohonannya, USG akan memanfaatkan sekitar 400 hektare lahan. ”Itu semua untuk pembangunan KWTE dan pelabuhan peti kemas,” ujarnya. HM Asyura SE, anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Fraksi Golkar menyambut baik rencana investasi PT UGS di Kabupaten Karimun, tepatnya di kawasan FTZ. ”Hanya saja saya minta ke perusahaan agar tidak hanya berjanji, melainkan harus diwujudkan,’’ terangnya.


Ditambahkan Asyura, jika memang perusahaan nantinya mewujudkan rencana investasi dengan membangun resort lengkap dengan fasilitasnya, pelabuhan peti kemas, dia meminta agar untuk tenaga kerja perusahaan benar-benar harus memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja lokal. (san)

2010, Isi BBM Pakai Kartu
Registrasi Kendaraan sampai Desember

Sabtu, 07 November 2009
Masyarakat Bintan dan Tanjungpinang yang memiliki kendaraan, mulai 1 Januari 2010 harus menggunakan kartu fasilitas bila ingin mengisi BBM, baik itu solar maupun bensin bersubsidi di SPBU. Kebijakan ini, sehubungan Bintan dan Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai daerah uji coba pengawasan penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat. Secara resmi,pemberlakuan kartu fasilitas pada 2010 disosialisasikan Tim yang diantaranya terdiri dari BPH Migas, kepolisian dan instansi vertikal lainnya ke Pemkab Bintan di Kijang, Jumat (6/11).


Sebelum kebijakan ini resmi berlaku, masyarakat diminta proaktif mengisi formulir yang disediakan Tim untuk meregistrasi kendaraannya, dan identitas diri. Formulir bisa diperoleh pada sejumlah tempat-tempat yang ditunjuk, seperti di SPBU terdekat, Kantor Pemda, dan dua Kantor Perwakilan Konsultan BPH Migas, yakni di Jalan Ahmad Yani Gang Citra No 19A Tanjungpinang, dan Jalan Wiratno Komplek Ramayana Blok B No 19 Tanjungpinang.


“Pengisihan formulir untuk kepentingan registrasi kendaraan berlaku sampai bulan Desember 2009. Sedangkan pemberlakuan resmi program ini per 1 januari 2010,” kata Ketua Koordinator Kartu Fasilitas untuk wilayah Bintan dan Tanjungpinang, Amelia usai mensosialisasikan program kartu fasilitas di Pemkab Bintan, kemarin. Formulir yang telah diisi oleh warga selanjutnya bisa diantar kembali ke SPBU atau tempat-tempat yang telah ditunjuk.


Amelia mengingatkan, registrasi kendaraan sangat penting, karena bila tidak, warga tersebut tidak akan menerima kartu fasilitas dari pihak BPH Migas. ”Tanpa kartu fasilitas, warga itu tidak boleh beli bensin atau solar bersubsidi. Jadi pilihannya harus pertamax atau pertamax plus (non subsidi),” katanya.


Lantas bagaimana bila warga memiliki lebih dari satu kendaraan, dan diantaranya surat kendaraan masih atas nama orang lain? Amelia menjelaskan, hal itu tidak menjadi masalah. ”Bila punya dua kendaraan, harus isi dua formulir begitu seterusnya. Kalau BPKB masih atas nama orang lain, sebaiknya di formulir ditulis masih atas nama orang lain,” pesannya.
Warga diingatkan juga agar mengisi identitas diri dan alamat rumah secara jelas. Karena, kartu fasilitas yang diperoleh setelah pelaksanaan registrasi kendaraan, akan diantarkan langsung ke rumah oleh petugas Tim Program Kartu Fasilitas.


Untuk memperlancar registrasi kendaraan, pada sosialisasi kemarin, Tim turut meminta bantuan para Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan program kartu fasilitas ke para warganya. ”Program ini semata-mata hanya untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BBM subsidi,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bintan Rita Irianti yang mewakili Pemkab Bintan dalam sosialisasi tersebut.


Camat Bintan Timur Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan, saat sosialisasi kemarin, sejumlah warga sempat menanyakan bagaimana mungkin warga kawasan hinterland bisa mengikuti program ini. “SPBU itukan hanya pada daerah tertentu. Wajar kalau warga bertanya,” timpal Luki. Menanggapi hal tersebut Tim akan membahasnya lebih lanjut dengan pemerintah pusat.


Dengan kartu fasilitas yang fungsinya mirip kartu ATM itu, warga akan merasa nyaman. Karena setiap kali mengisi BBM kendarannya, tak perlu lagi membayar tunai dengan uang kepada petugas pengisi BBM di SPBU. “Tapi cukup menggesek kartu fasilitas di alat yang telah disediakan di SPBU, nanti secara otomatis saldo di kartu fasilitas akan dipotong” timpal Amelia. “Tapi sebelum kartu itu difungsikan, warga harus mengisi saldo kartu fasilitas dulu di bank-bank yang ditunjuk. Seperti Bank Riau, itu bisa sampai Rp1 juta,” papar Amelia. (gds)

Warisan budaya melayu dari Kepulauan Riau :okay:

Ada yang pernah menonton film Raja Ali Haji? :)


Raja Ali Haji

http://farm3.static.flickr.com/2724/4025622896_2cd8b62ff8.jpg


Bapak Bahasa Indonesia, Sastra Melayu dan Pahlawan Nasional


Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, ca. 1808- Riau, ca. 1873) adalah ulama, sejarawan, pujangga, dan terutama pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa; buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ia merupakan keturunan kedua (cucu) dari Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan IV dari Kesultanan Lingga-Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis.
Kompleks makam keluarga Haji Ahmad di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang

Karya monumentalnya, Gurindam Dua Belas (1847), menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama merupakan kamus ekabahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis Syair Siti Shianah, Syair Suluh Pegawai, Syair Hukum Nikah, dan Syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul Tuhfat al-Nafis ("Bingkisan Berharga" tentang sejarah Melayu), walaupun dari segi penulisan sejarah sangat lemah karena tidak mencantumkan sumber dan tahunnya, dapat dibilang menggambarkan peristiwa-peristiwa secara lengkap. Meskipun sebagian pihak berpendapat Tuhfat dikarang terlebih dahulu oleh ayahnya yang juga sastrawan, Raja Ahmad. Raji Ali Haji hanya meneruskan apa yang telah dimulai ayahnya. Dalam bidang ketatanegaraan dan hukum, Raja Ali Haji pun menulis Mukaddimah fi Intizam (hukum dan politik). Ia juga aktif sebagai penasihat kerajaan.

Ia ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada 5 November tahun 2004.


Film MATA PENA MATA HATI RAJA ALI HAJI

VRcXpgpc0eY


Gurindam Dua Belas

Raja Ali Haji


Ini gurindam pasal yang pertama

Barang siapa tiada memegang agama,sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat,maka ia itulah orang ma'rifat Barang siapa mengenal Allah,suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri,maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia,tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat,tahulah ia dunia melarat.


Ini gurindam pasal yang kedua

Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.


Ini gurindam pasal yang ketiga:

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripadanya faedah.
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senonoh.
Anggota tengah hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.


selengkapnya di : www.rajaalihaji.com

Masjid Sulthan Riau di Pulau Penyengat
http://farm3.static.flickr.com/2471/4025546528_839dc8cc90.jpg



www.suarakarya-online.com
Wisata Pulau Penyengat
Mengenang Kejayaan Sastra Melayu

Minggu, 30 April 2006
Tepat di gerbang Pulau Bintan, sekitar 10 menit penyeberangan dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, terhampar sebuah pulau yang menyimpan sejuta khazanah kebesaran sejarah Melayu. Namanya Pulau Penyengat. Sebuah hamparan daratan eksotis yang menyimpan aneka situs dan taman perhelatan bagi penulis Melayu di era kejayaan Kerajaan Riau Lingga.

