View Full Version : Future of Indonesia, towards to a better country
Hadi July 21st, 2008, 04:14 PM FGZk0-EvVcQ
Jangan tutup mata Anda, karena kebangkitan Indonesia akan datang dengan segera. Perbaikan dan perubahan yang diharapkan ternyata menjadi tanggung jawab bersama. Bukan lagi zamannya menggantungkan harapan kepada pemerintah yang sedang berkuasa, bukan lagi saatnya berpangku tangan menunggu kebijakan dari para pemangku jabatan.
Kunci perubahan ada di tangan Anda, tangan kita, tangan rakyat jelata.
Jangan tutup mata, jangan tutup telinga, yakinlah akan perubahan itu, dan mulailah dari diri kita sendiri, segera!
http://maju-indonesiaku.blogspot.com/search/label/Kebangkitan%20indonesia
Mimihitam July 21st, 2008, 04:21 PM Emang benar kok, Indonesia is on the move. Sedikit lagi ekonominya bakal skyrocketing kyk dulu.
=NaNdA= July 21st, 2008, 04:31 PM :okay:
JAG2 July 21st, 2008, 06:48 PM Wonderfull excellent. Live Indonesia , Live.
F-ian July 21st, 2008, 09:05 PM Good Job! pake powerpoint ya hehe :D
Don't be an Asian Tiger their dead in the 90s.... be in the BRIC ;) prabowo tuh yg tua... (lol gak nyambung)
Trip2Java July 22nd, 2008, 10:03 AM jadi terharu juga bangga
indonesia pasti bisa :okay:
Hadi July 23rd, 2008, 01:55 PM I hope this video can make us don't give up and Hope less
WE CAN DO MORE FOR INDONESIA.
BETTER THAN NOW
iForce July 23rd, 2008, 05:29 PM ^^
Setuju bos..
Modal utama kemajuan dan pembangunan adalah kepercayaan diri. Bukan modal, teknologi, atau kekayaan alam. Karena kalo ada kepercayaan diri utk maju, faktor2 yg lainnya nyusul bos..
Di jaman otonomi daerah ini, mari kita liat, daerah mana yg persentase warga yg percaya diri untuk majunya lebih besar, pasti bakal punya growth yg lebih tinggi dibanding daerah yg warganya pada skeptis.. mari kita liat :okay:
fcaesarn July 24th, 2008, 05:55 PM Yang Penting bagi Rakyat Indonesia saat ini!!!
Proactivity!!!
harusnya dibuat undang2 kalo setiap warga Indonesia arus melakukan sesuatu yang terik di bidangnya!!!
Lupak masalah politik, iri, benci, congkak dan lain2 unuk melakukan sesuatu untuk kebaikan pribadi yang nantinya berujung untuk kebaikan bangsa!!!
AceN July 27th, 2008, 11:50 AM keren.... :cry:
rilham2new July 27th, 2008, 12:25 PM Gambar perpustakaan di Pekanbaru waktu lagi dibangun dipake buat video itu pada menit 4:38 :tongue2: ...
Kepercayaan diri memang dibutuhkan :D ... Kalau mental pemimpin lembek, rakyatnya skeptis gimana mau maju ...
Lihat aja daerah2 yang dibanjiri PENDATANG (konon katanya sebagai ladang PENCARI PEKERJA dan PENGHARAPAN) seperti Riau, Kepri, DKI Jakarta ....Pendatang sering disimbolkan, sebagai KEPERCAYAAN DIRI DALAM MENCARI PENGHIDUPAN YANG BARU... Ekonominya, progresif , bukan ???? Karena penduduknya sendiri memang memegang harapan untuk MAJU sebagai elemen penting dalam dirinya ;) ...
Lagipula, umur aku masih muda (masih 20-an :p) ... Mana ada alasan untuk gak percaya diri .... Kata "Indonesia gak bakalan maju" biarlah menjadi Orang Indonesia yang sudah bapak-bapak dan kakek-kakek saja :D
iForce July 28th, 2008, 07:50 AM ^^
Bener banget tuh.., buat yang udah tuir-tuir emang ngapain juga mengharapkan keajaiban misalnya Indonesia tiba2 jadi kayak Jepang.. Non-sense itusih, bahkan untuk dibandingkan pun gak relevan kontesknya.
Tapi buat yang muda-muda.. jelas kita menolak mentah-mentah kalo 20-40 tahun lagi kita harus hidup di Indonesia dengan kondisi masih sama kayak sekarang... no way!! males banget.. :ohno:
Minimal, kita bakal liat pulau sumatera dan Kalimantan jadi powerhouse ekonomi baru yang kuat. Pertumbuhan ekonomi stabil 10 tahun ke depan di atas rata2 dunia seperti sekarang. Daerah saling berkompetisi dalam bisnis dan industrialisasi.. Daerah yang stagnan jadi olok2an. Korupsi jadi lelucon masa lalu. Konsumsi domestik meningkat sejalan peningkatan standar hidup. Industri dan kompetensi manufaktur nasional tumbuh pesat. Indonesia kembali jadi benchmark beberapa indikator kesuksesan ekonomi yang berkembang spt tahun 90-an (Asian miracle, sebelum dikacaukan kredit tak terkendali pihak swasta). :bash:
Siaran TV yg gak bermutu hilang dgn sendiri karena gak relevan dan gak laku..
Kota-kota di Jawa dan Sumatra mengaplikasikan sistem transportasi busway berikut network dan feedernya. Bukan karena busway ideal, tapi karena paling optimal dari sisi dana dan eksekusi sebagai jembatan bagi sistem transportasi masal yang modern..
Terjadi kembali migrasi ke Indonesia diantaranya dari India dan Filipina..
Lalu lintas penerbangan antar pulau termasuk ke Singapura menjadi yang tersibuk di Asia Selatan.. (apa udah?)
50% lebih properti apartemen dan kondominium di orchard road dimiliki orang Indonesia.. (eh ini sih udah ya?):lol:
Apa lagi ya target2nya... hmm... terusin deh pren.. pasti banyak yg punya angan2 realistis... :drunk:
AceN July 28th, 2008, 06:09 PM Terjadi kembali migrasi ke Indonesia diantaranya dari India dan Filipina..
Waduh, jangan deh..apalagi orang pinoy..:doh: :D
Lalu lintas penerbangan antar pulau termasuk ke Singapura menjadi yang tersibuk di Asia Selatan.. (apa udah?)
Belom, yang udah CGK - SUB itu kalo ga salah no.6 tersibuk di dunia ;)
50% lebih properti apartemen dan kondominium di orchard road dimiliki orang Indonesia.. (eh ini sih udah ya?):lol:
60.000 lebih unit apt di Singapore yang punya orang Indo. Misal 1 unit 6 Milyar Rupiah, dikali 60.000, jadi ada 360 T / 36 Miliar Dolar duit orang Indo diparkir di Singapore.
Sbenernya orang Indo menguasai aset lebih dari 87 Billion USD / 870 Trilliun Rupiah di Singapore sih :tongue2:
rilham2new July 29th, 2008, 03:03 PM ^^ CGK-SUB tersibuk dari jumlah penerbangan .... BUKAN dari segi Jumlah Penumpang ,,, kalau dari segi JUMLAH PENUMPANG ,,, masih nangis lah kalau dibandingin ama MADRID-BARCELONA, OSAKA-TOKYO, atau MELBOURNE-SYDNEY ...
AceN July 29th, 2008, 08:30 PM ^^ so pasti laaa.....CGK-SUB mana ada yang widebody :D
RonnieR July 30th, 2008, 04:14 AM Waduh, jangan deh..apalagi orang pinoy..:doh: :D
I just want to share with you how our government treated the Indonesians migrants in Mindanao....
As of today, "There are 40,000 to 50,000 Indonesians in Mindanao from South Cotabato to Davao. And to move from the island of Mindanao to Indonesia only takes four hours by boat. So the Indonesians can just come and go as they feel. "
Native-born Indonesians in Mindanao Registered
A thorny issue in the interrelationship between neighbors in Southeast Asia, illegal immigrants everywhere have been hounded by authorities for a variety of reasons, mostly economic. Unregistered aliens compete with locals for jobs and business opportunities, and in most cases elbowing out the locals who prefer more lucrative jobs and decent working conditions. After 9/11, terrorism plague Asian security when the US tagged specific locations particularly in Mindanao, as haven and training grounds for terrorists.
In many parts of Southern Mindanao, the presence of Indonesians and other foreign nationals became the focus of security when the key terrorist figures were identified as migrants from neighboring countries. Secretary Raul M. Gonzalez approved a program to remedy the situation by launching an alien registration drive to legalize their stay in the country and to identify illegal immigrants in their permanent place of residence.
This concept is not new. In year 2003, a similar project was conceptualized and a registration drive was launched. It was a slow process, and this time, because of the need for speed and focus, the program was fine-tuned to allow for more proactive implementation. The concept was finally assigned to Associate Commissioner Franklin Z. Liattaua who was given the green light by Commissioner Al F. Fernandez, Jr. and Secretary Gonzalez.
Commissioner Fernandez issued memorandum order AFF05-003 on January 4, 2005 outlining the procedure and guidelines in the issuance of alien certificates of registration (ACR) to native-born Indonesian nationals in Southern Philippines, signaling the implementation of the project.
As of April 26, 2005, some 2,448 native-born Indonesians were registered in Mindanao: 247 in General Santos, 371 in Glan-Sarangani, 265 in Davao del Sur, 108 in Davao City, 339 in Kiamba, Tupi and Malapatan, another 253 in Sarangani Island, 341 in Isulan, Sultan Kudarat and Kidapawan, and an additional 154 in Sarangani and Davao del Sur.
The registration of illegal aliens in a manner that is human and respectful of their dignity, showcase our deep concern to offer immigrants a niche where they can live and raise a family in an alien world.
=NaNdA= July 30th, 2008, 04:16 AM The registration of illegal aliens in a manner that is human and respectful of their dignity, showcase our deep concern to offer immigrants a niche where they can live and raise a family in an alien world.
aliens?? :nuts:
RonnieR July 30th, 2008, 04:25 AM ^^ This is taken from the statement of Department of Justice. :) I also don't believe it's an alien world for the Indonesians who are currently living in Mindanao since both share the same religion, culture and probably taste for food, etc. etc.
AceN July 30th, 2008, 11:00 AM ^^ btw, when i asked in a tourism office in Barcelona, they thought i was a phillipine :D:D
oweeyman September 9th, 2008, 06:08 PM Kata "Indonesia gak bakalan maju" biarlah menjadi Orang Indonesia yang sudah bapak-bapak dan kakek-kakek saja :D
kata kakek saya Indonesia udah cukup maju dan selalu ada peningkatan...
jeppy123 April 19th, 2009, 04:46 PM New thread, discussing the condition of INDONESIA in the future.
jeppy123 April 19th, 2009, 04:48 PM KONDISI INDONESIA 2050
Apa yang kita harapkan ketika Indonesia berada pada tahun 2050 ? Berikut harapan-harapan yang ingin dicapai :
1. Penduduk Indonesia akan mencapai 370 juta an (jika tingkat pertumbuhan 1%);
2. Banyak perguruan tinggi di Indonesia favorit di tingkat Asia;
3. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade sekaligus;
4. Daya beli masyarakat tinggi (guru SD bisa ganti TV baru setiap bulan);
5. Indonesia produsen energi alternatif jarak (biodiesel) terbesar di dunia;
6. Ibukota Negara pindah ke lokasi lain, sedangkan Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar akan menjadi seperti kota Jakarta;
7. Tingkat kemiskinan turun drastis, diharapkan hanya 2%;
8. Indonesia produsen meubel terbesar di Asia;
9. Sebanyak 10% penduduk Indonesia menggunakan energi alternatif;
10. Indonesia pengguna open source terbesar kedua di Asia setelah India;
11. Kawasan Lumpur Lapindo menjadi kawasan pertanian yang subur;
12. Banda Aceh menjadi kota wisata terkenal di dunia;
13. Preman jalanan berkurang drastis;
14. Sistem tata kelola pemerintahan terbangun dan berjalan dengan baik;
15. Anggota wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah mempunyai kecerdasan IQ, emosional, sosial, dan spasial lebih dari rata-rata;
16. Hutan Indonesia terkelola dengan baik, berkat pembangunan partisipatif masyarakat setempat;
17. Setengah penduduk Indonesia dapat mengakses internet;
18. Presiden Indonesia digaji 1 juta USdollar per bulan;
19. Gaji guru paling kecil 10 juta per bulan;
20. Beberapa kota di Papua akan berkembang pesat menjadi kota teratur, lengkap fasilitas dengan airport internasional serta penerbangan langsung ke luar negeri;
21. Saham freeport dikuasai Indonesia sebesar 51%;
22. Dibangunnya kereta peluru (shinkansen) antara Jakarta - Bandung - Surabaya;
23. Tingkat korupsi sangat rendah, terendah ke 5 di Asia;
---------------------------------------------------------------
^^ semoga benar-benar terjadi
by the wey ada yg ngerti ga tujuan negara nomor 6 ?
Maksudnya ibukota negara bukan Jakarta lagi ?
Mimihitam April 20th, 2009, 03:07 AM OECD: Indonesia re-enters the club of fast growing economies
Riyadi Suparno , The Jakarta Post , Paris | Fri, 03/20/2009 1:10 PM | Headlines
After sinking deep during the financial crisis, Indonesia has now entered the club of the world's fastest growing economies, but it needs further economic reforms and liberalization to gain more from international trade.
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in its latest report "Globalization and Emerging Economies" released in Geneva on Thursday, includes Indonesia among the world's best performing large developing economies.
Indonesia now sits alongside Brazil, Russia, India, China and South Africa, in a group the OECD calls BRIICS.
"The inclusion of Indonesia into BRIICS is a recognition of the importance and size of the country, the situation relative to OECD member countries, and the desire of OECD countries to engage in it more closely," Douglas Lippoldt, acting head of the Development Division at the Trade and Agricultural Directorate of the OECD.
Des Alwi, an official at the Indonesian embassy in Paris, said the inclusion of Indonesia into BRIICS puts Indonesia back on the global radar as a future economic powerhouse following the financial crisis.
He also said the inclusion acts as recognition of Indonesia's relatively fast recovery from the severe financial crisis of the late 1990s.
The report said while Indonesia had not yet recovered to pre-crisis levels of growth, the national economy had done very admirably considering the sharp depreciation of the rupiah and the rise of oil prices.
The biggest drawback is Indonesia's international trade, which has been declining in proportion to its gross domestic product and global trade, as well as new constraints on business in the country. The increasing rigidity of the labor market, in particular, is of big concern.
Before the crisis, Indonesia's international trade had long been a key catalyst for growth, but since the crisis trade has played a much smaller role. The emergence of new competitors, or the fact the severity of the crisis affected the ability of firms to trade, could be two reasons for this change. Another factor is that Indonesia, which has the lowest tariff levels among the BRIICS nations, has become less open to international trade. The nation has been raising tariff barriers for agriculture, textiles and steel products. Since 2001, new non-tariff barriers have emerged and creeping protectionism has set in.
In addition, the recovery of the economy has not spread equally across sectors. Growth has been strongest in capital-intensive services, while labor intensive primary and manufacturing sectors are experiencing sluggish growth. This results in persistently higher unemployment.
High unemployment has also been attributed to the increasingly rigid labor market, where hiring and firing has become more expensive for businesses.
Indonesia, therefore, needs to continue deeply integrating into the world market and improve the investment climate to boost its attractiveness as a global production base. This way, with the momentum of high growth being sustained, it will remain relevant to the global economy.
As Indonesia becomes significantly more important economically on the world stage, the OECD has adopted an "enhanced engagement" process with the BRIICS countries, with the view being they will eventually become members.
OECD Secretary General Angel Gurria said that engaging Indonesia and other BRIICS countries was important for the OECD to maintain its relevance.
OECD countries' share in global trade has declined for several decades to just 60 percent, while the BRIICS countries' shares has increased to 30 percent.
"If we are not engaging BRIICS nations, we run the danger of becoming less and less relevant," Gurria told journalists from BRIICS countries at his office Thursday.
"Whether you are going to be a member or not, we say we are representing 60 percent *of global trade* and working closely with the other 30 percent, and therefore, we remain a relevant organization."
http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/20/indonesia-reenters-club-fast-growing-economies.html
Mimihitam April 20th, 2009, 03:08 AM "Yah sebuah tulisan yang bagus.
Realita dan persepsi kita harus ada allignment, kalau tidak kemauan kita tidak akan terpenuhi. Tentunya banyak orang yg melihat realita secara tidak keseluruhan, dimana mereka tidak bisa melihat "the bigger picture".
The bigger picture menunjukan bahwa negara kita benar2 sedang menuju prophecy 2030, yaitu pelestarian ekonomi, sosial, budaya, dan politik kita. Di saat 2030 tentunya akan terjadi awalnya kemakmuran, kejayaan, dan kemajuan yang agung di negri Indonesia.
Prophecy 2030 juga bukan hanya sekedar "myth", tetapi juga sebuah subyek yg dipelajari oleh orang barat, tentunya di Harvard administration of International Affairs.
Walaupun dunia sedang krisis dan juga dampak tersebut melanda Indonesia, kita akan melihat bahwa pada Quarter ketiga di tahun 2009, akan terjadi Production Boom <--> Buyers Market Shift. Disaat ini semua investor yg fokus ke industri makanan, manufacturing, dan industri kreativitas akan merasakan demand yg besar, sehingga akan terjadi kenaikan growth. Hal tersebut akan menjadi tangga yang pertama untuk kejayaan kita.
Di sejarah, negara maju seperti Jerman dan AS diawali oleh production boom ==> Manufacturing Capacity yang luar biasa. Hal seperti ini menyebabkan ekonomi kedua negara tersebut jadi besar karena sumber daya alam domestik dan foreign di utilasi semaksimal mungkin dan secara efficient, sehingga dapat menguntungkan rakyat semata. Proses tersebut dapat di breakdown menjadi detail, sampai bisa dibikin buku 500 halaman. Tetapi dalam general, hal yang sama akan terjadi di Indonesia.
Cuma Indonesia saja? Tidak... justru China, India sudah memulai duluan. ASEAN bergantungan kepada Indonesia, kita harus menjadi leader dan harus memulai hal tersebut biar negara2 ASEAN lain juga akan dapet head start.
Apa yang akan terjadi kepada negara lain? Di Asia akan menjadi seperti Eropa, dimana New Great Powers dilahirkan dan akan ada kompetisi yang besar. Bedanya, di Eropa kompetisi tersebut di ilustrasikan lewat perang besar seperti WWI dan WWII. Saya hanya harap negara2 Asia dapat melontarkan kompetisi tersebut kepada area bisnis, olah raga, teknologi, dan informasi - bukan militarisme. "
Mimihitam April 20th, 2009, 03:08 AM Indonesia On The Move
Carl Delfeld, 12.25.08, 05:00 PM EST
Forbes Magazine dated January 12, 2009
http://www.globalconstructionwatch.com/wp-content/uploads/2008/03/regatta_s.jpg
Given sound management in recent years, Indonesia entered the current turmoil in a strong position.
It was a terrible year for emerging markets in 2008. To put things into perspective, the outflows from emerging markets exceeded US$50 billion (RM175 billion) as the year wound down, compared with total inflows of US$95 billion from 2003-07, according to Emerging Portfolio Fund Research.
http://img184.imageshack.us/img184/3267/area24tu5.jpg
These markets have paid a heavy price as foreign investors liquidate positions, especially in markets considered more risky than home markets.
But consider Indonesia — below the radar screen of most global investors despite a sterling performance in 2006 and 2007. With real GDP of US$840 billion and a population of 240 million, Indonesia quietly accounts for two-fifths of ASEAN's population and one-third of its GDP.
The nation’s debt-to-GDP ratio has been declining, its foreign exchange reserves are at a robust US$48 billion, and its stock market was one of the three best performers in the world in 2006 and 2007. (2008, however, was brutal, as the fortunes on our recent list of Indonesia’s 40 Richest took a beating.)
http://i163.photobucket.com/albums/t285/acen_keren/Bintaro.jpg
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati is seen as the face of the new Indonesia, a reformer who has tried to bring transparency to the financial sector and rid the country of graft and waste, no small order after decades of corruption.
The government passed a new investment law in March 2007 and has initiated tax and customs reforms, introduced Treasury bills and improved capital market supervision. Randy Salim, spokesman for the World Bank in Jakarta, states that “given sound macroeconomic management in recent years, Indonesia entered the current phase of market turmoil in a strong position.”
One sign of strength: Conglomerate Lippo Group recently announced that it was going to invest US$500 million in distressed real estate in Europe and the US.
The key perception of Indonesia is that it is heavily dependent on commodity prices. But the Indonesian economy seems to be holding up rather well, despite the commodity meltdown, with GDP up by 6.1 per cent in the year through the third quarter. What about next year?
Finance Minister Mulyani recently predicted that economic growth could cool to about five per cent (even that number may be optimistic).
As a significant exporter of commodities, it will be squeezed by falling prices, but keep in mind that Indonesia’s total exports are equivalent to only 30 per cent of its GDP, while for Malaysia the figure is 95 per cent.
Looking ahead, Indonesia seems nicely placed to benefit from the inevitable rise in commodity prices as the cycle turns.
And don’t forget politics. Freedom House, an American think tank, now rates Indonesia as the only completely free country in Southeast Asia, only 11 years after Suharto’s fall.
It has developed a free press and minimised military involvement in politics, and in 2009 some 175 million voters across 17,000 tropical islands will choose a president, a vice
president and 560 parliamentarians. (One thing to watch in the long term: A new Indonesian law favouring local mining companies is scaring away big foreign miners.)
http://img365.imageshack.us/img365/1188/senayanarchipelagoum2.jpg
Attracting private investors to build out badly needed infrastructure for the world’s fourth-most-populous nation is another top priority. Less than 53 per cent of Indonesians have access to electricity; 27 per cent have access to piped water; 43 per cent of the workforce is engaged in agriculture.
The nation requires US$140 billion of infrastructure investment over the next ten years. The government can finance only 40 per cent of this amount; the balance of funds must come from the private sector.
According to Edward Gustely, senior adviser to the Indonesian Ministry of Finance, one example of progress on this front is the Indonesia Clean Technology Fund, the first private equity fund of its kind with the participation of the Indonesian government that aims to mobilise private capital for investing in such things as alternative energy, water treatment and agritechnology.
Investors seem to be looking ahead as Jakarta’s market is surging off a bottom. Tying into the infrastructure theme is the well-positioned Telekomunikasi Indonesia (US$0.65, TLKM: Jakarta) — a company that has explosive growth potential, as only 40 per cent of Indonesians have mobile phones.
The company has bounced off its low and still offers good value, a strong balance sheet and sports a nice six per cent dividend.
An excellent play on clean energy and Indonesia’s proven natural reserves is PT Perusahaan Gas Negara (US$0.20, PGAS: Jakarta), which has roots going back to 1859. Gas Negara’s net profits for the first nine months of 2008 were up 56 per cent compared with the same period in 2007.
Those investors looking for an even broader play should look at the Indonesian Fund (IF) managed by Credit Suisse Asset Management. While down 60 per cent so far in 2008, IF has also come to life recently but still trades at a 12 per cent discount to its net asset value.
Indonesia is on the move, get on board. — Forbes Asia
http://www.forbes.com/global/2009/0112/076.html
Mimihitam April 20th, 2009, 03:09 AM Indonesia has the potential to become a black swan
Nassim Nicholas Taleb published a book recently called The Black Swan. This New York Times bestseller by the prominent literary essayist explores the emergence of highly improbable world events. He calls them black swans.
Astonishing success of Google, Sept. 11 and the recent stock market crashes are all black swans. Consider another, or one that has the potential to be one: Indonesia.
Bell-curve predictability would brush this aside.
The violence of 1998 and the turmoil of the post-Soeharto era has been etched indelibly into the memory of the world. For many, the odds of Indonesia's blood-checkered past recurring are large.
But the reality is the country has changed. Today, Indonesia enjoys relative peace and economic development, and is increasingly being compared to middle-income developing nations like Brazil, India and Mexico.
A number of indicators point to a greater sense of normalcy.
Indonesia remains structurally stable, the administration is moderate, and the pro-reform leadership is likely to remain in place after the 2009 elections.
Fears of disintegrasi Indonesia is a thing of the past. There is no evidence today that active centrifugal forces can bring about the country's 'Balkanization'.
And Indonesia is the only country in the region that has bucked the trend of a democracy in trouble. That is combined with what are regarded as a free press and impartial courts, crucial to any vigorous democracy.
Politics cannot but help carry a weight of significance. But economics remain the principal driver in the grand scheme.
As the world heads into a deep economic winter, Indonesia appears to be riding out the storm. Certainly the slump in the stock market and the pronounced weakness of the rupiah shows Indonesia is not immune.
But for so long an underrated economy, it seems far more resilient than other ASEAN countries. One reason is that it relies less on exports, which contribute just 12 percent to the country's GDP.
Private consumption is strong and government spending looks set to rise.
Much of what has been accomplished thus far has been a result of economic management.
The Yudhoyono administration has maintained tight fiscal discipline and focused on debt reduction. As a result, Indonesia has a healthy balance sheet with US$52 billion in reserves and a government debt of less than 35 percent of GDP, compared to 77 percent of the GDP in 2001. This is the lowest among ASEAN countries.
Jakarta's policy is grounded on the assumption that declining commodity prices and slowing global demand will eventually ease inflationary pressure. If inflation is controlled, the central bank will have greater maneuverability in reducing interest rates.
So far, Bank Indonesia has kept interest rates on hold in an effort to shore up the rupiah despite lower inflation last month. With the BI rate lowered to 8.75 percent on Wednesday, Indonesia offers a healthy 8.50 percentage-point premium over the U.S. Fed funds rate, which should help maintain confidence.
Jakarta has also cut gasoline prices by 8 percent to ease inflationary pressures and reduce the drag on growth.
The Indonesian economy has grown at an average of about six percent on a quarterly basis since the end of 2006. The government is targeting growth of 6.4 percent for 2008.
Some believe the growth rate will be lower — between 4 to 5.5 percent -- but still significantly higher than any other ASEAN country.
The crystal ball is not all rosy, though. We still need to clean house in several areas.
Archaic labor laws are reducing Indonesia's attraction as a center for labor-intensive manufacturing.
Judicial corruption means businesses cannot take the sanctity of contracts for granted. Indonesia's anti-corruption watchdog has been making headlines with a spate of high-profile investigations.
The fact remains, however, that Indonesia is one of the world's most corrupt nations. It ranks 143rd on Transparency International's global corruption index, level with Russia, Gambia and Togo.
The benefits of macroeconomic growth have not trickled down. Despite Jakarta's economic vitality and the booming growth in other big cities, much of Indonesia remains poor.
Some 150 million Indonesians do not have access to piped water. The country has also one of the region's worst figures for maternal and infant mortality.
All these reinforce perceptions that Indonesia is still stuck in a rut. But we need to give the country its due worth by taking a long-term view.
Consider the fact that Indonesia has a $420 billion economy. If it grows at 6-7 percent in real terms, and 13-14 percent in nominal terms, then it is looking at an economy worth $5-6 trillion in 20 years' time — the size of the Japanese economy.
There is enough wealth creation here to ensure there will be some degree of refinement in the political process.
Increasingly, the wealthy in the country are taking ownership of public services. This is more good than bad. It fosters better policy making and implementation with respect to wealth distribution.
This can only lead to better education, healthcare, and infrastructure. All this will multiply economic growth.
Certainly fighting rampant corruption and revising labor laws will help spur growth. Infrastructure development is also key.
One of the reasons for China's growth over the past 20 years has been massive spending in infrastructure. And it is not over. Over the next two years, China will spend more than $260 billion on highways, bridges, ports and airports.
Land acquisition reform, a large dedicated budget and single-minded government focus could set the stage for an unprecedented surge in infrastructure development in Indonesia. Incentivizing the private sector to participate in this revolution could attract additional capital and allow for better management.
Net foreign direct investment (FDI) in Indonesia was $1.1 billion in 2007, which stands at just 0.3 percent of GDP. This compares to $121.4 billion in China, or 3.7 percent of GDP. In India, net FDI was 1.4 percent of GDP, Thailand 3.2 percent, Singapore 7.3 percent, and Vietnam 9.3 percent.
Singapore transformed itself from a swampy Third World seaport into a First World financial dynamo in 30 years. In 1965, the odds were stacked against it.
With the passage of time, Indonesia might also well surprise the world with the impossible: to be a black swan.
http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/12/indonesia-has-potential-become-a-black-swan.html
Mimihitam April 20th, 2009, 03:09 AM Indonesia has changed, and so must our attitude to it
Andrew Macintyre and Douglas Ramage
May 27, 2008
Our near neighbour is no longer a nation in turmoil, but a stable democracy.
AUSTRALIA needs to update the way it thinks about Indonesia. Almost 10 years to the day since the fall of Suharto, it is time to start thinking of Indonesia as a normal country, grappling with many of the same challenges as other large, stable, middle-income developing democracies such as India, Mexico or Brazil. And Canberra needs to adjust ways in which it engages with it.
To see Indonesia as a normal country is to take the suspicion, fear and mystery out of the picture. Too few Australians realise that Indonesia today is a stable, competitive democracy, playing a constructive role in world affairs. It is no longer in a state of profound flux and turmoil. Indonesians have embraced their democracy by voting in more free, fair and peaceful elections, and with higher voter turnout rates, than nearly any other democracy in the world in recent years. The internationally respected Freedom House survey now identifies Indonesia as the only fully free country in South-East Asia.
Indonesia's future is no longer a big mystery; Australians know roughly what it's going to look like over the next decade. In the absence of radical disjuncture — always a possibility, but not currently expected by observers inside or outside the country — Indonesia will be a middle-income developing country making slow headway in lifting living standards and consolidating democratic governance.
Seeing Indonesia as a normal country involves recognising just how much progress it has achieved since the fall of Suharto, while maintaining a clear-eyed realism about what's likely to be possible. For all the complaints from the Indonesian elite about the slow pace of reform under President Susilo Bambang Yudhoyono, and frequent calls from Australia and elsewhere for action by Jakarta on various international issues, it is very likely that this is "as good as it gets" for quite some time. This is a sobering prospect given the scale of poverty and other problems in Indonesia. Australia needs to be conscious of this as it seeks to refine its bilateral engagement.
Old insights matter too, and one of the most important for Australian policymakers to grasp is Indonesia's fundamental pluralism. Regimes, rulers and miscellaneous radicals have come and gone, but an underlying equilibrium continually reasserts itself as an openness to external ideas, people and products and an inescapable imperative to accept diversity. There have been some terrible and deadly exceptions, and even today the Government is mulling over a "ban" on the activities of the Ahmadiyah movement, a peaceable Islamic sect, although seen as blasphemous by some Indonesians, including a handful of officials. Despite this, pluralism still remains the bedrock fact of Indonesian society. Australians have lost sight of this in recent years, inclining instead to suspect Indonesians of militancy and zealotry. But in the new democratic world of "normal" Indonesia, its underlying social diversity will be the foundation of pluralistic politics.
What are the implications of the new Indonesia for Australia? At a general level, Australia will have to get used to a more outspoken and prickly Indonesia. Democracies, especially young democracies, tend to give off lots of noisy signals. Indonesia has long had to listen to the full spectrum of feelings and fears in Australian society; we're going to have to do the same. But with increasingly reliable survey data now available, Australia can also obtain an accurate sense of where the balance lies in Indonesian public opinion.
In an Australian Strategic Policy Institute report to be launched today by Foreign Minister Stephen Smith, we also outline a range of specific recommendations for Australia. The highest priority for Australia is that Indonesia's economic progress and consolidation as a viable democracy should not lag. Indonesia's economy has recovered from the Asian financial crisis and is making reasonable, if unspectacular, headway. But poverty is a much deeper problem than it should be. And while Indonesia has made remarkable progress in fashioning a workable framework of democratic government, there is a long way to go with bureaucratic and local-level political reform. These have to be serious concerns for Australia. Appropriately crafted Australian development assistance investments can provide real help to Indonesia on this front.
Australia also needs to think about the geographic focus of its development assistance investments in Indonesia, which puts particular emphasis on Eastern Indonesia. This engenders suspicion in minds and misses the great bulk of the country's poor.
There is an opportunity to recalibrate our military engagement too. Australia rightly seeks to encourage the continued disengagement of the military from domestic politics. This is important, as backsliding may undermine the fundamental priority of democratic consolidation. But in doing this, we shouldn't also be complaining about Indonesia beginning to modernise its meagre conventional defence capabilities. A stable, democratic Indonesia needs a professional and outwardly oriented defence force. Australia may be able to help through the development of civilian defence planning capabilities. Australia is fortunate that Indonesia is emerging as a normal country. But its future cannot be taken for granted. Its democracy needs to work better in delivering services and advancing prosperity.
Andrew MacIntyre is director of the Crawford School at the Australian National University. Douglas Ramage is country representative for the Asia Foundation in Jakarta.
http://www.theage.com.au/news/opinion/indonesia-has-changed-and-so-must-our-attitude-to-it/2008/05/26/1211653933526.html?page=2
Mimihitam April 20th, 2009, 03:10 AM Presiden kita dan Indonesia kita
http://www.indonesia.com/w/images/110.jpg
Sudah terlalu lama saya tidak menulis artikel dengan bahasa indonesia. Masa masa pemilu gini, memang paling semangat kalau ngomongin siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Tapi, maaf saja, kalau ngomongin partai politik, saya males banget, never ever ever ever deh. Dalam banyak hal, partai partai politik kita nggak kenal sopan santun, bikin rakyat bingung (dan pengin muntah), dan ngabisin anggaran negara, bikin pemandangan kota jadi rusak karena bendera bendera, bikin jalanan macet karena pawai pawai, bikin kuping meledak karena knalpot dan otaknya sengaja dibocorin. Mari ngomongin pemimpin bangsa saja, ya..presiden. Ini sepenuhnya pendapat pribadi.
Sejak reformasi, saya rasa kepemimpinan SBY-Kalla, disetujui atau tidak (gak penting bagi saya) adalah yang paling baik, dibanding sebelum2nya. Pembangunan mulai terasa, ekonomi tumbuh, image kita mulai baik di mata dunia, pariwisata juga baik, pertanian baik, GDP paling tinggi sepanjang sejarah, cadangan devisa juga paling tinggi sepanjang masa. Di ASEAN, tetangga tetangga indonesia mulai "tunduk", dan mulai kembali memandang indonesia secara defacto adalah pemimpin di ASEAN.
Gak percaya? percayalah, saya sekarang ada di Cambodia, dan sudah keliling asia tenggara sejak setahun terakhir. Dalam sebuah percakapan dengan seorang petinggi di pemerintahan di salah satu negara ASEAN (saya gak akan bilang dari negara mana), dia bilang ..Malaysia and Singapore are (has been) competing each other to be the ASEAN leader, just like Indonesia under Soeharto, and you can see, ASEAN is really messy now. I personally miss Indonesia to lead this big organization. Big organization needs big leadership.
SBY-Kalla, dengan timnya, adalah kombinasi terbaik dari pilihan pilihan yang ada. Sri Mulyani, dinobatkan menjadi menteri keuangan terbaik di ASIA selama 2 kali, Marie Elka Pangestu, juga diberi penghargaan yang membanggakan, Menteri Luar Negeri kita, Hassan Wirayuda, sangat dihormati diluar negeri karena pendekatannya yang soft, yet brilliant. Lalu Menteri pertahanan kita yang begitu pandai membaca geopolitik, meski sering komplain. Banyak yang lain...
MAjalah TIME pernah memuat, betapa INDONESIA telah menjadi emerging power di Asia, namun ada hal hal kecil yang membuat Indonesia masih belum mampu memanfaatkan seluruh potensinya. Kata seorang wartawan al-jazeera, saat ini,indonesia hanya memakai kurang dari 35% kekuatan terpendamnya, dan dia bilang bahwa bisa jadi kita gak sadar, kita mempunyai remaining potentials sebanyak 65% yang belum digunakan.
Mertua saya yang orang SIngapura, berkali kali menyatakan bahwa kalau kita BETUL BETUL memakai potensi kita, maka besarlah kita. Saya kadang tidak mengerti, bagaimana orang orang SIngapura begitu mencintai bangsa Indonesia. Saya pernah melihat seorang singapura menangis ketika melihat berita berita kriminal di BUSER, melihat orang yang lain begitu bersemangatnya memberi semangat pada saya untuk tetap menatap ke depan.
Seorang Thailand, pernah berujar pada saya, thailand pernah berencana memperkuat tentaranya, karena ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan tentara Indonesia..sebelum akhirnya menyerah, dan berkata "Do not challenge Mike Tyson if you are only a small boy".
Saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin media media kita, TV TV kita, nggak pernah berhenti,nggak pernah capek, menyiarkan berita berita yang bahkan membuat orang indonesia sendiri meragukan bangsanya. Bagaimana mungkin, TV TV kita, mencemari otak otak kita sepanjang waktu, dan kita tidak berbuat apa apa.
http://www.myindonesia.co.nr/
Mimihitam April 20th, 2009, 03:11 AM Indonesia as a New Democratic Power
(http://www.1ndonesia.info/2008/10/rising-indonesia/)
Newsweek
Indonesia As the New India
This stable democracy with a hot market economy resembles another Asian giant in the 1990s.
George Wehrfritz
NEWSWEEK
From the magazine issue dated Oct 20, 2008
Jakarta today could be any of Asia’s 21st-century boomtowns. The malls buzz, traffic snarls and modern office towers dominate the skyline. It all feels profoundly normal—but that’s big progress in a place that, barely ten years ago, seemed destined for ruin. Following the fall of longtime strongman Suharto, and with Indonesia reeling from the 1997-98 Asian financial crisis, many analysts feared that Asia’s third-biggest country (population: 235 million) would go the way of Yugoslavia. Instead, it has become a cohesive, robust and exuberantly democratic moderate Muslim nation. Things are so buoyant that Indonesia invites comparison to another Asian giant: India.
Both remain corrupt, chaotic and excruciatingly complex. Yet each is also an attractive emerging economy, and in India’s case, a star of the developing world. Could Indonesia be next? Its economy grew by 6.3 percent last year, the main stock exchange ranks among the world’s best performers since 2003 and last year foreign direct investment nearly tripled, to a respectable $4 billion. All of which resembles India in the 1990s, when reforms kick-started a potentially massive economy—though outsiders barely noticed until the IT sector took off and growth passed 8 percent. In Indonesia, the key sectors are energy, mining and soft commodities like rubber, palm oil and cocoa. And in an exclusive interview, President Susilo Bambang Yudhoyono says he sees no inherent reason why a big democracy like his can’t grow as fast China, which has posted 10 percent growth rates in recent years.
That would put Indonesia on a lot of magazine covers. In fact, the country already looks better than India in two ways: its per capita income ($3,348) is a third higher, and thanks to Jakarta’s fiscal austerity, it now boasts one of the lowest debt ratios in the world. “After ten years of restructuring, Southeast Asia’s largest economy is in great shape,” says Nicholas Cashmore, CLSA’s country head and chief researcher in Jakarta.
Indonesia’s political turnaround has been just as dramatic as its economic one. The president, known universally as SBY, is a former general who was elected in mid-2004 and has since become the country’s most effective democratic leader. In four years, he has helped Indonesia roll up its terrorist problem and rebuild from the 2004 tsunami. Less appreciated (but more enduring), he has backed a profound political decentralization program, empowering hundreds of local administrations. Jakarta now rules by consensus, not decree. This has its downsides: it makes it impossible to railroad through big national development projects of the sort China is famous for. As SBY himself admits, “in many circumstances, we face local communities that don’t agree with government projects, so we have to convince them. I do not think the system is wrong. In a democracy like ours, change, reform and resistance are normal.”
The country’s largest parties now basically agree on economic policy and the need to reduce corruption, improve the rule of law and make government more efficient. Key democratic institutions—including a free press, impartial courts and a legislature chosen by voters—are remarkably robust, and the once all-powerful military has largely removed itself from politics. Meanwhile, regional autonomy has triggered economic booms at the periphery, in contrast to the typical Southeast Asian model. “From the U.S., the U.K. or even Hong Kong,” writes Cashmore, “it is difficult to comprehend the magnitude of Indonesia’s potential [or] appreciate just how much more there is to the country beyond Jakarta.” By his calculation, greater Jakarta now accounts for just 15 percent of Indonesia’s GDP, a relatively small share compared to other Asian capitals.
Indonesia’s accomplishments are all the more impressive when you remember how far and fast the country has come. The fall of Suharto’s New Order (a highly centralized system that vested absolute power in the dictator and his cronies) 10 years ago was accompanied by a financial meltdown so severe that the IMF had to step in. Indonesia also faced fierce separatist insurgencies, Christian-Muslim violence and Islamic extremism underscored by the 2002 Bali bombing. The country seemed to be teetering on the brink of wholesale disintegration. Yet today, as Australian National University economist Andrew MacIntyre and the Asia Foundation’s Douglas Ramage argued in a recent report, observers should start thinking of Indonesia “as a normal country grappling with challenges common to other large, middle-income, developing democracies—not unlike India, Mexico or Brazil.”
In some ways Indonesia’s democracy is even more sophisticated than those other states’. Take decentralization. Jakarta, like New Delhi, oversees national defense, internal security, finance, foreign policy and the justice system. But unlike the Indian government, Indonesia’s—thanks to two “big bang” reform packages passed in 2001 and 2006, and supported by SBY—must now coordinate most other activities through the country’s 33 provinces and nearly 500 local administrations, where popularly elected leaders make policy, manage two thirds of all civil servants and oversee everything from schools to economic development. As World Bank economists Wolfgang Fengler and Bert Hofman observe in a soon-to-be-published study, Indonesia has turned itself from “one of the most centralized countries in the world into one of the more decentralized ones.”
To see what that means on the ground, follow the money. Under a new fiscal system implemented in 2001, regions are allocated a huge slice of the country’s budget to spend more or less as they please. Poor and remote areas receive the most per capita, and those with abundant natural resources get shared extraction revenues. According to the World Bank, regional governments in Indonesia now account for 36 percent of all public expenditures, compared with an average of just 14 percent in all developing countries. And locals can promote whatever agendas they choose. “This is the real revolution,” says Erman Rahman, who heads the World Bank’s local governance initiatives in the country. Regions with proactive leaders have become laboratories of experimentation from which innovative anti-corruption, public-health and economic-growth initiatives have emerged. For his part, SBY has enabled this process by maintaining macroeconomic discipline and political stability. And his support for local autonomy has undermined separatism, extremism and communal violence.
One regional pioneer, Gamawan Fauzi, took power in West Sumatra’s Solok region in 2001 and quickly created a one-stop shop for government services, replacing an opaque and complex web of offices and brokers. Fauzi’s concept was to bring all government services under a single roof, post set fees, promote autopayment and guarantee prompt service as a means of rooting out corruption. And it has worked: the model has since been emulated across Indonesia, and Transparency International reports that corruption, while still high, has been reduced substantially.
Other local leaders have earned fame by initiating innovative new programs. Gede Putrayasa, who heads the poorest of nine regencies on the tourist island Bali, won office in 2001 on a pledge to provide universal medical insurance and free education. The latter proved relatively easy (he simply waived the 5,000 rupiah monthly fees), but improving health care without breaking the local budget was tougher. Under the old system, funds went to hospitals and local administrators, who did things like stockpile pharmaceuticals procured from companies that paid kickbacks. Putrayasa’s innovation: provide every local household free health insurance that compensates clinics for services actually provided. “There’s not a big savings,” says Putrayasa, “but everyone is covered and the efficiency is much better because there is no longer any corruption.”
Such reforms have stimulated economic growth. Putrayasa’s health-care and education initiatives (as well as a jobs program that sends underemployed rice farmers to Japan) have reduced the local poverty rate fourfold to just 5.5 percent today. Better local governance has also made Indonesia a major beneficiary of the global soft commodity boom. Together, the value of its four largest crops—rubber, coconut, palm oil and cocoa—rose from $2.3 billion in 2000 to an estimated $19 billion in 2008, CLSA calculates. That’s thanks to local leaders like Fadel Muhammad, governor of the hardscrabble province of Gorontalo on the island Sulawesi, who turned his constituents into the country’s best corn farmers by deploying teams of agricultural consultants; providing subsidized seeds, fertilizers and rental machinery to farmers; and giving cash rewards to village leaders who boost yields. Since 2002, Gorontalo’s poverty rate has shrunk from 49 to 29 percent.
Of course, decentralization has its problems. Analysts and watchdog groups say that while the number of effective leaders in the 500 local administrations has spiked from a handful to 50 or more under SBY, they are sometimes particularly effective at blocking necessary national reforms and projects. The result, says Ramage, is that progress will be “evolutionary, not revolutionary.” For example, the Trans Java highway, which would link Jakarta with Indonesia’s second-largest city, Surabaya, was launched in 2004 with a target completion date of 2009, but is still only 10 percent done because of local opposition.
Nonetheless, Indonesia has already become a beacon of stability in Southeast Asia and the Islamic world. Its antiterrorism campaign—Indonesia has shut radical madrassas, established an effective counterterrorism force and kracked down hard on suspected cells, while also avoiding human-rights abuses—is seen as a model for the region. And as the world’s most populous Muslim country, Indonesia’s democratization has implications from Morocco to Mindanao in that it exemplifies an alternative to zealotry, intolerance and extremism. “Indonesia is not immune to radicalism we see worldwide, but this is exactly why we must maintain our identity as a moderate, tolerant nation,” says Yudhoyono. “It enables us to prevent a clash of civilizations.”
SBY is likely to win re-election next year, but even if he loses, analysts don’t expect any sharp change in policy, because all the major political camps in Jakarta agree on the current reform blueprint. Even India does not enjoy that kind of stable consensus on how to catch China.
With Greg Hunt in Hong Kong
URL: http://www.newsweek.com/id/163572
Mimihitam April 20th, 2009, 03:11 AM Most of indonesians are now very pessimistic about their future, some regret why they supported the reform movement 10 years ago (Reformasi). You know what? SO WERE THE RUSSIANS !!! They were frustrated when communism fell, and experienced the worst economic condition in their history.
Now look at them !
Prof. Jeffrey Sachs, presidential adviser for 39 developing countries in Asia, South America and the leftovers of USSR, said this very encouraging views..
http://kejda.net/wp-content/uploads/2007/10/fascism-evoking-jeffrey-sachs.jpg
"“It is not fair to compare Indonesia with it’s neighboring countries such as Singapore and Malaysia, or any other country in the world in that case. Indonesia has changed from a totally centralized country to a decentralized country virtually overnight. Indonesia has changed from a Dictatorship to a Democracy virtually overnight. Indonesia has changed to a liberal country virtually overnight. No other country has been through what Indonesia has been through virtually overnight. The closest example is the USSR. When the USSR split up, it experienced similar changes to what Indonesia had, virtually overnight. In that condition, Russia’s economy had a NEGATIVE growth that year. In that same condition, Indonesia’s Economy GREW. It had POSITIVE growth. If I were an Indonesian, I would be proud of that achievement. And I would predict a much brighter future".
http://akhyari.blogspot.com/2008/07/be-more-optimistic-indon esians.html (http://akhyari.blogspot.com/2008/07/be-more-optimistic-indonesians.html)
Mimihitam April 20th, 2009, 03:12 AM Monday, October 20, 2008
'This is Asia's century'
http://afp.google.com/media/ALeqM5iGgQQuhcnAbflbmVnE6xYLw7p4wA?size=m
With the spectacular opening ceremony, The 1st Asian Beach Games 2008 held in Bali was really a good proof of Indonesia's capability to host a high-profile event like Asian Beach Games. I do not have the images of the touching-yet-amazing ceremony (better than any other Asian Games opening, or even Euro Football Championships I'd say) which was held it Lotus Pond, GWK Cultural Park, Bali, i would like to quote what Indonesia's president's speech. I'll try to remember it first...(tung ting tang tong teng..), ok...here we go.
He said :
- This 21st century will mark the unstoppable rise of Asia with events like the Asian Beach Games here showcasing the continent's dynamism.
- With the global economy in crisis and conflict wracking the world, the inaugural Games, which brings together athletes from 45 Asian nations, was a reminder that the 'spirit of man cannot be broken.'
- 'This Games is important in the way it highlights the rise of Asia. The 21st century, I am convinced, is the Asian century', 'more and more Asians will be brought to prosperity in this century, more and more Asian cultures will benefit from the growing labyrinth of globalization. -
'And that Asian renaissance will be felt across all sectors - in diplomacy, in economy, in technology, in arts and of course in sports.
- 'That is why I have every hope and confidence that this Asian Beach Games will grow and spread to reflect the dynamism and strengths of Asian sportsmanship on the world stage.' - 'Your presence here is no different. Just as they did at the Beijing Olympics, you are here to compete with the best of the best in beach sports
- 'You are here to battle the arena of sportmanship and excellence, and I hope you realise you are also making history by becoming part of an international competition for a new breed of sport - beach sport.'
- 'With all that is going on around the world - economic crisis, conflict, violence, poverty, disease - what you do here will remind us that the spirit of man cannot be broken,'
-'You remind us that life is worth fighting for and we must reach out to one another, and you remind us of the glory of our common humanity.
http://akhyari.blogspot.com/2008/10/this-is-asias-century.html
Mimihitam April 20th, 2009, 03:13 AM Indonesia will overtake British Economy
MEXICO and Indonesia will both have bigger economies than the UK by 2050, according to a report out today which outlines the massive potential of the world’s emerging nations.
The report examines long-term demographic trends to suggest that countries such as Mexico, Indonesia, Brazil and Turkey all have young and fast-growing populations compared with the UK and continental Europe, putting them in line for significantly higher long-term growth rates.
India is forecast to have the fastest growth rate in its working-age population of any major economy in the next 50 years, while China is projected to become the world’s biggest economy in that time.
The report collectively identifies all these countries, together with Russia, as the “E7” group of emerging economies which it estimates will grow to become 75 per cent larger than the G7 group by 2050.
These seven countries hold between them nearly half the world’s population.
John Hawksworth, the head of macroeconomics for PricewaterhouseCoopers (PwC), who wrote the report, said that India had the potential be the fastest-growing economy in the world, overtaking China.
In US dollar terms, he forecast that India would grow by an average of 7.6 per cent a year between now and 2050, with Indonesia on 7.3 per cent and China at 6.3 per cent.
Mexico would see growth of 4.8 per cent a year, far ahead of the US on 2.4 per cent or the UK on just 1.9 per cent, his report predicted.
On a purchasing power parity measure, which adjusts GDP by the cost of living in each country, China will be 43 per cent larger than the US by 2050 and India will be the same size, PwC forecasts.
The fourth-biggest economy would be Brazil, followed by Japan, and then Indonesia and Mexico. Germany and the UK would drop to joint eighth place, down from third and fifth today.
However, Mr Hawksworth said that Britain should see being overtaken by these economies as an opportunity, and not a threat. He said: “UK companies need to factor these projections into their future planning to ensure they are best placed to take advantage of these opportunities.”
With investment in education, Britain could successfully specialise to its advantage while enjoying the benefits of low-cost imports from emerging markets, he said.
Figures from the Office for National Statistics highlight the size of the opportunity for UK companies.
The figures show that the share of Britain’s exports going to the “E7” economies was just 5 per cent in 2004. This compared with about 44 per cent going to the other six G7 countries.
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article736720.ece
Mimihitam April 20th, 2009, 03:13 AM Monday, October 27, 2008
Indonesia, paling penting di ASEAN
http://www.scbd.com/images/vision.jpg
Indonesia, the new booming power in Asia
Saat ini, Indonesia dapat memberi banyak hal bagi pembahasan tentang bagaimana dunia dapat menghadapi krisis yang sedang berlangsung dan menghindari ketidakstabilan pada masa mendatang.
Indonesia adalah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin di ASEAN. Indonesia mengalami reformasi perekonomian seusai krisis keuangan Asia sepuluh tahun lalu. Dipimpin Presiden Yudhoyono dan tim ekonominya, Indonesia berhasil bertahan dan layak mendapat tempat pada pertemuan tingkat tinggi pasar uang mendatang di Washington.
Krisis keuangan global
Saat ini adalah momen sulit dan di luar dugaan perekonomian dunia. Kondisi pasar keuangan dunia benar-benar tertekan. Pertumbuhan perekonomian dunia menghadapi risiko serius. Negara-negara ekonomi terbesar dunia amat merasakan dampak itu. Di Amerika Serikat, pasar keuangan kami mengalami tantangan luar biasa dan hal ini kian menambah tekanan lebih besar pada perekonomian kami yang memang sudah melambat.
Perkembangan ini memengaruhi dunia. Indonesia dan negara-negara dengan pasar yang terus berkembang, telah mengambil langkah mengesankan beberapa tahun terakhir dalam memperkuat fundamentalnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan melindungi diri terhadap guncangan dari luar.
Namun, seperti terlihat beberapa pekan terakhir ini, negara-negara dengan pasar yang terus berkembang pun tidak kebal terhadap tekanan krisis keuangan global. Bahkan, pasar keuangan yang tidak langsung berhubungan dengan risiko aset kredit perumahan pun menjadi kian tidak stabil akibat semakin rendahnya kepercayaan pasar, melambatnya pertumbuhan ekspor, dan berbagai perusahaan disubsidi secara berlebihan.
Kita harus bekerja sama mengatasi ketidakstabilan ini dan memulihkan kondisi perekonomian dunia karena semua terpengaruh krisis ini. Dan, itulah mengapa Presiden Bush mengundang Indonesia untuk menghadiri KTT Keuangan Global 15 November di Washington. KTT akan meninjau kemajuan yang telah dicapai guna mengatasi krisis yang sedang terjadi dan mengupayakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip reformasi yang dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan serupa.
Peran penting Indonesia
Indonesia akan berperan penting dalam KTT ini. Sebagai satu-satunya negara ASEAN dalam G-20, Indonesia dapat berbagi pengalaman tentang hikmah yang dapat diambil dari krisis keuangan Asia 10 tahun lalu. Indonesia juga dapat menawarkan sudut pandang Asia Tenggara tentang bagaimana menangkal persoalan saat ini dan mencegah terulang lagi.
Tindakan Presiden Yudhoyono dan tim ekonominya yang diketuai Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono sungguh luar biasa. Hal ini akan memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar yang sedang berkembang menghadapi dampak krisis keuangan global. Tim perekonomian Indonesia mampu meredam gejolak pasar saham akibat rumor tidak jelas.
Krisis yang kini terjadi menunjukkan pentingnya kerja sama antara negara-negara perekonomian besar secara berkelanjutan melalui forum, seperti KTT di Washington mendatang, G-20, APEC, dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Penting bagi pemerintah mengambil tindakan perseorangan maupun kelompok guna menyediakan bantuan likuiditas yang diperlukan, memperkuat lembaga keuangan, meningkatkan stabilitas pasar, dan mengembangkan solusi peraturan yang komprehensif. Kita juga harus erat mengoordinasi upaya-upaya dalam kerangka lebih umum guna memperkuat sistem secara keseluruhan.
Dibanding masa lalu, kini pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara lebih bergantung pada kondisi negara lain. Para pemimpin dunia perlu waspada terhadap tuntutan proteksi yang tidak dapat dihindari selama tekanan krisis keuangan global. Percepatan perdagangan dan investasi akan mengantar kita keluar dari krisis. Melalui kerja sama dengan komponen utama perekonomian global, Amerika Serikat dan Indonesia harus menerapkan liberalisasi perdagangan dan investasi guna mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara lebih cepat dari resesi perekonomian dunia.
Cameron Hume
US Ambassador for Indonesia
http://akhyari.blogspot.com/2008/10/indonesia-paling-penting-di-asean.html
akhyaree April 20th, 2009, 03:33 AM Indonesia: in Comparison with Vietnam :banana:
By Akhyari on April 19, 2009 | Edit
I happened to read a great book about Vietnam War against United States. Trust me, I love history books more than any book, I have huge collection of World War II books, and I can spend all night to share and discuss about historical events, especially about historic wars. Now, let me share with you a bit about Vietnam. Vietnam is one country whose economic growth is among the highest in the world since few years back. Vietnam now enjoys global confidence in its efficiency and steady economic condition. For a nation which was hardly smashed with wars (note the ’s’), this is really really an outstanding achievement. Do you know their secret?
Well, this might not be the only recipe behind their great performance abovementioned. This is a true story; there was a family with 7 children, and faced difficulty in sending their children to schools and university. In times like that, you’d never find the head of the family complained or despondent. You’d simply get this answer :”We kicked out the French, Americans, Chinese, and the Khmer Rouge, so this is a tiny problem.”
http://www.mtholyoke.edu/%7Ethantran/cyclo1a.jpg
“No, this is not a problem”, say Vietnamese
In March 1954, the Vietnamese guerrillas defeated France army in Dien Bhin Phu, and ended French colonial rule in the whole Indochina region. In January 1973, the Vietcongs humiliated US army/navy/air force, by defeating them in all fronts, and this was one of the bloodiest war on earth. In 1979, Vietnamese army repulsed Chinese army in a short border war. Also in 1979, the Vietnamese expelled the Khmer Rouge monsters from Phnom Penh and ended the suffering of the Cambodian under 3-year of the rule of heartless Khmer Rouge.
Got the point?
So, what is the Good News?
http://img100.imageshack.us/img100/2788/atchewarriorsmj9.jpg
The Aceh soldiers, true warriors
Not so many Indonesians know that Indonesia also has remarkable stories in terms of getting our invaders bloody-noses. The Acehnese repeatedly defeated the Dutch invaders in their bid to rule the west tip of Sumatra Island, since 1873. Many thousands of Dutch soldiers killed or captured. The Minangese in West Sumatra, the Jogjanese in Yogyakarta, as well as those in the Mollucas Islands, Makassar, Bali, and Banjarmasin. Countless victories. Not many Malaysian, as well as Indonesians, know that in 1521, Adipati Unus a Javanese warrior from Demak (Central Java) sent troops to Malaka and dog-fought with Portuguese navy. Fatahillah from Batavia (now Jakarta), was finally the one who expelled the Portuguese for good.
http://swaramuslim.com/galery/sejarah/img/BOS/Sekutu-02b.jpg
The bloody battle in Surabaya, where the Surabayans defeated the Allied forces in 1945
Not only the Dutch and Portuguese, Indonesia also managed to send the Spaniards and the Allied forces home!
So, I only say, Indonesians have all the reason to be highly motivated as the Vietnamese. I am really proud of being Indonesian. Are you?
iForce April 20th, 2009, 09:32 AM Thanks for the encouraging articles guys.. really appreciate your effort putting them here..:hug:
@b1 April 20th, 2009, 05:17 PM Harapanku akan Indonesia:
1. Indonesia jadi zamrud khatulistiwa.
2. Mental spiritual bangsa berubah total.
3. Menjadi negara agraris yang maju.
4. Menjadi negara maritim yang maju dengan armada laut yang banyak.
5. Menjadi pusat kebudayaan besar (Indonesia punya beragam budaya).
6. Indonesia menjadi negara adi-kuasa penerus Amerika dan China.
oweeyman April 20th, 2009, 08:19 PM Indonesia tuh sebenernya negara yang gak bisa dibilang negara miskin.. tapi saking pesimisnya orang Indonesia.. mereka sebut negaranya sendiri sebagai negara paling miskin di dunia.. mereka yang bilang kalo negara ini miskin kebanykan gak bisa kasih bukti yang sama dengan keadaan Indonesia sekarang..
jeppy123 April 21st, 2009, 09:39 AM wow .. ternyata thread ini banyak diminati jga ,, hehe.
Thx all ..
untuk kk @bi semoga harapannya bsa benar terwujud,
jeppy123 April 21st, 2009, 10:15 AM Take a look at this economic diagram,
http://i96.photobucket.com/albums/l183/ansing/largesteconomies2.jpg
Pada tahun 2000 pun, dunia masih memandang rendah RRC yang memiliki cadangan devisa terbesar dunia (USD 1.8 Trilyun), atau bahkan India yang pertumbuhan ekonomi di rentang 2 digit.
Memang benar bahwa semua itu terkadang hanya mimpi, tp ingat, kedua negara tersebut telah melakukan hal hal besar, diantaranya adalah menghukum mati para koruptor, termasuk wartawan, polisi hingga Gubernur, bahkan pejabat Menteri pun dipecat kerena diindikasikan menerima suap 5 Juta Yuan.
India, mereka bahkan mempermudah penanaman investasi oleh investor LN.
Bagaimana dengan Indonesia???
Baru baru ini Menteri Dalam Negeri bahkan membatalkan 1000 lebih perda yang dinilai menghambat investasi.
Gw terus terang cuma berharap hanya pada KPK sich, tapi lembaga 'sekecil' itu apakah efektif untuk memberantas 'kemaksiatan' dari para pejabat???
GW bilang kecil tentunya jika dibandingkan dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Sama juga dengan garis tangan, ada yang percaya bahwa nasib telah ditentukan dari "Atas", tapi bagaimanakah jika ternyata kita telah ditakdirkan menjadi orang dengan harta berlimpah namun kita hanya bermalas malasan di rumah???
Apakah harta itu akan jatuh dari langit???
Atau kita yang tetap harus berjuang untuk menjadi bangsa yang besar???
Manurut pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, apakah kita telah melakukannya???
Ambil contoh Presiden RI Pertama, apa yang telah kita lakukan di penghujung kehidupannya???
Walau kita tidak terlibat di dalam konspirasinya, minimal tetap ada tanggung jawab tidak langsung terhadap peristiwa tersebut.
jeppy
fajarmuhasan April 21st, 2009, 11:01 AM Indonesia harapanku 2022:
1. Tuan rumah piala dunia
2. Pangan melimpah...bisa ekspor dan jadi petani modern, aku bangga jadi petani
3. Hutan lestari..tidak ada penebangan hutan secara sembarangan
4. Daya beli rakyat tinggi
5. Stabilitas sangat tinggi (ekonomi, sosial, poltik, hankam)
6. Freeport dan LNG Tangguh dinasionalisasi
7. Ada jembatan atau tunel antara pulau-pulau besar (sumatra-jawa-kalimantan-sulawesi)
jeppy123 April 21st, 2009, 01:48 PM ^^ Kalau untuk olimpiade juga sudah ada rencananya, tahun 2050, moga" benar-benar terjadi:)
AceN April 21st, 2009, 02:03 PM g berasa baca blog nya akhyaree pindah kesini..haha..
jeppy123 April 21st, 2009, 02:32 PM ^^ eehhmm mksdnya thread ini udh prnh dibhas seblmnya ? klo iayh nnti ak ttup thread in
AceN April 21st, 2009, 03:03 PM Nggak, belom. Cuma g merasa kalo dipenuhi hal-hal yang terlalu optimistis dan jauh dari realistis juga gak baek..hoho
tollfreak April 21st, 2009, 04:12 PM Indonesia tuh sebenernya negara yang gak bisa dibilang negara miskin.. tapi saking pesimisnya orang Indonesia.. mereka sebut negaranya sendiri sebagai negara paling miskin di dunia.. mereka yang bilang kalo negara ini miskin kebanykan gak bisa kasih bukti yang sama dengan keadaan Indonesia sekarang..
Reserve Indonesia sekarang udah lebih besar daripada AS. Banyak yang pesimis karena media barat most of the time mengekspose hal-hal yang jelek dari indonesia, seperti polusi, macet, pemulung, banjir, dll. Padahal hal2 tersebut juga terjadi di negara2 barat. Padahal, di AS aja banjir abis hujan deras sering terjadi dan waktu tahun 2006 di Astoria, New York terjadi mati lampu selama hampir 1 minggu gara2 gardu listrik meledak karena banyaknya AC yang nyala waktu temperature nya mencapai 100 F. Pemulung jumlahnya tidak jumlahnya tidak berbeda jauh daripada di Jakarta di kota2 yang selalu dibilang "indah" seperti SF,NYC,LA,Detroit dan Washington D.C.
oweeyman April 22nd, 2009, 05:19 AM ^^maap.. reserve indonesia artinya apa?:D gak mudeng:D
jeppy123 April 22nd, 2009, 03:30 PM Reserve Indonesia sekarang udah lebih besar daripada AS. Banyak yang pesimis karena media barat most of the time mengekspose hal-hal yang jelek dari indonesia, seperti polusi, macet, pemulung, banjir, dll. Padahal hal2 tersebut juga terjadi di negara2 barat. Padahal, di AS aja banjir abis hujan deras sering terjadi dan waktu tahun 2006 di Astoria, New York terjadi mati lampu selama hampir 1 minggu gara2 gardu listrik meledak karena banyaknya AC yang nyala waktu temperature nya mencapai 100 F. Pemulung jumlahnya tidak jumlahnya tidak berbeda jauh daripada di Jakarta di kota2 yang selalu dibilang "indah" seperti SF,NYC,LA,Detroit dan Washington D.C.
