SkyscraperCity Forum banner

INDONESIA | Maritime, Port News & Developments

401K views 926 replies 170 participants last post by  prioritas 
#1 ·
Sorry gua buka thread baru karena belum ada forum ini.....:banana:


Pelabuhan Kapal Pesiar Ditawarkan ke Investor


Senin, 01 Desember 2008 | 19:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:pemerintah akan melakukan penjajakan pasar (<I>market sounding</I>) untuk menarik investasi proyek pembangunan pelabuhan khusus kapal pesiar di Karang Asem, Bali. Targetnya, pertengahan tahun depan sudah teken kontrak investasi. Pembangunan pelabuhan khusus itu bagian upaya menjaring kunjungan wisatawan asing.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengatakan, jika targte tercapai, maka pembangunan konstruksi dapat dimulai akhir 2009. "Konstruksi paling setahun karena proyek sudah siap," katanya, Senin (1/12).

Kesiapan proyek terutama kesediaan lahan seluas sekitar 15 hektar yang telah dibebaskan pemerintah daerah setempat. Prasarana dermaga juga sudah dibangun.

Untuk itu, dari total biaya sekitar Rp250 miliar, Departemen Perhubungan telah menggelontorkan dana sekitar Rp 40 miliar. Nantinya swasta ditawari berinvestasi pembangunan terminal dan fasilitas pendukungnya.

HARUN MAHBUB
 
See less See more
#54 ·
Bisnis Pelayaran Indonesia Kehilangan 13 Miliar Dolar
Rabu, 9 Desember 2009



Bogor (ANTARA News) - Posisi pelabuhan di Indonesia yang hanya menjadi "feeder port" negara tetangga menyebabkan Indonesia kehilangan belasan miliar dolar AS setiap tahun dari industri jasa pelayaran, kata Kepala Humas Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor (IPB) Rahmi Purnomowati.

Wacana itu, katanya di Bogor, Rabu, berkembang pada Lokakarya Antarbangsa III bertema "Port Management" yang diselenggarakan oleh PKSPL-IPB, Inwent Capacity Building Internasional, Jerman, dan "Bremenports" Jerman, di Jakarta.

Kegiatan tersebut berlangsung sejak 7 Desember dan akan berakhir pada 11 Desember 2009 dan diikuti para pemangku kepentingan kepelabuhanan dari Indonesia seperti perwakilan dari Ditjen Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan di daerah, dan Pelindo, serta wakil dari negara tetangga Timor Leste.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu dirujuk data dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa Indonesia kehilangan rata-rata 13 miliar dolar AS setiap tahunnya pada industri bisnis pelayaran dengan permasalahan klasik dimana sebanyak 94 persen transportasi di dominasi oleh kapal asing.

Berdasarkan hal tersebut, katanya, maka perlu dilakukan "re-inventing" pengelolaan pelabuhan di Indonesia dalam kerangka bisnis, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, membangun jasa-jasa baru sesuai kebutuhan pengguna, mencapai tujuan dan "port performance indicator", dan mengelola informasi secara efektif.

Sementara itu, Kemal Heryandri dari Departemen Perhubungan RI mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan nasional dalam pembangunan pelabuhan jangka panjang, yaitu menurunkan disparitas ekonomi antarwilayah, membangun 25 pelabuhan strategis, meningkatkan daya saing pelabuhan nasional menuju pelabuhan berskala internasional, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan pelabuhan, dan mendukung otonomi daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait dengan desentralisasi pengelolaan pelabuhan diperlukan beberapa pemikiran, diantaranya pertama, kajian tata kelembagaan baru mengenai koordinasi pusat dan daerah.

Kedua, pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan pelabuhan terkait dengan UU No. 17/2008 dan PP No. 61/2009.

Ketiga, perencanaan pelabuhan, operasi, dan kapaitas pengelolaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dan keempat, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk operasi pelabuhan, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan dan kapasitas penanganan kargo.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif PKSPL-IPB Dr Ir Luky Adrianto menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya itu tidak hanya berbicara mengenai teknis pelabuhan "an sich", melainkan bagaimana membangun pelabuhan hijau (green port) dalam kerangka "Integrated Coastal Management".

"Hal ini sangat penting, selain karena `trend` pengelolaan `green port` di dunia, juga dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut," katanya.
 
#56 ·
Penerapan asas cabotage bisa diubah
Dephub dukung pengadaan kapal nasional

Bisnis Indonesia, JAKARTA - Departemen Perhubungan mengisyaratkan akan mengubah kebijakan asas cabotage jika menjelang tenggat implementasi secara penuh aturan itu jumlah kapal berbendera Indonesia belum memenuhi permintaan pasar.
Menhub Freddy Numberi menegaskan departemennya siap mengubah sejumlah kebijakan, termasuk asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal nasional) jika ternyata tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sejauh peraturan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa saja diubah. Contohnya, sekarang siapa orang Indonesia yang punya kapal 100.000 DWT? Kalau tidak ada yang punya, apakah angkutan akan berhenti?" ujarnya saat jumpa pers Evaluasi Kinerja Dephub 2009, akhir pekan lalu.