Dari kejauhan, pulau seluas sekitar 240 hektar ini memancarkan kemegahan Masjid Raya Penyengat, yang dibangun tahun 1832 Masehi (1 Syawal 1248 Hijriah). Masjid Raya berarsitektur rancangan konstruksi Turki dan Eropa ini tetap terjaga keasriannya meski dipugar beberapa kali. Masjid bersejarah ini tetap berdiri kokoh dan menjadi situs kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau kendati beton-betonnya hanya direkat dengan bahan kuning telur.

Menelisik lebih jauh catatan bersejarah Pulau Penyengat, sekitar abad ke-19 para Pujangga Melayu Riau Lingga telah menjadikan pulau ini sebagai taman perhelatan untuk melahirkan karya-karya besar. Pada era itu, ketika Kepulauan Nusantara belum mengenal kegiatan baca-tulis, di pulau ini telah berdiri percetakan yang menerbitkan ratusan buku ilmiah dan keagamaan.

Salah seorang penulis besar yang lahir dan berkarya di pulau ini adalah Raja Ali Haji (1809-1873 M). Karya Raja Ali Haji tentang Silsilah Melayu dan Bugis serta Tuhfat al-Nafis telah melambungkan namanya menjadi sejarawan penting bangsa Melayu.

Para Pujangga Riau Lingga seolah menemukan arwana untuk melahirkan karya-karya gemilang di zamannya. Karya-karya besar itu sungguh variatif, tidak hanya mewakili karya sastra di bidang kebahasaan, namun juga memiliki muatan religius, filsafat, kenegaraan hingga ke soal seksualitas. Karya-karya besar itu, antara lain Syair Siti Shianah, Syair Awai dan Gurindam Dua Belas.

Karya-karya emas ini tidak hanya lahir dari tangan dingin kaum bangsawan, tapi juga dari seorang perempuan jelata bernama Khatijah Terung. Melalui karyanya berjudul Kumpulan Gunawan, Khatijah menceritakan tentang hubungan seksual suami isteri. Seorang nelayan bernama Encik Abdullah pada 1902 juga menulis tentang Buku Perkawinan Penduduk Penyengat.

Simbol Intelektualitas

Melalui Kitab Bustan Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa, Raja Ali Haji dinobatkan sebagai bahasawan yang pertama kali menjelaskan secara ilmiah tata bahasa Melayu. Ini menjadi dasar penempatan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (lingua franca) di Nusantara.

Raja Ali Haji juga seorang filosof dan ulama besar. Hal ini tersurat dalam karyanya yang menempatkan substansi ke-Islaman sebagai rujukan. Atas jasa-jasanya yang besar bagi Melayu dan bangsa Indonesia, Raja Ali Haji dicatat sebagai pahlawan nasional.

Pulau Penyengat di masa lalui dapat dikatakan sebagai simbol intelektualitas. Berbagai buah pikiran konstruktif yang dimaktubkan secara mutidimensi terlahir dari pulau yang kini tampak lusuh. Pesatnya penerbitan karya sastra pada abad ke-19 didorong oleh adanya lembaga percetakan bernama Matba'atul Riauwiyah yang beroperasi sejak 1890. Pada masa itu, kesadaran intelektual para penghuni Penyengat telah terorganisasi melalui perkumpulan bernama Rusyidah Club.

Pulau Penyengat pada abad ke-19 juga dikenal sebagai basis perlawanan terhadap kolonial. Pulau ini dijadikan kubu penting selama berkecamuknya perang antara Kerajaan Riau dan Belanda (1782-1794 M). Dari sini kemudian dikenal nama Raja Haji Fisabilillah sebagai Marhum Teluk Ketapang. Ia adalah salah seorang putra Kerajaan Riau Lingga yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional dan meraih gelar Bintang Mahaputera Adipradana.

Sayangnya, waktu tidak berpihak pada kegemilangan itu. Sejarah kemasyuran Pulau Penyengat hanya terdengar lamat-lamat. Jika kita berkunjung ke pulau ini, simbol kejayaan masa lalu hanya dapat diwakili oleh beberapa potret buram. Bekas percetakan Mathba'atul Riauwiyah dan Gedung Rasyidah tinggal puing yang ditumbuhi semak belukar. Namun 250 karya sastra putera-puteri Pulau Penyengat yang berumur ratusan tahun masih tersimpan rapi di Balai Maklumat Pulau Penyengat.

Dari catatan sejarah, kemunduran intelektualitas sastra di Pulau Penyengat terjadi setelah Raja Riau Lingga terakhir, Sultan Abdurrahman Muzamsah memutuskan untuk meninggalkan Penyengat menuju Singapura pada 1911. Sultan Abdurrahman menolak menandatangani kontrak politik yang dibuat Belanda. Kepergiannya diikuti oleh sebagian besar penduduk Penyengat termasuk para bangsawan dan penulis-penulis pulau ini. (Muhammad Nasir)



Bahasa Melayu Riau Bunda Bahasa Indonesia


Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
Bahasa Melayu, sebagai bahasa yang besar, memiliki sejarah panjang hingga menjadi bahasa Melayu seperti yang wujud sekarang ini. Ahli sejarah bahasa Melayu mencatat bahwa bahasa Melayu telah melewati lima fase hingga saat ini. Fase awal diwakili oleh bahasa Melayu Purba, yang kemudian diikuti oleh fase Melayu Kuno atau Melayu Induk. Pada fase selanjutnya bahasa Melayu menginjak fase klasik, sebuah fase yang penuh dengan nilai sastra tinggi. Fase Melayu Klasik diikuti dan digantikan oleh fase Melayu Modern. Sedangkan fase terakhir adalah fase Melayu Pascakolonial.

Bahasa Melayu Riau mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena pada dasarnya Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada Zaman Kerajaan Sriwijaya, Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa internasional Lingua franca di kepulauan Nusantara, atau sekurang-kurangnya sebagai bahasa perdagangan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu, semenjak pusat kerajaan berada di Malaka kemudian pindah ke Johor, akhirnya pindah ke Riau mendapat predikat pula sesuai dengan nama pusat kerajaan Melayu itu. Karena itu bahasa Melayu zaman Melaka terkenal dengan Melayu Melaka, bahasa Melayu zaman Johor terkenal dengan Melayu Johor dan bahasa Melayu zaman Riau terkenal dengan bahasa Melayu Riau.

Pada zaman dahulu ada beberapa alasan yang menyebabkan Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi digunakan, yaitu:
(1) Bahasa Melayu Riau secara historis berasal dari perkembangan Bahasa Melayu semenjak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu sudah tersebar keseluruh Nusantara, sehingga sudah dipahami oleh masyarakat, bahasa ini sudah lama menjadi bahasa antar suku di Nusantara,
(2) Bahasa Melayu Riau sudah dibina sedemikian rupa oleh Raja Ali Haji dan kawan-kawannya, sehingga bahasa ini sudah menjadi standar,
(3) Bahasa Melayu Riau sudah banyak publikasi, berupa buku-buku sastra, buku-buku sejarah dan agama baik dari zaman Melayu klasik maupun dari yang baru.

Di Indonesia, bahasa Melayu telah diakui secara tidak langsung sebagai bahasa nasional sejak peristiwa sumpah pemuda pada tahun 1928. Sementara itu di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa nasional satu-satunya semenjak negara itu merdeka pada tahun 1957. Singapura, kendati memisahkan diri dari Malaysia pada tahun 1965, tetap mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Begitu pula dengan Brunei yang merdeka pada tahun 1984. Bahasa Melayu selalu saja dikaitkan dengan kemerdekaan nasional dan menjadi salah satu faktor pemersatu antar penduduk di bumi Melayu yang tidak semua penuturnya bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu.

Kongres Bahasa Indonesia pertama telah menetapkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, begitu pula dengan negara serumpun lain seperti Malaysia mengakui bahwa bahasa Melayu standar adalah bahasa Melayu Riau-Johor. Hampir tidak ada perdebatan soal ini.