Ya.. Ya.. benaar itu.. :ohno:
Trip2Java April 22nd, 2009, 04:01 PM Indonesia 2050 harapanku
1.kesenjangan pembangunan antar wilayah di indonesia tidak terlampau jauh, lebih merata dan mampu bersaing sebagai wilayah-wilayah yang siap dan bagus dalam menyediakan fasilitas untuk tujuan investasi.
2. IPM yang tinggi dari seluruh penduduk Indonesia ( biar yang bodo & begonya * orang2 tua sekarang* wafat dulu, nah tinggal generasi2 muda sekarang yang sudah mendapat pendidikan layak sebagai generasi penerus pembangunan )
heuheu...aku ndiri dah omah-omah kali ya saat itu.
3. GAP antara Jakarta sebagai kota terbesar dengan kota2 lain seperti Surabaya, Batam, Medan dan Bandung tidaklah terlalu jauh dalam hal kemajuan ( fasilitas perkotaan modern, skyline, penduduk, aktifitas ekonomi, PAD ), gak seperti sekarang yang masih terlihat timpang.
jadi nantinya semua kota besar di Indonesia bisa bersaing ketat dalam segala hal, tidak di dominasi oleh Jakarta melulu.
dan bergerak cepat dan dinamis sebagai global city.
4. .....mikir dulu ( gi males ngetik )
jeppy123 April 22nd, 2009, 04:03 PM ^^ amin amin
afkoelenz May 6th, 2009, 11:43 PM Indonesia tuh sebenernya negara yang gak bisa dibilang negara miskin.. tapi saking pesimisnya orang Indonesia.. mereka sebut negaranya sendiri sebagai negara paling miskin di dunia.. mereka yang bilang kalo negara ini miskin kebanykan gak bisa kasih bukti yang sama dengan keadaan Indonesia sekarang..
^^^^ Bener bgt. Gw suka gedeg temen2 gw pada pesimis terhadap rencana pemabngunan2 indo yg gw kasi liat k mereka.:ohno: Kebanyakan biasanya org2 dr daerah bukan jakarta ato org yg ud lama tinggal d luar negeri.
kadang2 orang lupa sama yang namanya CHANGE. Rakyat Indonesia lupa dan media tidak mengexpose negara kita sebagai salah satu Macan Asia:banana::banana:
afkoelenz May 6th, 2009, 11:48 PM Reserve Indonesia sekarang udah lebih besar daripada AS. Banyak yang pesimis karena media barat most of the time mengekspose hal-hal yang jelek dari indonesia, seperti polusi, macet, pemulung, banjir, dll. Padahal hal2 tersebut juga terjadi di negara2 barat. Padahal, di AS aja banjir abis hujan deras sering terjadi dan waktu tahun 2006 di Astoria, New York terjadi mati lampu selama hampir 1 minggu gara2 gardu listrik meledak karena banyaknya AC yang nyala waktu temperature nya mencapai 100 F. Pemulung jumlahnya tidak jumlahnya tidak berbeda jauh daripada di Jakarta di kota2 yang selalu dibilang "indah" seperti SF,NYC,LA,Detroit dan Washington D.C.
Iya bener bgt!!! Tapi biasanay yg nyadar hal kyk gini cuma kita2 yg udah sempet ke luar,, mayoritas dr orang yg g pernah keluar Indonesia pasti bilangnya klo org bule itu ganteng, keren, bersih, n stuff. banyak yg bilang jakarta kerjanya banjir, iniklah itulah. padahal kan g jauh beda sm kota2 yg dipikir "indah" tsb..
Beberapa org masih bilang klo pembangunan terjadi TERUS MENERUS di Jakarta. Yang lain g kebagian. Wake up man! Sekarang hampir dmana2 terjadi pembangunan yg drastis, ngga drastis2 bgt,, tetapi ud mulai menyebar . Lihat saja Trans Studio d Makassar? Apakah Jakarta punya semacam itu hehehe:cheers:
Venantio May 9th, 2009, 01:28 AM Reserve Indonesia sekarang udah lebih besar daripada AS. Banyak yang pesimis karena media barat most of the time mengekspose hal-hal yang jelek dari indonesia, seperti polusi, macet, pemulung, banjir, dll. Padahal hal2 tersebut juga terjadi di negara2 barat. Padahal, di AS aja banjir abis hujan deras sering terjadi dan waktu tahun 2006 di Astoria, New York terjadi mati lampu selama hampir 1 minggu gara2 gardu listrik meledak karena banyaknya AC yang nyala waktu temperature nya mencapai 100 F. Pemulung jumlahnya tidak jumlahnya tidak berbeda jauh daripada di Jakarta di kota2 yang selalu dibilang "indah" seperti SF,NYC,LA,Detroit dan Washington D.C.
Tollfreak ngomongin negara-negara Barat tapi yang disebut cuma US doang... hehehe...
Masalah banjir, memang di US beberapa kali terjadi, dan juga tanah longsor, demikian pula di Canada. Hanya saja, kalau di Indonesia (dalam hal ini di Jakarta) banyak penduduk yang tinggal di bantaran kali dan selalu kebanjiran, padahal jelas-jelas dilarang. Sejauh yang saya tahu, banjir di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh human error, sementara banjir atau tanah longsor di US atau Canada biasanya murni bencana alam.
Pemulung mungkin memang ada di US, tapi mereka yang punya mata pencaharian dari ngorek-ngorek sampah dan tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah jelas tidak ditemukan di US maupun Canada. Jadi mesti diperhatikan, pemulung yang seperti di Indonesia tidak ada di US atau di Canada. Pengelolaan sampah pun dapat dikategorikan sangat baik di negara yang saya sebut, tapi bagaimana pengelolaan sampah di Tanah Air? Kita bisa lihat sendiri....
Mati listrik? Memang di US atau Canada pernah terjadi. Tapi perbedaannya adalah: mati listrik di Indonesia sangat sering terjadi, sehingga kalau dihitung secara akumulatif dalam setahun pasti sudah lebih dari satu minggu; di samping itu di luar Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, listrik masih belum merata. Di luar Jawa apalagi... Mati listrik terjadi karena memang masih belum mampu mencukupi kebutuhan warga, jadi masih sering mati bahkan harus giliran.... Malah masih banyak warga di pedesaan yang belum menikmati aliran listrik.
Sementara itu di US atau Canada, mati listrik terjadi biasanya karena ada kerusakan entah diakibatkan overcapacity (bukan kekurangan supply lho...) atau karena bencana alam seperti tornado atau kerusakan lainnya. Jadi bukan terjadi akibat kurang meratanya penyebaran listrik karena bisa dikatakan sebagian besar penduduk (mungkin di atas 98% jumlah penduduk) sudah mendapatkan pasokan listrik yang cukup. Memang sekali terjadi mati listrik, jangka waktunya cukup lama sehingga menyulitkan penduduk, apalagi saat winter.
Mengenai polusi, wahh... yang jelas saya sudah merasakan sendiri bedanya hidup di negeri kulkas ini, yaitu di kota Toronto dibandingkan dengan Jakarta; dalam hal polusi. Udara Toronto sangat jauh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Maaf untuk mengatakan hal ini...
Mengenai kota-kota yang indah... Keindahan merupakan hal yang unik tapi kebersihan dan ketertiban adalah hal yang universal. Kota-kota di Indonesia memiliki keindahan tersendiri yang tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan kota-kota di luar Indonesia. Tapi kalau berkaitan dengan kebersihan, yahh... sangat disayangkan, umumnya kota-kota di negara maju seperti US atau Canada unggul dibandingkan kota-kota di Indonesia. Khususnya Canada, kota-kotanya mungkin dari sisi keindahan terbilang biasa-biasa saja, tapi dari sisi kebersihan dan ketertiban, rasanya kota di Indonesia perlu belajar banyak dari mereka. Saya tidak pernah menemukan perkampungan kumuh di pinggir sungai yang airnya hitam dan bau di negara-negara maju... tapi saya menemukannya di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia...
Saya tidak sedang pesimis, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa Indonesia masih harus banyak berbenah dan mengembangkan diri. Dan saya yakin itu pasti bisa dilakukan, hanya saja perlu sinergi antara pemerintah dan warganya. Tidak bisa hanya menggantungkan diri dari pemerintah atau hanya warga saja. Semua harus bersatu untuk berkembang. Buka mata dan banyaklah belajar dari negara yang sudah maju....
Yakinlah bahwa semua pasti bisa diatasi....
kaki_langit May 9th, 2009, 05:04 PM Hehehehe ..... Kalau mental pejabat, birokrasi/aparat pemerintahan dan kita-kita + paradigma pembangunan sama seperti sekarang ... gw nggak yakin kita bisa bersaing kedepan sama negara-negara seperti misalnya Vietnam ..
Apakah anda tahu bahwa saat ini kita membangun Indonesia dengan konsep "Besar Pasak daripada Tiang" dan proyek infrastruktur dasar yang kita bangun selama ini (jalan raya, listrik, irigasi, air bersih, sekolah/pendidikan dan kesehatan) kita bangun dengan sebagian besar mengandalkan hutang/pinjaman LN dan investasi asing - bukan berdasarkan kemampuan internal kita sendiri. Hal ini berimplikasi sangat luas ... Kita harus menyerahkan kedaulatan ekonomi kita kepada mereka ..
Venantio May 9th, 2009, 07:50 PM Hehehehe ..... Kalau mental pejabat, birokrasi/aparat pemerintahan dan kita-kita + paradigma pembangunan sama seperti sekarang ... gw nggak yakin kita bisa bersaing kedepan sama negara-negara seperti misalnya Vietnam ..
Apakah anda tahu bahwa saat ini kita membangun Indonesia dengan konsep "Besar Pasak daripada Tiang" dan proyek infrastruktur dasar yang kita bangun selama ini (jalan raya, listrik, irigasi, air bersih, sekolah/pendidikan dan kesehatan) kita bangun dengan sebagian besar mengandalkan hutang/pinjaman LN dan investasi asing - bukan berdasarkan kemampuan internal kita sendiri. Hal ini berimplikasi sangat luas ... Kita harus menyerahkan kedaulatan ekonomi kita kepada mereka ..
Sebenarnya menurut saya, tidak menjadi masalah pembangunan dengan menggunakan pinjaman dari luar. Masalahnya adalah pada cara pengelolaan atau loan management-nya.
Jika penggunaan/pemanfaatannya benar dan dikelola dengan baik dan transparan serta tertib dalam proses pengembaliannya; tidak lupa juga harus produktif, tentu pinjaman luar negeri itu tidak menjadi duri, tapi justru sangat bermanfaat. Salah satu cara pengelolaan yang baik adalah ratio debt atas aset harus seimbang atau tidak berada pada point yang sangat riskan. Aset harus dikelola agar produktif. Dan pada kenyataannya kita memang sangat kaya akan aset, baik alam maupun manusia.
Permasalahannya adalah kita tidak mampu mengelola hutang dengan baik
dan akibatnya posisi hutang atas aset kita menjadi tidak seimbang. Di samping itu, pemanfaatan hutang tidak transparan dan masih perlu dipertanyakan mengenai apakah memang digunakan dengan tepat atau tidak...
~MELVINDONESIA~ May 9th, 2009, 08:01 PM OPTIMIS tapi REALISTIS...
Kyknya cmn itu kata yg tepat bwt mnggambarkan masa depan Indonesia,.
Alam melimpah,tp kurang dapat dikelola dengan baik,cmn itu masalahnya...
Smoga Indonesia bner2 bs jadi slah satu kekuatan ekonomi dunia yipeee...
kaki_langit May 10th, 2009, 12:25 PM Sebenarnya menurut saya, tidak menjadi masalah pembangunan dengan menggunakan pinjaman dari luar. Masalahnya adalah pada cara pengelolaan atau loan management-nya.
Jika penggunaan/pemanfaatannya benar dan dikelola dengan baik dan transparan serta tertib dalam proses pengembaliannya; tidak lupa juga harus produktif, tentu pinjaman luar negeri itu tidak menjadi duri, tapi justru sangat bermanfaat. Salah satu cara pengelolaan yang baik adalah ratio debt atas aset harus seimbang atau tidak berada pada point yang sangat riskan. Aset harus dikelola agar produktif. Dan pada kenyataannya kita memang sangat kaya akan aset, baik alam maupun manusia.
Permasalahannya adalah kita tidak mampu mengelola hutang dengan baik
dan akibatnya posisi hutang atas aset kita menjadi tidak seimbang. Di samping itu, pemanfaatan hutang tidak transparan dan masih perlu dipertanyakan mengenai apakah memang digunakan dengan tepat atau tidak...
Bahasa terang pernyataan gw seperti ini:
Selama mental maling pejabat dan aparat pemerintah/birokrasi seperti sekarang ini ... jangan mengharapkan hutang/pinjaman yang kita terima selama ini akan menjadi asset yang positif bagi kita .... Hahahaha
Sebelumnya gw mengharapkan SBY dapat memperbaiki masalah yang "sangat penting" ini... tapi ternyata performancenya sangat mengecewakan karena ybs nggak bisa bersikap "Tegas" dan nggak mau mengambil sikap "All Out" terhadap "Kanker" stadium IV yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara ini.
Sekedar renungan:
"Sebuah pademangan yang terdiri dari banyak maling, akan membuat sebuah kabupaten tidak bisa
berdiri kokoh. Sebuah kabupaten jika terdiri dari banyak maling, tidak bisa membuat sebuah kepatihan berdiri kokoh. Sebuah kepatihan yang terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kesultanan berdiri kokoh"
Paham ...... Hehehehe
Venantio May 10th, 2009, 05:43 PM Sama dengan paragraph terakhir dari pernyataan saya di atas kan...?
heartstation May 10th, 2009, 05:50 PM Tempat tinggal saya jarang mati lampu. Paling setahun cuma pada bulan2 tertentu aja n itu cuma sekitar 5 jam dan disebabkan untuk keperluan maintenance ato perbaikan.
Air pam udah bisa langsung diminum. Pemulung jarang lewat soalnya Dinas Kebersihannya teratur ngambil sampah n para pemulung biasanya langsung ke TPA.
Jalanan bersih, tukang sapu jalan standby dari fajar sampe malem (dgn shift tentunya), kerjanya ga males2an, gajinya aja jutaan.
Cuma kalo pengamen n pengemis masih....
asek dah..
rilham2new May 12th, 2009, 04:01 PM Indonesia tuh sebenernya negara yang gak bisa dibilang negara miskin.. tapi saking pesimisnya orang Indonesia.. mereka sebut negaranya sendiri sebagai negara paling miskin di dunia.. mereka yang bilang kalo negara ini miskin kebanykan gak bisa kasih bukti yang sama dengan keadaan Indonesia sekarang..
49% penduduk Indonesia hidup dengan uang kurang dari 2 Dollar sehari ..... Konsumsi protein hewani orang Indonesia sangat rendah sekali di Asia Tenggara. Dengan penghasilan kecil, jangan lupa kalau biaya kesehatan dan pendidikan Indonesia tidak gratis .... Gratis pun tidak konsisten, dan seringkali bersyarat (seringkali memberatkan).
Banyak bukti kok kalau Indonesia masih susah .... Soalnya di tempat tinggal aku sekarang, bawah tol di daerah penjaringan-Pluit-Jelambar ada perumahan kumuh..... Melihat rel kereta api, kiri kanannya perumahan triplek super padat.... Kali Banjir Kanal juga banyak pemukiman bantarannya (itu di tepian sungai ... tapi sudah mulai dibersihkan, soalnya kalinya udah mulai diturap ... )
Di Luar Jakarta, masih banyak kok yang susah.. Waktu aku ke Jogja (yang bagian luar kotanya) jalan2 ke Bantul, Gunung Kidul, banyak banget yang susah/miskin. Paling miskin di dunia, mungkin tidak. Tapi sangat mencolok antara kaya dan miskinnya ... Mungkin ada benarnya .... ;). Dan usaha nyata untuk merapatkan jurang itu memang gak bisa dilihat sih ... Kalau dikatakan tidak ada kayaknya terlalu kasar, tapi memang tidak bisa dilihat kenyataannya (dan hasilnya).
Indonesia tidak lantas jadi kaya karena di sana ada Grand Indonesia dan Plaza Indonesia di dalamnya... Tidak lantas jad kaya karena ada Terminal 3, atau Jalan Tol baru di se-antero Jabotabek. Untuk perubahan memang iya, kta berusaha menapaki, susun bata satu-per-satu. Tapi, hasilnya masih pelan (dan masih kurang merata)....
Aku setuju, dengan ucapan Melvin di atas... OPTIMIS tapi REALISTIS,, dan jangan sedih kalau sampai kita LANSIA Indonesia ini masih belum memenuhi apa yang kita harapkan, tapi kita harus ikhlas kalau masa itu datang di masa anak-cucu kita (ntah generasi ke berapa di bawah kita nanti...).
afkoelenz May 12th, 2009, 05:07 PM 49% penduduk Indonesia hidup dengan uang kurang dari 2 Dollar sehari ..... Konsumsi protein hewani orang Indonesia sangat rendah sekali di Asia Tenggara. Dengan penghasilan kecil, jangan lupa kalau biaya kesehatan dan pendidikan Indonesia tidak gratis .... Gratis pun tidak konsisten, dan seringkali bersyarat (seringkali memberatkan).
Banyak bukti kok kalau Indonesia masih susah .... Soalnya di tempat tinggal aku sekarang, bawah tol di daerah penjaringan-Pluit-Jelambar ada perumahan kumuh..... Melihat rel kereta api, kiri kanannya perumahan triplek super padat.... Kali Banjir Kanal juga banyak pemukiman bantarannya (itu di tepian sungai ... tapi sudah mulai dibersihkan, soalnya kalinya udah mulai diturap ... )
Di Luar Jakarta, masih banyak kok yang susah.. Waktu aku ke Jogja (yang bagian luar kotanya) jalan2 ke Bantul, Gunung Kidul, banyak banget yang susah/miskin. Paling miskin di dunia, mungkin tidak. Tapi sangat mencolok antara kaya dan miskinnya ... Mungkin ada benarnya .... ;). Dan usaha nyata untuk merapatkan jurang itu memang gak bisa dilihat sih ... Kalau dikatakan tidak ada kayaknya terlalu kasar, tapi memang tidak bisa dilihat kenyataannya (dan hasilnya).
Indonesia tidak lantas jadi kaya karena di sana ada Grand Indonesia dan Plaza Indonesia di dalamnya... Tidak lantas jad kaya karena ada Terminal 3, atau Jalan Tol baru di se-antero Jabotabek. Untuk perubahan memang iya, kta berusaha menapaki, susun bata satu-per-satu. Tapi, hasilnya masih pelan (dan masih kurang merata)....
Aku setuju, dengan ucapan Melvin di atas... OPTIMIS tapi REALISTIS,, dan jangan sedih kalau sampai kita LANSIA Indonesia ini masih belum memenuhi apa yang kita harapkan, tapi kita harus ikhlas kalau masa itu datang di masa anak-cucu kita (ntah generasi ke berapa di bawah kita nanti...).
Maaf, jika anda melihat data2 wikipedia, kepresidenan, dan lain2nya tentang kemiskinan di Indonesia, Indonesia cuma punya 15% ato 16% (tuker2) orang miskin (yg hidup d bawah 2 dollar sehari), yang kira2 sekitar 30 juta orang.. Please update your mind on things like statistic, makanya bnyak org Indonesia yang statistic dan pandangannya terhadap Indonesia masih sangat jelek dan pesimis, padahal negara kita itu ud lumayan maju, menuju kemajuan pastinya..
Cuma untuk facts aj, berdasarkan CNN, orang homeless di LA ada 75000 orang, pasti org yg g pernah ke luar negeri g percaya, krn image negara Western selalu yg baik2, sedangkan media2 negara kita kerjanya hal2 buruk semua...
trus yg namanya org miskin itu, ad d seluruh dunia, Spain aja punya 18% data kemiskinannya. Di US jg ada kok org 2yg tinggal d bawah jembatann, banyak,, especially in big cities, kyk New York, bakan beberapa tinggal di dekat jalur kereta api, dan gap di US itu juga tinggi, walaupun g setinggi negara kita.
lagian jg, misalnya mau bandingin Indonesia, bandingainnya hrs sama negara besar juga, kyk China, US,, klo dibandingin sm singapur g matched bgt..
Btw bandingin jumlah skyscrapers di Jakarta sm London, jelas banyakan JAKARTA. London itu kota tua.
Makasih, cuma sekdar saran untuk menjauhi yg namany stereotype, dan research lebih lanjut. PEACE.
had94zz May 12th, 2009, 06:53 PM Maaf, jika anda melihat data2 wikipedia, kepresidenan, dan lain2nya tentang kemiskinan di Indonesia, Indonesia cuma punya 15% ato 16% (tuker2) orang miskin (yg hidup d bawah 2 dollar sehari), yang kira2 sekitar 30 juta orang.. Please update your mind on things like statistic, makanya bnyak org Indonesia yang statistic dan pandangannya terhadap Indonesia masih sangat jelek dan pesimis, padahal negara kita itu ud lumayan maju, menuju kemajuan pastinya..
Cuman mau nambah doang, tapi Wikipedia itu adalah: Unreliable Source..
Informasi yang Wikipedia kasih itu bisa diganti sama siapa aja worldwide yang bisa meng - akses websitenya dan punya account yang juga free..
Jadi~~ :-/
afkoelenz May 12th, 2009, 09:53 PM Cuman mau nambah doang, tapi Wikipedia itu adalah: Unreliable Source..
Informasi yang Wikipedia kasih itu bisa diganti sama siapa aja worldwide yang bisa meng - akses websitenya dan punya account yang juga free..
Jadi~~ :-/
Maaf, Wikipedia itu di mantain sm server nya dengan baik, informasi2 g jelas dan g reliable bakal dihapus sama mereka. Mereka juga punya referensi ya, coba dicek lagi. kalo masih belum percaya, silahkan k websitenya Badan Pusat Statistik Indonesia, atau ke website nya CIA, ataupun tinggal ke websitenya UN. CLear deh semuanya...
Masih belum percaya kalau org miskin di Indonesia itu cuma sekitar 15%? C'mon man, Wake up! This is the new Indonesia, not the old one that u used to think of.
Damai!
DJ_Archuleta May 13th, 2009, 10:52 AM Thailand turns into Indonesia - and vice versa
Thailand likes to call itself The Land of Smiles. And for a while after the advent of democracy in 1992 this seemed to be unusually accurate for an official slogan.
Democracy seemed to flourish. Even during the traumatic Asian economic crisis of 1997 the generals stayed in their barracks. Growth quickly returned. The tourists flooded in. Foreign investors smiled on the Thais, who returned the favour.
In the parallel universe known as Indonesia, the picture was more ominous. Its slogan, Unity in Diversity, seemed an exercise in dark sarcasm. Diversity was hammered into frightened unity by its military dictator, Soeharto. When the Asian crisis forced Soeharto out of power in 1998 the outlook only seemed to darken.
A succession of simpletons and underperformers took the presidency. The economy was moribund. Islam woke from its long slumber under Soeharto and seemed to be asserting itself. Its diversity would now be repressed by the Muslim majority, it appeared.
Indonesia's prospects seemed to go from bad to worse. Terrorists bombed tourists in the peaceful holiday destination of Bali. The Petri dish of Indonesian Islam seemed to be breeding a newly virulent form of violent extremism. Investors gave the country a wide berth.
If Thailand seemed to represent sunrise in South-East Asia, Indonesia appeared to be the region's nightfall.
Today we see an extraordinary role reversal. Thailand is now a wreck, suffering a constitutional crisis, emergency rule and an investment strike.
As the Bangkok Post put it last month: "How could the Rice Bowl of Asia, a trade and transport hub of the Greater Mekong sub-region, an erstwhile Asian Tiger and 'Amazing Thailand' in tourism terms … come dangerously close to becoming a failed state?"
Indonesia, on the other hand, is stable and tolerant under a mature and clean president, with better growth prospects than any of the states in the region. The US think tank Freedom House has designated Indonesia for the first time as the only fully free and democratic country in South-East Asia.
As Andrew MacIntyre and Douglas Ramage put it in a paper for the Australian Strategic Policy Institute: "Indonesia in 2008 is a stable, competitive electoral democracy, with a highly decentralised system of governance, achieving solid rates of economic growth, under competent national leadership, and playing a constructive role in the regional and broader international community."
While Indonesia glowed with the success of hosting 189 nations' representatives at the Bali climate change conference in December 2007, Thailand was humiliated last month when it had to abort a summit of 16 national leaders for the East Asian summit.
With the Thai Army rendered impotent by surging red-shirted protesters in Pattaya, the leaders of China and Japan were evacuated by helicopter, and other leaders' planes turned around in midair. It was a shocking blow to Thai credibility, unable to host a meeting, incapable of protecting world leaders on its soil.
Consider the same point and counterpoint last weekend.
While about 20,000 red-shirted protesters took to the streets of Bangkok to demonstrate against the violently repressive tactics of the unelected government, Indonesia announced the results of its peaceful parliamentary elections.
What happened? How did these two key states of South-East Asia come to trade places so dramatically?
Thailand's trajectory changed with the decision to mount an unconstitutional coup against the prime minister Thaksin Shinawatra, first elected in 2001 and resoundingly re-elected in 2005.
The billionaire businessman was a polarising leader. He was wildly popular with the rural poor and the working class, but bitterly opposed by the urban elites and the army.
The decision to send the army to remove him came from the royal palace.
The last time the king had intervened decisively in politics was to end a violent constitutional crisis. This time he provoked one.
The army and the palace imposed an unelected regime on the country, promising future elections. But Thaksin's supporters wage an unending war of civil disobedience. Thaksin himself, running from a corruption charge, continues to foment protest from abroad. Thai analysts say it is hard to see any resolution. The two sets of opposing forces are roughly equal, and an election would be unlikely to solve the stand-off, they say.
Indonesia's fortunes pivoted on the election of Susilo Bambang Yudhoyono, known universally in Indonesia as SBY. The former general has proved to be wise as well as popular since taking power in 2004. He is pro-business and pro-West, and also forcefully anti-terrorism and anti-corruption. Indeed, he has allowed the prosecution of his own brother-in-law on corruption charges.
Islamic political parties have moderated, not radicalised.
Indonesia now has a vibrant free press and a judiciary that is uneven but improving. Democracy has become solidly legitimised - generals and muftis alike compete for power at the ballot box, not in the streets. He is the easy favourite for the two-step presidential election due in July with a run-off in September, if required.
The region is suffering from the global financial crisis. But while the Asian Development Bank forecasts that Thai economic growth will fall from 2.6 per cent last year to minus 2 per cent this year, it expects Indonesia to suffer more mildly, slowing from 6.1 per cent to 3.6 per cent.
The essential difference is that Indonesian power elites universally respect the legitimising power of democracy. The Thais have not. And the leading source of anti-democratic arrogance in Thailand has proved to be the king. So Indonesia has emerged as a model state, a living rebuttal of the notion that Islam and democracy are incompatible. Its diversity has unified behind democracy. Thailand is turning into just another sad, broken autocracy. The smile has become a grimace.
Venantio May 13th, 2009, 06:20 PM Thailand turns into Indonesia - and vice versa
Thailand likes to call itself The Land of Smiles. And for a while after the advent of democracy in 1992 this seemed to be unusually accurate for an official slogan.
Democracy seemed to flourish. Even during the traumatic Asian economic crisis of 1997 the generals stayed in their barracks. Growth quickly returned. The tourists flooded in. Foreign investors smiled on the Thais, who returned the favour.
In the parallel universe known as Indonesia, the picture was more ominous. Its slogan, Unity in Diversity, seemed an exercise in dark sarcasm. Diversity was hammered into frightened unity by its military dictator, Soeharto. When the Asian crisis forced Soeharto out of power in 1998 the outlook only seemed to darken.
A succession of simpletons and underperformers took the presidency. The economy was moribund. Islam woke from its long slumber under Soeharto and seemed to be asserting itself. Its diversity would now be repressed by the Muslim majority, it appeared.
Indonesia's prospects seemed to go from bad to worse. Terrorists bombed tourists in the peaceful holiday destination of Bali. The Petri dish of Indonesian Islam seemed to be breeding a newly virulent form of violent extremism. Investors gave the country a wide berth.
If Thailand seemed to represent sunrise in South-East Asia, Indonesia appeared to be the region's nightfall.
Today we see an extraordinary role reversal. Thailand is now a wreck, suffering a constitutional crisis, emergency rule and an investment strike.
As the Bangkok Post put it last month: "How could the Rice Bowl of Asia, a trade and transport hub of the Greater Mekong sub-region, an erstwhile Asian Tiger and 'Amazing Thailand' in tourism terms … come dangerously close to becoming a failed state?"
Indonesia, on the other hand, is stable and tolerant under a mature and clean president, with better growth prospects than any of the states in the region. The US think tank Freedom House has designated Indonesia for the first time as the only fully free and democratic country in South-East Asia.
As Andrew MacIntyre and Douglas Ramage put it in a paper for the Australian Strategic Policy Institute: "Indonesia in 2008 is a stable, competitive electoral democracy, with a highly decentralised system of governance, achieving solid rates of economic growth, under competent national leadership, and playing a constructive role in the regional and broader international community."
While Indonesia glowed with the success of hosting 189 nations' representatives at the Bali climate change conference in December 2007, Thailand was humiliated last month when it had to abort a summit of 16 national leaders for the East Asian summit.
With the Thai Army rendered impotent by surging red-shirted protesters in Pattaya, the leaders of China and Japan were evacuated by helicopter, and other leaders' planes turned around in midair. It was a shocking blow to Thai credibility, unable to host a meeting, incapable of protecting world leaders on its soil.
Consider the same point and counterpoint last weekend.
While about 20,000 red-shirted protesters took to the streets of Bangkok to demonstrate against the violently repressive tactics of the unelected government, Indonesia announced the results of its peaceful parliamentary elections.
What happened? How did these two key states of South-East Asia come to trade places so dramatically?
Thailand's trajectory changed with the decision to mount an unconstitutional coup against the prime minister Thaksin Shinawatra, first elected in 2001 and resoundingly re-elected in 2005.
The billionaire businessman was a polarising leader. He was wildly popular with the rural poor and the working class, but bitterly opposed by the urban elites and the army.
The decision to send the army to remove him came from the royal palace.
The last time the king had intervened decisively in politics was to end a violent constitutional crisis. This time he provoked one.
The army and the palace imposed an unelected regime on the country, promising future elections. But Thaksin's supporters wage an unending war of civil disobedience. Thaksin himself, running from a corruption charge, continues to foment protest from abroad. Thai analysts say it is hard to see any resolution. The two sets of opposing forces are roughly equal, and an election would be unlikely to solve the stand-off, they say.
Indonesia's fortunes pivoted on the election of Susilo Bambang Yudhoyono, known universally in Indonesia as SBY. The former general has proved to be wise as well as popular since taking power in 2004. He is pro-business and pro-West, and also forcefully anti-terrorism and anti-corruption. Indeed, he has allowed the prosecution of his own brother-in-law on corruption charges.
Islamic political parties have moderated, not radicalised.
Indonesia now has a vibrant free press and a judiciary that is uneven but improving. Democracy has become solidly legitimised - generals and muftis alike compete for power at the ballot box, not in the streets. He is the easy favourite for the two-step presidential election due in July with a run-off in September, if required.
The region is suffering from the global financial crisis. But while the Asian Development Bank forecasts that Thai economic growth will fall from 2.6 per cent last year to minus 2 per cent this year, it expects Indonesia to suffer more mildly, slowing from 6.1 per cent to 3.6 per cent.
The essential difference is that Indonesian power elites universally respect the legitimising power of democracy. The Thais have not. And the leading source of anti-democratic arrogance in Thailand has proved to be the king. So Indonesia has emerged as a model state, a living rebuttal of the notion that Islam and democracy are incompatible. Its diversity has unified behind democracy. Thailand is turning into just another sad, broken autocracy. The smile has become a grimace.
^^That's absolutely another positive and realistic opinion... Congratulation and two thumbs up to all of my Indonesian friends for your successful parliamentary elections... Hope our country will be getting better and better. God Bless you all...
oweeyman May 13th, 2009, 06:58 PM 49% penduduk Indonesia hidup dengan uang kurang dari 2 Dollar sehari ..... Konsumsi protein hewani orang Indonesia sangat rendah sekali di Asia Tenggara. Dengan penghasilan kecil, jangan lupa kalau biaya kesehatan dan pendidikan Indonesia tidak gratis .... Gratis pun tidak konsisten, dan seringkali bersyarat (seringkali memberatkan).
Banyak bukti kok kalau Indonesia masih susah .... Soalnya di tempat tinggal aku sekarang, bawah tol di daerah penjaringan-Pluit-Jelambar ada perumahan kumuh..... Melihat rel kereta api, kiri kanannya perumahan triplek super padat.... Kali Banjir Kanal juga banyak pemukiman bantarannya (itu di tepian sungai ... tapi sudah mulai dibersihkan, soalnya kalinya udah mulai diturap ... )
ayo laahh.. pemukiman kumuh itu di Hong Kong, New York, Bangkok, Tokyo, Mumbai itu ada (secara gw barusan nyebut kota2 yang sejenis sama Jakarta karena padat dan ada di negara yang ekonominya bagus)
trus, kalo hampir setengah dari orang Indonesia hidup dengan uang <US$2 per hari kenapa pengemis di jalanan itu bisa punya penghasilan 45.000 sehari(secara mereka kerja dari pagi sampe malem masa gak ada pengendara mobil ngasih duit 5000-an.. minimal 5 orang).. kalo para pengemis yang hidup di kota (kalo dia lebih kreatif dikit) jadi tukang cuci motor sekali cuci 7000 perak aja kalo sehari ada 10 motor di cuci >1juta juga dapet (sebulan)..
itu juga yang kerjaannya kasar lho.. yang kurang dari 2 dollar itu gak kerja kalee??:tongue2:
soal syarat pendidikan+kesehatan gratis emang syaratnya apa? setahu saya pemerintah udah baik ngasih pendidikan+kesehatan gratis.. emang di China (negara superpower asia) pendidikan ada yang bisa kasih gratis sampe lulus SMP? yang saya tau di China sekolah gratis cuma sampe lulus SD. .
soal kesehatan : obat2 yang seribuan rupiah itu emang subsidinya gak berat ya? apalagi kalo hampir setengah orang Indonesia itu banyak yang sakit.. pengobatannya mau digratisin semua? emang uang negara cuma buat ngobatin orang sakit?? buat bayar dokter, obat, rumah sakit?? ya enggak laahh..
btw, orang miskin Indonesia bukan 49% dari penduduk total.. tapi cuma 15%
oweeyman May 13th, 2009, 07:22 PM GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $908.242 billion
- Per capita $3,986
pendapatan para pekerja di Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
ada yang aneh.. banyak orang Indonesia bilang kalo GDP Indonesia itu masih dibawah $1000.. padahal udah hampir 4x dari $1000..
rilham2new May 13th, 2009, 08:19 PM Maaf, jika anda melihat data2 wikipedia, kepresidenan, dan lain2nya tentang kemiskinan di Indonesia, Indonesia cuma punya 15% ato 16% (tuker2) orang miskin (yg hidup d bawah 2 dollar sehari), yang kira2 sekitar 30 juta orang.. Please update your mind on things like statistic, makanya bnyak org Indonesia yang statistic dan pandangannya terhadap Indonesia masih sangat jelek dan pesimis, padahal negara kita itu ud lumayan maju, menuju kemajuan pastinya..
Cuma untuk facts aj, berdasarkan CNN, orang homeless di LA ada 75000 orang, pasti org yg g pernah ke luar negeri g percaya, krn image negara Western selalu yg baik2, sedangkan media2 negara kita kerjanya hal2 buruk semua...
trus yg namanya org miskin itu, ad d seluruh dunia, Spain aja punya 18% data kemiskinannya. Di US jg ada kok org 2yg tinggal d bawah jembatann, banyak,, especially in big cities, kyk New York, bakan beberapa tinggal di dekat jalur kereta api, dan gap di US itu juga tinggi, walaupun g setinggi negara kita.
lagian jg, misalnya mau bandingin Indonesia, bandingainnya hrs sama negara besar juga, kyk China, US,, klo dibandingin sm singapur g matched bgt..
Btw bandingin jumlah skyscrapers di Jakarta sm London, jelas banyakan JAKARTA. London itu kota tua.
Makasih, cuma sekdar saran untuk menjauhi yg namany stereotype, dan research lebih lanjut. PEACE.
Yang 49% itu data bank dunia, gak tahu deh data kapan tuh (kayaknya baru baca di KOMPAS tahun 2008 kemaren) ... Tapi yang pasti memang kontras sama data Badan Pusat Statistik kita yang bilang kalau orang miskin di Indonesia itu "cuman" 14-15%.. Suka tidak suka perbedaan tajam ini jadi sorotan media nasional tahun kemaren. Kenapa BPS punya data yang sedemikian berbeda dari Bank DUnia ??? ADa apa gerangan ??? Alasan paling masuk akal adalah penilaian batas "MIskin" seseorang.
Kalau Spain punya data 18% kemiskinan, mau tidak mau aku harus memuji Spanyol karena telah mampu menetapkan standar yang tinggi untuk sebuah kemiskinan. Sehingga "miskin" di sana belum tentu "miskin" di sini. AKu cuman berharap Indonesia punya standar mana yang "miskin" dan mana yang "tidak miskin" dengan jelas. Living by less than 2 dollars a day memang dikategorikan Miskin (tanpa tanda kutip) bagi bank dunia. Di Indonesia apa standarnya?
Di Indonesia tidak ada stereotype untuk masalah ekonomi, yang ada ya apa yang terlihat dan apa adanya. The gap is there, it is really wide ...
NB: I'm not reading the facts and figures through WikiPed, it's HOT NEWS tahun 2008 kemaren. Tanya aja sama forumer sini, tahun kemaren sempet heboh tuh data BPS sama Bank Dunia bedanya jauh banget ;)
rilham2new May 13th, 2009, 08:20 PM GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $908.242 billion
- Per capita $3,986
pendapatan para pekerja di Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
ada yang aneh.. banyak orang Indonesia bilang kalo GDP Indonesia itu masih dibawah $1000.. padahal udah hampir 4x dari $1000..
Iya betul GDP Indonesia memang sudah meningkat drastis. Semoga karena nilai ABSOLUT/CONSTANT PRICE nya yang meningkat ... Jadi bukan peningkatan BY INFLATION gitu, gak ngerti ekonomi soalnya.
Di Tahun 1998, harga semangkok bakso (duh saya lupa) misalnya Rp 1000, nah di tahun 2009 berapakah harga semangkok bakso dengan karakteristik/resep/komposisi yang sama ... apakah tetap Rp 1000 ??? Nah, semoga analogi itu tidak berlaku pada GDP Per Kapita Indonesia bila dibandingkan dengan data 1998 dan 2009 :).... Semoga saja ... SOalnya, yang saya lihat jumlah kendaraan bermotor semakin banyak di jalan raya. (gak terlalu mengamati, tapi makin macet itu memang iya :) )
Venantio May 13th, 2009, 11:10 PM ayo laahh.. pemukiman kumuh itu di Hong Kong, New York, Bangkok, Tokyo, Mumbai itu ada (secara gw barusan nyebut kota2 yang sejenis sama Jakarta karena padat dan ada di negara yang ekonominya bagus)
trus, kalo hampir setengah dari orang Indonesia hidup dengan uang <US$2 per hari kenapa pengemis di jalanan itu bisa punya penghasilan 45.000 sehari(secara mereka kerja dari pagi sampe malem masa gak ada pengendara mobil ngasih duit 5000-an.. minimal 5 orang).. kalo para pengemis yang hidup di kota (kalo dia lebih kreatif dikit) jadi tukang cuci motor sekali cuci 7000 perak aja kalo sehari ada 10 motor di cuci >1juta juga dapet (sebulan)..
itu juga yang kerjaannya kasar lho.. yang kurang dari 2 dollar itu gak kerja kalee??:tongue2:
soal syarat pendidikan+kesehatan gratis emang syaratnya apa? setahu saya pemerintah udah baik ngasih pendidikan+kesehatan gratis.. emang di China (negara superpower asia) pendidikan ada yang bisa kasih gratis sampe lulus SMP? yang saya tau di China sekolah gratis cuma sampe lulus SD. .
soal kesehatan : obat2 yang seribuan rupiah itu emang subsidinya gak berat ya? apalagi kalo hampir setengah orang Indonesia itu banyak yang sakit.. pengobatannya mau digratisin semua? emang uang negara cuma buat ngobatin orang sakit?? buat bayar dokter, obat, rumah sakit?? ya enggak laahh..
btw, orang miskin Indonesia bukan 49% dari penduduk total.. tapi cuma 15%
Gw nggak percaya kalau pengemis di Indonesia itu adalah orang miskin dalam artian sebenarnya. Banyak info dan bukti bahwa pengemis hanyalah salah satu mata pencaharian yang ternyata bukanlah indikasi kemiskinan. Adanya profesi pengemis (kalau boleh dibilang profesi) merupakan indikasi kemalasan warga masyarakat. Bahkan di Canada pun ada yang bertindak seperti pengemis(walaupun tidak banyak), pada kenyataannya mereka itu bukanlah orang miskin tapi orang malas yang suka mabuk-mabukan. Demikian pula terjadi di Indonesia. Mereka banyak yang mengemis dan minta uang dari belas kasihan, tentu juga dengan menipu (pakai pakaian kotor/lusuh). Mereka mendapatkan uang dari sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan.
Tahun lalu ada berita tentang bos pengemis yang ternyata pake mobil CRV. So?? Pengemis bukanlah orang miskin tapi para penipu dan pemalas.
Pendidikan gratis? Why not? pelajar Canada bisa menikmati sekolah gratis sampai lulus high school (SMA = grade 12). Dana terutama diambil dari uang pajak.
Pengobatan/dokter juga gratis, tapi obatnya bayar selama berobat jalan, tapi kalau rawat inap gratis.
Syarat utama bagi Indonesia untuk menerapkan itu adalah political will dari government.
heartstation May 14th, 2009, 04:00 AM 2 dolar di Indonesia itu setara 50 dolar di amrik.
20ribu udah bisa dapet nasi pake ayam plus vegetable pake buah2an dapet minuman dingin pula.
Kalo di sana berapa coba?
afkoelenz May 14th, 2009, 04:47 AM Yang 49% itu data bank dunia, gak tahu deh data kapan tuh (kayaknya baru baca di KOMPAS tahun 2008 kemaren) ... Tapi yang pasti memang kontras sama data Badan Pusat Statistik kita yang bilang kalau orang miskin di Indonesia itu "cuman" 14-15%.. Suka tidak suka perbedaan tajam ini jadi sorotan media nasional tahun kemaren. Kenapa BPS punya data yang sedemikian berbeda dari Bank DUnia ??? ADa apa gerangan ??? Alasan paling masuk akal adalah penilaian batas "MIskin" seseorang.
Kalau Spain punya data 18% kemiskinan, mau tidak mau aku harus memuji Spanyol karena telah mampu menetapkan standar yang tinggi untuk sebuah kemiskinan. Sehingga "miskin" di sana belum tentu "miskin" di sini. AKu cuman berharap Indonesia punya standar mana yang "miskin" dan mana yang "tidak miskin" dengan jelas. Living by less than 2 dollars a day memang dikategorikan Miskin (tanpa tanda kutip) bagi bank dunia. Di Indonesia apa standarnya?
Di Indonesia tidak ada stereotype untuk masalah ekonomi, yang ada ya apa yang terlihat dan apa adanya. The gap is there, it is really wide ...
NB: I'm not reading the facts and figures through WikiPed, it's HOT NEWS tahun 2008 kemaren. Tanya aja sama forumer sini, tahun kemaren sempet heboh tuh data BPS sama Bank Dunia bedanya jauh banget ;)
kata hearstation: 2 dolar di Indonesia itu setara 50 dolar di amrik.
20ribu udah bisa dapet nasi pake ayam plus vegetable pake buah2an dapet minuman dingin pula.
Kalo di sana berapa coba?
Jadi, ternyata 16% poverty berdasarkan suatu negara. di Indonesia kan currency berbeda, klo 2 dollar 20000, simple aja. 2 dollar paling dapet 1.5 can soda, klo 20000? bisa 5 man!!!!!!
Terlihat perbedaan bank dunia dan BPS?
=):):):cheers:
afkoelenz May 14th, 2009, 04:51 AM http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Percent_poverty_world_map.png
Lihat Indonesia, secara negara besar dan pop besar compared top US, China, India, and Brazil tentunya.
Tapi China lumayan hebat dalam bidang ini.. Tapi secara national poverty Indonesia g kalah jauh sm US.
[cheers]
kaki_langit May 14th, 2009, 04:57 PM Yang 49% itu data bank dunia, gak tahu deh data kapan tuh (kayaknya baru baca di KOMPAS tahun 2008 kemaren) ... Tapi yang pasti memang kontras sama data Badan Pusat Statistik kita yang bilang kalau orang miskin di Indonesia itu "cuman" 14-15%.. Suka tidak suka perbedaan tajam ini jadi sorotan media nasional tahun kemaren. Kenapa BPS punya data yang sedemikian berbeda dari Bank DUnia ??? ADa apa gerangan ??? Alasan paling masuk akal adalah penilaian batas "MIskin" seseorang.
Kalau standar BPS: hanya 14% orang yang hidup fibawah batas kemiskinan..
Tapi jika pakai standar internasional: bisa-bisa 45% orang Indonesia yang masih dibawah kemiskinan ..
oweeyman May 14th, 2009, 06:53 PM 2 dolar di Indonesia itu setara 50 dolar di amrik.
20ribu udah bisa dapet nasi pake ayam plus vegetable pake buah2an dapet minuman dingin pula.
Kalo di sana berapa coba?
setuju, ini dia yang ngejamin orang susah tetep hidup lebih tenang.. harga barang, jasa sama makanan murah-murah.. :D
Mimihitam May 14th, 2009, 07:28 PM Thursday, May 14, 2009
A Tale of Stark Contrast
MAY 13 — Singapore's closest neighbours — Malaysia and Indonesia — are moving in opposite directions in ways that belie long-established preconceptions about their respective political systems. Whether they continue to do so will depend on developments in the coming months.
Symptomatic of the current difference are the fates of their respective political leaders. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono's Democratic Party's performance in the parliamentary elections last month contrasted markedly with the decline in support for Malaysia's ruling Barisan Nasional coalition in the March 2008 general election and in subsequent by-elections.
Admittedly, comparing developments in Malaysia's parliamentary system with events in Indonesia's presidential one is not easy. But the broad outlines are clearly visible.
Forty years ago today, on May 13, 1969, Malaysia experienced devastating racial riots that brought the country to the brink of destruction. Thanks to the forbearance of its leaders, the nation recovered and subsequently developed a well-earned reputation for having one of the most stable social and political systems in Southeast Asia. Now, however, Malaysia is changing once again in ways that have the potential to undermine its stability.
Recent developments in Indonesia, in contrast, have strengthened the nation's political institutions, enhanced popular participation and made the political elite more responsive to popular sentiment.
In March last year, Malaysians voted to deny the ruling Barisan Nasional coalition government its long-standing two-thirds majority in Parliament and installed opposition-controlled governments in five states. Frustrated with empty promises of reform, Malaysians wanted a more responsive government. What they got instead was a heavy dose of elite politics.
Federal government leaders failed to cooperate with the new state governments. As the political stakes rose, mud slinging on both sides of the political divide intensified.
The elite shenanigans continued in February this year, when three Perak state assembly members — two of whom were facing corruption charges — defected from the opposition Pakatan Rakyat, thus overturning its control of the state government. Rather than hold fresh elections (which would almost certainly have resulted in the opposition coalition retaining control of Perak), the state's sultan invited the Barisan Nasional to form a government.
Pakatan Rakyat leaders cried foul, conveniently forgetting that they had virtually legitimised the same tactics last September when opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim tried unsuccessfully to seize power at the national level by urging Barisan Nasional parliamentarians to cross over to the opposition.
The decline of Malaysian politics into a spectator sport seemed confirmed in March when, despite allegations of rampant vote-buying in the run-up to the Umno elections, party leaders seemed either unable or unwilling to stop it.
Meanwhile, the failure of reforms in key institutions — notably the police and the judiciary — continues to feed public cynicism.
The situation in Indonesia, by comparison, seems full of hope. Recent political reforms have ensured that Indonesians now elect their own provincial and district-level leaders — a process that has forced the political elite to take note of local aspirations. Political institutions have also being strengthened. A specially created constitutional court now rules on electoral disputes and its judgments are respected.
A determined campaign by the Corruption Eradication Commission (KPK) has also resulted in spectacular arrests of top officials and parliamentarians, with many of them subsequently convicted. And in a move that would be barely imaginable in Malaysia, last November the KPK arrested the father-in-law of the President's son in connection with an US$8 million (RM29 million) graft case.
The comparison with Indonesia would look even worse for Kuala Lumpur were it not for the fact that Malaysia's northern neighbour — Thailand — is clearly in a much more precarious position.
Current trends in both countries could prove ephemeral. For Indonesia, continued progress depends heavily on the election of a reformist president in July. Meanwhile, Malaysia's new Prime Minister, Datuk Seri Najib Razak, may yet prove capable of halting the national decline. For observers concerned about the continuing political stability of the region, these are interesting times indeed. — The Straits Times
http://www.themalaysianinsider.com/index.php/opinion/breaking-views/26290-a-tale-of-stark-contrasts--bruce-gale
heartstation May 15th, 2009, 02:52 AM setuju, ini dia yang ngejamin orang susah tetep hidup lebih tenang.. harga barang, jasa sama makanan murah-murah.. :D
kalo hidup tenang bukan orang susah dong namanya :D
Trip2Java May 15th, 2009, 04:40 PM lagian gak seru kalo di dunia ini orang kaya semua
siapa yang jualan gado2 demenan aku.....
siapa yang bisa jadi ladang amal buat sedekah
uikkkkksss
oweeyman May 15th, 2009, 07:30 PM ^^kan yang miskin masih ada :D cepet kasih sedekah sana.. selama persediaan masih ada :D
had94zz May 15th, 2009, 10:54 PM ~Edited~
gliazzurra May 16th, 2009, 03:39 PM Gw nggak percaya kalau pengemis di Indonesia itu adalah orang miskin dalam artian sebenarnya. Banyak info dan bukti bahwa pengemis hanyalah salah satu mata pencaharian yang ternyata bukanlah indikasi kemiskinan. Adanya profesi pengemis (kalau boleh dibilang profesi) merupakan indikasi kemalasan warga masyarakat. Bahkan di Canada pun ada yang bertindak seperti pengemis(walaupun tidak banyak), pada kenyataannya mereka itu bukanlah orang miskin tapi orang malas yang suka mabuk-mabukan. Demikian pula terjadi di Indonesia. Mereka banyak yang mengemis dan minta uang dari belas kasihan, tentu juga dengan menipu (pakai pakaian kotor/lusuh). Mereka mendapatkan uang dari sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan.
Tahun lalu ada berita tentang bos pengemis yang ternyata pake mobil CRV. So?? Pengemis bukanlah orang miskin tapi para penipu dan pemalas.
Pendidikan gratis? Why not? pelajar Canada bisa menikmati sekolah gratis sampai lulus high school (SMA = grade 12). Dana terutama diambil dari uang pajak.
Pengobatan/dokter juga gratis, tapi obatnya bayar selama berobat jalan, tapi kalau rawat inap gratis.
Syarat utama bagi Indonesia untuk menerapkan itu adalah political will dari government.
ngomong2 pajak (penghasilan) di canada berapa persen yah?? sama kita tinggian mana?? setau saya sih di negara2 barat pada umumnya pendidikan/pengobatan bisa gratis/murah sekali karena pajak penghasilan yg tinggi sekali (bisa sampe 40%).
heartstation May 17th, 2009, 07:19 PM Di Palembang sekolah & berobat gratis kan? Keponakan saya bilang semua sekolah gratis sampe SMA kecuali sekolah2 mahal ato sekolah internasional.
Kalo berobat kurang tau. Soalnya ga pernah ke puskesmas or rumah sakit (prinsip: biarkan sakit sembuh sendiri).
Saya rasa sih Indonesia bukannya ga mampu sekolah & berobat gratis, tapi belum mau.
ace4 May 18th, 2009, 07:15 AM oh iya gw menemukan dua buah video yang bagus dari World Business mengulas tentang keadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa dari awal zaman reformasi hingga sekarang ini... ulasan tentang tantangan dan prospek Indonesia yang cukup komprehensif, serta apa yang telah dicapai Indonesia dan bagaimana untuk lebih maju lagi ke depannya...
video in English
yang ini bulan Juni 2008
VxXzYIW5P3g
yang ini bulan Mei 2009
ovIMoVrO6qE
Venantio May 18th, 2009, 08:31 AM ngomong2 pajak (penghasilan) di canada berapa persen yah?? sama kita tinggian mana?? setau saya sih di negara2 barat pada umumnya pendidikan/pengobatan bisa gratis/murah sekali karena pajak penghasilan yg tinggi sekali (bisa sampe 40%).
Tidak semua negara Barat memberlakukan pengobatan gratis, tapi kalau murah memang iya. Hanya beberapa saja yang gratis.
Mengenai pajak, sebenarnya tidak ada masalah dengan tarif, sepanjang memang sudah benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin serta efektif, semua pasti bisa. Tarif pajak di Canada menggunakan tarif progresif, jadi tidak otomatis semua orang kena pajak tinggi. Memang hampir semua barang dan penghasilan kena pajak, tapi khusus pajak penghasilan tarifnya tidak tinggi. Bahkan tarif tertingginya tidak mencapai 40%. Setau saya sih tarif progresifnya berjenjang dari 15% yang paling rendah s.d 26% yang paling tinggi.
Coba perhatikan total penduduk Canada yang hanya sekitar 30 juta manusia, tapi bisa mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke negara kaya dan maju. Total jumlah penduduk Canada itu tidak sebanding sama sekali dengan penduduk Indonesia yang hampir 250 juta orang; hanya sekitar 12%.
Harusnya dengan potensi penduduk Indonesia yang hampir 10 kali lipat dari penduduk Canada, Indonesia bisa mencapai kondisi yang jauh lebih kuat dan kaya dibandingkan Canada. Tarif pajaknya (yang baru) saja tidak terlalu beda jauh dengan tarif pajak Canada. Jadi, jika potensi sebesar itu dikelola dengan baik, efisien dan efektif, pasti Indonesia menjadi sangat kuat dibandingkan Canada....
Jadi, masalahnya bukan pada besaran tarif pajak....
iAndy-JaKaRtA May 21st, 2009, 08:37 AM Wew....
jeppy123 May 31st, 2009, 10:36 AM Wew....
Ada apa pak? Ada yang salah? HAha:)
zxczx86 June 3rd, 2009, 04:59 PM Indonesia makes an economic recovery
Patrick Walters | June 04, 2009
Article from: The Australian
THE gleaming new terminal 3 at Jakarta's Soekarno-Hatta airport is the latest striking symbol of a newfound economic confidence in Indonesia.
A decade ago Indonesia was the sick man of Asia. In 1998 its economy had collapsed, with GDP falling a massive 13 per cent. Its banking system was in disarray and a series of weak presidents struggled to cope with the aftermath of the financial crisis that had toppled long-serving president Suharto.
Today it is Susilo Bambang Yudhoyono's proud boast that his country stands alongside China and India as the only regional nations still recording positive economic growth.
On current indicators, Indonesia is the stand-out performer in Southeast Asia. While its neighbours, including Thailand, Malaysia and Singapore, are all going backwards, Indonesia looks to have weathered the global financial storm.
A trouble-free general election in April and the near certainty that Yudhoyono (widely known as SBY) and his economic team will be returned for a second five-year term later this year have given foreign and domestic investors an added confidence boost.
In 2007 and 2008, real GDP grew by 6.3 and 6.1 per cent, respectively. While economic growth has now dipped to about 4.4 per cent, Indonesia's growth rate is still well ahead of more pessimistic forecasts issued at the beginning of the year by the IMF and the Asian Development Bank. The indications are that Indonesia may have largely escaped the economic woes afflicting its regional neighbours.
SBY's talented economic advisers, led by former Bank Indonesia chief and now vice-presidential running mate, Boediono, and the country's able and courageous Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, anticipated the global downturn and worked hard to avoid the sharp erosion of confidence that occurred in 1997-98.
Talking to The Australian in her ministerial office in Jakarta, Sri Mulyani says the lessons of a decade ago have been hard learned by the Government.
But there has still been plenty of worry and anxiety, particularly in the latter half of 2008 as the currency lost nearly 30 per cent of its value against the US dollar.
"We first looked at the banking systems, their balance sheets, and the vulnerability of the exchange rate. The population is sensitive to extreme exchange rate volatility. We looked at the balance of payments and our own budget and whether we have the space to cushion this shock."
As Sri Mulyani points out, Indonesia's relatively slow recovery from the 1997-98 Asian financial crisis, combined with prudent macroeconomic policies, have helped it escape some of the worst excesses of the recent boom years experienced by its main trading partners.
Indonesia has experienced strong economic growth only since 2004 when real GDP growth hit 5 per cent. It took until 2005 for per capita real GDP to exceed 1997 levels and only last year did per capita income top the $US2000 ($2422) mark.
Sri Mulyani says open communication with all the key economic players has been critical to Indonesia's relatively good position in the current global downturn. This is in sharp contrast to the obvious lack of confidence and trust in the Suharto government's handling of the 1997-98 crisis.
"The blessing of this democracy is that we have been forced to explain to the parliament, the business community, the people and the media, our policies and how we read the data," she says.
"We are not perfect but the business community knows the risk exactly. So they can make their preparations and reduce their exposure."
As Sri Mulyani points out, while Indonesia's exports are down nearly 20 per cent on last year, the country is far less export dependent than its neighbours, especially Singapore. The export share of Indonesia's GDP is less than 25 per cent.
Indonesia has had its own series of fiscal stimulus packages with cash payments to poorer families. But, unlike the central banks of many of its neighbours, Bank Indonesia has not moved to slash interest rates to boost domestic demand.
"Always the inflation factor is a hangover in Indonesia," Sri Mulyani says.
"One stubborn problem for us is to reduce inflation, still running at 6 or 7 per cent. We are aiming for 5 per cent. Compared with other countries, that is still very high. This is going to constrain the central bank and its ability to reduce interest rates."
Sri Mulyani says she has a good rapport with the central bank. "We understand and respect each other and how much room we have to manoeuvre and maximise our instruments. Most important is that both fiscal and monetary institutions have similar understanding of the economic challenge -- that is, that the inflation risk is less, and stimulating the economy much more, prominent."
By global standards, Indonesia still operates a very conservative fiscal policy. The country's debt to GDP ratio is less than 30 per cent and the budget's stimulus package amounts to only 1.3 per cent of GDP. As the finance minister says, Indonesia doesn't like budget deficits. Even with the current stimulatory settings, the budget deficit is only 2.5 per cent of GDP.
"We have prepared for 2009 if things get worse. They (the parliament) gave us the fiscal space to manoeuvre (on) tax cuts, spending on infrastructure, cash transfers to poorer households. I think I enjoy more support compared to Wayne Swan," Sri Mulyani observes.
Asked about the policy challenges over the next five years, Sri Mulyani says the reform of Indonesia's governing institutions and the anti-corruption drive must continue. This includes her personal drive to clean up the financial system and the taxation office, as well as efforts to overhaul the judicial and legal systems.
"You cannot attract a good quality of investor if this is not going to be provided. This is quite difficult. In my portfolio it is not about political will; it's not even about whether you can provide funding. It is really about the competence and quality of human resources. We can be very proud that, yes, Indonesia internationally has been recognised as being committed to good governance, human rights, democracy and so on. But really turning this idea into reality is going to mean a lot of effort."
Lifting much-needed investment in infrastructure is another big challenge, not least because of the Government's continuing struggle to reform the land title system.
Increasingly, China is a major financier of infrastructure projects including two big new coal-fired power stations on Java and the country's longest bridge, linking Surabaya with the island of Madura, which will be officially opened by SBY next week.
Reducing the incidence of absolute poverty from its current level of 15 per cent of Indonesia's total population of 235 million is another top priority.
Sri Mulyani believes Indonesia's economy probably bottomed in February. Since then there has been a recovery in exports, particularly commodities, and retail sales. Achieving much higher rates of economic growth of more than 7 per cent can be achieved only with more thorough structural change.
"I think for the next five years the most realistic picture is going to between 6 and 7 per cent (growth)," she says.
She also sees the prospect of a global recovery later in 2009, but emphasises that a return to growth will depend on the policy responses adopted by the major trading nations.
Here Sri Mulyani sees big challenges ahead for the Obama administration and Britain's Gordon Brown with looming debt problems created by the massive taxpayer-funded bank bailouts.
Sri Mulyani recently discussed the issue with US Treasury Secretary Tim Geithner.
"Looking at Indonesia in 97-98, it took us three years of argument on how to recapitalise the banks," she recalls, alluding to the harsh and unnecessary fiscal medicine prescribed by Washington and the IMF to Jakarta at the height of the crisis.
"I said to Tim, 'you were here in Jakarta in 97-98 with Larry Summers. You asked us to carry out a lot of policy prescriptions'. So I said 'why don't you look at your notes and maybe it will help you to do the same thing in the US?"' she says disarmingly.
So what's next for the 46-year-old finance minister -- undoubtedly one of the brightest stars of SBY's first-term cabinet?
"Well, it's really a kind of personal obligation. I wish I could have my own choice, in a sense. It depends on who is going to win this election as to whether I am going to be in a portfolio or not."
"SBY has the choice of putting me as co-ordinating minister, finance minister or Bank Indonesia governor. I think he will put me in the best position where I can serve."
http://www.theaustralian.news.com.au/business/story/0,28124,25582031-36418,00.html
jeppy123 June 5th, 2009, 04:07 PM proud of indonesia:lol: Good luck for the growth of its economy
Nenek Genit June 19th, 2009, 04:34 AM ada perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah..
kementrian/lembaga negara yg mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) meningkat dari 7 (2006), menjadi 16 (2007), menjadi 34 (2008)
intinya, pelaporan keuangan pemerintah menuju ke arah yg benar
tollfreak July 1st, 2009, 02:14 PM Statistics bureau: Indonesia poverty rate down
Business News
Jul 1, 2009, 11:04 GMT
http://www.monstersandcritics.com/news/business/news/article_1487048.php/Statistics_bureau_Indonesia_poverty_rate_down_#ixzz0K0dYd1r8&D
Jakarta - Indonesia's poverty rate dropped 1.3 per cent this year from 15.4 per cent last year owing to stable inflation and higher wages, the national bureau of statistics said Wednesday.
According to a survey conducted in March, 32.5 million Indonesians live under the poverty line, or 14.15 per cent of the country's population, the bureau said.
In Indonesia, a person is categorized as poor if he or she lives on 262,000 rupiah (25.7 dollars) a month or less.
The World Bank estimates that around half of Indonesia's population of 220 million live on less than two dollars a day.
Poverty is a key issue in next week's presidential election in the world's fourth most populous country.
Incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono is seeking reelection and he has touted sound economic management as one of his achievements.
Yudhoyono's closest rival, former president Megawati Sukarnoputri, has accused the current government of exacerbating poverty by adopting 'neoliberal' economic policies.
Inflation rose 3.65 per cent in June from a year ago, its slowest in nine years, the statistics bureau said.
http://www.monstersandcritics.com/news/business/news/article_1487048.php/Statistics_bureau_Indonesia_poverty_rate_down_#ixzz0K0dMlZLo&D
c00lridge July 1st, 2009, 05:00 PM BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says (Update2)
By Arijit Ghosh
Last Updated: June 15, 2009 06:56 EDT
June 15 (Bloomberg) -- Indonesia’s economic growth may accelerate to 7 percent starting in 2011, providing a case for its inclusion in the so-called BRIC economies along with Brazil, Russia, India and China, Morgan Stanley said.