Asas cabotage mempunyai dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Selain itu, Menteri Perhubungan menindaklanjuti melalui KM No. 71/2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antara Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

Sesuai dengan KM itu, peta jalan (road map) asas cabotage akan berakhir pada 1 Januari 2011 yang merupakan tenggat bagi seluruh kapal off shore sudah menggunakan bendera Merah Putih.

Menurut Freddy, setiap instansi harus melihat kepentingan nasional, sehingga daya saing ekonomi Indonesia tidak terganggu oleh peraturan-peraturan yang justru berpotensi menghambat pertumbuhan.

Kendati demikian, Menhub menegaskan departemennya siap memberi dukungan bagi pengusaha pelayaran dalam pengadaan kapal berbendera Merah Putih agar dapat mencukupi permintaan pasar.

"Kami akan mendorong adanya kerja sama asing dengan pengusaha lokal. Selalu ada ruang untuk membantu pengusaha pelayaran dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal berbendera Indonesia," tutur Freddy.

Investasi besar

Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Kapal Tunda DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Teddy Yusaldi menuturkan kapal Merah Putih untuk angkutan batu bara mampu memenuhi asas cabotage pada 2010, tetapi untuk kapal lepas pantai (off shore) masih rawan kendati penerapan secara penuh baru pada 2011.

Dia mengungkapkan hingga kini masih ada sekitar 100 unit kapal off shore berbendera asing, yang harus beralih menggunakan bendera Merah Putih paling lambat 1 Januari 2011.

"Dari sekitar 630 kapal off shore yang ada, sebanyak 530 kapal sudah berganti bendera. Tinggal 100 kapal yang mempunyai pangsa pasar sebanyak 70% [masih berbendera asing], tetapi membutuhkan investasi yang sangat besar," katanya beberapa waktu lalu.

Dia berharap agar dalam waktu 1 tahun ke depan perusahaan pelayaran nasional bisa menggantikan 100 unit kapal tersebut. Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan pelayaran dalam negeri adalah meraih kontrak angkutan jangka panjang.

"Perlu cukup banyak investasi untuk mengubah ke bendera Indonesia. Meskipun tersisa 100 unit kapal, itu susah. Masih ada waktu 1 tahun, akan kami dorong terus, salah satunya agar ada kontrak jangka panjang," tutur Teddy.

Berdasarkan proyeksi Bappenas, volume muatan kapal niaga domestik pada 2009 mencapai 253,7 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 265,38 juta ton pada 2010 dan 277,06 juta ton pada 2011.

Selanjutnya, pada 2012, muatan angkutan niaga dalam negeri diperkirakan tumbuh menjadi 288,75 juta ton, pada 2013 menjadi 300,43 juta ton, dan pada 2014 menjadi 312,11 juta ton.
 
#57 ·
Organisasi serikat pekerja pelaut akan ditata ulang

Bisnis Indonesia, JAKARTA - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) akan mengubah paradigma organisasi serikat pekerja (SP) dari yang selama ini hanya sekadar 'papan nama' menjadi organisasi yang benar-benar memiliki anggota yang riil.
"Serikat pekerja yang kuat harus memiliki jumlah anggota yang konkret, tidak sekadar membentuk pengurus di daerah-daerah dengan memasang papan nama, tetapi anggotanya tidak jelas," ujar Presiden KPI Hanafi Rustandi, akhir pekan lalu.

Menurut dia, untuk menunjukkan kekuatannya banyak SP yang mengklaim jumlah anggota mencapai jutaan orang, tetapi dalam kenyataannya sulit dibuktikan karena tidak didukung oleh data seperti kartu anggota dan iuran bulanan secara rutin.

Dia menyatakan kekuatan organisasi SP juga tidak ditentukan oleh pembentukan pengurus di daerah-daerah, tetapi sangat ditentukan oleh jumlah riil anggota serikat pekerja yang bersangkutan.

Selama ini, Depnakertrans menetapkan ketentuan organisasi SP nasional harus memiliki pengurus di daerah dan cabang, padahal ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang tidak tepat.

"Keabsahan organisasi ditentukan oleh jumlah anggota yang mampu membayar iuran secara rutin, bukan karena pembentukan pengurus daerah atau cabang yang terkadang tidak memiliki anggota," tuturnya.

Hanafi menuturkan selama ini kebanyakan SP kondisinya lemah, karena tidak berhasil memungut iuran dari anggotanya.

Kelemahan finansial yang penting untuk perkembangan organisasi dapat mengakibatkan lemahnya posisi tawar serikat pekerja dalam melakukan perundingan dengan pihak pemerintah ataupun pengusaha.

Perubahan paradigma serikat pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres ke-7 KPI yang akan dibuka oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi, besok.

Kongres tersebut akan dihadiri oleh 114 delegasi dari lima regional KPI dan pihak perusahaan pelayaran, serta perwakilan International Transport workers Federation (ITF) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dari sejumlah negara.
 
#58 ·
Djakarta Lloyd minta subsidi pelayaran

Bisnis Indonesia, JAKARTA - Perusahaan pelayaran nasional PT Djakarta Lloyd meminta pemerintah mengucurkan subsidi setelah perseroan resmi membuka jalur pelayaran dari Jakarta ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Wakil Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Bambang Sudarsono mengatakan pembukaan rute pelayaran dari Jakarta ke Aceh dilakukan dalam rangka membantu pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi.

