daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy (aug.2, 2013) | DMCA policy | flipboard magazine

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Indonesia Skyscrapers Forum > The Pictures of Indonesia > Sulawesi, Kalimantan, Papua and Other Cities Pictures



Reply

 
Thread Tools
Old April 1st, 2010, 04:58 AM   #201
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605


Keasrian pantai sangat penting bagi sebuah konservasi. Seorang penduduk Mamuju, Sulawesi Barat, awal Maret lalu, memandang pesisir Pantai Mamuju di belakang rumah adat Mamuju yang masih asri dan belum terjamah reklamasi.




OTONOMI DAERAH SULAWESI BARAT (1)

Pemekaran Dirasakan Masih Setengah Hati

Selasa, 30 Maret 2010 | 02:57 WIB

Suhartono dan Reny Sri Ayu

Pengantar:
Setelah sebelumnya menurunkan pemaparan tentang kondisi pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Banten dan Papua Barat, akhir Januari dan Februari lalu, akhir Maret ini ”Kompas” menurunkan laporan kondisi pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar adalah provinsi baru yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan dibuat berseri hingga Senin, 5 April 2010.

***

Sekali seminggu, Ahmad Rihza (40), pegawai negeri sipil di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, harus bolak-balik ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Saat bertemu Kompas di pesawat Avions de Transport Regional (ATR)-72, yang terbang sekali sehari dari Makassar ke Mamuju, awal Maret lalu, Rihza mengaku senang-senang saja bisa bolak-balik ke kampung halamannya di Makassar. Namun, ia mempertanyakan mengapa meskipun usulan proyek dan alokasi anggaran diajukan Provinsi Sulbar, pelaksanaannya dilakukan Balai Besar VI Makassar.

”Memang merepotkan. Namun, beginilah kalau dana dan pelaksanaan proyek masih dipegang pusat. Jadi, kami harus bolak-balik untuk memastikan proyek itu disetujui dan akan dikerjakan. Katanya otonomi, tetapi setengah hati,” keluhnya.

Keluhan tentang otonomi setengah hati itu juga disampaikan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Mantan anggota DPR tersebut tercatat sebagai gubernur definitif pertama bersama Wakil Gubernur Amri Sanusi, yang memimpin Sulbar sejak 2006 setelah memenangi pemilu kepala daerah langsung pertama di wilayah baru itu.

”Untuk membangun jalan nasional, kami melobi dan minta dana ke pusat. Namun, dananya cair ke Balai Besar Pekerjaan Umum (PU), yang mengurusi semuanya, mulai dari pembangunan jalan, tender, lama pekerjaan, hingga pekerjaan fisik. Kami di provinsi, khususnya Dinas PU, hanya mengawasi, tetapi tak bisa menegur atau memberi masukan. Padahal, kami yang paling tahu kondisi daerah ini,” ujar Anwar di Mamuju.

Sulbar menjadi provinsi baru sejak 2004. Sulbar tercatat sebagai daerah pemekaran ke-440. Sulbar memiliki lima kabupaten. Dua di antaranya Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara adalah wilayah baru sebelum DPR mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulbar. Mamasa adalah pemekaran dari Kabupaten Polewali-Mamasa yang baru dibentuk berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 dan disahkan pada 10 April 2002. Kabupaten Mamuju Utara dimekarkan dari Kabupaten Mamuju yang disahkan 25 Februari 2003 berdasarkan UU No 7/2003.

Adapun Balai Besar yang dituding Gubernur Sulbar adalah institusi di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Lembaga tersebut sengaja dibentuk pemerintah pusat untuk menangani proyek strategis dan nasional, seperti jalan dan jembatan. Karena strategis, proyek itu tetap dipegang pemerintah pusat.

Ganjalan otonomi

Anwar saat ditanya mengapa tak mempersoalkan Balai Besar pada saat rapat kerja di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Februari lalu, mengaku merasa tidak enak. Alasannya, fokus rapat kerja waktu itu percepatan proyek pembangunan. Jika mempersoalkan Balai Besar, dia mungkin dinilai berpikir mundur. Karena masalah ini tak dicarikan jalan keluarnya, ganjalan otonomi daerah tetap terjadi.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Djohermansyah Djohan, yang juga Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta, membenarkan adanya penilaian otonomi setengah hati. Ibarat dilepas kepalanya, dipegang ekornya. ”Indonesia sebagai negara kesatuan memang harus menerapkan otonomi setengah hati. Kecuali, jika Indonesia bersifat federal, otonomi itu mutlak 100 persen. Namun, otonomi setengah hati itu hanya berlangsung pada masa transisi. Otonomi kan baru berjalan 10 tahun. Pada masa mendatang, otonomi akan menjadi penuh atau otonomi yang kuat jika UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi kembali,” katanya.

Untuk mendukung otonomi daerah, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai menyatakan, pemerintah konsisten menerbitkan peraturan pendukung yang strategis. Sebut saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembagian Kewenangan dan Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, selain juga PP tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah Otonom Baru serta peraturan pendukung lainnya, seperti pengelolaan keuangan dan politik.

”Amanat reformasi adalah untuk mendesentralisasikan kekuasaan dari pusat ke daerah. Maknanya, negara atau pusat yang kuat jika dilandasi dengan daerah yang kuat dan maju. Sebab itu, desentralisasi jangan dilihat sebagai perubahan sektoral, tetapi perubahan paradigma radikal dalam mengelola pemerintah dan pembangunan. Realitasnya, pemerintah selalu belajar untuk mengelola perubahan hubungan pusat dan daerah sejak 1999 hingga kini,” katanya.

Menurut Anwar, akibat masih adanya pelaksanaan otonomi setengah hati, pekerjaan yang dilakukan tak terkoordinasi baik. Buntutnya, pembangunan berbagai infrastruktur menjadi sangat lambat. Koordinasi juga sulit dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah atau daerah dengan daerah. Kewenangan besar yang dimiliki setiap kabupaten juga menyebabkan koordinasi menjadi lambat.

”Jangankan membicarakan program pembangunan, diundang rapat saja bupati jarang datang. Kadang yang dikirim hanya kepala bagian. Padahal, bila koordinasi provinsi dengan kabupaten berjalan baik, banyak pekerjaan yang bisa dijalankan bersama sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Sekarang semua berjalan sendiri,” katanya.

Ia memberi contoh penetapan APBD kabupaten yang kerap terlambat. Akhirnya, yang ditegur pusat adalah pemerintah provinsi. Namun, untung, meski terlambat, tindak lanjut dari UU No 32/2004 segera direalisasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP No 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dengan aturan tersebut, koordinasi antardaerah bisa menjadi lebih mudah.

”Tentu saja tak mudah dalam realisasinya mengingat selama ini pemerintah kabupaten terbiasa menentukan sendiri urusannya. Sosialisasi sepertinya akan sulit. Karena itu, saya berharap Presiden atau Menteri Dalam Negeri menjelaskan PP itu,” katanya.

Bupati Mamuju Utara Abdullah Rasyid dan Bupati Mamuju Suhardi Duka mengaku tak masalah jika kewenangan gubernur menjadi lebih besar. ”Setidaknya koordinasi dengan provinsi akan menjadi lebih bagus. Cuma memang butuh proses mengingat selama ini kabupaten terbiasa memutuskan banyak hal tanpa melibatkan provinsi,” kata Suhardi.

Suhardi berharap jika PP No 19/2010 berlaku, pemerintah provinsi bisa mendorong tingkat pelayanan yang merata di setiap kabupaten sehingga tak terjadi kesenjangan, khususnya pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. ”Contohnya, saya menerapkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis di Mamuju. Namun, karena kabupaten tetangga belum, akhirnya banyak warga wilayah tetangga yang datang bersekolah atau berobat di daerah kami. Jika semua kabupaten melakukannya, itu tak perlu terjadi,” katanya.

Terkait kesenjangan antarkabupaten, mantan Komandan Pemuda Pembela Sulbar Naharuddin membenarkannya. ”Kesenjangan di lima kabupaten di Sulbar terjadi akibat masalah yang ditinggalkan provinsi induk (Sulawesi Selatan). Karena itu, masalah ini harus menjadi perhatian ke depan. Cita-cita pejuang pembentukan Sulbar adalah agar wilayah di sepanjang 680 kilometer garis pantai di Sulbar serta di pegunungan bisa menjadi kawasan baru pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Tentang penerapan otonomi selama ini di Sulbar, Naharuddin mengakui masih ada kelebihan dan kekurangannya.

Last edited by eurico; April 1st, 2010 at 06:01 AM.
eurico no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old April 1st, 2010, 05:46 AM   #202
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

OTONOMI DAERAH SULAWESI BARAT (2)
"Bumi Manakarra" Tanpa Rencana Tata Ruang Wilayah

Rabu, 31 Maret 2010 | 03:08 WIB

Suhartono dan Reny Sri Ayu

Kepala Dusun Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulya, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Anas terkejut saat dikonfirmasi tambak ikannya di kawasan Pantai Mampie diakui pemerintah sebagai bagian dari kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie.

”Kami tidak pernah dengar dan tidak tahu yang mana itu suaka margasatwa,” ujar Anas (60), didampingi Sekretaris Dusun Agus Salim, awal Maret. Keterkejutan Anas tentu beralasan mengingat turun-temurun ia mewarisi lahan tambak dari orangtuanya. Sejumlah warga yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan petambak ikan di kawasan suaka margasatwa tersebut juga merasakan hal yang sama. Mereka juga mengaku memiliki surat sebagai tanda kepemilikan tambak yang dikeluarkan antara tahun 1969 dan 1974.

