Ada aturan mengenai kendaraan pribadi yang lewat di beberapa ruas jalan tertentu
dimana nomor polisinya diatur menurut ganjil / genap-nya di akhirannya
pada hari tertentu dan terus berganti tiap hari.. :ohno:

Gw sendiri merasa ide ini agak aneh dan ga setuju, tapi udah diberlakukan di Manado mulai hari ini.
Gw kira ide ini ga bakal dilaksanakan juga tapi ternyata... :nuts:

Dan sekarang ada rencana diberlakukan di Jakarta
kalo Jakarta sukses, seperti biasa akan merembet ke semua kota besar
di Indonesia. FYI, sistem ini juga sukses di Beijing... :)

so, how do you think? :|

PS. please do not move this into Gado-Gado..
this is a national issue.. :D
thanks mod.. ;)

related news



Jakarta Bebas Macet, Bukan Mimpi

Jakarta-Forum Masyarakat Anti-Kemacetan (Formak) mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo segera mengkaji gagasan pelat nomor genap-ganjil yang kini populer di Kota Beijing. Setelah diterapkan, Ibu Kota China itu kini terbebas dari kemacetan.

Menurut Formak, pihaknya yakin Fauzi Bowo dan jajarannya bisa menerapkan kebijakan pelat nomor genap-ganjil itu.

Sejak Sabtu (11/10), aturan baru mulai diberlakukan di jalan-jalan raya Kota Beijing. Tujuannya tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tapi juga menciptakan udara bersih dan irit bahan bakar. Keputusan memberlakukan ketentuan plat nomor genap ganjil diadopsi pemerintah Beijing ketika menyelenggarakan Olimpiade, Agustus 2008 lalu.

Pada saat ketentuan itu diberlakukan, jalan raya di Kota Beijing bebas macet dan udara pun lebih bersih dibanding hari-hari biasa. Ratusan ribu bahkan jutaan kendaraan milik pemerintah, perusahaan swasta dan pribadi, “menghilang” dari jalan-jalan raya terutama di jalan-jalan rawan kemacetan.

Ketua Formak Eri Haryoko mengatakan, warga Jakarta sudah saatnya peduli terhadap kondisi lalu lintas di Ibu Kota. “Makin hari Jakarta makin macet. Sementara kebijakan yang ada sampai saat ini tidak mampu mengatasi kemacetan yang terjadi,” ujar Eri yang juga Ketua Umum Forwot (Forum Wartawan Otomotif) di Jakarta, Selasa (21/10) dalam acara diskusi terbatas.
Berbagai cara sudah dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan tapi selalu kandas. Upaya itu mulai dari penerapan zona three in one, jalur busway, hingga proyek monorail. “Kalau tanpa solusi akan seperti apa Jakarta nanti,” tambah Eri.

Gagasan untuk menerapkan pelat nomor genap-ganjil yang sekarang diterapkan di Beijing sebenarnya pernah menjadi wacana di Jakarta, namun belum dilaksanakan sudah diprotes. Sebab, menurut mereka yang tidak setuju, gagasan pelat nomor genap-ganjil mengandung banyak kelemahan, antara lain munculnya pelat nomor tembakan. Bisa jadi orang akan membayar polisi untuk bikin pelat nomor ganda, satu mobil punya dua pelat nomor.

“Semua kebijakan atau peraturan tidak ada yang sempurna, pasti ada celah di mana orang bisa lolos dari jerat hukum. Tapi, gagasan untuk menerapkan pelat nomor genap-ganjil itu akan mengajarkan bagaimana masyarakat belajar berdisiplin dan menataati peraturan. Jakarta bebas macet, bukan mimpi,” tegasnya.

