Electricity generation

[vsovereign]

Hi all...

I decide to start a new thread here about electricity generation.
I do hope that there hasn't been any thread about this in this forum before.

Okay, first news from me:

Indonesia's parliament approves new electricity law

By Muklis Ali

JAKARTA, Sept 8 (Reuters) - Indonesia's parliament approved a new electricity law on Tuesday, opening up a sector that is inefficient, heavily subsidied, and plagued by blackouts to more competition and fairer pricing.

Large swathes of Indonesia are still not connected to the grid, while the country's system of subsidies encourages wastage and inefficiency. Frequent blackouts serve as an additional deterrent to foreign investment, hampering economic growth.

The new law revokes the monopoly of state electricity firm PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), which lacks the funds to build enough power plants to meet rapidly growing demand, and instead allows central and regional governments to issue power permits.

(For a factbox, see [ID:nJAK480406])

That could encourage some of Indonesia's more prosperous, resources-rich provinces to embark on new power projects for local use.

"The key to the new law is that regions can actively work to provide electricity for their respective areas," Energy Minister Purnomo Yusgiantoro told reporters.

Analysts welcomed the new law, saying it could lead to improvements in the sector.

"When there is competition between PLN and private power producers, efficiency can be improved. Thus cost of production can be reduced and prices can be lowered," said Fauzi Ichsan, economist at Standard Chartered Bank in Jakarta.

"It means that in an ideal scenario, independent power producers (IPPs) will be able to sell electricity directly to consumers. In the end, PLN will have to compete with private firms and at the same time it is obliged to provide low-cost power for the poor."

President Susilo Bambang Yudhoyono said in his state budget speech last month that the government intends to reduce expensive subsidies.

However, some analysts warned that the new law might have to be introduced in stages to avoid too much disruption, and that it could lead to wide variations in tariffs.

"It should be implemented in several stages. The electricity subsidy in 2010 budget will be lower (than this year), thus there will be an increase in electricity tariffs. This could be regarded as a preliminary step," said Destry Damayanti, economist at Mandiri Sekuritas.

"There could be an economic distortion between regions if they have the right to decide their own electricity tariffs. Regions with limited supply will likely face difficulties."

Indonesia's parliament had previously tried to end PLN's selling monopoly.

In 2002, it approved a new electricity law ending the selling monopoly of PLN, but two years later, the constitutional court struck down the law, saying that generation and distribution should be controlled by the government because of its importance.

(For details of the draft legislation, click on [ID:nJAK489762] (Additional reporting by Dicky Kristanto and Sonya Angraini) (Writing by Fitri Wulandari, editing by Sara Webb)

http://in.reuters.com/article/oilRpt...49050120090908
-----------------------

As you guys can see, we finally have a new-new law that takes down the monopoly of PLN!

No longer will we have to wait until PLN can scrap enough money to build new powerplants while in the mean time, blackouts.

However, as I have underlined (and bolded out) there might be another challange from stupid people () to the Constitutional Courts. The courts has ruled against private electricity company before.

In my opinion, I am FOR private electricity companies. HOWEVER, if the investors are from foreign countries, I would like it to be from countries who are not going to try to steal something from us. Read: not from Malaysia (our islands and cultural products) or Singapore (the damn corruption money in their banks!)

What do oyu guys think?

[peseg5]

Kantor tempat kerja gw kebetulan letaknya di sebelah kantor PLN pusat. Dari hari Senin kemarin, suasananya gaduh karena ada demo beberapa (atau banyak?) karyawan2 (sarikat buruh?) PLN yg ternyata tujuan demonya adalah memprotes dan menolak RUU ini.

Dari jam 8 pagi sebelum masuk kantor, pendemo sudah memasang musik2 tahun 40-an hingga 60an yang bertema nasionalisme/kebangsaan/kebangkitan (saya sampai mengira ada rehearsal upacara di POLRI). Dan sang orator berteriak2 dari pagi hingga sore dengan pengeras suaranya mengecam RUU ini dan mengajak pengikutnya untuk bulat menolak RUU ini disahkan (malah kalau yg teriak2 saya mengirannya inspektur upacaranya lg latihan).

Dan itu sudah berlangsung dari Senin kemarin, hingga Selasa kemarin. Mungkin pagi ini masih berlanjut.

Kalau diingat2, waktu dimulainya liberalisasi pelabuhan pun melalui UU pelayaran yang baru, banyak karyawan Pelindo yang juga melakukan aksi serupa memprotes UU tsb, yang memang selama ini kegiatan pelabuhan dimonopoli oleh Pelindo. Kali ini RUU kelistrikan, ya karyawan2 PLN lah yang berdemo.

[fajarmuhasan]

Gw nech:
1. Kalo untuk produksi listrik (Power plant) bisa siapa saja, baik itu PLN, PT swasta, BUMN, Perusahaan asing
2. Tramsmisi tegangan tinggi juga spt poin 1, siapa aja boleh
3. Distribusi tegangan rendah -----> ke konsumen, ini harus PLN

Kalo ditelaah, ruwetnya kelistrikan kita adalah pasokan listrik yg tidak cukup dan tidak merata. Juga gak efisiennya pembangkitan sehingga ongkos produksi jadi tinggi dan harga ke konsumen juga tinggi.
Jika pembangkitan dan transmisi diliberalkan bisa mendorong pemerataan dan tercukupinya listrik serta biaya produksi yg murah....sampai konsumen harusnya juga murah

[rilham2new]

Puji syukur kepada Allah SWT... kLau Pada akhirnya undang-undang ini disahkan juga. 100% Akan menjadi headline di media2 daerah terutama Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Dan Kalimantan Selatan.

Mengenai JawaBali biarin Aja sama PLN... Untuk luar JawaBali, PLN terbukti gagal, kok..... Baca signature saya,,, Riau konsumsi listrik Industri nya jauh sekali melampaui kapasitas listrik PLN .... Swasta2 penyedia listrik ini sanggup hingga ribuan MW. PLN cuman 300 MW punnnn gak sanggup... harusnya Malu ... Di Riau, BUMD Aja mampu menolong PLN sampai hampir 40%. lampu jalan Kota Pekanbaru sudah dihemat sampai 20MW... Sekarang jangan lagi daerah disuruh berkorban.... Sudah cukup!!!!!