Menurut Anas dan Agus, luas tambak yang rata-rata dimiliki penduduk Mampie antara 3 dan 4 hektar. Tambak itu menjadi salah satu sumber penghidupan rakyat. Namun, Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar, berdasarkan informasi lainnya, disebut-sebut memiliki sampai 300-an hektar. Sebanyak 100 hektar lagi disebut-sebut dikuasai seorang petinggi Kepolisian Negara RI di Jakarta.

Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/Um/11/78 tanggal 13 November 1978, kawasan seluas lebih kurang 2.000 hektar itu telah ditetapkan sebagai areal perlindungan bagi satwa langka berbagai burung dan satwa lainnya yang terancam punah. Keputusan Mentan juga telah diperkuat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008. Di PP itu Suaka Margastawa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie masuk dalam lampiran PP.

Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie merupakan salah satu persoalan tata ruang di Provinsi Sulbar, yang ditemukan saat pemerintah Provinsi Sulbar bersama DPRD Sulbar menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Provinsi Sulbar.

Setidaknya ada dua persoalan besar terkait tata ruang di Sulbar. Selain belum ada RTRW yang menjadi landasan perencanaan dan pengembangan perkotaan dan pedesaan, juga persoalan penggunaan dan peruntukan tata ruang yang tumpang tindih bagi kawasan pertanian, industri, pariwisata, dan lainnya.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulbar masih berkutat melakukan klarifikasi dan validasi data terkait RTRW Sulbar. Salah satu pekerjaan rumah yang masih pelik dipecahkan adalah persoalan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie.

Menurut dosen Universitas Sulbar, yang memimpin perjuangan pembentukan otonomi Sulbar, Rahmat Hasanuddin, RTRW Sulbar yang belum final memang menjadi masalah dan tidak bisa dihindari dengan adanya kesan pembangunan yang sporadis dan tanpa rencana.

”Saya berharap rancangan RTRW yang sudah di pusat bisa segera disetujui. Kelemahan dan kekurangannya bisa diperbaiki dalan proses pembangunan yang dinamis. Sekarang ada proyek-proyek besar dari gubernur yang harus disinkronkan dengan RTRW,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, luas Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie tercatat 2.000 hektar. Namun, hasil foto satelit, luas kawasan tersebut disebut-sebut hanya 800 hektar. ”Namun, setelah Pansus DPRD meninjau lokasinya, kawasan tersebut ternyata tinggal 30 hektar, yang hanya terdiri atas hutan bakau. Selebihnya kini berubah menjadi tambak ikan dan kawasan permukiman penduduk,” kata Ketua Pansus DPRD Naharuddin.

Repotnya, kata Naharuddin, sebagian penduduk memiliki surat-surat kepemilikan lahan di kawasan tersebut.

”Masalah RTRW di Mampie untuk sementara kami tunda. Pembahasan RTRW-nya jalan terus,” tambah Naharuddin.

Persoalan lain terkait penyusunan RTRW Provinsi Sulbar juga terhadang dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai, RTRW provinsi harus dapat diselesaikan sebelum pertengahan tahun ini. Sebab, RTRW provinsi akan diintergrasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengakui, sejak enam tahun memiliki otonomi sendiri, Sulbar memang belum memiliki RTRW. Alasannya, selain belum disiapkan, pembahasan RTRW berlarut-larut. Padahal, aspek perencanaan tata ruang menjadi faktor penting mengisi pembangunan dan pengembangan provinsi yang sering dikenal dengan nama ”Bumi Manakarra” itu.

Berlarut-larutnya penyelesaian RTRW ini diakui pemerintah dan kalangan DPRD provinsi Sulbar sebagai salah satu masalah yang ditinggalkan provinsi induk karena terjadi tumpang tindih. ”Sebagai contoh, dulu jika ada proyek pembangunan di Sulsel yang saat akan dikerjakan ternyata wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung dan harus dicarikan pengganti, dengan enteng mereka tinggal tunjuk peta atau mengambil gantinya dari wilayah yang ada di Sulbar. Ketika kami akan menyusun rancangan wilayah, banyak kawasan yang disebut hutan lindung, tetapi nyatanya sudah dihuni bertahun-tahun oleh masyarakat,” kata Nahruddin.

Ali Baal Masdar yang dikonfirmasi mengakui ada persoalan dalam penyusunan RTRW Provinsi Sulbar. Salah satu contohnya soal Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie. ”Pemerintah dulu mencaplok tanah rakyat dan kemudian dijadikan kawasan suaka margasatwa secara sepihak, tanpa sepengetahuan rakyat. Padahal, kawasan Mampie itu sudah turun-temurun dimiliki rakyat,” tandas Ali.

Tentang luas kepemilikan lahan keluarganya, Ali mengaku hanya 200 hektar dan bukan 300-an hektar. ”Kawasan itu sebagian sudah tergerus abrasi sehingga semakin berkurang. Kami berusaha mengembalikan kawasan hijau,” kata Ali.

Selain soal kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie, persoalan RTRW lainnya adalah kawasan permukiman dan perkebunan warga di Kabupaten Mamuju dan lainnya. Kawasan tersebut sejak masih bergabung dengan Provinsi Sulsel sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Namun, saat ditinjau tim Pansus RTRW, kawasan itu telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk. ”Persoalannya kemudian, mana yang lebih dulu, penetapan sebagai kawasan hutan lindung atau permukiman warga,” kata Bupati Mamuju Suhardi Duka.

Alih fungsi

Tudingan alih fungsi lahan juga sempat terjadi saat Pemerintah Sulbar membangun kompleks perkantoran gubernur dan rumah dinas pejabat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Kepulayan. Kawasan perbukitan hijau itu kini disulap dengan bangunan beton tinggi berjarak lebih kurang 7 kilometer dari kantor Bupati Mamuju.

Anwar Adnan menepis jika pembangunan itu melanggar RTRW Provinsi Sulbar yang akan ditetapkan. Menurutnya, pada masa lalu banyak lokasi yang ditunjuk sebagai pengganti hutan lindung untuk kawasan yang digunakan Pemprov Sulsel. Namun, Naharuddin mengatakan, ”Yang saya tahu, gubernur meminta izin untuk memanfaatkan lahan kawasan tersebut sebagai perkantoran gubernuran.”

Di tengah penyelesaian persoalan RTRW Provinsi Sulbar, kondisi tata ruang Provinsi Sulbar diperparah dengan anomali harga tanah pasca-pemekaran, khususnya di kota-kota besar, seperti Mamuju dan Mamuju Utara. Harga tanah yang saat masih menjadi wilayah Sulsel hanya Rp 10.000-Rp 30.000 per meter persegi, sejak pemekaran melonjak menjadi Rp 300.000Rp 1 juta per meter persegi. Kepala Cabang Bank Tabungan Negara di Mamuju Kabul Budhi Setyawan mengakui terjadinya anomali harga tanah dan properti pasca-pemekaran.

Melonjaknya aktivitas kota sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lahan bagi pembangunan. Tercatat, pertumbuhan penduduk di Mamuju mencapai 7 persen setiap tahun. Namun, banyaknya wilayah yang sebelumnya adalah wilayah perkebunan mempersulit gerak maju dan perluasan kota.

Akibatnya, tak heran jika banyak ditemui kawasan pantai yang kemudian direklamasi untuk kebutuhan lahan, seperti di pinggir pantai Mamuju yang kini tengah dijadikan sebuah hotel bertaraf internasional.

”Tak adanya RTRW memang menyebabkan pembangunan bisa sembarangan dilakukan.

Seharusnya RTRW itu memang sudah ada sebelum adanya pemekaran,” tandas aktivis LBH Sulbar, M Hatta Kainang.

Pada akhirnya, RTRW Provinsi Sulbar yang tengah disusun ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi gerak pembangunan yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Last edited by eurico; April 1st, 2010 at 05:59 AM.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 07:28 AM   #203
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605


Memacu perkembangan kota dan mengantisipasi investor domestik dan mancanegara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti hotel di Mamuju, Sulawesi Barat. Beberapa pekerja, awal Maret lalu, mengawasi penyelesaian hotel berbintang yang dibangun di kawasan reklamasi pantai Mamuju.


OTONOMI DAERAH SULAWESI BARAT (3)
Ayo Berbenah, Bukan Lagi Daerah Buangan

Kamis, 1 April 2010 | 03:21 WIB

Suhartono dan Reny Sri Ayu

Banyak pertimbangan yang melandasi pemekaran Sulawesi Barat saat diperjuangkan Prof Dr Baharuddin Lopa (alm), mantan Jaksa Agung yang disegani di negeri ini. Hal itu antara lain jarak yang jauh dari ibu kota Sulawesi Selatan dan kondisi geografis bergunung-gunung dengan kondisi jalan yang buruk.

Ddulu Sulbar acap dikenal sebagai daerah pembuangan pejabat atau pegawai di Provinsi Sulsel jika dinilai tak lagi dipercaya atau memiliki banyak ”dosa”. ”Dulu, kalau ada pegawai nakal atau dianggap pembangkang, salah satu tempat pembuangannya adalah Mamuju. Jadi, kalau ada orang yang ditugaskan di Mamuju, sama saja dengan dibuang,” ujar Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.

Oleh sebab itu, pengembangan dan pembangunan wilayah Sulbar sering tidak menjadi perhatian bekas provinsi induknya, Sulsel. Namun, di mata para pejuang otonomi Sulbar, dengan luas wilayah 26,87 persen dari luas provinsi induknya dan jumlah penduduk yang kini mencapai 1,032 juta orang, wilayah ini mutlak untuk dimekarkan.

