SkyscraperCity Forum banner

INDONESIA | Maritime, Port News & Developments

401K views 926 replies 170 participants last post by  prioritas 
#1 ·
Sorry gua buka thread baru karena belum ada forum ini.....:banana:


Pelabuhan Kapal Pesiar Ditawarkan ke Investor


Senin, 01 Desember 2008 | 19:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:pemerintah akan melakukan penjajakan pasar (<I>market sounding</I>) untuk menarik investasi proyek pembangunan pelabuhan khusus kapal pesiar di Karang Asem, Bali. Targetnya, pertengahan tahun depan sudah teken kontrak investasi. Pembangunan pelabuhan khusus itu bagian upaya menjaring kunjungan wisatawan asing.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengatakan, jika targte tercapai, maka pembangunan konstruksi dapat dimulai akhir 2009. "Konstruksi paling setahun karena proyek sudah siap," katanya, Senin (1/12).

Kesiapan proyek terutama kesediaan lahan seluas sekitar 15 hektar yang telah dibebaskan pemerintah daerah setempat. Prasarana dermaga juga sudah dibangun.

Untuk itu, dari total biaya sekitar Rp250 miliar, Departemen Perhubungan telah menggelontorkan dana sekitar Rp 40 miliar. Nantinya swasta ditawari berinvestasi pembangunan terminal dan fasilitas pendukungnya.

HARUN MAHBUB
 
See less See more
#80 ·
#4 ·
90 Persen Kapal Tak Layak Melaut


By Republika Newsroom
Rabu, 05 Agustus 2009 pukul 19:22:00

JAKARTA - Departemen Perhubungan (Dephub) mengumumkan, 90 persen atau sebanyak 36 kapal dari 39 kapal yang terjaring operasi uji petik Ditjen Perhubungan Laut pada 22-26 Juli 2009 di seluruh Indonesia, ternyata tidak layak dan membahayakan bagi keselamatan pelayaran.

"Hasilnya seperti itu. Jadi, dari 39 kapal yang di-uji petik secara acak di 18 lokasi tersebar, ternyata yang benar-benar memenuhi persyaratan sesuai regulasi hanya tiga kapal," kata Dirjen Perhubungan Laut, Dephub, Sunaryo kepada pers di Jakarta, Rabu (5/8) Tiga kapal itu yakni KM Sereta Dumai, KM Caraka Jaya dan KM Kirana III.

Dirjen Sunaryo menjelaskan, uji petik ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan dan mengecek kelayakan dan kelaikan kapal penumpang di Indonesia, sebelum angkutan lebaran 2009 tiba di 18 lokasi strategis antara lain Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Ketapang, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Palembang, Merak, Tanjung Priok, Pare-Pare, Kendari, Bitung, Belawan, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Banjarmasin, Balikpapan dan Nunukan.

"Ini juga langkah koreksi kepada operator, sekaligus jajaran petugas dan aparat perhubungan laut seperti Adpel, Kakanpel dan Syahbandar serta para inspectur marine agar mereka dapat melakukan tugas sebaik-baiknya,"katanya. Adapun jenis kapal yang diuji petik antara lain, kapal penyeberangan, kapal penumpang Pelni, High speed craft (kapal kecepatan tinggi), kapal kargo, kapal perintis dan kapal pedalaman.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari hasil uji petik tersebut, kepada 36 kapal tersebut diperintahkan maksimal 15 hari sebelum Angkutan Lebaran 2009 digelar, mereka harus memperbaiki kapalnya agar sesuai dengan regulasi. "Jadi, kartu kuning kepada mereka. Jika sesuai tenggat tidak juga sesuai, maka berikutnya adalah kartu merah. Kapal dilarang beroperasi,"katanya.

Kemudian, terhadap hasil temuan uji petik itu sendiri, beberapa kapal memang sudah dilarang beroperasi seperti KMP Ulin Ferry milik PT Dharma Lautan Utama yang melayani trayek Kariangau-Panajam karena ditemukan pengawakan kapal, perlengkapan navigasi, peralatan pemadam kebakaran, ramp door dan sarana lashing tidak memenuhi syarat.

Juga, KM BSP I milik PT Bukit Samudera Perkasa yang melayani trayek Merak-Bakauheni, ditemukan haluan kapal sebelah kiri ada deformasi akibat tubrukan. "Juga ada kapal pedalaman di Banjarmasin yang berlayar melalui laut dalam kondisi tidak laik laut," katanya. (ant/itz)
 
#5 ·
Empat Pelabuhan Diminta Beroperasi 24 Jam
Rabu, 11 November 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, empat pelabuhan utama akan beroperasi selama 24 jam."Itu dimulai sejak Presiden mengumumkan program 100 hari," katanya usai pembukaan rapat koordinasi teknis penelitian transportasi di Jakarta, hari ini (11/11).