Political stability and buoyant domestic demand will help boost expansion in the $433 billion economy, Morgan Stanley said in a report dated June 12 that compares Indonesia with India. President Susilo Bambang Yudhoyono is expected to win the July 8 elections, polls show.
“What this means for the investor community is that they need to look at this asset class more seriously,” Chetan Ahya, a Singapore-based economist at Morgan Stanley, said in an interview today. Political stability, improved government finances and “a natural advantage from demography and commodity resources are likely to unleash Indonesia’s growth potential,” he said.
Southeast Asia’s largest economy may grow 60 percent in the next five years to $800 billion due to a stable administration, lower capital costs and a government plan to spend as much as $34 billion to build roads, ports and power plants by 2017, Morgan Stanley said. Leaders of the nations known as BRIC will meet this week in the Russian city of Yekaterinburg.
Indonesia may expand as much as 4 percent this year, making it the fastest-growing major economy in Southeast Asia, according to the International Monetary Fund. Morgan Stanley expects 3.7 percent growth this year.
Economic growth of 7 percent starting in 2011 is “possible and achievable,” Finance Minister Sri Mulyani Indrawati told reporters in Jakarta today.
Presidential Election
Yudhoyono may win an overall majority in next month’s election, avoiding the need for a second round of voting in September, polls show. Yudhoyono’s Democrat party won more than 25 percent of seats in parliamentary elections this year, becoming the only party to be able to nominate a presidential candidate without seeking outside support.
The 2009 parliamentary election results “suggest continued stability in this democratic political framework and is a critical factor in unleashing Indonesia’s growth potential,” Ahya said. “Coincidently, the India story has also recently been given a fillip from the strong political mandate of the Congress-led coalition in the 2009 general elections.”
Indian Prime Minister Manmohan Singh’s Congress party won the most seats in parliament since 1991 in results announced last month.
Higher Education
Indonesia still lags behind the BRIC economies in the quality of higher education, which is “crucial in moving the economy up the value-added ladder,” Ahya said in the Morgan Stanley report.
“We still have a problem with the supply side, especially infrastructure and human capital,” said Destry Damayanti, chief economist at PT Mandiri Sekuritas in Jakarta. The nation may not be able to exceed 7 percent economic growth starting 2011 until the investment and education infrastructure is upgraded, Damayanti said.
Leaders of the BRIC nations may use their first summit on June 16 to press the case that their 15 percent share of the world economy and 42 percent of global currency reserves should give them more influence over policies.
Developing countries say their votes in the IMF, founded at the end of World War II to promote global trade, don’t reflect the shift in economic power. Brazil, the world’s 10th-largest economy, has 1.38 percent of the IMF board’s votes, less than 2.09 percent for Belgium, an economy one-third the size.
The BRICs may overtake the combined $30.2 trillion gross domestic product of the Group of Seven nations by 2027, Jim O’Neill, the London-based Goldman Sachs Group Inc. chief economist who coined the term for the four countries in a 2001 report, has said. That is a decade sooner than he had forecast earlier.
Joe Philip July 2nd, 2009, 04:22 PM .................Sebuah thread yg membangkitkan jiwa nasionalisme, pro kontra yang hangat, komentar2 yg bersahabat serta keragaman karakter yang menunjukkan betapa besar potensi Republik ini.....seolah dapat mengombang ambing pikiran & perasaan utk bersikap optimis atau pesimis,pro maupun anti yang pada intinya mengorek sanubari terdalam tentang betapa cintanya kita semua pada negeri Indonesia Raya...............!!!
mengikutin thread ini mengingatkan sy pd sebuah tagline yg populer 25thn lalu: TEMPE ............,ENAK DIMAKAN & PERLU!!!...........
so keep up the good job bro....!!
peace
Venantio July 3rd, 2009, 05:19 AM .................Sebuah thread yg membangkitkan jiwa nasionalisme, pro kontra yang hangat, komentar2 yg bersahabat serta keragaman karakter yang menunjukkan betapa besar potensi Republik ini.....seolah dapat mengombang ambing pikiran & perasaan utk bersikap optimis atau pesimis,pro maupun anti yang pada intinya mengorek sanubari terdalam tentang betapa cintanya kita semua pada negeri Indonesia Raya...............!!!
mengikutin thread ini mengingatkan sy pd sebuah tagline yg populer 25thn lalu: TEMPE ............,ENAK DIMAKAN & PERLU!!!...........
so keep up the good job bro....!!
peace
TEMPO .... ENAK DIBACA DAN PERLU!!!:lol::lol:
Iklan plesetan dikit ndak papa ya prens sedayana...
Joe Philip July 3rd, 2009, 09:06 AM TEMPO .... ENAK DIBACA DAN PERLU!!!:lol::lol:
Iklan plesetan dikit ndak papa ya prens sedayana...
sekedar selingan spy ngga terlalu tegang bro, mknya gue bilang THREAD INI ENAK DIIKUTIN....DAN PERLU!!! :cheers1:
atmada July 4th, 2009, 09:49 AM Indonesia Duduki Peringkat 23 e-Gov se-Dunia
Sebuah prestasi berhasil diraih oleh Indonesia dalam hal tata kelola e-Government. Indonesia menduduki peringkat 23 dunia dalam ajang Apectel International Academy of Chief Information Officer (IAC), Bangkok, Senin (29/6/2009). Peringkat ini mengalami peningkatan sejak penilaian pertama 2005 silam.
Yang jelas sejak pengukuran pertama 2005 lalu, peringkat Indonesia terus membaik. Dari rangking 31, kemudian 29, kini kita sudah di peringkat 23," pungkas Suhono Harso, Pengelola IAC chapter Indonesia
Dalam ajang tersebut Indonesia masih lebih unggul dibanding India (24), China (26), Filipina (27) dan Vietnam (31), meski masih di bawah Thailand (21) dan Malaysia (22).
Menurut Suhono ada enam kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat e-Gov dunia berdasarkan rangking dari Waserda University, Jepang. Kriteria itu antara lain; network prepareness, required interface (cyberlaw, e-payment system), management optimization, national portal, CIO in government, e-Gov promotion.
source: indonesia.go.id
jeppy123 July 11th, 2009, 03:37 PM ^^ ada listnya ga?
lombok August 19th, 2009, 08:02 AM Presiden: Tahun 2010 Seluruh Desa Terhubung Internet
Rabu, 19 Agustus 2009 12:00 WIB
Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 seluruh desa dan kecamatan di Tanah Air telah terhubung dengan infrastuktur telepon dan internet.
"Pembangunan infrastruktur informatika dan telekomunikasi dasar ke seluruh pelosok tanah air adalah wujud nyata dari tekad bersama membangun kesatuan Indonesia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat berpidato pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu.
Pada tahun 2010 seluruh daerah perbatasan di tanah air juga diharapkan dapat menerima siaran TVRI dan RRI.
Menurut Presiden, keberhasilan paradigma "Pembangunan untuk Semua" memerlukan beberapa prasyarat, di mana perbaikan kemakmuran dan kualitas hidup rakyat secara merata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dasar.
Pembangunan infrastruktur meliputi jalan raya, irigasi, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyediaan air bersih, telekomunikasi, dan infrastruktur energi dan kelistrikan.
Perbaikan kualitas infrastruktur di daerah padat penduduk seperti Jawa, terutama Jakarta, dibangun "Jakarta Mass Rapid Transit System Project", untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
Pembangunan transportasi nasional juga dipadukan secara tersistem dengan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
"Percepatan pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil," ujarnya.
Khusus infrastruktur penyediaan air minum, pemerintah juga mengambil kebijakan strategis dengan pemberian jaminan dan subsidi bunga kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Program ini salah satu upaya mewujudkan "millennium development goals" (MDGs), dalam bentuk penurunan separoh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum pada tahun 2015.
"Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup merata, dan dengan mutu yang baik," kata Presiden.(*)
COPYRIGHT © 2009
atmada August 19th, 2009, 01:55 PM ^^ ada listnya ga?
dapetnya cuma itu..
Hadi August 28th, 2009, 07:40 PM Indonesia, negara besar yang memiliki penduduk terbesar ke empat dengan 17.600 pulau. Keanekaragaman baik dari suku, agama, ras, budaya, bahasa, hingga adat istiadat. Sumber Daya Alam yang sangat melimpah serta keindahan Alam yang sangat luar biasa. Beberapa hari ini kita mendengar klaim atas budaya kita dan penghinaan negara kita, tentu kita marah dengan itu dan pasti sangat marah. Mungkin ada refleksi yang bisa kita segera harus lakukan untuk menjadikan negara kita memiliki kedaulatan dan harga diri sebagai bangsa yang besar. Saya mendapatkan link entah ini benar atau tidak dontvisitindon2008.blogspot.com. mari kita simak web ini. tercengang benar kita membacanya. Tanpa dirasa semua keadaan ini juga karena ulah kita sendiri. dengan tulisan saya ini saya tak akan memprovokasi tetapi kita merefleksikan semua apa yang telah kita perbuat sehingga negara kita bisa dihina seperti ini. Saya akan mencoba untuk membuka satu per satu
Kita, negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama serta adat istiadat, tetapi kita sering ingin membuatnya sama dan memaksakan untuk disamakan, agama salah satu yang sering menjadikan kita sering bertika satu sama lain, budaya berikutnya. Ribut mengenai pemahaman yang berbeda dan cara menjalankan suatu agama. Kenapa kita tidak menghargai satu sama lain bahwa kita memang berbeda dan marilah kita hargai satu sama lain, jangan berusaha untuk memaksakan seseorang untuk menjadi sama dengan kita.
Budaya, kita sering menganggap bahwa budaya negara lain bagus untuk ditiru dan mengikuti gaya mereka. Tanpa sadar budaya kita jauh lebih bagus dan patut dipertahankan dan dilestarikan.
Mari kita merefleksikan, suku berbeda-beda, salinglah menghargai dan jangan suka mengetawai bangsa sendiri, saling menghina kamu orang jawa, kamu orang cina, kamu orang papua, kamu orang maluku, kamu orang aceh, kamu orang ntt, kamu orang bali. Banggalah dan saling lah menghargai jangan mencela seseorang dari suku atau daerah lain, sadarlah kita ini indonesia, bukan lagi ini orang pribumi atau non pribum, we are indonesian unity in diversity. jangan lagi lakukan hal-hal yang membuat negara kita makin dilecehkan dan dihina bangsa lain karena kebodohan kita
Boleh kita itu marah mungkin kita lebih baik untuk berbuat sesuatu agar keadaan ini tak terus berlanjut dengan hal yang lebih berguna bagi nusa bangsa kita.
Bangunlah negeri ini dengan kemampuan kita, tunjukan pada dunia ini indonesia, jangan lagi jual kebudayaan kita diluar, jangan ada lagi saling bertikai diantara kita, jangan lagi saling menyalahkan, tatap bahwa kita semua berbeda dan sepatutnya saling menghargai. Mari semua majukan negeri ini, dengan hal lebih positif dan saling bergotong royong.
Maju Indonesiaku, Jesus Love You, Biarkan kita direndahkan oleh manusia, tetapi tuhan tak akan tinggal diam dengan apa yang telah mereka lakukan
Let' s go all.... Buat Indonesia menjadi macan asia yang segera mengaung kembali..... UNITY IN DIVERSITY, YES WE ARE INDONESIAN.
:)
Hadi September 1st, 2009, 03:49 AM Selasa, 24 Maret 09
KESIMPULAN DAN RANGKUMAN
Berbeda dengan kebiasaan, saya akan mulai dengan kesimpulannya sebagai berikut.
* Para akhli ekonomi kelompok tertentu yang secara konsisten menganut faham mashab pikiran tertentu, yang dikenal dengan sebutan “Berkeley Mafia” berhasil menguasai kendali kebijakan ekonomi sejak tahun 1966. Kendalinya putus selama sekitar 2 tahun ketika Gus Dur menjabat Presiden.
* Kelompok Berkeley Mafia tidak menjadi anggota partai politik. Maka mereka tidak mencerminkan ideologi partai politik yang manapun juga. Ideologi mereka adalah ideologi mekanisme pasar yang sangat condong pada liberalisme yang sebebas mungkin dan kapitalisme partikelir. Itulah sebabnya sejak awal mereka sudah menganut faham korporatokrasi; hal ini digambarkan sangat jelas dan ilustratif oleh John Pilger yang mengutip Jeffrey Winters dan Bradley Simpson.
* Berjayanya kelompok Berkeley Mafia dan stabilitas serta kontinuitas kekuasaannya dalam bidang ekonomi diperkuat dengan kenyataan bahwa partai-partai politik di Indonesia tidak mempunyai pikiran-pikiran bagaimana menyelenggarakan negara yang baik. Semakin menuju pada demokratisasi yang disebut era reformasi, orientasinya semakin hanya mencari kedudukan dan kekuasaan. Ini terlihat sangat jelas kalau kita amati apa dan bagaimana yang sekarang ini sedang berlangsung dalam proses pemilu, baik legislatif maupun pemilihan presiden.
* Hasil dari kebijakan ekonomi kelompok Berkeley Mafia sejak tahun 1966 ternyata sangat merugikan negara dan bangsa, seperti yang akan diceriterakan selanjutnya.
* Kaitan antara kelompok Berkeley Mafia dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang menurut John Pilger dan Jeffrey Winters de facto didikte oleh Kementerian Keuangan AS sangat kuat.
* Dengan meledaknya krisis keuangan di AS yang dilandasi oleh rusaknya moralitas dan akal sehat membuat para tokoh fundamentalisme mekanisme pasar, kapitalisme partikelir dan Washington Concensus berganti haluan dalam pikirannya secara drastis, seperti yang digambarkan dalam cover story majalah Newsweek tanggal 2 Maret yang lalu.
* Pemerintah-pemerintah AS, Eropa, Jepang dan China telah selesai merumuskan kebijakan dan langkah-langkahnya untuk menghadapi dan menanggulangi resesi dan depresi ekonomi global. Mereka juga ditopang dengan dana sangat besar yang dimiliki oleh pemerintahnya.
* Masih sangat tidak jelas bagaimana Tim Ekonomi Indonesia meminimalkan dampak dan pengaruh resesi dan depresi global yang trend-nya terlihat dengan jelas dari angka-angka BPS terakhir, yang tertuang dalam buku kecil berjudul “Makro Ekonomi Indonesia”, terbitan Lembaga Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (LPE-IBII) yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma bagi yang berminat.
* Kebijakannya hanya dalam bentuk stimulus fiskal yang dikatakan sebesar Rp. 73,1 trilyun, tetapi banyak yang dalam bentuk pengurangan pajak dan bukan pengeluaran langsung. Kecuali itu, kalau digabung dengan SILPA tahun 2008, netonya hanya Rp. 13,1 trilyun atau sekitar 0,19% dari PDB. Tingkat suku bunga diturunkan, tetapi hanya dalam bentuk BI rate yang merupakan indikasi yang masih bertengger sangat tinggi menurut ukuran dunia, yaitu sekitar 6%. Kebijakan Gubernur BI ini dinetralisir oleh Menteri Keuangan yang menerbitkan SUN dalam denominasi dollar AS sebesar US$ 3 milyar dengan tingkat suku bunga antara 10 sampai 1 %.
* Harapan perbaikan dalam pola pikir yang mewujud pada kebijakan dan tindakan nyata bisa diwujudkan dengan kampanye besar-besaran dalam mengemukakan pikiran-pikiran yang teknokratik dan sarat dengan pengetahuan yang didasarkan atas akal sehat, nalar dan jiwa yang waras.
Kita masih mempunyai banyak akhli yang mampu melakukan ini. Tetapi media massa kita menjadi sangat tidak peka pada pikiran-pikiran konstruktif yang memang lebih sulit dicerna ketimbang berita-berita dan gossip yang sensasional.
* Aka merupakan tantangan besar bagi elit muda Indonesia yang sebagian hadir dalam ruangan ini untuk berinovasi tentang bagaimana memasyarakatkan pikiran-pikiran yang baik dan konstruktif.
MEKANISME PASAR BUKAN SEGALA-GALANYA
Tidak dapat disangkal bahwa akhli ekonomi kelompok tertentu yang dikenal dengan nama “Mafia Berkeley” mempunyai kepercayaan yang bagaikan agama, bahwa mekanisme pasar dengan sendirinya dan senantiasa mewujudkan ketertiban dan keadilan.
Sangatlah jelas bahwa krisis keuangan yang meledak di AS dilandasi oleh ideologi dan paham pasar bebas yang ekstrem. Dalam rangka ideologi dan paham ini, keserakahan menjadikan demikian banyak orang pandai di Wall Street dan para pimpinan hedge funds tidak waras lagi. Malapetaka buatan manusia ini sekaligus membuktikan bahwa kemampuan mekanisme pasar mengatur dirinya sendiri yang didasarkan atas mengemukakan kepentingan dirinya sendiri (seperti yang digambarkan oleh Adam Smith) sama sekali tidak benar.
Esensi yang paling dasar dari mekanisme pasar memang benar, tetapi dibutuhkan moralitas dan pengaturan seperti yang sebelumnya telah ditulis oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “The Theory of Moral Sentiments.” Kebanyakan akhli ekonomi tidak memahami buku ini yang harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan bukunya yang lebih terkenal, yaitu : “An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations.” Yang memahaminya Perdana Menteri China Wen Jiabao, yang dikemukakannya dalam wawancara dengan Fareed Zakaria di majalah Newsweek.
Dengan runtuhnya sistem komunis, di semua negara kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi didasarkan atas mekanisme pasar. Namun demikian berbagai bangsa mengenal kadar campur tangan pemerintah yang beragam, dari yang sangat bebas sampai yang intervensinya oleh pemerintah sangat banyak.
Penentuan seberapa besar regulasi oleh pemerintah yang optimal banyak ditentukan oleh ideologi yang dihayati dan kepercayaannya pada kemampuan alokasi dan regulasi mekanisme pasar seperti yang digambarkan oleh Adam Smith.
MEKANISME PASAR, KAPITALISME PARTIKELIR DAN “MAFIA BERKELEY”.
AS adalah negara yang sangat condong pada kepercayaan cukup ekstrem terhadap efisiensi dan keadilan yang dapat diperoleh dari bekerjanya daya regulasi pasar bebas.
Pengaruh mashab pikiran AS terhadap Indonesia sangat besar melalui lembaga-lembaga keuangan internasional dan korporasi besar. Sejak Presiden Soeharto berkuasa, kendali ekonomi selalu ada di tangan para akhli ekonomi dari satu kelompok mashab pikiran yang kita kenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Kekuasaan mereka terganggu sekitar 2 tahun dalam era Gus Dur sebagai Presiden RI. Namun demikian, mereka berhasil menyusup ke dalam pemerintahan melalui badan-badan ciptaannya yang dipaksakan kepada Gus Dur, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam struktur ketata-negaraan Indonesia. Dua Lembaga ini yalah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang ketuanya Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani, dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya. Dua lembaga ini bubar karena tidak dibutuhkan lagi ketika Megawati menjadi Presiden yang langsung saja menyerahkan kekuasaan ekonomi kepada kelompok Mafia Berkeley lagi. Jelas bahwa lembaga-lembaga tersebut dipaksakan untuk mengimbangi Tim Ekonomi yang tidak akan terlampau patuh pada trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
KARAKTERISTIK MAFIA BERKELEY
Di Indonesia ada satu kelompok ekonom dari satu mashab pikiran ekonomi tertentu yang merupakan kelompok yang sangat kompak. Mereka membentuk “keturunan-keturunannya” dari generasi-generasi berikutnya yang garis kebijakannya selalu konsisten, yaitu selalu sejalan dengan 3 lembaga keuangan internasional yang sampai sebelum krisis sedang berlangsung, mereka didikte oleh Menteri Keuangan AS. Para anggota kelompok ini tidak perlu harus pernah belajar di Universitas California di Berkeley. Faktor pengikatnya adalah ideologi dan kepercayaan yang sama.
Garis kebijakannya dapat digambarkan sebagai fundamentalisme mekanisme pasar dan kapitalisme partikelir.
Mereka juga terkenal dengan sebutan “teknokrat”. Tetapi dalam kiprah dan sepak terjangnya sama sekali bukan teknokrat yang bebas nilai dan bebas ambisi politik. Mereka mati-matian mempertahankan kedudukannya sebagai penentu kebijakan ekonomi, siapapun Presidennya. Ibu Megawati yang putri kandung Bung Karno juga berhasil diyakinkan bahwa pengendali kebijakan ekonomi terbaik adalah kelompok mereka, walaupun pikiran-pikirannya sangat bertentangan dengan pikiran-pikiran Bung Karno.
Dalam satu sidang CGI, Menko Perekonomian Pemerintah Megawati Soeranoputri mengatakan bahwa beliau bukan anggota partai politik. Kalaupun harus menyebut “partai”, maka boleh dikatakan “Partai UI di Depok”, yang pengurus-pengurus terpentingnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana.
PONDASI KEBIJAKAN TIM EKONOMI INDONESIA
Kekuasaan dan landasan atau pondasi kebijakannya yang konsisten selama 53 tahun berawal pada Pemerintah Soeharto yang urut-urutan kronologis sejarahnya sebagai berikut.
Kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto diawali dengan konperensi di Jenewa antara Tim Ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Prof Widjojo Nitisastro bersama-sama dengan para ekonom dari UI, yang dalam suasana konperensi di Jenewa itu lahir sebutan “Berkeley Mafia”. Tidak jelas siapa yang menemukan istilah ini. Ada yang mengatakan pemimpin counterpart delegasi Indonesia, David Rockefeller. Istilah ini dikemukakan dengan nada yang sangat menghargai terhadap "the top economists of Indonesia".
Inzinkanlah saya mengutip gambaran yang diberikan oleh John Pilger, yang pada gilirannya mengutip kata-kata Jeffrey Winters sebagai berikut : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut "ekonoom-ekonoom Indonesia yang top".
"Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia', karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar".
Di halaman 39 ditulis : "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. 'Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia".
Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.
Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah "korporatokrasi", paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya captain of industries atau para korporatokrat.
TONGGAK-TONGGAK KEBIJAKAN EKONOMI SELANJUTNYA
Setelah kaki-kaki korporatokrasi ditancapkan yang oleh Jeffrey Winters dikatakan "pengambil alihan ekonomi Indonesia dalam 3 hari", berbagai istilah dan pengertian yang tidak lazim diciptakan dengan maksud memperlancar terjerumus dan terjeratnya Indonesia ke dalam utang, yang dijadikan alat penekan untuk memaksakan kebijakan yang pro korporatokrasi.
Perwujudannya yalah organisasi yang khusus diciptakan buat negara-negara pemberi utang yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian berganti nama menjadi Consultative Group of Indonesia (CGI). Koordinatornya Bank Dunia, yang bersama-sama dengan Bank Pembangunan Asia dan IMF merupakan trio pemberi utang juga.
Bentuk-bentuknya antara lain adalah sebagai berikut :
* Anggaran negara (APBN) yang jelas defisit disebut berimbang, yang ditutup dengan utang luar negeri, tetapi tidak disebut utang. Sebutannya dalam APBN "Pemasukan Pembangunan".
* Utang luar negeri dari IGGI/CGI dan 3 lembaga keuangan tidak disebut "loan" atau utang, tetapi disebut “aid” atau bantuan.
* Jumlah defisit APBN dihitung tanpa memasukkan cicilan utang pokok sebagai pengeluaran. Yang dihitung hanya pengeluaran uang untuk membayar bunga.
Memang kebiasaan internasional seperti ini supaya bisa membandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi kalau jumlah utang ditambah bunga sudah sekitar 25% dari APBN, gambarannya lantas menyesatkan, dan perlu memberikan catatan khusus.
* Anggaran pembangunan dibiayai sepenuhnya dari utang luar negeri yang katanya untuk menghindari crowding out di dalam negeri. Tetapi ketika krisis dengan enaknya membuat utang dalam negeri, yang ditambah dengan kewajiban membayar bunga menjadi ribuan trilyun rupiah dalam bentuk BLBI ditambah obligasi rekap, yang sebenarnya dapat ditarik kembali sebelum bank-bank yang mempunyai obligasi rekap ini dijual dengan harga murah.
* Boediono sebagai Menteri Keuangannya Presiden Megawati menyatakan dengan yakin beban utang akan merata dan selesai dalam waktu 8 tahun setelah melakukan apa yang olehnya dinamakan reprofiling. Sekarang kedodoran dengan beban sangat luar biasa beberapa tahun mendatang, seperti yang diberitakan oleh media massa. Tetapi tidak perlu khawatir. Toh bisa ditutup dengan utang baru. Dan karena gurunya, Larry Summers dan Tim Geithner sudah mencetak uang besar-besaran, mungkin muridnya juga akan melakukan hal yang sama.
* Demikian juga dengan ukuran tentang jumlah utang luar negeri, apakah sudah melampaui batas yang aman. Tadinya dinyatakan dalam rasio antara ekspor neto dengan pembayaran cicilan utang pokok + bunga utang luar negeri yang disebut Debt Service Ratio (DSR). Ketika sudah menjadi sangat tinggi, ukurannya diubah menjadi dalam persen dari PDB.
* Dalam menghitung ukuran tentang ambang batas yang aman, dalam DSR cicilan utang pokok dihitung sebagai faktor. Tetapi dalam menghitung Defisit dalam APBN cicilan utang pokoknya tidak dihitung, karena sudah menjadi sangat besar.
* Subsidi BBM dinyatakan sebagai identik dengan pengeluaran uang tunai oleh pemerintah, padahal tidak ada uang tunai yang dikeluarkan untuk memperoleh minyak mentah kecuali yang harus diimpor.
* Sekarang ini yang digembar-gemborkan menurunkan BBM tiga kali. Tetapi menaikkannya tiga kali tidak disebut. Menaikkannya dari Rp. 2.700 sampai Rp. 6.000. Menurunkannya hanya sampai Rp. 4.500 saja, tetapi dijadikan bahan kampanye dalam iklan yang sangat mahal.
* Harga BBM harus ekivalen dengan harga minyak mentah yang
dibentuk oleh NYMEX. Tetapi sekarang ini, dengan kurs yang berubah dan harga minyak mentah yang sudah berubah pula, harga BBM masih tetap saja dipertahankan seperti apa adanya.
Oleh Kwik Kian Gie from www.koraninternet.com
Hadi September 1st, 2009, 03:50 AM Senin, 06 April 09
APA HASIL AKHIR DARI KEBIJAKAN EKONOMI OLEH TIM EKONOMI PEMERINTAH YANG SENANTIASA TERDIRI DARI SATU KELOMPOK MASHAB PIKIRAN, DAN BERGANTUNG PADA KAPITALISME PARTIKELIR SERTA KEPERCAYAAN MUTLAK PADA KEAMPUHAN MEKANISME PASAR?
Dimulai dengan pertemuan yang ditulis sangat ilustratif, dan kebijakan yang terus menerus sangat liberal atas pendiktean 3 lembaga keuangan internasional, maka saat ini, setelah hampir 64 tahun merdeka, kondisi bangsa kita dapat digambarkan sebagai berikut :
• Selama Orde Baru PDB memang meningkat dengan rata-rata 7% per tahun, yang sangat dibanggakan oleh Tim Ekonomi dan diagungkan oleh trio lembaga keuangan internasional dan oleh para korporatokrat di seluruh dunia.
PDB adalah penjumlahan dari seluruh produksi barang dan jasa di Indonesia, tanpa mempedulikan bagaimana pembagiannya. Maka sekedar sebagai ilustrasi, misalnya PDB yang dalam tahun tertentu mencapai Rp. 5.000 trilyun, sangat mungkin dibentuk oleh 99% dari produsen di Indonesia, yang sebagian besarnya pengusaha asing.
Jadi kalau perusahaan tambang asing mengeduk sumber daya mineral yang sangat mahal harganya, dan pemerintah hanya memperoleh royalti dan pajak, nilai dari sumber daya mineral yang sangat mahal itu milik perusahaan tambang asing, tetapi di dalam statistik kita masuk ke dalam Produk Domestik Bruto. Kalau yang milik perusahaan asing dikeluarkan, namanya Produk Nasional Bruto (PNB). PNB tidak pernah dipakai sebagai indikator ekonomi yang penting oleh Tim Ekonomi Pemerintah yang memegang kekuasaan dan kendali ekonomi sampai saat ini.
Pada waktu mineral yang sangat besar nilainya itu diboyong ke negerinya, dalam statistik kita dicatat sebagai ekspor yang merupakan komponen dari PDB.
Bagaimana pembagian dari PDB yang terus menerus meningkat itu? Walaupun tidak dapat dijadikan gambaran yang akurat tentang pembagiannya, sebagai indikasi dapat dikemukakan sebagai berikut.
Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah seluruh perusahaan 40,199 juta. Yang berskala besar 2.020 perusahaan atau 0,01%. Yang tergolong UKM sebanyak 40,197 juta perusahaan atau 99,99%.
Andil UKM yang 99,99% dari seluruh perusahaan dalam pembentukan PDB hanya 56,7%, sedangkan Usaha berskala besar dan raksasa yang hanya 0,01% itu andilnya sebesar 43,3%
Andil UKM dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74%. Alangkah tidak adilnya, karena sekian banyak orang hanya terlibat dalam UKM yang tentunya pendapatannya juga minimal.
• Negara kita yang kaya dengan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. 90% dari minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Pembagian hasil minyak yang prinsipnya 85% untuk Indonesia dan 15% untuk kontraktor asing kenyataannya sampai sekarang 70% untuk bangsa Indonesia dan 30% untuk perusahaan asing. Minyak milik rakyat Indonesia harus dijual kepada rakyat yang memilikinya dengan harga yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX); tidak oleh para pemimpin bangsa sesuai dengan kepatutan dan daya beli rakyat, seperti yang direncanakan sejak semula oleh para pendiri bangsa kita.
• Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS.
• Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.
• Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS.
• Hampir semua produk pertanian diimpor.
• Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS.
• Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 62 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat, dan sekarang telah menjadi Kawasan Bebas Total buat negara-negara lain, tetapi terutama untuk Singapura, sehingga bersama-sama dengan pulau Bintan dan Karimun praktis merupakan satelitnya negara lain. Tim Ekonomi menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.
• Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja yang mendekati perbudakan seperti yang dapat kita saksikan dalam film "The New Rulers of the World" buatan John Pilger.
• Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia? Mulai tahun lalu CGI memang dibubarkan, tetapi pembubaran itu hanyalah pura-pura. Kenyataannya APBN kita masih sangat tergantung pada utang luar negeri dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara anggota CGI terpenting.
• Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Pembayaran untuk cicilan utang pokok dan bunganya sudah mencapai 25% atau lebih dari APBN setiap tahunnya.
• Dalam pemerintahan Megawati 3 jet tempur AS tipe F-18 mengepung 1 F-16 di atas Bawean Jawa Timur tanpa izin memasuki wilayah RI, yang mengawal kapal perang induk yang juga masuk ke dalam wilayah RI tanpa izin. Ketika pilot kita memperingatkan, pesawat F-18 mengeluarkan senjatanya. Setelah pilot kita mengatakan tidak mau baku tembak, dan hanya mau menjelaskan, dijawab singkat oleh pilot AS, bahwa setelah mendarat dan pada waktunya, dia akan minta izin. Minta izin setelah kejadian. Sungguh pelecehan dan penghinaan terang-terangan dan luar biasa, karena TNI kita memang hanya mempunyai F-16 ketika itu.
• Dalam pemerintahan SBY-JK, kapal nelayan Indonesia tidak sengaja tersesat ke dalam wilayah Auatralia. Seluruh isi kapal dipindahken ke geladak kapal perang Australia. Kapal nelayan kita digranat berkali-kalik, dan setiap granat meledak, orang-orang Australia yang ada di geladak kapal itu bersorak sorai, dan para nelayan kita menangis. Tragedi ini berlangsung terus sampai kapal nelayan Indonesia tenggelam. Adegan ini ditayangkan di TV Indonesia tanpa pemerintahnya berdaya melindungi atau membela para nelayan kita yang naas dan sangat mengenaskan itu.
• Dalam pemerintahan Megawati telah dirintis membangun industri pertahanan dengan 4 industri strategis yang sudah kita miliki. Study-nya dilakukan oleh experts China yang dibiayai oleh pemerintah China sebagai hibah. Mereka bekerja keras dan sudah praktis selesai dengan studi tahap pertama. Mereka mengatakan bahwa PT Dirgantara mesin-mesinnya sangat bagus, bisa dipakai untuk membuat banyak hal. Dengan PT PAL, PINDAD, PT Dirgantara dan Karakatu Steel, Indonesia sudah bisa mulai membangun industri pertahanan yang sangat lumayan tanpa investasi lagi.
Begitu pemerintahan diganti oleh pemerintahan SBY-Kalla, Kepala dari Executing Agency-nya, Menteri BPPT memanggil saya dan wakil Dubes China, Tan Wei Wen untuk menjelaskan bagaimana riwayatnya. Setelah mendengarkan ceritera kami, seorang Deupty muda hanya memberi komentar : "Why China, why not USA?". Habislah riwayat perintisan ini, dan sekarang Krakatau Steel mau dijual. Entah apa nasibnya PT Dirgantara. Yang jelas Indonesia tidak mempunyai industri pertahanan yang memadai.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL
Sejak tahun 2008 meledak krisis balon derivatif keuangan di AS yang demikian besar dan demikian dahsyatnya, sehingga seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami proses yang menyakitkan dan sangat tidak menentu.
Kondisi ekonomi Indonesia seperti yang tergambarkan di atas tentu tidak dapat menghadapinya dengan mantab, karena tidak ada dana, Kecuali itu, rupanya kondisi keuangan negara juga jauh lebih parah daripada yang diketahui oleh masyarakat.
Maka tindakan-tindakannya hanya sporadis dan compang-camping. Mari kita telusuri sebagai berikut.
• Rp. 60 trilyun APBN 2008 tidak dapat diserap yang berarti kontraktif. Tapi digembar-gemborkan tahun 2009 akan ada stimulus fiskal Rp. 73,1 trilyun, yang per saldo hanya Rp. 13,1 trilyun saja atau US$ 1,062 milyar (kurs Rp 12.000 per dollar AS). Ini hanya 0,19% saja dari PDB yang Rp. 7.000 trilyun. Katanya akan bisa dicapai macam macam.
AS yang jumlah stimuls fiskalnya hampir 10% dari PDB-nya, Presiden Obama ngomongnya tidak sesombong Tim Ekonomi kita. Dengan jumlah stimulus fiskal sebesar US$ 900 milyar, Presiden Obama hanya berani mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 sampai 4 juta orang dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia dengan stimulus fiskal neto sebesar Rp. US$ 1,062 milyar mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebesar 3 juta orang juga, yang tidak dirinci selama berapa tahun. Mungkin dalam setahun?
• Dikatakan cadangan devisa cukup banyak, tetapi menerbitkan obligasi dalam dollar dengan suku bunga antara 10 sampai 11% dalam denominasi dollar AS. Kalau kita menaruh uang kita dalam deposito rupiah di bank dalam negeri, maksimal hanya mendapat 9%.
• Sekarang Gubernur BI mengatakan rupiah akan stabil, karena akan mendapat rembesan dollar AS dari uang yang dicetak secara besar-besaran oleh pemerintah AS. Lho, mereka selalu menganggap mencetak uang adalah kebijakannya orang yang tidak waras. Sekarang mengandalkan pencetakan uang oleh pemerintah AS untuk menstabilkan nilai rupiah.
Di AS sendiri dan di Eropa kebijakan dan tindakan ini dinilai sangat kontroversial dan menyulut perdebatan yang sedang berlangsung.
• Dalam waktu dua bulan, nilai rupiah merosot dari sekitar Rp. 9.000 menjadi Rp. 12.000 atau 33%. Di tahun 1969 1 dollar = Rp. 378. Thai Bath ketika itu 20 per US$. Sekarang Thai Bath 36 per US$, tapi rupiah sudah 12.000 per US$.
Dalam kurun waktu yang sama, Thai Bath terdepresiasi sebesar 80%, tetapi rupiah terdepresasi sebanyak 3.075%.
Inilah secara singkat hasil dari kebijakan Tim Ekonomi yang kiprahnya selalu didasarkan atas Fundamentalisme Mekanisme Pasar, dan anti BUMN serta anti Campur Tangan Pemerintah yang mencukupi.
GURUNYA SUDAH KENCING BERDIRI, MURIDNYA MASIH TIDUR; TIDAK MAU MENCETAK UANG SEPERTI LARRY SUMMERS, TIM GEITHNER DAN BERNANKE?
Sebelumnya Robert Mugabe, Swiss dan Inggris sudah mencetak uang juga.
Robert Mugabe yang mencetak uang diikuti oleh Swiss, Inggris dan sekarang oleh Amerika Serikat. Indonesia tidak ikut-ikutan, tetapi senang dengan prospek akan mendapat rembesan dollar AS hasil cetakan ini supaya rupiah diperkuat nilainya. Negara bangsa apa sih Indonesia ini di mata para penguasa ekonomi kita?
Menjadi sangat menarik juga, apa sikap mereka sekarang, ketika di AS, Eropa dan negara-negara Barat yang sumber dan pusatnya kapitalisme partikelir dan mekanisme pasar ternyata tidak alergi dan tidak mengharamkan BUMN, tidak mengharamkan nasionalisasi dan juga tidak mengharamkan campur tangan pemerintah yang mendalam?
Newsweek tanggal 2 Maret 2009 memuat cover story yang berjudul “The Reeducation of Larry Summers”. Oleh penulisnya, Michael Hirsh dan Evan Thomas, Larry Summers diminta untuk menjelaskan bagaimana dia telah berubah? Bagaimana dia mengedukasi dirinya sendiri sejak era bebas-bebasan di tahun sembilan puluhan, di mana Summers menjadi bagian dari pemerintahan dengan dunia keuangannya yang menjadi sangat liar, lepas kendali dan menjadi malapetaka seperti ini?
Summers ditanya bagaimana dia mengedukasi dirinya sendiri karena seperti kita ketahui, dengan apa yang dinamakan bail out plan yang mendekati US$ 900 milyar, Larry Summers (Ketua Economic Council Presiden) dan Timothy Geithner (Menteri Keuangan) tidak mempunyai hambatan sedikitpun untuk menjadikan perusahaan swasta menjadi BUMN 100%.
Larry Summers menjawabnya dengan mengutip Keynes yang pernah mengatakan : “Kalau situasi dan kondisi berubah, saya mengubah pendapat saya.”
Pernyataan ini tentu dapat dibenarkan, walaupun sulit dipahami karena dia di masa lalu dalam kedudukan yang ikut membiarkan menjadi hancur leburnya dunia keuangan sekarang ini, karena selalu hakul yakin akan kemampuan mekanisme pasar dan kapitalisme partikelir. Sekarang terpaksa harus menasionalisasi banyak perusahaan swasta besar dan harus banyak melakukan regulasi, bahkan mencetak uang.
RELEVANSINYA LARRY SUMMERS BUAT INDONESIA
Mengapa Larry Summers relevan buat Indonesia? Karena dia sebagai Menteri Keuangannya Presiden Clinton demikian besar perannya memaksa Indonesia menuruti apa saja yang dikatakan oleh IMF. Saya sendiri yang harus berhadapan dengannya, karena ketika itu saya menjabat Menko EKUIN yang sangat menentang kebijakan tertentu dari IMF.
Larry Summers yang didampingi oleh Tim Geithner beserta 4 staf lainnya di tahun 2000 menegur saya sebagai Menko EKUIN, mengapa saya selalu saja tidak setuju dengan kebijakan IMF yang sangat mendasarkan diri pada mekanisme pasar. Mengapa saya menentang kebijakan IMF dalam hal obligasi rekapitalisasi perbankan dan cara menghitung CAR beserta penyelesaiannya?
Beliau dan staf mengetahui semua pikiran dan kebijakan saya secara mendetil yang tidak mungkin diketahui kalau tidak mengikuti rapat-rapat yang saya pimpin. Dan Larry Summers beserta staf tidak pernah hadir. Apa artinya? Ada agen mereka yang pejabat tinggi Indonesia mengikuti rapat-rapat koordinasi Menko EKUIN-nya.
PAUL KRUGMAN DAN IMF
Tentang IMF ini, dalam bukunya terbaru yang berjudul “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008” di halaman 115 Paul Krugman menulis tentang kebijakan IMF menangani krisis di Indonesia tahun 1997 sebagai berikut :
“Banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya IMF dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang de facto mendiktekan kebijakan IMF yang menyebabkan krisis, atau paling tidak salah menanganinya (mishandled) yang membuat krisis semakin parah. (KKG : Menteri Keuangan AS ketika itu Larry Summers). Apakah mereka benar?
Marilah kita mulai dengan bagian yang termudah : dua hal yang IMF jelas melakukan kesalahan.
Pertama, ketika IMF diminta bantuannya oleh Thailand, Korea dan Indonesia, mereka segera mendiktekan kebijakan fiskal yang ketat, yaitu menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk menghindari defisit anggaran. Sangat sulit dimengerti mengapa IMF melakukan ini karena di Asia (berbeda dengan di Brasil setahun kemudian), tidak ada seorangpun kecuali IMF yang menganggap defisit anggaran sebagai masalah yang penting. Upaya untuk memenuhi target pengetatan anggaran tersebut mempunyai dampak negatif ganda untuk negara-negara yang bersangkutan; di mana arahan IMF ini dilaksanakan, dampaknta memperburuk resesi melalui pengurangan permintaan. Kalau tidak dilaksanakan, karena IMF gembar-gembor, mengakibatkan kepanikan bahwa perekonomian seolah-olah tidak terkendali. (KKG : Sekarang Larry Summers bersama-sama dengan Bernanke, Gubernur Bank Sentral AS menurunkan suku bunga sampai mendekati nol persen.
Kedua, IMF menghendaki reformasi “struktural”, yaitu perubahan-perubahan dalam bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari IMF. Beberapa dari reformasi ini seperti penutupan bank-bank sangat diragukan relevansinya dalam menanggulangi krisis keuangan. Kebijakan lainnya, seperti penghapusan pemberian monopoli kepada para kroni-kroninya sang Presiden tidak ada hubungannya sama sekali dengan mandat atau kewenangan IMF. Pemberian monopoli dalam perdagangan cengkeh memang hal yang buruk, contoh yang paling mencolok dari crony capitalism. Tetapi apa hubungannya ini dengan pelarian rupiah ke dalam dollar?”
Demikian Paul Krugman tentang IMF. Dengan krisis ini rasanya IMF dibubarkan saja, secara regional diciptakan lembaga keuangan seperti ini. Negara-negara ASEAN-Plus sudah punya.
Belum lama ini dalam konperensi tingkat tinggi Uni Eropa, IMF disuntik dana sebesar US$ 500 milyar oleh Uni Eropa, tetapi lebih dari US$ 450 milyar akan dipakai oleh Uni Eropa sendiri. Jadi IMF de facto sudah menjadi lembaga keuangan regional.
Maka kalau Mafia Berkeley masih ingin tetap berkuasa, harus mulai berbaik-baikan dengan China, Jepang dan Korea Selatan. Menirulah Larry Summers. Katakan kepada negara-negara ini : “Since circumstances change, we, Partai UI in Depok change also.”
Oleh Kwik Kian Gie from www.koraninternet.com
Zorobabel October 22nd, 2009, 05:15 AM A list of Indonesian provinces by HDI (Human Development Index) score, as measured by BPS (source: http://www.bps.go.id/download_file/booklet_maret_2009.pdf)
1. DKI Jakarta (76.6)
2. Sulawesi Utara (74.7)
3. Riau (74.6)
4. DI Yogyakarta (74.2)
5. Kalimantan Timur (73.8)
6. Kepulauan Riau (73.7)
7. Kalimantan Tengah (73.5)
8. Sumatera Utara (72.8)
9. Sumatera Barat (72.2)
10. Bengkulu (71.6)
11. Kepulauan Bangka Belitung (71.6)
12. Jambi (71.5)
13. Sumatra Selatan (71.4)
14. Jawa Tengah (70.9)
15. Jawa Barat (70.7)
16. Bali (70.5)
17. Nanggroe Aceh Darusslam (70.4)
18. Maluku (70.0)
19. Lampung (69.8)
20. Jawa Timur (69.8)
21. Sulawesi Selatan (69.6)
22. Sulawesi Tengah (69.3)
23. Banten (69.3)
24. Gorontalo (68.8)
25. Sulawesi Tenggara (68.3)
26. Kalimantan Selatan (68.0)
27. Maluku Utara (67.8)
28. Sulawesi Barat (67.7)
29. Kalimantan Barat (67.5)
30. Papua Barat (67.3)
31. Nusa Tenggara Timur (65.4)
32. Nusa Tenggara Barat (63.7)
33. Papua (63.4)
Kind of gives us an idea of what provinces need the most government attention in the future.
AceN October 22nd, 2009, 06:26 AM Remarkable Indonesia
presented by Indonesian Chamber of Commerce & Industry
d6Buu21CG4E
Swear, tears drop from my eyes when i saw this :D
Mimihitam October 22nd, 2009, 10:21 AM Remarkable Indonesia
presented by Indonesian Chamber of Commerce & Industry
d6Buu21CG4E
Swear, tears drop from my eyes when i saw this :D
Baru mau post sudah keduluan :p memang keren ini video
AceN October 24th, 2009, 02:00 PM Bagi yang belum tau...
Bina Graha, akan punya ruangan baru seperti Situation Room di White House.
Pengerjaan kalo tidak salah udah dimulai dari bulan Januari.
Ruangan ini akan jadi semacam Control Room bagi presiden. Ada 16:9 wide screen dan 6 Plasma di sekeliling ruangan yang dilengkapi teknologi multimedia mutakhir. Di bagian belakang, server2 terhubung dengan smua server BUMN, Departemen, Pemda, dan Badan2 pemerintahan RI. Jadi smua data realtime & tinggal klik jika presiden membutuhkan akses data.
untuk gambarannya, begini lah Situation Room di WH :
http://www.whitehousemuseum.org/west-wing/situation-room/situation-room-2007-ribbon-cutting.jpg
http://www.whitehousemuseum.org/west-wing/situation-room/situation-room-2007-teleconference.jpg
----------------
O ya, Bina Graha akan diubah jadi 'West Wing' nya Indonesia dan akan digunakan sebagai kantor pak Boed.
Kopassus October 26th, 2009, 04:15 PM Thanks Acen , nice to know. Also for the vid in post#79.
Ocean One October 28th, 2009, 09:34 AM Remarkable Indonesia
presented by Indonesian Chamber of Commerce & Industry
d6Buu21CG4E
Swear, tears drop from my eyes when i saw this :D
Me too AceN....
Apalagi di Hari Sumpah Pemuda Ini, Sy Merasa Bangga Banget Jadi Bagian Dr INDONESIA yang Besar......
Soo Proudly....:nocrook:
AceN October 28th, 2009, 12:19 PM Thanks Acen , nice to know. Also for the vid in post#79.
Ur welcome :)
Zorobabel October 28th, 2009, 05:49 PM The 2009 Legatum Prosperity Index - http://news.yahoo.com/s/nm/20091027/lf_nm_life/us_prosperity_index - Nordic countries dominate the top 5.
Indonesia is ranked 61 out of 101. Here is the breakdown:
Personal Freedom - Ranked 100th
Indonesia has low tolerance towards minorities, as well as limited personal freedom
Indonesia has low levels of freedom with respect to movement, religion, and speech, with a comparatively low 64% of the population reporting satisfaction with their freedom of choice in their daily lives.* Indonesians reported low levels of tolerance towards immigrants and minorities, with less than half considering their country a good place for ethnic minorities, and only just over one-quarter feeling that Indonesia is a welcoming place for immigrants.
Social Capital - Ranked 14th
Indonesians benefit from social capital, strengthened by their access to strong religious communities
Nearly half of all Indonesians trust their fellow citizens, and consider friends as important in their daily lives, ranking this nation amongst the top 15 worldwide. Indonesians are engaged in social networks, especially in religious communities. Two-thirds are members of a religious institution and Indonesia is the fourth most religious country worldwide, proving the importance of religious networks. Indonesians also enjoy other group memberships, with 37% belonging to environmental organisations, 30% involved in arts organisations, and 24% of citizens members of a sports association. Two-thirds of Indonesians are married, placing the country among the top 10 in this variable, but less than three-quarters feel they can rely on their family and friends;* a very low proportion, globally. A comparatively high 54% donated money to charitable organisations in the last month, but 23% volunteered, and 27% of Indonesians claimed they had helped a stranger in 2008.
Governance - Ranked 61st
A poorly run government and a poorly regulated economy characterise Indonesian governance
In Indonesia, the law is applied unequally with little respect for property rights and the police. The regulation of economic and commercial activity within Indonesia is below the international average, and the governmental process is less efficient than in other countries in the region. A high 84% of Indonesians have confidence in their country’s military.* Political participation is very free and fair in Indonesia, and over half of all citizens have confidence in the honesty of the country’s elections, while 49% approve of the legal system, ranking Indonesia 36th and 53rd, respectively.* Despite this confidence, more than nine in 10 Indonesians believe there is corruption in local government and businesses, placing the country in the bottom 15 countries on both variables.
Safety and Security - Ranked 63rd
Indonesian citizens are satisfied with their personal safety despite national security challenges
Indonesia faces serious security challenges related to refugees, internally displaced persons, and communities with a history of discrimination. In addition, Indonesia faces insecurity related to human flight, ranking the country 81st on this variable. These issues are further aggravated by government-endorsed incarceration and torture of political opponents. Indonesia also suffered some casualties due to civil war in 2007. Homicide rates are relatively high at 89 deaths per one million people. Despite these statistics, 90% of people feel safe walking in their area at night, the third highest score for this variable.* Only 7% of respondents reported having property stolen in 2008, and only 2% reported they had been assaulted.* Indonesia ranks in the top 10 worldwide on both of those variables.
Health - Ranked 78th
Many Indonesians consider themselves healthy despite a weak infrastructure for healthcare
In Indonesia, there is only one health professional and six hospital beds per 10,000 people, ranking Indonesia in the bottom 20, internationally. A relatively low 6% of Indonesians are undernourished but a health adjusted life expectancy of 58 years is well below the global average. Only 52% of all Indonesians have access to improved sanitation facilities, ranking Indonesia 81st on this variable. This statistic is in line with the two-thirds who claim to be satisfied with their quality of water.* Indonesia also fares well with regard to other subjective measurements of wellbeing: 83% are happy with their personal health, less than a fifth report health problems or physical pain, and over four-fifths are well rested.* Indonesia ranks within the top 20 countries on all three variables.
Education - Ranked 75th
Gender inequality and low levels of government spending pose challenges for improving Indonesia’s educational system
With a comparatively high 96% of primary age children enrolled in Indonesian schools, and one teacher for every 20 pupils at primary level, Indonesia performs better than the global median on these variables. However, in terms of secondary enrolment rates, Indonesia ranks in the bottom quartile, worldwide, with a rate of 64%, and with only 17% of the population enrolled in tertiary education, the country ranks 75th, internationally. Further, the average Indonesian worker enjoys moderate levels of secondary education but low levels of tertiary education. There are 98 girls for every 100 boys in Indonesian schools, suggesting mild gender inequality. At less than $500 per student, government spending is comparatively low, placing Indonesia 73rd on this variable.
Democratic Institutions - Ranked 58th
Indonesia benefits from high levels of freedom but competition within the executive branch could be improved
Indonesians enjoy a high level of freedom to participate in political processes, and enjoy civil liberties and personal autonomy. Indonesia ranks in the top half, worldwide, with respect to its level of democracy, and there are many constraints on the power of the executive, meaning leaders are less able to implement arbitrary policies. However, despite fully regulated executive elections, the level of competition in the executive branch could be increased. There is more open competition in the legislative branch of government, but the judiciary is not independent of other branches, placing its power largely in the hands of the executive. The last fundamental change in Indonesia’s political system was less than 10 years ago.
Entrepreneurship and Innovation - Ranked 63rd
Indonesia has high barriers to entry for new businesses and few secure internet servers, but benefits from high-tech exports
There are 12 formal procedures required to start up a business in Indonesia, a high number globally. Despite this, there were nearly 19,000 new businesses registered in 2007, ranking the country in the top 40 worldwide. Value added in the service industry is only 40% of GDP, ranking Indonesia amongst the bottom 15 countries. Internet infrastructure, as measured by bandwidth, is near the global average, but the number of secure internet servers is comparatively low at six per 10 million capita. As a proportion of overall exports, Indonesia’s high-tech and ICT exports both rank inside the top 30, at 13% and 7%, respectively. The majority of the Indonesian public does not have access to personal computers with only two per 100 people. R&D expenditure is also very low at 0.3% of GDP and Indonesia ranks just above the global average in terms of royalty receipts.
Economic Fundamentals - Ranked 68th
Despite a high domestic savings rate, capital investment remains low in Indonesia
Indonesia has an average reliance on raw material exports with concentration levels around 10%, and the value of its exports as a capacity to import is around the global median. The domestic savings rate is high at 29% of its GDP as is the proportion of household expenditure, indicating both strong domestic demand and high savings by the private and public sectors. Despite a healthy domestic market, foreign direct investment and physical capital per worker are both extremely low, ranking the country in the lowest quintile worldwide on both variables. An unemployment rate of 9% is comparatively high relative to regional standards while an inflation rate of 6% threatens to undermine price stability and depreciates savings. A high default rate of approximately 9% and an interest margin of five percentage points indicate a weak banking sector.
typhoonbringer October 29th, 2009, 08:06 PM Remarkable Indonesia
presented by Indonesian Chamber of Commerce & Industry
d6Buu21CG4E
Swear, tears drop from my eyes when i saw this :D
very cool indeed :lol:
tapi inget jangan sampe terbuai, continuous improvement is a must, stay vigilant lads :D
The 2009 Legatum Prosperity Index - http://news.yahoo.com/s/nm/20091027/lf_nm_life/us_prosperity_index - Nordic countries dominate the top 5.
Indonesia is ranked 61 out of 101. Here is the breakdown:
Personal Freedom - Ranked 100th
Indonesia has low tolerance towards minorities, as well as limited personal freedom
Indonesia has low levels of freedom with respect to movement, religion, and speech, with a comparatively low 64% of the population reporting satisfaction with their freedom of choice in their daily lives.* Indonesians reported low levels of tolerance towards immigrants and minorities, with less than half considering their country a good place for ethnic minorities, and only just over one-quarter feeling that Indonesia is a welcoming place for immigrants.
Social Capital - Ranked 14th
Indonesians benefit from social capital, strengthened by their access to strong religious communities
Nearly half of all Indonesians trust their fellow citizens, and consider friends as important in their daily lives, ranking this nation amongst the top 15 worldwide. Indonesians are engaged in social networks, especially in religious communities. Two-thirds are members of a religious institution and Indonesia is the fourth most religious country worldwide, proving the importance of religious networks. Indonesians also enjoy other group memberships, with 37% belonging to environmental organisations, 30% involved in arts organisations, and 24% of citizens members of a sports association. Two-thirds of Indonesians are married, placing the country among the top 10 in this variable, but less than three-quarters feel they can rely on their family and friends;* a very low proportion, globally. A comparatively high 54% donated money to charitable organisations in the last month, but 23% volunteered, and 27% of Indonesians claimed they had helped a stranger in 2008.
Governance - Ranked 61st
A poorly run government and a poorly regulated economy characterise Indonesian governance
In Indonesia, the law is applied unequally with little respect for property rights and the police. The regulation of economic and commercial activity within Indonesia is below the international average, and the governmental process is less efficient than in other countries in the region. A high 84% of Indonesians have confidence in their country’s military.* Political participation is very free and fair in Indonesia, and over half of all citizens have confidence in the honesty of the country’s elections, while 49% approve of the legal system, ranking Indonesia 36th and 53rd, respectively.* Despite this confidence, more than nine in 10 Indonesians believe there is corruption in local government and businesses, placing the country in the bottom 15 countries on both variables.
Safety and Security - Ranked 63rd
Indonesian citizens are satisfied with their personal safety despite national security challenges
Indonesia faces serious security challenges related to refugees, internally displaced persons, and communities with a history of discrimination. In addition, Indonesia faces insecurity related to human flight, ranking the country 81st on this variable. These issues are further aggravated by government-endorsed incarceration and torture of political opponents. Indonesia also suffered some casualties due to civil war in 2007. Homicide rates are relatively high at 89 deaths per one million people. Despite these statistics, 90% of people feel safe walking in their area at night, the third highest score for this variable.* Only 7% of respondents reported having property stolen in 2008, and only 2% reported they had been assaulted.* Indonesia ranks in the top 10 worldwide on both of those variables.
Health - Ranked 78th
Many Indonesians consider themselves healthy despite a weak infrastructure for healthcare
In Indonesia, there is only one health professional and six hospital beds per 10,000 people, ranking Indonesia in the bottom 20, internationally. A relatively low 6% of Indonesians are undernourished but a health adjusted life expectancy of 58 years is well below the global average. Only 52% of all Indonesians have access to improved sanitation facilities, ranking Indonesia 81st on this variable. This statistic is in line with the two-thirds who claim to be satisfied with their quality of water.* Indonesia also fares well with regard to other subjective measurements of wellbeing: 83% are happy with their personal health, less than a fifth report health problems or physical pain, and over four-fifths are well rested.* Indonesia ranks within the top 20 countries on all three variables.
Education - Ranked 75th
Gender inequality and low levels of government spending pose challenges for improving Indonesia’s educational system
With a comparatively high 96% of primary age children enrolled in Indonesian schools, and one teacher for every 20 pupils at primary level, Indonesia performs better than the global median on these variables. However, in terms of secondary enrolment rates, Indonesia ranks in the bottom quartile, worldwide, with a rate of 64%, and with only 17% of the population enrolled in tertiary education, the country ranks 75th, internationally. Further, the average Indonesian worker enjoys moderate levels of secondary education but low levels of tertiary education. There are 98 girls for every 100 boys in Indonesian schools, suggesting mild gender inequality. At less than $500 per student, government spending is comparatively low, placing Indonesia 73rd on this variable.
Democratic Institutions - Ranked 58th
Indonesia benefits from high levels of freedom but competition within the executive branch could be improved
Indonesians enjoy a high level of freedom to participate in political processes, and enjoy civil liberties and personal autonomy. Indonesia ranks in the top half, worldwide, with respect to its level of democracy, and there are many constraints on the power of the executive, meaning leaders are less able to implement arbitrary policies. However, despite fully regulated executive elections, the level of competition in the executive branch could be increased. There is more open competition in the legislative branch of government, but the judiciary is not independent of other branches, placing its power largely in the hands of the executive. The last fundamental change in Indonesia’s political system was less than 10 years ago.
Entrepreneurship and Innovation - Ranked 63rd
Indonesia has high barriers to entry for new businesses and few secure internet servers, but benefits from high-tech exports
There are 12 formal procedures required to start up a business in Indonesia, a high number globally. Despite this, there were nearly 19,000 new businesses registered in 2007, ranking the country in the top 40 worldwide. Value added in the service industry is only 40% of GDP, ranking Indonesia amongst the bottom 15 countries. Internet infrastructure, as measured by bandwidth, is near the global average, but the number of secure internet servers is comparatively low at six per 10 million capita. As a proportion of overall exports, Indonesia’s high-tech and ICT exports both rank inside the top 30, at 13% and 7%, respectively. The majority of the Indonesian public does not have access to personal computers with only two per 100 people. R&D expenditure is also very low at 0.3% of GDP and Indonesia ranks just above the global average in terms of royalty receipts.
Economic Fundamentals - Ranked 68th
Despite a high domestic savings rate, capital investment remains low in Indonesia
Indonesia has an average reliance on raw material exports with concentration levels around 10%, and the value of its exports as a capacity to import is around the global median. The domestic savings rate is high at 29% of its GDP as is the proportion of household expenditure, indicating both strong domestic demand and high savings by the private and public sectors. Despite a healthy domestic market, foreign direct investment and physical capital per worker are both extremely low, ranking the country in the lowest quintile worldwide on both variables. An unemployment rate of 9% is comparatively high relative to regional standards while an inflation rate of 6% threatens to undermine price stability and depreciates savings. A high default rate of approximately 9% and an interest margin of five percentage points indicate a weak banking sector.
selain social score sisanya masih kurang menggembirakan, well its a good step nonetheless
Ocean One November 4th, 2009, 06:55 PM Indonesia, Calon Raksasa Ekonomi Baru Dunia
Indonesia akan masuk dalam G7 pada tahun 2040.
VIVAnews.com - Pemerintah baru Indonesia periode 2009-2014 dimulai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dan terakhir melalui proses pemilihan yang damai pada Juli.
Sejak lengsernya Suharto tahun 1998, Indonesia berhasil melakukan transformasi menjadi negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India and Amerika Serikat) dan menjadi salah satu negara dengan sistem politik yang paling stabil di kawasan Asia.
Bahkan serangan bom oleh teroris akhir-akhir ini tidak menyurutkan kepercayaan para investor. Semua indikator keuangan malah menguat setelah terjadinya serangan bom tersebut.
Namun, perlu digarisbawahi beberapa isu utama yang mengemuka ketika kita mengamati Indonesia dari sudut pandang global, terutama di tengah tahap awal pergeseran perimbangan kekuatan ekonomi dan finansial global.
Mengacu paradigma ini, para pemenang dalam proses transformasi ini adalah negara yang masuk dalam tiga kategori. Ketiganya adalah sebagai berikut: (1) memiliki sumber-sumber keuangan; (2) memiliki sumber alam berupa energi dan komoditas; dan (3) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah.
Indonesia belum memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Jadi, tantangan utamanya adalah bagaimana menarik investasi asing masuk untuk mengolah potensi ekonomi yang ada. Indonesia sebenarnya memenuhi dua dari tiga kategori di atas karena telah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan untuk berubah dan beradaptasi.
Memang, masih banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk hal yang disebut terakhir ini. Namun, setelah memperhatikan situasi politik domestik dan kerangka kebijakan ekonomi yang ada, kami percaya bahwa Indonesia memang mempunyai kemampuan beradaptasi.
Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar ketiga di dunia, ketiga kandidat dalam pemilihan presiden 2009 berasal dari kalangan sekuler. Sistem politik Indonesia juga sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa dasawarsa sebelumnya.
Sebagai perbandingan, Spanyol pernah dipimpin oleh seorang diktator sampai dengan 1976, namun sekarang telah menjadi salah satu benteng demokrasi di Barat – sehingga tidak ada alasan untuk meragukan perkembangan politik yang positif di Indonesia.
Perkembangan ini perlu terus dipelihara, dan kinerja ekonomi yang baik akan sangat mendukung proses perubahan politik ini. Perubahan ke arah yang lebih baik ini juga tercermin dari persepsi investor terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
Jika sepuluh tahun lalu kita menanyakan tentang persepsi terhadap Indonesia, beberapa investor asing yang cenderung berpandangan negatif akan mengemukakan dua faktor berikut: (1) korupsi, dan (2) pasar domestik yang kecil.
Namun, betapa banyak yang telah berubah pada saat ini! Pemberantasan korupsi kini telah menjadi fokus, dan persepsi secara umum telah melihat korupsi tidak lagi merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia. Namun demikian, perubahan ke arah keterbukaan dan transparansi terkadang menyebabkan anggaran pemerintah tidak dapat diserap secepat yang diharapkan.
Sebagaimana persepsi atas korupsi di Indonesia yang telah berubah, demikian halnya persepsi investor asing atas pasar domestik Indonesia. Negara-negara dengan pasar domestik besar mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi dunia akhir-akhir ini.
Lingkungan kebijakan di Indonesia juga telah berubah, meskipun masih banyak hal harus diperbaiki. Indonesia naik 10 tingkat pada survey Bank Dunia mengenai “Kemudahan Melakukan Usaha” pada 2008, meskipun masih berada pada peringkat 123. Memang sudah banyak perbaikan pada kategori “pengurusan perijinan”, “pembayaran pajak”, dan “perdagangan lintas batas”. Namun, perbaikan lebih lanjut iklim usaha perlu ditingkatkan.