Beijing menerapkan ketentuan itu dengan peraturan: mobil berpelat nomor akhir angka 1 dan 6 tidak boleh melintas pada Senin; 2 dan 7 pada Selasa; 3 dan 8 pada Rabu; 4 dan 9 Kamis; dan 5 dan 0 dilarang pada Jumat. Namun, ketentuan itu tidak berlaku di akhir pekan, juga untuk kendaraan polisi, ambulans, pemadam kebakaran, bus, taksi, serta kendaraan lain untuk layanan masyarakat.

Bagi pengendara atau pemilik mobil yang melanggar, akan didenda 100 yuan atau sekitar US$ 14,7. Beijing memberlakukan ketentuan itu selama enam bulan hingga 10 April 2009 sebagai uji coba.

Menurut Eri, wacana tentang pelat nomor genap-ganjil yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu perlu diangkat kembali agar masyrakat sadar bahwa kemacetan di Jakarta sudah demikian parah. “Atau jangan-jangan, kemacetan di Jakarta itu justru menjadi ladang bisnis baru bagi mereka yang berkepentingan sehingga peraturan terkait soal ini selalu kandas di tengah jalan?” tebaknya. (tot)


Pelat Motor Ganjil Genap Disesuaikan Kalender
KOMPAS/HARYO DAMARDONO

Jumat, 8 Mei 2009 | 08:45 WIB

MANADO, KOMPAS.com — Pemprov Sulut membatasi penggunaan kendaraan di dalam kota Manado, dengan menerapkan pemberlakuan kendaraan pelat nomor polisi ganjil dan genap.

"Khusus kendaraan umum pelat nomor ganjil beroperasi pada tanggal ganjil dan pelat nomor genap pada tanggal genap," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut JE Kenap, di Manado, Jumat (8/5).

Pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan umum di Manado ini guna mengantisipasi dampak kemacetan panjang di daerah itu sebelum dan sesudah pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit.

Pemberlakuan kebijakan itu dilakukan 8-18 Mei 2009, dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. "Pemerintah memohon maaf kepada masyarakat terkait aturan itu. Namun, untuk mencegah dampak negatif selama pelaksanaan WOC dan CTI di Manado perlu ada aturan itu," katanya, sambil menyebut aturan dikeluarkan Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Kegiatan WOC dan CTI dipastikan diikuti dari 4.000 hingga 5.000 peserta dari 121 negara sehingga Kota Manado akan ramai dikunjungi sejumlah tamu-tamu asing itu.

Pembatasan kendaraan hanya berlaku di beberapa titik lokasi rawan kemacetan, seperti Jalan AA Maramis, lokasi pelaksanaan WOC dan CTI, Jalan Sudirman, Jalan Piere Tandean, Jalan Bethesda, Jalan Samrat, serta Jalan Ahmad Yani.

Aturan Genap Ganjil Sukses Atasi Kemacetan
Agusta B Sirait

INILAH.COM, Beijing - Peraturan baru yang sudah terlaksana dalam beberapa hari ini untuk mengurangi kemacetan di Beijing dinilai cukup sukses.

Sekitar 3,5 juta unit mobil yang lalu lalang setiap harinya di ibukota berpenduduk hampir dua milyar jiwa ini memberlakukan sistem larangan bagi mobil yang berpelat nomor dengan akhiran angka 1 dan 6 pada dua hari yang lalu kemudian plat nomor berakhiran 2 dan 7 dilarang lewat kemarin dan seterusnya. Kalau di Indonesia pernah diusulkan dengan istilah genap ganjil.

Selain itu pemerintah China juga memberlakukan hal tersebut bukan saja pada kendaraan pribadi tapi juga kendaraan pemerintah dan militer. Sebagai kompensasi bagi pemilik kendaraan yang mematuhi tata tertib tersebut maka mereka akan diberikan kompensasi gratis bayar tol untuk satu bulan.

Untuk mendukung suksesnya kebijakan ini, pemerintah China juga memaksimalkan layanan tranportasi masal seperti kereta api listrik dan bus dengan menambah jumlah armadanya sehingga masyarakat dapat berkaktivitas dengan tenang.