Pertumbuhan ekonomi Riau saja sudah 8.35% dengan krisis listrik. Kalau listrik surplus Ada peluang bisa 2 digit .......!!!!!!

[rilham2new]

Originally Posted by peseg5

Kantor tempat kerja gw kebetulan letaknya di sebelah kantor PLN pusat. Dari hari Senin kemarin, suasananya gaduh karena ada demo beberapa (atau banyak?) karyawan2 (sarikat buruh?) PLN yg ternyata tujuan demonya adalah memprotes dan menolak RUU ini.

Dari jam 8 pagi sebelum masuk kantor, pendemo sudah memasang musik2 tahun 40-an hingga 60an yang bertema nasionalisme/kebangsaan/kebangkitan (saya sampai mengira ada rehearsal upacara di POLRI). Dan sang orator berteriak2 dari pagi hingga sore dengan pengeras suaranya mengecam RUU ini dan mengajak pengikutnya untuk bulat menolak RUU ini disahkan (malah kalau yg teriak2 saya mengirannya inspektur upacaranya lg latihan).

Dan itu sudah berlangsung dari Senin kemarin, hingga Selasa kemarin. Mungkin pagi ini masih berlanjut.

Kalau diingat2, waktu dimulainya liberalisasi pelabuhan pun melalui UU pelayaran yang baru, banyak karyawan Pelindo yang juga melakukan aksi serupa memprotes UU tsb, yang memang selama ini kegiatan pelabuhan dimonopoli oleh Pelindo. Kali ini RUU kelistrikan, ya karyawan2 PLN lah yang berdemo.

di facebook aku Ada pegawai PLN... Dia posting video demo itu. Dan seperti biasa, aku berkomentar cukup vokal di Facebook. Dan you know what,,, sekarang tuh video sudah dibanjiri sama komen kawan2 nya yang juga pegawai PLN.

[vsovereign]

Originally Posted by fajarmuhasan

Gw nech:
1. Kalo untuk produksi listrik (Power plant) bisa siapa saja, baik itu PLN, PT swasta, BUMN, Perusahaan asing
2. Tramsmisi tegangan tinggi juga spt poin 1, siapa aja boleh
3. Distribusi tegangan rendah -----> ke konsumen, ini harus PLN

The problem here is subsidy.
If PLN is to sell electricity at a profit-making rate, I have no problem with that.

But PLN is NOT going to.
Because the gov't still subsidies electricity in Indonesia.

With more powerplants, NO or SMALL possibility of blackouts, we'd be willing to pay more for electricity.

But with PLN like it is now...I'd say that I prefer that PLN monopoly is revoked...

With more competition, I hope electricity costs will come down.
If gov't is willing to subsidy PLN (reduced tax, fees, etc) that is up for the gov't. But I'm FOR competition.

Especially since PLN has been in this business since Indonesian independence & its operational capability is pretty dismal...

[fajarmuhasan]

Gak donk, subsidi pemerintah dilakukan yg terbesar untuk bahan bakar pembangkit
Kalo untuk distribusi harusnya gak ada yg disubsidi, secara gak perlu modal besar untuk melakukan ini, cuma pasang tiang listrik di pinggir jalan dan pasang meteran di rumah rumah warga.
Yang sekarang jadi masalah kan di pembangkitannya. Daya yg dibuthkan gak imbang dg daya tersedia. Kalo pembangkitan dah bagus, transmisi bagus, distribusi ke warga kan tinggal nyambung kabel aja dan pasang meteran.
Kalo cuma pasang tiang listrik, kabel, dan meteran .... ya sangat lucu jika harus disubsidi pemerintah.
Tian listrik jika dari besi dinilai mahal kan bisa pake kayu.....
Smoga aja bisa lebih maju masalah kelistrikan ini terutama di luar jawa

[peseg5]

Biasanya yg bikin PLN tidak efisien dan trus2an minta subsidi, bs di hulu atau d hilir. D hilir kbnyakan kasusnya adalah pencurian listrik yg sedihnya bnyk jg melibatkan oleh oknum pegawai PLN. D hulu utk pembangkit swasta biasanya tarif belinya mahal sdgkn PLN harus jual listrik dgn harga PSO, khusus yg < 6600kva.. Bisnis hulu sudh lama diliberalisasi, trutama u pembangkit swasta. Yg bikin Pln 'kebakaran jenggot' mungkin adalah kalau bisnis hilirnya jg ikut diliberalisasi..

[vsovereign]

Originally Posted by peseg5

Biasanya yg bikin PLN tidak efisien dan trus2an minta subsidi, bs di hulu atau d hilir. D hilir kbnyakan kasusnya adalah pencurian listrik yg sedihnya bnyk jg melibatkan oleh oknum pegawai PLN. D hulu utk pembangkit swasta biasanya tarif belinya mahal sdgkn PLN harus jual listrik dgn harga PSO, khusus yg < 6600kva.. Bisnis hulu sudh lama diliberalisasi, trutama u pembangkit swasta. Yg bikin Pln 'kebakaran jenggot' mungkin adalah kalau bisnis hilirnya jg ikut diliberalisasi..

That will not be necessary if PLN had been allowed to sell electricity at a profit.
Profits make you invest more.
More investment = more powerplants + no more blackouts.

But PLN is a loss-making company.
It depends on gov't subsidies for operational costs and investment.

Guess what?
Gov't no longer has the money for subsidies.

If PLN is now allowed to operate as a truly (profit-making) company,
electricity bill will go up. I have no problem with that tho. Just reduce your electricity consumption.

But the small people will probably scream because prices go up and blackouts still happen. It will take at least 2 years of high electricity prices and constant blackouts for PLN to return to profitability and build more powerplants.

I don't think the gov't want to be blamed for that.

So they open the retail electricity market.
As I said before, I have no problem with that too.

What I DO have problem with, if the Malaysians and Singaporeans get a hold on our energy sector! Because this two countries have shown beyond all reasonable doubt what Indonesia means for them. Which is nothing...

I don't have problem with the Arabs or Indians or Chinese or even the Thais.

Oh & BTW I have problem with Australians too since they promote separatism.