Pegawai Honorer Menjadi Wali Kota
Selasa, 17 November 2009
Tatik Hadir di Kick Andy

http://tribunbatam.co.id/images/stories/photoberita/tanjungpinang/2009/Oktober/TPI_Kick%20Andi.JPG
Diwawancarai dan disorot kamera bukan hal baru bagi Suryatati A Manan. Tapi kali ini ia terlihat grogi. Pasalnya ia harus disorot kamera dan diwawancarai oleh pembawa acara kenamaan, Andy Noya di acara Kick Andy, Metro TV, Sabtu (14/11).

Tatik yang tampil dengan baju kurung merah jambu itu diwawancarai di studio Metro TV bersama delapan orang lainnya. Segmen kali itu bukan segmen sembarang. Melainkan segmen untuk merayakan ulangtahun Metro TV yang ke-9.

Sembilan orang ini dipandang sukses merintis karir dari bawah hingga meraih kesuksesan. Sebut saja penata rambut Rudy Hadisuwarno yang membuka salon dari ruang tamu rumahnya, pengusaha kenamaan Bob Sadino dan juga Tatik yang dipandang sukses menjadi pemimpin daerah padahal merintis karir dari pegawai honorer.

‘’Anda memulai karir sebagai pegawai honorer dan akhirnya empat kali menjadi wali kota. Bisa ceritakan,’’ demikian Andy Noya menanyai Tatik. Awalnya Tatik sempat grogi menjawab pertanyaan tersebut.

Bagaimana tidak, Kick Andy termasuk acara televisi favoritnya. Bahkan saat menonton Kick Andy, Tatik pernah ber ucap bagaimana rasanya jika suatu hari ia diwawancarai di acara yang pernah menampilkan Megawati dan Jusuf Kalla tersebut.

Namun belakangan Tatik mulai terlihat santai dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Bahkan para penonton di studia dibuat terkesima saat Andy menyampaikan bahwa Tatik mendapatkan penghargaan dari MURI karena menang mutlak pada Pilkada lalu.

Terungkap pula diacara tersebut, seorang Suryatati tak pernah membayangkan bakal berkali-kali menjabat walikota dan berhasil mengiringi langkah Tanjungpinang dari kota administratif menjadi kota otonom.

Pasalnya seorang Tatik paling banter saat itu hanya bisa menjabat sebagai Sekda. Yang tak kalah menarik di acara tersebut, nama Tanjungpinang berkali-kali disebutkan oleh Andy. Padahal sebelumnya nama Kota Gurindam Negeri Pantun ini tak banyak dikenal.
Sebenarnya masih banyak kisah perjalanan karir Tatik yang disoroti di Kick Andy, tapi akan lebih menarik jika dapat menyaksikan langsung di televisi. Segmen tersebut akan ditayangkan pada 25 November mendatang pada pukul 21.00 WIB, di Metro TV. (opi)

Pinang Nominator Raskin Award 2009
Senin, 07 Desember 2009


TANJUNGPINANG (BP) - Kota Tanjungpinang terpilih sebagai salah satu nominator Kota yang akan memperoleh Raskin Award tahun 2009, bersaing dengan 4 kota lainnya. Untuk Kategori kabupaten, juga dipilih 5 Kabupaten di Indonesia sebagai nominator.


Sehubungan dengan terpilihnya Tanjungpinang sebagai nominator, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, melakukan ekspos pelaksanaan Program Raskin di Kota Tanjungpinang dalam rangka penilaian Raskin Award Tahun 2009 di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Jumat (4/12).


Dalam ekspos tersebut, hadir lima Wali Kota dan lima Bupati yang menjadi nominator Raskin Award 2009, yakni Bupati Boalemo, Provinsi Gorontalo, Bupati Kuningan, Provinsi Jabar, Bupati Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumsel, dan Bupati Tabanan, Provinsi Bali. Untuk Wali Kota, yaitu Wali Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Wali Kota Banjar, Provinsi Jabar, Wali Kota Dumai, Provinsi Riau, Wali Kota Pagar Alam, Provinsi Sumsel dan Wali Kota Tanjungpinang.


Kegiatan yang dibuka Sekretaris Menko Kesra Prof Dr Indroyono Soesilo, MSc dalam sambutannya mengemukakan, penganugerahan Raskin Award merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota untuk terus menerus menjaga keberhasilan program raskin.


Selain itu, Raskin Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, baik kabupaten maupun kota yang dinilai berhasil dalam pengelolaan program Raskin, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program Raskin di Daerah.


Dalam eksposnya, Wali Kota Tanjungpinang menjelaskan sistem dan tata distribusi Raskin di Kota Tanjungpinang. Dalam paparannya, Tatik mengungkapkan, selain Raskin yang dialokasikan dari APBN, yang bersumber dari data Rumah Tangga Miskin dari BPS, Pemko Tanjungpinang juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Raskin Otoda yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang. Suryatati juga menjelaskan, Raskin bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang di lakukan secara terpadu dan simultan. ”Baik yang bersifat perlindungan sosial, maupun pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat miskin di Tanjungpinang,” ujar Tatik.


Sebagai satu-satunya Kepala Daerah perempuan yang menjadi nominator, Suryatati mendapat apresias dari seluruh Juri dan panelis yang hadir, karena dapat menjelaskan program Raskin di Tanjungpinang secara gamblang dan jelas, demikian disampaikan Kabag Humas Pemko Tanjungpinang, Surjadi. (dew)

613 Pulau Belum Punya Nama
Kamis, 10 Desember 2009


BATAM (BP) - Komisi I DPR RI bersama Pemprov Kepri, Selasa (8/12) melakukan pembahasan mengenai pertahanan dan keamanan laut di perairan Kepri bertempat di Lantai V Gedung Graha Kepri di Batam Centre.


Wakil Gubernur Kepri M Sani, pada Komisi I DPR RI memaparkan kondisi geografis Kepri yang hampir 96 persen wilayah Keri merupakan lautan. Sisanya, sebut Sani, adalah daratan yang terdiri dari pulau-pulau besar, kecil, karang. Secara keseluruhan, sebut Sani, Kepri terdapat 2.408 pulau. Dari 2.408 pulau itu, sebut Sani, 1.795 pulau telah diberi nama dan diverifikasi PBB sedangkan sisanya, 613 pulau belum dinamai.


”Masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Pulau-pulau yang belum diberi nama dikarenakan hanya akan muncul pada saat terjadi air surut,’’ kata Sani.


Sebagai kawasan perairan dengan laut yang luas, Sani menyebutkan Kepri sangat banyak memiliki potensi kelauatan, seperti Kabupaten Natuna dan Anambas. Kedua Kabupaten tersebut, ucap Sani,



kaya akan minyak dan gas bumi. ‘’Selain itu juga kaya dengan ikan, sehingga wilayah kedua kabupaten ini rawan terjadi ilegal fishing,’’ ucapnya. Pertemuan bersama Komisi I DPR-RI tersebut juga dihadiri unsur Muspida Provinsi Kepri, antara lain Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto dan Dan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama (Laksma) SM Darojatim.


Ketua Tim Komisi I DPR-RI Tubagus Hasanudin mengatakan, Komisi I yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan serta Badan Intelijen Negara kunker ke Kepri selama tiga hari.


”Dipilihnya Kepri dalam kunker kali ini, karena kondisi Kepri yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara luar,’’ jelasnya. (amr)

Kepri Sumbang 23 Persen Kunjungan Wisman
KAMIS, 03-12-2009 10:48

Oleh : Charles
TANJUNGPINANG-Dari total sebanyak 5,17 juta wisatawan mancana negara (Wisman) yang berkunjung ke Indonesia selama Januari hingga Oktober 2009, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ternyata dapat menyumbangkan sebanyak 1.183.939 orang atau sekitar 23 persen.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulaun Riau (Kepri), Aminul Akbar kepada pers, Selasa (1/12/2009).

"Jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepri pada bulan Oktober 2009 mencapai 111.487 orang. Dan kunjungan wisman selama Januari hingga Oktober ini, mengalami peningkatan 9,13 persen dibanding jumlah wisman pada bulan September 2009 lalu," papar Aminul.

Namun, bila dibanding dengan Oktober 2008, kunjungan wisman Oktober 2009 di Kepri mengalami penurunan sebesar 12,60 persen. "Dari jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepri selama Januari hingga Oktober 2009 itu, yang masuk melalui Batam tetap paling terbanyak. Selama bulan Oktober 2009 sebanyak 72,195 orang atau 64,76 persen Wisaman berkunjung ke Kota Batam," terangnya.

Sementara jumlah Wisman ke Kabupaten Bintan hanya sebesar 11,67 persen, Kabupaten Karimun sebesar 25,49 persen. Sedangkan ke Kota Tanjungpinang jumlah kunjungan wisman mengalami penurunan dan hanya sebesar 9,62 persen.

"Wisman yang berkunjung ke Propinsi Kepri pada bulan Oktober 2009 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura dengan persentase sebesar 55,61 persen," ujarnya.(tpi/btd)

Tahapan Pilkada Gubernur Dimulai
Senin, 21 Desember 2009

BATAM - Pemilihan kepala daerah gubernur (pilkadagub) Kepri semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kepri mengagendakan tahapan pilkada dilaksanakan secara resmi mulai 19 Desember ini.

Tahapan pertama tersebut berupa penyerahan data pemilih. Namun bertepatan 19 Desember adalah hari libur, maka jumlah pemilih di Kepri baru akan diketahui Senin (21/12) besok.

“Pencontrengan putaran pertama dijadwalkan 26 Mei 2010. Sedangkan putaran kedua pada 01 Juli 2010. Dan pelantikan kepala daerah pada 19 Agustus 2010,” jelas Ferry Manalu selaku anggota KPU Provinsi Kepri melalui sambungan telepon, Sabtu (19/12).

Menurutnya, pencontrengan perlu direncanakan dua putaran karena hal itu sesuai dengan pilpres lalu. Sedangkan mengenai data pemilih akan diperoleh dari Dinas Kependudukan Provinsi Kepri. Banyak sedikitnya pemilih akan mempengaruhi anggaran dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Kami juga sudah menjadwalkan tahapan penjaringan calon pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2010,” tambahnya.
Syarat bagi bakal calon kepala daerah masih seperti biasa yaitu minimal 30 tahun, berpendidikan minimal SMA sederajat, dikenal luas di masyarakat tempat penyelenggaraan pilkada, menyampaikan visi dan misi, berkelakuan baik, dicalonkan oleh partai politik tingkat provinsi atau calon perseorangan (independen). Namun khusus calon perseorangan atau nonpartai maka calon harus melampirkan foto copy KTP dukungan minimal 6,5 persen jumlah pemilih di Kepri.(wid)

Pemprov Ingin Rehab 1.000 Rumah
Sabtu, 19 Desember 2009
Bangun Fasilitas Penyandang Cacat pada Sarana Umum

BATAM, TRIBUN - Pemprov Kepri berencana merehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni di tujuh kabupaten/kota terutama kawasan pesisir pantai. Rencana ini sudah masuk dalam program yang dibuat Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri untuk tahun 2010.

“Program ini tinggal menunggu pengesahannya. Kami memfokuskan rehabilitasi rumah warga hinterland yang tinggal di pesisir pantai. Perilaku suku laut yang tidak punya tempat tinggal tetap membuat Pemprov mengemukan wacana ini,” ujar Kabid Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (PUKS) Dinsos Kepri, Syamsir, beberapa waktu lalu.

Dana rehabilitasi tiap rumah akan dianggarkan sebesar Rp 10 juta. “Kami mengharapkan anggaran ini dari APBN karena kalau dari APBD tidak mungkin cukup,” tambahnya yang saat itu mengikuti rapat koordinasi jalan santai Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) di Nagoya Hill.

Dinsos juga sedang mengupayakan perhatian serius kepada penyandang cacat (penca). Selama ini berbagai sarana-sarana publik dibangun tanpa memperhatikan penyandang cacat.

Sekretaris PPCI, Fakhrizal juga mengatakan bahwa selama ini fasilitas pendukung untuk penyandang cacat kurang diperhatikan pemerintah. Padahal sesuai UU Nomor 4 tahun 1997, para penyandang cacat ini juga punya hak minimal satu persen di setiap sarana umum.
“Kami mengharapkan dengan peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat dan gelaran acara ini bisa meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kami,” harapnya. (san)

Kepri Dapat Rp3,3 T dari Pusat
Rabu, 06 Januari 2010


TANJUNGPINANG (BP)- Gubernur Kepri Ismeth Abdullah siang kemarin menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepri tahun 2010 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jumlahnya sekitar Rp3,326 triliun. Jika tak ada aral, Kamis (7/1) besok, DIPA ini akan diserahkan Gubkepri ke 143 satuan kerja dan instansi lintas vertikal di lingkungan Provinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang.


Dibandingkan penerimaan DIPA pusat tahun 2009, jumlahnya berkurang. Tahun 2009, Kepri menerima sekitar Rp3,445 Triliun. Digunakan untuk alokasi dana sektoral sekitar Rp1,345 triliun, Dana Dekonsentrasi sekitar Rp234,750 miliar, Dana Tugas Pembantuan sekitar Rp82,515 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp1,559 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp224,71 miliar.


Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Suhajar Diantoro mengatakan alokasi DIPA tahun ini digunakan untuk sektoral sekitar Rp1,5 triliun, Dekonsentrasi sekitar Rp237 miliar, Tugas Pembantuan sekitar Rp68,5 miliar, Urusan bersama sekitar Rp58 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp1,2 Triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp111 miliar.


Satuan kerja dan instansi lintas vertikal yang menerima antara lain Polda Kepri, Korem 033/Wira Pratama, Kejaksaan, Imigrasi, Bupati/Wali kota se-Kepri, dan sebagainya. ‘’Pak Gubernur telah menerima DIPA Kepri dari Presiden,’’ujar Suhajar, yang mengaku ikut mendampingi Gubkepri ke Jakarta menerima DIPA Kepri tahun 2010 tersebut.


Terpisah, Kepala Biro Umum Kepri Irmansyah menambahkan bagi instansi vertikal penerima diharap datang saat penyerahan DIPA yang dilaksanakan Kamis (7/1) besok. Kedatangan mereka untuk mengetahui langsung masukan dan harapan apa yang harus dilakukan.


Saat penyerahan DIPA tahun lalu, Irmansyah melanjutkan Gubkepri mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berikut pimpinan lintas vertikal yang ada di wilayah Kepri, senantiasa melakukan langkah efesiensi dan penghematan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat dilakukan dengan efesiensi penggunaan daya dan jasa seperti listrik, telepon dan air.


Melaksanakan perjalanan dinas katanya hanya untuk hal yang perlu saja. Dan, membatasi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel. Tidak boleh boros menggunakan anggaran. Anggaran yang diterima tak akan banyak artinya jika pelaksanaan seluruh program, tak didukung pengambil keputusan dan birokrasi yang cakap. Seluruh dana yang diperoleh katanya akan sia-sia jika digunakan secara sembrono, tanpa perhitungan yang matang.


Apalagi jika dana ini diselewengkan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, teman-teman, lingkaran politik dan sebagainya, dengan merugikan kepentingan nasional. Mari kita bekerja dengan jujur, penuh dedikasi dan jauhkan diri dari kepentingan tak sejalan dengan kepentingan masyarakat.


Gubkepri masih kata Irmansyah minta seluruh pimpinan SKPD berikut lintas sektoral di Kepri melakukan persiapan administrasi, mempercepat penyiapan tender dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Sumber daya manusia adalah inti dari seluruh persoalan daya serap. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan pencairan dana menjadi cepat, tepat dan sesuai sasaran.