Perbaikan iklim usaha dari dalam sangatlah diperlukan, sejalan dengan tren di kawasan Asia Tenggara yang mendorong perdagangan antar regional dan menarik arus investasi masuk. Indonesia masih kekurangan investasi dan infrastruktur.
Peningkatan investasi di bidang energi dan bidang-bidang yang berorientasi pada pasar domestik sama-sama dibutuhkan. Namun Indonesia dihadapkan pada persaingan yang ketat dengan negara-negara lainnya di kawasan, selain global, untuk menarik investasi asing.
Indonesia akan menarik lebih banyak arus modal masuk dalam tahun-tahun mendatang, terutama jika presiden terpilih meneruskan reformasi ekonomi dan hukum sesuai dengan harapan para investor. Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan daya saing Indonesia bagi para investor internasional tetap menjadi isu kunci.
Salah satu keprihatinan IMF soal Indonesia adalah kemampuan negara ini menghadapi memburuknya global risk appetite dan makin ketatnya likuiditas global.
Di awal terjadinya krisis global pada musim gugur lalu, kombinasi dari beberapa faktor menjadi penyebab melonjaknya sovereign spread Indonesia, arus keluar dana asing secara signifikan, dan pelemahan rupiah sekitar 40%, dari 9.200 per US$ ke hampir 13.000. Namun setelah periode ini, pasar mulai pulih, dan cadangan devisa naik ke US$ 57,4 miliar.
Utang luar negeri Indonesia berada pada level 29% dari PDB, jauh lebih baik dibandingkan dengan 150% pada saat terjadinya Krisis Asia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan arus modal asing masuk, rasio utang ini dapat semakin berkurang.
Indonesia dapat digolongkan sebagai sebuah negara dengan manajemen krisis yang baik. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan, termasuk memberi bantuan bagi sektor perbankan dan pasar modal, serta menjamin stabilitas nilai tukar rupiah pasca pelemahan di musim gugur lalu. Pendekatan Indonesia dapat diringkas: “Stabilitas fiskal ketika terjadi goncangan ekonomi eksternal. Manajemen utang yang kredibel dan proaktif.”
Kebijakan fiskal juga tampak sudah berada pada arah yang benar, sementara Bank Indonesia, yang menerapkan kerangka inflation targeting sejak 2005, telah berhasil mengendalikan laju inflasi dan dapat mencapai target inflasi jangka menengah pada kisaran 3-4%. Akhirnya, meskipun Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis, sektor finansial masih berada pada kondisi yang baik.
Secara garis besar, kami memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, didukung oleh stabilitas politik, permintaan domestik kuat, dan lingkungan kebijakan yang dapat merespon krisis dengan baik.
Jangan lupa, skala ekonomi Indonesia sangat menakjubkan. Indonesia memiliki jumlah penduduk 228 juta orang, dan menjadikannya negara dengan populasi keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
Jumlah kelas menengah di negara ini juga cukup besar, diperkirakan sekitar 26 juta orang, dan terus tumbuh cepat. Indonesia memiliki rasio permintaan domestik terhadap PDB yang tinggi, dan layak menikmati laju pertumbuhan antara 4-5% tahun ini dan tahun depan dan akan naik ke 6% pada 2011.
Dengan pertumbuhan yang berkesinambungan, skala ekonomi Indonesia telah mencapai US$ 510 miliar – enam kali lipat dari ekonomi Vietnam, dan dua kali lipat dari ekonomi Thailand.
Kini, Indonesia telah menjadi salah satu anggota Kelompok 20 (G20). Tatanan global yang terus berubah akan sangat memungkinkan Indonesia menjadi pemain utama pada tatanan global maupun regional di masa depan.
Namun dengan skala ekonomi yang besar, Indonesia calon kekuatan atau raksasa ekonomi baru dunia. Indonesia akan masuk dalam G7 pada tahun 2040.
Dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR) dari negara-negara G20 selama periode 2000 dan 2008, serta mengasumsikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada tingkat potensialnya mulai tahun 2012, ukuran ekonomi Indonesia akan melampaui Korea Selatan di tahun 2016, Jepang di tahun 2024, Inggris di tahun 2031, dan Jerman di tahun 2040.
Pertumbuhan PDB Indonesia pada Semester I-2009 mencapai 4,2%, dan tercatat merupakan yang ketiga tertinggi di G20. Kami memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat dari 6,1% pada 2008 ke level 4% pada 2009. Ini masih tetap yang ketiga tertinggi di G20 akibat krisis finansial global dan penurunan harga komoditas dunia, sebelum pulih ke 5% pada 2010.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melewati 6% pada 2011 dan 2012. Kami memproyeksikan PDB per kapita Indonesia di tahun 2020, akan menjadi empat kali lipat dari nilai sekarang.
Ocean One November 11th, 2009, 05:36 PM Indonesia - Malaysia Bahas Kebudayaan di Unpad
Rabu, 11 November 2009
TEMPO Interaktif, BANDUNG - Ratusan akademisi dan budayawan dari dua universitas di Indonesia dan Malaysia, hari ini duduk bersama membahas soal kemiripan budaya antara dua bangsa di Universitas Padjajaran, Bandung. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia ini juga akan membahas urusan saling klaim budaya dua negara.
Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia Sharifah Hapsah Syed Hasan Shihabudin mengatakan, secara geopolitik, posisi Indonesia dan Malaysia sangat penting. Kedua negara serumpun yang memiliki banyak kemiripan budaya, terutama bahasa Melayu, yang ternyata bisa menjadi kekuatan baru dunia. "Jangan lagi berpikir lokal kedaerahan, melihatnya harus global," kata Sharifah di Bandung.
Menurut Sharifah, tanah dan kekayaan kedua negara luas dan kaya. Jika dikelola dengan hubungan yang baik, potensi kedua negara itu, "Bisa jadi yang terkuat di dunia," ujarnya. Langkah selanjutnya, kata dokter itu, tinggal berpikiran yang sama untuk maju dan menghentikan upaya saling klaim kebudayaan.
Miripnya budaya dua negara, katanya, adalah warisan sejak lama. Ini disebabkan perpindahan dan pergerakan penduduk diantara dua negara yang kini makin cepat. Perpindahan itu tak hanya membawa tubuh orang tapi juga nilai-nilai budaya yang dianut dari negeri asalnya.
Misalnya budaya leluhurnya di Negeri Sembilan yang dibawa oleh orang-orang dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Tapi di daerah asalnya, ia berasumsi budaya seperti itu sudah tidak ada lagi. "Tapi kami tidak bisa mengklaim budaya itu milik Negeri Sembilan," kata Sharifah.
Munculnya klaim kebudayaan tertentu akhir-akhir ini dinilainya karena ada pihak yang ingin menimbulkan masalah. "Mungkin karena pikiran mereka sempit," ujarnya. Urusan saling klaim itu sebaiknya dihentikan karena tidak akan ada habisnya.
Rektor Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia dalam simposium selama dua hari ini, 11-12 November akan dibahas 107 pemakalah dari Malaysia dan 103 dari Indonesia. Simposium dua tahunan itu dibuka kemarin oleh eks Wakil Presiden Try Sutrisno yang saat ini menjabat sebagai Indonesia-Malaysia Eminent Persons Group. Bertema pembangunan untuk Kesejahteraan dan perdamaian, isu tersebut mencakup persoalan bahasa, seni, pendidikan, kesusateraan, stabilitas politik, ukum, ekonomi, pemerintahan, desentralisasi, hingga hak asasi, pekerja migran, kesehatan, serta lingkungan.
Simposium itu diadakan bergantian oleh dua universitas. Kerjasama yang sudah berjalan selama 25 tahun itu biasanya berujung pada riset bersama dan penerbitan buku hasil simposium.
Ocean One November 11th, 2009, 06:13 PM Rabu, 11/11/2009
Produksi Vaksin H1N1
Peternakan Ayam Tercanggih di Asia Tenggara Dibangun di Cisarua
Bandung,DetikInet - Pemerintah melalui Biofarma akan membangun peternakan ayam steril dan termodern se-Asia Tenggara di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Peternakan ini untuk memproduksi vaksin H1N1.
Peternakan ini akan dibangun di tanah seluas 8 hektare. Saking sterilnya, burung pun dilarang melintas di kawasan peternakan.
Hal itu terungkap dari pertemuan Presiden Direktur Biofarma Iskandar dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Rabu (11/11/2009), di Gedung Pakuan, Jalan Otista.
"Supaya terlindung dari kontaminasi manusia, diusahakan burung tidak boleh lewat di sekitar pabrik," kata Iskandar di sela pertemuan.
Selain itu, mulai dari proses pemberian makan, minum, sampai seleksi telur dilakukan oleh mesin. Sekitar 5 hektare dari lahan peternakan akan tertutup, setengah hektare untuk kandang ayam steril, dan sisanya untuk penjagaan.
"Hanya saja, penjagaannya saja yang berlapis-lapis," jelas Iskandar.
Salah satu penjagaan dilakukan dengan skenario penanaman pohon, juga monitoring agar peternakan ayam yang dikelola Biofarma tidak masuki binatang seperti burung dan lainnya.
Pembangunannya sendiri akan dimulai 16 November 2009 pekan ini. Bersamaan dengan itu, turut pula dibangun pabrik vaksin di Pasteur No.28.
"Penyelesaian konstruksinya satu tahun, November 2010 baru bisa diproduksi," kata Iskandar.
Peternakan tersebut ditujukan untuk penghasil telur steril yang akan digunakan untuk pembuatan vaksin. Untuk tahap awal produksi telur, kata Iskandar, ayam steril akan didatangkan dari Jepang.
Untuk specimen, jelasnya, akan bekerjasama dengan Depkes, Lembaga Eycman, dan Universitas Airlangga yang akan membuat benih pertumbuhan benih virus. "Untuk strainnya dari Indonesia, karena sama saja strainnya dengan WHO," ujarnya.
Soal pendanaan proyek, Biofarma membutuhkan Rp 1,3 triliun dari investasi pemerintah pusat. Dana yang sekarang telah di tangan Biofarma sendiri sebesar Rp 700 miliar untuk kebutuhan tahun 2008-2009. Sementara kebutuhan 2010 dibutuhkan Rp 600 miliar untuk fasilitas pembuatan vaksin.
Biofarma sendiri menargetkan produksi 20 juta vaksin per tahun dari pabrik yang tengah dibangunnya itu.
Di tempat sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap pembuatan pabrik vaksin tersebut melibatkan Badan Usaha Milik Daerah. "Kalau ada kemungkinan mengapa tidak, kalau tidak ada juga tidak apa-apa," ujar Heryawan.
bola November 12th, 2009, 05:11 AM @ Hadi: kepanjangan man....you should summarize it
iForce November 12th, 2009, 08:50 AM Indonesia, Calon Raksasa Ekonomi Baru Dunia
Indonesia akan masuk dalam G7 pada tahun 2040.
...
Kini, Indonesia telah menjadi salah satu anggota Kelompok 20 (G20). Tatanan global yang terus berubah akan sangat memungkinkan Indonesia menjadi pemain utama pada tatanan global maupun regional di masa depan.
Namun dengan skala ekonomi yang besar, Indonesia calon kekuatan atau raksasa ekonomi baru dunia. Indonesia akan masuk dalam G7 pada tahun 2040.
Dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR) dari negara-negara G20 selama periode 2000 dan 2008, serta mengasumsikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada tingkat potensialnya mulai tahun 2012, ukuran ekonomi Indonesia akan melampaui Korea Selatan di tahun 2016, Jepang di tahun 2024, Inggris di tahun 2031, dan Jerman di tahun 2040.
Pada masa itu, yg berdiskusi di forum ini isinya anak2 kita.. :lol:
superkambing November 12th, 2009, 09:33 AM @hadi jepang dan korea juga menganut pasar bebas atau mixed setidaknya CMIIW, bahkan china juga sekarang condong ke pasar bebas, yang penting regulasinya yang harus dibenerin contoh: pemilik modal besar bisa semena2 menarik modalnya di pasar yang bisa berakibat harga saham jeblok yang rugi ya pemilik modal kecil, kalo di US dilarang tuh, lagian udah terbukti sistim komunisme gagal, yg penting Indo bisa berada di tengah gak terlalu kapitalis gak terlalu sosialis, mixed economy seperti yg selama ini udah bagus sebenernya..namun..KKN, andai urat malu orang Indo seperti orang Jepang pasti udah banyak bgt yang harakiri
arif doank November 12th, 2009, 01:08 PM Pada masa itu, yg berdiskusi di forum ini isinya anak2 kita.. :lol:
klu menurut gw itu isinya lebih dari anak2 kita,, tetapi cucu kita!!! tap tak apalah yg penting mereka lebih beruntung dari kita!:)
Mimihitam November 12th, 2009, 01:19 PM The inspirations we get from China and Indonesia
Kuala Lumpur has recently welcomed two honourable guests - Chinese President Hu Jintao and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. China and Indonesia were lagging behind before their reforms and they were even worse than Malaysia. There are something we should learn from them.
Chinese economy has been soaring since its economic reform 30 years ago. The key lies on the Chinese government's pragmatic approach. “It doesn't matter if a cat is black or white, so long as it catches mice.” Former Chinese leader Deng Xiao Ping's “cat theory” has proven that the Chinese insistence in market economy or Chinese-style capitalism is on the right track and finally, it enables China to realise its dream to “surpass the United Kingdom and catch up with the United States”.
China may have to face with hunger problems today if it chose to cling to Communism. The inspiration we can get from China is, we should be pragmatic in development. Just like Singapore Minister Mentor Lee Kuan Yew, as long as it is good for the country, he will cast aside national sovereignty and racial narrow-mindedness while removing all obstacles to economic development and promotes a genuine reform.
"How are we going to carry out economic reform?"
Today, China is the world's second largest economic power and its education level has greatly improved. It no longer cares whether small countries will recognise Chinese university degrees. Chinese top universities were ranked better in the world's top university rankings compared to Malaysia's universities. Currently, only University of Malaya has been ranked among the top 200. We are the one who has to bear the loss of not recognising academic degrees issued by foreign universities that are doing better than us. And no talent will come either.
Indonesia faced a serious corruption problem during the Suharto era. After he stepped down and ended his rule of more than 30 years in 1998, Indonesia entered a period of adjustment for political development and democratic reform. Other than lifting the ban on political parties and promoting the freedom of press, Indonesia also rigorously fight corruption. For example, Indonesia's independent Corruption Eradication Commission (KPK) mounted a blitz operation against the High Court and searched for evidence of fund misappropriation.
Indonesia had given the outside world an instability image but in recent years, it has surpassed Malaysia, Thailand, Vietnam and Singapore and became the fastest-growing ASEAN country. Its democratic politics has been gradually maturing and it is expected to become the fifth BRIC country.
Indonesia has given us an inspiration that we must be bold in reform, particularly political reform. Malaysia is currently talking about minor changes and anti-corruption on the surface but dares not to touch on the root. How are we going to improve the state system? How are we going to carry out economic reform?
Malaysia started to talk about opening up earlier than Indonesia as Tun Dr Mahathir had implemented the open economic policy in the early 90s, which brought 8% - 9% annual economic growth. But it eventually stalled because of political problems.
Malaysia has many good plans, including the advanced country vision, Multimedia Super Corridor and the high-income country proposed by Najib. But the government has neglected the details and implementation issue.
And now, the government is seeking for the less attractive objective by aiming for a 6% annual economic growth to achieve the Vision 2020. However, if they do not learn the pragmatic attitude from China and adopt Indonesia's political reform, the new economic model to be revealed at the end of the year may bring only short-term effects.
Hu and Susilo's visit has as well reminded us to learn from China and Indonesia. They can do it, sure Malaysia can do it, too! (By LIM SUE GOAN/Translated by SOONG PHUI JEE/Sin Chew Daily)
http://www.mysinchew.com/node/31314?tid=14
rilham2new November 12th, 2009, 01:34 PM The 2009 Legatum Prosperity Index - http://news.yahoo.com/s/nm/20091027/lf_nm_life/us_prosperity_index - Nordic countries dominate the top 5.
Indonesia is ranked 61 out of 101. Here is the breakdown:
Health - Ranked 78th
Many Indonesians consider themselves healthy despite a weak infrastructure for healthcare
In Indonesia, there is only one health professional and six hospital beds per 10,000 people, ranking Indonesia in the bottom 20, internationally. A relatively low 6% of Indonesians are undernourished but a health adjusted life expectancy of 58 years is well below the global average. Only 52% of all Indonesians have access to improved sanitation facilities, ranking Indonesia 81st on this variable. This statistic is in line with the two-thirds who claim to be satisfied with their quality of water.* Indonesia also fares well with regard to other subjective measurements of wellbeing: 83% are happy with their personal health, less than a fifth report health problems or physical pain, and over four-fifths are well rested.* Indonesia ranks within the top 20 countries on all three variables.
According to national census in 2000, Indonesia lowest LIFE EXPECTANCY is in Northern Maluku with only as low as 59.07 years.....
Most of Indonesian Provinces was rated around 64-68 years in average LIFE EXPECTANCY.
The three highest province are:
1. DKI Jakarta : 71.13 years
2. Yogyakarta : 71.13 years
3. North Sulawesi : 70.26 years
And how on earth the average LIFE EXPECTANCY was stood at 58 years ????
Ocean One November 12th, 2009, 06:19 PM Wah...Indonesia Berpotensi Kembangkan Bioetanol
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Para peneliti mengatakan, sebagai negara yang kaya akan hasil produksi pertanian dan perkebunan, Indonesia berpotensi mengembangkan bioetanol sebagai bahan pengganti bensin.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota tim peneliti dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Teddy Nurcahyadi, di Yogyakarta, Jumat (25/9).
"Bahkan di masa depan, konversi bahan bakar ke bioetanol dapat menjadi solusi terhadap semakin menipisnya kandungan minyak bumi," ujar Teddy.
Menurutnya, bioetanol dapat menjadi pilihan dalam mengurangi kerusakan lingkungan sebagai efek samping berkembangnya dunia industri dan transportasi. Dia mengatakan, ada beberapa kelebihan yang dimiliki bioetanol dibanding bahan bakar bensin, antara lain karena proses produksi lebih ramah lingkungan dan melibatkan penanaman tumbuhan yang menyerap karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, pemakaian bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, lanjut Teddy, lebih ramah lingkungan karena menghasilkan polusi yang lebih sedikit.
"Bioetanol juga memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bensin sehingga jika dicampurkan pada bensin dengan komposisi tertentu bisa memperbaiki kinerja mesin," katanya.
Dia menambahkan, tingginya angka oktan bioetanol memiliki pengaruh yang bagus terhadap emisi gas buang mesin. Angka oktan yang tinggi menyebabkan pembakaran di dalam mesin berlangsung lebih sempurna sehingga hasil pembakaran yang tidak sempurna berupa karbon monoksida dan hidrokarbon tak terbakar lainnya berkurang.
"Pencampuran bioetanol pada bensin berdasarkan hasil pengujian terbukti menyebabkan turunnya polusi karbon monoksida dan hidrokarbon tak terbakar dari mesin bensin," katanya.
Bioetanol, katanya, merupakan salah satu jenis bahan bakar terbarukan. Bahan bakar ini dapat diproduksi dari berbagai jenis produk pertanian atau perkebunan, seperti tebu, singkong, beras, gandum, sorgum, kentang, jagung, dan buah-buahan.
"Selama kita masih bisa bercocok tanam, selama itu pula kita bisa mengolah aneka produknya menjadi bioetanol," katanya.
Namun, Teddy mengakui, bioetanol memang mempunyai kelemahan yang bersifat teknis. Kelemahan itu muncul karena bahan bakar tersebut memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada bensin.
"Jalan keluar untuk mengatasi kelemahan itu sudah ada, tim kami tertarik melakukan penelitian dalam upaya mengatasi kelemahan teknis bioetanol agar bahan bakar itu dapat dimanfaatkan lebih maksimal di masa depan," katanya.
Ocean One November 12th, 2009, 06:49 PM Boscha Resmikan Teropong Matahari
SABTU, 31 OKTOBER 2009
BANDUNG, KOMPAS.com - Observatorium Boscha di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, resmi mengoperasikan teropong matahari, Sabtu (31/10). Teropong yang dibuat mandiri oleh Institut Teknologi Bandung ini dikhususkan untuk penelitian matahari, khususnya bagian korona.
Teropong matahari ini terdiri dari tiga jenis teleskop heliostat yang beroperasi sekaligus secara three in one. Yaitu, visual white light yang dilengkapi filter berkekuatan 10.000 kali, hidrogen alfa, dan kalsium. Ketiga jenis teleskop ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Teleskop hidrogen alfa misalnya, sangat baik untuk melihat ledakan matahari di lapisan korona. Sementara, teleskop berfilter kascium sangat idel untuk meneliti permukaan matahari dan mengamati aktivitas bintik matahari (sunspot).
"Teleskop yang kalsium adalah yang pertama di Indonesia. Lapan memang memiliki yang alfa, tetapi katanya kurang maksimal karena sedang bermasalah. Dengan teleskop ini, kita bisa mengamati ledakan matahari dengan sangat baik," tutur Dhani Herdiwijaya dari Astronomi ITB.
Clara Yatini dari Bidang Matahari dan Antariksa Lapan membenarkan, keberadaan teropong matahari di ITB diharapkan bisa menopang riset mengenai aktivitas matahari secara lebih baik lagi. Lapan sebetulnya sudah memiliki teropong matahari khusus yang ada di stasiun Tanjungsari, Sumedang, dan Watukosek, Gresik, namun teropong yang ada belum maksimal. "Selama ini, kami lebih sering masih menggunakan yang jenis black and white," katanya.
Kepala Observatorium Boscha Taufik Hidayat menuturkan, fasilitas teropong matahari yang dilengkapi dengan rumah teropong ini bisa digunakan lintas lembaga, tidak hanya ITB. "Fasilitas ini dapat digunakan untuk guru, siswa, masyarakat umum yang haus dengan ilmu pengetahuan," tuturnya.
Berbeda dengan delapan teropong lainnya yang ada di Boscha, teropong ini dioperasikan secara real time (terus menerus). Data dan citra hasil pemantauan ditayangkan di layar monitor Worlwide Telescope hasil sumbangan Microsoft serta di proyektor yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung. "Data di-upload di situs ITB. Jadi, setiap orang bisa mendapat data ini di mana saja," ujarnya.
Selain lensa coronado yang dibeli dari luar, baik perangkat teknis maupun sistem operasinya dikembangkan secara mandiri oleh tim dari ITB. Biaya pembangunan rumah teropong maupun teropongnya sendiri mencapai Rp 600 juta. Dana diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Pemerintah Belanda, Kementrian Ristek dan Departemen Pendidikan Nasional.
typhoonbringer November 12th, 2009, 06:56 PM Pada masa itu, yg berdiskusi di forum ini isinya anak2 kita.. :lol:
i dont mind :D
Ocean One November 20th, 2009, 04:50 PM Pemerintah Surakarta Terapkan Sistem Online
Jum'at, 20 November 2009
TEMPO Interaktif, Surakarta -Dinas Komunikasi dan Informatika Surakarta, Jawa Tengah, dalam waktu dekat akan menerapkan program kantor maya di lingkungan pemerintah kota Surakarta.
Untuk mewujudkan itu Kepala Bidang Informatika Dinas, Joko Waskito mengatakan, selama empat hari pihaknya telah melakukan pelatihan dasar internet dan seputar program kantor maya, kepada perwakilan 100 satuan kerja perangkat daerah yang ada.
Dia menerangkan, program tersebut untuk sementara digunakan untuk keperluan surat-menyurat, seperti pemberian disposisi. “Kini disposisi bisa diberikan secara elektronik kepada yang mengajukan. Kalau selama ini kan harus secara fisik,” terangnya, Jumat (20/11).
Jika secara elektronik, tindak lanjut disposisi praktis dilakukan. “Nanti yang surat fisik bisa menyusul, sebagai arsip,” lanjutnya. Meski begitu, Joko mengatakan pengajuan disposisi tetap harus secara fisik, mengingat akan menjadi arsip administrasi.
Sementara ini, kantor maya akan diuji coba di Sekretariat Daerah Surakarta, khusus yang menyangkut urusan surat-menyurat dengan disposisi. “Uji coba dilakukan 3-4 hari. Jika berhasil, akan diterapkan di seluruh perangkat pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan,” kata Joko.
Selain perkara surat-menyurat, kantor maya juga bisa digunakan untuk rapat koordinasi. Sehingga, tidak perlu bertatap muka antar bidang terkait saat rapat. “Juga bisa chatting untuk keperluan kedinasan,” tambahnya.
Untuk infrastruktur yang mendukung program, Joko mengatakan tidak ada masalah. Seluruh satuan kerja perangkat daerah sudah tersambung internet. “Termasuk di kelurahan juga sudah ada jaringan internet. Nantinya tinggal membangun virtual private network untuk kepentingan kantaya,” jelasnya.
“Peserta antusias dan menyambut baik program ini. Mereka menilai positif karena pemerintahan elektronik di Surakarta tidak sekadar jargon. Tapi sudah akan diaplikasikan,” tandasnya.
Ocean One November 22nd, 2009, 07:10 PM Jakarta Barat Akan Perluas Penerapan Pembuatan KTP Online
Minggu, 22 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sistem kartu tanda penduduk dalam jaringan atau online akan diterapkan di Kecamatan Kebon Jeruk Desember mendatang. Pembuatan KTP online menjadi dasar program nomor identitas kependudukan tunggal atau single identity number secara nasional.
"Saat ini sudah sekitar 1.000 orang yang membuat KTP dengan sistem baru itu di Jakarta Barat," kata Camat Grogol Petamburan, Tajudin Widodo, Minggu (22/11).
Kecamatan Grogol Petamburan menjadi kawasan percontohan penerapan pembuatan KTP online. Kelurahan Tanjung Duren Selatan merupakan wilayah pertama yang menerapkan sistem itu pada Oktober lalu. Saat ini, sistem tersebut telah digunakan di seluruh kelurahan yang ada di Grogol Petamburan.
Dia memperkirakan 1.000 orang di Grogol Petamburan membuat KTP dengan sistem itu. Warga yang telah mendapat surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga maupun Rukun Warga harus datang ke kantor kelurahan. Sistem baru itu menuntut warga Jakarta datang sendiri ke kantor kelurahan. Warga akan difoto langsung dan diambil sidik jarinya.
Menurut dia, KTP selesai dalam sehari. Sehingga, warga langsung bisa membawa pulang KTP. Sistem itu menghambat calo KTP. Data pembuat KTP pun langsung masuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kepemilikan KTP ganda, kata Tajudin, diharapkan tak ada lagi. "Sesibuk apa pun warga Jakarta, harus datang sendiri ke kantor kelurahan," ujar dia.
Dia mengakui sistem baru itu memiliki kelemahan. Bahkan, kekurangan sistem itu telah dibahas bersama pemerintah DKI Jakarta. Saat baru diterapkan, hasil foto yang tercetak di kertas tak optimal. Persoalannya, kertas KTP yang digunakan untuk mencetak sama dengan kertas KTP yang digunakan dengan foto tempel. Pemerintah provinsi tak bisa mengganti kertas tersebut karena jenis kertas telah ditentukan Departemen Dalam Negeri. Dia menduga, jenis kertas dan tinta memang tidak tepat. "Hasil foto agak mbeleber tintanya," kata dia.
Kelemahan lain adalah akses jaringan internet yang lamban. Sebelum sistem baru diterapkan, aparat di setiap kelurahan dilatih untuk mengoperasikan sistem online tersebut.
Ocean One November 29th, 2009, 01:31 PM Pemantau Udara Rp 5,5 Miliar Dipasang di Bundaran HI
Minggu, 29 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan stasiun pemantau kualitas udara di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (29/11). Alat berukuran 2x3 meter yang diletakkan di samping pos polisi Thamrin itu seharga Rp 5,5 miliar.
"Ini adalah komitmen Kota Jakarta dan warganya untuk menjadikan lingkungan yang lebih bersih," ujar Fauzi Bowo di lokasi peresmian.
Menurut Fauzi, stasiun pemantau itu berfungsi untuk menunjukkan kualitas udara di Jakarta, khususnya di kawasan Thamrin, pada masyarakat secara langsung. Tujuannya agar masyarakat tahu kondisi kualitas udara di Jakarta yang mulai menurun.
Diharapkan akan muncul kesadaran untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan mengurangi pencemaran udara. "Kami akan kembangkan sistem ini, untuk mengajak masyatakat lebih berpartisipasi," ujar gubernur.
Bundaran Hotel Indonesia dijadikan lokasi peletakan stasiun pengukur kualitas udara karena merupakan titik simpul arus kendaraan di Jakarta.
Warga menyambut positif pemasangan alat pengukur kualitas udara tersebut. "Kami jadi tahu seberapa tingkat kualitas udara sekitar kita," ujar Wahyudin (35).
Banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta berpengaruh besar pada tingkat kualitas udara ibu kota. Jakarta menjadi kota dengan tingkat kualitas udara terburuk nomor tiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Menurut data BPLHD DKI Jakarta, 70 persen pencemaran udara Jakarta berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor.
Ocean One November 30th, 2009, 02:24 PM SBY Expects More Women in Future Cabinet
MONDAY, 30 NOVEMBER 2009
http://www.kompas.com/data/photo/2009/11/11/1202058p.jpg
President Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com - President Susilo Bambang Yudhoyono has expressed hope that more women would be included in the cabinets of future governments. Speaking at a function to observe the 10th anniversary of National Commission of Women (Komnas Perempuan) at the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT) auditorium here on Monday, the president said out of 34 cabinet ministers, ten should be women.
In the second phase of United Indonesia Cabinet there are five female ministers namely Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, State Minister for National Development Planning Board Armida Alisjahbana, Health Minister Endang Rahayu Sedyaningsih, Trade Minister Mari Elka Pangestu, and State Minister for Women Empowerment Linda Gumelar.
"There are actually five female ministers in the present United Indonesia Cabinet but the ratio is still insufficient. In the future there should be at least ten female ministers out of 34 in the cabinet," the president said. He added that five female ministers in the present cabinet was at least a good beginning to empower the the Indonesian women in the cabinet.
The head of state also gave a high appreciation to more women in the parliament, diplomatic circle, and business circle. President Yudhoyono said that to the Indonesian women empowerment was not merely the responsibility of the government, also of the people at large and the women themselves.
"Respect whatever role is expected by the women, and view the women as the human resources capital who should be given the same opportunity as male," the president said. But the president added that although Indonesian had adopted the Human Rights universal values and women rights, the traditional values of Indonesian women should not be ignored.
The head of state the Human Rights universal values should be harmonized with traditional, cultural, and religious values. "Our task is to harmonize the universal values with our traditional, cultural and religious values in order to avoid conflict and collision among them," the president said.
kanazef December 2nd, 2009, 07:27 AM KONDISI INDONESIA 2050
Apa yang kita harapkan ketika Indonesia berada pada tahun 2050 ? Berikut harapan-harapan yang ingin dicapai :
1. Penduduk Indonesia akan mencapai 370 juta an (jika tingkat pertumbuhan 1%);
2. Banyak perguruan tinggi di Indonesia favorit di tingkat Asia;
3. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade sekaligus;
4. Daya beli masyarakat tinggi (guru SD bisa ganti TV baru setiap bulan);
5. Indonesia produsen energi alternatif jarak (biodiesel) terbesar di dunia;
6. Ibukota Negara pindah ke lokasi lain, sedangkan Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar akan menjadi seperti kota Jakarta;
7. Tingkat kemiskinan turun drastis, diharapkan hanya 2%;
8. Indonesia produsen meubel terbesar di Asia;
9. Sebanyak 10% penduduk Indonesia menggunakan energi alternatif;
10. Indonesia pengguna open source terbesar kedua di Asia setelah India;
11. Kawasan Lumpur Lapindo menjadi kawasan pertanian yang subur;
12. Banda Aceh menjadi kota wisata terkenal di dunia;
13. Preman jalanan berkurang drastis;
14. Sistem tata kelola pemerintahan terbangun dan berjalan dengan baik;
15. Anggota wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah mempunyai kecerdasan IQ, emosional, sosial, dan spasial lebih dari rata-rata;
16. Hutan Indonesia terkelola dengan baik, berkat pembangunan partisipatif masyarakat setempat;
17. Setengah penduduk Indonesia dapat mengakses internet;
18. Presiden Indonesia digaji 1 juta USdollar per bulan;
19. Gaji guru paling kecil 10 juta per bulan;
20. Beberapa kota di Papua akan berkembang pesat menjadi kota teratur, lengkap fasilitas dengan airport internasional serta penerbangan langsung ke luar negeri;
21. Saham freeport dikuasai Indonesia sebesar 51%;
22. Dibangunnya kereta peluru (shinkansen) antara Jakarta - Bandung - Surabaya;
23. Tingkat korupsi sangat rendah, terendah ke 5 di Asia;
---------------------------------------------------------------
^^ semoga benar-benar terjadi
by the wey ada yg ngerti ga tujuan negara nomor 6 ?
Maksudnya ibukota negara bukan Jakarta lagi ?
iya..bukan jakarta lagi..dulu ada yang mengajukan kalau ibu kota negara di pindahin ke pulau kalimantan aja di kalimantan timur/balikpapan ! karena apa ? karena pulau kalimantan adalah satu2nya pulau dari 5 pulau terbesar di indonesia yang aman dari goyangan gempa maupun tsunami. dan masih banyak lagi alasan2nya lainnya.. :) !
Ocean One December 3rd, 2009, 04:08 PM Indonesia Buka Diri untuk Ide Komunitas Asia Pasifik
KAMIS, 3 DESEMBER 2009
http://www.kompas.com/data/photo/2008/07/16/075403p.jpg
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd.
BRISBANE, KOMPAS.com - Indonesia bersikap terbuka terhadap ide Perdana Menteri Australia Kevin Rudd tentang pembentukan Komunitas Asia Pasifik, kata Diplomat senior urusan politik KBRI Canberra Dupito Darma Simamora.
"Namun ide tersebut perlu diselaraskan dengan kepentingan dan visi nasional mengenai arsitektur regional di kawasan Asia Pasifik," katanya.
Ia menyatakan hal itu berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi tentang ide PM Rudd mengenai pembentukan Komunitas Asia Pasifik tahun 2020 yang berlangsung tiga hari di Sydney mulai Kamis (3/12).
Menurut Simamora, ide PM Rudd mengenai Komunitas Asia Pasifik itu didasarkan pada tidak adanya satu badan regional yang sekaligus mengurusi masalah ekonomi, politik, dan keamanan.
Selama ini Forum Regional Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ARF) misalnya mengurus isu keamanan, sedangkan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menangani masalah ekonomi, katanya.
Berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi di Sydney itu, Richard Woolcott, utusan khusus PM Rudd untuk melobi para pemimpin negara di kawasan tentang pembentukan Komunitas Asia Pasifik ini, mengatakan, pihaknya berharap para peserta konferensi ini dapat mencapai dua kesepakatan umum.
Seperti dikutip Radio Australia, Woolcott mengatakan, ia mengharapkan tercapainya kesepakatan umum soal pengakuan adanya perubahan besar dalam pengaruh ekonomi serta bobot politis dan strategis dari kawasan Atlantik ke Pasifik. "Saya juga berharap ada kesepakatan umum bahwa kita memerlukan pengaturan-pengaturan yang sebaik mungkin untuk merespons berbagai tantangan yang muncul, termasuk persaingan menyangkut kelangkaan sumberdaya dan cekcok wilayah," katanya.
Woolcott mengatakan, jika dicapai kesepakatan umum di konferensi itu, selanjutnya diperlukan sebuah perlengkapan yang efektif untuk merespons masalah-masalah yang ada di tingkat kepala pemerintahan.
Prakarsa pembentukan Komunitas Asia Pasifik tahun 2020 itu pertama kali disampaikan PM Kevin Rudd pada Juni 2008.
Untuk memuluskan prakarsanya itu, dia menunjuk Richard Woolcott sebagai utusan khusus guna melobi pemimpin negara di kawasan Asia Pasifik.
Keinginan PM Rudd membentuk masyarakat Asia-Pasifik beranggotakan Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, China, India, Australia, dan negara-negara di kawasan itu diyakininya akan memberikan ruang kerja sama bagi masalah penting global, seperti, terorisme dan keamanan energi jangka panjang.
Rock Star December 4th, 2009, 06:52 AM Marty Siap Jadikan Indonesia Pemain Berpengaruh Dunia
Jumat, 4 Desember 2009 00:07 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 328 kali
http://cache.daylife.com/imageserve/07Fn6Pw5sOaO6/610x.jpg
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (photo : daylife)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa siap menampilkan sosok baru Indonesia sebagai pemain berpengaruh di dunia selama masa kerjanya memimpin para diplomat terbaik Indonesia.
"Kita ingin mengkonsolidasikan transformasi Indonesia dari `regional power` menjadi negara yang memiliki pengaruh global, tapi pengaruh yang bertanggung jawab tentunya," katanya kepada ANTARA di Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta, Kamis,.
Ia menegaskan, dalam lima tahun mendatang selain terus mengkonsolidasikan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan, kebijakan luar negeri Indonesia juga bertujuan mengantar Indonesia ke tingkat yang lebih lain.
"Kondisi dimana Indonesia betul-betul dianggap sebagai negara yang memiliki peran dan kepentingan bersifat global," tambahnya.
Untuk mewujudkan itu, keterlibatan Indonesia di PBB dan forum-forum multilateral lain termasuk G20 akan dimanfaatkan untuk semakin memantapkan peran Indonesia di kancah internasional.
"G20 yang secara definisi adalah suatu kelompok terbatas, dimana Indonesia menjadi anggota tetap, menjadi alat untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai pemain yang berpengaruh di level dunia," katanya.
Marty mengatakan, salah satu peran yang akan diusung Indonesia untuk mewujudkan cita-cita itu adalah citranya sebagai negara yang dapat menjembatani perbedaan.
"Salah satu ciri khas kita adalah menjembatani berbagai pertikaian, perselisihan, dan perbedaan antara negara-negara di dunia," ujarnya.
Menlu tidak menafikan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga Deplu terus menanamkan semangat
profesionalisme dan etika di kalangan diplomatnya.
Mereka ini yang akan mencerminkan Indonesia yang santun, bersahabat, percaya diri dan penuh keyakinan menyampaikan pandangan-pandangan yang menjadi kepercayaannya.
"Selaras dengan komitmen Indonesia `thousands friends zero enemy (ribuan kawan dan tidak ada musuh-Red) maka secara serentak kita mengembangkan jejaring diplomasi kita," katanya.
Saat ini Indonesia memiliki 119 perwakilan di luar negeri dan dalam waktu dekat akan ditambah sekitar 10 perwakilan lagi.
Dalam sesi wawancara yang berlangsung lebih kurang satu jam, Menlu menggarisbawahi perlunya kebijakan luar negeri yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan HAM dan keterbukaan.
:cheers: :cheers: :cheers:
Ocean One December 5th, 2009, 06:53 AM DKP Siapkan Program Terumbu Karang Tahap III
Jumat, 4 Desember 2009
http://img.antara.co.id/stockphotos/peristiwa/wisataselam-030809.jpg
Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Bank Dunia mulai mempersiapkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Management/Coremap) tahap III.
"Program sebelumnya diperpanjang dua tahun, Bank Dunia ingin memperkuat kerjasama itu. Sekarang ada yang baru disiapkan yakni program Coremap tahap III," kata Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil DKP, M Eko Rudianto, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Walaupun program Coremap tahap II belum rampung dan justru diperpanjang hingga dua tahun ke depan, menurut dia, persiapan tahap III harus dimulai sekarang.
"Persiapan untuk `Coremap`, walau ini lanjutan tetap harus ada teknikal asisten, paling tidak dua tahun sebelum proyek berjalan," katanya.
Eko mengaku belum mengetahui lokasi-lokasi program Coremap tahap III dilaksanakan. Sejauh ini ia juga belum mengetahui soal dana pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang tersebut yang mungkin kembali disalurkan oleh Bank Dunia.
Untuk program Coremap sebelumnya yang dilakukan di 15 kabupaten dan tujuh provinsi, ia mengatakan Bank Dunia telah memberikan pinjaman lunak dan hibah khusus untuk penyelamatan terumbu karang di wilayah timur Indonesia. Sedangkan pendanaan di wilayah barat Indonesia dibantu oleh Asia Development Bank (ADB).
Sumber pendanaan lain untuk Coremap, lanjut Eko, diambil dari Dana Pendamping yang bersumber dari APBN dan APBD.
"DKP setiap tahun mengalokasikan hanya kurang lebih Rp10 miliar, kabupaten/kota menganggarkan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar," katanya.
Sebelumnya usai pertemuan Kepala Bank Dunia untuk Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan Bank Dunia akan membantu dalam hal pendanaan terkait terumbu karang. Selain untuk bantuan bibit terumbu karang, bantuan juga diberikan untuk kepentingan "Coral Triangle Initiative" (CTI).
"Mereka akan membantu untuk membangun `CTI Regional Secretariat` yang telah diputuskan berada di Indonesia," kata Fadel.
Sementara itu, dalam pertemuan terakhir antar Menteri di Kepulauan Solomon pada 17 November lalu, Fadel sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Menteri CTI. Dan yang mewakili Indonesia untuk Senior Officer CTI adalah pejabat Eselon I DKP yakni Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP).
Dalam pertemuan tersebut juga telah diputuskan bahwa "Senior Officer Meeting" (SOM) CTI akan dilakukan dua kali dalam setahun. SOM CTI berikutnya akan dilaksanakan sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 di Indonesia, untuk menyetujui dokumen perjanjian "House Country Agreement" sebelum Sekretariat Regional CTI resmi diserahkan pada Indonesia.
Karto December 5th, 2009, 11:51 PM Baut RI Melenceng dari Mur Globalisasi
MINGGU, 22 NOVEMBER 2009
KOMPAS.com - Mudah-mudahan semua keterangan di bawah ini tidak benar adanya. Akan tetapi, tanpa penelitian mendalam pun rakyat sudah merasakan ada banyak hal yang tidak benar dalam perjalanan bangsa ini. Banyak sekali faktor yang menunjukkan Indonesia tidak menyesuaikan diri dengan tekstur mur-mur globalisasi sehingga membuat Indonesia tak berputar sesuai dengan irama globalisasi itu.
Salah satu contoh untuk memudahkan pemahaman adalah konteks pembangunan China, yang tidak kunjung menggugah teknokrat dalam menyusun strategi pembangunan. Setelah sukses mereformasi sektor pertanian, di mana para petani bebas menanam dan menabung sendiri hasil sektor pertaniannya, para petani China menjadi sumber daya beli.
Tak puas dengan reformasi pertanian, di mana teknologi pertanian mencapai terobosan besar, mulai dari pembibitan dan pengembangan sarana di pedesaan, China mencanangkan diri menjadi negara dengan ekonomi yang didorong ekspor.
Saat mencanangkan diri menjadi eksportir, tentu dengan segala masalah yang juga muncul, China benar-benar menjadikan investor asing raja-raja yang harus dilayani. Sejumlah wilayah atau provinsi berlomba menjadikan dirinya sebagai lokasi yang layak sebagai tempat berusaha.
Perizinan pun dirampingkan demikian pula sarana jalan dan listrik disiapkan sesuai dengan kebutuhan investor. Maka tidak heran jika China mengalahkan negara mana pun soal arus masuk investasi asing.
Jika disandingkan dengan konteks Indonesia, jelas Indonesia baru sekadar bisa berbicara soal globalisasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan Indonesia tidak melayani investor asing.
Masih mau membantah juga? Ambil contoh listrik, hal vital bagi investasi misalnya, tak bisa kita sediakan di tengah keberadaan sumber daya energi yang memajukan industri di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan kini China. Jika kita bicara soal sarana jalan, kemacetan besar terjadi di sentra-sentra industri karena pembangunan sarana jalan tak sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Hal ini, misalnya, telah disampaikan Menteri Perdagangan Inggris Lord Davies of Abersoch, yang juga mantan Ketua Standard Chartered Bank (SCB), bank Inggris yang fokus ke Asia. Ketidaknyamanan soal perizinan dan minimnya insentif investasi juga sudah disampaikan Dubes Inggris untuk RI Martin Hatfull.
Hal ini membuat Indonesia tidak lebih menarik sebagai lokasi investasi asing dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, apalagi Singapura. Buktinya, banyak warga Indonesia yang harus mencari nafkah di luar negeri karena minimnya kesempatan kerja.
Faktor lain yang memperlihatkan Indonesia melenceng dari mur-mur globalisasi adalah pemanfaatan rakyat sebagai aset, yang lambat atau cepat akan menjadi pendorong ekonomi. Jika kita masih ingat, AS memiliki ekonomi yang besar karena generasi baby boomers, yang kini sudah memasuki masa pensiunan.
AS memiliki kebijakan yang berpihak pada bisnis kecil dan rakyat kecil. AS memiliki apa yang dinamakan sebagai Sherman Act, salah satu undang-undang yang menjamin eksistensi usaha kecil sehingga tidak tergilas usaha besar. Hal ini setidaknya mampu membuat kemajuan usaha kecil menjadi besar, seperti pernah dialami Xerox dan US Airways.
Demikian pula siswa dan mahasiswa, yang di AS pernah tertolong dengan paket social benefit. Hal ini, misalnya, pernah dilakukan dengan memberi keringanan kepada mahasiswa kurang mampu. Bahkan perbankan pun didorong memberi pinjaman kepada mahasiswa yang kemudian membayar pinjaman itu setelah bekerja. Fasilitas pinjaman seperti inilah yang membuat Presiden AS Barack Obama bisa kuliah, termasuk berkat food stamp (kupon makanan).
Kita harus bertanya, apakah Indonesia sudah melakukan itu. Bukankah Indonesia mirip dengan negara yang antisosial dengan kenaikan biaya-biaya sekolah, termasuk biaya-biaya kuliah, dengan program otonomi pendidikan?
Benar bahwa banyak beban bagi Pemerintah Indonesia. Dengan sekian banyak penduduk dan luasnya wilayah, tentu menangani pembangunan di Indonesia jauh lebih kompleks ketimbang menangani Malaysia, Thailand atau Vietnam.
Tentunya Pemerintah Indonesia tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah sedemikian besar dengan wilayah sedemikian luas. Namun, kita tidak usah terlalu rumit memikirkan itu. Di dalam perekonomian, sudah diketahui bahwa pelaku ekonomi bukan hanya pemerintah, melainkan juga investor dan konsumen.
Masalahnya hanyalah agar Pemerintah Indonesia menjadikan dirinya sebagai katalisator, fasilitator pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah seluas Indonesia bisa dilakukan secara bahu-membahu antara pemerintah, investor, dan konsumen.
Pertanyaannya adalah apakah birokrat sudah menjadi katalisator? Jika demikian, mengapa ada kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berseberangan dengan Kepolisian RI?
Efek jera
Mengapa pula ada kasus Bank Century, yang rasanya begitu penting untuk diselamatkan dengan biaya triliunan rupiah. Apakah masalah Bank Century lebih urgen ketimbang pembangunan kapasitas listrik untuk mencegah pemadaman bergilir?
Jangan dilupakan, unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penghambat munculnya talenta terbaik dalam menggerakkan perekonomian.
Indonesia tidak sendirian dalam masalah korupsi. Hal ini pun menimpa banyak negara lain. Namun dalam konteks globalisasi, jika Indonesia ingin meraih manfaat globalisasi, hal-hal negatif seperti itu harus diatasi.
Maka tidak heran jika Pemerintah Vietnam mengganti semua pejabat Departemen Perhubungan sehubungan dengan penggelapan sejumlah dana pembangunan proyek infrastruktur. China juga melakukan hal serupa dengan memberi efek jera kepada para pejabat yang terlibat korupsi.
China tidak saja menembak koruptor, tetapi juga anak-istri dari pejabat korupsi dengan tujuan memberi efek jera kepada para pejabat lainnya.
Kembali kepada rakyat, termasuk para petani, kita juga harus menelaah dan mempertanyakan kembali, apakah mereka diberdayakan sehingga menjadi kekuatan atau memiliki daya beli sehingga bisa mendorong perekonomian?
Banyak lahan pertanian yang kini dikuasai dalam bentuk konglomerasi. Hal ini membuat kenaikan harga komoditas sawit dinikmati konglomerat, walau dalam porsi lebih kecil juga dinikmati perkebunan rakyat.
Di AS dan Eropa, Jepang dan Korea Selatan, pemerintah rela mengeluarkan ratusan miliaran dollar AS dana untuk memberi subsidi untuk hasil pertanian untuk memberdayakan ekonomi para petani.
Benar, anggaran negara, dengan asumsi penerimaan sedikit, tidak akan membuat pemerintah mampu melakukan hal serupa. Akan tetapi kita harus bertanya, mengapa Korea Selatan dan Jepang bisa melakukan itu, padahal negara ini tidak memiliki kekayaan alam seperti gas, minyak, dan emas yang amat bernilai. Mengapa Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini tidak mampu menjadikan kekayaannya untuk memberdayakan para petani?
Hal yang terjadi adalah kemiskinan yang melilit sekitar 100 juta penduduk Indonesia. Seperti kata ekonom asal Peru, Hernando de Soto, kemiskinan menjadi sarang yang rawan memunculkan terorisme. Dan Indonesia pun termasuk negara yang terkenal dengan aksi-aksi terorisme.
Ini hanyalah sekadar pengingat bahwa kita memiliki masalah yang harus diatasi. Masalah ini tidak akan teratasi tanpa keseriusan dari semua pihak. Keharuman Indonesia bukan diukur dengan pujian semu dari dunia luar terhadap pemerintah Indonesia, tetapi bergantung pada pemahaman kita terhadap masalah mendasar yang muncul, untuk kemudian diatasi.
Jangan lupa semua gambaran ini juga terekam dalam laporan World Competitiveness Report 2009, yang diluncurkan Oktober lalu. Hasilnya, peringkat Indonesia tidak membanggakan.
Harus rubah pola pikir. Itu akan ambil beberapa generasi.
Sungguh, dari analisa pribadi saya keliling hampir semua benua dunia, hanya Indonesia yang penguasa mementingkan diri sendiri sedangkan rakyat terbungkam ga bergerak. Bahkan di banyak negara negara Afrika, Latin Amerika dan Banana Republic lainnya, para rakyatnya masih bisa tahu kalo pemerintahnya menggadaikan mereka. Kalo sistem kita masih bener bener feodal sampai ke akar akarnya :ohno:
Tapi ga heran, setelah dua generasi sistem edukasi Orde Baru, pola pikir rakyat ga bisa kritis dan hanya bisa ikut ikut tanpa mempertanyakan. Lagian, karena sistem itulah mereka juga ga punya energi dan waktu untuk pikir lain selain gimana bisa makan dan mengurangi efek ketidaknyamanan hidup di banyak tempat di Indonesia. Kalo dari sudut pandang para penguasa, ini sukses besar. Penguasa bisa berbuat apa maunya tanpa ada ganjalan penting (paling demonstrasi doang).
Ironis, setelah ratusan tahun dijajah bangsa bangsa asing, posisi sekarang seperti lepas dari mulut singa terjun ke mulut buaya. Negara kita yang kaya natural resources ga terhitungkan, di skala regional yang jauh tertinggal (banding dengan S'pora Malaysia Thailand Vietnam Brunei - Cambodia / Laos ada urusan masalah sendiri yang ga bisa dibandingkan ke kita - Filipina sama aja banana republic dan mereka pun lebih teratur dari kita meskipun duit jauh lebih dikit dan korup sama kencengnya) separuh rakyatnya miskin sekali dan hanya tertolong oleh iklim surgawi kita dan indigenous independent way of life yang bisa survive dari alam tanpa bantuan dari pemerintah.
Kalau ada fakta lain, buktikan.
rilham2new December 6th, 2009, 12:44 AM ^^ Beberapa kali aku pernah berkesempatan untuk mengunjungi sebuah kawasan rural (pedesaan) di Malaysia ... Di saat itu ketahuan aku akan betapa tertinggalnya Indonesia (atau Indon?) ini sudah meningkat 100 kali lipat.
Kalau cuman tinggal di kawasan urban (perkotaan) okelah Jakarta bagus. Indonesia tidak terlalu tertinggal. Tapi, begitu aku pergi ke kawasan rural.. duhh, PR kita masih sangat banyak ...
Aku bukan ke negeri yang maju kayak Selangor atau Johor, loh .. AKu ke PAHANG !!! PAHANG cukup bagus sampai ke kampung2 nya. JOHOR wah lebih tokcer lagi, mulai dari jalan lintas (Jalan Federal) sampai ke pelosok perkampungan yang jarak antara satu rumah dengan rumah lain bisa 200-500 meter .... TIDAK PERNAH SEKALIPUN mobil yang aku tumpangi tidak melewati jalan yang tidak ada aspalnya.
Indonesia ??? Oke tidak usah jauh2, Perumahan bagus2 di Bogor, Tangerang, Bekasi aja masih ada yang letaknya di pelosok2 jalan-jalan tanah.. APALAGI KAMPUNG2NYA!!! JAWA BARAT aja sudah seperti itu !!!! Gimana provinsi lain ???
Bayangin negara kita tertinggal dari negara yang baru merdeka tahun 1957 !!!! Kota-kota di Sabah dan Sarawak saja, jauh lebih baik dari kota2 di Kalimantan. THAT'S THE FACT !!! Herannya rakyat kita gak tertampar dengan keadaan betapa kita ketinggalan ini.
Terus kalau dikritik kayak gini, orang Indonesia pasti ujung-ujungnya bilang, yaa wajarlah negara mereka kecil penduduk sedikit gampang ngaturnya... Duhh, orang ini pasti lupa kalau RRC pernah perekonomiannya berada di bawah Indonesia, ya :nuts: ... Sekarang mereka udah dilajur ekspress dan menjulurkan lidah sama kita. Bagaimana dengan Korea Selatan yang dulu level ekonominya sekelas sama kita ??? Bukannya sekarang mereka sudah di atas kita (SANGAT JAUH)???
Saat seperti ini negara kita sih tinggal tunggu waktu disalip sama VIETNAM aja, kalau gak bener2 kerja keras ..
hermawan December 6th, 2009, 02:37 AM ^^
Ya kenyataannya memang begitu bro...
Saya sangat setuju dengan anda....menyedihkan memang.:ohno:
Masalahnya kita (baca : para pemimpin2 disini), memang nggak pernah serius menyejaterahkan rakyatnya)
Kalo dibilang kita nggak mampu, siapa bilang...
Coba lihat, APBN kita tahun 2009 aja sudah di atas 1000 T rupiah lebih....
Uang sebanyak ini digunakan apa saja?
Bandingkan dengan nilai jembatan Suramadu yang nilainya 4.5 T
Atau setiap pembangunan jalan tol dengan panjang 35 KM di Jawa, "cuma" berbiaya sekitar 2.5 T.
Seandainya pemerintah bisa menghemat minimal Rp. 100 T aja dari total anggaran setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur!..., maka akan di dapat (ini seandainya loh):
1. Lebih dari 200 jembatan setara jembatan Suramadu
2. Atau 14.000 km panjang jalan tol (panjang jalan tol trans Jawa sekitar 1000 km/artinya dalam 10 tahun mungkin kita nggak cuma bisa bikin trans Jawa - tapi trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dll)
3. Atau Jembatan Selat Sunda (butuh 112 T), itu sudah bisa ditutupi dalam waktu minimal satu tahun anggaran
Coba bayangin kalo 10 tahun gitu..... (Malaysia bakal lewat deh)
Anggaran kita habis hanya untuk membiayai birokrasi pemerintahan yang memang sudah super gemuk....
kalo ingin segera maju, reformasi birokrasi segera...(yang ini jalan ditempat sejak 1998)
arirangboy December 6th, 2009, 02:57 AM ^^
Ya kenyataannya memang begitu bro...
Saya sangat setuju dengan anda....menyedihkan memang.:ohno:
Masalahnya kita (baca : para pemimpin2 disini), memang nggak pernah serius menyejaterahkan rakyatnya)
Kalo dibilang kita nggak mampu, siapa bilang...
Coba lihat, APBN kita tahun 2009 aja sudah di atas 1000 T rupiah lebih....
Uang sebanyak ini digunakan apa saja?
Bandingkan dengan nilai jembatan Suramadu yang nilainya 4.5 T
Atau setiap pembangunan jalan tol dengan panjang 35 KM di Jawa, "cuma" berbiaya sekitar 2.5 T.
Seandainya pemerintah bisa menghemat minimal Rp. 100 T aja dari total anggaran setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur!..., maka akan di dapat (ini seandainya loh):
1. Lebih dari 200 jembatan setara jembatan Suramadu
2. Atau 14.000 km panjang jalan tol (panjang jalan tol trans Jawa sekitar 1000 km/artinya dalam 10 tahun mungkin kita nggak cuma bisa bikin trans Jawa - tapi trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dll)
3. Atau Jembatan Selat Sunda (butuh 112 T), itu sudah bisa ditutupi dalam waktu minimal satu tahun anggaran
Coba bayangin kalo 10 tahun gitu..... (Malaysia bakal lewat deh)
Anggaran kita habis hanya untuk membiayai birokrasi pemerintahan yang memang sudah super gemuk....
kalo ingin segera maju, reformasi birokrasi segera...(yang ini jalan ditempat sejak 1998)
Anggaran kita juga banyak digunakan untuk perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar negeri oleh aparat instansi pemerintah dengan dalih studi banding. Mereka kalau pergi bukan cuma 1-2 orang saja, tapihingga 5-6 orang. Benar-benar pemborosan. KBRI kita di luar negeri sering kewalahan menerima kedatangan tim "studi banding" tsb yang pada kenyataannya tidak pernah diimplementasikan. Hanya sekedar proyek untuk dapat uang perjalanan dinas. Menyedihkan!!! Bisa dibayangkan, kalo biaya rata-rata per orang yang dinas ke luar negeri sebesar Rp 25 juta, berapa ratus milyar bisa dihemat, mengingat banyaknya pejabat dan instansi pemerintah yg kita miliki.
hermawan December 6th, 2009, 03:13 AM ^^
Ya...untuk bikin Suramadu yang cuma 4.5 trilyun rupiah dibutuhkan waktu 30 tahun....
sementara untuk nutupi Century 6.4 T, cukup bim salabim:ohno:
Kalo sekadar hanya untuk menyamai Malaysia dalam waktu 10 tahun ....
Sangat bisa
Syaratnya satu...bersihkan pemerintahan dari penyakit2 korupsi dan boros...
Kalo untuk bersih masih susah...
Minimal rampingkan dulu pemerintahan pusat..
Undang2nya sudah ada...hanya males melaksanakan saja, karena banyak yang dirugikan:ohno:
Coba kalo penghematannya bukan 100 T lagi, tapi 200 T per tahun,
wuih! apa nggak hebat lagi negeri kita....bisa? pasti bisa kalo ada kemauan
Ocean One December 6th, 2009, 06:20 AM Meneropong Indonesia Esok dari Kacamata Marty Natalegawa
Minggu, 6 Desember 2009
http://img.antara.co.id/stockphotos/tokoh/20091023084924-menlu2210-2.jpg
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.
(ANTARA News) - "Kalau Deplu dari dulu mengikuti apa yang menjadi hasrat (sebagian masyarakat), bisa saja saat ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara tetangga."
Sambil tersenyum, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melontarkan sebaris kalimat itu. Ketenangannya dalam mengurai satu persatu kebijakan luar negeri Indonesia dalam lima tahun mendatang kiranya cukup dapat menggambarkan komitmennya untuk tidak menempatkan emosi bermain di balik setiap keputusan yang keluar dari Pejambon.
Ditemui secara khusus oleh ANTARA di kantornya Kamis (3/12) petang,
Marty mengatakan, para diplomat tidak memiliki kemewahan untuk membiarkan emosi mempengaruhi kebijakan dan cara berpikir.
Sebut saja saat kasus klaim budaya oleh Malaysia, pasir laut dengan Singapura, serta imigran gelap dengan Australia mengemuka, dan publik terbakar emosi akibat merasa kedaulatan dan harga diri bangsa dilecehkan, para diplomat harus tetap berkepala dingin.
Marty sadar jika sekarang dengan perubahan Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi besar di dunia, makin banyak pemangku kepentingan yang memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.
"Justru ketika ada permasalahan, saat itulah diplomat harus bekerja," tegasnya sambil memaparkan upaya yang dilakukan Departemen Luar Negeri untuk terus merangkul publik guna menjadi konstituen yang kritis terhadap perbedaan pandangan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Dan laiknya seorang pemimpin yang menuntut yang terbaik dari para stafnya, pemilik nama lengkap Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa itu juga ingin seluruh diplomat Indonesia terus meningkatkan profesionalisme dan etika sehingga mencerminkan Indonesia yang santun, bersahabat, percaya diri dan penuh keyakinan saat menyampaikan pandangan-pandangan yang menjadi keyakinannya.
Sesuatu yang telah lama dibuktikan pria yang selalu tampak rapi dan perlente itu, termasuk ketika ia dengan lantang menyuarakan sikap Indonesia saat menjadi satu-satunya dari 15 negara anggota DK PBB yang abstain saat badan PBB itu sepakat menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran --resolusi DK No.1803-- dalam masalah sengketa atom.
Meski dibebani dengan citra sebagai perwakilan dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, ayah tiga anak itu mampu mengemukakan alasan di balik keputusannya dengan kepala dingin. Sesuatu hal yang tampaknya menjadi syarat mutlak dalam mencapai citanya mengantarkan Indonesia ke tingkat lebih tinggi lagi.
"Kita ingin mengkonsolidasikan transformasi Indonesia dari regional power, kekuatan negara yang memiliki pengaruh di kawasan menjadi negara yang memiliki pengaruh global yang bertanggungjawab," ujarnya dengan kalem.
Dia juga menolak anggapan bahwa Indonesia akan meninggalkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Ia tidak mau menggunakan istilah world power untuk merujuk cita-citanya itu karena yang dia inginkan lebih dari sekedar menjadi kekuatan dunia namun suatu negara yang memiliki peran serta kepentingan global yang tidak hanya mempedulikan masalah kawasan.
Untuk mencapai target itulah, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia aktif menggenjot pengaruhnya di forum-forum multilateral, mulai dari PBB, APEC, OKI, hingga yang teranyar G-20.
G-30 adalah kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari 20 negara, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota tetap, bersanding dengan negara-negara berpengaruh seperti AS, Jepang, China, dan Perancis.
Namun, lanjut Marty, Indonesia tidak bersikap hitam-putih, memburu ambisi menjadi pemain dunia tidak berarti meninggalkan peran pentingnya di kawasan.
Indonesia justru berusaha membangun jembatan yang dapat menghubungkan kedua kepentingan, yaitu menyuarakan kepentingan negara berkembang sekaligus mendorong pemahaman antara kedua belah pihak.
"Kalau kita pikir-pikir salah satu ciri khas Indonesia adalah kemampuan untuk bisa menjembatani berbagai pertikaian, perselisihan, perbedaan antar negara," tutur pria kelahiran Bandung 22 Maret 1963 dengan sebuah garis senyum terbentuk di ujung bibirnya.
Matanya sedikit menerawang saat mengemukakan itu, mungkin penggemar klub sepak bola Inggris Liverpool dan tim bola basket New York Knicks itu mencoba memanggil kembali ingatannya pada sejumlah keberhasilan Indonesia menengahi berbagai perselisihan dunia.
Tapi orang nomor satu di Pejambon itu tidak perlu membuktikan ucapannya karena baru beberapa pekan lalu, Indonesia ramai disebut-sebut sebagai bakal kuat penengah perseteruan antara Kamboja dan Thailand.
Walau begitu, Marty adalah orang yang berpegang pada data dan fakta sekalipun politik luar negeri tidak selalu selamanya terukur.
Ia mempunyai bukti kuat ketika mengklaim Indonesia dapat diterima semua pihak, karena selama menjalani tugasnya sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Marty selalu memonitor negara mana yang membuat rujukan kepada Indonesia, apakah positif atau negatif.
"Sekalipun dua, tiga tahun terakhir tidak satupun negara yang merujuk Indonesia dengan negatif tapi jangan lengah."