Kini, setelah enam tahun pemekaran, wajah Sulbar berubah. Perjalanan sepanjang 325 kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulbar, menuju Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, awal Maret lalu, misalnya, hanya ditempuh enam jam. Tahun 2007 waktu tempuh itu 9-10 jam. Bahkan, hingga awal 2000, untuk menempuh perjalanan antarkecamatan di Mamuju, pengemudi harus menginap di jalan.

Perubahan waktu tempuh ini tak lepas dari kondisi jalan yang saat ini jauh lebih mulus. Sebelum 2008 kondisi jalan nasional sepanjang 544 kilometer di Sulbar hanya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Saat ini berbalik. Bahkan, Mamasa-Mamuju sudah bisa dilalui kendaraan roda empat.

Kalau tak mau susah, orang juga bisa menempuh perjalanan udara dari Makassar ke Mamuju dengan pesawat terbang. Saat ini, Bandara Tampa Padang, Mamuju, bisa didarati Boeing 737-200 dan ATR 72. Padahal, sebelumnya hanya dilayani pesawat perintis. Ini berarti perjalanan Mamuju-Makassar lewat darat selama 10-12 jam bisa ”potong kompas” hingga 50 menit. Selisih biayanya pun tak sampai Rp 200.000. Jika rencana panjang landasan ditambah hingga 2.500 meter dengan lebar 4 kilometer, akses ke Sulbar bakal semakin terbuka lebar.

Namun, hingga kini, infrastruktur jalan Sulbar masih jadi masalah. Jangankan jalan desa atau antarkecamatan dan kabupaten, jalan nasional (trans-Sulawesi) yang menghubungkan Sulsel-Sulbar-Sulteng pun masih sangat parah.

”Kalau bagi Kabupaten Mamuju Utara, yang terus menjadi impian kami adalah menyejahterakan kehidupan para nelayan di pesisir pantai, yang hidupnya terus marjinal,” kata Bupati Mamuju Utara Abdullah Rasyid.

Saat Sulbar dimekarkan, kata anggota DPRD Provinsi Sulbar, Naharuddin, daerah ini sebenarnya belum siap melaju. Terlalu banyak hal yang perlu dibenahi. Ada juga banyak wilayah yang masih terisolasi akibat belum terbukanya akses, juga kesempatan mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sosial ekonomi yang serba sulit dan terbatas.

Oleh karena itu, saat wilayah ini mekar, pertama kali yang dipikirkan adalah cara menyelesaikan dua persoalan, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Dengan anggaran minim, tentu bukan mudah mencari solusi untuk masalah ini. Infrastruktur butuh dana, SDM pun tak hanya butuh dana, tetapi juga kemampuan dan pengetahuan.

Apalagi saat itu boleh dikatakan 60 persen pegawai Provinsi Sulbar, terutama di satuan kerja perangkat dinas, berasal dari guru yang direkrut. Guru- guru itu direkrut saat awal pembentukan provinsi baru karena ketiadaan aparatur yang berlatar belakang pegawai negeri golongan III. Pada waktu itu, kebetulan golongan III kebanyakan adalah guru. Tak pelak guru yang biasa mengajar di depan kelas harus beralih menjadi birokrat.

Infrastruktur listrik juga masih menjadi persoalan. Kapasitas yang baru dipenuhi hanya sekitar 25 persen, yang berasal dari pasokan PLN di Makassar. Tak heran jika listrik di Sulbar byarpet. Di laut, Pelabuhan Belang-Belang, satu-satunya pelabuhan yang dimiliki Sulbar, belum layak untuk jadi pelabuhan ekspor meskipun komoditas kakao daerah ini cukup besar. Hingga kini, ekspor masih melalui pelabuhan di Makassar.

Alokasi anggaran

Soal pembangunan SDM, masalah pendidikan dan kesehatan alokasi anggarannya di APBD Sulbar kurang dari 5 persen. Ini memang tak mengherankan mengingat pendapatan asli daerah yang masih sangat kecil.

Oleh sebab itu, Sulbar mendapat bantuan Rp 50 miliar untuk pembangunan rumah sakit regional dengan 150 kamar rawat inap. Untuk pendidikan, Sulbar mendapat bantuan untuk pembangunan politeknik kesehatan dan beberapa sekolah lain. Universitas Mamuju juga didirikan dua tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara pun tidak mau ketinggalan memperbaiki masalah SDM dengan menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis.

Wajah Sulbar masa datang kini dipoles dengan sejumlah program. Salah satu megaproyek yang tengah dijajaki adalah PLTA Karama berkapasitas 1.600-1.800 megawatt. Program lainnya adalah jalan arteri sepanjang 117 kilometer yang menghubungkan dengan Kecamatan Tappalang.

Saat ini jalan yang menghubungkan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, dengan Mamuju, ibu kota Sulbar, juga tengah dibangun. Luwu Utara dan beberapa kabupaten di sekitarnya adalah sentra kakao Sulsel. Adapun jalan arteri bisa menjadi jalur alternatif ke Mamuju yang selama ini melalui pegunungan. Artinya, wilayah- wilayah lain di Sulbar atau kabupaten lain di Sulsel yang ada di pantai utara bisa ke Mamuju dan langsung ke Pelabuhan Belang-Belang. Akses itu tanpa harus melewati jalan naik turun dan berkelok-kelok di pegunungan.

Jika jalan rampung dibangun, wilayah-wilayah sentra kakao di Sulsel bisa mengekspor melalui Pelabuhan Belang-Belang. Jalur Masamba-Mamuju tak sampai 200 kilometer, lebih pendek dari jarak Masamba-Makassar yang lebih dari 500 kilometer.

Salah satu potensi besar sumber daya alam Sulbar adalah sembilan blok minyak dan gas di sepanjang Selat Makassar. Sejumlah investor asing kini mengantongi izin eksplorasi untuk menindaklanjutinya dengan eksploitasi. Beberapa di antaranya ada yang membuka kantor, misalnya di Pasangkayu. Bahkan, penyelesaian sebuah hotel di pinggir pantai Mamuju tengah dikebut untuk tempat menginap para ekspatriat.

Bisa dibayangkan bagaimana wajah Sulbar ke depan jika semua proyek itu terwujud. Inilah harapan berbenah dari masa lalu nan suram. Namun, seperti yang diungkapkan inisiator pemekaran dan Ketua Komite Pembentukan Pemekaran Provinsi Sulbar Rahmat Hasanuddin, semuanya itu bisa kembali ke masa suram jika tiadanya desain program yang berpihak kepada rakyat serta pemahaman atas misi dan visi pemekaran enam tahun lalu untuk Provinsi Sulbar.

”Masih ada kelemahan aparat pemda provinsi yang tidak dan belum menyadari arti dan visi suatu pemekaran. Mereka tidak menghayati arti sebuah perjuangan pemekaran untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat kesejahteraan rakyat,” kata Rahmat.

Last edited by eurico; April 5th, 2010 at 07:46 AM.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 07:47 AM   #204
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

OTONOMI DAERAH SULAWESI BARAT (4)

Kemiskinan dan Mimpi Calon Provinsi Kaya

Suhartono dan Reny Sri Ayu

Ba’du (40), warga Dusun Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seperti tak punya harapan hidup. Masa depannya bersama keluarganya sungguh-sungguh kelam. Jangankan punya uang, rumah pun ia tidak lagi miliki.

Ayah dua anak tanpa pekerjaan tetap itu kini menumpang di rumah panggung milik tetangganya yang sudah amat reyot. Akibat abrasi air laut, rumah dan pekarangan warisan orangtuanya, yang menjadi satu-satunya harta kekayaannya, lenyap tak berbekas sejak beberapa tahun lalu.

”Kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak. Kalau ada pekerjaan (serabutan), ada orang yang meminta tolong untuk dibantu membersihkan tambak, barulah saya mendapat upah dan bisa membeli beras serta keperluan hari-hari. Akan tetapi, sering kali

tidak punya uang sama sekali,” tuturnya ditemani istrinya, Asminah. Mereka tinggal di kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Lampoko Mampie yang kini masih menjadi persoalan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Ba’du memang tidak sendirian. Di pinggir kota Pasangkayu, ibu kota Mamuju Utara, kabupaten yang berjarak sekitar 350 kilometer dari Mamuju, ada Naomi (43), petani asal Tana Toraja yang merantau beberapa tahun lalu. Bersama suaminya yang juga petani miskin, ia juga tidak memiliki rumah sendiri. Mereka menumpang di rumah pemilik tambak yang sawahnya diizinkan untuk digarap.

Semut mati di gula

Dari hasil bersawah yang hanya dua petak kecil itu, Naomi hanya mendapatkan padi paling banyak belasan kilogram. Sebagian padinya ditumbuk dan dijual untuk mendapatkan uang keperluan sehari-hari. Ada kalanya jika pohon kelapa berbuah, dijualnya ke pasar untuk membeli lauk-pauk, seperti ikan asin. Kadang kala ia mendapat upah dari pemilik tambak.

Di wilayah Provinsi Sulbar yang dijuluki Bupati Mamuju Utara Abdullah Rasyid dan kalangan pejabat daerah di Provinsi Sulbar sebagai calon daerah yang kaya raya akan minyak dan gas, seperti Brunei—karena memiliki sembilan blok migas yang potensi migasnya akan menghasilkan puluhan triliun rupiah—nasib Ba’du dan Naomi sungguh ironis. Ibarat semut mati di tumpukan gula.

Kekayaan Sulbar sebenarnya tak hanya migas, tetapi juga sumber daya alam (SDA), seperti perkebunan. Di darat, Sulbar kaya akan potensi perkebunan, seperti sawit yang ada di Mamuju Utara dan Mamuju. Kakao ada di semua kabupaten. Kopi dan cengkeh melimpah dari wilayah pegunungan. Di laut, Sulbar memiliki potensi ikan di sepanjang 680 kilometer garis pantai.