[fajarmuhasan]

Hulu belum sepenuhnya diliberalisasi karena PLN juga ikut bermain dg subsidi jadi permainan yg tidak fair. Hilir harusnya gak masalah ditangani PLN karena tinggal cari pelanggan dan pasang meteran. Sekarang ini daftar tunggu dah sangat panjang...jika di hulu ada listrik tentu daftar tunggunya bisa langsung diatasi.
Dan gw yakin bahwa pengeluaran terbesar produksi listrik ada di hulu, jadi hulu yg harus diberesin duluan.
Mengenai tarif listrik di IPP nech, beberapa waktu yg lalu IPP jual listrik ke PLN skitar 600/kwh, sedang PLN jual ke masyarakat 500/kwh. Jadi emang tekor si PLN-nya, tapi kenapa bisa getu ya, kan bodohnya si PLN kenapa beli mahal dan jual murah. Harga listrik dari IPP harusnya lebih murah....
Auuu ah pusing mikirin listrik

[=NaNdA=]

suka atau tidak, masa depan kita tergantung energi listrik ini...

kira-kira 5-7 tahun lagi mulai banyak berseliweran mobil pake listrik dan hidrogen...
dan itu akan merembet ke motor, bis, dan lainnya...

ready to face the future!

[vsovereign]

Good news confirmed!

Indonesia opens up power sector to ease blackout problems

Reuben Carder | September 09, 2009

Article from: The Wall Street Journal
INDONESIA'S parliament moved to open the state-dominated power sector to more private investment, a potential step toward resolving electricity shortages that have hindered economic growth in the country of 240 million people.

Key elements of the new law passed by the legislature yesterday remain unclear, and further overhauls will likely be needed before some investors - especially foreign companies - will be willing to commit large sums of money.

Still, some analysts welcomed the news as the latest sign that the government of President Susilo Bambang Yudhoyono is trying to make Indonesia more attractive for foreign capital by trying to resolve regulatory and infrastructure problems.

The government estimates about $US84 billion ($97.4bn) in investment is needed in the electricity sector by 2018 to provide basic services and make the country more competitive with other Asian manufacturing powerhouses such as China.

The new law allows private investors and local authorities to generate, transmit, distribute and sell electricity without working with state electricity company Perusahaan Listrik Negara, or PLN.

Operating about 85 per cent of domestic generating capacity, PLN has held a monopoly on sales and transmission. But electricity demand is growing by 10 per cent or more each year and PLN has struggled to keep up, even on the country's main Java-Bali power grid.

Under the new law, state-owned companies will still be given the right of first refusal to develop power projects, the Department of Energy and Mineral Resources said. However, the central government and local authorities will be given the power to approve projects, and local authorities may form their own ventures - a move designed to encourage faster regional development of electricity capacity.

Producers will in principle be able to set their own electricity rates, though the central government and regional authorities will retain some control over the prices to ensure they are not too onerous for consumers.

Nick Cashmore, an analyst at CLSA in Jakarta, said he is sceptical the changes will mean much in the short term. A similar law, approved by parliament in 2002, was overturned two years later by the Constitutional Court on the grounds that electricity provision is too vital to be left to the private sector.

Other efforts to deregulate industry have failed to take hold after the government got stuck setting rules needed to implement the changes, he says.

"I think it's a bit too soon to get excited," Mr Cashmore said.

But many investors are hopeful the law will stand this time, as it becomes clearer that Indonesia needs more private capital to solve its electricity woes. Frequent blackouts strike rural areas and sometimes parts of major cities, with spare capacity continually eaten up by electricity needs.

Indonesia's main textile-industry group last year estimated that rolling blackouts in the industrial city of Tangerang had caused at least $US2m to $US3m in losses each day for manufacturers and textiles producers.

“If the Constitutional Court can be convinced that the provision of electricity as a basic necessity to society could be done by private producers, but regulated by the state, then it would be a good deal” for private investors, said Fauzi Ichsan, an economist at Standard Chartered. "The state could still maintain its role as regulator."

With Patrick Barta

http://www.theaustralian.news.com.au...-36418,00.html

I hope the Constitutional COurts can be convinced that all this is for the advancement and prosperity of our country

[vsovereign]

Indonesia's power firm proposes tariff hike of 20-30 pct

JAKARTA, Sept 9 (Reuters) - Indonesia's state electricity firm may propose a 20-30 percent hike in the electricity tariff to reduce subsidies and improve the firm's financial performance, a senior company official said on Wednesday.

PT Perusahaan Listrik Negara's (PLN) electricity is subsidised, putting a strain on government finances.

"We have scenarios on the electricity tariff increase, including to raise the tariff between 20 to 30 percent," PLN's president director Fahmi Mochtar told reporters.

Mochtar had said previously that the company wanted the government to increase the electricity tariff in 2010.

"However, the timing when the tariff will be increased or by how much, that is for the government to decide. We can only propose," he said.

PLN last increased tariffs in 2003 by an average of 30 percent, but with electricity rates of about 7 U.S. cents per kilowatt hour, Indonesia's electricity is the cheapest in Southeast Asia.

PLN operates around 25,000 megawatts of electricity, but most of its plants are old, so daily output is far below capacity.

The government is aiming to reduce its electricity subsidy bill to 40.4 trillion rupiah ($4.07 billion) next year from an estimated 48.2 trillion rupiah this year.

Southeast Asia's biggest economy is aiming to tap alternative sources of energy to meet rising power demand and cut consumption of expensive crude oil as its reserves dwindle.

Indonesia has a crash programme to add 10,000 MW of coal-fired power stations to tackle its power crisis and meet electricity demand that officials say is growing at around 10 percent a year. ($1=9,920 Rupiah) (Reporting by Muklis Ali; Editing by Sara Webb)

http://in.reuters.com/article/oilRpt...52085320090909

48 trillions...for subsidies.
with that amount of money we can get hundreds of kilometers of new toll-highways!
or build hundreds of kilometers of new railroads!

I hope those crash programmes will be able to alleviate the chronic needs of electricity in Indonesia.

[rilham2new]

REPOST dari Thread Pekanbaru .... alasan saya marah besar sama PLN .... KOk kayak laki2 impoten ..


Oke, kali ini aku mau menulis tentang kelistrikan

Ini ada dari HARIAN SURYA, dimuat 24 Januari 2009

Tahun 2007 saja di Sumatra Utara tercatat 75.531 daftar tunggu, Sumatra Barat 30.429, Riau 103.192, Sumatra Selatan 100.933, Kalimantan Barat 45.202 Kalimantan Selatan 120.589, Kalimantan Timur 22.086, Jawa Barat 387.864, sementara Jawa Timur 207.918. Membeludaknya daftar tunggu itu belum termasuk warga yang selama ini belum pernah mendaftar.