Kenapa jangan lengah? Marty yang petang itu mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi hitam, sapu tangan, ikat pinggang dan cuff link itu memaparkan satu lagi cita-citanya, yaitu mewujudkan Indonesia dengan "thousands friends zero enemy" (seribu kawan, tak ada musuh).
Ia mengatakan bahwa Indonesia baru memiliki hubungan diplomatik dengan sekitar 119 dari 192 negara. Sekalipun tanpa hubungan diplomatik kerjasama dengan sejumlah negara tersebut tidak menemui kendala namun, menurut mantan Duta Besar RI untuk Inggris Raya itu, alangkah indahnya jika hubungan itu dikemas dalam suatu status yang resmi.
"Kami ingin mencoba berinvestasi perhatian dan komitmen di negara-negara yang belum tergarap dengan maksimal."
Keputusannya untuk mencetuskan kebijakan multiarah tersebut mau tidak mau membuat kebijakan luar negeri Indonesia seakan tanpa prioritas dan tidak berbentuk, sesuatu hal yang langsung dibantah oleh suami dari Sranya Bamrungphong itu.
Menurutnya, justru itulah seni dari berdiplomasi untuk menunjukkan mesin diplomasi Indonesia berjalan dengan baik.
Bukan hal yang ringan apalagi di tengah keputusan pengurangan jumlah diplomat di luar negeri sehingga Deplu mesti menerapkan kebijakan meritokrasi yaitu memberi tanggungjawab lebih kepada orang-orang yang berprestasi.
Waktu sudah menunjukkan pukul 18.05 WIB ketika pria yang mengawali karir sebagai Staf Badan Litbang Departemen Luar Negeri pada 1986-1990 itu menyinggung komitmen Pemerintah melindungi WNI.
Marty paham jika cita-cita membawa Indonesia ke peran global dengan 1.000 teman, sepintas lalu jauh dari kepentingan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat Indonesia.
Bagi sebagian besar rakyat Indonesia mungkin tak terlalu berguna Indonesia berhasil menggolkan protokol perubahan iklim pengganti Protokol Kyoto di Pertemuan Kopenhagen mendatang jika masih terdengar kabar seorang TKI dipukul hingga menjemput ajal di Malaysia atau negara manapun.
Oleh karena itu dia menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah salah satu prioritas utama Deplu.
Ia berjanji bahwa setiap pejabat Deplu adalah pejabat yang dapat menunjukkan keberpihakan dan perlindungan bagi WNI, tanpa menutup mata bahwa banyak permasalahan di dalam negeri yang harus dibereskan untuk mencegah mimpi buruk TKI terus berulang.
Marty menutup obrolan satu jam itu dengan membumikan harapannya membuktikan bahwa Indonesia dapat diterima seluruh kalangan bukan semata atas nama gengsi atau penghormatan sebagai penyelamat dunia. Sederhana. Sesederhana sikapnya sebagai seorang pejabat publik.
Marty bertutur tentang keperluan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia karena politik luar negeri adalah benteng terdepan kedaulatan.
"Indonesia adalah negara yang sedang bertransisi dari satu status ke status yang lain. Dan pada akhirnya politik luar negeri itu tidak bisa tidak kecuali harus membawa manfaat yang nyata dalam situasi di dalam negeri."
Apalagi situasi dunia saat ini sangat kompleks. Ruang dan waktu untuk mengambil suatu keputusan menjadi makin pendek seiring dengan globalisasi dan kemajuan sistem komunikasi. Semua terhubung.
"Mungkin di masa lalu kalau ada suatu tantangan masih ada relatif waktu sebelum suatu negara/pemerintahan dituntut untuk mengambil suatu sikap. Sekarang karena semua real time, lingkungan global menjadi sangat majemuk dan kompleks," tuturnya.
Untungnya ketika seluruh negara bagai hanyut dalam derasnya arus globalisasi dan keterbukaan, Marty masih memiliki pegangan dalam menampilkan wajah politik luar negeri Indonesia.
"Melanjutkan komitmen-komitmen yang telah termuat dalam UUD, termasuk politik luar negeri bebas dan aktif," kata pria berkacamata ini. Satu sikap yang tentunya lebih dari sekedar penghormatan pada para bapak bangsa.
d'sulovyo December 7th, 2009, 07:16 AM Marty Siap Jadikan Indonesia Pemain Berpengaruh Dunia
Jumat, 4 Desember 2009 00:07 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 328 kali
http://cache.daylife.com/imageserve/07Fn6Pw5sOaO6/610x.jpg
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (photo : daylife)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa siap menampilkan sosok baru Indonesia sebagai pemain berpengaruh di dunia selama masa kerjanya memimpin para diplomat terbaik Indonesia.
"Kita ingin mengkonsolidasikan transformasi Indonesia dari `regional power` menjadi negara yang memiliki pengaruh global, tapi pengaruh yang bertanggung jawab tentunya," katanya kepada ANTARA di Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta, Kamis,.
Ia menegaskan, dalam lima tahun mendatang selain terus mengkonsolidasikan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan, kebijakan luar negeri Indonesia juga bertujuan mengantar Indonesia ke tingkat yang lebih lain.
"Kondisi dimana Indonesia betul-betul dianggap sebagai negara yang memiliki peran dan kepentingan bersifat global," tambahnya.
Untuk mewujudkan itu, keterlibatan Indonesia di PBB dan forum-forum multilateral lain termasuk G20 akan dimanfaatkan untuk semakin memantapkan peran Indonesia di kancah internasional.
"G20 yang secara definisi adalah suatu kelompok terbatas, dimana Indonesia menjadi anggota tetap, menjadi alat untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai pemain yang berpengaruh di level dunia," katanya.
Marty mengatakan, salah satu peran yang akan diusung Indonesia untuk mewujudkan cita-cita itu adalah citranya sebagai negara yang dapat menjembatani perbedaan.
"Salah satu ciri khas kita adalah menjembatani berbagai pertikaian, perselisihan, dan perbedaan antara negara-negara di dunia," ujarnya.
Menlu tidak menafikan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga Deplu terus menanamkan semangat
profesionalisme dan etika di kalangan diplomatnya.
Mereka ini yang akan mencerminkan Indonesia yang santun, bersahabat, percaya diri dan penuh keyakinan menyampaikan pandangan-pandangan yang menjadi kepercayaannya.
"Selaras dengan komitmen Indonesia `thousands friends zero enemy (ribuan kawan dan tidak ada musuh-Red) maka secara serentak kita mengembangkan jejaring diplomasi kita," katanya.
Saat ini Indonesia memiliki 119 perwakilan di luar negeri dan dalam waktu dekat akan ditambah sekitar 10 perwakilan lagi.
Dalam sesi wawancara yang berlangsung lebih kurang satu jam, Menlu menggarisbawahi perlunya kebijakan luar negeri yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan HAM dan keterbukaan.
:cheers: :cheers: :cheers:
sory Marty I'm not sure you'll bring Indonesia as a big player.I just ain't sure.:tongue4:
Ocean One December 7th, 2009, 07:37 PM Indonesia Berupaya Menjadikan Bali Action Plan Jadi Acuan
SENIN, 7 DESEMBER 2009
KOPENHAGEN, KOMPAS.com — Indonesia berkeinginan mewujudkan Bali Action Plan (BAP), yang merupakan hasil Konferensi Perubahan Iklim di Bali 2007, untuk disepakati di KTT Perubahan Iklim (COP) di Kopenhagen, Denmark, yang dimulai hari ini. Delegasi RI (Delri) dalam siaran persnya menegaskan, mandat BAP menempatkan visi bersama sebagai arah aksi kerja sama jangka panjang dari para pihak peratifikasi konvensi Protokol Kyoto (COP) dalam upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer.
Upaya stabilisasi GRK tersebut dilakukan dengan memerhatikan mitigasi termasuk target jangka panjang penurunan emisi dunia secara global, adaptasi, pendanaan, dan alih teknologi. Delri menyatakan, negara maju harus tetap memimpin upaya mitigasi, sedangkan negara berkembang akan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan ekonomi rendah karbon di masing-masing negara.
Indonesia juga akan menegaskan bahwa kesepakatan mengenai Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto akan menjadi faktor penentu di Kopenhagen karena harus berjalan secara sinergi dengan proses di Aksi Kerja Sama Jangka Panjang. Adanya upaya negara maju menghapus Protokol Kyoto merupakan pengingkaran atas semangat dan kewajiban Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim.
Pada negosiasi terakhir berbagai negara melalui "Barcelona Climate Change Talks" bulan November 2009 dicapai kemajuan untuk adaptasi, kerja sama teknologi, pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang, serta mekanisme untuk distribusi dana bagi negara berkembang.
Namun, di Barcelona tidak ada kemajuan berarti untuk dua isu kunci, yaitu target pengurangan emisi jangka menengah bagi negara-negara maju, serta pendanaan yang memungkinkan negara-negara berkembang membatasi pertumbuhan emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang tidak terelakkan.
Ketua Harian Dewan Nasional Perubaan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar, Minggu (6/12), mengatakan, salah satu strategi Indonesia adalah dengan bertindak proaktif dengan menurunkan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari business as usual. Target penurunan emisi karbon Indonesia tersebut, kata Rachmat, diharapkan akan memicu negara maju untuk berkomitmen dan mendorong negara berkembang lain untuk secara sukarela menurunkan emisi.
"Dengan dilengkapi strategi nasional untuk menurunkan emisi tersebut, Indonesia akan mempunyai amunisi yang cukup untuk mendorong tercapainya konsensus internasional di Kopenhagen nanti," katanya.
Ocean One December 7th, 2009, 07:58 PM RI akan Turunkan Emisi 26 Persen pada 2020
SENIN, 7 DESEMBER 2009
KOPENHAGEN, KOMPAS.com - Indonesia berkeinginan mewujudkan Bali Action Plan (BAP), yang merupakan hasil Konferensi Perubahan Iklim di Bali 2007, untuk disepakati di KTT Perubahan Iklim (COP) di Kopenhagen, Denmark.
Delegasi RI melalui siaran persnya, menegaskan mandat BAP menempatkan visi bersama sebagai arah aksi kerja sama jangka panjang dari para pihak peratifikasi konvensi Protokol Kyoto (COP) dalam upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer.
Upaya stabilisasi GRK tersebut dilakuakn dengan memperhatikan mitigasi termasuk target jangka panjang penurunan emisi dunia secara global, adaptasi, pendanaan dan alih teknologi.
Delegasi RI menyatakan negara maju harus tetap memimpin upaya mitigasi sedangkan negara berkembang akan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan ekonomi rendah karbon di masing-masing negara.
Indonesia juga akan menegaskan bahwa kesepakatan mengenai Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto akan menjadi faktor penentu di Kopenhagen karena harus berjalan secara sinergi dengan proses di Aksi Kerja Sama Jangka Panjang.
Adanya upaya negara maju menghapus Protokol Kyoto merupakan pengingkaran atas semangat dan kewajiban Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim. Pada negosiasi terakhir berbagai negara melalui "Barcelona Climate Change Talks" bulan November 2009, dicapai kemajuan untuk adaptasi, kerja sama teknologi, pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang serta mekanisme untuk distribusi dana bagi negara berkembang.
Namun di Barcelona tidak ada kemajuan berarti untuk dua isu kunci, yaitu target pengurangan emisi jangka menengah bagi negara-negara maju, serta pendanaan yang memungkinkan negara-negara berkembang membatasi pertumbuhan emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang tidak terelakkan.
Ketua Harian Dewan Nasional Perubaan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan, salah satu strategi Indonesia adalah bertindak proaktif dengan menurunkan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020.
Target penurunan emisi karbon Indonesia tersebut, kata Rachmat, diharapkan akan memicu negara maju untuk berkomitmen dan mendorong negara berkembang lain untuk secara sukarela menurunkan emisi. "Dengan dilengkapi strategi nasional untuk menurukan emisi tersebut, Indonesia akan mempunyai amunisi yang cukup untuk mendorong tercapainya konsensus internasional di Kopenhagen nanti," katanya.
Ocean One December 8th, 2009, 08:26 AM Presiden: Jadikan Abad ke-21 Abad "Soft Power"
Selasa, 8 Desember 2009
Bandung (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jika Asia dapat menjadikan abad ke-21 sebagai abad soft power maka akan tercipta Asia yang berbeda.
Presiden Yudhoyono mengatakan itu dalam pidatonya ketika membuka Sidang Umum ke-4 Konferensi Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) pada Selasa pagi, di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat.
"Apabila abad ke-21 dapat kita jadikan abad soft power, kita akan mewujudkan suatu Asia yang berbeda," katanya.
Presiden merujuk Asia yang berbeda sebagai Asia yang penuh jaringan kemitraan dan toleransi, Asia yang damai dan sejahtera serta Asia yang menjadi poros pertumbuhan dunia.
"Dan, dalam semua ini, parlemen memainkan peran yang sangat strategis," katanya.
Kepala Negara menegaskan keyakinannya bahwa kunci dari masa depan Asia yang damai dan sejahtera terletak pada kapasitas untuk membangun dan menyebarkan soft power.
"Kita saat ini berada pada masa yang penuh dengan momentum dan peluang. Dunia pada abad ke-21 akan sangat berbeda dari dunia di abad ke-20," ujarnya.
Arsitektur ekonomi global, kata Presiden, sedang berubah, dan tatanan geopolitik juga berubah sangat cepat.
"Dalam dunia yang sedang bertransformasi, Asia akan menjadi semakin relevan dan semakin mengemuka peranannya," katanya.
Menurut Kepala Negara, tanda-tanda bahwa Asia dapat menjadi salah satu kekuatan dunia telah terlihat dari bagaimana Asia menjadi bagian dari solusi krisis perekonomian global dewasa ini.
"Kita telah menjadi bagian dari solusi, untuk berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait secara lokal, nasional, regional dan global," katanya.
Pada era saling ketergantungan, lanjut Presiden, kepentingan nasional setiap negara bukan hanya semakin terkait, namun juga mengharuskannya untuk semakin mengembangkan kerja sama dan kemitraan.
"Akuntabilitas kita kepada konstituen harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap masa depan bersama," katanya.
Presiden menandai pembukaan Sidang Umum ke-4 APA itu dengan memukul gong sebanyak tiga kali di hadapan sedikit-dikitnya 200 tamu undangan.
Seusai acara pembukaan Presiden kemudian melakukan sesi foto dengan perwakilan parlemen negara-negara anggota APA. Presiden pada acara itu didampingi Ani Yudhoyono yang mengenakan kebaya biru dan Menko Kesra Agung Laksono yang juga mantan presiden APA dan Gubernur Jawa Barat.
Sebelum mengawali sambutannya dalam pembukaan Sidang Umum ke-4 APA yang diikuti oleh sedikitnya 174 perwakilan parlemen dari 26 negara, empat negara peninjau dan tiga organisasi parlemen di Asia itu Presiden sempat mengulas sejarah dari Gedung Merdeka.
Ia mengatakan di gedung tersebut 54 tahun lalu berkumpul generasi pertama para pemimpin negara-negara Asia Afrika untuk menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi simbol berakhirnya kolonialisme.
jeppy123 December 8th, 2009, 08:30 AM Kemiskinan 2010 diprediksi stagnan
JAKARTA(SI) – Angka kemiskinan 2010 diprediksi tidak jauh berbeda dari data terakhir.Hal ini sejalan dengan garis kemiskinan yang diperkirakan tidak mengalami perubahan dibandingkan hasil survei Maret lalu.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, garis kemiskinan sebagai salah satu komponen menghitung penduduk miskin sangat dipengaruhi harga barang-barang yang banyak dikonsumsi. “Sekarang inflasi dari Maret ke Maret 2010 diperkirakan rendah di bawah 5%,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurutnya, garis kemiskinan tahun depan tidak seperti tahuntahun sebelumnya yang melonjak mengikuti laju inflasi.“Saya tidak bilang jumlah kemiskinan akan turun tapi garis kemiskinan kemungkinan tidak melonjak,” imbuh dia.
Pada Maret 2009 jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 32,53 juta atau 14,15% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika dibandingkan Maret 2008, jumlah ini turun 2,43 juta. Penduduk miskin pada Maret 2008,berdasarkan data BPS mencapai 34,96 juta atau 15,42%. Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sampai Maret 2009 jauh lebih besar dibanding komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras,gula pasir,telur,mi instan,tahu,dan tempe.
Sementara komoditas bukan makanan yang berkontribusi tinggi, di antaranya biaya perumahan, biaya listrik, angkutan,dan minyak tanah. Angka kemiskinan ini dipublikasikan setahun sekali dan biasanya disampaikan BPS setiap Maret.“Pada Maret 2010 kemungkinan angka kemiskinan masih di kisaran 14,15%,”ujar Rusman. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, laju inflasi tahun depan harus diwaspadai karena akan jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Untuk menekannya,kata dia,pemerintah harus membangun kekuatan perekonomian baru.
Menurut Erwin, persoalan inflasi lebih banyak dipengaruhi monopoli produk-produk tertentu yang membuat harganya tidak ditentukan oleh pasar.“Perlu intervensi pemerintah dengan membangun kekuatan ekonomi baru,” imbuhnya. Di dalam negeri,kekuatan perekonomian hanya tersentral pada kelompok-kelompok tertentu. Di sinilah, kata dia, diperlukan kelompok baru untuk menghilangkan monopoli maupun oligopoli yang menyebabkan inflasi. Kompetisi baru akan terjadi jika sentra perekonomian tersebar di berbagai tempat.
Pada sektor telekomunikasi, misalnya,persaingan ketat antarsesama operator membuat tarif turun tetapi mereka masih tetap membukukan keuntungan. “Siapa sekarang yang tidak memakai handphone,”imbuh dia. Begitu pun dengan sektor penerbangan yang saling banting harga karena persaingan ketat. Inflasi perlu dikendalikan selain untuk menekan angka kemiskinan juga guna menghindari ekonomi biaya tinggi akibat kenaikan suku bunga.
“Saat inflasi tinggi,suku bunga akan tinggi juga,”kata Erwin. Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui ada potensi peningkatan laju inflasi pada tahun depan seiring naiknya permintaan. Dan hal tersebut,imbuhnya,adalah imbas dari pemulihan ekonomi global. Namun, dia memastikan, inflasi akan dijaga pada level 5%.
Sensus Penduduk
Sementara itu, BPS menargetkan publikasi hasil sensus penduduk dilakukan sebelum pertengahan 2011. Proyek sepuluh tahun sekali ini akan dilakukan pada 1–31 Mei 2010. Deputi bidang Statistik Sosial BPSArizalAhnaf mengatakan,sensus akan dilakukan pada 64 juta rumah tangga di 33 provinsi dengan 726.000 wilayah pencacahan.“Ada 43 variabel yang dikumpulkan, lebih banyak dibandingkan tahun 2000 yang hanya sekitar 17 variabel,” ujarnya dalam public expose sensus penduduk 2010 di Jakarta kemarin.
Dengan sensus tahun depan, maka Indonesia sudah melakukan sensus sebanyak delapan kali sejak zaman Belanda. Negara-negara maju sudah lebih dulu memulai pelaksanaan sensus, yakni sejak sekitar tahun 1800 sementara Indonesia baru pada 1920.
--------------------------
Waduh, harus lebih kerja keras lagi nih :nuts:
Ocean One December 9th, 2009, 05:05 PM Jatim Bangun 380 Kantin Kejujuran
Rabu, 09 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Surabaya - Pemerintah Povinsi Jawa Timur membangun 380 kantin kejujuran yang disebar di 38 kota/kabupaten se-Jatim. "Tiap kota/kabupaten sementara ini akan didirikan 10 kantin kejujuran," kata Gubernur Jatim, Soekarwo ketika menghadiri peringatan hari Anti Korupsi se-dunia di Gedung Negara Grahadi Surbaya, pagi tadi (9/12).
Kantin kejujuran ini, akan didirikan di sekolah-sekolah kususnya SMA yang ada di kota/kabupaten.
Menurut Soekarwo, SMA sengaja dipilih untuk memberikan pembelajaran kejujuran kepada pelajar, sehingga kelak mereka bisa bersikap jujur dan anti Korupsi. "Zaman saya dulu, sering tidak bayar, tapi sekarang sudah tidak zamannya lagi, semuanya harus transparan," kata Soekarwo.
Selain dirikan kantin kejujuran, Jatim dalam waktu dekat juga akan masukkan mutan lokal anti KKN pada pelajaran sekolah mulai SD hingga SMA di Jatim. "Orang tua sudah waktunya tobat giliran anak-anak harus belajar," kata dia.
Arifin Sanebo, dari LSM Nusantara Corruption Watch meminta hari anti korupsi se-dunia yang jatuh hari ini dijadikan tonggak untuk membersihkan diri dari budaya korupsi.
"Peringatan ini jangan hanya seremonial tapi harus ada langkah kongkret berantas korupsi yang telah hancurkan negara ini," kata Arifin.
Karto December 12th, 2009, 04:24 PM Anggaran kita juga banyak digunakan untuk perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar negeri oleh aparat instansi pemerintah dengan dalih studi banding. Mereka kalau pergi bukan cuma 1-2 orang saja, tapihingga 5-6 orang. Benar-benar pemborosan. KBRI kita di luar negeri sering kewalahan menerima kedatangan tim "studi banding" tsb yang pada kenyataannya tidak pernah diimplementasikan. Hanya sekedar proyek untuk dapat uang perjalanan dinas. Menyedihkan!!! Bisa dibayangkan, kalo biaya rata-rata per orang yang dinas ke luar negeri sebesar Rp 25 juta, berapa ratus milyar bisa dihemat, mengingat banyaknya pejabat dan instansi pemerintah yg kita miliki.
Ya bener loh. Sewaktu gw ketemu di jalan dengan serombongan pejabat kedutaan Indonesia di suatu naegara Eropa yang ga ada kedutaannya beberapa tahun lalu, mereka bilang mereka sedang ‘studi banding’ untuk meningkatkan pelayanan diplomatic dan WNI di Negara itu. Padahal ga ada populasi WNI signifikan disitu. Dan sekarang, sekitar 5 tahun setelah itu, saat mulai ada komunitas Indonesia, tetep aja ga ada konsul Indonesia di situ dan semua urusan harus ke ibukota Negara Eropa lainnya yang notabene, karena WNI butuh visa ke hampir semua Negara di dunia (kecuali ASEAN,Maroko,Chile) harus antri dan interview untuk visa ke Negara tersebut hanya untuk urusan sama kedutaan Indonesia yang berada di Negara tersebut. Ironis kan.
Banyak sekali generasi Indonesia yang pintar, pikiran global dan kompeten yang harusnya bikin image Indonesia bagus di Negara Negara lain, tapi terus terang aja, para pegawai kedutaan yang di post di banyak ibukota Negara maju menurut gw pada ‘kelas’ kecamatan. Tiap ditanyai hal yang penting, jawabannya ‘njelimet’ mlulu. Trus, malah ada salah satu yang pake model rambut ‘mullet’ (kalo ga tahu, google it) macam preman dan jaket shoulder pad 3 inches a la ku bilai khan di Flash Gordon. Malu malu in banget. Yang bikin sebel lagi, mereka jalan jalan begitu pake uang Negara yang ujung ujungnya hasil pajak & kiriman devisa rakyat dan TKI macam gw.
Yang gw inget siang siang waktu itu, para pegawai kedutaan yang gw ketemu di jalan tersebut ribut cari restoran yang bagus, dan saling bilang “MARI KITA MAKAN”.
Karto December 12th, 2009, 04:35 PM sory Marty I'm not sure you'll bring Indonesia as a big player.I just ain't sure.:tongue4:
Agree.
Tapi image Indonesia di kepala dia kan beda dari image realistic kita di mata dunia. Muluk aja. Liat aja biografi dia. Kalo kata eyang gw, 'Ga injak tanah'. Dari umur 13 aja udah tinggal di UK. Harusnya dia kerja di UK Foreign Office.
According to Wikipedia.
Education
Natalegawa obtained a Doctor of Philosophy at the Australian National University in 1993; a Master of Philosophy at Corpus Christi College, University of Cambridge in 1985; and a BSc at the London School of Economics and Political Science in 1984. He also attended the Ellesmere College and Concord College in the United Kingdom from 1976 to 1981.
Early life and career
Marty, whose full name is Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, is the youngest son of Sonson Natalegawa, who was a former director of a state-owned bank. He was born in in Bandung, West Java.
Prior to becoming Permanent Representative to the United Nations on September 5, 2007, he was sworn in by President Susilo Bambang Yudhoyono as the Indonesian Ambassador to the United Kingdom on November 11, 2005.
Before his assignment to be Indonesian Ambassador to the United Kingdom, he was the Chief of Staff of the Office of the Minister of Foreign Affairs and as the Director General for ASEAN Cooperation in the Department of Foreign Affairs.
He has also worked at the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia where he came into office in 1986. There, he worked in its Research and Development division.
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono appointed him Minister of Foreign Affairs on October 21, 2009.
Ocean One December 17th, 2009, 06:31 PM Gubernur Se-Sumatera Hidupkan Lagi Proyek Raksasa
KAMIS, 17 DESEMBER 2009
PEKANBARU, KOMPAS.com - Seluruh gubernur di Pulau Sumatera mencoba menghidupkan kembali beberapa proyek raksasa yang sempat digagas pada akhir 1990-an lalu untuk dapat direalisasikan di tahun-tahun mendatang. Meski demikian, para gubernur juga akan bertindak realistis dengan mencoret beberapa proyek yang dianggap tidak memiliki prospek.
Demikian Ketua Badan Perencana Daerah Riau, Emrizal Pakis menyampaikan materi pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang akan dilangsungkan di Pekanbaru, Riau, Sabtu dan Minggu (19-20 Desember 2009) mendatang.
"Dalam pertemuan nanti, para gubernur akan membahas program-program besar yang bertujuan untuk membangun Sumatera secara keseluruhan bukan pembangunan yang sepenggal-sepenggal," ujar Emrizal di kantornya di Pekanbaru, Kamis (17/12/2009) petang.
Proyek-proyek besar yang disebut Emrizal antara lain adalah membangun jalan tol di sepanjang Pulau Sumatera, pembangunan jaringan kereta api Sumatera, penerbangan, transportasi laut, kelistrikan dan pendidikan tinggi.
Berdasarkan catatan Kompas, rencana poyek-proyek besar itu sudah sempat dikumandangkan sepuluh tahun lalu. Hanya saja, gaungnya kemudian menjadi sepi. Sebagian proyek-proyek itu tidak berkembang karena tidak didukung, terutama masalah pendanaan dari pemerintah pusat.
"Memang beberapa proyek itu stagnan, seperti pembangunan jaringan kereta api dan transportasi laut. Kalau memang proyek itu tidak dapat diteruskan, para gubernur mungkin harus menghentikan proyek itu. Namun proyek jalan lintas sumatera memiliki kemajuan berarti karena pemerintah pusat sudah siap mengucurkan dana perbaikan dengan tahun jamak," kata Emrizal.
Salah satu proyek yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat, kata Emrizal, adalah kerja sama perguruan tinggi di Sumatera. Untuk mewujudkan hal itu, seluruh rektor perguruan tinggi di Sumatera akan diundang ke Riau dalam pertemuan gubernur itu. Para rektor diminta berkerja sama untuk penguatan perguruan tinggi unggulan.
"Setelah rapat koordinasi gubernur se-Sumatera, akan dilanjutkan dengan pertemuan gubernur se-Indonesia pada hari Selasa juga di Pekanbaru. Mendagri direncanakan akan membuka acara itu," tambah Emrizal.
Ocean One December 17th, 2009, 07:09 PM Menko Kesra Resmikan "SRC-PB" Wilayah Timur
Kamis, 17 Desember 2009
http://img.antara.co.id/stockphotos/tokoh/20091023102530-menkokesra2210-11.jpg
Malang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesra (Menkokesra), Agung Laksono, Kamis, meresmikan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) untuk wilayah timur Indonesia yang dipusatkan di "Taxy Way Skadron Udara 32" Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur.
Dalam persemian itu, digelar demo pertolongan kepada korban bencana dengan menerjunkan anggota yang terdiri dari sejumlah departemen, kementerian, serta Instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana.
Usai melakukan peresmian, Agung laksono mengatakan, peresmian ini merupakan implementasi dari sidang kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan tanggal 5 November lalu di Istana Negara.
Dalam sidang itu, dibahas 15 penetapan prioritas 100 hari kerja kabinet, yang salah satunya adalah bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Tujuan pembentukan tim SRC-PB, untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan tindakan yang cepat tanggap darurat di daerah yang terkena bencana, yang bantuan cepat berupa pertolongan korban, teknis, peralatan dan logistik.
"Diharapkan, pasukan reaksi cepat ini mampu melaksanakan tugas yang pertama kali ketika terjadi bencana, seperti tampil terdepan dengan pemerintah daerah pada saat bencana terjadi dan menolong korban pada awal kejadian bencana," katanya.
Dalam peresemian itu, sejumlah pejabat nasional turut hadir, seperti Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, seta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif.
Sementara itu, Syamsul Maarif mengatakan, dibentuknya SRC-PB tingkat nasional ini untuk memberikan bantuan awal kepada daerah yang terkena bencana.
Secara khusus, SRC-PB ini menekankan pada tiga prinsip utama, yakni kecepatan penanggulangan bencana, fleksibilitas memberikan pelayanan yang konsisten, serta akuntabilitas setiap tindakan yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara etik dan hukum.
Ia menjelaskan, peresmian dan gelar serta demo SRC- PB di Malang, merupakan yang kali ketiga digerlar, dan sebelumnya berlangsung di Lapangan Berkas, Kota Bengkulu, dan di Lanud Halim Perdana Kusuma yang diperuntukan untuk wilayah Barat Indonesia.
Karto December 26th, 2009, 06:49 PM --------------------------------------------------------------------------------
Di setiap demokrasi, selalu ada oposisi untuk mem per se imbang kan opini sehat.
Dan gw liat, hampir semua suara, berita dan posting di Forum ini selalu yang manis manis aja. Padahal kenyataan se hari hari di Indonesia ga seperti itu.
Karena gw pikir belum ada yang ambil role ini, gw bersenang hati untuk men calonkan diri jadi poster boy everyone loves to hate.
Thread ini untuk berita berita dan opini realitas Indonesia dari spektrum oposisi yang banyak orang ga mau tahu.
Opinions welcome !
--------------------------------------------------------------------------------
I hope thread about outsourcing hasn't been created yet.
Kalo kita lihat negara megara berkembang lain, misalnya China, Uni Emirat Arab, etc. Mereka sadar bahwa banyak hal yang mereka belum kuasai untuk mengatur negara mereka. Dan untuk itu mereka mendatangkan tenaga berpengalaman dari luar sembari belajar sampai mereka bisa menjalankan negara mereka sendiri.
Indonesia masih belum bisa mengatur diri sendiri di banyak hal. Sayangnya, majoritas warganya bahkan ga sadar karena ga tahu ukuran perbandingan dengan mayoritas negara lain di dunia, yang notabene untuk keluar dari negara ini saja ada Fiskal Jutaan rupiah. Dan banyak sekali policies yang dibuat pemerintah yang ber efek manghambat kemajuan negara agar kontrol tetap berada ditangan segelintir elite.
Toch, kita sebetulnya cukup uang untuk bisa maju dan makmur setara dengan negara negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapore dan Thailand. Secara ukuran moneter, tenaga kita besar sekali sesuai dengan pemasukan kita ke G20. Tapi itu ga di translasi di kenyataan sehari hari. Lihat aja berapa orang kita yang desperately miskin di jalan jalan kota dan desa. Kekacauan infrastruktur urban kita dll - India aja yang punya sistam kasta yang ga bisa dihapus, punya public infrastruktur kelas Malaysia seperti transport underground, etc.
Kenapa pemerintah kita ga bayar dan datangkan Management dan para ahli dari negara berpengalaman. Memang akan mahal, tapi di jangka panjang efeknya akan lebih besar dan lebih murah dari pada Piara birokrat lokal ga kompeten di bidangnya.
Contoh aja, ada berapa orang macam Emirsyah Satar (Garuda) di Indonesia. Dia di Indonesia jadi pahlawan. Dan kemampuan dia di Global Human Resource Market untuk skala CEO/CFO standard aja. Dan di Indonesia hanya ada segelintir orang seperti dia. Kenapa untuk dapat hasil dan servis normal jadi pengecualian. Sedih banget.
Misalnya aja seperti dibawah ini.
1. Singaporean. Untuk atur Publik Transport (Airport, MRT, etc).
2. Dutch. Atur tata kota,bangunan dan public housing kita.
3. Scandinavian. Untuk atur dasar model civil society dan pendidikan.
4. German/Japanese. Untuk beli pengetahuan dan alih transfer teknologi.
5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.
Ini mimpi aja. Kan kita Republik Mimpi. bisanya mimpi m'lulu.
Kalo ada komen dan artikel relating to this, please post.
Disclaimer : BTW, Gw orang asli Indonesia Jawa. Jadi kalo ada yang pikir gw ga nasionalis dll, pada kelaut aja! Kalo t*hi kucing dibilang coklat dan semua percaya, gw tetep aja tau dan akan bilang itu t*hi kucing. Terima kasih
wonkcerbon December 27th, 2009, 01:31 AM 1. Singaporean. Untuk atur Publik Transport (Airport, MRT, etc).
2. Dutch. Atur tata kota,bangunan dan public housing kita.
3. Scandinavian. Untuk atur dasar model civil society dan pendidikan.
4. German/Japanese. Untuk beli pengetahuan dan alih transfer teknologi.
5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.
setuju untuk point 1,2,3,4, tapi yg ke 5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.
untuk thai setuju tp india??? la wong 300jt warganya aja masih kelaparan :lol::lol::lol:, jadi apa yg dipelajari ntarnya boss???
David-80 December 27th, 2009, 09:37 AM sebetulnya, kalo masalah menyewa konsultan/management di birokrasi, gua setuju banget, tapi masalahnya di Indonesia adalah di implementasi nya, di lapangan dengan apa yang sudah di konsultasikan bisa jadi jauh banget.
contoh.
Konsultasi management Jepang dengan Indonesia masalah pembangunan Jalan tol, di tahap perencanaan, udah matang dengan berbagai macam teori dan strategy..tapi ketika eksekusinya.... datang lah permasalahan baru...
seperti....adanya LSM yang pro/kontra, masyarakat yang meminta pergantian tanah tinggi...(biasanya dipacu oleh makelar tanah) dsb...
beda dengan jaman Suharto dulu, yang gampang banget suatu proyek pemerintah untuk berhasil...coba hitung, berapa jalan tol yg berhasil di bangun pemerintah orba dibanding dengan sekarang.
dulu pernah ngobrol dengan konsultan bisnis dari UK, dia bilang, In Suharto era, you know whom you must "pay" in order starting a project, nowadays, you gotta go to the DPRD, DPD, DPR, Kecamatan, kelurahan...even Kepala Desa
thats the reality of our country. So, invest heavily di corruption & collusion prevention and also EDUCATION for our civil society, then the rest will follow to success.
cheers
Trip2Java December 27th, 2009, 02:58 PM negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?
bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee
David-80 December 27th, 2009, 03:03 PM negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?
bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee
itu karena mereka lebih memilih swasta atau negara lain, karena yah, lebih dihargai dan the money is good.
ya makanya itu, intinya adalah, government harus berani invest mahal di tenaga2 ahli seperti ini, siapa sih yang mau dibayar murah dengan kualitas top notch? mereka hidup untuk cari duit buat makan, nothing comes cheap nowadays.
cheers
Ocean One December 27th, 2009, 05:02 PM Pemerintah Luncurkan Layanan Mobil Kartu Tanda Penduduk
Minggu, 27 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta — Pemerintah DKI Jakarta mulai memperkenalkan layanan mobil Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat yang hendak memperpanjang identas kependudukannya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Kalau masih ada yang mengeluh dengan layanan ini, tandanya dia tidak tahu terima kasih,“ ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Minggu (27/12).
Program ini, terang Fauzi, digulirkan untuk memudahkan layanan warga kota yang kerap kesulitan mendatangi kantor kelurahan pada hari kerja. “Layanan akan dioperasikan secara bergilir di sejumlah kelurahan pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00-13.00 WIB. Jadi jangan lagi ada yang beralasan tidak punya waktu,” ujarnya.
Tidak hanya itu. Pemerintah juga berencana memperluas wilayah pengoperasian mobil layanan hingga ke pusat perbelanjaan seperti mal. Begitupun dengan warga yang kesulitan mengakses layanan tersebut. "Petugas kami minta menjemput bola. Terutama bagi mereka yang lanjut usia dan sakit,” kata Fauzi.
Untuk saat ini, kata Fauzi, pemerintah baru menyediakan enam unit kendaraan operasional. Jumlah kendaraan rencananya akan ditambah dua kali lipat dengan menggunakan anggaran 2010. “Untuk pengadaan tahun 2009, seluruh peralatan fisik menelan anggaran hingga Rp 2,5 miliar,” katanya.
Fauzi menjelaskan, program ini merupakan aplikasi dari rencana penerapan nomor identitas tunggal yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang akan memanfaatkan layanan tersebut harus mengurus langsung sambil membawa persyaratan yang ditentukan. “Biar bisa diambil foto dan sidik jarinya,” kata Fauzi.
Menurut dia, layanan ini dirancang sebagai sistem informasi terpadu yang banyak bermanfaat bagi keperluan administratif. Keberhasilan sistem ini juga akan menjawab persoalan pencatatan ganda seperti yang terjadi dalam sejumlah pemilihan umum. “Nomor kependudukan yang dimiliki seseorang akan dibawa sampai mati,” katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Franky Mangantas Panjaitan menambahkan, layanan mobil saat ini baru bisa dioperasikan untuk beberapa wilayah saja. Sebab, tidak seluruh sistem informasi kependudukan telah terinstall diserver mobil baru tersebut. “Saat ini baru 152 kelurahan yang sudah tersimpan,” katanya.
Franky menjelaskan, layanan perpanjangan KTP mobil dapat dimanfaatkan secara gratis. Namun, pemerintah akan menjatuhkan sangsi dengan bagi mereka yang telat mengurus perpangjangan dalam waktu dua pekan dari batas akhir masa berlaku KTP tersebut. “Dendanya Rp 10 ribu,” katanya.
Bagi masyarakat yang mau mengetahui wilayah operasi layanan tersebut, kata Frangky, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan sejumlah media massa seperti radio RRI Pro2 FM. Begitupun dengan situs milik pemerintah seperti www.beritajakarta.com, www.kependudukancapil.go.id.
Layanan mobil KTP menggunakan mobil SUV berwarna biru. Bagian belakang mobil tersebut didisain seperti kantor mini dengan dua unit komputer. Bagian kiri mobil juga dilengkapi tenda portable seluas empat meter persegi yang bisa dikembangkan jika kendaraan dalam posisi berhenti.
Karto December 27th, 2009, 10:14 PM negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?
bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee
Yah, gw pikir gw lebih pilih mengamati dan komentar dan kritik daripada kubur kepala di pasir. Trus terang aja gw miris liat kondisi bangsa ini. Dan kubur kepala di pasir kaya kasuari ga akan ngerubah apa apa. Paling ga dialog dan debat langkah awal sesuatu daripada pasrah dan biarkan aja dan pikir beginilah Indonesia. Terima apa adanya ga cukup bagus buat gw. Gw mau anak anak gw punya standar hidup dan image yang lebih baik. Dan faktanya, sebanyak apa uang yang gw punya dan meskipun gw tinggal di lantai 32 serviced apartemen jauh dari ke amburadulan, gw ga bisa lepas dari ke ga nyamanan hidup di negeri ini. I'm sick of this crap. And btw, gw orang Jawa.
Karto December 27th, 2009, 10:19 PM Apa pemerintah pernah datangkan / minta bantuan dari negara ahli ?
Seperti negara negara kaya minyak serahkan pengelolaan banyak hal di negara negara mereka ke (contohnya) ahli Jerman / Jepang.
Kalo ya, cari informasi dimana ya ?
Karto December 27th, 2009, 10:48 PM From The Jakarta Globe
Jammed Jakarta: a History of Sprawling Growth and Poor Planning
It was a simpler Jakarta, and one now lost in time. Newly-independent Indonesia’s capital was abuzz with optimism and nationalist fever in the late 1940s — not to mention the sound of electric trolleys rolling through the city center and out to Menteng, which then was just a suburb.
The city’s streets, and its relatively efficient public transportation system, largely remained that way until the early 1960s, when a fateful decision forever altered Jakarta’s history. President Sukarno, foreseeing rapid growth, had the trolleys decommissioned and replaced with buses.
“The trolley was insufficient to transport crowds because it only had [at most] three carriages,” said Jakarta historian Andy Alexander. “If you add more, it doesn’t move.”
So the trolley lines were paved over with asphalt and replaced by giant gasoline-guzzling buses. City planners dreamed up thoroughfares to help push the city southward into the wetlands beyond Menteng.
But the envisioned road network never really happened, while development flourished virtually unchecked by regulations or zoning.
“They did have plans. They just never implemented them,” Alexander said. “Jalan Sudirman-Jalan Thamrin was good planning, but that’s it. Roads grew on their own, without any planning.”
Mohammad Danisworo, chairman of the Center for Urban Design Studies in Bandung, and an adviser to five Jakarta governors, says the city before independence was basically a network of kampungs. Newer ones sprung up in the 1950s and ’60s, he said, and all of them eventually joined the sprawl. “They built the houses, and the roads came later,” he said. “And sometimes those roads weren’t designed to handle this development.”
As a result, the city is sorely lacking in major east-west crossroads, but has an overabundance of one-lane roads snaking through neighborhoods and behind high-rise buildings.
Jakarta’s newer districts also were never designed to enable people to live, work, shop and take their kids to school in the same area. As a result, more than 1.25 million people make trips into or out of the city and back every workday. Modern urban planning dictates that “you plan everything in your neighborhood,” said Harya Setyaka S Dillon, a transportation expert. “That’s the problem: There was no vision for self-sustained communities.”
There was also no vision for pedestrians. Conspiracy theorists say foreign donors and international organizations such as the World Bank were eager to give loans and grants to build new roads and highways, all the better for imported American and Japanese cars. City officials gave scant consideration to sidewalks, crosswalks or other safety measures for foot traffic.
“Cities are [supposed to be] developed for people, not for cars,” said Milatia Kusuma Mu’min, Indonesian country director of the Institute for Transportation and Development Policy. “The city of Jakarta provides only for cars and motorcycles. Now there’s an imbalance — all the protection is for the motorist.”
Well, most of the time. Jakarta is all but absent of public parking space, which leaves little option but to park on streets and sidewalks, thereby increasing traffic bottlenecks.
“There is only a small space on the roads, and the cars take up more space, which causes more problems,” said Sutikman, 54, a “blue shirt” city parking attendant who has worked on Jalan Sabang near Menteng for the past 30 years. “But I don’t want to say that parking causes traffic problems, because then my superior would think I haven’t been doing my job.”
The way the city’s streets have developed, someone somewhere clearly didn’t do theirs.
Reader's Comments
peterR6:22 PM December 3, 2009
Just to touch on the subject: there are too many vehicles, not enough quality roads, no alternative transport, non-existant spatial planning, and motorists that have not got the first clue how to drive. Add to that a police force that has not got any interest beyond making a buck and a totally corrupt administration that nicks all the money, and that is Jakarta, which must rank as being one of the ugliest and most chaotic cities in the World.
Roland5:40 PM December 3, 2009
Dear Valkyre!
How true. A while ago a mini van almost slammed into my, at this time high pregnant wife in front of Taman Anggrek Mall AFTER a security guard had already stopped the traffic (unfortunately security guards are needed to control the traffic in regards of respect for pedestrians). The driver of this van became very agitated afterwards and and could not understand what he did wrong (actually it almost became a battle ground if not - again - security guards would have stepped in between and the driver ran away.)
However, as a motorist, I have also many experiences with pedestrians simply ignoring zebra crossing, but jumping 50 meters before or behind this crossing on the road. I am sure everyone had already horrific experiences in this regards and similar situations. It seems to be absolutely incomprehensible to go into the mind of most participants in daily traffic to obey traffic rules.
BTW, I have to drive around 3 times a week to Bogor on Jalan Tol; what shocks me is the amount of accident there, prominently in numbers displayed at a sign - Month September - 183 accidents, 37 fatal. But actually no surprise there....
Valkyrie3:25 PM December 3, 2009
Hello! hello! They don't give a splitting respect for zebra crossings. I'll interprete these zebra crossings as "Don't cross here."
Solace1:13 PM December 3, 2009
Mr. Cochrane, I agree in part with your comments. A potential solution to the overall problem with cars, buses, bikes and bajai's is this, classify the roads as Primary, Secondary, Sub Secondary and Suburban. Primary roads are obvious, main roads, toll ways. Secondary roads are feeder roads to primary roads, and sub secondary are feeder roads to secondary. Suburban are just that, local roads. Vehicles are zoned for what roads they can travel on. For example, Bajai's cannot travel on primary or secondary roads and can only use secondary roads as crossing points to sub secondary or suburban roads, etc.
These type of simple initiatives will remove some of the conjestive issues during peak times, etc. Bus stops should be sheltered and built with a cut away from the road and a minimum of 100 meters from an intersection. However, common sense hardly prevails here, and unless people are willing to accept the road laws (LOL), this will never happen.
fajarmuhasan December 29th, 2009, 04:37 AM Apa pemerintah pernah datangkan / minta bantuan dari negara ahli ?
Seperti negara negara kaya minyak serahkan pengelolaan banyak hal di negara negara mereka ke (contohnya) ahli Jerman / Jepang.
Kalo ya, cari informasi dimana ya ?
Ini maksudnya apa??
Kalo untuk ukuran kasus per kasus atau proyek per proyek, semua proyek besar dikerjakan oleh konsultan asing dari basic design, detail design, procurement, construction supervision, commissioning bahkan O&M juga dikerjakan oleh asing.
Contoh yang lagi rame tentu proyek PLTU 10000MW, semua kontraktor dan konsultan berasal dari negara asing terutama china.
MAsih di masalah listrik dan diluar 10000MW adalah repowering PLTU Muara Karang - Jakarta. Itu dikerjakan oleh perusahaan jepang baik tenaga konsultan maupun eksekusinya.
Untuk oil and gas....banyak dimiliki dan dikelola oleh asing spt exon, total, chevron, dll. Karena pengelola asing makanya sebagian besar minyak lari keluar negri dan Indonesia justru kekurangan minyak.
Kesimpulan dari gw:
Yang perlu dibenahi adalah sistim birokrasi dan mental kita bukan di tenaga ahli-nya
Karto December 29th, 2009, 05:50 PM Kesimpulan dari gw:
Yang perlu dibenahi adalah sistim birokrasi dan mental kita bukan di tenaga ahli-nya
Itu yang gw maksud.
Gw bilang 'Negara negara kaya minyak' itu hanya contoh yang maksudnya negara2 berkembang yang banyak hasil revenue / kekayaannya dari Natural Resources, bukan kemampuan Human Resources macam Singapore, Jepang, Germany, dll yang karena kekuatan Sumber Daya Manusianya bisa bikin mereka maju dan kaya meskipun pada asalnya mereka ga punya apa apa.
Yang gw maksud di thread ini adalah menggunakan tenaga asing berpengalaman untuk actually running our beaurocrazy. Jadi managemen nya untuk public services juga diserahkan ke tenaga asing berpengalaman untuk mendapatkan hasil adil maksimal yang bisa dinikmati kalangan rakyat umum (misalnya Malaysia/Thailand). Dari transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan servis publik lainnya. Contohnya aja Dubai yang pake tenaga asing untuk running Hospital, publik transport dan perbankan mereka. Bukan hanya proyek pembangunan dan explorasi natural resources aja.
Yah gw tahu lah kalo kasus per kasus ekstraksi Natural Resources dan project development kita sudah pake tenaga ahli asing - Oom-oom gw pada ditaruh ditengah hutan Borneo berbulan bulan cari minyak.
Untuk oil and gas....banyak dimiliki dan dikelola oleh asing spt exon, total, chevron, dll. Karena pengelola asing makanya sebagian besar minyak lari keluar negri dan Indonesia justru kekurangan minyak.
Well, btw, setahu gw, berapa banyak hasil explorasi yang 'boleh' dibawa pergi ke luar itu juga harus 'disetujui' oleh Bapak bapak Pejabat kita yang terhormat. Jadi kalo perusahaan2 asing pada bawa pergi huge chunk dan kita kekurangan itu karena hukum ekonomi aja. Bukannya asing tersebut todong suapaya bisa bawa sebanyak banyaknya. Sayangnya aja mentalitas Bapak bapak elite kita masih 'Kalo lu kasi gw 10%, lu boleh bawa pergi 70%'. Yang notabene merugikan rakyat.
Buktinya aja, Malaysia bisa atur berapa persen untuk asing. Kenapa kita ga?
fajarmuhasan December 30th, 2009, 03:52 AM Itu yang gw maksud.
Well, btw, setahu gw, berapa banyak hasil explorasi yang 'boleh' dibawa pergi ke luar itu juga harus 'disetujui' oleh Bapak bapak Pejabat kita yang terhormat. Jadi kalo perusahaan2 asing pada bawa pergi huge chunk dan kita kekurangan itu karena hukum ekonomi aja. Bukannya asing tersebut todong suapaya bisa bawa sebanyak banyaknya. Sayangnya aja mentalitas Bapak bapak elite kita masih 'Kalo lu kasi gw 10%, lu boleh bawa pergi 70%'. Yang notabene merugikan rakyat.
Buktinya aja, Malaysia bisa atur berapa persen untuk asing. Kenapa kita ga?
Di Indonesia emang sering kali peraturan dibuat untuk dinegosiasi....untuk mengurangi negosiasi mungkin perlu mengaplikasikan usulan Bung Karto, tapi gak mungkinlah jika dimulai dari tingkatan mentri yg diserahkan ke tenaga ahli asing. Mungkin bisa dimulai dari dirjen...
Dirjen pajak, dirjen bea cukai, dirjen migas, itu lahan uang semua.....
Ocean One December 30th, 2009, 09:31 AM Taman Nasional Sebayang Telah Pulih dari Kerusakan
Senin, 28 Desember 2009
Warta Ekonomi, Jakarta - Taman Nasional Sebangau (TNS) telah mengalami pemulihan dari kerusakan hutan akibat kebakaran dan pembalakan hutan yang diketahui dari hasil survei udara pada Desember 2009. Hal ini dilakukan dengan penanaman kembali dan pencegahan kebakaran hutan.
Kepala Balai Taman Nasional Sebangau (TNS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Sumantri, menyatakan dari hasil survei udara pada Desember 2009 diketahui pemulihan kerusakan alam telah berjalan baik di TNS. Sebanyak 10% kerusakan ini terjadi akibar kebakaran dan pembalakan hutan.
TNS dilindungi sebagai hutan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam No SK.86/IV-SET/HO/2007 tentang petunjuk teknis Rehabilitasi Habitat di kawasan Konservasi. Alasan lain TNS memperoleh perlakukan tersebut lantaran ratusan orangutan Kalimantan terdapat di TNS.
Pengelolaan TNS, ujar Sumantri, juga diharapkan oleh masyarakat pada masa depan. Selama ini pemerintah daerah (Pemda) mengelola TNS.
Kadis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Anung Setyadi menambahkan penanaman pohon terus dilakukan dinas tersebut di kawasan TNS yang rusak. Pencegahan kebakaran hutan juga akan dilakukan oleh dinas tersebut.
karbol December 30th, 2009, 10:15 AM kalo baca semua pendapat teman2 diatas, berarti permasalahannya ada di Pemerintah/Pengatur/birokrat.... sementara, tenaga ahli, gw pikir anak2 muda Indonesia sudah mampu.
jadi kesimpulannya yang di-outsourcing itu yaaa kalangan birokrat-nya... hehehe... bupati dan DPR nya di outsource dari Jerman misalnya... :nuts:
Karto December 30th, 2009, 01:09 PM Di Indonesia emang sering kali peraturan dibuat untuk dinegosiasi....untuk mengurangi negosiasi mungkin perlu mengaplikasikan usulan Bung Karto, tapi gak mungkinlah jika dimulai dari tingkatan mentri yg diserahkan ke tenaga ahli asing. Mungkin bisa dimulai dari dirjen...
Dirjen pajak, dirjen bea cukai, dirjen migas, itu lahan uang semua.....
Kayanya juga posisi posisi itu yang di negara seperti UAE dan Malaysia mereka isi sama experienced foreign management team. Posisi yang cukup tinggi untuk bikin perubahan, tapi ga terlalu tinggi untuk mengancam konstitusi kita.
Contohnya aja BUMN Mandala Air. Ingat waktu pesawat jatuh di Medan, nah setelah itu CEO diganti sama yang berpengalaman warga negara asing. Dan langsung dia obrak abrik kongkalikong yang kerjaannya pada nongkrong, untuk bikin Mandala sehat lagi, meskipun sekarang jadi Low Cost Carrier.
kalo baca semua pendapat teman2 diatas, berarti permasalahannya ada di Pemerintah/Pengatur/birokrat.... sementara, tenaga ahli, gw pikir anak2 muda Indonesia sudah mampu.
jadi kesimpulannya yang di-outsourcing itu yaaa kalangan birokrat-nya... hehehe... bupati dan DPR nya di outsource dari Jerman misalnya...
Bener loh, tenaga tenaga ahli kita bagus bagus tapi pada lari semua, kaya gw, he... he... :lol: karena lebih dihargai di negeri orang. Dan juga ga capek diperlakukan ga bener dan mengalami kekacauan hidup sehari hari di Indonesia.
Karto December 30th, 2009, 01:37 PM I just want to share with you how our government treated the Indonesians migrants in Mindanao....
As of today, "There are 40,000 to 50,000 Indonesians in Mindanao from South Cotabato to Davao. And to move from the island of Mindanao to Indonesia only takes four hours by boat. So the Indonesians can just come and go as they feel. "
Native-born Indonesians in Mindanao Registered
A thorny issue in the interrelationship between neighbors in Southeast Asia, illegal immigrants everywhere have been hounded by authorities for a variety of reasons, mostly economic. Unregistered aliens compete with locals for jobs and business opportunities, and in most cases elbowing out the locals who prefer more lucrative jobs and decent working conditions. After 9/11, terrorism plague Asian security when the US tagged specific locations particularly in Mindanao, as haven and training grounds for terrorists.
In many parts of Southern Mindanao, the presence of Indonesians and other foreign nationals became the focus of security when the key terrorist figures were identified as migrants from neighboring countries. Secretary Raul M. Gonzalez approved a program to remedy the situation by launching an alien registration drive to legalize their stay in the country and to identify illegal immigrants in their permanent place of residence.
This concept is not new. In year 2003, a similar project was conceptualized and a registration drive was launched. It was a slow process, and this time, because of the need for speed and focus, the program was fine-tuned to allow for more proactive implementation. The concept was finally assigned to Associate Commissioner Franklin Z. Liattaua who was given the green light by Commissioner Al F. Fernandez, Jr. and Secretary Gonzalez.
Commissioner Fernandez issued memorandum order AFF05-003 on January 4, 2005 outlining the procedure and guidelines in the issuance of alien certificates of registration (ACR) to native-born Indonesian nationals in Southern Philippines, signaling the implementation of the project.
As of April 26, 2005, some 2,448 native-born Indonesians were registered in Mindanao: 247 in General Santos, 371 in Glan-Sarangani, 265 in Davao del Sur, 108 in Davao City, 339 in Kiamba, Tupi and Malapatan, another 253 in Sarangani Island, 341 in Isulan, Sultan Kudarat and Kidapawan, and an additional 154 in Sarangani and Davao del Sur.
The registration of illegal aliens in a manner that is human and respectful of their dignity, showcase our deep concern to offer immigrants a niche where they can live and raise a family in an alien world.
Ronnie,
Thank you for posting this here and the hospitality of your government despite what happened in the Southern Philippines.
Waduh, jangan deh..apalagi orang pinoy..
And ignore the ignoramus. Apology on the behalf of decent educated Indonesians.
Of course Pinoys are welcome in Indonesia. Especially those high skilled who prefers to emigrate to nearby neighbouring country 2 hours flight away to Manila instead of faraway lands.
With the ASEAN free trade and labour agreement, I am hoping to see more experienced, skilled and globalised pinoys working in financial centres of Indonesia like Jakarta, Surabaya and Macassar. So local Indonesians will have to improve their standard and wake up to the tremors of globalisation. Its about time Indonesian know their place in the world.
I believe Pinoys are ahead on this as I see so many of your citizens running and keep things going around the world in top to down levels from managers to cleaners with smile and warmth regardless who the customers are. Which I think Indonesians need to learn a thing or two.
~MELVINDONESIA~ December 30th, 2009, 01:50 PM Yup...BANGKIT INDONESIA!
INDONESIA BISA!!!
d'sulovyo December 30th, 2009, 02:08 PM guys,cuma mau nanya aja......bedanya thread ini sama thread "Indonesia toward better country" -yang udah ada duluan- apa ya?karena saya pikir isinya sama aja.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=852790&page=6
update 31/12/09 7:48 AM : thanks Mod sudah di merge. :okay:
David-80 December 30th, 2009, 05:30 PM sebenernya, Tenaga Ahli kita pergi keluar negeri intinya adalah karena the Pay is good...sekarang kalo misalnya di Indonesia, mereka dapet gaji yang sama seperti di Luar negeri, gua jamin mereka pasti milih kerja disini...
Gaji US $3,000 - US$7,000 dollar/monthly dengan standard living yang murah di Indonesia, now, who doesnt want?
bisa save money, anaknya sekolahin diluar negeri, bisa invest dengan cost yg ga terlalu tinggi, kayak rumah, tanah...dsb
jadi intinya adalah, pay our own expertise with high salary, they will come back.
cheers
fajarmuhasan December 31st, 2009, 04:29 AM sebenernya, Tenaga Ahli kita pergi keluar negeri intinya adalah karena the Pay is good...sekarang kalo misalnya di Indonesia, mereka dapet gaji yang sama seperti di Luar negeri, gua jamin mereka pasti milih kerja disini...
Gaji US $3,000 - US$7,000 dollar/monthly dengan standard living yang murah di Indonesia, now, who doesnt want?
bisa save money, anaknya sekolahin diluar negeri, bisa invest dengan cost yg ga terlalu tinggi, kayak rumah, tanah...dsb
jadi intinya adalah, pay our own expertise with high salary, they will come back.
cheers
Yup, betul banget....
Tapi aneh bro untuk masalah yang satu ini, kenapa tenaga asing di indonesia dibayar lebih tinggi dibanding lokal meski posisi sama. Padahal jika si orang lokal pindah ke negri orang bayarannya akan sama dg yg diterima orang asing di indonesia tsb....ini kenapa ya?
KAsus lain lagi:
Aku contohkan pabrik Trafo katakanlah merk "A", pabrik ini aslinya di eropa dan buka cabang di jakarta.
Trafo tsb dijual kemana saja bukan cuma di indonesia dengan harga yg sama dengan di pabrik asalnya. Katakanlah 100 juta.
Tapi kenapa upah buruh pabrik di jakarta bisa jauh lebih murah dibanding upah buruh di pabrik asalnya.
Apa ini ada sangkut pautnya dng birokrasi, meski ongkos produksi kecil tapi biaya birokrasi mahal...jadi balance-nya tetap sama antara negara asal dan pabrik yg di Jkt.
macgyver December 31st, 2009, 09:08 AM I hope thread about outsourcing hasn't been created yet.
Kalo kita lihat negara megara berkembang lain, misalnya China, Uni Emirat Arab, etc. Mereka sadar bahwa banyak hal yang mereka belum kuasai untuk mengatur negara mereka. Dan untuk itu mereka mendatangkan tenaga berpengalaman dari luar sembari belajar sampai mereka bisa menjalankan negara mereka sendiri.
Indonesia masih belum bisa mengatur diri sendiri di banyak hal. Sayangnya, majoritas warganya bahkan ga sadar karena ga tahu ukuran perbandingan dengan mayoritas negara lain di dunia, yang notabene untuk keluar dari negara ini saja ada Fiskal Jutaan rupiah. Dan banyak sekali policies yang dibuat pemerintah yang ber efek manghambat kemajuan negara agar kontrol tetap berada ditangan segelintir elite.
Toch, kita sebetulnya cukup uang untuk bisa maju dan makmur setara dengan negara negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapore dan Thailand. Secara ukuran moneter, tenaga kita besar sekali sesuai dengan pemasukan kita ke G20. Tapi itu ga di translasi di kenyataan sehari hari. Lihat aja berapa orang kita yang desperately miskin di jalan jalan kota dan desa. Kekacauan infrastruktur urban kita dll - India aja yang punya sistam kasta yang ga bisa dihapus, punya public infrastruktur kelas Malaysia seperti transport underground, etc.
Kenapa pemerintah kita ga bayar dan datangkan Management dan para ahli dari negara berpengalaman. Memang akan mahal, tapi di jangka panjang efeknya akan lebih besar dan lebih murah dari pada Piara birokrat lokal ga kompeten di bidangnya.
Contoh aja, ada berapa orang macam Emirsyah Satar (Garuda) di Indonesia. Dia di Indonesia jadi pahlawan. Dan kemampuan dia di Global Human Resource Market untuk skala CEO/CFO standard aja. Dan di Indonesia hanya ada segelintir orang seperti dia. Kenapa untuk dapat hasil dan servis normal jadi pengecualian. Sedih banget.
Misalnya aja seperti dibawah ini.
1. Singaporean. Untuk atur Publik Transport (Airport, MRT, etc).
2. Dutch. Atur tata kota,bangunan dan public housing kita.
3. Scandinavian. Untuk atur dasar model civil society dan pendidikan.
4. German/Japanese. Untuk beli pengetahuan dan alih transfer teknologi.
5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.
Ini mimpi aja. Kan kita Republik Mimpi. bisanya mimpi m'lulu.
Kalo ada komen dan artikel relating to this, please post.
Disclaimer : BTW, Gw orang asli Indonesia Jawa. Jadi kalo ada yang pikir gw ga nasionalis dll, pada kelaut aja! Kalo t*hi kucing dibilang coklat dan semua percaya, gw tetep aja tau dan akan bilang itu t*hi kucing. Terima kasih
ide bagus
tapi justru logikanya mesti dibalik oom
justru tenaga2 ahli indo sebanyak2 kita export ke luar ...
trus brain drain
trus pemerintah sadar
trus profesional yg di indo sadar
trus masyarakat di indo sadar
baru dech mari membangun bangsa bersama ...
[ dejavu skenario kemajuan india ]
indo itu masalahnya sederhana sebenarnya ...
1 KKN dan
2. parameter materi sebagai acuan suatu kesuksesan dan pencapaian
rilham2new December 31st, 2009, 09:27 AM Kukira tadi OUTSOURCING di sini itu metode penyediaan tenaga kerja untuk perusahaan2 besar.
Misalnya kantor mendatangkan CLEANING SERVICE, TECHNICIAN, atau CHAFFEUR pake sistem OutSourcing .... Rupanya OutSourcing nya beda .... hehehe
David-80 December 31st, 2009, 09:30 AM Yup, betul banget....
Tapi aneh bro untuk masalah yang satu ini, kenapa tenaga asing di indonesia dibayar lebih tinggi dibanding lokal meski posisi sama. Padahal jika si orang lokal pindah ke negri orang bayarannya akan sama dg yg diterima orang asing di indonesia tsb....ini kenapa ya?
Inferiority oleh post-colonialism , everything about Bule, they will get more salary than the locals, tapi its Ok, cant blame them. Si bule mana mau kerja di Indonesia, kalo gajinya beda ama di negara asalnya....but...masalah kita cari foreign employee kan karena kita memang butuh tenaga ahli yang kelasnya diatas rata2 local, tapi di prakteknya, banyak yang ga setara dengan gaji nya...skill bisa dibilang...below average or maybe average...mereka cuman menang, title...expat and bule.
contohnya aja, bisa kita liat di liga sepak bola ...atau di beberapa maskapai penerbangan...yang simple aja itu sih...
so, we can get a foreign expertise, its good for us, but please lah, at least find someone reliable and really above average in term of skills. If not, then lets our own expertise doing it lah!
ku contohkan pabrik Trafo katakanlah merk "A", pabrik ini aslinya di eropa dan buka cabang di jakarta.