"Rute baru ini untuk membantu masyarakat Aceh menikmati harga sandang dan pangan yang lebih murah. Rute ini dibuka bukan semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga melaksanakan visi pembangunan nasional," katanya kepada Bisnis kemarin.

Dia menjelaskan harga sandang dan pangan di Aceh sangat mahal dibandingkan dengan daerah lain karena biaya distribusi barang dari Jakarta sangat tinggi akibat belum adanya jalur pelayaran langsung ke provinsi itu.

Bambang mengungkapkan biaya pengiriman peti kemas ukuran 20 kaki dari Jakarta ke Aceh selama ini mencapai Rp8 juta per boks karena pengirimannya harus melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatra Utara.

"Dari sana [Belawan] baru disambung dengan menggunakan truk yang ongkosnya mencapai Rp4 juta per boks, padahal pengiriman langsung dari Jakarta ke Aceh dengan menggunakan kapal biayanya bisa menghemat Rp1,5 juta menjadi Rp6,5 juta per boks," katanya.

Djakarta Lloyd mulai membuka jalur pelayaran Jakarta-Aceh pada pekan lalu dengan menggunakan KM Jatiwangi berkapasitas angkut 350 kontainer.

Rencananya, pada pekan depan perseroan itu akan memberangkatkan satu kapal lagi berkapasitas 200 kontainer.

Sebelum sampai ke Krueng Geukuh, Aceh Timur, dan berakhir di Pelabuhan Malahati, Banda Aceh, kapal kontainer yang dioperasikan oleh Djakarta Lloyd akan transit di Batam dan Belawan untuk mengantar dan menjemput muatan.

Transit di sejumlah pelabuhan itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian bila volume barang yang diangkut ke Aceh tidak memenuhi ruang yang disediakan. Namun, jika muatan sudah cukup, kapal langsung menuju Aceh.
 
#59 ·
Bea Cukai Batam Kesulitan Awasi Pelabuhan
Selasa, 15 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Batam -Kepala Seksi Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Iwan Agung Kusuma mengaku kesulitan mengawasi pelabuhan khusus di sana. Penyebabnya jumlah petugas bea dan cukai terbatas.

Selain itu, banyak perusahaan galangan kapal yang tidak terdaftar di Bea dan Cukai Tipe A Batam. Menurut Iwan, dari 80 perusahaan hanya 30 perusahaan saja yang terdaftar di bea cukai. Perusahaan memiliki izin menggunakan pelabuhan sendiri yang disebut pelabuhan khusus untuk mengangkut barang dari dan menuju pelabuhan.

Batam juga kerap dijadikan tujuan penyelundupan barang. Di Pelabuhan Batam, Bintan dan Karimun yang merupakan kawasan bebas perdagangan, ternyata banyak barang yang tidak sampai ke tempat tujuan manifest. "Ini perlu diawasi, bila tidak maka akan terjadi kehilangan uang negara yang besar," katanya.

Contohnya , Bea dan Cukai menangkap kapal RM. Muara Jaya II-GT.145 di pelabuhan tikus Tanjung Uncang. Kapal tersebut kedapatan membawa 843 kardus minuman keras ( miras ) berbagai merek seperti Stout Beer, Black Level, Jhoni Walker, Gordon, Cardin dan lain-lain. Barang bukti dari kapal tersebut hilang, namun proses hukumnya tetap dilanjutkan karena sudah sampai ke polisi.
 
#60 ·
Pelayaran RI siap penuhi kapal besar
Pemerintah diminta benahi infrastruktur pendukung

Bisnis Indonesia - JAKARTA: Sejumlah perusahaan pelayaran nasional berkomitmen memenuhi kebutuhan kapal berbobot di atas 100.000 DWT seiring dengan penerapan asas cabotage yang mewajibkan angkutan komoditas domestik menggunakan armada berbendera Indonesia.
Ketua Harian Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan, dan Lingkungan Maritim (Mappel) Elly Rasdiani Sudibjo menegaskan kemampuan pelayaran nasional untuk memenuhi kebutuhan armada berbendera Merah Putih dalam berbagai ukuran tidak perlu diragukan.

Menurut dia, kapal-kapal berbobot besar hingga di atas 100.000 DWT yang dikhawatirkan oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi belum dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional, ternyata sudah tersedia di Indonesia.

"Justru yang diperlukan bagaimana Dephub membantu perusahaan pelayaran nasional yang sebagian besar sedang kesulitan mendapatkan muatan di dalam negeri, menyusul berlebihnya jumlah kapal dibandingkan dengan muatan," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Saat ini, dua perusahaan pelayaran nasional, yakni PT Berlian Laju Tanker Tbk dan PT Armada Pelayaran Nasional Tbk sudah memiliki kapal berbobot di atas 100.000 DWT, sebagian di antaranya berbendera Merah Putih.