Keempat pelabuhan itu adalah Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Belawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan. Sehingga, misalnya, jika ada kapal kargo yang berlabuh pukul 02.00 dini hari tetap bisa dilayani. "Kalau itu bisa kami lakukan, keluhan dari kapal-kapal bisa terhindar," ujar Freddy.

Selain pelabuhan, Freddy juga meminta pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta beroperasi selama 24 jam. Begitu pula untuk otoritas pelabuhan dan kantor bea cukai.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo menambahkan pelayanan 24 jam bagi penumpang tidak terlalu bermasalah. Sebab mereka tidak membutuhkan tenaga kerja bongkar muat seperti kargo.

Sehubungan dengan penambahan jam operasional, Sunaryo melanjutkan, pihaknya akan membicarakanya lebih lanjut dengan instansi terkait. Rencananya pekan ini Departemen Perhubungan akan mengundang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Departemen Tenaga Kerja untuk mengkaji kembali Surat Keputusan Bersama tiga direktorat jenderal lembaga itu."Untuk memberikan peluang sebesar-besarnya supaya tenaga kerja bongkar muat bisa mendukung layanan publik selama 24 jam," ujarnya.

Peningkatan layanan itu merupakan salah satu program 100 hari Departemen Perhubungan. Prioritas utama lainnya adalah melaksanakan national single window di pelabuhan."Itu paling utama supaya kegiatan ekspor-impor tidak terhambat," ujar Freddy.

Selain itu, program lainnya adalah merevisi peraturan-peraturan yang menghambat investasi. Salah satu peraturan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang pembangunan infrastruktur. "Ada beberapa peraturan yang harus kita ubah sesuai keinginan para stake holder pada waktu national summit tempo hari," ucap Freddy.
 
#7 ·
Kamis, 12 November 2009

PENERAPAN ASAS CABOTAGE
INSA Kritisi Pemberlakuan Cabotage Kapal Migas Lepas Pantai

JAKARTA. Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengkritisi pengecualian pemberlakuan asas cabotage untuk jenis kapal lepas pantai oleh pemerintah. Asas cabotage adalah asas yang mewajibkan seluruh kapal angkutan harus berbendera Indonesia mulai 2011.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Paulis A. Djohan menilai, kesepakatan tersebut menunjukkan kekhawatiran pemerintah tidak mampu menjalankan road map cabotage sesuai Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2005.

Pada 4 November 2009, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), serta PT Pertamina (Persero), meneken kesepakatan tersebut.

Dalam kesepakatan itu, Pemerintah memberikan pengecualian dalam hal pemberlakuan asas cabotage kepada kapal-kapal yang memuat minyak dan gas (migas) serta kapal jenis tertentu yang lain. Dengan kata lain, muatan migas boleh diangkut dengan kapal berbendera asing saat asas cabotage berlaku pada tahun 2011.

Pemerintah, menurut Paulis, khawatir road map cabotage berdasarkan aturan tersebut akan gagal dilaksanakan sesuai tenggat waktu. Sehingga memberikan pengecualian untuk kapal lepas pantai. "Padahal Instruksi Presiden Nomor 5/2005 itu sudah terbit empat tahun lalu, dan harusnya waktu tersebut sudah cukup untuk bisa menerapkan asas tersebut saat ini," kata Paulis, Kamis (12/11).

Meskipun mengkritik pengecualian penerapan cabotage sampai melewati tenggat waktu 2011, namun INSA, menurut Paulis, akan meminta anggotanya untuk berusaha memenuhi tenggat tersebut.

Sayangnya, tidak satu pun pejabat Departemen Perhubungan yang dihubungi Kontan bersedia menanggapi kritikan INSA itu. Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo dan Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit tidak menanggapi konfirmasi Kontan.
 
#8 ·
2010, Perusahaan Perancis Kelola Pelabuhan Batuampar Batam


Jakarta, RMOL. Tahun 2010, pengembangan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar Batam akan dilaksanakan oleh perusahaan besar asal Prancis Compagnie Maritime d’Affretement-Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM).

“Insya Allah tahun depan akan dilaksanakan pembangunan. Tahun ini belum dapat dilakukan karena kondisi krisis global dan lesunya bisnis perkapalan. Pengembangan Pelabuhan Batuampar untuk mendukung Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Persaingan Batam untuk merebut investasi bukan lagi kawasan di Indonesia yang sejenis, tetapi sudah dunia. Di bidang shipyard, Batam hanya bersaing dengan Cina. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, dan Vietnam, Batam masih unggul. Sedangkan sektor industri pabrikan, Batam mulai mendapatkan saingan dari Vietnam, Cina, dan Malaysia. Kita harus berubah lebih cepat mengikuti perkembangan zaman yang sudah canggih menggunakan teknologi infomasi,” kata Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, Mustofa Widjaja, di Kantor BP Batam, sebagaimana dilnasir JPNN (Senin, 28/9).