Untuk potensi minyak bumi, wilayah ini juga punya delapan blok migas di laut dan satu di darat. Semua blok migas itu sudah dilirik investor asing dan hampir semua sudah melakukan eksplorasi. Bahkan, di salah satu blok di Mamuju Utara yang izinnya dimiliki Marathon International yang berpusat di Boston, Amerika Serikat, selain eksplorasi, kegiatan pengembangan masyarakat juga sudah mulai dilakukan.

Kepala Bagian Humas Kabupaten Mamuju Utara Sayidiman Marto mengatakan, hampir pasti investor asing yang sudah mendapat izin eksplorasi di lima blok migas di wilayahnya akan melanjutkan dengan kegiatan eksploitasi.

”Untuk satu investor saja, seperti Marathon International, tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 8.000 orang. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara minta kepada investor agar setidaknya 50 persen tenaga kerja yang dibutuhkan diambil dari warga lokal,” katanya.

Rahmat Hasanuddin, inisiator pembentukan provinsi itu, membeberkan, provinsinya memang kaya SDA. ”Namun, kekayaan itu harus dikelola secara hati-hati, terutama yang menyangkut blok migas. Saya melihat peluang ini dengan dihantui oleh ancaman untuk bernasib sama dengan Riau yang sebagian rakyatnya miskin di tengah-tengah produksi minyak,” lanjutnya.

Tampaknya nasib Ba’du dan Naomi tidak berbanding lurus dengan indikator ekonomi Sulbar versi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar yang mengukur pertumbuhan ekonomi provinsi baru itu naik di atas rata-rata nasional, yaitu mencapai 8,7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Mamuju Utara, tempat tinggal Naomi, mencapai 7,57 persen atau pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar, tempat Ba’du, berada mencapai 7,65 persen.

Angka-angka yang cukup fantastis bagi sebuah daerah otonomi baru itu dengan realitas Ba’du dan Naomi sungguh tak masuk akal. Namun, bisa dimaklumi, jika angka-angka asumsi makro seperti itu, memang bisa mengecoh keadaan sebenarnya.

Dari jumlah penduduk Sulbar yang kini mencapai 1,032 juta jiwa, BPS Provinsi Sulbar mencatat, jumlah kemiskinan pada tahun 2006 mencapai 20,7 persen. Berdasarkan pengukuran pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin masih tercatat 15,3 persen atau turun dari sebelumnya 20,7 persen pada tahun 2006. Potret kemiskinan di Sulbar di antaranya masyarakat nelayan, petani penggarap atau pemilik lahan yang luasnya di bawah 1 hektar, buruh, dan tukang becak.

Menurut Naharuddin, anggota DPRD Sulbar dari Partai Barnas, yang pernah menjadi Sekretaris Komite Aksi Pembentukan Pemekaran Provinsi Sulbar, pertumbuhan ekonomi yang fantastis itu dinilainya berlebihan. Selain meragukan angka-angka penunjuk keberhasilan itu, Naharuddin juga khawatir indikator itu dapat dimanfaatkan secara politis untuk jargon keberhasilan pembangunan serta keberhasilan dan kesuksesan pejabat daerah.

Hal yang sama diakui anggota DPRD Mamuju dari Partai Buruh, Kalvin Palebangi Kalembo. ”Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanyalah pertumbuhan ekonomi yang semu dan hanya untuk menyenangkan kepala daerah. Realitasnya tidak seperti itu,” ujar Kalvin.

Diakui Naharuddin, penduduk Sulbar sebagian kecil adalah petani kakao dan sawit serta sebagian besar nelayan. Dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu tolok ukur adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Sawit dan kakao memberikan kontribusi cukup besar untuk meningkatkan PDRB. ”Persoalannya, lahan-lahan sawit yang besar hanya dimiliki pemilik modal dan jumlahnya juga tidak banyak. Celakanya, pada sektor perkebunan sawit, kebanyakan petani hanyalah buruh,” kata Naharuddin.

Nasib petani kakao juga hampir sama dengan petani sawit. Dengan kepemilikan lahan yang sempit, usia tanaman di atas hingga 20 tahun serta penyakit kakao seperti hama penggerek buah dan penggerek batang yang menggerogoti tanaman selama berpuluh tahun, tak banyak yang sejahtera dari hasil kakao. ”Harapan petani sekarang ini diletakkan pada gerakan nasional kakao yang memprogramkan penggantian tanaman lama ke baru,” lanjutnya.

Korupsi merajalela

Menurut Kalvin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju dan kabupaten lainnya diakui masih kecil, kurang dari Rp 500 miliar. Hal itu juga terlihat dari volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Namun, pemerintah pusat telah menggelontorkan tambahan melalui dana perimbangan daerah yang disebut dana alokasi umum, dana bagi hasil, serta dana alokasi khusus.

”Dari dana-dana tersebut, apanya yang kurang? Yang kurang itu hanya karena kebijakan pembangunan dan penggunaan di daerah serta dananya lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan birokrasi dan pembangunan gedung perkantoran. Sedangkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat kecil, masih sangat jauh,” ujarnya.

Seorang aktivis pemuda yang ditemui Kompas memberikan informasi bahwa kemiskinan di Provinsi Sulbar disebabkan merajalelanya korupsi di berbagai tingkatan dan kedinasan. Muhammad Hatta Kainang, pengacara LBH Sulbar, mengakui adanya praktik korupsi di lingkungan aparatur. ”Laporan BPK 2005-2006 memang membenarkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Sulbar. Sejauh ini, laporan itu memang belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

”Korupsi jelas ada dan marak di Sulbar sejak provinsi ini baru mekar. Saya sebagai penggagas dan memimpin perjuangan pemekaran merasa berdosa tidak memantau perjalanan pemerintahan itu sejak awal,” keluh Rahmat Hasanuddin. Cara mengatasi korupsi di Sulbar, ujarnya, adalah dengan jalan mendorong keterbukaan dan transparansi pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta membuka ruang kritik.

Oleh karena itu, penggarapan semua potensi yang dimiliki Sulbar sekaligus menjalankan pemerintahan yang bersih dipercaya akan memberikan harapan yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 07:48 AM   #205
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

OTONOMI DAERAH SULAWESI BARAT (5-HABIS)
Saatnya Meretas Kesenjangan

Senin, 5 April 2010 | 03:31 WIB

Oleh M Toto Suryaningtyas

Kesenjangan antara gagasan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebuah ”Brunei baru” dan masih bertebarannya persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, berpotensi merusak kerja keras tujuan pemekaran provinsi ini.

Ciri khas sebuah daerah pemekaran baru yang sedang giat menyambut masa depan mudah ditemui di Kabupaten Mamuju Utara, sebuah wilayah pemekaran baru yang berjarak sekitar 320 km dari kabupaten induk Mamuju. Memasuki wilayah ini seperti mendapati ”peradaban” setelah perjalanan setengah hari penuh yang hanya menjumpai rimbunan pohon hutan dan kelapa sawit.

Di atas lahan gambut, perjalanan tiba-tiba menjumpai berbagai kantor instansi yang terbilang megah. Malah jika dibanding-bandingkan, kemegahan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju Utara jauh menandingi kantor DPRD dan gubernur di Mamuju yang lebih mirip aula dan serba seadanya.

Di atas kertas, keberhasilan membangun berbagai sarana fisik di Sulbar memang tak terbantahkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbedaan yang cukup nyata antara sebelum dan sesudah otonomi. Sebelum otonomi, IPM Sulbar cenderung menurun hampir di semua kabupaten, sedangkan sesudah otonomi terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Kabupaten Mamuju, sebagai ibu kota provinsi, sebelum otonomi daerah memiliki IPM 64,6. Setelah otonomi, diukur dengan data tahun 2008, kesejahteraan masyarakat di wilayah ini meningkat menjadi 68,5 meski sedikit tertinggal dengan daerah pemekarannya, yaitu Kabupaten Mamuju Utara, yang meraih angka 69,27 atau dibandingkan Kabupaten Majene yang mencapai 70,28.

IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah (negara/daerah). Dalam hal ini, IPM direpresentasikan dalam tiga dimensi: umur panjang dan sehat dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kehidupan yang layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Dari hasil jajak pendapat Kompas juga terekam persetujuan publik Sulbar atas berbagai keberhasilan pembangunan fisik di kawasan ini. Kelancaran sarana transportasi, penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya diapresiasi mayoritas responden meski tidak terlalu mencolok. Secara umum, ada 67,6 persen responden yang menyatakan puas dengan kondisi pembangunan fisik di wilayah Sulbar, sedangkan 29,6 persen tidak puas.

Di tengah kondisi ketersediaan listrik yang byarpet sepanjang hari dan minimnya berbagai sarana penunjang fasilitas umum, bahkan di ibu kota Mamuju, wilayah ini sekarang ibarat magnet. Ribuan pendatang pencari kerja ataupun peruntungan memasuki wilayah yang sebelum pemekaran tahun 2004 dikenal sebagai wilayahnya ”buangan” pejabat bermasalah dan kapling hutan. Tak heran, dari pertumbuhan penduduk yang tinggi (sekitar 7 persen), diperkirakan sebagian besar adalah pendatang.