Proyeksi kebutuhan kapal niaga nasional 2010—2014
Rute Jumlah (unit) Kapasitas (juta DWT)
Domestik 312 2,79
Internasional 51 2,01
Total 363 4,8
Sumber: DPP INSA

Kebutuhan kapal batu bara nasional hingga 2010

Jenis Ukuran (DWT) Jumlah (unit)
Panamax 60.000 10
Handymax 45.000 13
Tug and barge 8.000 367
Sumber: Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub

Elly menjelaskan untuk menjamin ketahanan terhadap industri angkutan, pemerintah seharusnya membantu perusahaan yang sudah mempunyai kapal, termasuk angkutan batu bara untuk mengembangkan pangsa dalam negeri dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

Menhub mengisyaratkan akan mengubah kebijakan asas cabotage jika menjelang tenggat implementasi secara penuh aturan itu jumlah kapal berbendera Indonesia belum memenuhi permintaan pasar.

Freddy menegaskan departemennya siap mengubah sejumlah kebijakan, termasuk asas cabotage jika ternyata tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sejauh peraturan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa saja diubah. Contohnya, sekarang siapa orang Indonesia yang punya kapal 100.000 DWT? Kalau tidak ada yang punya, apakah angkutan akan berhenti?" katanya.

Belum dibutuhkan

Sekretaris Mappel Maman Permana mengatakan untuk angkutan domestik, kapal berbobot di atas 100.000 DWT sebetulnya belum dibutuhkan karena infrastruktur pendukungnya belum memadai.

"Namun, jika pemerintah memandang perlu, saat ini sudah tersedia kapal milik perusahaan pelayaran nasional yang bobotnya hingga 147.000 DWT. Kapal tersebut masih menggarap angkutan ke luar negeri karena ketersediaan kapal di dalam negeri berlebih," katanya.

Berdasarkan data Indonesian National Shipowners' Association (INSA), selama periode Agustus 2008-Agustus 2009, jumlah kapal jenis handymax dan panamax berbendera Merah Putih sebanyak 30 unit.

Jumlah itu dinilai telah melebihi kebutuhan untuk mendukung kegiatan distribusi batu bara di dalam negeri, terutama memasok kebutuhan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air.

Penilaian itu mengacu pada data Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub yang memperkirakan kebutuhan kapal batu bara nasional hingga 2010 sebanyak 10 kapal jenis panamax dan 13 unit handymax.

Direktur Utama PT Berlian Laju Tanker Widihardja Tanudjaja mengungkapkan perseroannya sudah memiliki kapal tanker berbobot 95.000-110.000 DWT yang siap dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Menurut dia, dua dari tiga kapal itu sudah berbendera Merah Putih, sedangkan satu kapal berbobot 110.000 DWT masih dalam proses pergantian bendera. "Kapal ini sudah siap memasok kebutuhan armada nasional," katanya.

Widihardja memaparkan perseroannya juga memiliki dua kapal berbobot 150.000 DWT yang siap dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan armada dalam negeri seiring dengan penerapan asas cabotage.

"Kapal-kapal itu siap berganti bendera dari asing ke Merah Putih jika ada permintaan. Masalahnya sekarang belum ada permintaan pengiriman barang di dalam negeri untuk kapal berbobot sebesar itu," ujarnya.
 
#61 ·
Palembang butuh 40 dermaga

Bisnis Indonesia - PALEMBANG: Palembang membutuhkan sebanyak 40 dermaga di sepanjang Sungai Musi guna mengoptimalkan angkutan sungai sebagai sarana transportasi masyarakat.
"Kami masih butuh paling tidak 40 dermaga lagi dan tahun depan akan dibangun empat dermaga guna menambah 15 dermaga saat ini," ujar Said Albar, Kepala bidang Perhubungan Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Palembang, belum lama ini.

Dia menyebutkan empat dermaga yang akan dibangun, yakni Dermaga Kertapati, Pulo Kerto, Pulo Kemaro di Seberang Ulu yang berdekatan dengan Masjid Sejarah Ki Gede Ing Suro.
 
#62 ·
Rabu, 16-12-09
Pelabuhan Makassar Siap Beroperasi 24 Jam

JAKARTA -- Salah satu program 100 hari Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II akan segera terealisasi. Program tersebut adalah operasional 4 pelabuhan hingga 24 jam.

Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Anwar Suprijadi mengatakan, pelabuhan yang akan beroperasi 24 jam adalah Tanjung Priok (Jakarta), Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), dan Makassar. "Mulai berlaku kira-kira 4 Januari nanti," ujarnya saat ditemui di Gedung Departemen Keuangan, Selasa 15 Desember.

Menurut Anwar, operasional pelabuhan sepanjang 24 jam dimaksudkan untuk memperlancar arus barang, baik untuk keperluan perdagangan domestik maupun ekspor impor. "Kami di Bea dan Cukai sudah siap. PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya juga sudah di tangan Bu Menteri Keuangan," katanya.

Anwar menjelaskan bahwa tenaga yang ada di Ditjen Bea dan Cukai saat ini masih cukup untuk pelayanan 24 jam setiap hari di 4 pelabuhan tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap membutuhkan SDM tambahan untuk pelayanan di seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia.

"Kalau hanya di 4 kantor, kita cukup dengan SDM dan dana yang ada. Tapi kita tetap membutuhkan tambahan SDM. Karena itu, 500 tenaga baru sedang kita proses di Diklat dari lulusan D1," terangnya.