Trafo tsb dijual kemana saja bukan cuma di indonesia dengan harga yg sama dengan di pabrik asalnya. Katakanlah 100 juta.
Tapi kenapa upah buruh pabrik di jakarta bisa jauh lebih murah dibanding upah buruh di pabrik asalnya.
Apa ini ada sangkut pautnya dng birokrasi, meski ongkos produksi kecil tapi biaya birokrasi mahal...jadi balance-nya tetap sama antara negara asal dan pabrik yg di Jkt.
itu karena, cost business di negara asalnya lebih tinggi dari di Indonesia. Itulah sebabnya China industrial nya booming, selain cheap labour , business condition nya ga semahal di europe or US....kalo aja China, GDP percapita selevel dengan US or Europe, pasti pabrikan lebih milih di Vietnam...yang jelas2...living & business standard nya masih "murah"
CMIIW
Cheers
Karto December 31st, 2009, 07:44 PM Inferiority oleh post-colonialism , everything about Bule, they will get more salary than the locals, tapi its Ok, cant blame them. Si bule mana mau kerja di Indonesia, kalo gajinya beda ama di negara asalnya....but...masalah kita cari foreign employee kan karena kita memang butuh tenaga ahli yang kelasnya diatas rata2 local, tapi di prakteknya, banyak yang ga setara dengan gaji nya...skill bisa dibilang...below average or maybe average...mereka cuman menang, title...expat and bule.
Ga se simple itu
Selain Inferiority Post-Colonialism, dasar mentalitas nya juga beda. Maaf aja, tapi gw harus bilang bahwa ethos kerja rata rata orang asli Indonesia dibanding negara maju jauh banget. Jangan kan negara maju, dibandingin sama orang Indonesia keturunan asing aja udah jauh. Dan dibanding sama orang Malaysia (berumpun sama) juga beda (mungkin karena standar pendidikan).
contohnya aja, bisa kita liat di liga sepak bola ...atau di beberapa maskapai penerbangan...yang simple aja itu sih...
so, we can get a foreign expertise, its good for us, but please lah, at least find someone reliable and really above average in term of skills. If not, then lets our own expertise doing it lah!
Kalo sepak bola sih itu karena PR marketing. Wajah asing di klub-nya (doesnt matter black or white) tingkatkan image International. Jadi prestige dan penjualan merchandise naik.
Dan kalau penerbangan CEO Indonesia pola pikir Indonesia dan kalo liat ada yang ga bener, takut/sungkan implikasi menegur/merubah. Kalo CEO asing ga ada 'hang ups' seperti itu. Jadi kalo ada yang ga bener, langsung aja di rubah dan obrak abrik tanpa resiko tinggi ke diri sendiri.
Again, ini pada dasarnya masalah mentalitas kroco.
Karto December 31st, 2009, 08:09 PM Di setiap demokrasi, selalu ada oposisi untuk mem per se imbang kan opini sehat.
Dan gw liat, hampir semua suara, berita dan posting di Forum ini selalu yang manis manis aja. Padahal kenyataan se hari hari di Indonesia ga seperti itu.
Karena gw pikir belum ada yang ambil role ini, gw bersenang hati untuk men calonkan diri jadi poster boy everyone loves to hate.
Thread ini untuk berita berita dan opini realitas Indonesia dari spektrum oposisi yang banyak orang ga mau tahu.
Opinions welcome !
Karto December 31st, 2009, 08:12 PM edit
Karto December 31st, 2009, 08:14 PM to MODERATOR : Please merge this thread to my other one titled OUTSOURCING INDONESIA. Thank you
David-80 December 31st, 2009, 08:27 PM done,
OOT btw Karto tinggal di ireland ya? daerah clifton?
Btw, if you dont mind, maybe i can change this title thread to Indonesia, Not so good news. If you dont mind.
cheers
Karto December 31st, 2009, 08:36 PM done,
Btw, if you dont mind, maybe i can change this title thread to Indonesia, Not so good news. If you dont mind.
cheers
Oh No....
Gw maksud dari OUTSOURCING INDONESIA ke INDONESIA - REALITY CHECK, bukan sebaliknya :lol:
Titlenya tolong diganti INDONESIA - REALITY CHECK.
And its header post tolong ditaruh paling atas.
Terima kasih.
Karto December 31st, 2009, 08:38 PM done,
OOT btw Karto tinggal di ireland ya? daerah clifton?
:lol: Ha... ha...
Lu liat IP address gw yah ?!?.
No, gw based di London, tapi Internet Provider sini banyak yang di Outsource ke Ireland. Kan Ireland negara ahli I.T....
Sering sih ke Ireland. But I don't even know where Clifton is.
Anyway.
David-80 December 31st, 2009, 08:45 PM Done, Yup, rada familiar sama IP block nya Three 3G.
Anyway, back to the topic.
Cheers
Karto December 31st, 2009, 08:54 PM Originally Posted by Ocean One
Baut RI Melenceng dari Mur Globalisasi
MINGGU, 22 NOVEMBER 2009
KOMPAS.com - Mudah-mudahan semua keterangan di bawah ini tidak benar adanya. Akan tetapi, tanpa penelitian mendalam pun rakyat sudah merasakan ada banyak hal yang tidak benar dalam perjalanan bangsa ini. Banyak sekali faktor yang menunjukkan Indonesia tidak menyesuaikan diri dengan tekstur mur-mur globalisasi sehingga membuat Indonesia tak berputar sesuai dengan irama globalisasi itu.
Salah satu contoh untuk memudahkan pemahaman adalah konteks pembangunan China, yang tidak kunjung menggugah teknokrat dalam menyusun strategi pembangunan. Setelah sukses mereformasi sektor pertanian, di mana para petani bebas menanam dan menabung sendiri hasil sektor pertaniannya, para petani China menjadi sumber daya beli.
Tak puas dengan reformasi pertanian, di mana teknologi pertanian mencapai terobosan besar, mulai dari pembibitan dan pengembangan sarana di pedesaan, China mencanangkan diri menjadi negara dengan ekonomi yang didorong ekspor.
Saat mencanangkan diri menjadi eksportir, tentu dengan segala masalah yang juga muncul, China benar-benar menjadikan investor asing raja-raja yang harus dilayani. Sejumlah wilayah atau provinsi berlomba menjadikan dirinya sebagai lokasi yang layak sebagai tempat berusaha.
Perizinan pun dirampingkan demikian pula sarana jalan dan listrik disiapkan sesuai dengan kebutuhan investor. Maka tidak heran jika China mengalahkan negara mana pun soal arus masuk investasi asing.
Jika disandingkan dengan konteks Indonesia, jelas Indonesia baru sekadar bisa berbicara soal globalisasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan Indonesia tidak melayani investor asing.
Masih mau membantah juga? Ambil contoh listrik, hal vital bagi investasi misalnya, tak bisa kita sediakan di tengah keberadaan sumber daya energi yang memajukan industri di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan kini China. Jika kita bicara soal sarana jalan, kemacetan besar terjadi di sentra-sentra industri karena pembangunan sarana jalan tak sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Hal ini, misalnya, telah disampaikan Menteri Perdagangan Inggris Lord Davies of Abersoch, yang juga mantan Ketua Standard Chartered Bank (SCB), bank Inggris yang fokus ke Asia. Ketidaknyamanan soal perizinan dan minimnya insentif investasi juga sudah disampaikan Dubes Inggris untuk RI Martin Hatfull.
Hal ini membuat Indonesia tidak lebih menarik sebagai lokasi investasi asing dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, apalagi Singapura. Buktinya, banyak warga Indonesia yang harus mencari nafkah di luar negeri karena minimnya kesempatan kerja.
Faktor lain yang memperlihatkan Indonesia melenceng dari mur-mur globalisasi adalah pemanfaatan rakyat sebagai aset, yang lambat atau cepat akan menjadi pendorong ekonomi. Jika kita masih ingat, AS memiliki ekonomi yang besar karena generasi baby boomers, yang kini sudah memasuki masa pensiunan.
AS memiliki kebijakan yang berpihak pada bisnis kecil dan rakyat kecil. AS memiliki apa yang dinamakan sebagai Sherman Act, salah satu undang-undang yang menjamin eksistensi usaha kecil sehingga tidak tergilas usaha besar. Hal ini setidaknya mampu membuat kemajuan usaha kecil menjadi besar, seperti pernah dialami Xerox dan US Airways.
Demikian pula siswa dan mahasiswa, yang di AS pernah tertolong dengan paket social benefit. Hal ini, misalnya, pernah dilakukan dengan memberi keringanan kepada mahasiswa kurang mampu. Bahkan perbankan pun didorong memberi pinjaman kepada mahasiswa yang kemudian membayar pinjaman itu setelah bekerja. Fasilitas pinjaman seperti inilah yang membuat Presiden AS Barack Obama bisa kuliah, termasuk berkat food stamp (kupon makanan).
Kita harus bertanya, apakah Indonesia sudah melakukan itu. Bukankah Indonesia mirip dengan negara yang antisosial dengan kenaikan biaya-biaya sekolah, termasuk biaya-biaya kuliah, dengan program otonomi pendidikan?
Benar bahwa banyak beban bagi Pemerintah Indonesia. Dengan sekian banyak penduduk dan luasnya wilayah, tentu menangani pembangunan di Indonesia jauh lebih kompleks ketimbang menangani Malaysia, Thailand atau Vietnam.
Tentunya Pemerintah Indonesia tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah sedemikian besar dengan wilayah sedemikian luas. Namun, kita tidak usah terlalu rumit memikirkan itu. Di dalam perekonomian, sudah diketahui bahwa pelaku ekonomi bukan hanya pemerintah, melainkan juga investor dan konsumen.
Masalahnya hanyalah agar Pemerintah Indonesia menjadikan dirinya sebagai katalisator, fasilitator pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah seluas Indonesia bisa dilakukan secara bahu-membahu antara pemerintah, investor, dan konsumen.
Pertanyaannya adalah apakah birokrat sudah menjadi katalisator? Jika demikian, mengapa ada kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berseberangan dengan Kepolisian RI?
Efek jera
Mengapa pula ada kasus Bank Century, yang rasanya begitu penting untuk diselamatkan dengan biaya triliunan rupiah. Apakah masalah Bank Century lebih urgen ketimbang pembangunan kapasitas listrik untuk mencegah pemadaman bergilir?
Jangan dilupakan, unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penghambat munculnya talenta terbaik dalam menggerakkan perekonomian.
Indonesia tidak sendirian dalam masalah korupsi. Hal ini pun menimpa banyak negara lain. Namun dalam konteks globalisasi, jika Indonesia ingin meraih manfaat globalisasi, hal-hal negatif seperti itu harus diatasi.
Maka tidak heran jika Pemerintah Vietnam mengganti semua pejabat Departemen Perhubungan sehubungan dengan penggelapan sejumlah dana pembangunan proyek infrastruktur. China juga melakukan hal serupa dengan memberi efek jera kepada para pejabat yang terlibat korupsi.
China tidak saja menembak koruptor, tetapi juga anak-istri dari pejabat korupsi dengan tujuan memberi efek jera kepada para pejabat lainnya.
Kembali kepada rakyat, termasuk para petani, kita juga harus menelaah dan mempertanyakan kembali, apakah mereka diberdayakan sehingga menjadi kekuatan atau memiliki daya beli sehingga bisa mendorong perekonomian?
Banyak lahan pertanian yang kini dikuasai dalam bentuk konglomerasi. Hal ini membuat kenaikan harga komoditas sawit dinikmati konglomerat, walau dalam porsi lebih kecil juga dinikmati perkebunan rakyat.
Di AS dan Eropa, Jepang dan Korea Selatan, pemerintah rela mengeluarkan ratusan miliaran dollar AS dana untuk memberi subsidi untuk hasil pertanian untuk memberdayakan ekonomi para petani.
Benar, anggaran negara, dengan asumsi penerimaan sedikit, tidak akan membuat pemerintah mampu melakukan hal serupa. Akan tetapi kita harus bertanya, mengapa Korea Selatan dan Jepang bisa melakukan itu, padahal negara ini tidak memiliki kekayaan alam seperti gas, minyak, dan emas yang amat bernilai. Mengapa Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini tidak mampu menjadikan kekayaannya untuk memberdayakan para petani?
Hal yang terjadi adalah kemiskinan yang melilit sekitar 100 juta penduduk Indonesia. Seperti kata ekonom asal Peru, Hernando de Soto, kemiskinan menjadi sarang yang rawan memunculkan terorisme. Dan Indonesia pun termasuk negara yang terkenal dengan aksi-aksi terorisme.
Ini hanyalah sekadar pengingat bahwa kita memiliki masalah yang harus diatasi. Masalah ini tidak akan teratasi tanpa keseriusan dari semua pihak. Keharuman Indonesia bukan diukur dengan pujian semu dari dunia luar terhadap pemerintah Indonesia, tetapi bergantung pada pemahaman kita terhadap masalah mendasar yang muncul, untuk kemudian diatasi.
Jangan lupa semua gambaran ini juga terekam dalam laporan World Competitiveness Report 2009, yang diluncurkan Oktober lalu. Hasilnya, peringkat Indonesia tidak membanggakan.
Karto January 2nd, 2010, 08:42 PM Dari diskusi ITB
UU BHP vs Nasib Pendidikan Indonesia
Filed under: PENDIDIKAN
Kisruh pengesahan UU BHP masih terus berlanjut. Banyak kalangan yang kecewa dengan pengesahan UU tersebut berencana mengajukan uji materi (Judicial Review) UU BHP ke Mahkamah Konstitusi.
Pengesahan UU BHP merupakan suatu penyelewengan terhadap tujuan dan filosofi pendidikan Indonesia. Hal ini langsung terlihat dari berubahnya bentuk institusi pendidikan di Indonesia, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum.
Sesuai dengan amanah konstitusi, pendidikan merupakan hak warga Negara yang penjaminan pemenuhannya wajib dilakukan oleh Negara. Berubahnya bentuk institusi pendidikan menjadi Badan Hukum akan mengeliminasi penjaminan Negara terhadap masyarakat dalam memperoleh pendidikan, salah satunya dari sisi aksesibilitas..
Segala semangat positif yang terdapat dalam BHP, seperti akuntabilitas, transparansi serta efisiensi birokrasi diharapkan akan menjadi solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yang dinilai bersumber dari inefisiensi birokrasi. Namun, terlepas dari itu semua, kita pun harus memperhatikan dengan jeli bahwa pengubahan status institusi pendidikan menjadi BHP mengandung konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut merupakan akibat dari esensi bentuk Badan Hukum yang melekat pada institusi pendidikan berbentuk BHP.
Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah dari sisi pendanaan BHP. Sebagaimana tercantum dalam UU BHP pasal 41, tidak seluruh pendanaan BHP berasal dari Pemerintah, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya masih terdapat porsi-porsi dimana institusi pendidikan yang bersangkutan perlu mengusahakan sendiri sumber dana lain dalam memenuhi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Mari kita telaah, dari sumber-sumber mana saja institusi pendidikan dapat memperoleh dana untuk ‘menambal’ biaya operasional mereka. Dari peneleaahan tersebut juga akan terlihat bahwa mekanisme pendanaan biaya operasional pada BHP diluar porsi pemerintah, tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada peraturan-peraturan lain (PP dan Perpres). UU BHP ‘hanya’ menjelaskan garis besar porsi-porsi pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh BHP dan menjelaskan secara umum mekanisme memperolehnya. Rincian dari mekanisme tersebut diatur selanjutnya oleh peraturan lain.
Salah satu sumber pendanaan yang diperbolehkan dijalankan oleh BHP adalah investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal ini tercantum dengan jelas pada pasal 42 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan (BHP) dapat bermain di pasar bursa. Tentunya kita belum lupa mengenai riskannya bermain di sektor finansial. Gambaran anjloknya sektor finansial dunia pada krisis ekonomi global saat ini tentunya sangat menggambarkan tingginya resiko permainan saham di lantai bursa. Tak terhitung berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendadak gulung tikar karena fluktuasi nilai saham yang sangat rentan. Bayangkan jika sektor vital seperti pendidikan ditopang oleh mekanisme pendanaan yang rapuh seperti ini? Akan jadi seperti apa dunia pendidikan Indonesia? Ramai-ramai gulung tikar pula kah?
Mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh BHP untuk memperoleh dana adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) yang ada. Hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 1 UU BHP, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Satu hal yang menarik adalah keberadaan PP no.48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. PP tersebut menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana ynag dapat digunakan oleh BHP. Pada PP tersebut terdapat beberapa pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan institusi pendidikan adalah dari pihak asing. Sedikitnya terdapat 15 pasal dalam PP tersebut yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan yang sah dari institusi pendidikan berasal dari pihak asing.
Keterlibatan pihak asing dalam dunia pendidikan Indonesia yang tercantum dalam peraturan negeri ini tidak hanya itu. Pada Perpres No.77/2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal, disebutkan bahwa jenis badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal, dengan persentase modal asing sampai dengan 49%.
Lucu sekali. Disaat Pemerintah perlahan-lahan berlepas tangan dari pendanaan pendidikan, pihak asing justru perlahan-lahan diberikan wewenang untuk mendanai pendidikan negeri ini. Jika seperti ini, secara tidak langsung Pemerintah telah melegalkan jalan bagi pihak asing untuk mulai mengambil alih otoritas pendidikan Indonesia. Bagaimana mungkin sektor yang penting seperti pendidikan dalam suatu negara dikuasai oleh modal asing. Seperti apa kebijakan yang akan diterapkan didalam badan hukum pendidikan ini yang dikatakan bersifat “mandiri”? Dimana kedaulatan negeri ini bila sektor pendidikannya diselenggarakan oleh pihak asing?
Melihat semua ini, wajar bila rakyat bertanya, “Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia?”
Karto January 6th, 2010, 03:47 PM Dari Antara
Year-ender: Poverty rate likely to increase in 2010
By Andi Abdussalam
Jakarta (ANTARA News) - While the government expressed optimism that the poverty rate in Indonesia would continue to be reduced, a researcher said however that the poverty rate may even increase in 2010.
"From 2000 to 2009 the poverty rate has been under 20 percent and in 2009 alone it was slightly above ten percent," Vice President Boediono said recently. The figure could continue to be reduced because Indonesia had the potential to overcome the poverty problem with its good structure of economic development and the government programs for people`s welfare.
"I am certain that we will be able to lower the poverty rate percentage from 14.1 percent this year to 8-10 percent in 2014 if we wisely make use of our existing potentials," Boediono said.
However, economic researcher Agus Eko Nugroho of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said that Indonesia is likely to see an increase in the poverty rate in 2010.
"We estimate economic growth in 2010 could reach 5.9 percent but the number of poor people is probably to rise to 32.7 million from 32.5 million in 2009," the LIPI researcher said on Tuesday.
Social Affairs Minister Salim Segar Al-Jufri said meanwhile at present the number of poor families in Indonesia reached 76 million while the number of people who were under the poverty line reached 20 million.
"The poverty rate this year is about 14 percent and it could be reduced to about 10 to 8 percent in 2014," the minister said.
According to Agus Eko Nugroho, the national economy could grow at a rate higher than the 5.5 percent projected in the 2010 State Budget because of an impetus from global economic performance, especially from economic resurgence in the Asian region.
But the number of poor people is likely to increase slightly to 32.7 million in 2010 from 32.5 million in 2009, though investment is expected to grow on the need for Rp1,700 trillion in domestic investment, Rp979.363 trillion in non-facility and money market investment.
Foreign investment is expected to reach Rp225,200 trillion, funds held by the banking industry Rp345.911 trillion, and government expenditures Rp179.079 trillion. But the relatively rapid economic growth would also be accompanied by a rise in the inflation rate to 5.6 percent.
"Increased inflation will prevent the improved economic growth from resulting in a rise in the welfare level of the poor," Agus said. Meanwhile, the government`s poverty eradication effort through the scheme known as National Self-Reliant Community Empowerment Program (PNPM) would not directly result in an improvement of poor people`s conditions.
"The program is more oriented to the establishment of physical structures whose benefit cannot be directly enjoyed by the poor," Agus said.
However, the poverty rate has shown a downward trend. Vice President Boediono said that the poverty rate in Indonesia has since 1990 continued to drop dramatically from 60 percent to 14.1 percent in 2009.
"It is our historic record because the number of poor people continues to decline rapidly since 1990, although it edged up slightly in 1998 as a result of the national economic crisis," the vice president said.
The vice president said the poverty rate in 2000 to 2009 was recorded at below 20 percent or slightly above 10 percent. Therefore the vice president called on regional governments as field coordinators to pay serious attention to the people`s welfare so as to reduce the poverty rate significantly.
In an effort to cut further the poverty rate, Boediono said the government is to form a special body to overcome poverty which will operate under his leadership. "So to implement efforts to overcome poverty there will be a special body to be named National Committee for Poverty Alleviation and I will be its chair," he said at a press conference last month.
Boediono said there would be several changes with regard to poverty alleviation efforts. As an example he said the direct cash subsidy program carried out so far would be improved. "It would not be in the form of cash handout but would be given upon certain conditions," he said.
Assistance would later be given based upon needs. So if a poor family needs assistance for children`s schooling the government would give an education aid while it would give hospital or medical cost assistance if a family needs health assistance.
The role of sub-district-based health-care centers (Puskesmas) would be boosted to cover not only treating the sick but also conducting preventive guidance. "The key is a clear target in terms of needs and target persons," he said.
So, in order to know the targets valid and complete data would be needed and therefore the Central Bureau of Statistics is currently making an inventory of the poor families. The data would be detailed to cover families.
"There will be a nationwide data base covering sub-districts, villages, neighborhoods and families," the vice president said.(*)
PubDate: 12/30/09 05:51
Ocean One January 6th, 2010, 05:57 PM Tahun Ini Gas Kota Masuk Depok & Bekasi
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 180 miliar untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas.
RABU, 6 JANUARI 2010
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/01/15/63205_pipa_gas_300_225.jpg
VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan dana Rp 180 miliar untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jaringan gas kota di empat wilayah.
"Ini anggaran untuk tahun 2010," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo di Kementrian Energi, Jakarta, Rabu 6 Januari 2009.
Evita menjelaskan, empat wilayah yang akan dibangun infrastruktur gas kotanya yaitu Depok, Sidoarjo, Tarakan, dan Bekasi. Penyambungan itu masing-masing akan dilakukan di dua kelurahan dengan sambungan sekitar 4.000 rumah tangga.
Berdasarkan data Ditjen Migas, rencananya dalam lima tahun ke depan jaringan gas kota akan dibangun di 18 kota. Pembangunan dilakukan secara bertahap hingga 2014.
Untuk tahap pertama, jaringan distribusi gas dibangun di Palembang dan Surabaya sudah mulai sejak 2009. Untuk Surabaya, diperuntukkan bagi 3.200 rumah tangga yang tersebar di dua kelurahan yaitu, Kelurahan Kalirungkut dan Rungkut Kidul.
Sedangkan untuk Kota Palembang, pembangunan jaringan pipa gas kota diperuntukkan bagi 4.200 rumah tangga di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung.
Pada 2011 akan dibangun di rumah susun Jabodetabek, Provinsi Jambi dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Jaringan distribusi gas di Bangkalan (Madura), Balikpapan (Kaltim) dan Semarang (Jateng) akan dibangun pada 2012. Tahun selanjutnya akan dibangun di Sorong (Papua), Pekanbaru (Riau), dan Subang (Jabar).
Terakhir pada 2014, jaringan distribusi gas dibangun di Samarinda (Kaltim), Muara Enim, dan Lampung.
Mimihitam January 8th, 2010, 09:12 AM RI At A Crossroads: Which Way To Go In The Asian Century
Veeramalla Anjaiah, The Jakarta Post, Jakarta
World After passing through an extraordinary year, 2009, as well as the first decade of the 21st century, Indonesia finds itself at a crossroads just ahead of both the new year and the century’s second decade.
Throughout 2009, there has been an interesting debate over whether Indonesia should continue its foreign policy with ASEAN as its cornerstone. Or is it the time for Jakarta to look beyond ASEAN, especially after its elevation from an impoverished nation to one of the top 20 economies of the world? Moreover, it has a new and energetic young foreign minister. So which way will Foreign Minister Marty Natalegawa take Indonesia: regional or global. Is there any middle path?
During the last 10 years, Indonesia, a huge, diverse and resource-rich archipelago, has achieved numerous success in its almost half-way journey from rags to riches.
It was a remarkable transformation, changing from a chaotic state to a stable country with a burgeoning democracy and dynamic emerging economy. Just 11 years ago, Indonesia was on the verge of becoming a failed state, especially after a devastating financial crisis in 1997 and violent riots the following year.
But today, Indonesia is a member of the world’s most influential group, G20. Despite the global recession, its economy grows at a reasonable rate. With the recent successful and peaceful elections, the world’s most populous Muslim nation has once again shown the world that Islam, the fastest growing religion in the world, is perfectly compatible with democracy.
According to the renowned American think-tank Freedom House, Indonesia, which had a democratic deficit for more than three decades under the Soeharto regime, is the only completely free country in a region that has monarchic, undemocratic, semi-democratic states.
In the past Indonesia tilted toward both the left (under the first revolutionary president Sukarno) and the right (under authoritarian Soeharto). Though the world’s fourth populous nation has been pursuing the so-called “free and active” foreign policy for a long time, and trying to maintain its strategic autonomy in foreign policy and decision-making, its role in international affairs has been limited. This was mainly due to preoccupation with domestic challenges and lack of economic and political clout in the international arena.
Most of the time in its 64-year journey as an independent nation, Indonesia has been busy fighting penury, unemployment, separatist movements, religious conflicts and Islamic insurgencies. Now the situation, to a large extent, has changed.
“But we overcame these challenges,” President Susilo Bambang Yudhoyono said in September 2009 at the Harvard University. “We adapted. And instead of failing, we have thrived. Today we are not a hotbed of communal violence: we are by and large an archipelago of peace. Today we are not at the brink of Balkanization.
“Today we are not paralyzed by financial crisis, but forging ahead with sweeping reforms of our financial and industrial structure. And Indonesia is a dynamic emerging economy, enjoying one of the highest growth rates in Asia after China and India”.
Indonesia’s entry into the G20 club has endowed Jakarta’s foreign policy with boldness and assertiveness on one side and a promising global threshold on the other. Since then, some local foreign policy experts began questioning Indonesia’s policy toward ASEAN, given the complex nature of the regional organization, which some people describe as a “paper tiger”.
“Indonesia should not let itself be held hostage to ASEAN,” Rizal Sukma, executive director of the Centre for Strategic and International Studies, said. From an economic point of view, the planned ASEAN economic integration by 2015 will benefit more countries such as Singapore, Malaysia, Thailand and Vietnam rather than Indonesia.
Being the Southeast Asia’s largest economy with 240 million people, Indonesia offers a perfect market for some small but rich ASEAN countries. At the same time, most of the countries in ASEAN produce similar goods and compete fiercely for markets. For example, the balance of trade in 2008 was heavily in favor of ASEAN countries, mainly Singapore, Malaysia and Thailand (see graphic). Indonesia exported US$27.17 billion worth of goods to nine ASEAN countries and imported $40.96 billion goods from there. There was a similar trend in 2009.
In the tourism sector, more Indonesian tourists regularly visit these nine ASEAN countries than it receives visitors from these countries. The only consolation is that ASEAN countries provide employment to around 2 million Indonesians, but mostly in the informal sector. As the most dynamic democratic country in the region, Indonesia, mostly, has to compromise on its ideals such as democracy and human rights for the sake of ASEAN unity as most ASEAN countries are either undemocratic or semi-democratic in nature. So, Rizal argues that Indonesia needs to formulate a post-ASEAN foreign policy. “A new world order requires a new foreign policy.
It is time to recognize that we need a post-ASEAN foreign policy for a post G8 world order,” Rizal said. But Marty, who played a key role in designing the ASEAN community concept when he was working as the director general for the ASEAN cooperation in the early part of this decade, strongly defended the central role of ASEAN in Indonesia’s foreign policy, while emphasizing that Jakarta can play an “influential role” outside ASEAN.
“We can’t leave ASEAN because it has become a house for Indonesia. However, it doesn’t mean we can’t progress or work outside ASEAN,” Marty said. It may be difficult for Indonesia to focus mainly on global affairs and ignore its neighborhood ASEAN. After all, Indonesia was one of the main founding members of ASEAN. On the global stage, Indonesia has not reached a point where it can compete with the US, China, the EU, India, Brazil and Russia to project its soft power.
But in the future, Indonesia can catch up with these big powers. If one of the main missions of Indonesia’s foreign policy is to “develop economic, trade, investment cooperation, transfer of technology and [find] development assistance to improve the welfare of Indonesian people]”, it should be realistic and engage with potential partners. But who are these partners? Since 1999, Indonesian trade has been growing at a tremendous pace, thanks to macroeconomic management and continuous economic reform under presidents Megawati Soekarnoputri and Yudhoyono.
The total trade of Indonesia in 2008 reached $266.21 billion, a huge increase from $72.66 billion in 1999. Actually, the two-way trade was more than doubled during the first term of Yudhoyono, increasing from $118.10 billion in 2004 to $266.21 billion in 2008, a good effort by Trade Minister Mari Elka Pangestu and her team. In terms of trade, foreign direct investments and tourism, Indonesia is heavily dependent on East Asian countries: Japan, China and South Korea. In 2008, Indonesia had combined trade of $85.78 billion, based on Indonesia statistics, with these three countries. With the inclusion of Taiwan and Hong Kong trade figures, the trade can easily surpass the $100 billion mark. The trio also had realized foreign direct investments worth $1.80 billion in Indonesia in 2008.
Then we have the rising star India, whose trade with Indonesia reached an amount of $10 billion in 2008. At present Indonesia’s policy on ASEAN is the right policy heading in the right direction, but it has to intensify its interaction with the Asia-7, Japan, China, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand and India, because these countries together with Indonesia constitute around 3 billion people, a huge market.
In international relations, it is not always about trade and investment. There are so many other things such as education, culture, and environment and so on. Marty is fully committed to implement the “diplomacy in all directions” strategy in order to achieve Indonesia’s foreign policy objectives and turn the country into an influential global player. At the same time, Indonesia can’t ignore the lonely superpower the US and the global player European Union. The friendship and cooperation with these two are a must for Indonesia in its path to prosperity. In fact, the 19th century was a British century and the 20th century was an American century. The 21st century is going to be an Asian century and it is going to be in the words of Yudhoyono, a “century of soft power”. Indonesia must be a leading player in this Asian renaissance.
Ocean One January 8th, 2010, 06:59 PM 2010, RI Beri Perhatian Diplomasi Multilateral
Jumat, 8 Januari 2010
http://img.antara.co.id/stockphotos/tokoh/20091029111610-menlu-ri2810.jpg
Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa menegaskan pada 2010 Indonesia akan memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral.
Hal itu dikemukakan oleh Menlu dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat.
"Dalam pelaksanaan politik luar negeri di tahun 2010, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya, Indonesia tidak akan dapat mengacuhkan kondisi eksternal yang kemungkinan dihadapi," katanya.
Bercermin dari pengalaman 2009, lanjut Menlu, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional, mulai dari krisis multidimensi hingga pandemik global, semuanya bersifat multidimensional dan terjadi bersamaan.
"Karakter lintasbatas dari berbagai tantangan ini mengingatkan kita bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerja sama internasional. Bahkan bangsa yang paling adidaya pun tidak akan mampu menangani sendiri," tegas Menlu.
Menurut Menlu, pada 2010 Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar bangsa.
"Politik luar negeri kita akan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global," katanya.
Indonesia, lanjut Menlu, akan menjalankan perannya sebagai suatu negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada.
"Upaya menjembatani tersebut akan dilakukan tidak saja dalam konteks PBB tetapi juga di berbagai forum multilateral lainnya dimana Indonesia berperan aktif bagi penanganan sejumlah isu yang dihadapi masyarakat internasional," katanya.
Menlu menilai PBB dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaannya yang bersifat universal harus tetap menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang mungkin kita hadapi di tahun mendatang.
Namun, menurut Menlu, reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini penting dimajukan agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi.
`Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama menyerukan perlunya reformasi PBB," katanya.
Ocean One January 8th, 2010, 07:45 PM Indonesia dan Dunia di 2010
Menlu Marty Natalegawa menjabarkan sejumlah tantangan bagi Indonesia dan dunia di 2010
JUM'AT, 8 JANUARI 2010
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/10/20/78213_marty_natalegawa_300_225.jpg
VIVAnews - Ditinjau dari berbagai sisi, dekade pertama abad ke-21 telah menjadi periode yang sangat bermakna bagi Indonesia. Dekade tersebut menyaksikan peralihan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagaimana diakui banyak pihak.
Sebagai salah satu hasilnya, sekitar seperempat milyar penduduk dunia saat ini telah menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi dan sosial yang mungkin sebelumnya terabaikan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi, Islam dan modernitas dapat berjalan seiringan.
Tidak kalah pentingnya, dekade ini juga membuktikan satu fakta lagi yang tak terbantahkan: ketahanan Indonesia sebagai suatu bangsa.
Beberapa tahun sebelumnya, berbagai analisa politik memprediksikan berakhirnya negara Indonesia sebagai dampak dari krisis multidimensional, termasuk ancaman separatisme. Namun demikian, Indonesia saat ini justru semakin berkibar dibandingkan sebelumnya.
Di samping itu, sementara sebelumnya terdapat keraguan dari beberapa pihak mengenai peranan Indonesia di dunia, saat ini justru terbentang berbagai peluang kesempatan yang perlu kita manfaatkan.
Memang, tahun mendatang menjanjikan banyak potensi bagi penguatan posisi Indonesia di dunia: masa ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendulang deviden demokratik (democratic dividend) bagi bangsa kita.
Indonesia bertekad menjadi bangsa yang mampu memperkuat kontribusinya bagi kawasan terdekatnya, Asia Tenggara, dan, pada saat yang sama, terus meningkatkan kepentingan dan kepedulian globalnya.
Indonesia juga ingin dikenal sebagai bangsa yang mampu mewujudkan visinya untuk memiliki seribu sahabat tanpa musuh (“a thousand friends and zero enemies”).
***
Dalam menjalankan politik luar negeri di 2010, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya, Indonesia tidak akan dapat mengacuhkan kondisi eksternal yang kemungkinan dihadapi.
Belajar dari tahun 2009, kita saat ini benar-benar tengah berada di tahapan yang bersifat transformasional dalam hubungan internasional.
Berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional di tahun 2009 cukup menggetarkan: krisis keuangan, ekonomi, energi dan pangan; ancaman pandemik global; serta tantangan perubahan iklim.
Semuanya itu bersifat multidimensional dan terjadi secara bersamaan.
Yang paling penting, karakter lintas-batas dan bahkan global dari berbagai tantangan ini mengingatkan kita bahwa solusi hanya dapat diupayakan melalui kerjasama internasional.
Bahkan, bangsa yang paling adidaya pun tidak akan mampu menangani berbagai tantangan tersebut sendiri, mengingat karakter tantangan yang tidak dilandaskan pada batas negara.
Tahun 2010 hampir dipastikan hal yang sama akan terjadi. Karenanya, pendekatan dan solusi multilateral harus terus diupayakan. Dengan demikian, di tahun 2010, Indonesia akan terus memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan legitimasinya yang bersumber dari keanggotaannya yang bersifat universal, harus tetap menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang mungkin kita hadapi di tahun mendatang.
Namun demikian, reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini, penting dimajukan agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi.
Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama untuk menyerukan perlunya reformasi PBB.
Demokratisasi tata kepemerintahan, pada akhirnya, tidak semata mencakup batas wilayah nasional. Demokratisasi global governance juga sama pentingnya.
***
Walaupun penanganan krisis-krisis baru yang tengah berkembang merupakan tugas PBB, pada saat yang sama, kita tidak dapat mengabaikan berbagai tantangan lainnya bagi pembangunan dan kemajuan yang sudah bertahun-tahun digeluti.
Tahun 2010 akan memiliki makna penting dalam hal ini, karena PBB akan menyelenggarakan pertemuan khusus para Pemimpin dunia untuk mengkaji kemajuan yang tercapai dalam implementasi Tujuan Pembangunan Milenium.
Salah satu hal yang juga tidak dapat diabaikan adalah masih belum tuntasnya penanganan perubahan iklim.
Meskipun tantangan ini sangat hakiki, pertemuan Kopenhagen di akhir tahun 2009, seperti telah diduga, tidak mewujudkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun demikian, penting bagi kita untuk terus memelihara momentum positif yang ada agar tercapai komitmen yang mengikat secara hukum di tahun 2010.
Jelas, berdiam diri bukan merupakan pilihan. Diplomasi Indonesia akan terus secara aktif mengupayakan konsensus dan pada saat yang sama, melalui berbagai tindakan nasional yang konkret, akan menunjukkan apa yang dapat dicapai apabila setiap bangsa menunaikan kewajibannya masing-masing.
Di tahun mendatang ini, Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat antar-bangsa. Politik luar negeri kita akan secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global.
Indonesia tetap sebagai suatu negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan dan pokok perhatian yang ada.
Upaya menjembatani tersebut akan dilakukan tidak saja dalam konteks PBB, tetapi juga di berbagai fora multilateral lainnya di mana Indonesia berperan aktif bagi penanganan sejumlah isu yang dihadapi masyarakat internasional.
Salah satu yang dapat digarisbawahi dalam hal ini adalah partisipasi Indonesia dalam G-20.
Seiring dengan penegasan status G-20 selaku forum utama bagi penanganan isu-isu ekonomi dunia, Indonesia ditantang untuk dapat menunjukkan cirinya yang khas di dalam kelompok ini: sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan negara yang menyuarakan moderasi.
Seiring dengan akan terus dihadapinya berbagai tantangan yang bersifat transformasional di tahun 2010 – pada saat yang sama, berbagai tantangan politik dan keamanan yang bersifat “tradisional“ dan sudah lama tidak menemukan penyelesaian akan terus berlanjut.
Gabungan dari tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, lama dan baru, merupakan kenyataan yang harus dapat diatasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Di Timur Tengah, berbagai kekerasan yang bersumber pada Israel dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta komitmen-komitmen yang sebelumnya disetujui masih terus berlangsung.
Indonesia akan terus mendukung secara konsisten perjuangan bangsa Palestina dan proses perdamaian yang ditujukan untuk mewujudkan suatu negara Palestina merdeka. Penggeloraan kembali upaya diplomatik oleh kelompok Quartet, termasuk Amerika Serikat, harus terus didorong.
Politik luar negeri Indonesia juga tidak akan mengabaikan berbagai kesulitan yang terus berlanjut di Afghanistan dan Irak. Masyarakat internasional tidak kurang memberikan perhatian terhadap situasi di negara-negara ini.
Indonesia juga akan berupaya memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas nasional serta prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI. Tentu saja, upaya ini akan didasarkan pada analisa kebutuhan yang diidentifikasikan oleh negara-negara tersebut.
Terlepas dari masih terus adanya perhatian mengenai persepsi ancaman nuklir di Semenanjung Korea dan Iran, tahun 2010 diperkirakan akan diwarnai kemungkinan adanya kemajuan penting dalam upaya penciptaan dunia yang bebas senjata nuklir.
Negara-negara pemilik senjata nuklir memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya pengurangan yang nyata dan dalam jumlah besar dalam persenjataan nuklir mereka.
Secara nasional, dan juga selaku Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia akan berperan aktif pada Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi (NPT Review Conference) di New York pada bulan Mei 2010.
Memang, sejalan dengan prinsip yang dimandatkan UUD 1945 bagi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta memajukan keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia akan terus berperan aktif di GNB.
Peranan ini juga dilengkapi dengan terus terlibatnya Indonesia secara aktif dalam Kelompok 77 serta Organisasi Konferensi Islam.
***
Perhatian Indonesia terhadap berbagai tantangan global di tahun 2010 ini tidak akan menurunkan komitmennya bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasannya sendiri – Asia Tenggara.
Hampir sejalan dengan transformasi demokratis Indonesia di dekade terakhir ini, periode semenjak tahun 2003 (ketika Indonesia terakhir kali memegang Keketuaan ASEAN) juga menyaksikan evolusi ASEAN menuju suatu Komunitas ASEAN. Perkembangan ini tidaklah merupakan suatu kebetulan belaka.
Bagi Indonesia, evolusi ASEAN menuju komunitas yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kepemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya keterputusan atau kesenjangan antara transformasi yang telah terjadi di Indonesia dengan di tataran regional.
Pada tahun 2010, dengan telah berfungsinya Piagam ASEAN, diharapkan Komunitas ASEAN yang menjadi harapan kita semua ini akan terus terdorong untuk terwujud pada tahun 2015. Jelas, ASEAN perlu segera mengambil langkah konkrit ke arah Komunitas ASEAN 2015.
Pada tataran kawasan yang lebih luas, tahun lalu kita menyaksikan kelahiran kembali pembahasan tata arsitektur kawasan Asia Timur maupun Asia Pasifik. Disebut “lahir kembali” karena bagi Indonesia hal ini sudah diantisipasi dengan didorongnya konsep Komunitas ASEAN.
Bagi Indonesia, komunitas Asia Timur ataupun Asia Pasifik tidak dapat terwujud tanpa adanya Komunitas ASEAN sebagai fondasi utamanya. Dengan demikian, Komunitas ASEAN berserta beragam proses “ASEAN +”, ARF, APEC dan KTT Asia Timur merupakan jalur jalan untuk menuju komunitas Asia Timur di mana ASEAN terus memainkan peranan utama. Ini merupakan visi yang akan terus memandu kita di tahun 2010.
Namun demikian, harus ditekankan pula perlunya kita memastikan bahwa di tingkat nasional, di dalam batas-batas wilayah kita sendiri, Indonesia sendiri siap, termasuk dari segi konektivitas nasional, untuk dapat memanfaatkan sepenuhnya berbagai upaya pembangunan komunitas di tingkat kawasan ini.
***
Tentu saja, upaya-upaya diplomatik global dan regional kita ini akan diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh. Sejalan dengan semboyan “seribu sahabat, tanpa musuh”, kebijakan luar negeri kita di tahun 2010 akan secara aktif berupaya meningkatkan ke tataran yang lebih tinggi hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia – Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika.
Dalam kaitan ini, di samping mendorong secara positif jalinan hubungan politik maupun hubungan antar-masyarakat (“people-to-people contact”), akan ada pula upaya yang diperbaharui dan terarah untuk mendorong diplomasi ekonomi.
Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa sumbangan nyata bagi pembangunan nasional. Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud.
Perhatian khusus juga akan diberikan pada diplomasi perbatasan – guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan atau negosiasi.
Yang tidak kalah pentingnya, politik luar negeri di tahun 2010 akan memperhatikan apa yang kita sebut sebagai “isu-isu intermestik” – yaitu isu yang mencerminkan semakin kaburnya perbedaan antara isu-isu internasional dan domestik.
Salah satunya adalah mengenai perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja.
Setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberi kontribusi bagi negara di mana dia bekerja, di samping pada saat yang sama juga memperoleh nafkah. Kenyataan ini harus dapat terwujudkan dengan lebih baik melalui pengakuan akan hak dan tanggung jawab tenaga kerja kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri di tahun 2010 akan berupaya memastikan bahwa kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut akan tersedia.
Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpa kecuali.
***
Satu isu lagi yang diperkirakan akan terus memerlukan perhatian adalah pemberantasan terorisme.
Politik luar negeri Indonesia akan terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional dan global untuk mengatasi ancaman ini. Pembangunan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci utama. Demikian pula pertukaran informasi dan intelijen.
Namun demikian, tidaklah cukup apabila upaya kita terbatas pada ini semata. Politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan terus berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme.
“Inter-faith dialogue” melalui kerjasama bilateral, regional dan antar-kawasan akan menjadi garis depan diplomasi kita. Keseluruhan spektrum “soft power” akan menempati perhatian utama kebijakan luar negeri kita.
Saya sangat berkeyakinan bahwa untuk dapat efektif, politik luar negeri memerlukan rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, demokratisasi kebijakan luar negeri akan menjadi kunci upaya kita.
Di satu sisi, tentu saja hal ini juga terkait dengan masalah substansi. Kebijakan luar negeri Indonesia harus mencerminkan transformasi demokratis di dalam negeri. Namun demikian, hal ini juga terkait dengan proses.
Mekanisme kebijakan luar negeri harus terbuka bagi interaksi dengan para pemangku kepentingan, dan terlebih lagi, terbuka bagi berbagai pemikiran dan kesempatan baru. Terutama dalam hal ini, kemitraan dan keterlibatan dengan DPR, khususnya Komisi I, sangatlah penting dan sangat kita hargai.
***
Saya sungguh-sungguh percaya bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita memiliki peluang untuk membawa peranan internasional Indonesia ke tataran yang lebih tinggi.
Sebagai negara yang terlibat secara konstruktif di kawasannya sendiri dan pada saat yang sama mampu memberikan sumbangan secara signifikan bagi isu-isu kepedulian dunia.
Peranan demikian, tentu saja, harus diupayakan melalui kualitas diplomasi kita. Peranan tersebut juga menuntut dedikasi tinggi setiap individu diplomat, seluruh pegawai Kemlu, perempuan dan laki-laki, yang secara keseluruhan membentuk mesin diplomasi kita.
Di atas itu, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan senantiasa menggarisbawahi pentingnya dukungan dan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Insya Allah.
typhoonbringer January 9th, 2010, 10:04 PM hmm sepertinya bakalan softpower minded lagi seperti taun lalu, is it good or bad? apakah kita bakal terus dijailin sama tetangga atau softpower akan berbuah manis? will see :cheers:
kaki_langit January 10th, 2010, 05:31 AM Tahun Ini Gas Kota Masuk Depok & Bekasi
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 180 miliar untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas.
RABU, 6 JANUARI 2010
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/01/15/63205_pipa_gas_300_225.jpg
VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan dana Rp 180 miliar untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jaringan gas kota di empat wilayah.
"Ini anggaran untuk tahun 2010," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo di Kementrian Energi, Jakarta, Rabu 6 Januari 2009.
Evita menjelaskan, empat wilayah yang akan dibangun infrastruktur gas kotanya yaitu Depok, Sidoarjo, Tarakan, dan Bekasi. Penyambungan itu masing-masing akan dilakukan di dua kelurahan dengan sambungan sekitar 4.000 rumah tangga.
Contoh proyek yang Benefit Cost Analysis-nya nggak beres (ini berdasarkan bocoran Bappenas) alias pemborosan doang, apalagi jika ditangani oleh Perusahaan Gas Negara ...
Ironis ... malah PLN yang sudah lama teriak-teriak membutuhkan Gas untuk pembangkitnya (PLTGU) dicuekin aja tuh ama Pemerintah ... padahal jika PLN mengalihkan seluruh sumber pembangkitnya dari BBM ke gas dan batubara maka bakalan terjadi penghematan subsidi sebesar min. Rp 15 - 25 trillion per tahun. Terakhir sewaktu PLN minta agar sebagian LNG dari Tangguh dialihkan ke PLN ditolak oleh Pemerintah ... padahal PLN berani beli dengan harga USD 6-7 per MMBTU (bandingkan jika dijual ke China cuman dihargai max. USD 2.85 per MMBTU).
Hebaat bangeet ..... Kita malah memberikan subsidi ke China (+/- USD3.0 billion per tahun) hanya dari penjualan LNG Tangguh doang ... belum lagi dari penjualan logging, batubara etc ...
Hal-hal seperti itu yang membuat gue ngelus-ngelus dada sewaktu bincang-bincang dengan corporate bankers dari negara lain mengenai kelakuan pejabat-pejabat pengambil keputusan kita ...
Karto January 11th, 2010, 12:02 AM klepeut.blogspot.com
Ternyata Ada Kaitan dengan TKI!
Penghinaan sebagian warga Malaysia terhadap Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran sekitar dua juta pekerja Indonesia di negara tetangga itu.
"Untuk memperbaiki citra bangsa, Indonesia mutlak perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, pada acara ramah tamah dan dialog dengan puluhan mahasiswa dan warga Indonesia di kampus Universitas Queensland (UQ), St Lucia, Selasa malam (22/9).
"Mengapa Malaysia menghina kita? Itu karena ada dua juta orang Indonesia (bekerja-red.) di sana," katanya. Selama Indonesia belum mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasionalnya agar mampu menyerap jutaan orang pencari kerja di Tanah Air, penghinaan bangsa lain terhadap Indonesia sulit dibendung, katanya.
Banyaknya warga Indonesia yang bekerja di berbagai sektor informal di Malaysia dan beberapa negara lain, tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan daya serap lapangan kerja di Tanah Air akibat pertumbuhan ekonomi nasional yang belum mampu menyerap lebih banyak pencari kerja, kata Sofyan Djalil.
Menurut anggota Kabinet Indonesia Bersatu kelahiran Aceh 23 September 1953 ini, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar tujuh persen, misalnya, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap hanya sekitar 2,2 juta orang, sedangkan angka pencari kerja jauh di atas daya serap lapangan kerja yang ada.
Fenomena tenaga kerja Indonesia di sektor informal di luar negeri, seperti pembantu rumah tangga, juga sudah memengaruhi citra RI di kawasan Timur Tengah. "Hanya saja, pengalaman Indonesia mengirim jutaan orang pekerjanya ke luar negeri ini bukanlah hal unik dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa besar di dunia. Jepang pun pernah mengirim para pelacur ke luar negeri dahulu," katanya.
Namun dalam tempo 40 tahun, Jepang mampu memajukan dirinya yang antara lain merupakan hasil dari pengiriman besar-besaran warganya untuk belajar di luar negeri, kata Sofyan Djalil.
Pengalaman Malaysia
Kemajuan Malaysia saat ini pun tidak terlepas dari strategi pemerintah negeri jiran itu mengirim sebanyak mungkin warganya belajar ke negara-negara industri maju, sehingga sumber daya manusianya kini umumnya "lebih baik" dari Indonesia. "Bahasa Inggris pun tidak masalah bagi mereka," katanya.
Sebaliknya Indonesia menghadapi "bottle neck" (masalah pelik-red.) pada kualitas sumberdaya manusia. "Kualitas sumberdaya manusia adalah masalah besar di Indonesia. Di Indonesia, orang-orang ’qualified’ (ahli) sangat terbatas," kata suami akademisi perempuan kenamaan, Dr Ir Ratna Megawangi MSc itu.
Sofyan Djalil mengatakan, sejak tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 yang mengawali era reformasi, Indonesia mengalami banyak kemajuan dengan reputasi internasional yang menguat, namun bangsa ini masih dihadapkan pada sejumlah "bottle neck" akibat relatif rendahnya mutu sumberdaya manusia dan kelembagaan.
Karena itu, keunggulan sumberdaya manusia lewat pendidikan yang membangun kreativitas anak didik serta pengiriman para pelajar untuk melanjutkan studi mereka hingga ke jenjang doktor di luar negeri, sangat penting bagi pembangunan masa depan bangsa, katanya.
Kepada para mahasiswa Indonesia yang kini melanjutkan studinya di luar negeri, termasuk Australia, ia meminta mereka belajar secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin memanfaatkan peluang studi yang ada dengan mengambil mata kuliah-mata kuliah di luar mata kuliah wajib dan elektif studi mereka. "Anda (mahasiswa Indonesia di luar negeri-red) adalah orang-orang terpilih karena tidak banyak warga Indonesia yang mendapat peluang ini.
Ocean One January 14th, 2010, 07:58 PM Presiden: Indonesia Harus Lebih Siap Atasi Bencana
Kamis, 14 Januari 2010
http://img.antara.co.id/stockphotos/peristiwa/20100114134656-penanggulanganbencana-140110.jpg
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kiri) didampingi Menko Kesra Agung Laksono (3 kanan), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif (kiri) dan Gubernur DKI Fauzi Bowo memeriksa isi paket bantuan bagi korban bencana.
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, saat memberi pengarahan kepada Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB), menyatakan Indonesia harus lebih siap menanggulangi bencana alam dibandingkan negara lain.
"Saya tidak ingin ketika terjadi bencana di negara kita, kontingen negara lain yang maju menanggulanginya," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang secara geografis rawan bencana, baik tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi, maupun bencana alam yang diakibatkan pemanasan global karena ulah manusia.
Pemerintah selaku penanggungjawab penanggulangan bencana sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sistem peringatan dini tsunami.
"Artinya apa, artinya adalah kita sudah siap dalam menangani bencana alam. Tetapi masih belum cukup. Saya minta kemampuan, kesiapan dan kesiagaan harus terus ditingkatkan untuk dapat menanggulangi bencana secara prima dan baik," kata Yudhoyono.
Dia mengakui, pola penanggulangan bencana alam pada masa lalu masih belum berjalan baik, terutama pada jam-jam pertama terjadi bencana alam.
"Wajar jika di jam-jam pertama bencana terjadi kepanikan, namun di situlah kita harus benar-benar siap dan siaga hingga banyak nyawa saudara-saudara kita yang terkena bencana dapat diselamatkan," tutur Yudhoyono.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada SRC-PB untuk melakukan tanggap darurat terutama pada jam-jam pertama pasca bencana.
"Jangan ada lagi, pada jam-jam pertama masih disibukkan dengan koordinasi sana sini untuk logistik, transportasi dan pendistribusian," katanya.
SRC-PB harus selalu meningkatkan kemampuan, kesiapan dan kesiagaannya untuk dapat ditugaskan setiap saat dan di mana pun, baik dalam menanggulangi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri, ujar Presiden.
Pemerintah sendiri secara bertahap tengah melengkapi alat dan perlengkapan SRC-PB terutama alat transportasi sesuai kemampuan anggaran negara.
"Namun, untuk terampil, siap dan siaga tidak harus menunggu alat dan perlengkapan lengkap dulu," tambah Presiden.
Ia menjelaskan, SRC-PB akan dikerahkan pada jam-jam pertama bencana dengan 75 personel setelah sebelumnya penanggulangan bencana dilakukan satuan di daerah.
"Jika bencana skala besar maka personel SRC-PB mencapai 550 orang dan dapat ditambah dari instansi terkait lainnya," kata Yudhoyono.
typhoonbringer January 15th, 2010, 01:24 PM Sustaining the optimism: Challenges ahead
Helmi Arman , Economist | Fri, 01/15/2010 10:46 AM | Business
In order to be sustainable, optimism should be accompanied by progress in the real sector. In this regard, a number of challenges lie ahead.
The start of 2010 has been a joyous moment for the markets. The Indonesia Composite Index has surpassed 2650 or up by five percent since end-2009.
Meanwhile yields on the 5-year government bond have fallen by 0.7 percentage points, which also means a five percent gain in price.
January is usually a time when fund managers across the world reallocate funds in their portfolios, after having gone on year-end holidays.
At the same time Indonesia was coming up with “favorable” news: planned increases in electricity tariffs were delayed and fuel price increases were apparently ruled out, thereby suppressing inflationary expectations for now. Earlier projections of imminent rate increases were also toned down accordingly.
So far the past two weeks have exhibited symptoms of a bull market. Viewed from another perspective, the delay in electricity tariff increases doesn’t seem like a step in the right direction. It is a setback in needed reforms caused by rising political risks. Yet when global liquidity is flush, even black can appear to be white.
This current episode of market optimism will have a number of implications. As for the many of us who had our feet dragged down in 2008, the time may be coming to recoup losses. The government should enjoy some slack as well, as the budget deficit can be financed at substantially lower yields.
Emerging market sovereign spreads over US treasury yields are currently compressed, hovering close to their pre-crisis levels. Just this week, the issuance of 10-year US dollar debt by the government cost an interest rate of six percent per annum.
Of course this is more expensive compared to the Philippine government bond sold at 5.76 percent just a week earlier, but it’s still much lower than the double digit rates demanded early last year.
However bull-markets do not bring all good news. There are also challenges ahead for the economy.
In 2009, the strong appreciation of the rupiah was cheered because it was a step towards normalization—following the fall of the local currency to over 11,000 against the dollar in the previous year. The rupiah strengthened naturally as imports dropped faster than exports and lead to a widening of the trade surplus against the rest of the world.
In contrast, the rapid appreciation of the rupiah towards 9,100 in the beginning of this year may have entered a new phase, one which should be closely monitored. Although Indonesia’s trade surplus remains intact, the appreciation increasingly appears to be driven by portfolio capital inflows.
Indeed on a trade weighted basis, the rupiah is still not as strong as it was before the 2008 crisis.
However after adjusting for differences in the rate of inflation among our trading partners (commonly known as real effective exchange rate analysis in economic jargon), the local currency’s strength does appear to be close to breaking pre-crisis levels.
This is of course unfavorable news for the economy, as Indonesia’s exports could become less competitive. Moreover with the implementation of the ASEAN — China Free Trade Agreement on Jan. 1, China-produced goods could become even cheaper and further drive up imports.
Thus for the monetary authorities, it looks like the task of maintaining currency stability has become ever more important this year. The global investment community’s optimism on Indonesia
should not be allowed to adversely affect the recovery of real sector economic activity.
Hence after stirring up controversy surrounding possible restrictions on foreign purchases of Central Bank Certificates (SBIs) late last year, BI could see the pressure to act further intensifying going forward. Changes may be needed to prevent BI’s monetary instrument from continually being hijacked as a vehicle to take positions on the currency.
After all in the first week of 2010, the foreign fund flows which helped drive up the rupiah were said to be stronger into SBIs compared to bonds. Year 2010 is indeed a unique year for Indonesia.
Contrary to 2009, the key risk in store is not of a full-fledged financial crisis or economic meltdown, but of a recovery to a path of mediocre growth—with reforms seeing little progress. If reality indeed falls short of expectations, the markets should brace for a correction. And maybe then, black will no longer be seen as white.
In order to be sustainable, optimism in the markets must be coupled by real sector progress. Let’s not forget that the country is still in urgent need of green-field direct investments in non-resource based sectors, as well as a revitalization of the manufacturing sector.
Hopefully the long-promised economic, legal and bureaucracy reforms aren’t further shifted downward in the government’s list of priorities, although tensions continue to rise as the Bank Century bail-out inquiry unfolds.
http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/15/sustaining-optimism-challenges-ahead.html
Ocean One January 15th, 2010, 08:45 PM BPS Gunakan Peta Citra Satelit Pada SP2010
Jumat, 15 Januari 2010
Manado (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan peta citra satelit untuk mendata penduduk sehingga mereka yang tinggal di daerah kepulauan dan terpencil sekalipun terhitung pada Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010).
"Penggunaan peta citra satelit guna menjamin tidak ada penduduk Indonesia yang terlewatkan oleh petugas pencacah," kata Kepala BPS Sulut, Jasa Bangun, di Manado, Jumat.
Peta citra satelit memakai Global Positioning System (GPS) yang memungkinkan pendataan lebih akurat dibandingkan sensus penduduk tahun 2000 (SP2000) lalu, dimana ada lokasi yang tidak terpetakan.
"SP-2000, peta yang digunakan manual, tak heran bila ada pulau yang tidak terdata, padahal ada penduduk yang tinggal, dan tahun ini dijamin semua pulau terpetakan dengan baik," kata Jasa.
Pencacahan penduduk yang tinggal di lokasi khusus atau tidak terpetakan, kata Jasa, akan menggunakan kuesioner SP2010-C2, formulir sama digunakan untuk mendata masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumah-tangganya di luar negeri.
"Pencacahan lengkap menggunakan kuesioner SP2010-C1, sedangkan yang khusus SP2010-C2, dengan daftar pertanyaan SP2010-L1 untuk listing dalam setiap blok sensus, dan SP2010-L2 mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap," kata Jasa.
Pelaksanaan SP2010 di Provinsi Sulut, direncanakan akan dipercepat satu bulan dari jadwal yang telah ditentukan pada 1-31 Mei 2010, agar tidak bertabrakan dengan waktu pemilihan kepala daerah(Pilkada) Gubernur Sulut dan bupati/walikota di tujuh kabupaten/kota berlangsung pada bulan sama.
Jasa mengatakan, pelaksanaan SP2010, merupakan amanat Undang Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dimana BPS dituntut wajib menyediakan statistik dasar.
Sensus penduduk ini, selain menghitung jumlah penduduk, juga data karakteristik kependudukan dan karakteristik sosial ekonomi penting.
Ocean One January 15th, 2010, 09:09 PM Presiden Resmikan Program Strategis Pertanahan Nasional
Jumat, 15 Januari 2010
http://img.antara.co.id/stockphotos/tokoh/djojo-winoto220507-12.jpg
Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto.
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan program-program strategis pertanahan untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Acara digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu dimulai pukul 09.00 WIB di Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat.
Salah satu program yang akan diluncurkan pada acara tersebut adalah Layanan Rakyat untuk Serifikasi Tanah (Larasita). Larasita yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak itu diharapkan mampu menghilangkan praktik percaloan tanah.
Ketua BPN Joyo Winoto ketika melaporkan persiapan acara itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu 13 Januari 2010 mengatakan Larasita akan diluncurkan dalam bentuk kapal motor untuk layanan sertifikasi tanah bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Larasita diharapkan mampu memfasilitasi percepatan program-program pertanahan, di antaranya adalah legalisasi pertanahan, reformasi agraria, pengurusan tanah terlantar, dan penyelesaian sengketa serta konflik pertanahan.
Sebelum diluncurkan sebagai program nasional, Larasita diujicobakan di 14 kabupaten/kota. Dari hasil uji coba, Larasita mampu memangkas aktivitas serta meringankan beban masyarakat.
Hingga akhir 2008, Larasita dikembangkan di 124 kabupaten/kota atau seperempat wilayah Indonesia. Pada 2009, BPN menambah jangkauan program Larasita di 134 kabupaten/kota, sehingga pada akhir 2009 sekitar 60 persen wilayah Indonesia telah terjangkau program tersebut.
aksjiah January 18th, 2010, 06:07 PM moved to another thread
Ocean One January 22nd, 2010, 04:47 PM Indonesia Perlu Lembaga Pengendalian Penyakit
Jumat, 22 Januari 2010
DENPASAR, KOMPAS.com - Gurubesar Universitas Udayana Prof Dr drh I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengatakan, Indonesia memerlukan lembaga pengendali dan pencegahan penyakit. Hal itu didasarkan atas ancaman penyakit menular, terutama yang disebabkan oleh virus, kata Prof Ngurah Mahardika, gurubesar tetap bidang virologi Unud, di Denpasar, Jumat (22/1/2010).
Ia mengatakan, lembaga yang perlu dibentuk di Indonesia itu mirip dengan "Centre for Disease Prevention and Control (CDC)" di Amerika Serikat. Lembaga tersebut siap siaga mengkaji berbagai permasalahan penyakit menular serta memberikan rekomendasi untuk menanggulangi penyakit tersebut secara cepat dan tepat.
"Hal itu penting dilakukan, mengingat penyakit yang disebabkan virus baru dapat menjadi ancaman serius, yang tidak hanya kesehatan tetapi juga perekonomian masyarakat. Sementara virus baru bisa saja berasal dari virus lama yang berubah, atau karena perubahan lingkungan," ucapnya.
Mahardika yang juga Kepala Laboratorium Biomedik dan Biologi Molekuler Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unud menambahkan, lembaga yang diperlukan itu tidak hanya untuk penyakit baru, namun juga untuk mengantisipasi perkembangannya.
"Dalam penyakit rabies, misalnya, kasus orang yang meninggal karena digigit tikus terjadi di Bali beberapa hari lalu. Orang diberitakan ramai minta vaksin antirabies, karena pernah digigit tikus juga," tuturnya.
Jika Indonesia telah memiliki CDC, bisa segera melakukan pengkajian terhadap masalah yang sebenarnya dan memberikan rekomendasi berbasis pengetahuan terbaik.
Prof Mahardika menjelaskan, virus baru bisa dari dalam negeri maupun menular dan menyebar dari mancanegara.
Orasi yang diberi judul "Virus: the beauty and the beast (si cantik dan si buruk rupa)" itu, memandang virus sebagai mahluk yang menguntungkan dan sekaligus merugikan.
"Virus itu `mahluk halus". Ukurannya sekitar satu per lima puluh ribu tebal helai rambut saja, ujar Prof Mahardika seraya menjelaskan, sekalipun kecil, jika masuk ke dalam sel hewan dan manusia, menjadikan sel itu sebagai mesin peng-copy dirinya.
Masyarakat mengenal virus sebagai agen penyakit, bahkan sangat ganas dan mematikan. Contohnya rabies, flu burung, flu babi, HIV/AIDS, dan Ebola. Namun pada sisi lain virus dapat menjadi teman. Mahluk super-kecil itu dapat menjadi vektor untuk protein yang berguna bagi kesehatan hewan dan manusia.
Dalam riset yang berkembang belakangan ini, virus bahkan dijadikan vektor untuk pengobatan kelainan genetik dan tumor, tutur Mahardika. Empat gurubesar lainnya yang akan dikukuhkan itu meliputi Prof Sri Maliawan (ahli bedah syaraf), Prof I Wayan Windia (ahli hukum adat), Prof Made Wiryana (ahli anastesi), dan Prof I Made Sukadana (ahli teknik sipil rumah tahan gempa).
Ocean One January 22nd, 2010, 05:02 PM Ada 4.000 Anak Indonesia di Penjara
Jumat, 22 Januari 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2008/03/27/062605p.jpg
SIDOARJO, KOMPAS.com — Belum lagi surut segala masalah yang terkait dengan maraknya anak jalanan di kota-kota besar Indonesia, kini terdengar lagi data terbaru yang cukup mengagetkan. Tahukah Anda, hingga saat ini tak kurang dari 4.000 anak Indonesia mendekam di dalam penjara.
Melihat data ini, tak ada pilihan lain kecuali menciptakan sebuah terobosan atas penghukuman dan pembinaan baru bagi para penerus bangsa ini. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, sebagian dari anak-anak itu bukan pelaku kriminal kambuhan. Sebagian masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan akibat kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan di Sidoarjo, Jumat (22/1/2010).
Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tengah berupaya mencari terobosan cara penghukuman dan pembinaan. Tidak semua pelaku kejahatan harus masuk penjara. "Kalau kejahatannya ringan, sebenarnya bisa dibina di luar penjara," ujarnya.
Pihaknya juga sedang mendata penghuni penjara yang sudah berusia lanjut, pengguna narkotika, penderita sakit berat, dan anak-anak. Jika dimungkinkan, mereka akan dikeluarkan dari penjara dan dibina di tempat lain.
iForce January 23rd, 2010, 04:21 AM -
Kenapa pemerintah kita ga bayar dan datangkan Management dan para ahli dari negara berpengalaman. Memang akan mahal, tapi di jangka panjang efeknya akan lebih besar dan lebih murah dari pada Piara birokrat lokal ga kompeten di bidangnya.
Gw stuju kalau pasar "konsultan" di Indonesia belum seramai di negara maju. Tapi bukan berarti gak ada sama sekali. Pemerintah aware akan keberadaan konsultan ini dan sering menggunakannya. Tapi seperti komentar sebelumnya: implementasi dan konsistensi follow-up selalu jadi masalah...
Anyway, kadang ada kasus dimana tidak meng-hire konsultan justru menjadi kunci sukses. Bisa dibaca kasus transformasi BRI di sini..
http://www.adb.org/Documents/Books/Restructuring-Financial-Institutions/financial-institutions.pdf
I'm not against consultant. But this BRI case is interesting.
Excerpt from the report:
"...Bank Rakyat Indonesia (BRI) and its transformation from a loss-producing, overstaffed state-owned bank to the most profitable bank with the largest microbanking network in Indonesia. This transformation established BRI as the world’s most successful large-scale
commercial microfinance provider...
... One might have expected that the government would award a management contract to an international consulting firm and redefine BRI’s mission. The government did the opposite. All directors, commissioners, and senior officers were selected from the state apparatus, having served in senior positions in state banks or other state institutions. At the same time, BRI’s historic focus on micro and SME finance since its inception in 1895 was reconfirmed, and its corporate
lending was reduced and restructured. This strategy turned out to be immensely successful..."
:cheers:
Ocean One January 26th, 2010, 05:12 PM 16 Kebun Raya Daerah Sedang Dibangun
Penambahan ini diharapkan dapat melestarikan tumbuhan yang ada di daaerah setempat.
SELASA, 26 JANUARI 2010
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/05/18/70831_istana_bogor_dilihat_dari_kebun_raya_bogor_300_225.jpg
Istana Bogor dilihat dari Kebun Raya Bogor
VIVAnews – Sebanyak 16 Kebun Raya daerah sedang di bangun di 14 provinsi di Indonesia. Penambahan jumlah kebun raya di Indonesia diharapkan dapat melestarikan tumbuhan yang ada di daaerah setempat dan juga kelestarian lingkungan.
"16 kebun raya ini akan melengkapi empat kebun raya yang telah lama ada yakni Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan kebun raya "Eka Karya" Bali yang berada dibawah pengelolaan LIPI," ujar Kepala LIPI Umar Anggara Z, Selasa 26 Januari 2010.
Ia mengatakan, pembangunan ini menambah deretan jumlah kebun raya di Indonesia, Kebun Raya Solok, Kebun Raya Minahasa dan Kebun Raya Kendari dan tiga kebun raya daerah terbaru, dimana penyusunan master plan telah selesai tahun ini.
Tingginya antusiasme daerah untuk membangun kebun raya, membuat jumlah kebun raya bertambah dengan pesat di daerah. Pentingnya keberadaan kebun raya untuk kelestarian lingkungan juga salah satu pilihan penting bagi daerah yang akan membangun kebun raya.
Sementara itu Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH) LIPI, Prof, Dr Endang Sukara mengatakan, keberadaan kebun raya di berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu solusi strategis bagi upaya penyelamatan tumbuhan Indonesia dari ancaman kepunahan.
"Keberadaan kebun raya di provinsi nantinya dapat menyelamatkan flora endemik di daerahnya, selain itu kebun raya juga berfungsi sebagai tempat riset, pendidikan dan wisata,"tegasnya.
Ocean One January 28th, 2010, 04:11 PM Tahun Ini Seluruh Provinsi Ditargetkan Terapkan Perizinan Satu Pintu
Kamis, 28 Januari 2010
TEMPO Interaktif, Semarang - Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan tahun ini seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sudah menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
“Target semula tahun 2012, tapi kita ajukan menjadi 2010. Hal ini untuk mempercepat masuknya investasi,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan di Semarang, Kamis (28/1). Saat ini, lanjut Gita, baru Kawasan Otorita Batam yang sudah menerapkan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bahkan sudah dalam dalam layanan elektronik.
Dengan pelayanan satu pintu ini, diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia naik 10 sampai 15 persen. Tahun 2009, total investasi yang masuk mencapai Rp 135 triliun.
Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan mempermudah mengurus perizinan. Perizinan yang syarat pengeluarannya harus melalui beberapa instansi, dengan sistem ini, beberapa instansi sudah dikumpulkan dalam satu tempat. Jika sebelumnya pengeluaran izin membutuhkan waktu 70 hari, dengan sistem ini bisa diperpendek menjadi 40 hari.
Mimihitam January 28th, 2010, 05:13 PM Part 1 of 2: Indonesia and the world 2010
Marty M. Natalegawa , Jakarta | Tue, 01/26/2010 10:22 AM | Opinion
By any measure, the first decade of the 21st century has been a momentous one for Indonesia. The decade witnessed the transformation of Indonesia into what has been hailed as the third largest democracy in the world.
As a result, some one quarter billion of humanity now enjoys the civil and political rights, in addition to economic and social rights hitherto denied them. A solid evidence that democracy, Islam and modernity can go hand in hand.
Not least, the past decade has proven another indisputable fact: the resilience of the Indonesian nation. Where once political obituaries were written about the demise of Indonesia gripped by multi dimensional crisis, not least separatist threats, Indonesia today is thriving as never before. Above all, where once self-generated doubts were common among some quarters about Indonesia’s role in the world, today opportunities abound.
Indeed, where foreign policy is concerned, the year ahead promises much in solidifying Indonesia’s place in the world: the reaping of its democratic dividend. A nation able to strengthen its contribution within its immediate region of Southeast Asia and yet at the same time enhancing its global interests and concerns. A nation able to concretize its vision of a thousand friends and zero enemy. All aimed at promoting its national interests.
Of course, in carrying out its foreign policy this year, Indonesia, like other nations, cannot be oblivious to the external milieu it is likely to face. If the past year provides any guide, it is that we are truly in the midst of a transformational phase in international relations. The tests the international community faced in 2009 make for a depressing list: financial, economic, energy and food crisis; threat of global pandemic; the challenge of climate change.
These are just a few examples. Multifaceted in its form and simultaneous in time. Their trans-boundary and indeed global nature remind that comprehensive solutions can be found only by means of international cooperation. Even the mightiest of nations find it impossible to address issues whose enduring characteristic is their non conformity with state boundaries. The year 2010 is unlikely to be any different. Thus, multilateral approach and solutions remain indispensable.
In 2010, Indonesia will continue to invest heavily in its multilateral diplomacy. The United Nations must remain central in addressing the various global challenges and crisis we are likely to face in the year ahead. To be effective, however, reform of the UN, in particular its Security Council, to better reflect the contemporary world, is essential.
Indonesia will continue to be at the forefront in promoting the role of the United Nations in tackling global crises and at the same time in calling for its reform. Democratization of governance, after all, extends beyond national boundaries. Democratization of global institutions and governance is equally key.
While confronting newly arisen crisis is the task of United Nations, its Charter-mandated responsibilities in promoting economic development and progress cannot be held in abeyance. The year 2010 will be particularly significant as the UN convene a special leaders meeting to review progress made in implementation of the Millennium Development Goals.
Also not to be ignored is the unfinished business of climate change. Despite the nature of the challenge, the Copenhagen conference at the end of 2009, as anticipated, did not quite produce the legally binding outcome. Yet, it is important that positive momentum continue to be built with the objective of reaching a legally binding commitment during the course of 2010. Inaction is not an option.
Indonesia’s diplomacy will continue to actively strive to promote consensus and, at the same time, through concrete national actions, demonstrate what can be achieved if each nation shoulder its own responsibilities. Indeed, the year ahead is expected to bear witness to an enhanced role by Indonesia in building bridges among divides.
Our foreign policy will consistently project Indonesia as part of the solution to various global challenges; of a country keen to accentuate the overlapping of interests and concerns rather than competing interests and concerns. Such bridge-building endeavor will extend beyond the United Nations to include other multilateral fora within which Indonesia is active and in confronting the multitude of issues confronting the international community. Of note, among them, is Indonesia’s participation within the G20.
As G20 confirms its status as the premier forum on economic issues, Indonesia is challenged to carve a niche within the Group that is unique to itself as the world’s third largest democracy, the country with the world’s largest Muslim population and a voice of moderation. While we are likely to continue to confront transformational challenges in 2010 – at the same time, perennial and “traditional”, political and security challenges will continue. This mix of the traditional and non-traditional; the old and new is a reality that challenges the conduct of our foreign policy.
In the Middle East, Israeli-sourced violence and violation of international law and previously agreed commitments persist. Indonesia will continue to consistently support the Palestinian cause and the peace process aimed at realizing an independent Palestinian State. The reinvigoration of diplomatic efforts by the Quartet, including the United States, must be encouraged. Nor would Indonesia’s foreign policy in 2010 be oblivious to continuing difficulties in Afghanistan and Iraq.
There has not been a deficit of international attention on the situation in the aforementioned countries. Indonesia for its part will stand ready to contribute in a manner that is in keeping with its own capacities and foreign policy principles and, of course, based on the assessed needs identified by the countries themselves.
Despite the renewed attention on the perceived nuclear threat on the Korean Peninsula and Iran, the year 2010 is likely to be notable for the likely promise it offers to make substantial progress on efforts to create a world free of nuclear weapons. The responsibilities resting on the nuclear weapon states to ensure deep cuts in their nuclear armaments are clear.
Nationally, as well as Coordinator of the Non-Aligned Movement on disarmament issues, Indonesia will play an active role in the forthcoming NPT review Conference in New York in May 2010. Indonesia also will continue to play an active role within the NAM. Such a role will be complemented by continued active engagement within the G77 as well as the Organization of the Islamic Conference.
The writer is Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The article is an abridged version of the minister’s annual policy statement on Jan. 8.
http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/26/part-1-2-indonesia-and-world-2010.html
Ocean One January 28th, 2010, 07:23 PM Akhir 2011 Semua WNI Harus Punya NIK
Kamis, 28 Januari 2010
Jakarta (ANTARA News) - Seluruh warga negara Indonesia pada akhir 2011 harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal dan berlaku seumur hidup.
Dalam mewujudkan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang di Jakarta Kamis meminta para petugas kantor kependudukan dan catatan sipil aktif mensosialisasikan kewajiban kepemilikan NIK dimaksud.
Masalah NIK ini telah diatur dalam UU No 26/ 1966 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa paling lambat lima tahun setelah UU ini ditetapkan, maka setiap warga sudah harus memiliki NIK.
Saut Situmorang mengatakan para petugas dinas kependudukan dan catatan sipil pada setiap daerah harus bersikap proaktif atau melakukan "jemput bola", misalnya bekerja sama dengan ketua RT dan RW di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, petugas rumah sakit juga bisa bersifat proaktif dengan minta formulir bagi setiap kelahiran.
Ia menyebutkan saat ini sedang dilakukan uji coba di enam daerah yakni Denpasar, Jembrana, Yogyakarta, Padang, Makassar , serta Cirebon. Kegiatan uji coba ini akan sangat penting bagi pembuatan pola dasar atau "grand design" sistem administrasi kependudukan yang bersifat nasional.
Saut menjelaskan pula bahwa pembuatan NIK bagi setiap warga ini sangat penting karena berkaitan dengan pembuatan elektronik kartu tanda penduduk(e-KTP), untuk setiap warga yang sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah.
NIK tidak hanya bermanfaat bagi pembuatan e-KTP nasional tapi juga bagi penyusunan paspor, NPWP, serta SIM dan polis asuransi.
Saut Situmorang mengatakan dengan adanya NIK dan kemudian e-KTP yang bersifat nasional itu maka bisa dicegah pembuatan KTP palsu atau "dobel KTP" seperti yang sering terjadi selama ini. Dengan adanya NIK serta e-KTP, maka seseorang yang sudah memiliki e-KTP sudah tidak bisa lagi membuat KTP di tempat lainnya, karena e-KTP pertamanya sudah tercatat secara elektronis.
Saut mengatakan pula jika seseorang sudah memiliki e-KTP, maka jika pindah ke daerah lainnya tidak perlu membuat KTP baru, karena yang harus dilakukannya hanya melapor diri ke pejabat setempat . Sementara itu, jika seorang penduduk Jakarta misalnya ingin membeli tanah di Yogya, maka ia cukup menggunakan e-KTP yang dikeluarkan di Jakarta.
Ocean One January 28th, 2010, 07:38 PM SEKALI BELI UNTUK SEMUA MODA TRANSPORTASI
Pemerintah Kaji Penerapan E-Ticket
Kamis, 28 Januari 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/12/04/1526271p.JPG
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik tiket (e-ticket) yang akan menghubungkan semua sarana transportasi umum untuk memudahkan akses dan menekan biaya transportasi.
"E-ticket sedang betul-betul digarap oleh Kementerian Perhubungan, aplikasinya memang masih perlu waktu tapi sistemnya sudah ada di Kementrian Perhubungan," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, saat jumpa pers, di kantornya, Jakarta, Kamis ( 28/1/2010 ).
Menurutnya, e-ticket tersebut sudah diuji cobakan di Jakarta pada angkutan trans jakarta (busway) dan kereta api, dengan penerapan tiket terusan. Nantinya, penumpang hanya perlu membeli satu tiket dan dapat digunakan ke sistem angkutan umum lainnya. "Jadi, misalnya hanya beli tiket busway saja nanti bisa dipaka untuk terusan naik kereta api," kata Hatta mencontohkan.
Dalam waktu dekat, uji coba juga akan dilakukan pada angkutan Kereta Api dan Pesawat Garuda Indonesia. Diharapkan, sistem ini dapat memberi kemudahan dan menekan cost penumpang. "Penerapan e-ticket ini juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum massal dalam hal perpindahan antar moda transportasi," tandasnya.
Ocean One January 29th, 2010, 07:40 AM Pemerintah Adopsi Penuh Standar Tender Internasional
Kamis, 28 Januari 2010
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengadopsi penuh standar tender internasional yang dibuat Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC) tidak hanya pada pekerjaan yang dibiayai pemerintah tetapi juga swasta, kata Kepala Badan Pembina Konstruksi dan SDM Kementerian Pekerjaan Umum, Sumaryanto Widayatin di Jakarta, Kamis.
"Selama ini standar FIDIC baru diterapkan untuk tender yang dibiayai pinjaman luar negeri serta proyek-proyek EPC (Enginering, Procurement, Construction), ke depan semua pekerjaan termasuk yang kecil-kecil akan mengadopsi sistem ini," kata Suamryanto.
Menurut Sumaryanto, penerapan standar internasional FIDIC dapat diterapkan swasta karena di dalamnya sudah mengatur soal bisnis yang biasa diterapkan di luar negeri.
Dia mengatakan, pemerintah harus segera menerapkan FIDIC dalam proses tender apabila ingin masuk dalam pasar konstruksi internasional.
Salah satu persyaratan yang membedakan dalam tender yang mengaplikasikan FIDIC dimasukannya denda bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kesepakatan, katanya.
Menurut Sumaryanto, dimasukannya denda akan membuat semua pihak yang terlibat mematuhi tugas dan tanggungjawabnya sehingga menghindarkan terjadinya sengketa hukum (dispute).
"Sebetulnya pelaku jasa konstruksi menghindarkan terjadinya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mereka lebih suka apabila atur, tendernya lebih jelas," ujarnya.
Sumaryanto mengatakan, sebenarnya semua proyek yang dibiayai pemerintah sudah mengadopsi FIDIC meski belum menerapkan 100 persen (strick).
Penerapan FIDIC 100 persen sudah diatur dalam Perpes Pengadaan Barang dan Jasa, serta diharapkan dalam tiga tahun mendatang konsep ini sudah diterapkan, jelasnya.
Ocean One January 29th, 2010, 05:55 PM Pengadaan Pesawat Kepresidenan Direalisasikan 2011
Jum'at, 29 Januari 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski terus dikritik, pemerintah memastikan pengadaan pesawat khusus kepresidenan tetap akan dilanjutkan. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan program tersebut baru akan terealisasi pada 2011 mendatang.
"2011, masih lama kan?" ujar Sudi saat ditanya kapan pesawat kepresidenan akan terealisasi usai mengikuti seminar dan pameran 'Feed Of The World' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (29/01).
Sudi menambahkan untuk kebijakan tersebut hingga kini masih dibahas antara pemerintah dengan DPR. Keputusan akhirnya, juga atas hasil pembahasan dari kedua belah pihak."Kita harus sama-sama lagi dengan DPR," katanya.
Sebelumnya, Sudi menyatakan pengadaan pesawat kepresidenan dilakukan atas usul dari DPR. Alasannya, karena lebih murah dari pada terus menyewa.
Hingga saat ini, pengadaan pesawat kepresiden, masih dalam proses. Diperkirakan pesawat yang akan dibeli berjenis Boeing karena pihak Sekretariat Negara sudah pernah mengunjungi ekspose pabrik pesawat tersebut.
Sementara itu, seperti dikonfirmasi sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai pemerintah tidak transparan saat mengajukan persetujuan pengadaan pesawat khusus untuk kepresidenan. Waktu itu, pemerintah belum mengajukan harga total dari pesawat tersebut, tetapi sudah meminta persetujuan pembayaran uang muka untuk tanda jadi pembelian pesawat senilai Rp 200 miliar.
Anggaran juga direncanakan diambil dari Anggaran 999.06 atau Pos Belanja Lain-lain di APBN 2010. Padahal, pos belanja lain-lain adalah untuk anggaran dengan kategori yang belum bisa diprkirakan, seperti anggaran bencana alam,
F-ian January 30th, 2010, 07:49 AM ^^ wish it was made by Dirgantara instead of Boeing...:ohno: tp bukan yg propeller lah yg N230..
Mimihitam January 30th, 2010, 05:04 PM Part 2 of 2: Indonesia And The World 2010
http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/marty3.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80
Marty M. Natalegawa | The Jakarta Post | Opinion
Indonesia’s preoccupation with various global challenges in 2010 will not be at the expense of its commitment to contribute to peace, stability and prosperity of its own region – Southeast Asia.
Almost mirroring Indonesia’s democratic transformation over the past decade, the period since 2003 when Indonesia last held the Chairmanship of ASEAN, has witnessed ASEAN’s own evolution towards an ASEAN Community.
This development has not been an accident. For Indonesia, the evolution of an ASEAN that is more alert to democratic principles and good governance is critical to ensure that there would not be a disconnect or divide between the transformation that has taken place within Indonesia and the regional milieu.
In 2010, with the Charter in place, ASEAN has all the Community which we all aspire by 2015. The urgency of concrete action by ASEAN cannot be underestimated.
In the broader region, the past year saw renewed interest in the idea of an East Asia or Asia-Pacific wide regional architecture. Renewed because for Indonesia it is a debate that we had anticipated by forging ahead with the concept of an ASEAN Community.
For Indonesia, there cannot be an East Asian community or an Asia Pacific without an ASEAN Community as its core constituent. Thus, the ASEAN Community, the various “ASEAN +” processes, the ARF, APEC and East Asia Summit constitute a multi-pronged path towards an East Asia community with ASEAN playing a central role. This is a vision that will continue to guide us in 2010. A notable emphasis, however, is the need to ensure that nationally, within our own borders, Indonesia itself is ready, including in terms of its national connectivity, in order to fully benefit from the regional community-building efforts.
Our global and regional diplomatic efforts will be underpinned by solid bilateral diplomacy. In keeping with the tagline “one thousand friends, zero enemies”, our foreign policy in 2010 will actively seek to raise to a higher level existing ties with countries in all corners of the globe – the Asia-Pacific, Africa, Europe and the Americas. In this connection, besides the promotion of positive political and people-to-people relations, there will be renewed and focused efforts to promote economic diplomacy.
The promotion of trade, investment and tourism is critical to ensure that foreign policy brings tangible contribution to our development efforts. The foreign policy machinery will be galvanized for this purpose. A special focus for our efforts will be in border diplomacy – namely to make headway in addressing outstanding border delineation and demarcation issues with neighboring states through negotiations. Not least, foreign policy in 2010 will also be cognizant of so called “intermestic issues” – those which reflect the blurring of boundaries between international and domestic issues.
One such issue is the question of protection of our nationals overseas, principally Indonesian workers overseas. Indonesian foreign policy will strive to ensure a better recognition that there is natural mutually beneficial relationship between the host country and the sending country: that each Indonesian worker is after all making contribution to the country in which he/she finds employment, while conversely earning their living. This fact must find better manifestation in the manner in which the responsibilities and rights of workers overseas are recognized.
Indonesian foreign policy in 2010 will strive to ensure that the necessary legal frameworks are in place. Above all, however, Indonesian foreign policy, indeed, each and every Indonesian diplomat, will continue to be imbued with the principles of partiality towards and protection for Indonesian nationals – without exception. One issue that is also likely to continue to preoccupy is the efforts to overcome terrorism.
Indonesia’s foreign policy in 2010 will continue employing bilateral, regional and global efforts to overcome this threat. It will also continue to address the so-called conditions conducive or root causes of terrorism. Inter-faith dialogue through bilateral, regional and inter-regional cooperation will be at the forefront of our diplomacy. Indeed, the entire spectrum of “soft power” will occupy a central place in our foreign policy. I am of the firm view that to be effective, foreign policy demands a strong sense of ownership and participation by the stakeholders.
Thus, democratization of Indonesian foreign policy will be key. On the one hand, this of course, relates to substance. Indonesian foreign policy as we begin this second decade of the 21st century must reflect the democratic transformation within. However, it also relates to process. The foreign policy machinery must be open to interaction with stakeholders and, above all to new ideas and opportunities.
The partnership and engagement with the DPR (the House of Representatives), more specifically its Commission I, is especially valued and critical. Foreign policy and diplomacy unites. I do genuinely believe that Indonesian foreign policy stands at a cross road. We have an opportunity to take Indonesia’s international role to another level. A country engaged constructively in its own region and at the same time able to contribute significantly to global issues and concerns. Such a role, of course, must be earned through the quality of our diplomacy. Through the contribution of the men and women who make up our diplomatic machinery, whose dedication and hard work I wish to acknowledge today.
Above all, through the support and partnership of all stakeholders. InsyaAllah (God willing).
The writer is Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The article is an abridged version of the minister’s annual policy statement on Jan. 8, 2010.
http://goodnewsfromindonesia.org/2010/01/29/indonesia-and-the-world-2010-part-2-of-2/
mouRINHO January 31st, 2010, 03:07 PM saya pernah mengkhayal, kalo saja indonesia dipimpin orang yg "hebat dan brilian", kayak Lee Kuan Yew nya singapura yg punya otak bisnis yg cemerlang, bebas korupsi, semua hasil SDA dinikmati semua rakyat, maka pembangunan infrastruktur kita seharusnya bisa begini :
1. jembatan jawa-sumatra (selat sunda) seharusnya sudah diresmikan pada tahun 2000
2. jembatan suramadu, sudah ada sejak 1990
3. sudah ada kereta super cepat di jawa dan sumatera sejak tahun 2000
4. sebagai kota megapolitan, monorail dan sub-way di jakarta sudah operated sejak tahun 1995
5. trans jawa dengan jalan tol dari ujung barat ke timur sudah jadi sejak 1980
6. trans sumatera dengan jalan tol dari sabang sampai lampung sudah selesai pada 1995
7. trans kalimantan dengan jalan tol akhirnya selesai pada 1997
8. trans sulawesi dengan jalan tol juga selesai pada 1997
10. karena saya di samarinda, sudah ada minimal 3 jembatan yg melintasi mahakam di samarinda sejak 1995
11. kota-kota luar jawa di wilayah timur juga jadi kota metropolis, kayak samarinda,balikpapan,banjarmasin,manado,makassar,palu,ambon,jayapura dan mataram sejak tahun 1995-an
12. batam menjadi saingan berat singapura sebagai kota wisata, belanja dan hiburan kelas dunia sejak tahun 1990-an
13. sudah ada sirkuit internasional buat GP dan F1 sejak 2003
14. kita tak perlu kirim TKI banyak2, karena semua orang di indonesia bekerja dan makmur sejak 1990-an
15. kita punya universitas terbaik di Asia yaitu UI,ITB dan UGM sejak 1985
16. kita sudah kembali jadi host asian games pada 1990 karena punya banyak sport center kelas dunia di seluruh wilayah indonesia
17. prestasi olahraga kita 5 besar Asia
18. kita punya stadion terbesar dan tercanggih di Asia
19. kita punya gedung tertinggi di dunia, Pertamina Tower yg diresmikan tahun 1998!!!
dst............. silakan lanjutken mimpi kita tuk diwujudkan jadi kenyataan!!!! ...... :cheers::)
Ocean One February 2nd, 2010, 09:04 PM Presiden Yudhoyono Terima Penghargaan Internasional
Selasa, 02 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Cianjur - Setelah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpangaruh di dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhyono kembali akan menerima penghargaan internasional. "Ini pengakuan setelah tahun lalu mendapat penghargaan 100 orang berpengaruh," kata Staf Khusus Presiden Bidang Urusan Luar Negeri Dino Patti Jalal di Istana Presiden Cipanas, hari ini.
Dino enggan menyebutkan penghargaan apa yang akan diterima Presiden Yudhoyono. Ia hanya mengatakan penghargaan akan diserahkan 4 Februari di Hongkong. "Saya yang akan mewakili," kata Dino.
Penghargaan ini, Dino melanjutkan, menunjukkan pengakuan dunia atas kepemimpinan Yudhoyono. "Kita boleh bangga," ujarnya.
Ocean One February 2nd, 2010, 09:04 PM Ade Armando: Industri Pertelevisian Kita Busuk
Selasa, 2 Februari 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2008/01/22/140246p.jpg
DEPOK, KOMPAS.com — Media televisi sebenarnya dapat menjadi sebuah kekuatan utama dalam membangun rasa kebangsaan dan keberagaman Indonesia. Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan, betapa perkembangan industri televisi di Indonesia justeru antikeberagaman.
Demikian diungkapkan pengamat televisi dari FISIP UI, Ade Armando, dalam presentasinya di seminar "Indonesia Leadership Initiative (ILI) 2010" menyambut Dies Natalis Ke-42 FISIP UI di Kampus UI, Depok, Selasa (2/2/2010). "Tanpa kita sadari, dominasi 10 stasiun televisi komersial telah menjadikan sistem pertelevisian kita busuk dan itu hanya terjadi di Indonesia," ujar Ade.
Ade mengatakan, kondisi tersebut berlangsung selama hampir 20 tahun dan menjadi persoalan terbesar karena dominasi pada sistem pertelevisian oleh stasiun-stasiun televisi secara komersial tersebut bersifat sentralistik sebagai "penjajahan oleh Jakarta".
"Siaran dominan sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan langsung dari Jakarta ke rumah-rumah penduduk di Indonesia tanpa melalui perantara lokal, seperti stasiun relai di setiap daerah. Yang benar sampai sejauh ini hanyalah TVRI dengan berbagai stasiun pembantu di daerah untuk menyiarkan berita daerah," ujar Ade.
Implikasinya, lanjut Ade, terjadi penjajahan ekonomi yang menyebabkan industri televisi di daerah tidak berkembang. Setiap tahun, belanja iklan hingga puluhan triliun dikucurkan ke kantong-kantong 10 stasiun televisi komersial tersebut. Ade mengutip data Media Scene, pemasukan iklan televisi komersial tersebut pada 2007 mencapai Rp 23 triliun dan tidak dinikmati sama sekali oleh daerah.
"Pendapatan dari rating itu hanya dinikmati oleh mereka yang di Jakarta, daerah tidak menikmati. Akibatnya, lapangan pekerjaan di industri pertelevisian pun hanya berkembang di Jakarta, daya tarik industri broadcast pun lebih kuat di Jakarta, demand untuk daerah sangat kurang," ujarnya.
Ocean One February 3rd, 2010, 04:04 PM Benahi Citra Indonesia
Rabu, 3 Februari 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/08/06/1332028p.jpg
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum dapat memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang aman untuk dikunjungi para wisatawan asing dan memiliki daya tarik tinggi bagi para investor asing untuk menanamkan modal. Hal ini terjadi karena fungsi kehumasan di instansi pemerintah dan pelaku usaha belum berjalan dengan baik.
Ketua Asosiasi Hubungan Masyarakat Internasional (IPRA) untuk Indonesia Ahmad Fuad Afdhal memaparkan hal itu dalam jumpa pers Konferensi IPRA Internasional 2010, Rabu (3/2/2010), di Hotel Mulia, Jakarta. Acara itu dihadiri para anggota IPRA dari berbagai negara di dunia.
Menurut Ketua Umum IPRA Elizabeth Goenawan Ananto, selama ini fungsi kehumasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak praktisi kehumasan baik di instansi pemerintah maupun swasta cenderung hanya menjalankan fungsi promosi dan publikasi. Padahal, seharusnya praktisi kehumasan bisa memainkan peran strategis dalam meningkatkan reputasi baik perusahaan maupun instansi pemerintah.
"Tidak ada juru bicara pemerintah yang bisa mengklarifikasi suatu persoalan agar tidak ada salah interpretasi. Yang ada hanya juru bicara Presiden maupun Wakil Presiden. Hal ini membuat komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif dan tidak sampai ke masyarakat maupun komunitas internasional dengan baik," kata Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Muslim Basya.
Padahal untuk memulihkan citra Indonesia yang terpuruk akibat berbagai persoalan keamanan dan politik, fungsi kehumasan harus dijalankan dengan baik. Selain membangun jaringan di tingkat regional dan internasional, peran kehumasan diperlukan untuk memperbaiki citra Indonesia dan menarik minat para wisatawan dan investor asing.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan, komunitas praktisi kehumasan diharapkan mengajak masyarakat umum yang berinteraksi dengannya agar menjalankan etika komunikasi yang baik. " Hal ini penting agar dinamika masyarakat, dan tanpa mengurangi kebebasan berpendapat dan berdemokrasi, dapat menjunjung etika profesionalisme sesuai fungsi dan profesi masing-masing," kata dia.
"Kami berharap komunitas praktisi kehumasan Indonesia maupun internasional secara aktif memetakan kembali bagi optimalisasi peran kehumasan secara lebih komprehensif," ujarnya.
Komunitas humas yang umumnya memiliki kepekaan publik lebih baik dibanding fungsi lain dalam organisasi diharapkan dapat turut membantu pemerintah bagi lebih lancarnya komunikasi publik.
Ocean One February 5th, 2010, 06:57 PM Indonesia Perlu Segera Miliki Panduan Digital Forensik
Jum'at, 05 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Depok - Pakar digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan, Indonesia perlu segera membuat panduan dasar tentang digital forensik. Keberadaannya menjadi penting mengingat banyaknya kasus-kasus kriminal yang memerlukan pembuktian secara digital, seperti kasus Prita Mulyasari maupun kasus Luna Maya.
Dalam kasus Prita Mulyasari yang mengeluhkan pelayanan RS OMNI, misalnya, maka barang bukti dalam bentuk digital perlu dihadirkan dalam persidangan. Barang bukti yang dihadirkan pun haruslah e-mail yang pertama kali ditulis oleh Prita dan bukannya e-mail yang telah beberapa kali dikirim ke orang-orang. Untuk mendapatkan e-mail yang pertama, inilah maka perlu dilakukan digital forensik.
“Bukti digital itu rentan perubahan, seperti edit, mengurangi, atau tambah. Jadi untuk jaga integritasnya perlu dilakukan digital forensik,” ujar Ruby kepada Tempo seusai diskusi Continuous Security in Preventing Modern Crime di Universitas Gunadarma, Depok, kemarin (4/1).
Menurut, Ruby, proses digital forensik tidak hanya terbatas untuk pembuktian kasus-kasus digital crime saja, tetapi juga dapat dilakukan untuk kasus-kasus nondigital crime, seperti tindakan pencucial uang. “Pokoknya untuk kasus-kasus yang buktinya ada di komputer, maka perlu ada digital forensik,” ujar pria yang pernah menjadi sorotan karena aksinya memeragakan cara pembobolan ATM yang ditayangkan di stasiun televisi.
Ruby menambahkan, panduan dasar tentang digital forensik akan sangat berguna untuk mengawal keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi yang saat ini masih digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
mouRINHO February 8th, 2010, 02:36 PM waduh, pringkat kmudahan berbisnis indonesia di ranking ke-122, dibawah PAPUA NEW GUINEA, ETHIOPIA dan BANGLADESH.... :bash:
itu kata world bank, data terakhir tahun 2009 !
novian February 10th, 2010, 07:44 AM saya pernah mengkhayal, kalo saja indonesia dipimpin orang yg "hebat dan brilian", kayak Lee Kuan Yew nya singapura yg punya otak bisnis yg cemerlang, bebas korupsi, semua hasil SDA dinikmati semua rakyat, maka pembangunan infrastruktur kita seharusnya bisa begini :
1. jembatan jawa-sumatra (selat sunda) seharusnya sudah diresmikan pada tahun 2000
2. jembatan suramadu, sudah ada sejak 1990
3. sudah ada kereta super cepat di jawa dan sumatera sejak tahun 2000
4. sebagai kota megapolitan, monorail dan sub-way di jakarta sudah operated sejak tahun 1995
5. trans jawa dengan jalan tol dari ujung barat ke timur sudah jadi sejak 1980
6. trans sumatera dengan jalan tol dari sabang sampai lampung sudah selesai pada 1995
7. trans kalimantan dengan jalan tol akhirnya selesai pada 1997
8. trans sulawesi dengan jalan tol juga selesai pada 1997
10. karena saya di samarinda, sudah ada minimal 3 jembatan yg melintasi mahakam di samarinda sejak 1995
11. kota-kota luar jawa di wilayah timur juga jadi kota metropolis, kayak samarinda,balikpapan,banjarmasin,manado,makassar,palu,ambon,jayapura dan mataram sejak tahun 1995-an
12. batam menjadi saingan berat singapura sebagai kota wisata, belanja dan hiburan kelas dunia sejak tahun 1990-an
13. sudah ada sirkuit internasional buat GP dan F1 sejak 2003
14. kita tak perlu kirim TKI banyak2, karena semua orang di indonesia bekerja dan makmur sejak 1990-an
15. kita punya universitas terbaik di Asia yaitu UI,ITB dan UGM sejak 1985
16. kita sudah kembali jadi host asian games pada 1990 karena punya banyak sport center kelas dunia di seluruh wilayah indonesia
17. prestasi olahraga kita 5 besar Asia
18. kita punya stadion terbesar dan tercanggih di Asia
19. kita punya gedung tertinggi di dunia, Pertamina Tower yg diresmikan tahun 1998!!!
dst............. silakan lanjutken mimpi kita tuk diwujudkan jadi kenyataan!!!! ...... :cheers::)
20.Tambang Freeport harusnya telah kita kuasai sejak 1997.(masa akhir kontrak 30 tahun sejak 1967).
21. Semua kilang dan tambang migas yg ada di aceh,riau,natuna dll. dikuasai Pertamina.
22. Sejak 2000 indonesia manguasai pasar CPO dunia dan indonesia memiliki peran dalam mengatur harga CPO dunia.
23. Indonesia merajai produk kamasan dan olahan makanan dari hasil perikanan.
24. Indonesia memiliki pabrik pengolahan biofuel terbesar di dunia
25. Dirgantara Company. (PTDI) telah setara dengan Airbus dan Boeing...dan ketiganya merajai pasar industri pesawat terbang dunia.
26. PAL Indonesia di 2010 ini meluncurkan Kapal Pesiar terbesar di Dunia.
27. Lapan menjadi lebaga antariksa terbesar dan tercanggih di Asia Pasifik.
28. PINDAD menjadi produsen senjata dan peralatan militer terbesar di dunia.
29. semua BUMN telah go public dan tercatat di dlam bursa efek.
30. Indonesia memegang penuh kendali sistem keamanan udara untuk kawasan Asia Tenggara.
31. Harusnya Kurs Rp.1 = US$10.
32. Bursa Efek Indonesia terkuat di Dunia.
33. Indonesia memiliki 3 Kota Megapolitan kelas dunia (Batam-Bintan,Jabodetabek,Gerbangkertosusilo)
34. Ibukota provinsi memiliki tatakota dan bangunan2 sekelas dgn kota2 di china (bangunan2 di tiap kota rata2 telah mencapai 80 lantai, memiliki stadion bertaraf Internasional rata2 min 50k seat, Bandarany setara dengan yg di makasar).
35. APBN mencapai 50k Triliun, APBD rata2 tiap provinsi mencapai 100 Triliun.
36. Ibukota Negara pindah ke wilayah baru di Kalimantan, tentunya dengan tata lingkungan dan teknologi pembangunan tercanggih di dunia.
37. Di Bidang IT, Pemerintah membangun sebuah jaringan komputer khusus dan disediakan gratis, dan dapat digunakan untuk mengakses semua sistem informasi publik di dalam negeri. mulai dari sistem di pemerintahan hingga ke sistem untuk fasilitas publik,sbg contoh misalnya kita dapat mengakses sistem aministrasi kependudukan , dmana kita tidak perlu datang ke kantor2 pemerintah, cukup lewat jaringan itu saja, pembayarannya pun mudah hanya lewat e-banking. selain itu pemerintah jg memberikan fasilitas email acount secara cuma2 yg difungsikan sebagai sarana informasi dan interaksi antar pemerintah dengan warganya.
andrytulusdoor February 10th, 2010, 08:56 AM Bro perkenalkan saya baru di sky, kan kita punya hobi yang sama tentang gedung bagaimana kalau dapat menghasilkan kan lumayan.
Buat Bro sekalian yang punya kenalan luas atau kerja di proyek bisa dong kita busines kebetulan saya bekerja sebagai marketing manager di sebuah pabrik pintu di Surabaya.
Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terimakasih mohon maaf kalo salah tread dan salah kata
Mimihitam February 16th, 2010, 10:58 AM Indonesian Researchers Developing Bio-Nanocomposite from Cellulose Fibers
Indonesia, blessed with abundant natural resources, is on its way creating new materials that are natural and more environmentally friendly for eco-friendly applications including bio-automobile, organic electronics, and structural building materials. Utilizing cellulose nanofibers, researchers in Indonesia are developing bio-nanocomposite materials that are flexible, transparent, mechanically strong and thermally stable. This research is in collaboration with a Japanese university and automobile industry and targets at automobile body weight and construction materials application. Attempting to preserve nature, laminated veneer lumber (LVL) has been developed from old rubber tree whose strength is equivalent to second class lumber such as teakwood. Prof Dr Bambang Subiyanto, Director of Center for Innovation of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), gave us more insights about his on-going projects and center's activities.
Impressed by nanotechnology related presentation delivered by Prof Dr Bambang Subiyanto, Director of Center for Innovation of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), in United Nation APCTT-ESCAP Consultative Workshop last December, NanoGlobe team recently interviewed Dr Subiyanto to learn more insights about Indonesia's R&D activities and especially about bio-nanocomposite materials development.
Under the Ministry of Science and Technology of Indonesia, there exist a few of research institutes and one of them is Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (the Indonesian Institute of Sciences) or commonly known as LIPI. Established in August 1967, LIPI currently encompasses 22 Research Centers including Research Center for Physics, Metallurgy, Biotechnology, Chemistry, and Biomaterial, as well as Center for Innovation. Center for Innovation was established in June 2001 with two main objectives:
- to conduct studies and to develop and support the cooperation activities undertaken by various LIPI's research centers and technical implementation units with external parties, especially with industry, which attempt to commercialize the results of LIPI's R&D
- to examine the possibility of intellectual property protection of LIPI's R&D results and implement a process to obtain such protection
Besides being the Center Director, Dr Subiyanto together with his team of researchers at LIPI dedicate much of their time researching and developing bio (nano) composite from natural fibers and the waste of agrobusiness (such as rice husks) especially for structural materials application. It is one of his interests and dreams to be able to construct earthquake friendly buildings with the materials his team is developing. His team has developed laminated veneer lumber (LVL) from old rubber tree for panel/partition and structural building materials. This LVL has been characterized to possess strength equivalent with second class lumber such as teakwood, miranti and keruing. A factory has been built to scale up the production of his LVL and they are currently searching for industry partnership to commercialize their research in construction materials application. Another material based on bamboo composite is also being developed to substitute nails and bolts for earthquake friendly building application.
Another interesting on-going project collaborated with Kyoto University is the development of cellulose nanofiber reinforced composite. It is believed to be as strong as steel, as thermally stable as glass and as flexible as plastics. Together with Kyoto University in Japan, the team has developed a transparent polymeric nanocomposite using a web-like bacterial cellulose nanofiber network as the mechanical reinforcing agent. Eventually, this material can be used for many applications including OLED and other electronic components, building materials, as well as automotive. The team has targeted to reduce the fuel consumption by 20% when cellulose nanofiber composite is used as reinforcement for the automobile body. This automobile application is also being developed together with prominent automotive manufacturer in Japan.
It is encouraging to know that developing countries such as Indonesia are actively pursuing nanotech R&D and application development in collaboration with developed countries such as Japan to accelerate the commercialization of nanotechnology. Japan offers advanced R&D capability and commercialization experience, while Indonesia provides natural and human resources. This partnership will accelerate Indonesia nanotechnology development and advancement of Indonesian R&D capabilities.
http://www.nanotech-now.com/columns/?article=409
Ocean One February 18th, 2010, 05:13 PM Program Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Diresmikan
Rabu, 17 Pebruari 2010
Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Dompet Dhuafa di Jakarta, Rabu, menginisiasi (meresmikan) program bantuan hukum bagi rakyat miskin.
"Bantuan hukum adalah hak yang wajib diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di-PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen.
Dengan bantuan hukum, lanjut Patra, mereka yang tak berdaya dapat memperoleh hak-hak mereka di hadapan hukum dan memperoleh proses pengadilan yang jujur.
Beberapa kasus hukum yang menimpa sejumlah warga miskin karena persoalan "sepele", yang mencuat ke permukaan berkat pemberitaan media massa, menurut Patra, hanya sedikit dari banyak kasus serupa yang tak terberitakan.
Kasus yang terangkat berkat media massa antara lain kasus Basar dan Kolil, dua warga Kediri, Jawa Timur, yang terancam lima tahun penjara karena didakwa mencuri sebuah semangka di perkebunan tetangganya.
Berikutnya kasus Manisih dengan dua anak dan seorang sepupunya mendapat ancaman hukuman tujuh tahun penjara karena kedapatan memunguti randu kapuk sisa panen seharga Rp12.000 di perkebunan PT Segayung di Batang, Jawa Tengah.
Lalu kasus Minah, nenek asal Banyumas yang divonis satu bulan 15 hari tahanan rumah karena mengambil tiga kakao seharga Rp2.000 yang terjatuh di perkebunan PT RSA.
"Adalah sebuah realita, ketika seharusnya semua manusia sama derajatnya di mata hukum, ternyata status sosial ekonomi yang lemah membuat masyarakat miskin tidak dihargai dan mengalami ketimpangan proses hukum," kata Patra.
Oleh karena itu, YLBHI bersama Dompet Dhuafa membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut membantu mewujudkan terbukanya akses keadilan yang seluas- luasnya bagi masyarakat miskin, marjinal, dan buta hukum.
Dukungan masyarakat dapat melalui donasi pada program penggalangan dana publik untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi rakyat kecil di rekening milik Dompet Dhuafa dan YLBHI.
Mimihitam February 21st, 2010, 08:40 AM KBRI: Rusia usulkan pembentukan BRIIC
Sabtu, 20/02/2010 13:20:02 WIB
Oleh: Erna Sari Ulina Girsang
JAKARTA (Bisnis.com): Rusia mencalonkan Indonesia masuk dalam kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan mengubah sebutan bagi kekuatan baru dunia itu menjadi BRIIC.
“Pembentukan BRIIC [Brasil, Rusia, India, Indonesia, dan China] dinilai Rusia dapat memperkuat posisi negara-negara Asia dalam perekonomian dan politik internasional,” ujar konselor KBRI di Rusia, Berlian Napitupulu, di Jakarta, tadi malam.
Dia mengatakan sebagai ahli waris 50% jumlah penduduk dan aset Uni Soviet, serta menguassi 2/3 luas wilayah bekas negara besar itu, Rusia perlu kendaraan untuk kembali menguasai dunia. Dia mengatakan Rusia hampir mustahil mengajak negara-negara Barat untuk mencapai visi itu.
Di tempat yang sama, A. Agus Sriyono, Wakil Duta Besar Indonesia di Rusia, mengibaratkan Rusia sebagai orang yang memiliki kekuatan besar, tetapi sedang sendiri dan merasa kesepian karena ditinggalkan teman-temannya.
“Saya kira Rusia tidak hanya alone, tapi juga lonely,” tegasnya.
Dia mengatakan dari wacana Rusia ini memang ada potensi menggunakan Indonesia sebagai kendaraan masuk ke komunitas Asia Timur atau Asean, sehubungan dengan masih adanya negara-negara yang menolak keikutsertaan Rusia dalam pertemuan Asia Timur.
Namun, Agus mengemukakan keinginan Rusia ini perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat juga dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui kerja sama perdagangan dan investasi dengan Rusia, dan negara-negara BRIC.
Dia menyebutkan sejauh ini transaksi perdagangan Indonesia dan Rusia masih defisit karena nilai perdagangan sebagian besar berasal dari pembelian alat-alat militer, seperti pesawat tempur Sukhoi, helikopter, pesawat terbang, dan senapan Kalashnikov.
Namun, jelasnya, ke depan potensi pengembangan kerja sama komoditas lain di luar perlengkapan militer sangat besar. Apalagi, paparnya, ada kecenderungan konsumen Rusia sudah mulai menggeser produk China dengan produk Indonesia dengan alasan kualitas.
“Dari volume, produk China di Rusia jauh di atas Indonesia, tetapi kami melihat ada kecederungan penduduk Rusia mengganti produk China dengan produk Indonesia, karena Rusia sangat fanatik dengan merek dagang dari sisi kualitas,” ujarnya.
Dia mengatakan salah satu kebanggaan penduduk Rusia adalah jika telah berkunjung ke Bali. Selama 2009, warga Rusia yang berwisata ke Indonesia mencapai 95.000 orang, dan sebagian besar ke Bali. (ts)
http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id163049.html
Mimihitam February 21st, 2010, 08:58 AM Indonesia aims to be world's breadbasket
http://d.yimg.com/ca.yimg.com/p/100220/afp/iphoto_1266723838946-1-0jpg.jpg?x=400&y=266&sig=QeKCcO3f2_bE6HLDCnVnVQ--
A Papuan farmer attends to his vegetables in Timika, in the eastern Indonesian province of Papua, on February 18, 2010. Following the example of Brazil, Indonesia aims to become a major food producer, offering hundreds of thousands of hectares of rice paddies and fields to domestic and foreign investors. Photo:Tjahjo Eranius/AFP
Sat Feb 20, 10:46 PM
JAKARTA (AFP) - Following Brazil's trail, Indonesia is encouraging foreign and local investors to lease huge swathes of fertile countryside and help make the country a major food producer.
"Feed Indonesia, then feed the world," was the recent call from President Susilo Bambang Yudhoyono after the government announced plans to fast-track development of vast agricultural estates in remote areas like Papua and Borneo.
Between now and 2030 Indonesia expects to become one of the world's biggest producers of rice, maize, sugar, coffee, shrimp, meats and palm oil, senior agriculture ministry official Hilman Manan said.
The world's fourth most populous country, with 235 million people, Indonesia has been self-sufficient in rice since 2008 and is already the top producer of palm oil.
"If everything goes well, Indonesia should be able to be self-sufficient in five years. And then it can start to feed the world," said Sony Heru Priyanto, an expert at Satya Wacana Christian University.
The first area targeted for development is 1.6 million hectares (3.95 million acres) in the southeast of the largely undeveloped province of Papua, around the town of Merauke.
The Merauke Integrated Food and Energy Estate will, the government hopes, create thousands of jobs and turn an impoverished and neglected corner of the Indonesian archipelago into a hive of activity.
"We chose Merauke because it's the ideal place for food crop cultivation, such as rice, corn, soybean and sugar cane. Merauke district has 4.5 million hectares of land; 2.5 million hectares are ideal for cultivation," Manan said.
"The area is flat and has a good climate. Its soil is appropriate for those crops. Sumatra is already congested with other plantations, such as palm oil, and Kalimantan is already full of mining areas and many plantation areas also."
He said Merauke's population of some 175,000 people could rocket to 800,000 if the plan takes off.
Foreigners will be able to control a maximum of 49 percent of any investing company, and will be offered incentives like tax breaks and reductions in customs and excise duties.
"In order to avoid any forms of monopolies or land grabbing, we're limiting each company to a maximum of 10,000 hectares of land," Manan said, stressing that the government was selling land use rights, not the land itself.
He said interest had come from Japan, South Korea and the Middle East.
But analysts said the region's biggest advantage -- expanses of "empty" land -- was also the main obstacle: the project will require up to five billion dollars in infrastructure investments, from a new port to roads and runways.
And there is opposition from small-scale farmers who say their traditional livelihoods could be threatened by the large-scale commercialization of agriculture.
"We reject the concept of the food estate. For us, food estates are another kind of land grabbing scheme. It's like going back to the era of feudalism," Indonesian Farmers Union official Kartini Samon said.
"The regular farmers' land will be taken by big companies and the farmers will be left with nothing," she said.
Such worries are well known in other countries with similar schemes, such as Brazil and Madagascar, where there is deep suspicion about food and bio-fuel companies monopolising agricultural land.
There are also fears for the rights of indigenous Papuans, an ethnic-Melanesian minority who have long complained that their traditional lands are being unjustly exploited by outsiders.
http://ca.news.yahoo.com/s/afp/100221/world/indonesia_food_farm
Ocean One February 24th, 2010, 03:16 PM Indonesia Targetkan Penurunan Emisi 26 Persen pada 2020
Rabu, 24 Februari 2010
NUSA DUA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmennya untuk turut serta menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan dengan mengumumkan target penurunan emisi di Indonesia.
"Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 26 persen dari tingkat business as usual pada tahun 2020. Target ini dapat kami tingkatkan sampai 41 persen dengan bantuan internasional," ujar Presiden ketika membuka 11th Special Session of the Governing Council, Rabu (24/2/2010) di Nusa Dua, Bali.
Dikatakan SBY, Indonesia terus melakukan upaya maksimal untuk mencapai target itu. Saat ini, Indonesia tengah menekan tingkat deforestasi dan perusakan lahan.
"Kami juga terus mengembangkan energi terbarukan, melakukan transformasi menuju moda transportasi publik yang rendah karbon," katanya.
Selain itu, kata SBY, Indonesia juga tengah melakukan gerakan penanaman pohon di seluruh penjuru Tanah Air.
"Kami memulai program ini dengan mencanangkan gerakan menanam pohon, satu orang, satu pohon. Mulai awal tahun ini, kami mencanangkan penanaman satu miliar pohon. Ini merupakan tekad kami, tekad rakyat Indonesia untuk mempersembahkan miliaran pohon baru pada dunia," katanya.
Jika program ini terus digalakkan secara kolektif, puluhan juta ton setara C02 dari atmosfir mampu diserap.
blablanonsense February 25th, 2010, 04:40 PM we must bear in mind that this is a dream we want to achieve. Lots of works still to be done in maintaining social and political stability, multiethnic and multireligious harmony and law and order. Otherwise, this will always be a dream.
blablanonsense February 25th, 2010, 04:43 PM Agree.
Tapi image Indonesia di kepala dia kan beda dari image realistic kita di mata dunia. Muluk aja. Liat aja biografi dia. Kalo kata eyang gw, 'Ga injak tanah'. Dari umur 13 aja udah tinggal di UK. Harusnya dia kerja di UK Foreign Office.
According to Wikipedia.
Education
Natalegawa obtained a Doctor of Philosophy at the Australian National University in 1993; a Master of Philosophy at Corpus Christi College, University of Cambridge in 1985; and a BSc at the London School of Economics and Political Science in 1984. He also attended the Ellesmere College and Concord College in the United Kingdom from 1976 to 1981.
Early life and career
Marty, whose full name is Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, is the youngest son of Sonson Natalegawa, who was a former director of a state-owned bank. He was born in in Bandung, West Java.
Prior to becoming Permanent Representative to the United Nations on September 5, 2007, he was sworn in by President Susilo Bambang Yudhoyono as the Indonesian Ambassador to the United Kingdom on November 11, 2005.
Before his assignment to be Indonesian Ambassador to the United Kingdom, he was the Chief of Staff of the Office of the Minister of Foreign Affairs and as the Director General for ASEAN Cooperation in the Department of Foreign Affairs.
He has also worked at the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia where he came into office in 1986. There, he worked in its Research and Development division.
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono appointed him Minister of Foreign Affairs on October 21, 2009.
Malah, kita perlu orang seperti ini yang open minded dan terekspos kepada dunia luar. Kalau tidak, kualitas dia tidak beda dengan orang di Senayan.
Ocean One March 19th, 2010, 03:54 PM 20 Peritel Siap Kurangi Penggunaan Kantong Plastik
Jumat, 19 Maret 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/07/14/2037504p.JPG
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) Jaya mengurangi penggunaan kantong plastik mendapat sambutan baik dari kalangan pengusaha. Sedikitnya, 20 peritel di Jakarta telah menyatakan komitmennya mendukung program Jakarta Bebas Kantong Plastik pada tahun 2011 mendatang dengan siap mengurangi penggunaan kantong plastik dalam setiap kegiatannya.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, membenarkan sebanyak 20 peritel menyatakan setuju untuk bergabung dalam program tersebut. “Saya belum bisa menyebutkan nama-nama peritel tersebut, karena masih terus berkembang jumlah yang ingin ikut. Nanti saja kalau sudah lengkap dan pasti, akan diumumkan,” ujar Fauzi Bowo saat mengunjungi Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2010).
Melihat dukungan yang cukup besar dari peritel, Fauzi optimis pengurangan kantong plastik di Jakarta dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun ini serta bisa bebas dari kantong plastik pada tahun 2011. Saat ini, proses sosialisasi juga akan dilakukan pada warga Jakarta, sebab kantong plastik merupakan polutan yang sangat merusak sifatnya dalam jangka panjang.
Kendati demikian, Fauzi meminta agar para peritel dan warga Jakarta memperhatikan antara plastik yang bisa didaur ulang dengan tidak bisa didaur ulang. Karena perbedaannya tipis sekali sehingga memungkinan bisa tertukar. Namun dia mengimbau warga Jakarta mulai mengurangi pemakaian kantong plastik.
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kontrol terhadap masyarakat bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan LSM pecinta lingkungan. Tugasnya akan mengawasi mulai dari sumbernya yakni pabrik hingga departemen store sebagai pengguna kantong plastik kepada konsumennya.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang, Ahmad Haryadi, mengatakan, pelaksanaan program pengurangan kantong plastik dimulai bersamaan dengan hari ulang tahun Jakarta yang jatuh pada Juni mendatang. “Saat ini sedang disusun rencana aksinya. Diharapkan sudah ada langkah konkret yang dapat diluncurkan pada ulang tahun Jakarta, 22 Juni tahun ini,” kata Haryadi.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Peni Susanti, juga mengakui saat ini sudah cukup banyak peritel yang bersedia mengurangi kantong plastik. Dia mengatakan, peritel tersebut dan juga pasar-pasar tradisional di Jakarta segera melaksanakan program satu hari tanpa kantong plastik. “Program satu hari tanpa kantong plastik ini merupakan salah satu langkah awal. Kemungkinan akan dilaksanakan bulan depan atau April tahun ini,” ujarnya.
Saat ini BPLHD DKI sudah menyiapkan solusi pengganti kantong plastik, yakni berupa kantong baru yang terbuat dari bahan baku yang lebih mudah terurai. Salah satu alternatifnya yakni kantong plastik yang terbuat dari bahan baku singkong, teknologi dari badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT). Selain itu, masih akan dicari alternatif lainnya sesuai dengan studi yang dilaksanakan BPLHD.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengurangan kantong plastik yang dikaitkan dengan pengurangan sampah di Jakarta dan program reuse, reduce, and recycle (3R). “Dalam Pergub itu nantinya, juga akan memuat sanksi yang dapat diterapkan pada pelanggar,” kata Peni.
Untuk saat ini, bagi pelanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ada aturan menyebutkan barang siapa yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda.
Penerapan kantong plastik, lanjut Peni, terikat dengan masalah sampah di Jakarta. Karena, kantong plastik merupakan jenis sampah yang hanya dapat terurai tanah selama 1.000 hingga 5.000 tahun. Sampah yang menghambat arus sungai juga kebanyakan sampah plastik. Apalagi, sampah plastik di Jakarta sendiri merupakan jenis sampah yang paling banyak diproduksi di Jakarta. “Inilah alasannya mengapa kita harus mengurangi kantong plastik,” tandasnya.
alif_rah March 23rd, 2010, 09:35 AM iya..bukan jakarta lagi..dulu ada yang mengajukan kalau ibu kota negara di pindahin ke pulau kalimantan aja di kalimantan timur/balikpapan ! karena apa ? karena pulau kalimantan adalah satu2nya pulau dari 5 pulau terbesar di indonesia yang aman dari goyangan gempa maupun tsunami. dan masih banyak lagi alasan2nya lainnya.. :) !
di Palembang aja
Ocean One March 30th, 2010, 03:14 PM RS Mata Indonesia Dapat Pengakuan Dunia
Selasa, 30 Maret 2010
http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/03/30/1650589p.jpg
Jakarta Eye Center
Patient Education Center, salah satu inovasi di Jakarta Eye Center.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas layanan rumah sakit mata Indonesia kini telah mendapat pengakuan dunia menyusul masuknya Jakarta Eye Center (JEC) sebagai anggota resmi World Association of Eye Hospitals (WAEH). Pengakuan ini menempatkan JEC sebagai rumah sakit mata pertama yang mewakili Indonesia dalam asosiasi beranggotakan 11 rumah sakit mata dari berbagai penjuru dunia itu.
Seperti yang diungkap dalam siaran pers kepada Kompas.com, Selasa (30/3/2010), peresmian JEC sebagai anggota WAEH dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan delegasi WAEH ke Jakarta pada awal Maret ini. Kedatangan delegasi WAEH merupakan rangkaian dari pertemuan tahunan yang diadakan di dua kota di dua negara, yaitu Melbourne dan Jakarta.
Pertemuan tahunan WAEH pada tahun 2010 ini mengambil topik “Challenges of Innovation in Eye Care” di mana ada 3 fokus inovasi yang dibicarakan, yaitu: Inovasi pelayanan kesehatan, pengetahuan dan organisasi.
Selama satu minggu penuh di dua negara, rumah sakit-rumah sakit mata anggota WAEH saling bertukar pikiran mengenai best practice di masing-masing rumah sakit dengan tujuan untuk saling memberikan inspirasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien.
Mr. Kees Sol selaku Komisaris dari WAEH menegaskan, “Organisasi WAEH dibentuk untuk membantu organisasi kesehatan dunia, WHO, yang menargetkan untuk mengurangi jumlah kebutaan di dunia sebesar 50 persen pada tahun 2020. Dengan kolaborasi antar anggota WAEH diharapkan pemberantasan kebutaan di dunia dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efektif serta efisien“.
Hal yang paling membanggakan Indonesia adalah pada saat WAEH memberikan pengakuan bahwa inovasi pada pelayanan kesehatan di Jakarta Eye Center patut menjadi proyek percontohan untuk rumah sakit mata lainnya di dunia.
Inovasi tersebut adalah ruang edukasi pasien atau yang biasa disebut Patient Education Center, dimana tersedia fasilitas audio maupun video bagi pasien yang ingin mendapat informasi lebih jauh mengenai penyakit maupun tindakan yang akan dijalaninya. Ide Patient Education Center ini pun dikembangkan menjadi konsep ICD atau Internal Customer Discussion, dimana waktu tunggu pasien di ruang tunggu diisi dengan penerangan secara interaktif oleh staff yang berpengalaman.
Tak berhenti disitu saja, Patient Education Center pun kini bisa diakses melalui fasilitas online chatting baik dengan staff berpengalaman maupun dengan dokter pada jam-jam tertentu dengan topik yang sudah terjadwal.
Kunjungan anggota WAEH kali ini di Jakarta juga dibarengi pertemuan ASEAN Association of Eye Hospitals (AAEH) yang seluruh anggotanya merupakan anggota WAEH. Salah satu keputusan penting yang dibuat dalam rapat ini adalah bahwa asosiasi regional rumah sakit seperti AAEH sudah seharusnya berada dalam naungan organisasi global yaitu WAEH.
Resminya Jakarta Eye Center diangkat menjadi anggota WAEH juga turut disaksikan oleh ketua PERDAMI Jaya (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia) Dr.Tjahjono D. Gondhowiardjo, SpM, PhD. Acara WAEH di Jakarta ini juga dihadiri oleh delegasi rumah sakit-rumah sakit mata di Indonesia seperti RS AINI, RS Cicendo, Solo Eye Center, JEC Banjarmasin RS Sari Mulia dan RS Mata Dr. YAP.
WAEH adalah jejaring yang menghubungkan rumah sakit-rumah sakit mata di dunia. Semua anggota dari WAEH adalah ”Center of Excellence” atau Rumah Sakit Mata Unggulan di dunia layanan kesehatan mata. Saat ini WAEH telah memiliki beberapa anggota tetap di antaranya The Rotterdam Eye Hospital, St. Erik Eye Hospital Stockholm, Rutnin Eye Hospital Bangkok, Moorfields Eye Hospital (London), Singapore National Eye Center, The Department of Ophthalmology of the University Hospital Leuven (Belgia), Royal Victorian Eye and Ear Hospital (Melbourne). Beberapa anggota baru di antaranya adalah Jakarta Eye Center, RVEEH (Dublin), Himalaya Eye Center dan Mechi Eye Center (Nepal).
Mimihitam April 3rd, 2010, 03:54 AM Yes, RI needs to play a global role, but how, and when?