DARI ANGKA DI ATAS KETAHUAN LAH BAHWA PROVINSI RIAU,,,, mengalami jumah pertumbuhan fantastis !!!!!!!!! Bayangkan jumlah penduduk Riau pada tahun 2007, hanya berkisar 4.7 juta jiwa. Sumatra Utara sendiri berpenduduk 12.6 juta jiwa, dan Sumatra Selatan sendiri berpenduduk hmpir 7 juta jiwa.

Jadi kemudian datanglah "iseng2 berhadiah" kerjaan saya ini... Jadi saya coba membagi angka daftar tunggu tersebut dengan jumlah penduduk masing2 provinsi (sayangnya yang akurat cuman ada data 2005).... Tapi, gak papa sedikit membantu angka2 PLN.... maklum, kalau pake data 2009, ntar ketahuan makin gak becus kerjaan PLN nya. Karena ntar rasionya makin parah

Makin tinggi RASIO nya ... menunjukkan tingginya permintaan listrik BARU di daerah tersebut, dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jumlah penduduk melonjak drastis, dan tingkat kemakmuran yang menyebabkan kebutuhan rasio kebutuhan listrik semakin tinggi ... Juga dimungkinkan karena rasio elektrifikasi yang memang sudah rendah sebelumnya, disebabkan karena provinsi2 tersebut punya memiliki jumlah penduduk yang terkonsentrasi di luar perkotaan


SUMATRA UTARA :
penduduk : 12,450,911
daftar tunggu : 75,531
rasio : 0.0060663

SUMATRA BARAT :
penduduk : 4,566,126
daftar tunggu : 30,429
rasio : 0.00666407

SUMATRA SELATAN
penduduk : 6,782,339
daftar tunggu : 100,933
rasio : 0.01488174

KALIMANTAN BARAT
penduduk : 4,052,345
daftar tunggu : 45,202
rasio : 0.01115453

KALIMANTAN TIMUR
penduduk : 2,848,798
daftar tunggu : 22,086
rasio : 0.00775274

JAWA BARAT
penduduk : 38,965,440
daftar tunggu : 387,864
rasio : 0.00995405

JAWA TIMUR :
penduduk : 36,294,280
daftar tunggu : 207,918
rasio : 0.00572867

Mari kita tampilkan 2 provinsi dengan rasio tertinggi , hehe

KALIMANTAN SELATAN
penduduk : 3,281,993
daftar tunggu : 120,589
rasio : 0.03674261

RIAU
penduduk : 4,579,219
daftar tunggu : 103,192
rasio : 0.02253485
pertumbuhan ekonomi : 8%
pertumbuhan penduduk : masih berani nanya??

[rilham2new]

Di RIau terjadi anomali penyediaan kelistrikan, yang seharusnya MENAMPAR WAJAH PLN sekaligus. Tapi mungkin mukanya udah susah ditampar. Berbeda dengan kenyataan di Riau , kelistrikan di Jawa adalah isu sensitif karena selain menyangkut kepentingan residensial dan komersial, INDUSTRI juga pake listrik PLN di Jawa... Nah, bedanya di Riau adalah INDUSTRI lah yang seringkali menolong kekurangan (ke-impoten-an) PLN ...


=================

Ohya, kemarin baca di RIAUBISNIS ...

katanya kapasitas kelistrikan Riau untuk masyarakat sipil (yang dipasok oleh PLN) saat berada pada beban puncak mencapai 264.5 MW, padahal untuk memenuhi rasio elektrifikasi setidaknya harus 300 MW. JUmlah pelangan mencapai 541,445 pelanggan. Dengan daftar tunggu lebih dari 100 ribu pelanggan. Pertumbuhan penduduk 5.02%, jumlah penduduk saat ini 5.07 juta jiwa.

Ehh ternyata saudara-saudara,,, RIAU ini provinsi yang bener2 sudah INDUSTRIALIS HABIS !!!... LUAR BIASA INDUSTRI di RIAU ini, GILA-GILAAN !!!! Tapi, kelistrikan nya dipasok sama mereka sendiri sebagian besarnya, gak ada ceritanya minta bantuan PLN (kayak di JAWA misalnya, perindustrian konon katanya dipasok PLN, kecuali perusahaan potensial raksasa seperti KRAKATAU STEEL .. sehingga kelistrikan begitu harus diutamakan, sampai2 begitu keluar isu untuk membedakan tarif listrik untuk industri, langsung rame di surat kabar).

Ini profil2 perusahaan besar beroperasi di Riau (yang men-supply kebutuhan listriknya sendiri):
1. PT. Riau Andalan Pulp & Paper (APRIL Group), produsen bubur kertas terbesar di Indonesia, dan salah satu terbesar di Asia Pasifik. Pemasok kertas dengan merk dagang PaperONE (bohong, kalau gak tahu ..). Kapasitas produksi listrik 583 MW.
2. PT. Indah Kiat Pulp & Paper (SINARMAS Group), produsen bubur kertas terbesar kedua di Indonesia, dan salah satu terbesar di Asia Pasifik. Pemasok kertas dengan merk dagang IndahKIat (wuihh,, banyak banget di Malaysia yang pakai kertas ini). Kapasitas produksi listrik 539 MW.
3. PT. Chevron Pacific Indonesia (dulunya CALTEX), perusahaan eksplorasi minyak bumi TERBESAR di Indonesia, karena menguasai 60% kapasitas produksi nasional. Nilai investasi ratusan juta dollar, sudah beroperasi di Riau sejak 1940, dengan sumur MINAS nya. Pencatatan sejarah, dilakukan pada tahun 1960-an, karena dimulai dengan dibukanya ladang minyak DURI. Saat kejayaannya pada tahun 1980-an, mampu mencapai angka 1 juta barrel/hari. Sekarang, sudah turun sekitar setengahnya. Hmm, kapasitas kelistrikan sepertinya lebih besar dari IKPP dan RAPP, ada yang bilang 600 MW lebih ??



berita dari RIAUPOS

Tambah Pasokan Daya Listrik 54 MW, CPI Siap Operasikan Tiga TurbinShare

Sumber: riaupos.com
Kabar gembira berembus dari public hearing Panitia Khusus (Pansus) kelistrikan DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (27/8) pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 20.30 WIB. Pada hearing yang berlangsung tertutup ini, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) bersedia mengoperasikan tiga turbin berkapasitas 3 x 14 Megawatt (MW) yang saat ini berada di Duri.