Anwar menambahkan, pelaksanaan operasional pelabuhan selama 24 jam juga tergantung dari kesiapan Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, khususnya administrasi pelabuhan. "Sebab, sektor itu terlibat dalam program ini," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan bahwa operasional 4 pelabuhan besar selama 24 jam merupakan upaya menunjang optimalisasi national single window (NSW) dan kegiatan ekspor-impor agar tak terhambat.

"Karena itu, pelabuhan harus dikoordinasikan dengan baik agar bisa mengantisipasi kapal kargo yang akan masuk dini hari. Jadi tak perlu menunggu pagi sebelum masuk ke pelabuhan. Selama ini, hambatan tersebut sering dikeluhkan," ujarnya.

Sementara itu Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawadi mengatakan, operasionalisasi pelabuhan selama 24 jam memerlukan kesiapan banyak pihak. "Misalnya, apa Bea Cukai bisa lembur. Bank kan belum bisa," katanya.

Edy mencontohkan contoh, di beberapa pelabuhan besar di AS, seperti Philadelphia, operasional juga hanya dilakukan pada jam kerja. "Tapi, karena (operasional 24 jam) ini sudah menjadi program 100 hari pemerintah, maka semua pihak harus ikut menyukseskan," ucapnya.
 
#63 ·
menurut saya ada 3 pelabuhan di Indonesia yang cocok jadi pelabuhan internasional, yaitu:
- Pelabuhan Tj. Priok, Jakarta
- Pelabuhan Tj. Perak, Surabaya
- Pelabuhan Makasar, Makasar
 
#73 ·
Sepertinya Penempatan Makasar sebagai urutan ketiga adalah sesuatu, aduh...... Susah di ungkapkan dengan kata2, Mungkin perlu di ingatkan Ucapan Pak Jusuf Kala, "KALO PETA INDONESIA ITU DI LIPAT 4, MAKA MAKASAR ADALAH PUSAT DARI INDONESIA"
Memang kalo di lipat memang ia, tapi liat dulu potensinya...:eek:hno::)
Lagi pula Belawan tanpa di perbaiki (Sering diabaikan pembangunanya) tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu Port terbaik di Indonesia, kalo di perbaiki akan bersaing dengan Port-Port di Malaysia dan Singapore. Kalo Makasar mungkin Cocok jadi pelabuhan Domestik terbesar untuk penyebaran di daerah Inonesia Timur.
memang sih semuanya tergantung dari individu masing2 namanya juga : "menurut saya :lol::lol::gossip:"
 
#65 ·
Kantor Pelindo Palu Dirusak Massa
Kamis, 17 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Palu - Kantor PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) IV Cabang Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Rabu malam (16/12), dirusak warga. Mereka kecewa penerimaan calon pegawai di perusahaan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Saksi di lokasi kejadian menyebutkan peristiwa perusakan terjadi sekitar pukul 21.45, dengan cara memukulkan benda keras ke kaca depan dan samping kantor PT Pelindo. Warga sekitar, H Kadir, mengatakan perusakan itu menyusul tidak diterimanya sejumlah warga sebagai karyawan PT Pelindo untuk menjadi pegawai sekuriti.

Informasi yang diperoleh Kamis ini (17/12) menyebutkan pelaku perusakan itu dikoordinir Asjad. Dia kecewa dan menganggap pihak PT Pelindo tidak transparan dalam penerimaan karyawan. Dari akumulasi kekecewaan itu, pelaku kemudian mengamuk dan merusak hampir seluruh kantor PT Pelindo.

"Ia mengaku nekat merusak karena katanya pihak PT Pelindo tidak transparan dalam penerimaan karyawan," kata Kadir. Pihak PT Pelindo sempat ditanya oleh pelaku terkait penerimaan tenaga sekuriti, dan pihak Pelindo mengatakan belum ada penerimaan. Tetapi, beberapa hari kemudian, ternyata ada beberapa orang yang diterima.

"Mungkin dia kecewa tidak diterima dan pihak Pelindo tidak transparan, makanya dia mengamuk dan merusak," tutur Kadir.

Asjad sendiri langsung ditahan di sel Polsek Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Pantolan. "Dia sudah ditahan. Kalau untuk keterangan, Kapolsek KP3 sudah pulang, besok saja," katanya dari balik pagar yang terkunci rapat.

Saat ditemui di kediamannya, Manajer SDM dan Umum PT Pelindo Pantolan, Sahat Siboro, mengatakan saat terjadi perusakan kantor Pelindo ia sedang berada di Kota Palu. Ia mendapatkan informasi kantor Pelindo dirusak orang yang sedang mabuk. "Saya ditelepon sekuriti ada perusakan kaca kantor, yang rusak orang mabuk," ujarnya.

Saat ditanya soal penerimaan karyawan sebagai sekuriti, Sahat Siboro menjelaskan untuk penerimaan karyawan di PT Pelindo melalui PJTKI Jakarta, sehingga kebijakan penerimaan karyawan bukan ditentukan PT Pelindo Pantoloan. "Bagaimana mau diterima jadi karyawan surat lamarannya saja tidak pernah masuk dan dikirim ke PJTKI Jakarta," jelasnya.
 