Perusahaan asal Prancis itu rencananya akan melakukan investasi mengembangkan Batu Ampar dengan investasi US$ 425 juta melalui pola bangun, operasi, dan transfer selama 50 tahun. Selain itu, CMA-CGM berminat mengembangkan pelabuhan Pelindo dan Pelabuhan Batuampar yang berdekatan dengan alur pelayaran internasional serta berhadapan lansung dengan Singapura.

Mustofa menyatakan, pihaknya masih membuka peluang kepada perusahaan lain untuk mengembangkan Batuampar menjadi pelabuhan besar di Indonesia. Saat ini daya tampung pelabuhan barang tersebut sekitar 70.000 Twenty-Feet Equivalent Units (TEUs) per tahun. Sedangkan pemintaan standar mencapai 200.000 TEUs dengan panjang dermaga mencapai sekitar 1.250 meter. [yan]


Hong Kong segera bangun Pelabuhan Batu Ampar

BATAM: Investor asal Hong Kong berminat membangun Pelabuhan Kontainer Batu Ampar senilai US$275 juta, dan kini hanya menunggu lampu hijau dari Kementerian BUMN.

Mereka menyatakan siap membangun kawasan pelabuhan baru seluas 10 ha-15 ha secara BOT (build operate transfer) selama 30 tahun-35 tahun.

"Investor hanya menunggu izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN untuk masuk, dan kami siap memfasilitasi. Investor juga siap untuk pembangunan hanya selama dua tahun setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU)," ungkap Muhammad Ali, Komisaris PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT Persero Batam), kemarin.

Selain itu, sambungnya, investor asal eks koloni Inggris itu juga tidak keberatan untuk berkompetisi mengikuti proses lelang jika Kementerian BUMN tidak menghendaki pembangunan melalui penunjukan langsung.

Ali menjelaskan konsep yang akan dikembangkan nanti berbeda dengan Pelabuhan Batu Ampar yang dibangun oleh Otorita Batam dan CMA-CGM (perusahaan pelayaran dan operator kontainer terbesar Prancis).

Perbandingan Pelabuhan Batu Ampar Hong Kong dengan Pelabuhan Batu Ampar CMA-CGM, Prancis
- Hong Kong Investasi US$275 juta BOT selama 30-35 tahun
- Prancis Investasi US$425 juta BOT 50 tahun


Secara geografis, pelabuhan kontainer milik PT Persero tersebut akan berhadapan dengan kawasan pelabuhan yang akan dibangun oleh CMA-CDM, yang sudah mendapat hak konsesi dari pemerintah selama 50 tahun.

Tidak bersaing

Namun, imbuhnya, Pelabuhan Batu Ampar yang dibangun oleh investor asal Hong Kong itu bukan menjadi pesaing dari pelabuhan yang akan dibangun oleh CMA-CGM.

"Ini bukan dalam rangka persaingan. Perkembangan pelabuhan di Pulau Batam adalah tanggung jawab kita bersama dan berdasarkan ketentuan," tegasnya.

Menurut dia, pembangunan kawasan pelabuhan yang dimiliki Persero itu sudah dipersiapkan sejak 1990, bahkan sebelum Otorita Batam membuat master plan pembangunan Pelabuhan Batu Ampar yang dikelola UPT Otorita Batam saat ini.

Persero tetap mendukung pembangunan Pelabuhan Batu Ampar yang akan dilakukan oleh CMA-CGM meskipun sudah memiliki investor sendiri.

Dia menjelaskan pelabuhan yang akan dibangun oleh investor asal Hong Kong itu dapat membidik kapal-kapal kontainer yang menjadi pelanggan Pelabuhan Singapura, yang kini menguasai 70% transit kapal kargo di Selat Malaka.

Selain itu, pelabuhan ini juga diharapkan dapat menjadi pelabuhan kontainer bagi kapal-kapal domestik yang melakukan pelayaran ekspor-impor.

Saat ini, Pelabuhan Batu Ampar berkapasitas daya tampung kontainer sebanyak 5,8 juta TEUs per tahun dengan total volume kapal maksimal 35.000 DWT.

Koordinator Tim Review Kebijakan Strategik Otorita Batam Puddu Razak mengatakan rencana Persero Batam untuk membangun kawasan pelabuhan yang dimilikinya bukan menjadi masalah yang berarti bagi rencana pembangunan Pelabuhan Batu Ampar oleh CMA-CGM.

"Keberadaannya tidak ada masalah. Ini kan ibarat jualan, jadi nanti pasar yang lebih menentukan. Hadirnya dua pelabuhan kontainer di kawasan Batu Ampar akan menambah kemampuan pelabuhan itu sebagai pelabuhan internasional," tegasnya.