Tingginya permintaan dan penjualan mobil dalam beberapa tahun terakhir di China semakin memperparah situasi jalan-jalan protokol di Beijing sekaligus mendongkrak kadar polusi udara di ibukota China tersebut.

Pemerintah China sebelumnya pernah memberlakukan larangan terhadap mobil pribadi yang melintas di jalan-jalan protokol di Beijing selama Olimpiade Beijing bulan Agustus lalu.

Kebijkan yang dilakukan oleh China ini juga sudah diadopsi di beberapa negara di dunia seperti di Athena, Yunani yang melarang plat nomor berkahiran ganjil dan genap pada hari-hari tertentu.

Mudah-mudahan kebijkan ini bisa jadi pertimbangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta agar ibukota kita ini tidak macet. Akan tetapi layanan kendaraan umum juga makin ditingkatkan agar masyarakat bisa beralih menggunakan moda transportasi umum. Jadi, tirulah China. [O1]

Untuk di Indonesia, gak setuju. Karena untuk pemerintah bakal jadi cara pemecahan masalah ala orang malas, dan pemerintah di negara ini sifatnya memang malas. Alasan2ku sebagai berikut:

1. Transportasi umum di Indonesia nggak pernah diurus dengan serius. Liat sistem bus/ kereta di kota2 kita. Hampir semuanya amburadul. Kalaupun ada yg cukup bagus jangkauannya sangat terbatas. Juga lihat keadaan di jalan2 kita, ruwet dan nggak teratur. Itu yg sebetulnya bikin macet. Kalau sistem transportasi kita bagus, pasti banyak yg milih naik kendaraan umum (bus/kereta) daripada setir mobil/motor sendiri (termasuk saya). Kalau sudah begitu, beban di jalan raya juga pasti jauh berkurang, dan lalu lintas akan jadi jauh lebih teratur. Coba banyangkan jalan2 Jakarta tanpa terlalu banyak motor dan tanpa mikrolet, bajaj, kopaja yg selalu bikin macet; penumpangnya semua beralih ke MRT/monorail/Busway.

Tanpa alternatif yg memadai, gimana orang2 harus pergi / pulang kalau mobil atau motornya nggak boleh jalan? Bagaimana dgn org yg cukup berduit terus beli 1 motor/mobil lagi supaya punya kendaraan dengan nomer genap DAN ganjil?

2. Tidak mendidik. Ini jelas2 solusi yg paling gampang buat mengatasi macet, dan karena alasan no 1 diatas, pemerintah jadi nggak usah mutar otak untuk berusaha. Dulu bikin jalan baru sering dikatakan bukan solusi karena jumlah mobil hanya akan bertambah. Tapi paling tidak masih ada usaha untuk bikin jalan. Sekarang malah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal asal perintah siapa yg boleh dan siapa yg tidak boleh pakai jalan.

3. Semena mena. Kalau kita semua bayar pajak buat pemeliharaan dan pembangunan jalan, kenapa kok harus dijatah hanya boleh pake jalan secara bergilir? Sekarang digilir setiap 2 hari (sistem ganjil genap) mungkin sudah cukup, bagaimana kalau jumlah kendaraan tambah banyak lagi? Apa jadi tiap 3 hari? Seminggu sekali?

4. Solusi ini seharusnya jadi alternatif terakhir, ibarat senjata pamungkas. Jadi jangan terlalu gampang / cepat digunakan.

Ada aturan mengenai kendaraan pribadi yang lewat di beberapa ruas jalan tertentu
dimana nomor polisinya diatur menurut ganjil / genap-nya di akhirannya
pada hari tertentu dan terus berganti tiap hari.. :ohno:

Gw sendiri merasa ide ini agak aneh dan ga setuju, tapi udah diberlakukan di Manado mulai hari ini.
Gw kira ide ini ga bakal dilaksanakan juga tapi ternyata... :nuts:

Dan sekarang ada rencana diberlakukan di Jakarta
kalo Jakarta sukses, seperti biasa akan merembet ke semua kota besar
di Indonesia. FYI, sistem ini juga sukses di Beijing... :)

so, how do you think? :|

PS. please do not move this into Gado-Gado..
this is a national issue.. :D
thanks mod.. ;)

Setuju diberlakukan, selama hanya itu diberlakukan pada hari kerja dan hanya di koridor2 tertentu saja. Seperti sudah disediakan alternatif transport umum seperti busway/KRL.