#67 ·
Adpel Bakauheni Periksa Ulang Kelaikan Kapal Fery
Senin, 21 Desember 2009



Bakauheni, Lampung Selatan (ANTARA News) - Administrator Pelabuhan (Adpel) Bakauheni memeriksa ulang kelaikan seluruh armada kapal fery untuk memastikan kesiapan operasi angkutan penumpang dipelabuhan itu saat libur Natal dan Tahun Baru.

Kepala Administrator Belabuhan Bakauheni, Rochadi, mengatakan di Bakauheni, Minggu, pemeriksaan di lakukan sesuai dengan intruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Luat (Dirjenhubla) kepada seluruh armada demi keamanan dan keselamatan penumpang.

Dia menjelaskan, pemeriksaan ulang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Adpel Banten, Adpel Panjang, Adpel Bakauheni dan PT ASDP Indonesia Ferry sebagai penyedia sarana pelayanan penumpang saat liburan akhir tahun ini.

"Jika ada kapal fery yang tidak laik operasi maka akan kami larang,jika kapal fery memasuki jadwal docking namun masih laik operasi akan kami perpanjang jadwal dockingnya, selama tidak membahayakan keselamatan penumpang," ujar dia.

Dalam pemeriksaan tersebut, dia mengatakan bahwa dipastikan kapal yang tidak beroperasi sebanyak tiga armada yakni KMP BSP 1, Nusa Setia dan Mitra Nusantara.

Dengan begitu, menurut Rochadi, jumlah armada yang dapat beroperasi saat natal dan tahun baru nanti yakni 30 armada kapal roro dan 4 armada kapal cepat yang siap dioperasikan.

Selain itu, dia mengatakan Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Dirjenhubla) juga mengintruksikan Adpel Bakauheni untuk tetap mewaspadai memburuknya cuaca sewaktu-waktu demi keselamatan pelayaran.

Prosedur keselamatan pelayaran yang harus dilakukan pihak Adel yakni terus memantau dan mengantisipasi perkembangan situasi perairan dengan mencermati prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Maritim setempat dengan dibuat plot secara benar.

Kemudian, Adpel harus melarang kapal yang terbuat dari fiberglass (kapal cepat) untk beroperasi di laut lepas/terbuka dan hanya diizinkan beroperasi di wilayah pantai, danau, dan sungai, serta dilarang melakukan rute pelayaran lebih dari empat jam.

Selanjutnya, Adpel harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang dan wajib mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) bagi sejumlah armada kapal serta bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban Pelabuhan Bakauheni khususnya kedaangan/keberangkatan penumpang atau barang.

"Jika ada perubahan cuaca buruk sewaktu-waktu atau kondisi darurat, nahkoda diimbau untuk melakukan tindakan prioritas penyelamatan penumpang," kata dia.

Pada Minggu (20/12), jumlah armada yang dioperasikan berjumlah 18 armada kapal ro-ro dan 4 armada kapal cepat dengan trip normal.
 
#68 ·
Sabtu, 26 Desember 2009 , 07:32:00
2010, Kapal Asing Setop Operasi

BALIKPAPAN
- Kabar gembira bagi pelaku usaha pelayaran di Kaltim. Pasalnya, terhitung Januari 2010 nanti, kapal-kapal asing tidak boleh lagi melayani angkutan komersial di perairan Indonesia. Ini sebagai imbas diberlakukannya UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan pelabuhan.

“Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Artinya, muatan yang selama menggunakan kapal asing, menjadi jatah kapal dalam negeri. Tinggal bagaimana memperbaiki pelayanan dan bersaing secara sehat,” kata Wakil Ketua Umum DPP Indonesi National Shipowners Asociation (INSA) atau asosiasi perusahaan pelayaran niaga nasional El Sudjatmiko kepada Kaltim Post.

Di Kaltim, peluang untuk merebut limpahan kapal asing tadi cukup besar, mengingat ada beberapa pelabuhan yang selama ini disandari banyak kapal niaga. “Coba lihat di Balikpapan. Sanking banyaknya, untuk bisa bersandar saja harus menunggu berhari-hari, dan sebagian dari kapal itu berbendera asing,” katanya.

Nah, untuk memaksimalkan potenti itu, pihak-pihak terkait harus mendorong pemerintah setempat untuk membangun pelabuhan baru. “Saya dengar ada pelabuhan peti kemas yang dibangun pemkot. Ini harus didukung agar cepat selesai dan beroperasi. Dengan begitu, pengusaha pelayaran bisa berkembang,” katanya. (ind)
 
#69 ·
Bangkalan Desain Pelabuhan Bebas Pajak
Rabu, 30 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan impor bebas pajak di Kecamatan Socah. "Saya belum tahu seberapa banyak lahan yang dibebaskan," kata Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tri Yanto Yani, Rabu (30/12).

Tri menjelaskan, pelabuhan akan berada di sebuah kawasan khusus ekspor bernama Madura Industrial Seaport City (MISI). Bebas pajak sendiri diambil sebagai respon atas muncul kebijakan Free Trade Asia (FTA) dimana barang ekspor dari Cina bebas masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak.