Puddu mencontohkan keberadaan pelabuhan kontainer di Singapura juga tidak terfokus di satu pelabuhan. (k40)
 
#10 · (Edited)
Beberapa Pelabuhan di Batam

Pelabuhan Batu Ampar

Pelabuhan Internasional Sekupang

Nongsapura Ferry Terminal

Batam Centre Internasional Ferry Terminal

Marina Waterfront City Ferry TErminal

Pelabuhan Ferry Khusus (baca :pejabat) Pemrov Kepri
 
#11 ·
bicara soal pelabuhan kapal laut di Indonesia,Surabaya tak boleh dilupakan.
surabaya menjadi semacam "hub" baik untuk angkutan barang maupun penumpang terutama untuk angkutan penumpang ke kawasan Indonesia Timur ; Makassar,Pare-pare,Balikpapan,Pantoloan,Tarakan,Nunukan,Toli-toli,Bitung,Ternate,Bau-bau,Ambon,Sorong,Jayapura,Lembar,Kupang dsb.maupun ke kawasan Indonesia Barat ;Tanjung Priok,Belawan,Dumai,Sampit,Kumai,Kijang dsb.

untuk sementara yang diposting pelabuhan untuk kapal penumpang dulu yah... (gapura nusantara & gapura surya)



Gapura Nusantara.

Gapura Surya.


di dalem terminalnya.


jujur gue malu,terminalnya udah bulukan.kedua terminal udah mesti di-"major up grade" deh.

Senja di Tanjung Perak


"Goyang Sengol" KM Bukit Siguntang vs KM Dobonsolo



KM Tidar meninggalkan Tanjung Perak

KM Tidar sandar di Tanjung Perak


Simulasi pembajakan di KM Dobonsolo masih di Tanjung Perak.


Suasana mudik lebaran lalu di Tanjung Perak





dermaga ferry Ujung dengan background pelabuhan tanjung perak (gapura surya)


foto:dari berbagai sumber.yang ngerasa punya foto pinjam ya. :hug::hug:
 
#13 ·
Lagi dari Thread Surabaya tentang ekspansi pelabuhan tanjung perak di teluk lamong

Lamong Bay Port

This is the revised version of Lamong Bay Port Development. The previous version is designed for 340 ha while the revised version is only 50 ha. This is due to some environmental protection reason, therefore, at the end, they only keep the very basic function of a port like the berth and the container yard, and discontinue with the previous plan that also included industrial estate and residential estate.

Old version


New version








 
#15 ·
Hindari Macet, PT Pelindo II Ubah Jalur Ekspor Lewat Laut
Selasa, 17 November 2009

TEMPO Interaktif, Cirebon -PT Pelindo II Cabang Cirebon berencana membuka pelayanan pengiriman barang ekspor dan impor melalui jalur laut, guna mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur pantai utara.

Menurut Direktur Komersil dan Pengambangan Usaha PT Pelindo, Saptono, selama ini barang asal Cirebon yang diekspor selalu melalui jalur darat terlebih dahulu. "Ini karena pengiriman dilakukan melalui Tanjung Priok, sehingga jalur darat harus dilewati dahulu," katanya.

Berbagai dampak negatif pun dikeluhkan sejumlah daerah yang dilewati angkutan berat pengangkut barang-barang ekspor itu. Diantaranya kerusakan jalan serta berbagai keluhan lainnya.

Karenanya PT Pelindo II Cirebon pun memberikan solusi berupa pengiriman langsung barang yang akan diekspor dari Cirebon langsung melalui jalur laut. "Pengiriman langsung melalui jalur laut pun dapat memberikan efisiensi bagi eksportir atau pemerintah setempat," katanya. Selain itu, pengiriman melalui jalur laut pun akan mengurangi beban kemacetan di jalur darat.

Seluruh fasilitas yang ada di Pelabuhan Cirebon, lanjut Saptono sudah menunjang. "Pelabuhan Cirebon sudah memiliki lokasi untuk menampung kontainer atau petikemas, karenanya bisa menjadi pelabuhan pengumpul sebelum barang dikirim," katanya.

Untuk itu yang perlu dilakukan saat ini,lanjut Saptono adalah pembenahan di Pelabuhan Cirebon untuk mendukung rencana ekspor langsung melalui pelabuhan itu. "Diantaranya dengan melakukan pengerukan alur kapal, penambahan sejumlah alat berat dan perbaikan sejumlah dermaga," katanya.

Diharapkan pada 2010 mendatang, Pelabuhan Cirebon siap digunakan untuk ekspor, khususnya ekspor mebel rotan yang selama ini menjadi komoditas andalan di wilayah Cirebon.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia Cabang Cirebon, Agus Purwanto, mengungkapkan jika rencana pengiriman barang untuk ekspor dan impor melalui jasa laut bisa direalisasikan pada semester kedua 2010. "Saat ini kajian tengah kami lakukan, " katanya.

Diakui Agus, pengiriman barang antar Pelabuhan Cirebon melalui Pelabuhan Tanjung Priok bisa mengurangi kerusakan jalan serta kemacetan lalu lintas. di jalur pantura. "Selain itu, jarak tempuh pun akan relatif lebih pendek," katanya.
 