Sebelum ada MRT/Monorail dan at least 10/15 Korridor, tidak setuju. Karena, walaupun banyak orang yang nantinya akan carpool, tetapi publik trasnportation di Jakarta belum bagus untuk mendukung pergerakan populasi banyak dari mobil ke transportasi umum(Contoh: Busway saat Rush Hour, bisnya banyak bgt tapi tetap aja yang ngantri masih panjang dan di korridor 8 naik busway lebih lama daripada nyetir sendiri). Harus ada jaringan transportasi massal yang integrated dulu plus park and ride lots di border kota Jakarta dan dekat perumahan yang bertetangaan dengan jalur transportasi. Sekarang milih No pol juga masih gampang :D. Dengan 1 juta saja kita bisa milih no pol yang kita mau, atau kalau punya "kenalan" bisa lebih murah lagi.

nah itu maksud gw, di Beijing emang udah bagus ya sistem MRT nya?
mau diutak atik nopol nya juga pasti ga masalah..

nah ini, andaikan ada suatu hal penting
kalo pas kendaraan ga bisa, pinjem temen?
nah punya temen juga ga bisa, nah loh...sewa?
karena naik busway bakalan lama.. ( beberapa koridor dan jam tertentu )

konyol kan cuma gara2 nopol... :D

Gak setuju banget banget.
Gimana kalo orang mau ke RS tapi ga bisa gara2 platnya ga sesuai jadwal. Meninggal deh.
Trus anak sekolahan yg jauh rumahnya n ga dilewatin angkutan umum, masa disuruh naek taksi? Udah jam masuk dimajuin, pake kendaraan cuma bisa pada jadwal tertentu aja. Gak konsen belajar deh

Ngomong doang gede pake plat nomor ganjil genap, kalau transportasi bagus, keamanan terjamin trotoar besar2 bolehlah. lah ini ngurusin jalan yang sudah ada aja gak becus sok2an mau niru2 negara laen segala! bagusin dulu keamanan buat pejalan kaki sama transportasi umum lainnya, baru boleh diberlakukan. coba aja lihat bus2 dan kereta2 sekarang, kayaknya gak perlu dijelasin lagi yah........(beginilah unek2 seorang mahasiswa yang mendapat hari buruk di kampus + ngebaca berita jelek). >(

Kayak Singapore aja, nomor plat dijatah-jatah hak guna jalannya :tongue2: ....

Tapi, iya Jakarta makin macet memang (baru ditinggal 4 bulan lebih sedikit). Nomor plat mobil di rumahku aja udah 3 huruf tuh di belakangnya :p ...

Untuk mobil registrasi Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, dan Selatan udah ada kode masing2 begitu juga dengan Tangerang dan Bekasi :) ...Tanda2 kendaraan di Jakarta jumlahnya sudah diluar batas ....

Memang harus dibatasi, sih.

tapi tidak dengan caranya gitu kan ham. mendingan dinaikin aja pajaknya atau pemerintah bangun transportasi yang baik dan benar masih banyak pilihan2 yang dapat dipilih. atau pengontrolan kendaraan melalui ERP, pelarangan kendaraan pada jam2 tertentu di jalan2 protokol yang ada buswaynya, perbanyak park and ride.....masih banyak alternatif pilihan untuk Jakarta.