Turbin tersebut sebenarnya sudah lama dihibahkan oleh perusahaan minyak tersebut ke Pemprov Riau, namun belum termanfaatkan.

Bantuan juga datang dari PT Surya Dumai yang juga bersedia mengoperasikan pembangkitnya berkapasitas 2x6 MW yang saat ini menganggur. Sementara dua perusahaan besar lainnya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) tidak bisa menjual lagi kelebihan dayanya untuk dikelola PLN guna mengatasi krisis listrik yang terjadi saat ini. Pada hearing kemarin, Pansus juga mengusir perwakilan dari RAPP dan IKPP dari forum yang diikuti 25 peserta termasuk dari PT PLN WRKR, PT CPI, BP Migas, PT Riau Power, Pemko dan beberapa perusahaan lainnya.

Awalnya hearing direncanakan terbuka, namun dalam perjalanannya beralih tertutup. Informasi yang diperoleh Riau Pos, Pansus berharap pihak IKPP dan RAPP mau terbuka dan membahas kondisi kelistrikan yang ada di masing-masing perusahaan. Penyebab keluarnya perwakilan dua perusahaan tersebut dari forum karena tidak membawa surat mandat dari atasan dan sudah membawa hasil kesepakatan sebelum hearing dimulai. IKPP dan RAPP bersepakat untuk tidak mau menambah daya yang akan dijual ke PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) yang saat ini mengalami krisis untuk melayani pelanggan di Riau. Perwakilan dari RAPP dan IKPP tersebut diusir DPRD Kota Pekanbaru pada pukul 14.15 WIB.

Hal ini dibenarkan Ketua Pansus Kelistrikan DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi didampingi Anggota Pansus Kelistrikan Noviwaldy Jusman. ‘’Memang mereka (IKPP dan RAPP) disuruh keluar. Alasan pertamanya dikarenakan tidak membawa surat mandat dari pimpinan, padahal seharusnya pimpinan mereka yang datang. Dan kedua, mereka sudah membawa hasil kesepakatan sebelum hearing dimulai. Padahal di sini, mereka diundang agar dapat memberikan solusi dari permasalahan kelistrikan kita ini,’’ ujar Noviwaldy.

Noviwaldy mengatakan, dua perusahaan tersebut seakan meremehkan DPRD. Di sisi lain, PT CPI langsung menurunkan pimpinannya untuk membahas masalah kelistrikan di Riau.

Dikatakannya, memang saat ini IKPP sudah membantu dengan menjual daya 2 MW, begitupun RAPP yang sudah menyumbang 5 MW. “Namun hal ini tidak sebanding dengan apa akibat yang ditimbulkan dari beroperasinya perusahaan mereka di Riau. Salah satunya catchment area (area tangkapan, red) PLTA Koto Panjang semakin sedikit, dikarenakan banyaknya pohon yang sudah ditebang dan alam yang sudah dirusak. Padahal, jika IKPP dan RAPP tersebut mau membantu, bukan tak mungkin pemadaman yang dilakukan di Riau hingga 12 jam bisa diatasi, hingga tak ada lagi pemadaman,’’ ujarnya.

Noviwaldy merinci, saat ini defisit 108 MW yang dapat diatasi dengan bantuan Sumbagut sebanyak 40 MW, naiknya kemampuan daya hingga 20 MW, penghematan dari pelanggan besar yang bisa mencapai 34 MW, penghematan dari lampu jalan hingga 3 MW dan sisanya dari bantuan RAPP dan IKPP. ‘’Mereka seakan tidak peduli dengan kondisi kelistrikan di Riau, padahal banyak masyarakat Riau menderita akibat keengganan mereka memberikan pasokan dayanya. Ditambah lagi dengan mengirimkan orang yang tidak berkompeten. Ini berbeda sekali dengan CPI,’’ ujar Sabarudi. Mereka, lanjutnya, beralasan mengalami krisis kelistrikan, padahal menurut data dari Distamben, masih tersisa daya dari pembangkit yang mereka punya. “RAPP setidaknya mempunyai daya sisa sebanyak 12 MW dari 583 MW yang mereka punyai. Sedangkan IKPP mempunyai daya sisa sekitar 10 MW dari 539 MW,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Media Relations Manager RAPP, Nandik Sufaryono, membantah kalau pihaknya diusir dari public hearing tersebut. Ia mengatakan gilirannya telah selesai dan saat itu merupakan giliran dari CPI. ‘’Sudah selesai dan saat ini giliran dari CPI untuk menerangkannya kembali,’’ ujarnya.

Dikatakannnya, saat ini perusahaan sedang dalam kondisi tidak optimal dan tidak bisa membantu. Sisa daya yang dimiliki RAPP sebanyak 12 MW sudah dipakai habis terpakai untuk memenuhi keperluannya. Dengan rincian 5 MW diberikan ke PLN Pangkalan Kerinci yang sudah diberikan sejak 1997, 1,5 MW untuk BUMD Pangkalan Kerinci dan 6 MW sisanya untuk perumahan RAPP satu dan dua.

‘’Hearing hari ini meminta RAPP untuk memberikan bantuan daya lagi, namun dengan sangat menyesal RAPP tidak dapat memberikannya,’’ terang Nandik.

Ungkapan senada juga disampaikan Nazaruddin dan Stepanhus dari pihak IKPP yang mengatakan pihaknya tak bisa membantu dikarenakan daya yang tersisa hanya sedikit dan digunakan untuk cadangan daya dalam pengoperasian IKPP.

Sementara dari CPI, Sr Vp Sumatera Operation Support A Hamid Batubara, mengatakan pihaknya telah membantu pemerintah dalam kondisi kelistrikan di Riau, yakni memberikan empat unit turbin yakni 1x20 MW dan 3x14 MW. ‘’Satu turbin, sudah berjalan yakni 1x20 MW yang sudah dikelola Riau Power. Sedangkan tiga turbin lainnya belum beroperasi dan masih berada di Duri,’’ terang Hamid.