Ia mengaku kurang menyetujui kawasan bebas pajak ini karena barang luar negeri bebas masuk, sehingga akan mengancam berbagai kegiatan indistri lokal di Bangkalan. "Kita berharap ada perubahan soal FTA," harapnya.

Selain MISI, ia menambahkan, pelabuhan peti kemas berbobot mati 100 dwt juga akan dibangun di Desa Tanjung Bulu Pandan Kecamatan Klampis. Pelabuhan ini memang di desain untuk mengalihkan kepadatan lalu lintas kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Madura akan jadi kawasan industri Jawa Timur, karena Surabaya terlalu padat," terangnya.

Sejak diresmikannya jembatan Suramadu, Tri Yanto Yani mengatakan, Bangkalan membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor untuk investasi terutama di kawasan pesisir seperti pembangunan dermaga-dermaga baru.

Sementara untuk darat, Bangkalan telah membuat kawasan ekonomi khusus. antara lain kawasan agropolitan, Kawasan khusus industri dan kawasan kaki jembatan suramadu (KKJS). Tri Yanto mengatakan seluruh desain kawasan industri dirancang swasta murni dan diluar kewenangan badan pengelola wilayah suramadu. "BPWS punya rencana sendiri, kita juga punya pandangan sendiri bagaimana Bangkalan kedepan," tegasnya.
 
#74 ·
Kapal Termodern AS Ekplorasi Laut Sulawesi
Senin, 4 Januari 2010



Jakarta (ANTARA News) - Kapal riset termodern milik Amerika Serikat (AS), Okeanos, bersama kapal riset Baruna Jaya akan memulai ekplorasi Juni 2010 mendatang untuk meneliti biodiversitas atau keanekaragaman hayati dan kekayaan mineral di laut utara Sulawesi.

"Banyak sumber daya laut yang kita sendiri belum banyak ketahui, karena itu perlu kerjasama karena kemampuan kita belum ada. Kerjasama (eksplorasi) ini lebih ke (sumber daya) mineral," kata penasihat sekaligus pakar hukum kelautan, Hasyim Djalal, di Jakarta, Senin.

Usai mengikuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Hasyim mengatakan, Indonesia diyakini memiliki kekayaan sumber daya laut yang berlimpah, mulai dari mineral, energi, juga spesies yang tidak dimiliki negara lain.

Oleh karenanya, perlu dilakukan eksplorasi untuk mengetahui apakah benar sumber daya itu. Selanjutnya akan dilakukan penelitian mengenai keekonomian sumber daya tersebut sebelum dilakukan eksploitasi.

Indonesia, ungkap dia, telah melakukan kerjasama penelitian di sektor kelautan dengan banyak negara, termasuk dengan Cina dan Jepang. Penelitian terkait potensi mineral di dasar laut sudah banyak dilakukan, dan kerjasama dengan NOAA lebih mengarah dengan penelitian mineral.

Mineral terbagi dua yakni dalam bentuk cair maupun padat. Jika sumber daya mineral dalam bentuk padat sudah dapat diketahui di sepanjang pantai, seperti timah di Bangka Belitung, maka untuk di dasar laut belum dapat diketahui.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bahwa melalui perkembangan ilmu pengetahuan diketahui bahwa sumber daya mineral strategis banyak terdapat di sea mount di laut dalam.

Di Pasifik Barat, lanjut dia, ada 50.000 sea mount, begitu pula di Pasifik Selatan.

"Kalau gunung api kita sudah tahu letaknya di mana, tapi kalau sea mount kita belum banyak tahu," ujar dia.

Lokasi sea mount di wilayah Indonesia, menurut Hasyim, banyak diketahui terdapat di Samudera Hindia. Dimana arus laut yang melalui palung dan sea mount di wilayah tersebut meninggalkan deposit mineral-mineral yang dalam jutaan tahun menghasilkan bahan mineral seperti emas, nikel, cobal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, tidak ada kekhawatiran dari pemerintah dari kerjasama ini mengingat saat ini semua dilakukan serba transparan.

"Penelitian ini kita lakukan secara terbuka saja, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita tidak boleh khawatir soal ini, atau kita akan rugi sendiri kalau ternyata memang di dasar laut kita memilikikandungan gas dan kita tidak tahu," ujar dia.

Terkait dengan pendanaan, Fadel membenarkan bahwa AS disela-sela Konfrensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) telah berkomitmen melakukan pendanaan sebesar 1,6 juta dolar AS.

Namun demikian penelitian kerjasama belum pernah dilaksanakan, sehingga tidak ada komitmen pendanaan lain dari AS terkait kerjasama ini.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron berpendapat bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus meminta persetujuan dengan DPR sebelum memutuskan suatu kerjasama, terlebih lagi bila terkait dengan kerjasama multilateral.

"Kerjasama itu harus diperjelas, kerjasama seperti apa. Jangan sampai kejadian kerjasama Depkes (Departemen Kesehatan) dengan Namru yang tidak diketahui dewan terulang lagi," ujar dia.

Indonesia memiliki panjang pantai 90.000 kilometer (km) lebih, pengelolaannya tidak boleh berdasarkan pada personal needs saja, ujar Herman. Karena itu harus jelas siapa yang akan melakukan eksplorasi laut dalam, karena banyak negara yang dapat diajak kerjasama bukan satu negara saja.