Ngomong2, kapan ya Hybrid Cars mempenetrasi pasar Indonesia secara luas? Di jalanan jakarta, mobil hybrid yang pernah gw lihat bisa dihitung dengan jari dan semuanya adalah Prius. Bisa aja pemerintah memberlakukan diskon ERP/bebas peraturaan nopol ganjil/genap kalau anda menyetir mobil hybrid karena environmental friendly. Mudah2an sekitar MRT selesai 2015-16 mobil hybrid udah harganya terjangkau dan bisa least digunakan oleh 10% penguna mobil di Jakarta. Tapi feeder2 busway yang sekarang beroperasi ke suburb Jakarta ky Trans BSD,Bintaro,Citra udah lumayan mengurangi niat komuter di daerah tsb untuk naik mobil. Pertanyaan buat yang di Jak-Tim/Bekasi, ada feeder busway ga dari Bekasi atau suburb Jak-Tim?Lumayan tuh bisa ngurangi beban tol dalam kota

Ngomong2, kapan ya Hybrid Cars mempenetrasi pasar Indonesia secara luas? Di jalanan jakarta, mobil hybrid yang pernah gw lihat bisa dihitung dengan jari dan semuanya adalah Prius. Bisa aja pemerintah memberlakukan diskon ERP/bebas peraturaan nopol ganjil/genap kalau anda menyetir mobil hybrid karena environmental friendly. Mudah2an sekitar MRT selesai 2015-16 mobil hybrid udah harganya terjangkau dan bisa least digunakan oleh 10% penguna mobil di Jakarta. Tapi feeder2 busway yang sekarang beroperasi ke suburb Jakarta ky Trans BSD,Bintaro,Citra udah lumayan mengurangi niat komuter di daerah tsb untuk naik mobil. Pertanyaan buat yang di Jak-Tim/Bekasi, ada feeder busway ga dari Bekasi atau suburb Jak-Tim?Lumayan tuh bisa ngurangi beban tol dalam kota

Feeder busway yang biasa ditemui di jalan Jakarta saat ini sesungguhnya merupakan inisiatif para pengembang properti / komplek perumahan di daerah suburban. Sebetulnya tidak ada feeder busway yang integrated, istilah feeder busway yang ada sekarang lebih tepat sebagai angkutan commuter ekspress dari suatu komplek perumahan suburban ke tengah kota secara direct (ekspress). Kalau di daerah Jaktim atau timur Jakarta setau gw juga banyak seperti dari Harapan Indah, Kota Wisata, Cibubur, dll.

Pembatasan mobil di JKT / Megapolitan, intinya diperlukan karena pertumbuhan mobil tidak bisa direm, tapi penggunaannya yg bisa direm. Ganjil genap adalah salah satu jenis, masih banyak jenis2 pembatasan kendaraan pribadi lainnya. Cuman dari sekian banyak jenis, ganjil genap ini ya paling murah biaya implementasi dan operasinya, contoh lain 3 in 1.

Aturan pembatasan mobil sudah pasti membawa konsekuensi pembatasan gerak mobil, apapun jenisnya. Jadi terlalu lebai kalau dikatakan ada orang sakit, dimana dibolehkan dalam keadaan tertentu karena darurat. Sama seperti menggunakan jalur busway dibolehkan selama memang ada orang sekarat dalam mobil tersebut yang membutuhkan pertolongan medis segera. Kalau tidak genting / darurat amat, sudah barang tentu tinggal memakai pilihan lain yang ada. Sama seperti 3 in 1.

Cuman ganjil genap ini bukan gak ada kelemahannya lho. Karena nopol kan juga bisa dibikin aspal, dsb. Dan itulah tantangan dari suatu kebijakan, gimana supaya bisa efektif menekan penggunaan, (bukan pembelian) kendaraan bermotor.

Wah hal ini bagus sekali gw setuju sekali karena akan mengembangkan industri otomotif. Kan kalo dah punya mobil yg platnya genap beli mobil satu lagi yg platnya ganjil, jadi tiap hari tetep bisa pake mobil, susah amat.

^^ :lol: kalo dapet sama2 genap gimana? :D

Khan bisa pesen.