Untuk ketiga turbin yang berada di Duri tersebut, pihaknya akan membantu dalam pengoperasiannya. Dimana tiga turbin tersebut tetap berada di Duri dan sedangkan pasokan gasnya dibantu BP Migas dalam penyediaannya. Hamid menambahkan, kemungkinan besar turbin tersebut, direncanakan diletakkan di luar wilayah CPI, dengan maksud memberi keleluasaan pengelolaan oleh pihak PLN atau operator.

Sementara untuk sekolah-sekolah yang berada di Pekanbaru, lanjutnya, CPI berjanji untuk memberikan bantuan genset dan bagi warga Rumbai, CPI akan memberikan listrik mereka. Untuk teknisnya akan dibicarakan dengan manajemen. ‘’Memang untuk pasokan daya CPI tidak bisa membantu pasokan daya, dikarenakan nyawa dari industri minyak merupakan listrik yang digunakan untuk pengoperasian dari industri tersebut. CPI mempunyai sisa daya hingga 100 MW, namun daya tersebut kami gunakan untuk pengoperasian industri minyak tersebut,’’ tambah Hamid.

Wakil Wali Kota Pekanbaru H Erizal Muluk yang juga hadir di hearing tersebut mengatakan, pihaknya siap membantu untuk memadamkan lampu jalan demi menghemat daya. ‘’Pemko siap melakukan pemadaman penerangan jalan umum demi mengatasi krisis listrik di Riau khususnya Pekanbaru,’’ kata Erizal.

Dalam hearing tersebut, juga disampaikan pihak Surya Dumai akan membantu pasokan daya. Dimana di Perawang terdapat PLTU 2x6 MW yang menganggur. Dan DPRD meminta untuk PLN dan Distamben melakukan penjajakan.

Sementara itu, Kabid Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Abdi Haro mengatakan, bahwa Distamben Provinsi Riau segera melakukan kajian mendalam perihal peluang energi kelistrikan dari tiga perusahaan besar yang beroperasi di Riau. ‘’Distamben sudah bekerja melalui SK Gubernur beberapa waktu lalu untuk segera membuat kajian mendalam perihal energi yang dimiliki tiga perusahaan besar tersebut. Masalahnya sekarang adalah tiga perusahaan besar tersebut, tetap tidak mau menjual energi. Ini yang masih kita bahas dan belum ada titik temunya,’’ ujar Abdi.

Manajer Teknik PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) Ir H M Shodiq MM mengatakan, pihak PLN siap melakukan antisipasi apa saja yang harus dilakukan, jika seandainya IKPP dan RAPP mau membantu. ‘’Begitu juga dengan CPI, yang berbeda frekuensi dengan PLN. PLN siap menyediakan konverter,’’ ujar Shodiq.

Pelanggan Besar Merugi
Dari hasil hearing yang berlangsung selama 10,5 jam tersebut, dari pukul 10.00 WIB hingga 20.30 WIB, didapatkan solusi jangka pendek di antaranya pelanggan besar seperti hotel, mall dan perusahaan besar untuk keluar dari sistem pada beban puncak yang bisa menghemat 34 MW, mematikan lampu jalan di Kota Pekanbaru yang bisa menghemat hingga 3 MW dan meminta pelanggan untuk berhemat menggunakan listrik.

‘’Untuk kondisi kelistrikan sekarang sudah mendapat bantuan dari Sumbagut sebanyak 40 MW dan daya dari PLTA Koto Panjang yang naik hingga 20 MW. Dan kabar terakhir debit air PLTA Koto Panjang naik hingga 10 cm,’’ ujar Noviwaldy.

Mengenai permasalahan BBM yang menjadi persoalan pelanggan besar, DPRD akan meminta Disperindag mempermudah perizinan begitu juga dengan Pertamina. Sehingga persoalan pembelian BBM yang menggunakan drum tak lagi menjadi kendala. Ketika ditanyakan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tambahan biaya akibat pengoperasian genset, ia mengatakan pihak pelanggan besar harus siap merugi dalam kondisi seperti ini. Menurutnya, demi kepentingan rakyat banyak, pelanggan besar untuk merugi untuk beberapa waktu.

Untuk pemadaman lampu jalan telah dimulai sejak Rabu (26/8). Sedangkan pelanggan besar mulai besok diimbau untuk beralih ke genset. ‘’Tak mungkin rasanya dibikin Perda, mungkin dalam dua hari kedepan DPRD akan meminta Pemko untuk mengeluarkan peraturan wali kota,’’ tambahnya.

Dengan peraturan tersebut, diharapkan para pelanggan besar benar-benar keluar dari sistem, dan ada sanksi tegas jika mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya.

DPRD Bentuk Tim Investigasi
Terkait keengganan IKPP dan RAPP memberikan daya, pihak DPRD Kota Pekanbaru akan membentuk tim investigasi untuk mengecek kebenaran dari pengakuan mereka tersebut. Hal ini dikarenakan alasan yang diberikan pihak RAPP dan IKPP tak logis. Dimana 6 MW digunakan untuk perumahan, padahal seyogyanya untuk setiap rumah paling memerlukan daya 2000 W. ‘’6 MW berarti 6 juta watt, berarti RAPP mempunyai rumah dalam satu perumahan saja sebanyak 3.000 rumah. Hal ini mustahil, dikarenakan setiap karyawan tak mesti mendapatkan jatah rumah,’’ jelas Noviwaldy.

Untuk itu, DPRD akan menyampaikannya dalam rekomendasi dalam paripurna yang dilangsungkan Senin (31/8) mendatang.

Ungkapan senada disampaikan Kepala Cabang PLN Kota Pekanbaru, Ericson Sidabutar, yang mengatakan mustahil 6 MW tersebut terpakai hanya untuk perumahan. ‘’Apa mungkin daya sebegitu banyak dipakai semua. Saya rasa tak mungkin,’’ ujar Ericson.

Sementara itu, Ketua Pansus Kelistrikan M Sabarudi menuding pusat tak adil dalam persoalan pembangunan pembangkit untuk di Riau. Padahal Riau, merupakan daerah penyumbang dana yang besar bagi pusat, setelah Kalimantan Timur.

‘’Lucu sekali rasanya, Riau yang merupakan penyumbang kedua terbesar di Indonesia, namun pada kenyataan hingga saat ini PLN WRKR selalu mengatkan anggaran yang menjadi permasalahan pada saat membangun pembangkit,’’ tambah Sabarudi.