Alokasi APBN buat Kepri, harus ditempatkan sebagai salah satu stimulan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung kehadiran investasi, konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Permasalahan lain dialami selma ini, terkait penggunaan anggaran negara, juga tertuju masih ada rekanan yang melaksanakan kegiatan tak sesuai dengan kontrak. (zek)

http://kepriprov.go.id/id/images/stories/berita/BERITA2010/JANUARI2010/pelantikan_bupati_anambas_d.jpg
Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mewakili Mendagri Gamawan Fauzi melantik Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Anambas, Yusrizal menggantikan Plt Bupati Anambas sebelumnya, yakni Tengku Mukhtaruddin di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin 4 Januari.

Dalam sambutannya Gubernur Ismeth Abdullah meminta kepada Yusrizal yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri untuk menjalankan roda pemerintahan di atas kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepada PLT Bupati Anamabs yang baru, Gubernur juga meminta untuk secepatnya dan fokus membentuk lembaga DPRD Kabupaten Anambas serta KPUD Anambas.

“Kehadiran dua lembaga ini di Kabupaten Anambas ini sangat vital, karena akan menentukan keberadaan Kabupaten Anambas itu sendiri di masa mendatang. Semakin cepat dibentuk akan semakin baik. Oleh karena itu kepada Plt bupati Anambas yang baru dilantik, tidak perlu terlalu lama mempersiapkannya,” kata Gubernur Ismeth Abdullah.

Disamping itu, Penjabat atau Plt Bupati Anambas juga harus melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memfasilitasi pemilihan kepala daerah definitif. “Penjabat bupati itu harus melakukan berbagai perubahan ke arah lebih baik di daerahnya,” kata Gubernur.
Pelantikan Plt Bupati Anambas Yusrizal ini, dihadiri Wakil Gubernur Kepri M Sani, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Wali kota/Bupati se-Kepri, Pimpinan SKPD Kepri, DPRD, tokoh masyarakat, Pimpinan SKPD Anambas, dan sebagainya. (red)

http://kepriprov.go.id/id/images/stories/berita/DESEMBER2009/penyerahan-aset-dari-pemkab.jpg
Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau menjadi saksi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada empat daerah pemekaran. Keempat daerah pemekaran yang menerima aset masing-masing Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna, bertempat di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu 30 Desember 2009.

Penyerahan aset sendiri ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dari Bupati Bintan Ansar Ahmad kepada masing-masing kepala daerah yang selaku penerima aset. Adapun jumlah aset yang diserahkan sendiri mencapai 10.919 unit. Masing-masing untuk Kota Tanjungpinang menerima 2.655 unit, Kabupaten Karimun 3.029 unit, Kabupaten Lingga 2.150 unit dan Kabupaten Natuna 3.085 unit

Gubernur Ismeth Abdullah dalam sambutannya usai menyaksikan langsung penandatangan nota kesepahaman mengatakan, dengan telah dilakukan penyerahan aset tersebut, maka daerah pemekaran bisa secepatnya melakukan inventarisir terhadap aset yang diterima tersebut.

“Secara de yure dan de facto Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyerahkan aset kepada empat daerah pemekaran. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan proses pertanggungjawaban dan pelaporan kekayaann, yang meski dilakukan secara transparan,” pinta Gubernur Kepri Ismeth Abdullah.

Menurut Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, penyerahan ini merupakan konsekuensi logis yang harus diberikan daerah induk. Karena ini menandakan, dukungan dari daerah induk terhadap daerah yang dimekarkan. Tak lupa Gubernur juga berpesan, agar dalam mengelola aset yang diterima ini, untuk benar-benar dilakukan secara maksimal. Dan lebih penting lagi asset yang diterima tersebut bisa membantu kelancaran dari pemerintah daerah pemekaran selaku penerima asset.

”Kita bersyukur, sebagian besar asset dari daerah induk yakni Kabupaten Bintan telah diserahkan ke daerah pemekaran. Dengan telah diserahkanya aset-aset tersebut, pemanfaatan dan fungsi pengawasan bisa dilaksanakan secara baik dan juga professional, pinta Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengakhiri. (red)

suasanya kota tanjungpinang
http://i476.photobucket.com/albums/rr123/vians_rud/DSCN4753.jpg?t=1264416946

Tanjung Pinang Bay

http://img704.imageshack.us/img704/2902/rsztanjungpinangbay.jpg (http://img704.imageshack.us/i/rsztanjungpinangbay.jpg/)

Tanjung Pinang Ferry Terminal

http://img714.imageshack.us/img714/3273/rszrsz1tanjungpinangferi.jpg (http://img714.imageshack.us/i/rszrsz1tanjungpinangferi.jpg/)

^^ weiss ky'ny ada yg bru pulang dr t.pinang neh......

^^ weiss ky'ny ada yg bru pulang dr t.pinang neh......

haha gak juga, itu gambar2 nya boleh ngambil dari website :)

Some pics of Tanjung Pinang ..

Tanjung Pinang Bay

http://img704.imageshack.us/img704/2902/rsztanjungpinangbay.jpg (http://img704.imageshack.us/i/rsztanjungpinangbay.jpg/)

Another one..

Tanjung Pinang Ferry Terminal

http://img714.imageshack.us/img714/3273/rszrsz1tanjungpinangferi.jpg (http://img714.imageshack.us/i/rszrsz1tanjungpinangferi.jpg/)

Masjid Raya Sultan Riau, Penyegat, Kepulauan Riau

http://img16.imageshack.us/img16/6618/masjidrayasultanriau.jpg (http://img16.imageshack.us/i/masjidrayasultanriau.jpg/)

Ekonomi Kepri Cuma Tumbuh 3,51 Persen
Friday, 12 February 2010 08:38

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2009 mencapai 3,51 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2008 yang menyentuh 6,65 persen. Sementara pertumbuhan perekonomian untuk 2010 ini diprediksi akan mengalami kenaikan, karena berbagai sektor perekonomian mulai mengalami perbaikan menjelang tahun 2010.


Kepala Bidang Neraca dan Analisa Badan Pusat Statistik Kepri, Zul Amri mengatakan, perlambatan atau penurunan pertumbuhan perekonomian di Kepulauan Riau pada 2009 dipengaruhi krisis perekonomian global yang terjadi pada triwulan ke empat 2008.
”Memasuki 2010, sektor perekonomian perlahan mengalami perbaikan, trend ini ada kemungkinan pertumbuhan perekonomian tahun 2010 diduga juga akan mengalami percepatan,” ujar Zul, Rabu (10/2) lalu.


Produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa migas juga mengalami nasib yang sama, karena laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 4,64 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,22 persen pada tahun 2008.


Zul mengemukakan, berdasarkan harga berlaku, PDRB Kepulauan Riau tahun 2009 sebesar Rp63,893 triliun, sedangkan untuk PDRB tanpa migas sebesar Rp59,062 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah PDRB pada tahun 2009 meningkat, karena pada tahun 2008 jumlah PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp58, 585 triliun dan PDRB tanpa migas sebesar Rp 53,852 triliun. Sedangkan untuk PDRB Kepri atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2009 sebesar Rp38,322 trilun dan untuk PDRB tanpa migas sebesar Rp36,604 triliun.


Peningkatan PDRB ini, kata Zul, karena pada tahun 2008 jumlah PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp37,021 triliun dan PDRB tanpa migas sebesar Rp35,314 triliun. Ia menjelaskan, kinerja perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan ke empat tahun 2009 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000, mengalami pertumbuhan 2,68 persen.

Pertumbuhan tersebut terjadi pada enam sektor ekonomi, sedangkan dua sektor lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan meski peranannya sangat kecil dan satu sektor yang mengalami pertumbuhan tetap.


Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada triwulan ke empat 2009 ini adalah sektor bangunan sebesar 4,81 persen, sektor jasa-jasa sebesar 3,03 persen, disusul oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,53 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,96 persen, sektor industri pengolahan sebesar 2,50 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,81 persen.


Sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan serta sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,59 persen dan 1,76 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tetap sebesar 1,04 persen.


PDRB triwulan ke empat tahun 2009 dibandingkan dengan triwulan ke empat tahun 2008 terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Total PDRB meningkat sebesar 7,74 persen. Hanya ada dua sektor yang mengalami pertumbuhan dua digit. Sektor bangunan mengalami peningkatan terbesar yaitu 10,68 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,67 persen. PDRB tanpa migas secara berantai, triwulan ke empat 2009 dibandingkan triwulan ke tiga 2009 tumbuh sebesar 2,75 persen. Sedangkan triwulan ke empat 2009 dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 7,95 persen.


”Hingga triwulan ke empat 2009, pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih cepat dibanding PDRB dengan migas,” tambahnya.
Zul mengungkapkan, triwulan ketiga tahun 2009, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16,237 triliun, kemudian pada triwulan ke empat meningkat menjadi Rp16,863 triliun. Berdasar harga konstan 2000, PDRB triwulan ke tiga tahun 2009 adalah sebesar Rp9,693 triliun, kemudian triwulan ke empat tahun 2009 meningkat menjadi Rp 9,953 triliun.


Sedangkan berdasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada triwulan ke empat tahun 2009 adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp7,828 triliun, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp3,324 triliun, kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian Rp1,414 triliun dan sektor bangunan sebesar Rp1,143 triliun. Sektor ekonomi lainnya, masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto dibawah Rp1 triliun. ***

Target Peserta Seribu Perenang
Lomba Renang Bintan-Batam
Digelar Bulan Juni

BATAM, TRIBUN- Batam dan Bintan bakal punya acara besar dan tentu ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Tepatnya pada 19-20 Juni 2010 akan digelar kejuaraan terbuka Renang Selat riau dan Festival Bahari 2010.

Walau jadwalnya masih 4 bulan lagi tapi kepanitiaannya telah dilaunching gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Jumat (5/2) malam di Goodway Hotel.

Usai memukul gong launching panitia, Ismeth berharap agar even ini digarap dengan sebaik-baiknya karena akan menghadirkan perenang dari seluruh Indonesia dan Asia Tenggara.

“Minimal pesertanya 1.000 orang biar wisatawan makin ramai datang ke Kepri. Saya mendukung festival bahari ini karena untuk menarik wisatawan harus kreatif, inovatif menciptakan even. Kalau bisa jangan hanya even di laut tapi juga di darat untuk menarik wisatawan agar lebih lama tinggal di Bintan dan Batam,” kata Ismeth.

Ketua umum Laksamana Pertama TNI SM Darojatim yang juga Danlantamal IV Tanjungpinang menjelaskan, lomba renang ini akan mengambil start dari Tanjung Uban di Pulau Bintan dan finis di Kabil pulau Batam. Jaraknya sekitar 10.000 meter (10 km) dan diperkirakan bisa ditempuh dengan berenang selama 7 jam non stop.

Peserta renang ini dipastikan berasal dari utusan 480 kabupaten kota di Indonesia, perwakilan TNI AD, AL, AU dan Polri, klub renang, Bea Cukai maupun perorangan. Pendaftaran gratis, bisa menghubungi kantor DKP Kepri di jalan Panjaitan no 8 Tanjungpinang, telepon 0771-443004 atau 0811-7041357.

Pendaftaran juga dibuka di sekretariat panitia lomba renang di Mako Lantamal IV di Jalan Yos Sudarso nomor 1 Tanjungpinang telepon 0771-318430 atau 0856-6640998.
Lomba renang yang menempuh jarak Bintan-Batam ini memperebutkan Raja Haji Fisabilillah Cup (RHF). Kepanitiaan berasal dari Pemprov Kepri, Lantamal Tanjungpinang, Pemko Batam dan Pemda Bintan.(wid)

400 Ribu Wisatawan Kunjungi Lagoi

Tanjungpinang (BCZ) Keindahan alam semula jadi di pantai utara Pulau Bintan, tepatnya di kawasan pariwisata Lagoi sangat diminati oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia dan juga wisatawan domestik.

Kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Lagoi itu terus naik dari tahun ke tahun berbanding terbalik dengan kunjungan wisatawan ke Tanjungpinang yang terus menerus turun dari tahun ke tahun.

Di tahun 2008 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lagoi sekitar 397.833 orang dan di tahun 2009 jumlahnya naik sekitar 3,2 persen atau naik menjadi sekitar 410.454 orang. Padahal, tahun lalu terjadi krisis ekonomi global dan mewabahnya virus flu babi di pertengahan tahun 2009 lalu, yang membuat para pengelola wisata di Indonesia umumnya dan Kepri khususnya pesimis.

’’Daya dukung alamnya yang disertai dengan sinergis dalam pengelolaannya dan marketing serta promosi yang tepat menjadi kunci keberhasilan Lagoi. Termasuk dalam membuat iven wisata yang tepat sasaran, juga memberikan pengaruh besar dalam kunjungan wisatawan ke Lagoi,’’ kata Ketua Bintan Tourism Board (BiTB) Safril Sembiring.

Even wisata yang tepat sasaran, ujar Safril, memang sangat diperlukan. Sebab, wisatawan yang datang tidak hanya untuk beristirahat atau menikmati alam saja. Sebagian diantara mereka memerlukan aktivitas yang di negara asalnya tidak bisa dilakukan. Seperti, tour dengan menggunakan sepeda, mendaki gunung, lomba triathlon dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan aktivitas di alam.

Apalagi, imbuh Safril, berbagai kegiatan yang dilaksanakan itu lebih dulu disertai dengan pemetaan asal wisatawan yang datang. Artinya, apa yang akan dilakukan disesuaikan dengan selera wisatawan dari negara yang akan berkunjung. Saat ini, persentase wisatawan yang datang ke Lagoi masih melalui Singapura yang jumlahnya sekitar 30 persen dari keseluruhan yang datang.

Ke depan, Safril berharap sinergis yang sudah berjalan dengan baik antara pengelola kawasan wisata dengan berbagai pihak terkait lainnya, bisa lebih ditingkatkan. Begitu juga dalam pelaksanaan iven kegiatannya. Sehingga, jumlah wisatawan yang datang, baik dari manca negara atau domestik bisa lebih baik lagi. (git/bp)

Government house @ Tanjung Pinang

http://img641.imageshack.us/img641/7972/rsztanjungpinanggovthou.jpg (http://img641.imageshack.us/i/rsztanjungpinanggovthou.jpg/)

Cari Logo Pemkab Anambas

ANAMBAS (BP) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebanyak dua puluh orang, Senin (1/2) resmi dilantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ranai Haridjanto.


Dari 20 anggota dewan tersebut, delapan orang di antaranya pindahan dari Natuna karena daerah pemilihan (dapil) Anambas. Pelantikan di gedung BPMS Tarempa dihadiri oleh Assisten III Pemprov Arifin, Plt Bupati Kepulauan Anambas Yusrizal, Plt Bupati Natuna Raja Amirullah dan Muspida Anambas dan Natuna.


Ke delapan anggota DPRD pindahan adalah Amat Yani (PBB) sebagai Ketua DPRD Anambas, Abdul Haris (PPP), Wan Zulhendra (PDIP), Adnan Nala (Demokrat), Soetomo (Golkar), Budi Arisandi (PKNU), Arzam (PAN) dan Raja Bayu Febri Gunadian (PBR) dari Natuna.