Sebagian besar responden yang memiliki anggota keluarga yang kuliah (60 persen) berencana bekerja di wilayah ini, khususnya di pusat-pusat pemerintahan kabupaten (tidak ada wilayah berstatus kota di Sulbar). Hal ini tentu bisa memperbaiki situasi sebelumnya yang karena keterpaksaan minimnya pejabat membuat dosen atau kepala sekolah dari PNS golongan III terpaksa turun tangan menangani berbagai urusan kedinasan daerah.

Gagasan terputus

Namun, tingginya semangat pembangunan di lapisan elite birokrasi daerah tampaknya menyimpan problem sosial dan politik akibat masih minimnya kesamaan bahasa dan pendekatan. Pada satu sisi, sebagaimana diakui oleh Gubernur Anwar Adnan Saleh, gerak pembangunan yang giat dilakukannya saat ini tak mungkin mengandalkan potensi anggaran ataupun SDM yang ada di Sulbar semata.

Di sisi lain, keinginan politik dari pimpinan di tingkat provinsi belum tentu satu bahasa dengan para bupati di bawahnya. Apalagi di tengah gegap otonomi daerah saat ini, para bupati bersifat otonom dalam mengendalikan pembangunan dan menjalankan proyek di tingkat kabupaten. Jadilah apa yang digagas di lapisan gubernur kandas di kabupaten karena dianggap sebagai visi yang ”gila”. Perpanjangan landas pacu bandara Mamuju saja kerap kali kandas di pembicaraan tingkat DPRD provinsi.

Perbedaan visi membangun Sulbar di tingkat gubernur dengan para bupati dan anggota DPRD provinsi ataupun para bupati dengan anggota DPRD kabupaten merupakan ganjalan politik yang tidak ringan. Perbenturan visi terjadi antara pendekatan memacu investasi daerah dan proyek-proyek besar versus perhatian terhadap kebutuhan memenuhi kesejahteraan dasar lapisan marjinal rakyat Sulbar.

Di lapisan publik Sulbar, penerimaan terhadap kedua model visi membangun Sulbar tersebut tampaknya disikapi dengan hati-hati. Hampir semua responden (88,9 persen) menyatakan setuju dengan rencana pembangunan proyek-proyek besar, seperti jalan tol sepanjang 117 kilometer, Pelabuhan Belang-belang, perpanjangan landas pacu bandara, dan PLTA Karamba. Namun, berbagai pembangunan megaproyek tersebut mesti berorientasi kepada manfaat pelaksanaan otonomi bagi masyarakat yang dalam jajak pendapat ini dinilai belum memenuhi harapan bagi 44,6 persen responden.

Terputusnya komunikasi politik dari pemimpin wilayah kepada warganya juga tampak dari lebih besarnya proporsi responden yang menyatakan tidak mengetahui rencana pembangunan berbagai megaproyek. Sebanyak 50,4 persen responden tidak mengetahui rencana megaproyek, sementara 47,4 persen mengetahui. Jika dirunut, proporsi serupa juga tergambar ketika ditanyakan tentang keberadaan sembilan blok ladang minyak yang kini sedang menjadi buah bibir kalangan pertambangan.

Tantangan meretas simpul- simpul persoalan komunikasi politik tampaknya bakal menjadi titik persoalan strategis bagi provinsi baru ini di tengah semilir kabar baik yang dibawa dari berbagai eksplorasi lepas pantai. (Yuliana Rini/Litbang Kompas)

Last edited by eurico; April 5th, 2010 at 07:56 AM.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 08:03 AM   #206
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

OTONOMI DAERAH Inisiator Sulawesi Barat Kecewa Hasil Pembangunan


Inisiator pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kecewa dengan hasil pembangunan di provinsi yang terbentuk pada 2004 itu. Selama lebih dari tiga tahun, kemajuan pembangunan Sulbar belum signifikan, masih jauh dari harapan awal saat usul pemekaran itu diperjuangkan.

Hal itu mengemuka dalam dialog pemuda Sulawesi Barat (Sulbar) di Majene, Senin (5/5). Dialog menghadirkan Ketua Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulbar H Rahmat Hasanuddin, Komandan Pemuda Pembela Sulbar Naharuddin, mantan Ketua DPRD dan Bupati Majene Muhammad Darwis, serta Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, yang juga Ketua Generasi Muda Mandar.

Naharuddin menilai, perjalanan Sulbar ternyata tidak mengarah kepada tujuan pembentukannya. Bahkan, yang terjadi sekarang, potensi pemborosan anggaran sudah mendekati taraf tidak bisa ditolerir lagi.

Sulbar masih belum beranjak dari lembah kemiskinan, peringkat ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia. Ironisnya, Naharuddin mencontohkan, pejabat Sulbar, baik eksekutif dan legislatif, bahkan mengalokasikan dana besar untuk pembelian mobil mahal bagi kendaraan dinas mereka.

Meninggal karena miskin

Di sisi lain, nasib warga miskin tidak terangkat, sampai-sampai ada warga miskin meninggal karena buruknya pelayanan kesehatan. Kemiskinan seolah tetap dipertahankan sehingga akan muncul ketergantungan kepada kelompok penguasa tertentu. Bukan tidak mungkin, kekecewaan atas pelayanan terhadap rakyat akan berujung pada aksi massa di provinsi itu.

”Jika petani dan nelayan masih miskin dan kalau pemuda masih menganggur, bagaimana kita bisa sabar?” tegas Naharuddin, yang Komandan Laskar Taji Barani.

Arifin Nurdin mengakui, kondisi Sulbar sekarang ibarat ”penjajahan jilid kedua” di bidang ekonomi. Masih terjadi monopoli sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang diskriminatif terhadap warga asli wilayah Sulbar. Proyek pembangunan lebih banyak ditangani warga dari luar provinsi itu sehingga perkembangan daerahnya tidak secepat yang diharapkan akibat akumulasi modal lebih banyak diputar di luar Sulbar.

Arifin sependapat, pemimpin Sulbar memang harus senantiasa diingatkan. Jangan sampai warga Mandar menjadi terpinggirkan di daerahnya sendiri.

Bahkan, pejuang pemekaran Sulbar pun tidak mendapatkan penghargaan selayaknya. Bandingkan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru memberikan penghargaan sangat tinggi kepada pimpinan separatisme. ”Kenapa perkembangan Sulbar malah seperti ini?” kata Arifin lagi.

Menurut Rahmat Hasanuddin, perubahan drastis memang tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi Gubernur Sulbar saat ini menerima warisan yang sangat buruk dari dua penjabat gubernur sebelumnya.

Rekruitmen pejabat di pemerintahan pada masa awal Sulbar sangat buruk sehingga akselerasi pembangunan tidak berjalan optimal. ”Tetapi, kalau skenarionya kita diobok-obok agar kembali ke provinsi induk, saya menolak keras,” tegas Rahmat.

Sulbar merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini Sulbar dipimpin Gubernur Anwar Adnan Saleh.(dik)
Majene, Kompas
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 08:03 AM   #207
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

China Siap Bangun PLTA Sungai Karama, Mamuju Sulbar

Kamis, 18 Maret 2010 07:54

Mamuju,VOI News - Investor dari China siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Karama, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun. Hal ini dikatakan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, usai membuka acara seminar pemberian nama bandara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-Belang, di Hotel Mamuju Beach, Rabu (17/3/2010).

Menurutnya, berdasarkan hasil kunjungan ke negara Tirai Bambu, China, pekan lalu telah menghasilkan penandatangan kerja sama kedua negara antara Indonesia dan China, terkait rencana pembangunan PLTA Sungai Karama, sekitar 70 kilometer dari kota Mamuju.Salah satu hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China terkait dengan pembangunan PLTA Karama, maka pihak pemodal bersedia menanamkan investasinya sebesar Rp 35 trilun lebih.Dikatakannya, potensi sungai Karama untuk PLTA tersebut mampu menghasilkan energi listrik sekitar 1.600 hingga 1800 megawatt melebihi dengan energi listrik PLTA Asahan di Sumatera yang hanya menghasilkan energi listrik sebesar 120 megawatt.



Potensi sungai karama yang mampu menghasilkan energi listrik dari 1600 hingga 1800 megawatt hingga saat ini salah satu energi listrik yang terbesar di Indonesia," tuturnya. Sehingga kata Anwar, kekayaan akan potensi sungai Karama tersebut membuat sejumlah investor asing seperti Korea dan Jepang berbesar hati untuk melakukan investasi ke Sulbar.Kedua negara ini mengundang kita untuk meningkatkan kerja sama, namun, kami lebih memilih ke China.Anwar mengungkapkan, rencana pembangunan PLTA Karama ini ditargetkan akan selesai hingga tahun 2014-2015 mendatang.

Pembangunan PLTA Karama bisa masaok listrik ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui jaringan kabal bawa laut.Ia mengatakan, pemerintah Kaltim yang saat ini mengalami kondisi krisis listrik telah menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan kabel yang akan dibentangkan di bawah laut.Kondisi listrik di Kaltim saat ini sudah mengalami krisis apalagi, tambang batu bara mereka sudah habis terkuras sehingga tak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik untuk daerah itu.Komp/Mar/pri/ LPP RRI

Last edited by eurico; April 6th, 2010 at 03:00 AM.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2010, 08:24 AM   #208
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

Tiga Proyek Raksasa Di Sulbar Telah Disepakati Untuk Dilaksanakan
Selasa, 09 Maret 2010 15:51 Herumawan




Mamuju- Menjelang berakhirnya Triwulan Pertama di tahun 2010, pemerintah Daaerah Sulawesi Barat mendapat kesempatan untuk berkiprah di dunia international dengan telah disepakatinya 3 proyek raksasa kerjasama antara Pemkab Sulbar dengan investor dari Negeri Jiran China.