#16 ·
Selasa, 17/11/2009
Bea Cukai Siap Buka Layanan 24 Jam di 4 Pelabuhan

Jakarta, DetikInet - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan siap untuk membuka layanan 24 jam sehari pada 4 pelabuhan untuk mendukung program 100 hari pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi seusai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Selasa (17/11/2009).

"Program 100 hari kita mendukung dari Departemen Perhubungan untuk membuka pelabuhan 24 jam sehari dan seminggu 7 hari. Dan ini berarti kan Kantor Bea Cukai harus buka," jelas Anwar.

Anwar menyebutkan keempat pelabuhan yang siap menjalankan program 100 hari Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Belawan.

Menurut Anwar, operasional pelabuhan 24 jam ini masih menunggu persetujuan dan peraturan Menteri Keuangan. Untuk urusan mekanisme akan diserahkan pada Departemen Perhubungan.

"Pada prinsipnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) pembukaan ini sudah diusulkan ke Menteri Keuangan, tapi kami masih menunggu peraturan. Kalau urusan yang lain seperti pelabuhan, TPS, transportasi ini juga ditangani oleh Departemen Perhubungan," ujar Anwar.

Anwar menyatakan tenaga yang ada di tubuh Bea dan Cukai saat ini masih cukup untuk pelayanan 24 jam setiap hari di 4 pelabuhan tersebut. Namun, memang dibutuhkan SDM tambahan untuk pelayanan di seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia.

"Kalau hanya di 4 kantor, kita cukup dengan SDM yang ada dan dana yang ada. Tapi kita membutuhkan SDM, 500 tenaga baru sedang kita proses di Diklat dari lulusan D1," jelas Anwar.
 
#17 ·
Kamis, 19/11/2009
Kontribusi pelayaran nasional masih kecil

JAKARTA (bisnis.com): Pelayaran nasional baru mampu mengambil alih pangsa muatan ekspor dan impor Indonesia sebesar 3% sejak Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 ditandatangani.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan sebelum Inpres No.5 diteken, pelayaran
nasional menguasai 5% dari potensi angkutan ekspor sebanyak 500 juta ton.

"Untuk kegiatan ekspor dan impor, penggunaan kapal asing hanya berkurang sedikit yakni dari semula 95%, sekarang menjadi 92%," kata Armida dalam sambutannya pada Seminar Kebijakan Pengembangan Industri Maritim siang ini.

Menurut dia, peluang Indonesia dalam industri dan perdagangan antarbangsa sedemikian besar, namun kontribusi Indonesia masih kecil sehingga dalam lima tahun ke depan perlu didorong dalam menegakkan asas cabotage.

Dia menjelaskan sebelum inpres, 48% pelayaran dalam negeri masih dikuasai oleh asing, tetapi sekarang tinggal 20% terutama pada kegiatan PT Pertamina dan lepas pantai
 
#18 ·
Senin, 16/11/2009
Industri kelautan terkendala modal

JAKARTA (bisnis.com): Belum adanya permodalan merupakan masalah yang menghambat upaya untuk mengembangkan industri kelautan yang optimal, kata Aris Kabul Pranoto, Kasubdit Jasa Kelautan dan Kemaritiman Departemen Kelautan Indonesia (DKP).

Selain itu, katanya, masalah lainnya adalah lemahnya penguasaan teknologi, belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur, belum adanya perencanaan pengelolaan yang konfrehensif, belum adanya data yang akurat, dan masih adanya kekosongan hukum dan kelemahan dalam penerapannya.

Dalam makalahnya berjudul Blue Print Pengelolaan Industri Kelautan, yang disampaikan Aris pada Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-6 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI), dia menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, beriklim tropis, serta memiliki potensi sumberdaya dan jasa kelautan yang melimpah.

"Lautan Indonesia kaya akan sumberdaya hayati maupun nonhayati. Potensi sumberdaya dan jasa kelautan tersebut diharapkan dapat menjadi slah satu pendukung utama perekonomian nasional, guna memenuhi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang," ujarnya hari ini pada pertemuan yang belangsung hingga besok di IPB International Convention Center, Botani Square, Bogor.

Menurut dia, salah satu upaya untuk mengatasi permasalah tersebut perlu adanya kerja sama dan kemitraan, serta sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, di antara instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Umum ISOI Indroyono Soesilo menuturkan pertemuan ilmiah yang diadakan rutin setiap tahun tersebut, melibatkan sejumlah pembicara terkemuka internasional, di samping para pakar kelautan Indonesia. Seminar ini diikuti sedikitnya 500 orang pakar dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Australia, China, dan Jepang.

"Kita akan menindaklanjuti gagasan dan pemikiran yang tertuang dalam pertemuan WOC (World Ocean Conference) di Manado beberapa waktu lalu. Selain itu juga memberi masukan pemikiran kepada pemerintah Indonesia tentang permasalahan kelautan dan lingkungan," ujar Indroyono yang juga Sesmenko Kesra.