Yg enak gubernur Sulut donk : tanggal ganjil masuk kantor, tanggal genap gantian ama wagub.

^^ :lol: kalo dapet sama2 genap gimana? :D

seperti yg dibilang asudarsono kalo dah punya no ganjil tinggal pesen yg genap bgt jg sebaliknya.
@asudarsono itu nanti kan yg dibatasin hanya pada jalan tertentu sajakan gak seluruh jalanan kota dikenakan syarat itu jadi ya bisa ambil jalan lain.

Lebih ke gak setuju. Soalnya:

1. Setiap hari mendistraksi konsentrasi orang terhadap kegiatan ekonomi atau pembangunan lainnya yg produktif.
2. Memperparah peringkat Jakarta sbg kota yg business friendly
3. Tidak ada program angkutan masal yg revolusioner, inovatif, dan robust yg disiapkan utk mem-backup berubahnya demand moda mobilitas.
4. Belum ada rencana pembangunan fasilitas park and ride yg memadai, layak, dan sustainable
5. Belum nyata dan merata, program perbaikan jalur pedestrian. Isu sederhana tapi juga kunci permasalahan.
5. Sistem pembatasan ganjil genap akan merubah Jakarta menjadi Hanoi: jalanan dipenuhi motor roda dua. Kemunduran atau kemajuan? Sudahkah dikaji baik-buruknya?
6. Memukul pembayar pajak dengan membatasi hak dan mobilitasnya.
7. It's a shortcut alias jalan pintas. Cenderung mengesampingkan kreatifitas, ilmu, dan kerja keras.
8. Apabila ide ini lolos, akan menjadi preseden utk lebih mudahnya keluar kebijakan2 shortcut lainnya yg cenderung mereduksi hak warga (dengan alasan demi kepentingan umum).

bisa2 jadi lahan basah baru buat polisi nih..ntar ada aja oknum yg nawarin dapet nopol ganda buat satu mobil..

bisa2 jadi lahan basah baru buat polisi nih..ntar ada aja oknum yg nawarin dapet nopol ganda buat satu mobil..

Kalo polisi terlalu riskan, kalaupun berani kayaknya gak akan sistemik - beberapa oknum.

Yg bakal laku itu tukang stempel/nopol yg biasa di pinggir jalan. Bikin nomor bodong. Toh bongkar pasang nopol itu gampang.

Yg jelas, aturan2 ganjil genap ini gak akan diterapin diseluruh jalan dan gak setiap hari. Pemerintah juga sadar aturan kayak gini kan gak sembarangan aja diterapin. Yang paling memnungkinkan jln2 seperti Thamrin-Sudirman yg kena duluan. Kalau monorelnya diteruskan dan jadi, mungkin aturannya diperluas ke Kuningan dan Gatsu.

@ eurico dan asudarsono : emang bisa pesen? itu legal? setau gw mesti bayar lebih khan..

@ r4d1ty4 : bener, nanti dirumah sebelum berangkat ganti plat nomor dulu.. :D

Kalo polisi terlalu riskan, kalaupun berani kayaknya gak akan sistemik - beberapa oknum.

Yg bakal laku itu tukang stempel/nopol yg biasa di pinggir jalan. Bikin nomor bodong. Toh bongkar pasang nopol itu gampang.

Yg jelas, aturan2 ganjil genap ini gak akan diterapin diseluruh jalan dan gak setiap hari. Pemerintah juga sadar aturan kayak gini kan gak sembarangan aja diterapin. Yang paling memnungkinkan jln2 seperti Thamrin-Sudirman yg kena duluan. Kalau monorelnya diteruskan dan jadi, mungkin aturannya diperluas ke Kuningan dan Gatsu.

Nomor itu punya Pola Rahasia yang spesifik diketahui kepolisian, Polisi bisa langsung tahu kalau itu nomor palsu.

Masih banyak kan masyarakat umum yang belum tahu tata cara penomoran plat nomor di Jakarta ..