Proyek raksasa yang dirintis di Sulbar itu antara lain melibatkan BUMN China, China Gezhouba Group International Engineering Co, LTD (CGGC). Senin, 8 Maret, kesepakatan itu ditandatangani Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh dan Lin Xiaodan (Chief Accountant of CGGC International) serta Yang Yisheng (Vice President of CGGC International) di Gemdale Plaza Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, China.


Tercantum dalam naskah Memorandum of Understanding (MoU) itu, poin yang diteken mengerjakan tiga proyek sekaligus yaitu, pembangunan PLTA Karama, jalan arteri Mamuju Multi Mode Acces Road senilai USD250 juta dan pembangunan Pelabuhan Kontainer Belangbelang senilai USD69 juta.

Megaproyek ini dipandang lebih menjanjikan, mengingat kerja sama ini merupakan hubungan antarapemerintah, "G to G" (government to government).

"Saya sangat yakin proyek bernilai puluhan triliun rupiah ini, akan terlaksana dalam waktu dekat dan segera mengangkat predikat Sulbar sebagai provinsi termuda dengan perkembangan yang siginifikan di Indonesia," papar Anwar di sela-sela waktu istirahat sesaat setelah tiba di bandara internasional Beijing, Senin 8 Maret pagi, sperti dikutip dari news fajar hari ini.

Delegasi Indonesia dari unsur Pemprov Sulbar, hadir lengkap, didampingi Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna, serta Manager of Department of New Energy and Renewable Energy Sources of PLN Mohammad Sofyan.

Kehadiran mereka merupakan puncak dari lobi-lobi panjang yang selama ini dilakukan antara Indonesia dan China. Proyek ini memang tidak hanya mengikat Pemprov Sulbar tetapi pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, pembangunan jalan arteri dan pelabuhan kontainer Belangbelang merupakan pinjaman lunak (soft loan) pemerintah China ke Indonesia, sementara pendanaan untuk proyek PLTA Karama, langsung oleh investasi CGGC.

"Kami sangat optimis dengan perkembangan Sulbar ke depan, daerah ini boleh disebut sebagai wilayah perawan. Tidak hanya potensi listrik yang menarik kami, melainkan juga potensi wisatanya yang tidak kalah dengan Bali," kata Tian Di, divisi bisnis internasional CGGC yang pernah mengunjungi Karama, Februari 2010 lalu.

Kenyataan inilah yang membuat Anwar sebagai gubernur, tampak sumringah dan tak henti-hentinya berterima kasih kepada pihak CGGC atas kesediaannya membangun Sulbar. Selanjutnya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dipersilakan untuk menyampaikan sambutan.

Dalam prolognya, Anwar menegaskan, kedatangan delegasi Indonesia di Beijing adalah untuk menyampaikan amanah rakyat Indonesia, khususnya warga Sulbar.

CGGC tidak hanya dikenal di China dengan proyek dam Three Gorges yang sangat masyhur itu, tetapi juga di dunia. Di Indonesia pun mereka sudah menggarap proyek raksasa sekelas Asahan. Karena itu, Gubernur Anwar sangat meyakini CGGC mampu berbuat lebih banyak untuk Sulbar. "Mudah-mudahan Sulbar dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya dapat bersinergi dengan China.

Bila potensi Sungai Karama dapat dimanfaatkan dengan baik, saya yakin krisis listrik akan segera teratasi, tidak hanya di Sulbar tetapi juga di enam provinsi di seluruh Pulau Sulawesi," ujar Anwar disambut tepuk tangan hadirin dalam seremoni penandatanganan MoU tersebut.

Sebelum penandatanganann MoU, kedua pihak mengadakan pembicaraan terbatas di sebuah ruangan khusus terkait kerja sama proyek tersebut. Masing-masing delegasi hanya menyertakan sepuluh perwakilannya. Juru bicara delegasi Indonesia dipimpin Dedy dari Bappenas, sementara pihak CGGC dipimpin langsung President of CGGC International, Nie Kai didampingi seluruh vice president BUMN China itu.

Sementara itu, Dedy Supriadi Priatna, menegaskan dukungan penuh kepada Gubernur Sulbar untuk menjalin kerja sama dengan China dalam hal ini CGGC International. Walau demikian, Dedy berharap agar PLTA Karama dibangun dengan tetap berpedoman pada regulasi PLN.

"Untuk kualitas CGGC tidak perlu diragukan lagi. CGGC telah membangun salah satu PLTA terbesar di dunia, yakni PLTA The Three Gorges Project," ujar Dedy.(news-fjr)
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 6th, 2010, 03:08 AM   #209
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

PLTA Karama Jadi Pembicaraan Bilateral RI-China
Menko Perekonomian Dukung Pembangunan PLTA Karama

JAKARTA -- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) tak hanya menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pembangunan PLTA tersebut akan menjadi salah satu agenda pembicaraan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri China Wen Ji Bao.

Kepastian masuknya pembangunan PLTA Karama dalam pembicaraan bilateral RI-China saat kunjungan Wen Ji Bao ke Indonesia bulan ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa saat bertemu dengan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh pekan lalu.

Hatta Radjasa juga sudah mengirim surat resmi ke Gubernur Sulbar yang menyatakan mendukung PLTA Karama. Pembangkit yang diharapkan menghasilkan listrik sebesar 1.800 Mega Watt (MW) ini diharapkan menjadi jawaban krisis listrik di Pulau Sulawesi.

Menanggapi hal ini Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengungkapkan kebanggaannya. Sebab, pembangunan PLTA Karama yang diharapkan menjadi solusi krisis listrik di Sulbar dan provinsi lainnya. Terlebih lagi
pembangunan PLTA Karama merupakan investasi murni dari BUMN China dan tidak memberatkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

"Beliau (menko perekonomian) menyampaikan selamat, Sulbar sudah ada kesepakatan dengan China. Beliau minta saya untuk menyampaikan secara resmi di pertemuan Gubernur 19 April mendatang di Bali," kata Anwar saat ditemui di Jakarta, Minggu kemarin.

Selain pembangunan PLTA Karama, Hatta Radjasa juga menyampaikan dukungannya atas Pembangunan Pelabuhan Kontainer Belang-belang, Jalan Multi Acses Road (MAR), dan Bandara Tampa Padang Mamuju. "Karena Pelabuhan Belang-belang dan Jalan MAR akan didanai China dengan pinjaman lunak, maka kedua proyek ini akan dimasukkan dalam Blue Book Bappenas," kata Anwar.

Ia menyampaikan akan melaksanakan dengan baik tugas yang dibebankan khusus kepadanya. Bahkan ia optimis sejumlah proyek infrastruktur di Sulbar sudah bisa dioperasikan di tahun 2011. "Kita sudah bilang akan mengundang SBY dalam peresmian infrastruktur di sulbar seperti rumah jabatan, pelabuhan, bandara, dan Insya Allah rumah sakit kalau anggarannya turun," sebut Anwar. mba/fmc)
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 6th, 2010, 03:42 AM   #210
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