Kepala LIPI Umar Anggara Jenie mengatakan dalam sambutannya suhu udara akan membubung tinggi menjadi 410 derajat Celcius pada 2100, bila emisi karbon dari sekarang tidak diantisipasi dan dilimitigasi.

Salah satu cara untuk menghambat peningkatan suhu udara tersebut, katanya, adalah dengan menerapkan energi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi biothermal, mengupayakan tanaman mikro age karena tumbuhan tersebut menyerap karbon dan mengeluarkan gas hidrogen.

Hingga saat ini, katanya, belum ada pengukuran berapa besar emisi karbon di lautan Indonesia. Namun 50% laut menyerap emisi karbon, cuma belum diukur lautan mana yang paling banyak emisi karbonnya. Penyebab laut kelebihan emisi karbon, tuturnya, karena di dalam lautan banyak mahluk bawah air seperti fitoplankton, ikan, tanaman dan tumbuhan laut, yang menyerap karbon tersebut.
 
#19 ·
Ratusan Kapal Pencari Ikan Tak Punya Izin
Jum'at, 20 November 2009

TEMPO Interaktif, MALANG - Sebanyak 467 atau 97,29 persen dari 480 kapal pencari ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondok Dadap di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tidak mempunyai surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI. ”Selain tidak memiliki SIKPI, banyak kapal yang tak mengantongi surat izin penangkapan ikan atau SIPI,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Endang Retnowati, Jumat (20/11).

Menurut dia, kapal-kapal itu beroperasi secara ilegal sehingga dapat ditangkap petugas patroli kapal di tengah laut. Rata-rata nelayan melaut sejauh 10 mil atau 16 kilometer dari lepas pantai.

Mayoritas pemilik kapal memang malas mengurus izin. Padahal, kebanyakan kapal berbobot antara lima sampai 10 GT (gross tone) yang pengurusan izinnya harus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ditujukan ke syahbandar di Surabaya. Sedangkan pengurusan izin untuk kapal berbobot di bawah 5 GT menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami sudah imbau berkali-kali, tapi tetap saja banyak kapal yang belum mengantongi izin. Kami tak punya kewenangan untuk menindaknya karena mayoritas kapal itu berbobot di atas 5 GT,” ujarnya pula.
Selain mengimbau, pada 2008 Dinas Kelautan pernah membantu menguruskan SIKPI dan SIPI untuk 63 kapal. Namun hanya 13 kapal yang mendapatkan izin. Dinas Kelautan sudah meminta klarifikasi ke Surabaya, tapi hingga sekarang tak ditanggapi.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Malang sedang menggiatkan pembangunan Sendangbiru yang sudah dimulai sejak sekitar 30 tahun silam. Fokus pengembangan pembangunan sekarang (tahap ketiga) diarahkan mengubah status dan kaliber PPP Pondok Dadap menjadi menjadi pelabuhan perikanan berskala nasional atau PPP Nusantara. Pembangunan sejumlah fasilitas utama dan pendukung terus digiatkan, dengan dibantu Pemerintah Pusat lewat anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pembangunan tahap pertama mencakup kurun 1980-1987 dengan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan tahap kedua (1989-1990) dibiayai Asian Development Bank.
 
#20 ·
Dubes Harus Bisa Tawarkan Potensi Maritim Indonesia
JUMAT, 20 NOVEMBER 2009

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Duta besar harus banyak wawasan, sehingga bisa mengenalkan dan memajukan Indonesia. Saat ini, sektor kelautan Indonesia yang potensinya melimpah, belum tergarap maksimal. Duta besar dinanti perannya untuk mengenalkan potensi maritim Indonesia.

Demikian disampaikan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X ketika menemui sembilan calon duta besar dan dua calon konsul jenderal RI yang segera akan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rombongan duta besar itu dikoordinasikan oleh Tosari Wijaya, calon dubes RI untuk Maroko.

Menurut Sultan, duta besar dan juga konsul jenderal yang merupakan ujung tombak diplomasi mewakili Indonesia harus senantiasa tanggap dengan perubahan global. Mereka, antara lain diharapkan bisa mengarahkan dan menyakinkan investor agar mau menanam investasi ke Indonesia. Yang mendesak saat ini adalah sektor kelautan atau maritime.

"Yang perlu didorong adalah investasi untuk produk-produk yag mempunyai nilai tambah, tidak hanya produk untuk dikonsumsi. Misalnya investasi untuk pabrik kapal besar, atau produk kelautan. Hanya tinggal potensi maritim yang dimiliki Indonesia, karena hutan sudah habis," kata Sultan.

Ditambahkan Sultan, saat ini kawasan China Selatan dan pasifik sedang berkembang pesat dalam bidang teknologi, dan menjadi pasar potensial. Di Indonesia, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Arafura menjadi jalur eskpor dan impor yang menggunakan kapal besar di atas 1.000 death weight tonnage (bobot mati kapal), karena kapal seukuran itu tidak dibolehkan melewati Selat Malaka.