Ini barucontoh yang ketahuan doank ..
B 1xxx-2999 dan B 8xxx-8999 ini khusus mobil ...
B 1234 Bxx (nomor baru registrasi Jakarta Barat)
B 1234 Uxx (nomor baru registrasi Jakarta Utara)
B 1234 Sxx (nomor baru registrasi Jakarta Selatan)
Pxx (Jakarta Pusat)
Txx (Jakarta Timur)
Nxx (kendaraan umum)
Rxx (kabupaten Bekasi)
Fxx (kota depok)
^^ Itu juga kadang2 gak kayak gitu..

Banyak sebenarnya rahasia yang kita gak tahu.... Itu huruf kedua yang kode di belakang itu ada maksudnya juga tuh :D.. Tipe mobil biasanya tuh :)

Untuk motor juga ada aturan sendiri yang lebih rumit lagi :D ...

Tambahin Infonya lagi :D

Kl mobil baru huruf tengah nya F (Kayak NFD) berarti Hatchback atau Mini bus.Contoh : Innova atau Jazz

Kl mobil baru huruf tengahnya A (ky NAD) berarti Sedan biasanya

Kl mobil baru huruf tengahnya J (Ky PJA) berarti mobilnya 4x4, SUV atau Multi Purpose Vehichle. Contoh : Fortuner atau CRV

Kl mobil sedan/hatchback lama perpanjang no pol biasanya D nya jadi E tengahnya (Contoh :NEN)

Kl Pelat Rahasia B 1XXX,2XXX,7XXXBS/B 1XXXZF/B 1XXX IR diganti jadi RFN dan RFS kl yang angkatan darat BD jadi RFD- Biasanya pemilik kedua pelat ini bisa punya 2 atau bahkan 3 nopol untuk mobil yang mereka beli sendiri. Nopol pertama- pelat hitam biasa, kedua- pelat hitam rahasia (RFN,RFS) ketiga pelat merah, jadi bisa flexible seandainya peraturan ini diberlakukan. Kalau mobil dari dinas otomatis dapat dua pelat. Kl sendiri bisa tiga.

Kl Polisi yg dulunya B 1XXX BP sekarang ada juga variasi tiga nomornya tapi gw lupa apaan

@ eurico dan asudarsono : emang bisa pesen? itu legal? setau gw mesti bayar lebih khan..



Itu legal kok bro-no polnya legal- ya kombinasi 4 angka kan byk bgt kebanyakan yang bagus2 n punya makna ma pihak samsat dinaikin harganya
seperti 7227 dsb. Kalo mo perpanjang jg byrnya beda, kalo mo dilepas juga bisa nanti ma samsat "dijual" lagi kalo ada yang minat.
Ya sebenarnya begini lho sesuai tipikal orang indonesia ini emang harus dipaksa susah untuk disadarkan-emang pingsan?- kalo memang pemerintah mau menerapkan ini diitung2 dulu untg ruginya, masalah cocok gak cocok kan bisa dievaluasi ulang saat sudah dilaksanakan kebijakan ini, kalo memang udah gak cocok n masyarakat bener2 nolak ya bisa kan dicabut lagi. Overall this is a good idea.

Angkutan umum menurut gw lebih dari cukup bahkan over supply tinggal ngatur supirnya aja spy gak ngetem sembarangan...pengalaman gw sehari-hari, angkotnya lebih banyak dari penumpang, kadang nunggu lama baru jalan (saking gak ada yg naik). Jumlah angkot dan bus sedang harus dibatasi dan supirnya ditertibkan gak boleh berhenti sembarangan, penumpang juga gak boleh nyetop mobil sembarang tempat.
Sepanjang jalan mampang-buncit-lebakbulus, angkutan umum terlalu banyak jadi bikin penuh jalanan padahal yg naik dikit, padat cuma jam 7-an pagi dan jam 5-an sore, selebihnya kosong. Apa perlu diatur jam jalannya ya...