Sedangkan 12 lainnya adalah caleg terpilih asal Anambas di antaranya yang melengkapi jumlah anggota DPRD Anambas Acok (Hanura), Widayanti (PKPB), Muhammad Dai (PAN), Benny (PPIB), Julius (PKP), Rocky H Sinaga (PDK), Sarivan (PPP), Mustansir, (PBB), Syopian Ali (PBB), Indra Yana (PDIP), H Saidus Arif Ridwan (PBR) dan Syafrilis (Demokrat).


Yusrizal berharap, DPRD Anambas mampu menyuarakan aspirasi masyarakat Anambas. “Dengan keberadaan anggota DPRD Anambas, diharapkan mampu membangun daerah ini menuju masyarakat Adil dan Sejahtera sesuai dengan apa yang dicita-cita kita semua,” harapnya.


Pemkab Anambas lanjut Yusrizal, akan memfokuskan untuk membackup KPUD Anambas dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Sementara itu Ketua DPRD Anambas Amat Yani berjanji ada tiga poin tugas anggota DPRD Anambas yang baru, di antaranya mempersatukan persepsi sesama anggota anggota dewan untuk berkoordinasi dengan eksekutif dalam pembuatan peraturan daerah (Perda).


Kemudian pihak DPRD Anambas dan Pemkab Anambas akan berkoordinasi untuk mensayembarakan atau mencari logo Pemerintahan Anambas. Dan persiapan menjelang Pilkada Anambas dan Gubernur kepri. “Tiga poin itu yang menjadi tugas utama kami sebagai anggota dewan. Selain masalah listrik dan air bersih,” tukasnya. (cca)

Setelah UMRAH, Siapkan Politeknik Kelautan Perikanan
Written by Redaksi , Wednesday, 03 March 2010 08:54

Mengingat Kepri merupakan wilayah maritim, maka perguruan tinggi yang sesuai adalah Politeknik Kelautan Perikanan dan ini akan diwujudkan di Tanjungpinang. Ini dilakukan setelah Umrah yang menjadi unversitas negeri sudah menempati bangunan baru di Pulau Dompak.


Rencana pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Tanjungpinang ini disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Ir H Lamidi MM menjawab Batam Pos, dalam pertemuan di Hotel Bintan Beach Resort, Selasa (2/2).


Pembangunan SDM khususnya kelautan dan perikanan ini menjadi salah satu skala prioritas yang dilaksanakan, selain peningkatan SDM di lingkungan internal dinas tersebut.


”Yayasan yang sekarang mengelola Umrah (Universitas Maritim Raja Ali Haji) , nantinya akan mengelola politeknik ini. Tetapnya setelah Umrah menjadi universitas negeri. Untuk kampusnya nanti kita ajukan peminjaman ke Pemko Tanjungpinang (bekas gedung yang digunakan Umrah saat ini, red),” kata H Lamidi.


Di samping itu, ujar Lamidi, pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan ini, sekaligus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang kini tengah digali oleh pelajar-pelajar di sejumlah SMK Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri.


Di antaranya di Kijang, Karimun, Lingga, dan lain-lain. Selama ini alumni SMK ini harus keluar daerah jika ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.


Upaya lain sedang dilakukan saat ini tambahnya, adalah meminta kepada Departemen Kelautan Perikanan (DKP) agar semua SMK Kelautan Perikanan yang ada di Kepri mendapatkan kapal untuk praktik di laut. Kapal yang dimaksud adalah kapal bekas nelayan Thailand yang disita negara dan diputus pengadilan karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Umumnya, seluruh kapal nelayan Thailand, memiliki fasilitas lengkap dan modern.


Untuk penanganan kasus ilegal fishing, imbuh Lamidi, Presiden menyetujui pembangunan pengadilan perikanan di Pinang dan Ranai. Pemerintah juga setuju pembangunan Pangkalan Pengawas Perikanan Indonesia Barat di Antang, Tarempa di Anambas. Berbagai fasilitas, termasuk ruang tahanan menampung nelayan asing yang ditangkap kapal perikanan sedang disiapkan. ***

Warisan budaya melayu dari Kepulauan Riau :okay:

Ada yang pernah menonton film Raja Ali Haji? :)

belom...nak cari kat mane??? susah la nak cari'....

kalo di pontianak ade jual tak?? bise saye suruh emak saye belikan...trus kirim la ke Jogja... :banana:

Kelong Reflections
Bintan, Kepulauan Riau

http://img6.imageshack.us/img6/2175/mapofsumatramalaysia.gif (http://img6.imageshack.us/i/mapofsumatramalaysia.gif/)

http://farm4.static.flickr.com/3358/3478871692_592cb67c9c_b.jpg

Bintan Beach
Kepulauan Riau

http://img6.imageshack.us/img6/2175/mapofsumatramalaysia.gif (http://img6.imageshack.us/i/mapofsumatramalaysia.gif/)

http://farm4.static.flickr.com/3290/2692788426_c3f0bfe04f_b.jpg

Empat Pasang Cagub Resmi Mendaftar
Sunday, 07 March 2010 09:14
http://www.batampos.net/edisi-cetak/images/stories/content-foto/cagub.gif
Berkas Calon Non Partai Ditolak

Setelah Muhammad Sani-Soerya Respationo mendaftarkan diri sebagai pasangan yang akan maju dalam pemilihan gubernur Kepri 2010, Jumat (5/3) lalu, pada hari terakhir, Sabtu (6/3), tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur juga telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri di Tanjungpinang.


Dengan demikian, jika semua pasangan lolos verifikasi KPU, akan ada empat pasang calon yang akan berebut kursi gubernur dan wakil gubernur.


Pasangan Aida Ismeth-Eddy Wijaya adalah pasangan yang pertama mendaftar ke KPU, kemarin. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PPP, PKB, Pelopor, dan 14 partai lainnya dengan jumlah perolehan suara sekitar 35,19 persen, ini datang sekitar pukul 13.00.


Aida sempat kembali lagi ke KPU pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, karena 14 partai pendukung (di luar Golkar, PPP, PKB, dan Pelopor) baru menyatakan dukungannya pada malam hari, sehingga dokumen pendaftaran ke KPU mesti direvisi.


Kedatangan Aida dan Eddy ke Kantor KPU Kepri, Sabtu pagi, dihadiri massa pendukung, seperti organisasi perempuan, tim pemenangan dan sebagainya. Tak ketinggalan, atraksi kesenian barongsai turut pula ditampilkan untuk menambah meriahnya suasana pendaftaran.


Berkas pendaftaran mereka diserahkan langsung oleh Ketua Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad, Sekretaris Golkar Kepri Lamen Sarihi, Ketua PPP Kepri Ahars Sulaiman, Sekretaris PPP Kepri Sarafuddin Aluan, Ketua Partai Pelopor Onward Siahaan, Sekretaris Pelopor Kepri Fransisca, Ketua PKB Kepri Endi Maulidi, dan Sekretaris PKB Suhardiman.


Anggota KPU yang menerima adalah Mag Say Say Indra, Razaki Persada, dan Ferry M Manalu. Ketua KPU Den Yealta dan anggota Tibrani tidak hadir karena tengah menjalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait penetapan rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon.


Kepada Batam Pos Aida, istri Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, mengatakan, keikutsertaannya sebagai kontestan semata-mata untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis Ismeth Abdullah. Pasalnya, masih banyak rencana Ismeth yang telah disusun belum terlaksana secara sempurna. ‘’Saya terpanggil melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan Bapak. Karena beliau tak mencalonkan lagi, maka saya yang akan melanjutkan. Tentunya, jika direstui masyarakat Kepri,’’ kata Aida.


Salah satu perhatian Aida tertuju pada penerapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun. Aida melihat, penerapannya hingga kini belum banyak dirasakan masyarakat. ‘’Upaya Pak Ismeth selama ini telah maksimal. Payung hukumnya telah disempurnakan. Terbatasnya masa tugas Bapak, akhirnya timbul kesan penerapan FTZ belum maksimal. Kita akan buktikan, ke depan sektor investasi Kepri akan berkembang sejalan dengan kemajuan Provinsi Kepri,’’ kata Aida.