"Bisa tidak pemerintah menjamin keamanan jalur ekonomi global, sedangkan kita belum memiliki kebijakan kelautan. Laut kita masih dikuasai 14 institusi, orientasinya masih kontinental, padahal geografinya maritim. Ya susah, kan. Sementara Negara Eropa, untuk memasarkan produknya, akan memilih Indonesia untuk mendekati pasar," kata Sultan.

Tosari mengutarakan, dubes harus menggali potensi Indonesia untuk bisa ditawarkan ke negara lain, baik potensi sumbe daya alam maupun potensi wisata. Masih ada banyak Negara yang belum tersentuh, terutama Negara-negara Afrika dan di Eropa Timur.
 
#21 ·
Jumat, 20/11/2009
RI calonkan diri jadi anggota Dewan IMO

JAKARTA (bisnis.com): Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2009–2011.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan menyatakan pencalonan itu diajukan dalam Sidang IMO ke-26 yang akan diadakan 23 November-4 Desember di Kantor Pusat IMO di London, Inggris.

"Pemilihan anggota dewan IMO sendiri akan berlangsung pada 27 November," katanya hari ini.

Sesuai dengan rencana, delegasi Indonesia akan dipimpin langsung Menhub Freddy Numberi yang akan bertolak ke London hari ini. Untuk pencalonan itu, Bambang menyatakan pencalonan Indonesia minimal harus didukung oleh setengah +1 dari jumlah negara anggota IMO, yakni minimal 85 suara dari 168 negara.

Pada pemilihan anggota Dewan IMO periode 2007-2009, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kategori C dengan memperoleh 114 suara dukungan.

"Indonesia telah menggalang dukungan dan melobi negara sahabat untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO periode 2009-2011, antara lain menyelenggarakan resepsi pada 4 November di Dephub," tegas Bambang.

Resepsi tersebut dibuka oleh Menhub dan dihadiri oleh para duta besar atau perwakilan dari 24 negara sahabat di Jakarta. Selain itu, resepsi itu dihadiri juga pejabat Deplu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dewan Kelautan Indonesia, Dishidros TNI AL, Bakorkamla, BUMN dan stakeholder maritim.
 
#22 ·
Jumat, 20/11/2009
Kontrak angkutan jangka panjang jadi kendala

JAKARTA (bisnis.com): Pembiayaan di sektor pengadaan perkapalan batu bara untuk angkutan dalam negeri masih terganjal ketersediaan kontrak jangka panjang yang hingga kini masih sulit didapatkan perusahaan pelayaran nasional.

Dirut PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Multifinance Ibnu Wibowo mengungkapkan kontrak jangka panjang diperlukan oleh lembaga pembiayaan dan perbankan supaya ada garansi kredit yang dikucurkan akan kembali.

Dia menjelaskan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor angkutan batu bara mengajukan permohonan pembiayaan ke PT PANN, tetapi belum bisa diberikan karena tidak mengantongi kontrak angkutan jangka panjang.

Mereka kini masih mencari kontrak angkutan batu bara jangka panjang ke sejumlah produsen komoditas tambang itu di dalam negeri. "Begitu kontrak bisa diraih, kredit bisa langsung dikucurkan," katanya kepada bisnis.com hari ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan hingga September tahun ini, kredit perbankan yang mengucur ke sektor maritim mencapai Rp18,9 triliun, naik 1,98% dibandingkan dengan posisi Desember 2008 sebanyak 18,5 triliun.

Ibnu menjelaskan lembaga keuangan di dalam negeri sudah banyak yang menawarkan pinjaman investasi pengadaan kapal berbendera Indonesia, tetapi masih mempersyaratkan perusahaan pelayaran melakukan kontrak jangka panjang minimal 8 tahun dengan pemilik barang.

PT PANN, katanya, sudah mendapat dukungan kuat dari sejumlah lembaga keuangan di dalam negeri untuk bekerja sama membiayai pengadaan kapal nasional dalam rangka memenuhi ketentuan asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia).
 
#23 ·
Jumat, 20-11-09
Seminar Kelelahan Awak di PIP

MAKASSAR-- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) menggelar Seminar Analisa Pengaruh Kelelahan Awak Kapal Niaga terhadap Kecelakaan Laut, di Gedung PIP, Jumat 20 November.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari kalangan peneliti, akademisi, medis. Tim itu diketuai Direktur PIP Ir Agus Budi Hartono,M.Mar.E sebagai, Dr M Rum Rahim, MSc, dan Prof Dr Muh Ardhi MS.

Agus mengatakan kecelakaan laut bisa disebabkan faktor kelelahan. Rasa lelah bisa muncul diantaranya karena waktu jaga yang tidak teratur, tidak ada akomodasi yang bagus, kontrak yang tadinya diperpendek lantas diperpanjang.

Sedangkan Rum dari tim medis mengatakan bahwa kesehatan awak juga harus diperhatikan. Pekerjaan yang berat harus diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup agar tubuh bisa pulih dan beraktivitas kembali. Setidaknya, butuh 7-8 jam waktu istirahat setiap hari.
 
#24 ·
Kapal Dumai Express 10 Tenggelam, 59 Penumpang Hilang
Minggu, 22 November 2009

TEMPO Interaktif, Batam - Kapal penumpang Dumai Express 10 tujuan Batam - Dumai tenggelam pagi ini (22/11). Dari 213 penumpang, 180 berhasil dievakuasi dan satu orang dinyatakan meninggal, serta 59 penumpang lainnya belum ditemukan.

Kapal berangkat dari Batam pukul 08.00 WIB. Sejam kemudian, tepatnya di perairan Tekong Hiu, kapal diterjang ombak lalu tenggelam. Pihak pelabuhan di Karimun menerima laporan setengah jam kemudian lalu segera mengirimkan Kapal Dumai Express 5 untuk mengevakuasi penumpang yang selamat.

Komandan Bitpol Air Polisi Ajun Komisaris Besar Muhammad Yasin mengatakan pihaknya mengirim lima kapal patroli untuk memberi bantuan mengevakuasi korban. Kelima kapal tersebut adalah Kapal Patroli 648, 649, dan sisanya dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Kapal diduga melebihi kapasitas karena dari daftar penumpang yang tertera di loket penjualan tiket Dumai Express hanya 200 penumpang, tapi dari laporan yang ada tercatat 213 penumpang. Sebanyak 200 di antara penumpang adalah orang dewasa dan 13 lainnya anak-anak.

Masmur, 45 tahun, salah satu keluarga korban, mengatakan keluarganya yang berangkat menggunakan Kapal Penumpang Dumai Express 10 sebanyak empat orang, termasuk istrinya bernama Isra, 38 tahun, dan adik-adiknya yaitu Marliyono, Herlina, Rusmawati. Mereka tidak tercantum namanya di daftar penumpang. Namun istri Masmur telah menghubungi dari Rumah Sakit Karimun bahwa hanya Rusmawati yang belum diketahui apakah selamat atau ikut tenggelam.

Nurlis Saragih, 50 tahun, juga penumpang Dumai Express 10 tak tercantum namanya yang membuat anaknya Ruslida Sinaga gusar. Pantauan Tempo di Sekupang, keluarga korban telah memadati gerai tiket di Sekupang untuk mencari tahu keadaan keluarganya.

Kepala Kantor Pelabuhan Batam Roki Ahmad belum bersedia memberi keterangan dengan alasan ingin berangkat ke Tanjung Balai Karimun. "Tunggu nanti saya beri informasi, saya buru-buru," kata dia.
 
#25 ·
Dua Kapal Dumai Express Kecelakaan, Empat Orang Tewas
Minggu, 22 November 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua kapal feri Kapal Motor Dumai Express 10 dan Kapal Motor Dumai Express 15 mengalami kecelakaan hari ini di wilayah perairan Kepulauan Riau.

Dumai Express 15 jurusan Batam-Moro kandas di dekat Pulau Moro. Semua penumpang selamat dan saat ini sudah dievakuasi ke Pulau Moro. Sementara Dumai Express 10 jurusan Batam menuju Dumai tenggelam di daerah perairan Selat Duria dekat Tanjung Balai Karimun pada pukul 09.30 WIB.

Direktur Jendral Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan penyebab tenggelamnya kapal diperkirakan cuaca yang buruk. "Cuaca hari ini sangat buruk. Ombak mencapai lebih dari empat meter," kata dia di Jakarta, Ahad (22/10). Kabar terakhir dari tim Search And Rescue menyebutkan ada empat korban tewas dalam kecelakaan ini termasuk seorang anak berumur empat tahun.

"Informasi dari lapangan sampai saat ini memang masih simpang siur. Tetapi menurut informasi dari Bupati Tanjung Balai Karimun yang baru saja saya terima, saat ini 292 penumpang sudah diavakuasi dalam keadaan selamat dan ada di rumah bupati," kata Sunaryo.

Sedangkan informasi dari tim Search And Rescue di lapangan menyebut adanya 209 orang yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapasitas kapal penumpang ini sebetulnya hanya sampai 273 orang saja. Manifes penumpang sampai saat ini juga masih diselidiki karena ada perbedaan data. Karena jumlah data di manifes dan kenyataan penumpang di atas kapal tidak sesuai, maka belum bisa ditentukan berapa korban hilang.

"Masih dicek antara manifes dan kenyataan. Kalau jumlahnya (penumpang) ternyata melebihi kapasitas ada dua kemungkinan. Jajaran saya di bawah tidak melakukan tugasnya atau manifes dan realita memang jumlahnya berbeda," kata dia.
 
Top