Hal senada juga diungkapkan M Fadri AR, yang juga merupakan anggota pansus kelistrikan. ‘’Banyak dampak yang ditimbulkan, dimulai darinya penurunan kualitas pendidikan akibat listrik mati,’’ ujar Fadri.

Desak Menkeu
Di bagian lain, Pemerintah Provinsi Riau beserta pemerintah kabupaten/kota serta anggota DPRD hingga DPR RI segera ke Jakar*ta guna mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) RI agar memasukkan pendanaan sewa pembangkit 30 MW di APBN. Menurut Kabid Ketenagalistrikan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau Ir Abdi Haro, desakan ini juga untuk menuntut apa yang pernah disampaikan Menkeu saat berkunjung ke Rumbai Mei lalu.

“Kita akan menghadap Menkeu baik eksekutif maupun legislatif dari tingkat daerah hingga pusat dilibatkan. Harapan kita pendanaan pembangkit 30 MW dapat dimasukkan ke APBN,’’ sebut Abdi saat ditemui Riau Pos, di ruang kerjanya, Kamis (27/8).(fia)

[vsovereign]

Indonesia Renewable Energy
1.3 Million New Connections Per Year through 2025

By Sam Hopkins
Wednesday, August 26th, 2009

Indonesia can't afford to stop paddling to new shores.
It's not all smooth going when it comes to the international renewable energy transition, but commitment is a must. Indonesia is one example of an important country in transition where we're looking at all the positive and negative signals to find investment angles.

Made up of over 17,000 islands in the Indian Ocean, this archipelago nation owes its modern existence to integration and access.

But local observers are worried that Indonesia's progress toward its own presidential renewable energy goals is moving too slow.

Only 64% of Indonesian households have access to electricity, and with Asia-Pacific nations all around it ramping up RE development, Indonesia's economy could end up between islands without an oar.

Indonesia has been Southeast Asia's leading oil producer, but like many of its petroleum peers, production is in steady decline.

The U.S. Department of Energy's international supply statistics show Indonesia with only 1 million barrels per day of output in 2008, compared to 1.6 million bpd in 1992.

Indonesia's oil consumption, though, rocketed from about 700,000 bpd to 1.16 million bpd over the same sixteen years!

That put it in the awkward position of being an OPEC member that actually dipped into net importer status in 2008. Indonesia withdrew its membership that same year, but it likely would have been forced out if it hadn't.

Indonesia has no time to lick its wounds after having to exit the world's most exclusive price club. Estimated average GDP growth of about 4.6% over the next five years means there's no rest for the weary when it comes to finding new energy resources.

35% of the Population Now "Excluded from Development"

President Susilo Bambang Yudhoyono must address the fact that 36% of Indonesians have no electricity, according to economist Terry Lacey in the August 24th edition of the online Asia Sentinel.

Not only is it a question of access to electricity. . . On the heels of two July bombings in the capital city Jakarta, Lacey points out an uncomfortable energy link for this rapidly developing country with the world's largest Muslim population (over 237 million):

"Without electricity, a third of Indonesians are excluded from development, which is a precondition for defeating terrorism."

In the Jakarta Post on August 12, National Development and Planning Agency Director Monty Girianna proffered the government's latest plan while copping to an amazing fact:

Though 91% of Indonesia's 70,000 villages have access to either grid-connected or stand-alone electricity resources, only two-thirds of residences can tap local supplies.

That's a gaping hole in the country's end-user energy market — a gaping infrastructure hole at best, and a national security powder keg at worst.
Here are a few of the marks President Yudhoyono wants Indonesia to meet over the next few decades, according to Monty Girianna:

2.4 million kiloliters of biofuel from sources like jatropha and palm oil will be produced as soon as 2010, replacing 10% of diesel fuel consumption. That will grow to 20% by 2025.

Bioethanol production should equal 15% of gasoline consumption by 2025. And perhaps above all. . .

95% of households will have electricity by 2025, requiring 1.3 million new connections per year.

Now, targets can be great press, but detailed initiatives do a lot more to draw investment and optimism.

That being said, stringing all those unserved or underserved island homes together is an infrastructure challenge that few other countries have faced.

But in Indonesia's environs, there are countries like Australia and China that are moving quickly to develop products and protocols that can help Indonesia achieve its goals.

Asia-Pacific Energy Forecast

Business Monitor International's Q3 2009 Indonesia Power Report says that thermal (coal) power accounted for 78.5% of the Asia-Pacific region's power supply as of year-end '08.

Yet, despite growth of 25.7% between 2008 and 2013, coal's share of the APAC energy market is actually projected to drop by that year.

Why is coal coming down even though millions more regional residences are coming online and promising to further drain total capacity?

The answer is that renewable energy initiatives across Asia are promoting energy-efficient appliances and promoting policies that make clean energy competitive with fossil fuels.

We've told you recently about India's 20 GW by 2020 solar capacity goal and the coming 2000% bump in the Japanese solar power market. Those require concerted nationwide efforts that involve cleantech industries and old-guard utilities that are adjusting to a renewable energy reality.

Indonesia's national utility, PLN, is drawing heat for its inability to incorporate generation projects, like rooftop solar, which will fall below 10 MW of production.

That could cripple the presidential decree to push clean energy to 30% of consumption by 2035 — up from only 5% today.

Instead of OPEC membership and innovation-driven energy abundance through cleantech, Indonesia could be facing energy poverty.

National Council on Climate Change Vice Chairman Armi Susandi says that far from erstwhile OPEC membership, the country's oil supplies will be close to gone in 17 years. Indonesia is the #3 liquified natural gas exporter in the world, and Susandi posits that natgas capacity could last up to 40 years, but when you factor in LNG export commitments, that's an increasingly lopsided generation scenario that no country should want to bet the house on.

Indonesia needs to bring into balance its vast renewable resources (including 33,000 MW of geothermal potential), with environmental protection laws, local preferences, and international norms.

None of that is easy, but right now Indonesia is falling behind Asian neighbors like Malaysia and Vietnam that have much smaller populations. Every second of waiting is another second slipping back from the Asian energy elite.

http://www.greenchipstocks.com/artic...ble-energy/482

So here's a thought:

Now that energy market has been saved (finally) from the clutches of PLN,
why not try to venture into renewable energy?