Pantaiku Hilang Tergerus Modernisasi


Laporan : Jhamhur Anjasmara*

ENTAH kali keberapa aku tiba disini, tapi entah kali keberapa juga aku tidak lagi menemukan harapan dari alasan mengapa aku harus kesini, padahal sore yang kudatangi adalah masih sore yang kejelajahi diwaktu lampau, dan tempat yang kutuju juga masih satu tujuan saat aku masih gemar berenang dan bermain bola dimasa kecilku, tapi lagi lagi alasan mengapa aku datang kesini, tidak jua kutemui. Keadaannya sudah begitu jauh berbeda, batas pandang mataku yang dulu bisa menyapa mentari sore yang ingin pulang keperaduannya, sebab senja sudah menjemput, kini tidak lagi dapat kulakukan.
Betapa kerinduan masa kecilku akan indahnya pantai, di kota tempat kelahiranku ini, kini telah dirampas oleh angkuhnya dinding tembok sebuah proyek untuk bangunan hotel berbintang, yang didirikan oleh salah seorang pemilik modal yang cukup besar atas nama modernisasi.
Dan lagi lagi atas nama modernisasi, bangunan untuk hotel berbintang tersebut telah merampas salah satu sudut kota Mamuju yang menjadi ruang publik bahkan cukup punya daya eksotika dan estetika bagi kota tempat kelahiranku. Kini tak ada lagi terpaan sisa mentari sore, ataupun kicauan burung-burung mengejar ombak yang ingin mencium bibir pantai, yang ada hanya pemandangan kaku menjadi batas pandang setiap orang yang berada dipantaiku kini.
Sebuah bangunan hotel berbintang telah merampas segalanya, dan beberapa kawan-kawan aktivis yang bergerak dibidang lingkungan hidup, yang peduli terhadap perampasan ruang publik milik orang Mamuju tersebut, tak kuasa melawan arus modal yang mengalir mewarnai pro kontra terhadap awal rencana pembangunannya, desain pemilik modal telah melumpuhkan segala ketaatan aturan dalam reklamasi sebuah kawasan laut ataupun pantai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju alih-alih memikirkan Analisa Dampak Lingkungannya atau Andal, ketidakjelasan peruntunganpun terhadap pembagian pengelolaan kawasan tersebut, yang kemungkinan sangat besar bisa menjadi sumber baru bagi kas Pemkab Mamuju, justru juga tidak dapat menjadi titik acuan bagi rencana pembangunan hotel berbintang yang bernama D`Maleo.
Aroma kolusi dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Tataruang Pemkab Mamuju, sangat kental mewarnai lolosnya investor mendapatkan IMB bahkan alih-alih IMB, Analisa Dampak Lingkungan yang menjadi syarat mutlak dalam mereklamasi telah menjadi syarat yang tidak menjadi kendala, sebab pertanggung jawaban moral para birokrasi yang meloloskan segala syarat yang harus dikantongi oleh investor, bukan lagi alasan mendasar dan prinsip, ruang aspek sosialnya tergerus oleh suap yang mewarnai proses penerbitan berbagai jenis izin, terlebih kemudian persoalan ini tidak mendapat dukungan yang besar dari lembaga terhormat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju.
Sandiwara penolakan yang dipertontonkan oleh anggota DPRD Mamuju, justru menjadi justifikasi bagi publik untuk mereka, bahwa mereka memang telah dibeli oleh para investor yang memiliki kepentingan atas investasi reklamasi pantai Mamuju, toh teriakan penolakan mereka tidak pernah menghentikan proses reklamasi, dan ketika beberapa kawan-kawan penulis mempertanyakan hal tersebut pada mereka, jawaban yang mereka gunakan adalah jawaban klasik tanpa arti, bahwa mereka telah melakukan upaya yang maksimal, mereka telah mengeluarkan rekomendasi penghentian proses reklamasi, namun faktanya dilapangan reklamasi jalan terus, olehnya penulis menilai bahwa persekongkolan terstruktur telah menjadi senjata ampuh melawan penolakan atas reklamasi tersebut.
Masih jelas terkenang pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mamuju, Muhammad Thamrin Endeng kepada para rekan aktivis yang menyoal reklamasi pantai Mamuju saat berdialog di gedung DPRD Mamuju (15/04/2008) “Saya akan meletakkan jabatan saya sebagai ketua DPRD Mamuju, jika apa yang saudara-saudaraku sekalian persoalkan tidak dapat kami hentikan, karena saya juga menganggap pantai Mamuju adalah ruang publik yang keberadaannya tidak dapat dirampas begitu saja dari orang Mamuju, olehnya serahkan bukti yang akurat pada kawan-kawan di DPRD Mamuju, agar kami memiliki alasan yang kuat untuk bersama-sama saudara-saudara sekalian menghentikan reklamasi tersebut.”
Tapi kenyataan sampai hari ini, lebih sudah setahun waktu berlalu, reklamasi tetap jalan, jabatanpun tidak ada yang dipertaruhkan sebagaimana janji ketua DPRD Mamuju Muhammad Thamrin Endeng kepada para aktivis kala itu, toh juga tembok kokoh dari sebuah hotel bernama D`Maleo, telah berdiri angkuh seolah berkata kepada rakyat Mamuju inilah aku, atasnama modal dan modernisasi aku harus hadir, meski kehadiranku telah merampas hak-hak dasar yang menjadi milik rakyat Mamuju.
Dan yang lebih memiriskan kita semua atas persoalan reklamasi tersebut, ratusan pedagang kaki lima, yang berjajar sepanjang pantai Mamuju dari sore hingga larut malam, akan terusir dari tempatnya saat ini mengadu nasib, sebab dari cetak biru yang penulis sempat dapatkan, pedagang kaki lima yang telah menjadi salah satu daya tarik sepanjang pantai Mamuju, kelak akan digusur karena dianggap telah merusak tata keindahan kota saat program reklamasi tersebut telah masuk dalam tahap pengembangan.
Kekwatiran ini juga telah mulai dirasakan oleh salah seorang pedagang makanan yakni Mas Joko saat ditemui oleh penulis beberapa pekan lalu, kepada penulis Mas Joko menuturkan kegelisahaannya “ya kami tidak tahu entar mau pindah kemana jika pengembangan proyek reklamasi telah dimulai sama investor yang menguasai kawasan ini dikerjakan, padahal kami berharap jika reklamasi ini telah usai dikerjakan, bisa balik kesini lagi menjual, tapi dari bocoran yang kami tahu, kami sudah tidak bisa lagi berjualan disini, sebab investornya akan mengelola sendiri kawasan pantai ini.” tutur Mas Joko
Tapi ya, lagi-lagi atas nama modernisasi rakyat kecil, seperti pedagang kaki lima pasti tidak punya tempat, ataupun harapan saya untuk mengintai mentari sore yang ingin pulang keperaduannya itu hanya sekedar harapan yang sulit saat ini, ataupun kerinduan penulis pada syair burung-burung yang bermain diujung lidah ombak hanya sebuah mimpi sore penulis.
Buruknya mental birokrasi di Pemkab Mamuju yang membidani perizinan tatakelola rencana tataruang kota Mamuju, dan ketidakpatuhan lembaga DPRD Mamuju pada aspirasi yang mengalir dari para aktivis lingkungan hidup, juga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipungkiri, bahwa reklamasi pantai Mamuju adalah sebuah kejahatan publik yang telah terstruktur dan direncanakan, dan sangat hal tersebut patut menjadi perhatian kita semua. (**)

PENULIS, lahir di Mamuju, 18 Mei 1975 kini selain bekerja sebagai jurnalis juga aktiv di lembaga swadaya masyarakat. Beberapa karya jurnalistiknya dimuat di Metro Sulbar, Waspada, Radar Sulbar dan Mamuju Pos serta Panyingkul.com. E-mail :lk2psulbar@gmail.com dan fhaturgagah@gmail.com Website : www. idzamzholet multiply.com kini tinggal di Mamuju.
eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 7th, 2010, 07:24 AM   #211
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

Kawasan di dekat pelabuhan Ferry Simboro yang dulunya rawa2 sekarang sedang direklamasi besar2an, ini gambarnya ada pada 2 lokasi yang berbeda, dua2nya luasannya sangat besar sekali, entah mw dibuat apa, yang cocok sih untuk pergudangan



eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2010, 05:18 AM   #212
eurico
Registered User
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 19,958
Likes (Received): 1605

salah satu cafe favorit gw di Mamuju, tapi sayang sekarang udah tutup.

Sandeq Resto & Cafe





Kapal ferry yang menuju Balikpapan

eurico no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2010, 06:54 AM   #213
sayaka
Beryl
 
sayaka's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 1,892
Likes (Received): 18

mr. TS langsung ngamuk begitu masa hibernasi terlewati....
__________________
Building isn't my soul, Beauty is.... :-*
sayaka no está en línea   Reply With Quote
Old April 14th, 2010, 04:55 AM   #214
sayaka
Beryl
 
sayaka's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 1,892
Likes (Received): 18

Listrik Prabayar Masih Butuh Sosialisasi
Rabu, 14 April 2010 | 03:10 WIB



MAMUJU, KOMPAS.com - Penggunaan listrik sistem pra bayar yang akan diperluas di wilayah kerja oleh PT PLN Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara), belum dapat diterapkan sebelum dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di wilayah itu.

"Penggunaan listrik sistem pra bayar yang akan diterapkan di wilayah Sultanbatara butuh waktu untuk disosialisasikan ke masyarakat," kata Humas PT PLN Cabang Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Dg.Sangkala kepada di Mamuju, Selasa (13/4/2010).

Menurutnya, pemberlakukan penggunaan listrik sistem pra bayar baru sebatas wacana dan akan disesuaikan dengan kesiapan daerah masing-masing sesuai dengan hasil pertemuan dengan kepala unit pelaksana dan cabang-cabang yang dilaksanakan di kota Makassar, Sulsel) belum lama ini.

Sosialisasi penerapan penggunaan listrik pra bayar tersebut membutuhkan waktu selama tiga bulan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara optimal sesuai apa yang telah diterapkan dibebereapa kota besar yang ada di pulau Jawa.

"Kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait program penggunaan listrik sistem pra bayar kepada pengguna listrik yang ada di wilayah ini," katanya.

Sangkala mengatakan, penerapan penggunaan sistem pra bayar itu akan diujicobakan kepada pelanggan baru, kemudian akan merambah kepada pelanggan yang lama, apalagi, sistem itu membutuhkan persiapan khususnya terkait dengan pengadaan infratruktur dan material.

"Keistimewaan penggunaan listrik pra bayar akan memudahkan para pelanggan untuk mengontrol pemakaiannya sehingga dapat menghemat penggunaan litrik bagi konsumen," jelasnya.
__________________
Building isn't my soul, Beauty is.... :-*
sayaka no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 05:49 PM   #215
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

Jumlah Penumpang di Bandara Mamuju Mulai Membaik
Minggu, 11 April 2010 21:56

Mamuju (ANTARA News) - Jumlah penumpang udara melalui Bandara Tampapadang Mamuju di Sulawesi Barat mulai membaik pasca masuknya maskapai penerbangan Lion Air di wilayah itu.

Kepala Bandara Udara Tampapadang, Wahyu Wahab di Mamuju, Minggu, mengatakan, maskapai penerbangan Lion Air jenis ATR 72-500 yang beroperasi setiap hari dengan melayani perjalanan Mamuju menuju bandara Hasanududdin Kota Makassar, Sulawesi Selatan (PP) tidak lagi sepi seperti bulan-bulan sebelumnya.

"Arus penumpang melalui bandara Tampapadang sudah membaik bahkan setiap harinya rata-rata mencapai 40 hingga 50 orang dari 72 kapasitas penumpang," ucapnya. Ia mengatakan, meningkatnya jumlah penumpang tersebut juga seiring dengan geliat dunia usaha juga mulai membaik.

"Selain pejabat pemerintah yang memanfaatkan jasa penerbangan, dari kalangan dunia usaha juga banyak yang memanfaatkan perjalanan lewat udara untuk mengefektifkan waktu dalam melakukan segala bentuk urusan yang dianggap penting. Apalagi, perjalanan udara hanya butuh waktu 30 menit dari pada harus menempuh jalur darat yang membutuhkan waktu hingga 12 jam," ujarnya.