Kalo angkutan umum terutama di jakarta bukan hanya masalah jumlahnya saja tapi lebih kepada kualitasnya. Kualitas di sini termasuk kualitas angkutannya, pelayanannya, tepat waktu, kenyamanan dan keamanan kalo hal2 diatas udah terpenuhi gak susah kok menggiring orang2 beralih ke angkutan umum.
Secara perbandingan antara jumlah kendaraan pribadi dgn jumlah kendaraan umum masih byk kendaraan pribadinya banget.

Norwegian company shares ERP experiences

Thu, 05/14/2009 2:16 PM | City

JAKARTA: A Norwegian company specializing in road-charging and tolling systems, Q Free, has shared its experiences in developing the Electronic Road Pricing (ERP) system, as a solution is sought for the capital's traffic problems.

Q Free president and CEO Oyvind Isakssen said the company had developed and deployed the ERP system in cities all over the world, including Stockholm in Sweden.

"We explained our experiences of different systems and models so the governor has the necessary background in his research," said Oyvind after a meeting with Governor Fauzi Bowo at City Hall., Wednesday.

He said the ERP system could significantly reduce air pollution and travel time.

In Stockholm, the travel time was reduced by more than 30 percent, while the pollution went down by more than 20 percent as a result of the system, Oyvind said. - JP

DPRD DKI: ERP Tidak Akan Terwujud
Masalah baru seperti resistensi dari masyarakat akan muncul.
SENIN, 18 MEI 2009, 16:23 WIB
Eko Priliawito, Lutfi Dwi Puji Astuti

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pesimis proyek electronic road pricing (ERP) bisa dijalankan. Pelaksanaan proyek ini dipastikan tertunda karena Pemprov DKI belum fokus untuk memperbaiki sarana angkutan massal seperti busway.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat mengatakan, biaya tambahan kemacetan pada jalan utama di Jakarta tidak dapat dilakukan selagi sarana transportasinya belum memadai.

Sebelumnya Pemprov menyatakan, Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin sebagai lokasi ERP.

Aliman menjelaskan, perlu ada kajian yang lebih mendalam agar ERP bisa diterapkan. "Indonesia itu negara konsumtif. Apakah ERP bisa selesaikan masalah, masih perlu dikaji lagi," jelasnya, Senin 18 Mei 2009.

Pemerintah DKI, menurut Aliman tidak terburu-buru menerapkan ERP sebelum sarana angkutan massal membaik. "Justru nanti jadi bumerang. Kemacetan tak teratasi, masalah baru seperti resistensi dari masyarakat akan muncul," katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis juga mengatakan, penunjukan ERP sebagai solusi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi hingga menurunkan tingkat kemacetan hanyalah langkah yang sporadis.

"Mereka hanya mencontek aturan luar negeri. Hanya copy paste tanpa melihat fasilitas pendukung yang memadai," jelas Nurmansjah.

ERP merupakan wacana yang sejak lama diprogramkan tanpa ada kejelasan. "ERP sudah sejak tiga tahun lalu diwacanakan, sampai sekrang pun belum jelas berapa dana yang yang dibutuhkan untuk merealisasikannya," terangnya.

Sementara itu Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana DPP Organda Rudy Thehamihardja juga berpendapat hal yang sama. Dia mengakui bahwa program pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta sangat mendesak.

Tapi, penerapan konsep ERP menurutnya belum bisa dan belum siap dilaksanakan bila Pemrov DKI belum memperbaiki angkutan massal yang ada di Jakarta.

"Selama belum ada alternatif transportasi yang lebih baik dari kendaraan pribadi, ERP belum siap dijalankan," katanya.

kalo public transport bagus sih gak apa apa cuman kalo masih kaya sekarang sih sama aja bohong. Tapi keliataanya sih banyak orang yg beli nomor polisi extra aja. Apa sih yg gak bisa dibeli di Indo