Sekitar pukul 17.00 WIB, giliran pasangan Nyat Kadir-Zulbahri mendaftarkan diri. Mereka diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berkas pendaftaran mereka juga diantar langsung ketua parpol pendukung. Anggota KPU Kepri yang menerima adalah Ferry M Manalu dan Razaki Parsada. Sedang anggota KPU lainnya, menerut keterangan Ferry M Manalu, tengah dinas luar.


Ketua DPW PKS Kepri Wildan Hadi Purnama membacakan dukungan koalisi parpol pendukung. Selanjutnya, dua anggota KPU Kepri menerima berkas pendaftaran pasangan ini dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan data. Hasilnya, Demokrat memiliki jumlah kursi di DPRD sebesar 15,56 persen. Sedang PKS 11,11 persen.


‘’Total kursi DPRD yang mendukung pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri capai 26,67 persen. Total dukungan kursi ini, telah mencukupi syarat yang telah ditentukan oleh KPU untuk maju sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur,’’ ujar Wildan.


Kepada wartawan, Nyat Kadir mengatakan, jika masyarakat memberi amanah, ia dan Zulbahri akan memprioritaskan pembangunan yang lebih cepat dari yang ada selama ini. Mereka akan melakukan perubahan pembangunan.


‘’Fokus utama APBD kita nanti akan lebih prorakyat,’’ ujar mantan Wali Kota Batam itu.
Pembangunan Kepri, lanjut Nyat, akan difokuskan pada sektor usaha kecil dan menengah. Dengan keyakinan tinggi, Nyat memastikan akan mengalokasikan pendanaan APBD sekitar 10 persen untuk bantuan usaha ini.


Ditanya peluangnya, mantan guru ini optimis akan memenangkan Pilkada nanti.
‘’Kalau ditanya berapa persen peluang saya, saya tidak mau jawab. Nanti dikira arogan. Tapi dimana-mana kalau kita sudah memutuskan maju, kita yakin menang,’’ tuturnya.


Pasangan terakhir yang mendaftar adalah Huzrin Hood-Wan Ahmad Adib Zain. Pasangan ini diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan sepuluh partai lainnya dengan jumlah perolehan suara sebanyak 17,98 persen. Huzrin dan pasangannya datang ke KPU Kepri sekitar pukul 22.00 WIB, diiringi massa pendukungnya dan sejumlah tokoh masyarakat. Sekitar pukul 24.15 WIB, KPU Kepri mengembalikan berkas pencalonan pasangan calon independen Eddy Purwanto-Wasono, karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan minimal. ***

King Graveyard
Penyegat, Kepulauan Riau

http://img6.imageshack.us/img6/2175/mapofsumatramalaysia.gif (http://img6.imageshack.us/i/mapofsumatramalaysia.gif/)

http://farm4.static.flickr.com/3116/2805994448_1f170154f0_o.jpg

Firman: Sudah Saatnya Bangun Jembatan Penyeberangan

Tanjungpinang (BCZ) Pesatnya perkembangan Kota Tanjungpinang membuat jumlah kendaraan terus bertambah, sedangkan pertumbuhan badan jalan terbatas.

Karenanya di sejumlah ruas jalan seperti di sekitar batu 7 dan batu 9 Tanjungpinang sulit sekali bagi warga, khususnya orang tua dan anak-anak, untuk menyeberang jalan. Sudah saatnya di tempat ini dibangun jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki.

Ketua Komisi II DPRD Kota yang membidangi masalah perhubungan, Wan Firman, mengatakan apa yang diminta warga itu sangat benar. Bahwa, sudah sepatutnya di batu 7 dan batu 9 terdapat jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Menurut Wan Firman, rencana ini sudah pernah diajukannya ke eksekutif sekitar tahun 2007 lalu. Namun, karena saat itu arus lantas belum seramai sekarang rencana itu dinilai belum waktunya.

’’Dengan kondisi sekarang tidak ada alasan lagi untuk menunda pembangunan jembatan penyeberangan tersebut. Kita akan gesa eksekutif agar merancang pembangunannya di tahun 2011 nanti. Semakin lambat semakin susah masyarakat, sebab arus lantas akan terus meningkat dari tahun ke tahun,’’ ujarnya. (bp)

Road to Riau Island (Tanjung Pinang & Penyengat).


1. Pelabuhan Sri Bintan Pura.
http://img704.imageshack.us/img704/9076/cimg0446.jpg (http://img704.imageshack.us/i/cimg0446.jpg/)


2.Unik.
http://img682.imageshack.us/img682/5003/cimg0460.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0460.jpg/)


3.
http://img682.imageshack.us/img682/5944/cimg0459w.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0459w.jpg/)


4. Penyengat dari Kota Tanjung Pinang.
http://img682.imageshack.us/img682/5627/cimg0458r.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0458r.jpg/)

5. Penyengat.
http://img682.imageshack.us/img682/2829/cimg0447w.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0447w.jpg/)


6.
http://img682.imageshack.us/img682/1152/cimg0462a.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0462a.jpg/)


7. Masjid Sultan Riau di kejauhan.
http://img682.imageshack.us/img682/1446/cimg0463dm.jpg (http://img682.imageshack.us/i/cimg0463dm.jpg/)


...be continued..

Pulau Penyengat....suatu saat akan ku sentuh tanah itu.....

repost dari thread sebelah :)

^^bener di tanjungpinang dan beberapa daerah di Kep.riau pun sptny memiliki filosofi yg sama...dan didaerah tsb jg rumah2ny sebagian besar dri seng ato asbes..jr yg dr genteng tanah ....

Tanjungpinang
http://farm4.static.flickr.com/3470/3369943544_a044d7f430_o.jpg

up to next page

Balai Adat in Penyegat Island

http://farm4.static.flickr.com/3168/2805056212_94d0e32578_o.jpg

Bintan Lagoon Resort

http://farm3.static.flickr.com/2766/4015604439_c12076d5df_b.jpg

Banyan Tree Resort @ Bintan Lagoon
http://www.banyantree.com/themes/bt/images/common/header-logo.gif

http://www.banyantree.com/files/7612/6208/1651/01.jpg

http://www.scottdunn.com/images/properties/414-banyan-tree-bintan/9425-tree-cliff-bar-banyan-tree-bintan-bintan-indonesia.jpg

http://www.travelasianplaces.com/images/hotelaccommodation/Banyan-Tree-Hotel-and-Resort-Bintan.jpg

http://images.leonardo.com/imgs/P/P17291/P17291_EXT_01_I.jpg

http://www.banyantree.com/files/1712/6208/1652/02.jpg

deleted

Balai Adat in Penyegat Island

http://farm4.static.flickr.com/3168/2805056212_94d0e32578_o.jpg

ya Allah... cantek nye.......

^^
pak tjokro suka dengan bangunan arsitektur melayu nampaknya :)

^^
pak tjokro suka dengan bangunan arsitektur melayu nampaknya :)

I LOVE everything about Melayu pak..... :)

arsitektur Melayu juga saya sangat suka.....

that's why saya suka sekali berselancar di thread Riau, Kepulauan Riau, bahkan ke negara tetangga..... ^_^

Mari kita bangkitkan kembali batang yang terendam itu, kita bangkitkan kembali seni dan budaya melayu di Indonesia ini :)

Mari kita bangkitkan kembali batang yang terendam itu, kita bangkitkan kembali seni dan budaya melayu di Indonesia ini :)

Joooommmmm.... bangsa Melayu di Indonesia harus bisa semaju dengan saudara-saudara kita di negeri seberang....

Pulau Penyengat

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs424.ash1/23487_1303094309484_1594281688_759157_7057353_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs424.ash1/23487_1303094429487_1594281688_759160_2932693_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs384.snc3/23487_1303094549490_1594281688_759163_8227133_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs437.ash1/24153_1328879634101_1594281688_813189_4243987_n.jpg