Yasmi Adriansyah , Geneva | Wed, 03/31/2010 10:12 AM | Opinion
Challenges, or perhaps demands, that Indonesia should play a more active role in the global scene have been increasingly heard lately. To such demands, it is most probably that many Indonesians have high expectation to see their country to be in the significant place of world arena. Even the ordinary person on the street would be proud if this status could be achieved.
Thus, the question is not on whether Indonesia should play a more active global role, but how, and when?
A methodology worth considering in answering these compelling questions is perhaps “foresighting”. By definition, foresighting is aimed at investigating how institutions identify, anticipate and manage disruptions and prepare for an uncertain future (Rohrbeck and Gemunden, 2008).
If the foresighting method is applied, at the first stage it must be simulated that in the future, let’s say in 2020, Indonesia would already be one of the significant or dominant players in global political-economic arena.
If we derive this exercise from the current context, let us first assume that the significant global players in 2020 would be the United States (US), the European Union (EU), the United Kingdom (UK), Japan and emerging economies including China, India, Brazil, Russia and South Africa.
One simple question is, what makes these countries the most likely candidates? Is it their political stature? Probably not. If one of the indicators of global political power is a role in a prominent global political body such as the UN Security Council, it would be only the US, UK, Russia, France and China.
If the indicator is a role in mediating the decades-long Israeli-Palestinian conflict, it would be only the US, EU and Russia. What about Japan, India, Brazil and South Africa? Are they among either of these categories? I am afraid the answer is still no.
Based on the above notions, the most possible reason why countries could become the dominant powers of 2020 is their economic power. The US, EU, UK and Japan undoubtedly have been powerful economies in recent decades, and most possibly will remain at that stage in decades to come.
China, India, Brazil, Russia and South Africa have been increasingly recognized as the most promising new economic powers. Terms such as BRIC (Brazil, Russia, India and China) and IBSA (India, Brazil and South Africa) have frequently emerged in the press in recent years, acknowledging the economic potential these countries possess.
China has often been voiced as the most likely challenger to the US as the next global super power (if the US economy cannot be managed appropriately).
Based on that logic, it can be argued that the most challenging factor in Indonesia’s aim to become a significant player is how to maximize its relevant strengths in gaining economic power. The next question is how to measure Indonesia’s economic power?
A simple indicator as to whether Indonesia has gained economic power is its GDP purchasing power parity (PPP) and per capita income. With its current PPP of US$968.5 billion, Indonesia is ranked 16th in the world (according to the CIA The World Factbook, 2009). Not bad. But, Indonesia’s per capita income is around $4,000, which ranks 155th. Based on that figure, it is hard to say Indonesia has economic power.
In short, Indonesia should really work hard to achieve economic power if it wishes to gain a dominant position in the global arena. It would be difficult to imagine that Indonesia could exert all its power if at the same time a number of its people were still suffering, for example, from malnutrition.
Put simply, the elementary and secondary needs of the people at home should be met first before assisting other people around the world. This is merely a matter of prioritization.
If we have agreed that the economy is the most important factor, the next question is what kind of economic power does Indonesia want to achieve? In this regard, I fully share the views of several scholars that what Indonesia needs is not merely economic growth, but welfare. Indonesia’s economic growth can perhaps be materialized or has even been achieved in recent years. Nonetheless, history shows that inequality often comes hand in hand with economic growth.
Economic welfare shall indeed be pursued since, in theory, it covers the majority of the population and does not merely target the capital holders or middle class. Economic welfare is also seen as being able to manage the main challenges such as public healthcare, education and employment.
To conclude, if Indonesia could refocus its vision and strategies and work on how to achieve economic welfare, it would likely become a global economic power in due course. And once this has been achieved, even without declaring itself a dominant player in the global political-economic arena, it would be difficult to deny that Indonesia deserves to be there by 2020.
The writer is an Indonesian diplomat. This is a personal opinion.
http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/31/yes-ri-needs-play-a-global-role-how-and-when.html
AceN April 15th, 2010, 07:00 AM Selasa, 30 Maret 2010
Situation Room nan Canggih di Binagraha
Pemerintah menyiapkan sistem pendukung pembuatan keputusan
Ada pemandangan tak biasa di Kantor Wakil Presiden, Selasa 30 Maret 2010. Di Istana II yang biasa menjadi arena Rapat Kabinet, sedang ada rapat penting. Namun kali ini bukan para menteri yang sedang duduk mengelilingi meja, melainkan para Sekretaris Menteri Koordinator, Sekretaris Jenderal Kementerian, dan Sekretaris Utama berbagai Lembaga Negara. Total, ada 48 undangan yang hadir. "Memang baru pertama kali ini saya mengundang para Sekretaris," tutur Wakil Presiden (Wapres) Boediono.
Tentu saja, Wapres punya maksud khusus mengapa kali ini yang duduk di sana adalah para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama, alih-alih para menteri. Agenda rapat itu membahas sebuah sistem informasi baru yang akan mendukung pembuatan keputusan pemerintahan oleh Presiden RI. "Kita membangun sebuah Situation Room dengan dukungan Decision Support System (DSS) yang canggih," kata Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Sebagai pengendali operasional sehari-hari di Kementerian dan Lembaga, peran Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama amatlah krusial untuk mendukung sistem itu. Sebab, ibarat tubuh manusia, DSS di Binagraha adalah pusat saraf, sedangkan ujung-ujung urat saraf yang membawa data ke pusat berada di seluruh Kementerian dan Lembaga. Artinya, jika tidak berisi data, sistem itu tentu saja tak optimal manfaatnya. Di sinilah para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama punya peran penting sebagai pemasok data.
"Ini ide Presiden sejak masa kampanye. Sistem ini harus kita wujudkan agar kita membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi yang lengkap," kata Wapres Boediono. Agar sistem ini berjalan optimal, maka seluruh Kementerian dan Lembaga harus mengisinya dengan data yang sekarang tercerai-berai. "Jika data itu disatukan, maka nilainya akan berlipat ganda karena bisa diakses pada saat yang diperlukan. Ini landasan penting untuk mempertajam keputusan," Wapres menambahkan.
Situation Room di Binagraha sebetulnya bukan kali ini saja menjadi jantung pemerintahan. Pada masa Soeharto, kita semua tahu, Binagraha adalah Kantor Presiden sehari-hari. Namun setelah Soeharto turun, Binagraha tidak lagi menjadi titik pusat pembuatan keputusan.
Sejak 2007, pelan-pelan Situation Room ini mulai direnovasi dan akhirnya selesai pada 2009. Di bawah kepemimpinan Kuntoro, UKP4 kemudian berinisiatif membangunnya menjadi Situation Room modern yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan untuk mengelola negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Dalam membangun sistem ini, UKP4 mendapat bantuan dari Lembaga Sandi Negara mengingat data yang masuk ke sistem adalah data sensitif untuk membantu pemimpin pemerintahan yang tertinggi membuat keputusan.
Dalam briefing-nya, Kuntoro lantas menjelaskan bahwa UKP4 membagi pengisian data ini menjadi dua tahap. Tahap pertama, selama April, seluruh Kementerian dan Lembaga harus memasukkan semua statistik dasar yang mereka miliki. Pada tahap kedua, Mei-Agustus, sudah berlangsung agregasi sektoral dan juga pelibatan daerah. Sesuai namanya, pada tahap ini data lintas sektoral mulai disatukan ke dalam sistem dan demikian pula halnya dengan data dari Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, semua data proyek fisik juga harus lengkap dengan posisi koordinatnya. Statistik yang masuk juga sudah harus menjangkau data hingga tingkat kecamatan. Terakhir, September 2010, DSS akan sudah beroperasi secara penuh dengan data yang lengkap.
Sebagai langkah konkret, UKP4 juga akan memakai DSS untuk memantau kemajuan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 1-2010 yang memerintahkan percepatan pelaksanaan program-program prioritas. Sistem monitoringnya akan sangat detail sehingga secara seketika atau real time Presiden mampu memantau perkembangan terakhir pelaksanaan 155 rencana aksi yang termaktub di dalam Inpres No 1-2010 itu. "Semua kemajuan pekerjaan bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan langsung terlihat di monitor Presiden," kata Kuntoro.
Fitur yang ada dalam sistem ini memang menarik. Selain data yang lengkap, penggunanya bisa menikmati display visual yang sangat bagus dan mudah dipahami. Termasuk pula di dalamnya peta-peta berdasarkan foto satelit. Itu sebabnya, semua data proyek fisik harus lengkap dengan posisi koordinatnya.
Wapres Boediono yakin, sistem baru ini akan membuat kualitas pemerintah menjadi jauh lebih baik. "Jika kita mampu menyatukan data, ini adalah sebuah langkah yang sangat signifikan," katanya.
=================================================
'Sulap' Bina Graha, Pemerintah Siapkan Rp 8 M
Pemerintah pinjam peta google dari Google Earth untuk lengkapi fasilitas Bina Graha.
Selasa, 30 Maret 2010, 17:23 WIB
VIVAnews - Pemerintah sedang mempersiapkan Bina Graha sebagai Pusat Pengambilan Keputusan Presiden (Decision Supporting System). Berbagai peralatan dan fasilitas pun akan disiapkan untuk mendukung kinerja Presiden
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan menjadi lembaga pengelola Bina Graha.
Berapa dana yang dibutuhkan 'menyulap' Bina Graha?
"Ah, tidak banyak, anggaran UKP4 semua. Saya kira [sekitar] Rp 8 miliar," kata Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto di Istana Wakil Presiden, 30 Maret 2010.
Berbagai peralatan dan fasilitas memang disiapkan untuk mendukung kinerja Presiden. "Ruangan konferensi video, ruangan monitor, dan ruangan analisis data. Saya kira ini inti dari Bina Graha sebagai situation room," ucap Kuntoro.
Selain itu, UKP4 juga akan membangun program pemetaan, yang dapat mengawasi pembangunan hingga pelosok.
"Sebagian kami bangun sendiri, yang namanya start map itu kita bangun sendiri," lanjut Kuntoro.
"Peta google atau google map kita ambil. Kita pinjam dari Google Earth," kata dia.
Kuntoro mengungkapkan pengoperasian pertama Bina Graha sudah dilakukan Presiden dua minggu lalu. "Tapi tentu masih ada kekurangan di sana-sini yang akan diperbaiki segera. Untuk menuju kesempurnaan, maka kita terima masukan dari Presiden dan para menteri," ucap Kuntoro.
=================================================
March 30, 2010
Camelia Pasandaran
Yudhoyono ‘Situation Room’ to Cost $1m
President Susilo Bambang Yudhoyono will be getting a White House-style “situation room” at a cost of around $1 million, although aides say it will not be used to appraise the head of state of ongoing global developments but rather the progress — or lack thereof — made by government ministries and their programs.
Kuntoro Mangkusubroto, head of the Presidential Working Unit for Development Supervision and Control (UKP4), said the Rp 8 billion ($880,000) room would have a range of uses, including tracking progress on Presidential Instruction No. 1 on the acceleration of priority programs. Details were unavailable as to when the facility would be up and running.
He said advanced technology, such as video-conference equipment, would be built into the room in Bina Graha at the Presidential Palace complex, allowing him access to comprehensive information at the touch of a button.
“Bina Graha will be established as a location to gather all information from the ministries and governors for the [president] to track progress and to make important decisions,” Kuntoro said. “The room will be outfitted with video-conference facilities and monitoring and data analysis equipment.”
Yudhoyono has several times warned ministers and regional governments to better coordinate their efforts after evaluations showed that some key programs had been hindered.
Toward the end of last year, he gathered all the ministers and governors at a working meeting and complained about the lack of coordination. A similar event, which he has dubbed a “government retreat” will be conducted again in April.
Vice President Boediono said Yudhoyono had planned the situation room since last year’s legislative and presidential elections.
“The system should be established for us to come up with best decision based on complete information,” Boediono was quoted on his Web site as saying. “If the data is united, the value will be multiplied because it can be accessed whenever needed.”
Boediono spokesman Yopie Hidayat said the president was often confronted by challenges requiring fast and direct access to comprehensive data.
“For example, on the forestry issue, Forestry Ministry decisions are related to the environment and maybe also mining,” he said. “That’s why the data needs to be synchronized.”
Kuntoro gave another example of how the situation room might be utilized. “If there is a conflict in which one party claims the area is for plantations, another wants it for mining and another for forestry, we could solve the conflict using a Geographic Information System [electronic mapping].”
“GIS could also show which areas often experience blackouts.”
Kuntoro said the software was still being developed but that the situation room would use Google mapping technology until the GIS was completed.
=NaNdA= April 17th, 2010, 03:27 PM ^^ Situation Room ini banyak banget diekspos di film2 US.. :D
dari wikipedia, Situation Room punya Obama.. ;)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/White_House_Situation_Room_Friday_May_18_2007.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Obama_in_Situation_Room.jpg/800px-Obama_in_Situation_Room.jpg
DJ_Archuleta April 17th, 2010, 03:52 PM Indonesia: The Latest Emerging Star
http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/traffic.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80
While many emerging markets have stalled out in 2010, digesting huge 2009 gains, Indonesia continues to ramp in quite methodical fashion. This despite a 87% gain last year.
Certainly this has been a missed opportunity, as we should have pounced last May… or July… or September… or November. I’ll admit, both times the Market Vectors Indonesia ETF (IDX) broke serious support (Nov 09, Feb 10) I hesitated as I was worried about a much larger selloff. Instead, as in the US, the market just turned around and staged a V-shaped turn.
http://static.seekingalpha.com/uploads/2010/4/1/saupload_idx.png
Via Bloomberg:
1. Indonesia’s benchmark stock index, Southeast Asia’s best performing market this year, touched a record high on expectations faster economic growth and record- low interest rates will boost earnings. The Jakarta Composite index climbed as much as 2% to 2,832.16, surpassing the all-time closing high on Jan. 9, 2008.
2. The nation’s shares have climbed 12% this year and are Asia’s best performers barring Mongolia and Bangladesh, as foreign funds increased purchases after the central bank raised its growth forecast and Standard & Poor’s upgraded the nation’s sovereign debt ratings. The gauge soared 87% last year.
3. Foreign investors moved more funds to Indonesian stocks in March, buying a net 4.92 trillion rupiah ($543 million) of shares after selling 1.58 trillion rupiah in the first two months this year, according to data from the Jakarta stock exchange.
4. Indonesia is “doing better than most countries, growth is OK, they have skipped the recession, people are buying for structural reforms, they’re buying for a re-rating,” said Raymond Tang, who oversees $6.4 billion as chief investment officer at CIMB-Principal in Kuala Lumpur. “Because of the economic growth you can get the possibility of a re-rating of the market, you get a bigger bang for the buck.”
5. Indonesia’s debt rating may reach investment grade by 2012 as the country’s economic and political conditions improve, Standard Chartered Plc said in a recent report. Standard & Poor’s raised the country’s sovereign credit rating to a 12-year high of BB from BB- on March 12.
6. The Indonesian rupiah has risen 3.6% this year, the second-best-performing currency in Asia, according to data compiled by Bloomberg. A strong rupiah and low inflation have helped the central bank keep its key interest rate at a record low of 6.5% to support Southeast Asia’s biggest economy.
7. Indonesia’s central bank, which will meet on April 6 to review its policy, has kept borrowing costs unchanged since cutting them to a record low in August to help the economy avoid a recession. It has refrained from following Malaysia, India and Australia in raising interest rates this year even as inflation returns to the region amid a global recovery.
8. The central bank on March 8 raised its economic growth forecast to 5.6% from 5.2%, citing rising consumer spending.
Also from Bloomberg:
1. Indonesia will allow foreigners to buy property in the country and own bigger stakes in health-care companies as it completes a review of investment rules, the country’s investment coordination agency said.
2. Southeast Asia’s largest economy plans to deregulate its property industry by the end of the first half, allowing foreigners to buy homes and commercial real estate directly, Gita Wirjawan, chairman of the Investment Coordination Board of Indonesia, said in a forum in Singapore today. The move will “unleash value,” he said.
3. President Susilo Bambang Yudhoyono, who won re-election to a second term last year, has pledged to double spending on roads, seaports and airports to $140 billion over the next five years as he aims to deliver average economic growth of 6.6% over the remainder of his term ending 2014. He won the election after pledging to attract investment and generate jobs.
4. “There is a spirit of liberalization with respect to health care and hospitals, which was closed off to foreign investment in the past,” the investment agency chief said in the interview. Foreign investment in health care will be capped at 67%, versus 49% for other industries, because “there is a recognition Indonesia needs better health care facilities,” he said.
5. … expects investment to come from Indonesia’s neighbors, and the country will also target “new frontiers” including the Middle East, China and India, he said. “Those are the guys that are hungry for investments in Indonesia,” Wirjawan said. “The English, the Europeans and the Americans, those are the toughest bunch because of what they’ve gone through in the last 15 months and they see Indonesia as a basket case. It’s off their radar.”
Definitely a very interesting time in this country… the world’s 4th most populous.
Mimihitam April 25th, 2010, 02:28 AM Hutan di Jawa Akan Direboisasi Besar-besaran
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menargetkan melakukan rehabilitasi hutan besar-besaran di Pulau Jawa seluas 2 juta hektar (ha). Upaya ini dilakukan agar penyediaan dan distribusi air minum makin membaik.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela Seminar "Sustainable Business Competitiveness, The Next Challenge" di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (24/4/2010). Menurut Hatta, target ini diharapkan bisa terealisasi paling lambat 2014.
"Untuk penyediaan dan distribusi air minum makin baik, akan dilakukan reboisasi antara lain penanaman 2 juta ha di Pulau Jawa. Nanti oleh Perum Perhutani," kata Hatta.
Saat ini, di Pulau Jawa masih ada 900.000 lahan kritis. Lahan tersebut sebagian kecil berada di wilayah Perhutani dan sisanya merupakan lahan milik masyarakat. Tahun ini, Perhutani merehabilitasi 70.000 hektar lahan.
Langkah lainnya, pemerintah juga akan meningkatkan penyediaan air minum yang akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Selain itu, pihaknya juga bakal menggenjot perbaikan daerah aliran sungai (DAS), baik dari sisi hulu dengan penanaman kembali maupun penataan penggunaan air sepanjang sungai.
Sementara itu, Hatta meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh rata-rata 6,3 atau 6,8 persen per tahun. Sebelum tahun 2014, ditargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7 persen, dan pada tahun 2014 bisa tumbuh 7 atau 7,7 persen.
Untuk laju inflasi ditargetkan rata-rata bisa mencapai 4 hingga 6 persen per tahun. Tingkat pengangguran mencapai 5 hingga 6 persen pada akhir tahun 2014 dan tingkat kemiskinan bisa mencapai 8 hingga 10 persen pada akhir tahun 2014.
http://sains.kompas.com/read/2010/04/24/14432812/Hutan.di.Jawa.Akan.Direboisasi.Besar-besaran-5
alif_rah April 25th, 2010, 04:00 PM Hutan di Jawa Akan Direboisasi Besar-besaran
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menargetkan melakukan rehabilitasi hutan besar-besaran di Pulau Jawa seluas 2 juta hektar (ha). Upaya ini dilakukan agar penyediaan dan distribusi air minum makin membaik.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela Seminar "Sustainable Business Competitiveness, The Next Challenge" di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (24/4/2010). Menurut Hatta, target ini diharapkan bisa terealisasi paling lambat 2014.
"Untuk penyediaan dan distribusi air minum makin baik, akan dilakukan reboisasi antara lain penanaman 2 juta ha di Pulau Jawa. Nanti oleh Perum Perhutani," kata Hatta.
Saat ini, di Pulau Jawa masih ada 900.000 lahan kritis. Lahan tersebut sebagian kecil berada di wilayah Perhutani dan sisanya merupakan lahan milik masyarakat. Tahun ini, Perhutani merehabilitasi 70.000 hektar lahan.
Langkah lainnya, pemerintah juga akan meningkatkan penyediaan air minum yang akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Selain itu, pihaknya juga bakal menggenjot perbaikan daerah aliran sungai (DAS), baik dari sisi hulu dengan penanaman kembali maupun penataan penggunaan air sepanjang sungai.
Sementara itu, Hatta meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh rata-rata 6,3 atau 6,8 persen per tahun. Sebelum tahun 2014, ditargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7 persen, dan pada tahun 2014 bisa tumbuh 7 atau 7,7 persen.
Untuk laju inflasi ditargetkan rata-rata bisa mencapai 4 hingga 6 persen per tahun. Tingkat pengangguran mencapai 5 hingga 6 persen pada akhir tahun 2014 dan tingkat kemiskinan bisa mencapai 8 hingga 10 persen pada akhir tahun 2014.
http://sains.kompas.com/read/2010/04/24/14432812/Hutan.di.Jawa.Akan.Direboisasi.Besar-besaran-5
:ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno::ohno:999.999.999.999.999XSave our world
Ocean One April 28th, 2010, 11:35 AM Bangun Keberadaban Bangsa, Program Pendidikan Karakter Disiapkan
Rabu, 28 April 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei nanti, Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan program pendidikan karakter. "Untuk membangun keberadaban bangsa," kata Sekretaris Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Bambang Indriyanto saat memberi keterangan tentang puncak Hardiknas nanti yang akan diperingati di Istana Negara di kantornya, Rabu (28/4). Puncak peringatan Hardiknas akan diadakan di Istana Negara.
Program Pendidikan Karakter yang sejatinya akan diluncurkan oleh Presiden pada saat itu dinilai sangat penting. Menurut Bambang, siswa dengan karakter yang kuat pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Beberapa karakter yang ingin dibangun berkaitan dengan nilai-nilai yang umum diterima secara luas oleh masyarakat, antara lain: kejujuran, disiplin, dan kebersihan. Sementara karakter yang bersifat kearifan lokal tetap diakomodasi melalui pendidikan yang spesifik di tiap daerah.
"Karakter di sini adalah yang bersifat common sense. Tentu tetap dibingkai dengan karakter yang sifatnya merupakan kearifan lokal," kata Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Media, Sukemi, menambahkan.
Sukemi mengatakan, karakter tersebut bukan hal yang baru di masyarakat. Karena itu, Kemen Diknas melihat program ini sebagai kesempatan untuk merevitalisasi pendidikan karakter. "Tidak ada yang baru dengan karakter yang akan dibangun. Karena itu tahun ini kami akan melakukan revitalisasi karakter-karakter ini," ujar dia.
Menurut Sukemi, pembangunan karakter telah menjadi isu penting di berbagai Kementerian. Karena itu, Presiden akan mencanangkan program nasional pembangunan karakter bangsa. Dengan begitu, pembangunan karakter dapat dilakukan secara serempak di berbagai sektor pemerintahan.
DJ_Archuleta April 28th, 2010, 02:29 PM Indonesia: The “Apple” of Emerging Markets
If Steve Jobs were asked which country in the world most resembled Apple, he might point to Indonesia. And if Jobs had to create a global brand around this much-misunderstood country, he would most likely launch it as Apple’s new “iBRIC.”
If you were to tell Jobs to ease-off the California Kool-aid, that Indonesia’s economy can’t compare in size to the likes of Brazil, Russia, India or China, he would reply that, yes, like his beloved Apple battling the goliath Microsoft, Indonesia could be perceived as “vertically challenged.” But then again, Jobs knows, like his Apple followers, that size doesn’t matter.
Jobs also knows the importance of youth, both as a market and as a source of great ideas inside his company. On that score alone, Jobs would love Indonesia. Unlike China or Russia, Indonesia’s population is not greying. More than half of Indonesians are under the age of 30, and they are becoming better educated and more affluent. They are hip, they know what’s hot and what’s not, and they have an insatiable appetite for the latest technologies and newest ideas. What’s equally important is that you are unlikely to ever catch the Indonesian government playing Chinese censorship games with Google or choking its free press with a Russian bear hug.
Although youth and hipness are closely aligned with Apple, the company would be nowhere without its built-in flexibility and ingenuity. Take Jobs’ most famous creation, the iPod. A German company developed the MP3 technology, Compaq introduced the first hard drive-based MP3 player, and Jobs went calmly back to his headquarters and told his people to reverse engineer it and then apply Apple’s design and marketing genius to create a killer product. The rest is history.
Well, Mr Jobs, if you want to find a match for your DNA that thrives on ingenuity and flexibility, come to Indonesia. For those who know the country, it is no secret that Indonesia excels at out-of-the-box thinking. It has a long history of assimilating foreign cultures and ideas, and then shaping them in a uniquely Indonesian way.
Being open to other cultures, taking foreign ideas and profiting from them is, of course, a common trait among heterogeneous societies. Indonesia is a unique and complex potpourri of over 300 ethnic groups speaking 600 indigenous languages with a rich history of Chinese, Indian, Arabic and European influences. It is a living, breathing laboratory of diversity in motion, quite the opposite of more homogenous societies where conformity is the norm, such as China.
If you are not quite convinced that Indonesia should be considered the Apple of emerging markets and hence deserving of our new iBRIC acronym, consider this: Besides its youth and ingenuity, Indonesia shares another important trait with Apple that provides it with a competitive edge — open architecture.
When you think about the potential for new and innovative business in Indonesia, the real beauty of the country lies in the fact that so much needs to be done. All that remains is for new applications to be plugged in.
As one example, take clean technologies. Because only half of the archipelago is electrified and only one-third of Indonesians have access to potable water, Indonesia is ideally suited for the deployment of scalable and widely distributed clean technologies that already exist but are searching for markets where there are no switching costs or issues with economies of scale.
Alternative energy, like Intelligent Energy’s fuel-cell powered systems, might make little sense in electrifying US suburbs, but among Indonesia’s 14,000 islands, where deployment of conventional power grids can be extraordinarily expensive, using these distributive, clean and scalable technologies would make perfect sense.
Similarly, the Indonesian state-owned water company finds it uneconomical to develop public water facilities in small and isolated regions with low-density populations, such as Papua and the Malukus. But right now in the United States there are companies with atmospheric water technologies that have the potential to provide potable water for an entire village at a fraction of the cost it would take otherwise.
But clean technologies are not the only cool and hip industries that have the potential to thrive in Indonesia.
If you have ever watched Indonesians at work in the visual and performing arts in places like Bali, Yogyakarta and Jakarta, then you will understand that the country has a tremendous reserve of creativity and artistic talent. There’s no reason for Indonesia not to have its own Baliwood for film, for more of its artists to display their works at international galleries and auction houses or for more of its fashion designers to parade their creations on international catwalks.
Eco-tourism is another hip industry that has great potential for Indonesia. Boasting the world’s largest diversity of flora and fauna, home to more than 75 percent of the world’s active volcanoes and the most pristine coral reef gardens to be found anywhere, there are endless possibilities for Indonesia to emerge as a world-class eco-tourist destination for those wanting to experience natural beauty that can’t be found on display at the local mall.
It took Jobs and Apple 33 years to establish a unique reputation and a customer base that is devoted to the company and its brand. Fortune magazine recently named Apple the most admired company in the world for a third straight year. No small feat when compared to the larger and more established goliaths. We see no reason why Indonesia cannot do the same.
DJ_Archuleta April 28th, 2010, 02:35 PM Most Progressive Middle-Class Nation
http://goodnewsfromindonesia.org/wp-content/themes/isotherm/thumb.php?src=http://goodnewsfromindonesia.org/public_html/wp-content/uploads/2009/Post-Images/jakarta.jpg&h=300&w=598&zc=1&q=80
ndonesia attracts attention because, lo and behold, it’s a front-runner when it comes to Asia’s expanding middle-class consumption.
People thought Indonesia was important when it exported oil, but that supply function is nothing compared to the global attraction created by this new demand function.
http://thomaspmbarnett.com/public_html/MK-BC231_INDOSP_NS_20100407210823.gif
From WSJ story
So we are told that “booming jungle outposts” are what’s generating all the attention, leading most observers to name Indonesia as the third great coming of Asia’s new middle class, after China and India.
The look and feel is right out of the American West: booming coal town that’s tripled its population since 2000, with incomes rising rapidly. Samarinda doesn’t trip off the tongue like Deadwood, but we’re talking the same dynamics.
Packaged food spending in Indonesia–that ultimate in early indicators of a rising middle class–should outpace the growth rate in both India and China through 2011.
240m consumers, a stabilized economy, and a respected, democratically elected government that promotes global connectivity.
One very sexy package, all right.
Ocean One June 6th, 2010, 04:41 PM Pajak Indonesia model organisasi negara maju
Minggu, 06/06/2010
JAKARTA (Bisnis): Indonesia masuk dalam daftar 74 negara di dunia yang telah mengimplementasikan standar pajak internasional secara substansial, dengan merujuk pada model organisasi kelompok negara maju (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).
Laporan terbaru OECD menyebutkan Indonesia bersama Brasil merupakan dua negara baru yang masuk dalam kategori jurisdiksi yang secara substansial mengimplementasikan standar pajak internasional. Penilaian atas Indonesia diberikan pada April 2010 setelah RI bergabung dalam unit Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes OECD sejak September 2009.
Berdasarkan penilaian, Indonesia memiliki 53 perjanjian pajak bilateral yang memungkinkan pemberian pertukaran informasi yang berkaitan dengan pajak merujuk pada standar yang disepakati secara internasional. Adapun Brasil, punya lebih dari 25 perjanjian serupa.
"Kedua negara akan melakukan review atas regulasi dan praktek pertukaran informasi pajak pada 2011 dan 2012 untuk Brasil, sedangkan Indonesia pada 2011 dan 2013," tulis laporan OECD itu yang dirilis pekan lalu seperti dikutip Bisnis dari situs resminya hari ini.
Standar pajak internasional dalam model OECD mensyaratkan keterbukaan suatu negara untuk melakukan pertukaran informasi tentang pajak bila diminta oleh dunia internasional yang memiliki perjanjian dengan negara tersebut.
Standar yang diusung G-20 ini bertujuan untuk menghindari praktek pemajakan berganda atas transaksi yang lintas batas negara, penghindaran pajak berganda, penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion).
Sejak April 2009, lebih dari 500 perjanjian pertukaran informasi pajak telah ditandatangani di dunia. 74 negara tercatat masuk dalam peringkat yang secara substansial mengimplementasikannya menurut standar internasional.
Darussalam, pengamat pajak dari Tax Center UI, menilai manfaat bagi Indonesia mengadopsi ketentuan tentang pertukaran informasi pajak model OECD adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak atau penyelundupan yang dilakukan oleh wajib pajak melalui penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh perjanjian penghindaran pajak berganda.
Penyalahgunaan dapat dicegah melalui ketentuan pertukaran informasi dengan cara Indonesia meminta informasi kepada negara yang memiliki perjanjian pajak bilateral dengan RI terkait dengan segala informasi tentang wajib pajak yang melakukan penghindaran atau penyelundupan pajak tersebut.
"Tentunya, ketentuan tentang pertukaran informasi dapat dipergunakan oleh Indonesia agar penerimaan pajaknya tidak terkikis oleh praktik penghindaran pajak atau penyelundupan pajak yang dilakukan secara internasional," terangnya kepada Bisnis.
Yang perlu dilakukan Indonesia selanjutnya, menurut dia, adalah memperkuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Tanah Air tentang General Anti Avoidance Rule (GAAR) dan Special Anti Avoidance Rule (SAAR). Tujuannya yaitu sebagai panduan dalam menangkal penghindaran pajak yang dijadikan acuan hukum baik bagi pemerintah maupun wajib pajak terkait dengan skema-skema penghindaran pajak.
Adanya GAAR dan SAAR dalam ketentuan domestik RI diyakini akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi wajib pajak. Wajib pajak akan tahu skema-skema mana saja yang diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak dan skema mana saja yang tidak diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak.
"Dengan demikian, wajib pajak dapat merencanakan transaksi bisnisnya di Indonesia dengan tingkat kepastian hukum yang jelas dan terhindar dari ketentuan yang sifatnya multiinterpretasi. Ini tentunya akan membuat iklim investasi semakin kondusif."
Ocean One June 22nd, 2010, 07:13 AM Reformasi Birokrasi Akan Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Selasa, 22 Juni 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Reformasi birokrasi menjadi kata kunci untuk meningkatkan kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-Cina. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Rachmianto, salah seorang peserta seminar nasional bertema "Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA)" di Jakarta hari ini.
Menurutnya, ada beberapa alasan perlunya reformasi birokrasi. "Di antaranya adalah tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah," ujarnya.
Dia juga menyebut kualitas pelayanan yang belum memuaskan, kedisiplinan dan etos kerja pegawai yang masih rendah, dan tingkat transparansi serta akuntabilitas yang juga rendah.
Buruknya sistem birokrasi di Indonesia ini berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat daya saing Indonesia di dunia maupun di tingkat regional. "Ekonomi biaya tinggi menjadikan biaya ekspor Indonesia lebih mahal dari para pesaingnya," kata dia.
Saat ini, kata dia, posisi daya saing Indonesia menurut World Economic Forum adalah ke-54 dari 130 negara di dunia. Sedangkan untuk kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-5.
Ocean One June 22nd, 2010, 02:36 PM Indonesia Pakai Standar Laporan Keuangan Internasional pada 2012
Selasa, 22 Juni 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Perusahaan akuntan publik di Indonesia bakal menerapkan Standar Internasional Pelaporan Keuangan (IFRS) pada 2012. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan sebagai regulator mengutarakan kepeduliannya terhadap implementasi standar tersebut.
"Standar akuntansi ini bisa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Indonesia yang juga dapat membuat citra emiten yang dapat menarik investor," kata Etty R. Wulandari, Kepala Biro Akuntansi Bapepam-LK di Jakarta, Selasa (22/6).
Saat ini perusahaan Indonesia masih menerapkan standar laporan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). "Bila sudah menyesuaikan dengan IFRS kita bisa terkoneksi dengan standar internasional. Indonesia negara anggota G-20. Perusahaannya juga harus punya kemampuan berintegrasi dengan standar keuangan dunia," ujar Wakil Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Sandiaga Uno.
Rencananya seluruh emiten akan mengadaptasi standar IFRS pada 2012, baik Bapepam sebagai regulator, maupun AEI sebagai organisasi. "Sosialisasi sudah berjalan. AEI punya kepentingan sebagai asosiasi harus memberdayakan anggotanya supaya investor di luar negeri bisa melihat acuan yang sama kalau kita sudah beradaptasi ke IFRS," tutur Sandiaga.
"Perusahaan juga akan menikmati biaya modal yang lebih rendah, konsolidasi yang lebih mudah, dan sistem teknologi informasi yang terpadu," kata Patrick Finnegan, anggota Dewan Standar Akuntansi International (International Accounting Standards Board/IASB), dalam Seminar Nasional IFRS di Jakarta.
Rencana mengadopsi IFRS tersebut sejalan dengan gerakan global oleh sedikitnya 100 negara di dunia yang mulai mengimplementasikan IFRS dan menggunakan satu bahasa akuntansi. Bagi perusahaan Indonesia, proses penyesuaian dan transformasi menuju IFRS sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan standar akuntansi global.
Pelatihan dan penentuan waktu yang tepat menjadi isu utama yang patut diperhatikan dalam mengaplikasikan IFRS. "Karenanya perusahaan perlu melakukan pelatihan kepada karyawan dan investor mengenai pendekatan dan standar yang baru ini," ujar Pascal Jauffret, dari lembaga akuntasi dan audit internasional Mazars.
Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari para pelaku di sektor keuangan. "Mengingat adanya perubahan mendasar dalam konvergensi ke IFRS, perusahaan perlu panduan dalam menyelaraskan standar ini. Perlu pembicaraan bersama antara asosiasi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), dan regulator," kata Endang P. Sulaksono, perwakilan dari Asosiasi Emiten Indonesia.
samuel89 June 29th, 2010, 04:25 AM please post all about the good news from Indonesia, don't share bad news because we too given the bad news from our stupid medias
DJ_Archuleta July 2nd, 2010, 08:37 AM Globalization strategy for Indonesia
Indonesia should adopt a globalization strategy to promote exports and tap foreign finance for rapid economic growth and create employment in the labor-intensive manufacturing industry in Java. The strategy covers liberalization of the current account and capital account of the balance of payments, as well as the financial sector.
Experiences of Japan, Taiwan, Korea, Singapore and now China and India, show that closer integration of the domestic economy to global markets allows them to expand exports and to tap global financial resources and grow rapidly. The export-oriented strategy has also been successfully used to tap into skilled laborers and other global factors of production, to upgrade infrastructure and technology for development.
Experiences of these countries also show that growth strategy on developing industrial bases, rather than specializing according to comparative advantages is the fastest way to develop. Through strategic state-owned enterprises and industrial policies, China has successfully forced foreign companies to transfer technology.
Those countries started their economic development by processing our natural resources and have now become producers of high-tech products. In thirty years, China has transformed from a low income and backward communist country to become a respectable member of emerging BRIC with external reserves in the range of US$2 billion.
The export-oriented strategy consists of two broad policies. First, to correct the Dutch disease of the exchange rate and make the real effective exchange rate (REER) positive. REER is the nominal exchange rate adjusted against a basket of foreign currencies with which the country trades.
On the domestic front, positive REER makes domestic-made products have financial competitiveness in international markets. On the external front, it affects international competitiveness exports and, hence trade balance. The second policy to promote international competitiveness is to raise economic productivity through training and education as well as building institutions.
The Dutch disease happens because of the large export revenues from exports of some booming products and capital inflows have appreciated external value of the rupiah. The appreciation of the rupiah hurts other sectors of the economy as it makes prices on import cheaper and raises prices of exports in foreign currencies. The strong rupiah also provides incentives for production of low-productivity activities such as the non-traded sector of the economy.
Non-traded goods, such as the rapidly expanding shopping mall, construction, hail cuts and the public sector, are not internationally traded and their markets are where they are being produced. The competitive exchange rate management is therefore to correct this and encourage the transfer of economic resources from the low-productive non-traded sector of the economy to the high-productive traded sector.
The present deregulation policies with unclear objectives have allowed us exploit comparative advantages of our economy as a producer of raw materials such as nickel, coal and other minerals and agriculture products such as palm oil and cocoa. The boom in these commodity markets was partly due to the rapid economic growth in China and India.
On the other hand, we are now more depending on imported food, fruits and manufactured consumer goods that are mainly produced by farmers and manufacturers on the populous island of Java that cannot compete with imports. All the way from our high-end shopping malls in Jakarta down to outlet shops in Bandung and traditional markets in remote villages are selling Chinese-made manufactured products and imported fruits from all over.
Liberalization in the capital account of the balance of payments and the financial sector since the crisis in 1997 have increased participation from foreigners in large plantations., the mining sector, as well as in our service industry such as banks and telecommunications. The role of foreign capital is also on the rise in our narrow and shallow bond and capital markets.
The appreciation of the rupiah has also contributed to regional imbalances between the most populous island of Java and outer islands. This is because most of the booming primary products are produced off Java.
On the other hand, most of the economic sector hurt by the appreciation of the rupiah, such as food, agriculture and horticulture, and labor intensive manufacturing products, are being produced on Java.
Promoting structural transformation from low productivity of the non-traded sector of the economy to high-productivity of tradables also requires building social institutions. This includes protection of property rights, enforcement of contract, correction of market failures and externalities, the elimination of red tape and corruption, and improvements in the investment climate and the cost of doing business.
For the foreseeable future, Indonesia still needs short-term and long-term foreign capital to finance budget deficits and to satisfy other financing needs. Because of this reliance on foreign capital, policy makers should be aware of the impact of short-term capital flow on the exchange-rate movements and external reserves.
To mobilize domestic savings and enable the domestic market to absorb more government and private sector bonds, Indonesia should reestablish the Postal Saving Bank that had been destroyed by the past high inflation and regional conflicts. In addition, other long-term financial institutions such as pension funds and insurance should also be promoted.
DJ_Archuleta July 4th, 2010, 03:25 PM Indonesia proof that democracy, Islam can co-exist: minister
KRAKOW, Poland — Indonesia has moved from an authoritarian state to one of the world's largest democracies, proving Islam and democracy can co-exist, the foreign minister of the world's largest Muslim country said Saturday.
At the 10th meeting of the Community of Democracies, held in Krakow, southern Poland, Indonesian Foreign Minister Raden Muliana Natalegawa said his country "represents the embodiment that democracy, Islam and modernity can go hand in hand."
More than 10 years after the fall of the Suharto dictatorship, the Asian nation has transformed into the world's third largest democracy and is today proof that "democracy and Islam can go hand in hand," he added at a global meeting on democracy, also attended by US Secretary of State Hillary Clinton.
Although Indonesia two years ago launched the Bali Democracy Forum, to promote cooperation in the field of democracy and political development among Asian countries, the vast archipelago was attending the global Community of Democracies meeting for the first time.
The island nation has had four presidents since Suharto resigned as leader in May 1998 amid mass street protests and the Asian financial crisis, but only current leader Susilo Bambang Yudhoyono was directly elected.
The economy is among the largest in Southeast Asia, and with China and India, Indonesia was one of just three G20 members to post economic growth at the height of the global economic crisis in 2009.
But critics say human rights abuses and corruption remain rampant in the post-Suharto era.
Suharto died two years ago without facing justice over billions of dollars he allegedly stole from government coffers, while victims of the many human rights abuses under his rule are still seeking recognition.
Some 80 percent of the population of some 243 million Indonesians are Muslim and around one in five Indonesians lived below the poverty line in 2006.
Ocean One July 20th, 2010, 11:01 AM Selasa, 20/07/2010
Kalahkan 475 Pesaing, Vocalista Angels Juarai Festival Paduan Suara Anak Dunia
Jakarta - Lagu Indonesia Raya berkumandang di gedung China Convention and Exhibition Centre, Shaoxing, Senin (19/7/2010), mengiringi kemenangan paduan suara anak Vocalista Angels. Kemeriahan tampak memenuhi ruangan menyambut perolehan medali emas kontestan asal Indonesia tersebut di ajang festival paduan suara anak tingkat dunia itu.
Demikianlah suasana yang digambarkan oleh CA Tersierra Rosa, pemimpin rombongan Vocalista Angels, kelompok paduan suara anak asal Klaten, Jawa Tengah (Jateng), yang menjadi wakil Indonesia di festival internasional itu. Vocalista Angels merebut juara untuk kategori folklore dengan koreografi.
"Selain menjuarai dan meraih medali emas kategori folklore dengan koregrafi, mereka juga memperoleh medali emas untuk kategori paduan suara Anak-anak," ujar Tersierra Rosa atau yang akrab dipanggil Thea dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (20/7/2010).
Menurut Thea, pada kejuaraan kali ini, Vocalista Angels mengusung beberapa lagu daerah seperti "Montor-montor Cilik", "Romo Ono Maling," "Go Jago," dan lagu "Toki Tifa" dari Maluku. Selain itu, paduan suara yang berisi 27 anak-anak dari usai 8-18 tahun ini juga membawakan lagu-lagu asing yaitu "Las Ammarilas" dari Spanyol dan "Tola" dari Africa.
"VA yang dimotori oleh konduktor Yason Christy Pranowo tampil sangat memikat sehingga mendapatkan tepuk tangan yang sangat riuh di setiap penampilannya, bahkan standing applaus," ungkap Thea sambil menambahkan prestasi Vocalista Angels juga menjadikan Indonesia sebagai juara umum kedua di pentas paduan suara dunia ke-6 ini.
Didatangi Polisi
Vocalista Angels dilepas keberangkatannya oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono pada 12 Juli dan tiba di Shaoxing pada 13 Juli. Sesampainya di Shaoxing, anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah itu langsung berlatih kembali sebelum festival dimulai.
Latihan dilakukan dengan cara menghibur masyarakat di sekitar taman Kota di dekat hotel mereka menginap. Paling sedikit mereka melakukan latihan 2 jam di taman atau pun tempat terbuka yang kadang-kadang didatangi Polisi setempat karena membuat keramaian di tempat umum.
"Meski akhirnya polisi ikut menikmati sajian nyanyian mereka. Ini disebabkan sulitnya untuk mendapatkan tempat latihan yang memadai," tutur Thea.
Kemenangan kelompok paduan suara Vocalista Angels juga sempat disertai dengan beberapa kendala. Misalnya, saat melakukan registrasi, nama Vocalista Angels tidak ada di dalam daftar panitia, sehingga official harus menghubungi penyelenggara yaitu Interkultur dan penyelenggara lokal.
"Namun patut diacungi jempol kepada pemerintah Cina yang bersungguh-sungguh mempersiapkan Kejauaran Dunia Paduan suara yang ke-6 ini karena bertepatan dengan ulang tahun ke-2500 tahun kota air Shaoxing," puji Thea.
Peringkat ke-41 Dunia
Sebelumnya, Vocalista Angels telah menjuarai berbagai kejuaraan paduan suara tingkat international antara lain pada World Choir Championship di Korea Selatan tahun 2009. Saat itu 2 medali emas berhasil disabet untuk kategori Anak-anak dan Folklore.
Untuk kategori paduan suara anak, sejak 2008 Vocalista Angels menempati urutan 17 dunia. Adapun untuk tingkat dunia, Indonesia berada pada urutan yang cukup bergengsi, yakni peringkat 41 dalam semua jenjang usia dan semua Jenis yang dilombakan (children choir, Youth choir, Chamber choir, Male Choir, Female choir, Mix choir, Jazz, Spiritual, dan Folklore).
Kini, lanjut Thea, kelompok paduan suara yang dipimpinnya akan berlatih untuk kejuaraan dunia paduan suara anak ke-7. "Ada dukungan dari pemda atau tidak, Vocalista Angels tetap berlatih untuk mempersiapkan Kejuaraan Dunia ke-7 di Ohio, Amerika Serikat," cetusnya.
downsouth July 21st, 2010, 05:36 AM QUOTE=Don KingKong;57271267]To make money, go Indonesia
http://i47.tinypic.com/2vslrvc.jpg
There is a kind of theory which says a country's destiny can be read from the countenance of its head of state or government.
President Hu Jintao's auspicious look reflects China's continued prosperity; Barack Obama's bony cheeks signify the tortuous path America's economy takes; Gordon Brown's weathered look indicates that Britain is heading downhill, while Nicolas Sarkozy's sophistry is the manifestation of France's dwindling significance in this world.
I took special note of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono when visited Kuala Lumpur lately.
Susilo sports a well built figure, a broad face with a straight nose, an energetic look that hardly reminds us any of the countless Indonesian workers walking around our streets.
When he stepped out of the aircraft, his eyes were fixed to the far front. He walked in steady gaits with his head lifted up, fully confident of himself and his country.
He, too, did not resemble his predecessors in whatever way.
Such a posture reflected the destiny of Indonesia.
It appeared to me that it was no easy task if we tried to take advantage of him, who came to KL to talk about bilateral issues.
Forget about RM350 monthly pay, Indon maids have to work 365 days a year.
Forget about getting locked in a tussle with our neighbour over the sovereignty of some unknown islet.
Susilo is no Habibie nor Megawati, and Indonesia is no longer the Indonesia we used to know.
A US military school graduate, Susilo is resting on a powerful support base in his country, which is the Big Brother in ASEAN, a G20 member, and an emerging BRIIC powerhouse.
The 1997 regional financial meltdown, the 1998 riot, 2002 Bali bombing, 2004 Indian Ocean tsunami made many think that Indonesia had gone to the dogs.
But having experienced the damned fate, this country is staging a decisive comeback.
Susilo has drafted a series of major strategies upon taking office as the vast archipelago's president: To liberate the country's immense economic potentials, to batter corruption and beef up national security.
While these objectives are simple, few have achieved them.
He has shown the results, especially in lifting the Indonesian economy.
A friend in oil palm industry told me Indonesia had long overtaken Malaysia as the world's top palm oil exporter. If we were thinking of making big money from the industry, Indonesia was where we should head to.
A friend from IT industry told me customers at Jakarta's electronic stores demanded nothing but the latest computer and handphone models, whatever the prices.
Malaysia is no longer the prime regional market for automobiles. Automakers from around the world have zeroed in their focus on setting up plants in Indonesia, which boasts massive potentials, for both domestic consumption or export.
Thanks to the regional crisis, Indonesia was on the brink of bankruptcy during the final says of Suharto. They took the loans from IMF, and became the laughing stock of our Dr Mahathir.
Today, Indonesia has settled all its debts with IMF, and its economy has emerged healthier hence. Malaysia, which swore not to kowtow to IMF, is still struggling with the restructuring of its economic structure and a sluggish growth, with its debt ratio far outpacing the giant neighbour.
Notably, Indonesia's racial reconciliation, along with its equitable policies has not only liberated its vast economic potentials, but also energised the society.
http://www.mysinchew.com/node/39278?tid=14
This is a critical lesson Malaysia can pick up from Indonesia. (By TAY TIAN YAN/Translated by DOMINIC LOH/Sin Chew Daily)[/QUOTE]
twenty-first-floor July 22nd, 2010, 12:07 PM Habis Ariel, Terbitlah "Sapu Angin"
Oleh Edy M Ya'kub
Tersebarnya kasus video asusila dari penyanyi idola anak muda, Ariel Peterpan, sungguh merontokkan citra anak muda Indonesia.
Betapa tidak, kasus memalukan itu sempat disorot dunia karena menjadi perbincangan dalam arena Piala Dunia di Afrika Selatan pada 11 Juni-11 Juli 2010.
Tidak hanya itu, kunjungan anggota DPR ke Australia juga sempat diledek parlemen setempat dengan kasus tampilan seronok dari Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut Tari.
Bahkan, media massa di Inggris pun tak mau ketinggalan memuat pemberitaan tentang ulah ketiga pesohor asal Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim itu.
Dalam beritanya, Daily Mail Inggris menulis penyanyi pop yang membuat video porno bila terbukti bersalah bisa dikenai sanksi 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang pornografi.
Selain itu, Ariel bersama pacarnya, Luna Maya (26), bisa kehilangan pekerjaan mereka sebagai model sabun merek tertentu di Indonesia serta Cut Tari (32), yang sudah menikah, bisa dituntut hukuman selama sembilan bulan penjara untuk perzinahan apabila terbukti bersalah.
Agaknya, citra anak muda Indonesia tak sepenuhnya hancur oleh hiruk-pikuk teknologi informasi seperti yang dicontohkan Ariel dkk secara memalukan itu.
Buktinya, tim mahasiswa dari Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya mampu menyabet juara lomba mobil hemat energi se-Asia di Malaysia, Sabtu (10/7/2010), untuk kategori mobil perkotaan.
"Kalau dibandingkan dengan negara lain, ternyata bangsa kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa di Asia," kata pengemudi mobil "Sapu Angin 2", Alfian Hudan Nuzula, kepada Antara di Surabaya, Rabu (14/7/2010).
Didampingi sembilan rekannya, mahasiswa semester 11 di Fakultas Teknologi Industri ITS itu mengaku, kemenangan tim ITS itu bukan hanya kemenangan ITS, tetapi kemenangan bangsa Indonesia atas 10 negara lain peserta lomba itu.
"Hal itu menunjukkan bangsa Indonesia sebenarnya tidak kalah dari bangsa lain dalam hal teknologi, termasuk teknologi otomotif. Karena itu, pengembangannya tergantung kepada pemerintah," katanya.
Bikin sendiri
Ungkapan Alfian yang alumnus SMA Muhammadiyah 2 Surabaya itu dibenarkan Ketua Jurusan (Kajur) Teknik Mesin di FTI ITS Surabaya Dr Ing Herman Sasongko.
"Mayoritas anggota tim ’Sapu Angin 1’ (mobil masa depan) dan ’Sapu Angin 2’ (mobil perkotaan) adalah anggota klub otomotif. Karena itu, mereka membuat sendiri kedua mobil itu mulai dari desain hingga mewujudkannya," katanya.
Dengan desain sendiri itu, katanya, anggota tim "Sapu Angin" sangat siap apabila diminta untuk mewujudkan urban concept (mobil perkotaan) yang menjadi juara pertama di kelasnya dan futuristic protothype (mobil masa depan) yang menduduki peringkat delapan di kelasnya itu.
"Masalahnya, kami sebagai orang akademika tidak mampu memproduksi secara massal karena universitas itu bukan perusahaan, tetapi kami sangat siap untuk mewujudkan apabila ada keinginan politik dari pemerintah untuk itu," katanya.
Bahkan, katanya, klub otomotif di Jurusan Teknik Mesin itu sudah memiliki mobil komodo yang merupakan mobil mewah untuk kawasan hutan dan mobil bertenaga matahari.
Mantan dosen di Jerman yang kembali ke ITS pada tahun 1998 itu mengaku iri dengan Pemerintah Malaysia yang membiayai seluruh tim mahasiswa Malaysia dalam kompetisi yang digagas Shell itu.
"Kedua tim ITS itu hanya mendapatkan dukungan dana dari Shell sebesar Rp30 juta, kemudian kami mencari sponsor dari alumni untuk melengkapi hingga Rp300 juta. Alhamdulillah, tim ITS akhirnya juara," katanya.
Lomba mobil hemat bahan bakar tingkat Asia itu diikuti 58 peserta dari 11 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Iran, China, dan Jepang.
Untuk kategori futuristic protothype, mobil "Sapu Angin 1" dari ITS Surabaya hanya menduduki peringkat delapan, sedangkan juara pertama diraih tim mobil "ATE-1" dari Thailand dan runner up diraih tim mobil "Fame" dari Jepang.
Indonesia mengirimkan sembilan tim dari ITB, UI, UGM, dan ITS. UI-ITB mengirimkan tiga tim (mobil Keris, Equator, dan Pasopati untuk tim UI, sedangkan tim ITB adalah Cikal, Rajawali, dan Heave), ITS mengirimkan dua tim (Sapu Angin 1 dan 2), dan UGM mengirim satu tim (Semar).
Kini, kemampuan tim dari ITS itu bergantung pada kebijakan politik untuk kemandirian di bidang otomotif karena sumber daya manusia dari Indonesia terbukti tidak kalah dari negara-negara lain.
http://oase.kompas.com/read/2010/07/22/03082175/Habis.Ariel..Terbitlah.Sapu.Angin
sesamee July 22nd, 2010, 02:52 PM ^^ lol, yang diketawain dunia sebenarnya adalah kenyataan konyol bahwa ada orang yang dipenjara hanya karena melakukan hubungan seksual. ahahaha.. negara konyol: keliatan bangat munafiknya. Padahal nggak ada sama sekali hukumnya. Oh ya, aku lupa: Indon kan nggak punya sama sekali rule of law. Padahal moralitas orang2 di Jakarta rendahnya jauh daripada negara-negara Barat yang punya industri porno.
Apalagi permintaan tolol pemerintah untuk menghentikan situs pornografi: konyol, primitif, munafik dan nggak berotak. That's Indonesia for you...
David-80 July 22nd, 2010, 03:20 PM ^^ lol, yang diketawain dunia sebenarnya adalah kenyataan konyol bahwa ada orang yang dipenjara hanya karena melakukan hubungan seksual. ahahaha.. negara konyol: keliatan bangat munafiknya. Padahal nggak ada sama sekali hukumnya. Oh ya, aku lupa: Indon kan nggak punya sama sekali rule of law. Padahal moralitas orang2 di Jakarta rendahnya jauh daripada negara-negara Barat yang punya industri porno.
Apalagi permintaan tolol pemerintah untuk menghentikan situs pornografi: konyol, primitif, munafik dan nggak berotak. That's Indonesia for you...
You can disagree with what government did, but can you please change your choice of words? I just dont want anymore mess in this forum
Cheers
AAG July 22nd, 2010, 04:13 PM hahaha om david yg selalu kerepotan ^_^ semangat om!!
duh judulnya ini thread miris banget ya, emang sedikit itukah good news dari Indonesia?
ini deh semoga bisa nambahin, sekarang nemuin good news susah hampir semua wartawan nulis Bad newsnya gede2 yang good newsnya cuma sedikit:
HARI ANAK
Kolam Susu Raksasa untuk Rekor MURI
Kamis, 22 Juli 2010 | 14:23 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Bagaimana rasanya memancing di sebuah kolam susu raksasa yang terbuat dari 18.000 kotak susu? Selain itu, dalam kolam besar tersebut kita bisa menemukan berbagai hadiah menarik.
Sensasi bermain di sebuah kolam yang diprediksikan mendapat gelar dari Museum Rekor Indonesia-Dunia (MURI) inilah yang coba dihadirkan pemain ritel Giant Hypermarket dan Supermarket dalam puncak acara Festival Anak 2010 pada 2 Oktober 2010 di Plaza Selatan Istora Senayan. "Kita akan membuat replika kolam susu yang terdiri dari 18.000 kotak susu. Anak-anak akan diajak memancing hadiah dan juga akan ada games dan minum susu gratis dari beberapa suplier kita," ujar Project Manager PT Hero Supermarket Tbk, Vini Radianty, Kamis (22/7/2010) di Jakarta.
Pembuatan kolam raksasa ini juga ditujukan untuk mendukung Hari Susu Sekolah yang bertepatan pada tanggal 30 September dan juga untuk meningkatkan konsumsi susu bagi anak-anak sedunia yang ditetapkan FAO tanggal 30 September.
"Susu juga penting bagi perkembangan anak. Tapi justru konsumsi susu di Indonesia untuk anak masih sangat kurang. Tingkat konsumsi susu di Indonesia yang terendah di kawasan Asia," ungkap Vini kepada para wartawan.
Adapun pembuatan kolam susu ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Festival Anak 2010 yang terdiri dari tiga materi acara, yakni Komputer untuk Sekolah, Giant Happy Kiddie Box, dan Giant Kolam Susu. Rangkaian acara ini merupakan salah satu kegiatan corporate social responsibility (CSR) Giant kepada masyarakat.
Ocean One July 22nd, 2010, 07:16 PM ^^
Waduh, om AAG salah naruh tuh britax. Khusus utk Record MURI kan ada thread khususnya om.. :smile:
Blue_Sky July 23rd, 2010, 04:42 AM Thread ini bakalan tumpang tindih dg thread2 news yg udah ada :(
yudibali2008 July 23rd, 2010, 05:49 AM ^^I proud to be Indonesian...... Indonesia, Bisa!
fajarmuhasan July 23rd, 2010, 08:18 AM Thread ini bakalan tumpang tindih dg thread2 news yg udah ada :(
yupsss karena di 'warteg' juga banyak news yg baik2
mungkin TS bisa kasih syarat2 news apa saja yg boleh di post disini
paradyto July 23rd, 2010, 11:25 AM Good News itu sudah diakomodir dengan thread2 lain, begitu juga dengan Bad News yang mungkin threadnya bakal muncul:D
regards
fajarmuhasan July 23rd, 2010, 11:55 AM Good News itu sudah diakomodir dengan thread2 lain, begitu juga dengan Bad News yang mungkin threadnya bakal muncul:D
regards
sudah ada emang utk per kasus malah lebih detil.........
jadi apa ditutup aja trit ini?
MOD...gimana baiknya?
David-80 July 23rd, 2010, 02:01 PM To be fair for TS, i will wait him to explain me via pm, what he intended to do with this thread. 1x 24 hour no explanation then i will close this and freeze it.
Cheers
Ocean One July 23rd, 2010, 05:16 PM ^^
Kalau menurut saya sih thread ini gak perlu di tutup om mod karena pada beberapa kasus sering saya menjumpai berita2 yang ternyata tidak bisa di akomodir oleh thread2 yang lain. Justru yang banyak saya jumpai adalah adanya beberapa berita yang terkesan dipaksakan masuk disuatu thread pada hubungannya tidak begitu kena/sesuai antara berita yg hendak diposting dengan judul thread. Justru kalau menurut saya hal2 seperti itulah yang harus ditertibkan untuk menjadikan SSCI ini sebagai forum yang berkualitas dari segi kuantitas maunpun kualitas dalam peliputannya...:cheers:
Contohnya pada berita dibawah ini, ada yang bisa tolong kasi info berita ini cocoknya di taruh di thread mana selain di thread ini..?? CMIIW
:nuts::nuts::nuts:
Indonesia Berpotensi Jadi Kiblat Mode Muslim
Peluangnya cukup besar, karena Indonesia memiliki kekayaan kultur dari ribuan suku daerah.
Jum'at, 23 Juli 2010
VIVAnews - Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar menjadi kiblat 'Islamic Fashion' dunia. Potensi ini makin besar, karena Indonesia juga memiliki kekayaan kultur dari ribuan suku tersebar di nusantara.
Berdasarkan itu, IIFC (Indonesia Islamic Fashion Consortium) yang didukung oleh Kementrian Koordinator Perekonomian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan mencanangkan kampanye 'Menuju Indonesia sebagai Kiblat Fesyen Muslim Dunia pada 2020'.
“Sudah saatnya kita memanfaatkan kekayaan kultur ini sebagai pengungkit untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berbasis kreatif. Pada gilirannya itu akan membangun salah satu pilar pertumbuhan ekonomi potensial, yakni pengembangan industri religi.” kata Edy Putra Irawadi, Deputi bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, upaya mengembangkan industri kreatif ini juga bertujuan mengejar ketidakseimbangan antara jumlah populasi Indonesia dengan GDP dunia. Untuk populasi, misalnya, negara ini menuduki posisi ke empat terbanyak di dunia, sedangkan dari GDP dunia 2009, Indonesia hanya menempati urutan ke 18.
Dengan kekayaan kultur dan populasi muslim terbesar di dunia, maka kreativitas yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri busana muslim.
IIFC yang berperan sebagai pemerhati sekaligus pengarah potensi industri busana muslim Indonesia bisa menjadi salah satu ikon value of Indonesia. “Ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia di kancah Internasional sekaligus menjadi solusi alternatif dalam penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia,” ujar Gilarsi menambahkan.
Namun, untuk meraihnya butuh kerja keras. “Terutama dalam mengembangkan upaya komersialisasi potensi dan pembentukan nilai yang lebih tinggi melalui pendekatan branding dan pemasaran modern” ujar Taruna Kusmayadi, Fashion Director IIFC.
IIFC yang terbentuk pada 2008, merupakan prakarsa para pemerhati dan praktisi industri busana muslim Indonesia, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), Shafira Coorporation dan Majalah NooR. IIFC didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Kebudayaan & Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.
Benten Beraksi di Hongkong Fashion Week
Cecilia Yuda dan Lisa Daryono mulai memperkenalkan Benten di dunia fashion internasional.
Rabu, 14 Juli 2010
http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/07/14/92889_benten_300_225.jpg
VIVAnews - Cecilia Yuda dan Lisa Daryono mulai memperkenalkan Benten di dunia fashion internasional. Pada awal Juli lalu di "Hong Kong Convention and Exhibition Centre", kedua perancang tersebut memamerkan karya mereka di acara "Hong Kong fashion Week Spring/Summer".
Busana yang ditampilkan merupakan koleksi terbaru dari Benten yang diberi nama "Lady Macaroon". Kata Macaroon sendiri diambil dari jenis gula-gula manis, semacam kue kecil cantik dengan warna-warna muda nan lembut. Suasana yang ingin ditonjolkan dari koleksi tersebut adalah kelembutan dari siluet gaun Benten, yang biasanya identik dengan warna terang.
Sebanyak 25 lima gaun mini maupun panjang ditampilkan. Desain gaun didominasi dengan lipatan dan kerutan dengan warna pastel seperti abu–abu muda, merah muda, biru toska serta sentuhan warna krem yang membaur indah dan menjadikan gaun terlihat elegan. Sesekali sentuhan biru toska muncul dengan pencampuran warna gradasi merah muda untuk memunculkan nuansa segar.
Tumpukan-tumpukan halus buatan tangan menggunakan material satin sutra ringan serta siffon dipadukan dengan struktur payet untuk membentuk siluet tubuh yang indah. Siffon terlihat sangat ringan, menerawang dan bercahaya, terlihat ingin memunculkan gaya semi ‘couture’. Setiap lapisan dan helai bahan dijalin membentuk draperi, ‘cloque’, kerut dan digarisbawahi" oleh struktur payet tebal dan tipis.
Dalam pagelaran kali ini Benten ingin menciptakan ciri khas tersendiri yang kuat dan konstan. Yaitu, warna artistik lembut dengan kombinasi detail payet berstruktur unik pada setiap desainnya. Benten merupakan fashion line yang didirikan oleh Lisa Daryono dan Cecilia Yudo pada awal Juni 2007 lalu. Nama Benten sendiri diambil dari satu-satunya dewi Jepang, Dewi Benten yang merupakan dewi laut.
|
|