Yes, it's going to take a lot of time, work and investment. But, as I have marked in the article above, Indonesia's reserves of oil and gas are slated to dry off in 30 to 40 years.

However, we have a virtually unlimited supply of geothermal energy in the forms of our many volcanoes

It can generate around 33,000 MW!! Do you know that Iceland, which is also a volcanic island like Indonesia, generate most (90% ?) of its electricity from geothermal powerplants?

Personally, I've seen this before at Dieng Plateau in central Java. A facility to generate electricity from geothermal sources.

I think they're run by (ever-inefficient & lacking money) PLN. If it's run by efficient and profit-making companies?

Java, Sumatra & Sulawesi are volcanic islands with abundance in geothermal resources. We should really tap that rather than the old coal-and-oil-fired powerplants

[K14N]

Kamis, 08/10/2009 15:03 WIB
Telan US$ 2,2 M, Sistem Listrik Sumatera dan Jamali Bakal Terhubung
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Jakarta - PT PLN (Persero) berencana untuk memasang kabel yang akan menghubungkan sistem Sumatera dengan Sistem Jawa Madura dan Bali sepanjang 700 kilometer senilai US$ 2,2 miliar.

Direktur Perencanaan PLN Bambang Praptono menjelaskan, dari 700 Km tersebut, 40 Km diantaranya merupakan kabel bawah laut di selat Jawa.

"Pada triwulan 2 atau 3 tahun depan akan di tender. Pembangunannya tahun 2011 dan selesai pada 2016," ujar Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) Bambang Praptono di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (7/10/2009).

Menurut Bambang, pendanaan untuk proyek tersebut mencapai US$ 2,2 miliar tersebut 85 persennya berasal dari Japan International Corporation Agency (JICA) dan sisanya didanai PLN. Pinjaman lunak ini dengan jangka waktu pinjaman selama 40 tahun.

"Karena besar pendanaan tersebut, maka pencairannya dibagi dalam lima tahap. Misalnya, untuk pembelian barang itu nanti akan disetujui dalam rapat JICA di Jepang pada bulan Maret tahun depan sebesar US$ 400 juta," jelasnya.

Menurut Bambang, kabel-kabel tersebut akan menyalurkan pasokan listrik dari enam pembangkit mulut tambang di Sumatera Selatan yang dibangun oleh swasta (Independen Power Producer/IPP) dengan total kapasitas 3600 MW. Keenam mulut tambang tersebut diantaranya berada di Bangko Tengah, Bangko Timur, Siramas dan Pendopo.

"Sebesar 3.000 MW akan dipasok ke Jawa, sementara 600 MW ke Sumatera. Jadi kabel ini menghubungkan Sumatera ke Sistem Jamali, begitu sebaliknya," ungkapnya.

Bambang menambahkan, hingga saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menyatakan minatnya. Salah satunya perusahaan asal Perancis Areva dan Mitsubishi, Jepang.




(epi/qom)

[fajarmuhasan]

Originally Posted by K14N

Kamis, 08/10/2009 15:03 WIB
Telan US$ 2,2 M, Sistem Listrik Sumatera dan Jamali Bakal Terhubung
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Jakarta - PT PLN (Persero) berencana untuk memasang kabel yang akan menghubungkan sistem Sumatera dengan Sistem Jawa Madura dan Bali sepanjang 700 kilometer senilai US$ 2,2 miliar.

Direktur Perencanaan PLN Bambang Praptono menjelaskan, dari 700 Km tersebut, 40 Km diantaranya merupakan kabel bawah laut di selat Jawa.

"Pada triwulan 2 atau 3 tahun depan akan di tender. Pembangunannya tahun 2011 dan selesai pada 2016," ujar Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) Bambang Praptono di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (7/10/2009).

Menurut Bambang, pendanaan untuk proyek tersebut mencapai US$ 2,2 miliar tersebut 85 persennya berasal dari Japan International Corporation Agency (JICA) dan sisanya didanai PLN. Pinjaman lunak ini dengan jangka waktu pinjaman selama 40 tahun.

"Karena besar pendanaan tersebut, maka pencairannya dibagi dalam lima tahap. Misalnya, untuk pembelian barang itu nanti akan disetujui dalam rapat JICA di Jepang pada bulan Maret tahun depan sebesar US$ 400 juta," jelasnya.

Menurut Bambang, kabel-kabel tersebut akan menyalurkan pasokan listrik dari enam pembangkit mulut tambang di Sumatera Selatan yang dibangun oleh swasta (Independen Power Producer/IPP) dengan total kapasitas 3600 MW. Keenam mulut tambang tersebut diantaranya berada di Bangko Tengah, Bangko Timur, Siramas dan Pendopo.

"Sebesar 3.000 MW akan dipasok ke Jawa, sementara 600 MW ke Sumatera. Jadi kabel ini menghubungkan Sumatera ke Sistem Jamali, begitu sebaliknya," ungkapnya.

Bambang menambahkan, hingga saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menyatakan minatnya. Salah satunya perusahaan asal Perancis Areva dan Mitsubishi, Jepang.




(epi/qom)

Mantap nech...tapi kantor gw ikut proyek ini gak yach..kalo ikut sich asyik banget

[bama84]

aku harap, DPRD Sumsel memveto rencana ini. Bayangkan saja, dari 3600 MW daya yang dihasilkan 3000 MW dibawa ke Jawa. 600 MW buat sumatra ???
Sumatra masih krisis listrik bung. Seharusnya daya yang ada diprioritaskan buat sumatra, seperti Lampung,bengkulu,Jambi, Riau.

[peseg5]

Originally Posted by bama84

aku harap, DPRD Sumsel memveto rencana ini. Bayangkan saja, dari 3600 MW daya yang dihasilkan 3000 MW dibawa ke Jawa. 600 MW buat sumatra ???
Sumatra masih krisis listrik bung. Seharusnya daya yang ada diprioritaskan buat sumatra, seperti Lampung,bengkulu,Jambi, Riau.

PLN diluar Jawa memang tidak bs diandalkan!

Ini seharusnya menjadi peluang buat para PLS (Perusahaan Listrik Swasta) untuk lebih banyak berinvestasi di Sumatera yang beberapa propinsinya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang diatas2 rata2 pertumbuhan ekonomi nasional.