Apalagi, ujar Wahyu, biaya perjalan dari bandara Mamuju menuju bandara Hasanuddin Makassar cukup terjangkau sekitar Rp369.000/orang, dengan jadwal penerbangan pesawat Lion Air untuk jam pemberangkatan dari Mamuju ke Makassar dimulai pukul 11.20 Wita, sedangkan pemberangkatan dari Makassar ke Mamuju, dimulai pukul 10.00 Wita.

"Jadwal ini telah kami sepakati bersama antara pemprov dengan manajmen Lion Air, sehingga kami mengharapkan ketentuan ini benar-benar diberlakukan dan tidak merubah jadwal pemberangkatan untuk memberikan layanan lebih optimal bagi masyarakat yang akan memanfaatkan jasa penerbangan pesawat Lion Air itu," ucapnya.

Ia menambahkan, jumlah penumpang biasanya membludak saat akhir pekan tiba yang banyak memanfaatkan liburan menuju kota Makassar ataupun daerah tujuan Jakarta. (T.KR-ACO/F003)

Source: http://www.antara-sulawesiselatan.co...news&Itemid=56
Comeliness no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 05:53 PM   #216
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

PU Mamuju Programkan Traktor untuk Tiap Desa
Selasa, 13 April 2010 06:46

Mamuju (ANTARA News) - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan memprogramkan pengadaan traktor di setiap desa untuk digunakan membangun infrasturuktur jalan.

"Program pengadaan traktor di setiap desa ini untuk menjawab keluhan masyarakat pada setiap acara musyawarah pembangunan daerah di tingkat desa di wilayah ini tentang minimnya sarana infrastruktur di tingkat desa," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamuju Idham Hasyib di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, minimnya sarana infrastruktur di Kabupaten Mamuju membuat masyarakat di wilayah ini khususnya petani di desa terhambat dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka ke kota sehingga membuat kesejahteraan mereka sulit meningkat secara signifikan.

"Masih banyak daerah terisolasi di Kabupaten Mamuju yang arealnya berada di pegunungan seperti di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tommo dan Tapalang, yang sulit dijangkau karena minimnya sarana jalan yang ada di desa, hal itu cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,"katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Mamuju berniat menyelesaikan masalah dan kendala tersebut dengan memprogramkan pembangunan infrastruktur melalui cara perintisan jalan yang akan diprogramkan melalui program "Grebek" desa.

Ia mengatakan, program grebek desa itu akan melahirkan program pengadaan traktor sebanyak satu unit untuk setiap desa yang jumlahnya sekitar 145 desa di wilayah ini dengan menggunakan anggaran APBD maupun APBN.

"Traktor tersebut akan digunakan untuk membangun jalan jalan desa untuk memudahkan masyarakat memasarkan hasil pertanian," katanya. (T.KR-MFH/N002)

Source: http://www.antara-sulawesiselatan.co...news&Itemid=56
Comeliness no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 05:57 PM   #217
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

Camat Kepulauan Mamuju Dapat Bantuan Kapal Mewah
Selasa, 13 April 2010 05:42

Mamuju (ANTARA News)- Camat di wilayah Kepulauan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat bantuan sebuah kapal mewah untuk memperlancar tugasnya dalam melayani pemerintahan di wilayah kerjanya.

Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka MM, di Mamuju, Senin, mengatakan, camat di wilayah kepulauan yakni di Kecamatan Balakbalakang, selama ini mengalami kendala sarana transportasi dalam menjangkau wilayah pemerintahannya.

Wilayah kepulauan Balakbalakang sangat jauh dari Kabupaten Mamuju, dengan jarak tempuh sekitar enam jam dengan menggunakan kapal nelayan.

"Persoalan ini cukup menghambat keinginan pemerintah di wilayah kabupaten Mamuju untuk melakukan pelayanan pemerintahan di wilayah kepulauan tersebut," katanya.

Oleh karena itulah, kata bupati, pihaknya memberikan bantuan kepada camat di kepulauan berupa sebuah kapal mewah dengan harga sekitar Rp900 juta.

Ia mengatakan, kapal yang disediakan buat camat itu jenis kapal cepat atau Speed Boat, yang dapat menempuh wilayah kepulauan Balakbalakang dengan jarak tempuh sekitar satu sampai satu setengah jam.

"Kami berharap dengan bantuan ini pelayanan pemerintahan di wilayah Balakbalakang dapat maksimal agar masyarakat di wilayah itu juga dapat lebih sejahtera," katanya. (T.KR-MFH/R010)

Source: http://www.antara-sulawesiselatan.co...news&Itemid=56
Comeliness no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 06:00 PM   #218
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

Pembangunan RSUD Mamuju Butuh Rp100 Miliar
Selasa, 13 April 2010 06:33

Mamuju (ANTARA News)- Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) membutuhkan anggaran Rp100 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Penambahan dua unit RSUD tersebut membutuhkan anggaran besar untuk menutupi pembiayaan mulai dari pembebasan lahan dan tahap pembangunan gedung tersebut, kata Kadis Kesehatan setempat dr Firmon di Mamuju, Senin.

"Rencana pembangunan RSUD baru tersebut akan dibahas pada pelaksanaan Musrembang tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini," kata Dia.

Ia mengungkapkan, pembangunan pusat layanan kesehatan itu dinilai sangat mendesak mengingat kondisi RSUD yang ada di wilayah perkotaan sudah tak layak lagi untuk menampung jumlah pasien yang begitu banyak, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke Mamuju.

"Penambahan dua unit RSUD tersebut direncanakan dibangun di luar kota seperti di Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Sampaga, guna mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat yang hingga kini tingkat layanan medis masih sangat terbatas karena jarak tempuh ke kota Mamuju terbilang jauh," kata dia.

Firmon menjelaskan, anggaran Rp100 miliar itu belum termasuk untuk pengadaan alat kesehatan karena anggaran sebesar itu hanya menutupi penyediaan lahan dan pembangunan fisik.

Penambahan RSUD tersebut, kata dia, juga salah satu hasil yang berkembang dalam pelaksanaan Musrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Musrembang kabupaten Mamuju.

"Saya kira aspirasi masyarakat dari bawah harus kita akomodir, karena selama ini layanan kesehatan di RSUD Mamuju yang ada saat ini sudah tak ideal lagi karena jumlah pasien mulai tinggi, apalagi, pembangunan RSUD di luar kota itu juga untuk memberikan layanan lebih memadai kepada masyarakat yang ada di wilayah kecamatan," jelasnya.
(T.KR-ACO/S016)

Source: http://www.antara-sulawesiselatan.co...-news&Itemid=1
Comeliness no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 06:06 PM   #219
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

Potensi Wisata Pulau Balakbalakang Menjanjikan
Jumat, 16 April 2010 05:05

Mamuju (ANTARA News) - Potensi pariwisata bahari di wilayah kepulauan Balakbalakang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) cukup menjanjikan karena memiliki pesona bawah laut yang cukup indah.

"Potensi wisata bahari pulau Balakbalakang tidak kalah dengan objek serupa di daerah lain yang telah dikenal luas, "kata Camat, Kepulauan Balakbalakang, Hasan Basri, di Mamuju, Kamis.

Wilayah kepulauan Balakbalakang terletak diperairan Selat Makassar sekitar 50 mil dari Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulbar yang memiliki jarak tempuh sekitar sepuluh jam.

Ia mengatakan, kepulauan Balakbalakang, selain memiliki panorama bawah laut yang indah juga terdapat hamparan pasir putih di sepanjang garis pantai dan terumbu karang sebagai habitat berbagai jenis ikan.

"Kami sudah siapkan lahan seluas dua hektare untuk membangun wisata di Balakbalakang, yakni di pulau Karimaan salah satu gugusan pulau di Balakbalakang,"katanya.

Ia mengatakan, pembangunan sarana infrastruktur wisata bahari di kepulauan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah kabupaten Mamuju dapat memberikan bantuan untuk membangun sarana pariwisata di wilayah itu memlalui dana APBD.

Menurut dia, jika potensi pariwisata itu dikelola dengan baik, maka akan mampu menarik wisatawan manca negara dari Pulau Kalimantan ataupun di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Jika potensi wisata Balakbalakang dikelola secara profesional maka akan dapat menambah pendapatan daerah ini dari sektor pariwisata,"katanya. (T.KR-MFH/S016)

Source: http://www.antara-sulawesiselatan.co...rism&Itemid=67
Comeliness no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2010, 06:09 PM   #220
Comeliness
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 5,245

Jumat, 16-04-2010
Bangun Unsulbar, Pemprov Siapkan Rp 15 M

MAMUJU, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat terus mendorong pengembangan sektor pendidikan di wilayah ini. Salah satunya mempercepat pembangunan kampus Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar).

Kampus universitas yang berada di Kabupaten Majene ini direncanakan mulai dibangun tahun ini. Termasuk gedung rektoratnya. Pemprov Sulbar berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan kampus tersebut.

''Proses pembangunannya akan segera kita laksanakan. Karena untuk lokasinya sudah tidak ada masalah. Tinggal anggaran pembangunan yang akan kita alokasikan dalam APBD-Perubahan,'' jelas Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Kamis (15/4).

Diakui Anwar, untuk pembangunan universitas tersebut, pemprov bekerjasama dengan kabupaten. Pihak kabupaten membantu dana sekitar 20-30 persen. Selebihnya ditanggung pemprov.

''Pembangunan kampus ini sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sulbar. Karena kalau bukan sekarang dilakukan, berarti kita akan terlambat,'' ujarnya.

Source: http://www.beritakotamakassar.com/in...d&newsid=41849
Comeliness no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 10:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu