SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.

Jakarta MRT - Part II

81K views 701 replies 63 participants last post by  trybgv 
#1 ·
#2 · (Edited)
gua yang pertama ah

lanjut ya:

kalo digusur begitu orangnya pada pindah kemana yaa?

tapi gua yakin pasti suatu saat akan digusur

orang yang sudah jadi aja digusur apalagi yang enggak

melihat pembangunan di jakarta yang pesat sekali dipastikan nanti rumah2 itu bakal berubah jadi superblock ma apartment
 
#5 ·
^^ :lol: anak kecilnya kasian. Sampe teriak : "mamaaa..."

-------------------------------

AAG , MRT itu Mass Rapid Transportation , bukan Masalah Rumah Tergusur !!

DOn't get crazy with that :nono:

:nocrook:
 
#8 ·
Subway Terganjal Lagi

Selasa 3 Juni 2008, Jam: 21:05:00

JAKARTA (Pos Kota) – Pembangunan jaringan kereta bawah tanah (subway) bakal tidak tepat waktu karena tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak pembentukan PT Mass Rapid Transit (MRT). Padahal, tujuan Gubernur Fauzi Bowo membentuk PT MRT sebagai wadah untuk mengelola subway.

Tiga Fraksi yang menolak yaitu Faksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP. Alasannya, pembangunan subway tidak jelas. Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Ade Surapriatna, membenarkan tapi pihaknya terus berusaha mendekati tiga fraksi tersebut. “Bila memang tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan pemungutan suara (voting),” tegas Ade di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/6).

EMPAT FRAKSI
Menurut H. Ade, ketiga fraksi itu menilai rencana pembangunan subway belum jelas. Misalnya mengenai studi kelayakan laporannya tak jelas, padahal menyangkut penggunaan ratusan miliar dana APBD. “Sedangkan empat fraksi lainnya menyetujui dan sudah siap menyampaikan kata akhir pada Rapat Paripurna yang akan dilakukan Kamis (5/6) atau Jumat (6/6).”

Terhadap adanya penolakan itu, Gubernur H. Fauzi Bowo tidak mau menanggapi. Ia hanya mengatakan pembentukan PT MRT sangat penting, karena April 2009 tahap awal pembangnan subway.

Menurut Fauzi, studi kelayakannya juga sudah dilakukan. MRT adalah sarana angkutan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.
:eek:hno:
 
#9 ·
MRT construction faces another delay

Tifa Asrianti , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 06/04/2008 10:14 AM | City

Construction of the planned mass rapid transit (MRT) system for Jakarta is likely to be postponed, due to delays in approving a bylaw for the project at the City Council.

The council was scheduled to pass the MRT bylaw in early May, but three political parties have asked more for more time to consider the proposal.

Deputy Speaker Maringan Pangaribuan said Tuesday there were three factions who wanted further information about the technical aspects of the MRT project, as they had not completely understood the explanation provided by the administration.

However, he said technical matters would be discussed after a city-owned company in charge for MRT was established -- which would take place when the planned bylaw was passed.

The three factions were the Prosperous Justice Party (PKS), the United Development Party (PPP) and the National Mandate Party (PAN), he said.

"They want one week to study the MRT's technical aspects. PAN, for example, has 12 questions on their list. They want to know about the underground and utility network and other technical aspects," he said.

"We decided to give the factions time, until Wednesday morning. If they still refuse it, we'll form a consultative committee to decide the plenary session," he said.

"There are four factions supporting and three opposed to the MRT bylaw. If the deadlock continues, we'll carry out voting in the plenary session," he added.

In an effort to overcome Jakarta's chronic traffic woes, the administration and the central government are working on the project, which was estimated to cost Rp 8.3 trillion (US$902 million). The money for the MRT is being sourced through loans from the Japan Bank for International Cooperation, with an interest rate of 0.4 percent per annum.

The central government will pay for 42 percent of the loans, while the administration will cover the remainder.

The administration also plans to allocate Rp 85 billion in subsidies for MRT operations in 2015, when the system is in place.

"The investors and central government will arrange MRT's design engineering. The city-owned company will be transparent," Maringan said.

In the first phase of development, expected to begin in 2010, railway lines will be installed stretching 14.3 kilometers from Lebak Bulus in South Jakarta to Dukuh Atas in Central Jakarta.--JP
 
#14 ·
numpang... :D

06/06/08 17:34
Dephub Akan Gusur 500 Ribu Angkot


Jakarta (ANTARA News) - Departemen Perhubungan (Dephub) akan menelorkan kebijakan progresif angkutan jalan untuk menggusur 500 ribu angkutan kota (angkot)/mikrolet di Indonesia.

"Angkot saat ini, khususnya di kota-kota besar sudah berlebih (over supply). Kota julukan sejuta angkot tak hanya Bogor tapi sudah diikuti oleh kota-kota lainnya," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Elly Sinaga kepada pers di Jakarta, Jumat.

Kondisi itu, kata Elly, memposisikan angkot sebagai salah satu sumber kemacetan lalu lintas tak terkendali. "Ini harus dicegah dan direformasi," katanya.

Boros BBM

Selain itu, ditinjau dari sisi pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), angkot sudah sangat boros karena tingkat isian penumpangnya rata-rata juga tak lebih dari 20-25 persen.

Jarak antar kendaraan keberangkatan angkot di sejumlah daerah ditemui sudah mencapai setiap empat detik.

"Akibatnya mereka hanya berputar-putar dan hasilnya polusi meningkat. Sementara bagi pengemudinya, pendapatannya juga menurun. Penumpang pun juga makin tak nyaman," katanya.

Karena itu, tidak salah kalau kenyamanan Angkutan Umum saat ini sudah tidak jelas dan ini antara lain yang menyebabkan penumpang pindah ke moda lain, seperti sepeda motor.

"Sepeda motor dari sisi penghematan memang oke, tetapi tingkat keselamatannya sangat rendah. 30 ribu korban meninggal kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia per tahun saat ini, 65 persen melibatkan sepeda motor," katanya.

Oleh karena itu, Dephub c.q. Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap akan mereposisi manajemen angkutan umum perkotaan secara bertahap dari pola angkot/mikrolet menjadi angkutan massal lebih besar seperti bus.

"Namun, untuk kota-kota kecil dengan populasi penduduknya di bawah 500 ribu, angkot dan mikrolet ini, mungkin masih layak dipertahankan," katanya.

Elly menyebut, sebenarnya berdasarkan KM 35/2003 tentang ciri-ciri pelayanan angkutan kota disebutkan untuk trayek utama di kota sedang dan besar dilarang adanya angkot.

"Tapi, yang terjadi hal itu tak dipatuhi. Ijin trayek angkot malah tak terkendali. Tak sesuai suplai dan demand. Ini mestinya direnungkan oleh Dinas Perhubungan. Jangan ijin trayek diserahkan ke dealer-dealer," katanya.

Sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola

Elly melanjutkan, pola angkutan massal yang dimaksud, nantinya secara bertahap akan merubah sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola.

"Jadi, sistemnya pemerintah membeli service mereka," katanya.

Konsep sederhananya, pemerintah membeli kepada Badan Pengelola biaya per kilometer per penumpang. "Metode pembayaran penumpang dengan kartu pintar, bukan ke sopir lagi," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, nantinya para pemilik angkot bisa bersinergi untuk menanamkan investasi di Badan Pengelola menjadi salah satu mitra operator.

Kendaraan tersebut juga hanya berhenti di shelter-shelter yang disediakan. "Pengemudi digaji sesuai kapasitas profesinya, tidak lagi jadi sasaran pungutan liar," katanya.

Elly mengakui, konsep tersebut mirip dengan Busway yang dikembangkan DKI Jakarta.

Tahun ini, Dephub akan mengembangkan konsep tersebut di lima kota besar yakni Semarang, Pekanbaru, Balikpapan, Surakarta dan Menado.

"Trayeknya pada beberapa kota itu berpeluang dikembangkan secara terpadu, misalnya dari Tangerang hingga Jakarta," katanya.

Hemat 40 persen

Dari sisi penghematan BBM, kata Elly, jika menggunakan bus sedang dan besar (angkutan massal, red), maka akan ada potensi penghematan pemakaian BBM hingga 40-50 persen.

Padahal, proporsi sektor transportasi, kata Elly, saat ini mengkonsumsi BBM paling besar, yakni sekitar 47,5 persen dari total konsumsi nasional, baru setelah itu industri (21,9%), listrik (11,1%) dan rumah tangga (19,1%).

"Transportasi non-Darat hanya 0,5 persen," katanya.

Sedangkan di sektor transportasi sendiri, konsumsi terbesar untuk angkutan jalan sebesar 88 persen.

Lainnya yakni, udara (4 persen), angkutan laut (7 persen) dan angkutan Kereta Api dan Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar satu persen.

"Jadi, bisa dibayangkan, jika angkutan jalan dihemat 40-50 persen, kontribusinya signifikan," katanya.(*)
 
#19 ·
06/06/08 17:34
Dephub Akan Gusur 500 Ribu Angkot

Boros BBM
Sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola

Elly melanjutkan, pola angkutan massal yang dimaksud, nantinya secara bertahap akan merubah sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola.

"Jadi, sistemnya pemerintah membeli service mereka," katanya.

Konsep sederhananya, pemerintah membeli kepada Badan Pengelola biaya per kilometer per penumpang. "Metode pembayaran penumpang dengan kartu pintar, bukan ke sopir lagi," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, nantinya para pemilik angkot bisa bersinergi untuk menanamkan investasi di Badan Pengelola menjadi salah satu mitra operator.

Kendaraan tersebut juga hanya berhenti di shelter-shelter yang disediakan. "Pengemudi digaji sesuai kapasitas profesinya, tidak lagi jadi sasaran pungutan liar," katanya.

Elly mengakui, konsep tersebut mirip dengan Busway yang dikembangkan DKI Jakarta.

Tahun ini, Dephub akan mengembangkan konsep tersebut di lima kota besar yakni Semarang, Pekanbaru, Balikpapan, Surakarta dan Menado.

"Trayeknya pada beberapa kota itu berpeluang dikembangkan secara terpadu, misalnya dari Tangerang hingga Jakarta," katanya.
Konsep ini lah yang dimaksud, harusnya teraplikasi untuk angkutan non-busway...

Dengan konsep begini, sopir angkutan gak perlu lagi kejar setoran atau sengaja melanggar aturan (berhenti di sembarang tempat) demi mengejar penumpang. Karena yang beli servicenya adalah pemerintah, bukan penumpang. Dan ini juga menghilangkan praktek mafia pungli yang katanya perputaran per tahunnya bisa Rp 10 T!!
 
#24 ·
Ongkos angkot dan angkutan umum lainnya di jakarta mulai naek berkisar 500 sampe 2000 rupiah...:cheers:,
mending kalo pelayanannya tambah baik:eek:hno:...kapan MRT yang murah dan nyaman kelarnya,
kasihan tuh karyawan kecil yang tiap hari ngongkos
 
#25 ·
10-06-2008
DKI Segera Tunjuk Dirut Karteker PT MRT

Setelah sempat tertunda beberapa minggu, akhirnya DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Mass Rapit Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) dan Perda Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.Sebelumnya tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi PKS, PPP, dan PAN sempat menunda memberikan persetujuannya. Namun, usai melakukan pembahasan panjang, ketiga fraksi ini akhirnya setuju.

Dalam pemandangan fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6), fraksi PPP menggarisbawahi pentingnya transparansi pada proses rekruitmen direksi maupun pembiayaan di PT MRT. "Ini menjadi penekanan yang harus diperhatikan yaitu proses rekruitmen harus secara terbuka dan transparan," kata Nuraini Syaifullah, juru bicara Fraksi PPP.

Berbeda dengan fraksi PPP, fraksi PAN dalam paparan yang disampaikan oleh Syamsidar Siregar menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta harus secara cermat memperhatikan proses pembiayaan pembangunan proyek MRT ini. Sebab, sampai saat ini pemerintah pusat belum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai komitmen pemberian hibah sebesar 42 persen dari total pinjaman dari Japan Bank for Interntional Corporation (JBIC) kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Meski rezim saat ini setuju dengan pemberian hibah sebesar 42 persen, namun siapa yang akan menjamin bila rezim berikutnya akan tetap komit dengan hibah tersebut?" tegasnya.

Sedangkan fraksi PKS lebih menyoroti soal penerapan prinsip good corporate governance terhadap penyertaan modal Pemprov DKI Jakarta di PT MRT Jakarta sebagai pemegang investasi permanen. Sebab, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menyampaikan usulan persetujuan DPRD DKI atas pengadaan pinjaman untuk proyek monorel yang akan diberikan oleh JBIC baik dalam skema tahap satu maupun tahap keduanya.

"Bahwa sesuai dengan PP No 2/2006 tentang tatacara pengadaan pinjaman dan/atau hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri khususnya pasal 7 dan 8, diantanya menyebutkan syarat pengadaan hibah perlu mendapatkan persetujuan DPRD," kata Rahmatsyah saat menyampaikan pandangan fraksi.

Usai menghadiri sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, akan segera merekrut direktur dan komisaris jajaran direksi PT MRT Jakarta. "Rekruitmen ini harus dilaksanakan secara terbuka dan harus melalui fit and proper tes, ini sudah menjadi komitmen internasional. Jadi bukan melalui cara-cara yang tidak terbuka seperti yang dikhawatirkan DPRD tadi," jaminnya.

Sebelum melakukan rekruitmen tersebut, Fauzi Bowo, menuturkan, pihaknya akan membentuk badan hukum untuk melakukan rekruitmen dengan cara akan membentuk direktur dan komisaris karteker. "Pak Sekda sudah siap melakukan pembentukan badan hukum. Untuk membentuk badan hukum itu kita perlu direktur dan komisaris karteker. Soalnya kalau menunggu dari badan internasional melakukan rekruitmen itu akan terlalu lama," ungkapnya.

Pria kelahiran Jakarta 10 April 1948 itu menuturkan, pembentukan badan hukum PT MRT Jakarta tersebut akan dilakukan mulai bulan Juni 2008 ini. "Pembentukannya saya rasa bisa dimulai bulan ini. Jadi, nanti kalau sudah terpilih direktur dan komisarisnya, kartekernya itu kita ganti," ujarnya.

Proyek MRT ini rencananya akan dibangun sepanjang 14,3 km dengan rute Lebakbulus-Dukuhatas yang memiliki 12 stasiun. Desaign proyek akan dilakukan mulai 2008-2009, sedangkan tahap konstruksi akan dilakukan mulai 2010-2014. Sedangkan pengoperasiannya akan dimulai pada tahun 2015.

Pembangunan proyek multiyears ini akan menelan dana sebesar Rp 10,187 triliun. Dana tersebut berasal dari pinjaman JBIC sebesar Rp 8,359 triliun, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 651 miliar dan Rp 1,254 trilun oleh pemerintah pusat. Jika MRT itu sudah beroperasi Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban melakukan subsidi operasiol sebesar Rp 85 miliar per tahun.

Dana sebesar Rp 561 miliar dari Pemprov DKI Jakarta itu akan digunakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 160 miliar dan sebesar Rp 491 miliar untuk modal kerja PT MRT Jakarta. Sedangkan, pinjaman dari JBIC itu harus dikembalikan dengan pola angsuran selama 30 tahun 6 bulan. Atas pinjaman tersebut Pemprov DKI Jakarta menanggung beban bunga pinjaman sebesar 0,9 persen dari dana pinjaman sebesar Rp 8,359 triliun. Rinciannya, bunga pinjaman dari JBIC sebesar 0,4 persen dan bunga pinjaman terusan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar 0,5 persen.
 
#26 ·
10-06-2008
Gubernur Paparkan PTM ke Mahasiswa Amerika


Foto : wawan/beritajakarta.com

Infrastruktur dan fasilitas pelayanan kota Jakarta harus merespon kebutuhan infrastruktur regional Jabodetabekjur, nasional, dan internasional. Sebab, sebagai Ibukota negara dan pusat perdagangan, Jakarta membutuhkan fasilitas pelayanan kota setara Ibukota negara lain di dunia. Sedangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional, kontribusi produk domestik regional brutto (PDRB) Jakarta terhadap produk domestik brutto (PDB) nasional mencapai lebih dari 17 persen. Adapun peredaran uang di Jakarta mencapai 60 persen.

Demikian dipaparkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat menerima rombongan mahasiswa dari Amerika Serikat guna mempelajari Infrastruktur dan Transportasi Massal di Jakarta di Balaikota, Selasa (10/6). Rombongan mahasiswa pascasarjana Amerika Serikat tersebut diantaranya dari Florida State University, Georgetown University, Northern Illinois University, dan University of Michigan.

Fauzi menuturkan, kebutuhan perjalanan DKI Jakarta mencapai 17,1 juta perjalanan/hari. Kondisi itu terjadi akibat jumlah kendaraan bermotor di DKI mencapai 5,8 juta unit dengan rincian kendaraan pribadi 5,7 juta (95,5 persen) dan angkutan umum 86.435 (1,5 persen).

“Pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir mencapai 9,5 persen/tahun,” ungkapnya.
Namun, sayangnya pesatnya pertumbuhan kendaran bermotor itu belum diimbangi dengan penyediaan jaring jalan yang memadai sehingga kemacetan lalu lintas masih menjadi problem utama kota Jakarta. “Saat ini panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI. Adapun pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun,” ucapnya.

Dan untuk mengatasi hal tersebut, kata Fauzi, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan sistem pola transportasi makro (PTM) melalui pengembangan angkutan umum massal dengan membangun mass rapid transit (MRT) atau subway, monorail, dan busway.

Selain itu, lanjut Fauzi, pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas jaringan yakni dengan cara melakukan pelebaran jalan, pembangunan flyover dan underpass, pengembangan jaringan jalan, serta pembangunan pedestrian. “Saat ini program PTM yang sudah beroperasi yakni busway koridor I-VIII, sedangkan monorel dan subway masih dalam proses pencarian sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri,” paparnya.

Fauzi menambahkan, sejak pengoperasian busway 15 Januari 2004 hingga April 2008 telah melayani 125,4 juta penumpang. “Jumlah rata-rata penumpang per hari mencapai 210 ribu orang,” ujarnya. Dan jika PTM itu sudah terealisasi seluruhnya, imbuh Fauzi, pihaknya akan melakukan pembatasan lalu lintas dengan cara melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pembatasan parkir, menyediakan fasilitas park & ride.
 
#27 ·
nah, gitu dong. Masa cuma karena pendirian perusahaan pending aja, terus goyang2 dan mundur ke BRT. Nanti apa kata dunia?

Kalau masalah hibah saya rasa selama ini sudah jalan dng baik. Kata teman saya tiap tahun Departmen Keuangan hibah Rp 1 Trilyun lebih untuk KA di DKI. Ini bisa berlipat kalau Walikota Jaktim bisa bebasin tanah DDT. Seperti yg diketahui, masih ada 8% tanah yg kudu dibebaskan. Nilai proyek DDT itu aja 6 T, tinggal dipetik aja.

Omong2 org Amrik itu ada yg minat jadi direksi / komisaris MRTJ?
 
#28 ·
Finally.....

DPRD Setujui Pembentukan PT MRT Jakarta
11/06/2008 23:02:35 WIB
Oleh Suharto :D

JAKARTA, Investor Daily
Setelah molor hingga dua bulan, akhirnya tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Dewan juga mengesahkan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.

Persetujuan seluruh fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI, Selasa (10/6) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Achmad Heryawan.

Semula, tiga fraksi, yaitu Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS masih meragukan keberadaan PT MRT Jakarta, mengingat kasus proyek monorel yang diprakarsai PT Jakarta Monorail, hingga kini terkatung-katung. Dalam rapat yang dihadiri Gubernur DKI Fauzi Bowo, ketiga fraksi itu akhirnya menyetujui pembentukan BUMD yang akan menggarap proyek prestisius subway/mass rapid transit (MRT) dengan sejumlah catatan.

Ketua Fraksi PAN Syamsidar Siregar mengungkapkan fraksinya dapat menyepakati Raperda Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta karena tidak ingin menghambat terwujudkan sarana transportasi massal yang lebih baik bagi warga ibu kota. Akan tetapi, kata dia, FPAN masih meragukan jaminan pembiayaan proyek tersebut.

"Bagaimana kalau proyek MRT ini menjadi seperti monorel yang mangkrak karena masalah pembiayaan?" ujarnya. Menurut fraksi itu, selama itu belum ada hitam di atas putih mengenai komitmen yang menjamin pembangunan proyek itu tak bakal berhenti di tengah jalan. Apalagi perjanjian kerja sama antara pemprov dan pemberi pinjaman, maupun dengan pemerintah pusat ternyata dilakukan tanpa melibatkan Dewan.

Sedangan, Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengungkapkan, fraksinya dapat penyetujui kedua raperda itu setelah menganalisis sejumlah dokumen, yaitu mengenai kesepakatan pencairan pinjaman, detil teknis, dan pembahasan kelayakan proyek tersebut. "Akan tetapi kami tetap meminta Pemprov melakukan seluruh proses pembentukan badan hukum dan pemilihan diresi PT MRT Jakarta secara transparan," ujarnya.

Rencananya, modal disetor PT MRT Jakarta sebesra RP 200 miliar yang terbagi menjadi 200 ribu lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 juta/lembar. Pemprov DKI menjadi pemilik saham mayoritas 99%, sisanya, 1% saham dimiliki salah satu BUMD DKI, yaitu PD Pasar Jaya. Proyek itu mulai digarap Maret 2009. Tahap pertama, rute Lebak Bulus – Dukuh Atas, diselesaikan 2014 dan beroperasi pada 2015.

Untuk tahap pertama, MRT membutuhkan biaya sebesar Rp 10, 2 triliun. Sebanyak Rp 8,3 triliun di antaranya didanai dari utang luar negeri melalui Japan Bank for International Corporation (JBIC). Utang itu harus dibayar dalam waktu 30 tahun dengan bunga 0,04 %.

Head Hunter Direksi

Setelah disahkannya kedua Raperda itu, kata Gubernur Fauzi Bowo Pemprov segera mengurus pembentukan badan hukum perusahaan tersebut. Fauzi Bowo menargetkan pembentukan PT MRT Jakarta selesai di bulan Juni. "Karena dengan begitu, loan agreement selanjutnya atau tahap II segera bisa dicairkan," papar Fauzi.

Dalam waktu dekat, lanjut Fauzi, Pemprov DKI Jakarta akan menunjuk caretaker sebagai syarat pembentukan badan hukum PT MRT Jakarta. Sedangkan proses penetapan direksi dan komisaris akan dilaksanakan melalui mekanisme head hunter (konsultan pencari kerja). "Caretaker-nya bisa dari kalangan Pemprov atau konsultan, yang penting dia mengerti soal MRT," ujar Fauzi.

Sukri Bey, asisten Keuangan Setda DKI Jakarta menambahkan, dalam menetapkan jajaran direksi PT MRT tidak akan melibatkan PT Kereta Api (Persero). Namun, salah satu syarat direksi, harus mengerti masalah bisnis perkeretaapian.

Selain itu, Sukri menolak anggapan pengoperasian PT MRT akan memberatkan Pemprov DKI Jakarta. Karena, grace period pinjaman dari JBIC itu selama 10 tahun. Di dalam waktu tersebut Pemprov DKI dibebaskan membayar bunga. Sedangkan, pembayaran bunga setelah itu, dipenuhi dari pengoperasian PT MRT.

"Nah, setelah masa 10 tahun beroperasi, pembayaran hutang dapat dibebankan ke perusahaan PT MRT karena sudah mulai menghasilkan untung," tuturnya. Hanya saja, lanjut Sukri, selama awal pengoperasian MRT tersebut Pemprov DKI akan mengeluarkan subsidi sekitar Rp 85 miliar per tahun.
 
Status
Not open for further replies.
You have insufficient privileges to reply here.
Top