Herman mengingatkan agar Kementrian Kelautan dan Perikanan bertindak cermat, sehingga jangan sampai hasil riset dimiliki satu pihak, dan hanya dapat dieksplorasi oleh satu pihak saja.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menurut dia, telah memiliki kemampuan
untuk riset dan justru banyak dimanfaatkan oleh perusahaan migas asing yang beroperasi di tanah air.
 
#75 ·
Tanjung Perak Siap Layani Kapal Pesiar
Senin, 4 Januari 2010



Suasana pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (18/9/2008).

SURABAYA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2010, Pelindo III selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyatakan kesiapan menyambut kedatangan wisata kapal pesiar atau cruise. Selama tahun 2010 akan datang 170 kapal pesiar ke beberapa pelabuhan besar di Indonesia, termasuk Pelabuhan Tanjung Perak.

Kepala Humas Pelindo III Iwan Sabatini mengatakan, tahun 2009 lalu, kunjungan kapal pesiar ke Indonesia mencapai 134 kapal. Dengan demikian, pada tahun 2010 ini akan ada peningkatan kunjungan kapal pesiar mencapai 25,37 persen dibandingkan tahun lalu.

"Menghadapi pasar bebas Asia, kedatangan wisatawan mancanegara harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jatim memiliki banyak potensi wisata yang layak dikunjungi wisatawan kapal pesiar, seperti tradisi Karapan Sapi, pemandangan Gunung Bromo, bangunan bersejarah, hingga kain batik," ucapnya, Minggu (3/1/2010) di Surabaya.

Untuk mempersiapkan kedatangan wisata kapal pesiar, Pelindo III kini mempersiapkan berbagai fasilitas pelabuhan. Dua dermaga telah disiapkan, yaitu Dermaga Jamrud Utara dan Terminal Gapura Surya.

Kapal Pesiar Albatros

Rencananya, pada tanggal 24 Maret 2010 mendatang, kapal pesiar Albatros dari Eropa akan singgah di Pelabuhan Tanjung Perak. Kapal ini rencananya akan mengangkut 884 wisatawan mancanegara.

Direktur Eksekutif Surabaya Tourism Promotion Board Yusak Anshori mengatakan, rencana kedatangan kapal pesiar ini merupakan hal yang membanggakan karena dalam tujuh tahun terakhir Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tak pernah disinggahi kapal pesiar.

"Kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Tanjung Perak adalah tahun 2002 lalu. Jika rencana kunjungan Kapal Pesiar Albatros pada Maret 2010 terwujud, ini menjadi indikasi Surabaya diperhitungkan masuk dalam peta tujuan wisata kapal pesiar internasional," ucapnya.
 
#76 ·
Adpel Makassar Keluarkan Peringatan Tunda Berlayar
Jum'at, 08 Januari 2010

TEMPO Interaktif, Makassar - Administrator Pelabuhan Makassar mengeluarkan peringatan tunda berlayar bagi kapal-kapal di Pelabuhan Soekarno Hatta dan Pelabuhan Rakyat Paotere. Administror tidak akan mengeluarkan surat izin berlayar selama cuaca buruk.
“Tunda berlayar berlaku kepada kapal-kapal yang akan meninggalkan Pelabuhan Makassar dan Paotere,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Adpel Makassar, M Siddik, kepada Tempo hari ini.

Peringatan Adpel itu sudah dilaksanakan sejak Kamis lalu dengan mengeluarkan tunda berlayar. Bahkan Pelabuhan Paotere lebih dulu diingatkan agar menunda pelayaran 125 kapal tradisional yang kebanyakan melakukan pelayaran ke kawasan timur Indonesia.

Adpel juga akan meminta kapal-kapal di pelabuhan perintis untuk menunda pelayaran. Keputusan untuk menunda pelayaran disebabkan musim barat yang datang lebih lambat dari prediksi di Desember 2009.Musim barat ini berpotensi menimbulkan angin kencang dan gelombang setinggi 3 sampai 4 meter.

Peringatan Adpel berlaku untuk pelayaran dalam negeri, luar negeri, dan perintis termasuk pelayaran rakyat. Hal itu disebabkan cuaca ekstrim sering terjadi di laut secara tiba-tiba. Namun peringatan itu tidak bersifat mengikat dan memperkenankan kapal-kapal yang memaksa untuk berlayar.

Hanya saja bagi kapal yang memaksa berangkat harus menanggung risiko jika terjadi kecelakaan di laut. Kapal yang diperbolehkan berlayar adalah kapal yang memiliki kapasitas minimal 8.000 gross tonase karena mampu melawan arus gelombang setinggi tiga – empat meter.
 
#77 ·
Probolinggo Disinggahi Kapal Pesiar Bahama
Jum'at, 08 Januari 2010

TEMPO Interaktif, Lumajang - Kapal pesiar berbendera Bahama, MV Island Sky, pagi ini (8/1) lego jangkar di perairan Probolinggo, kurang lebih setengah mil dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo.

Kapal berpenumpang 82 orang dan 77 awak kapal ini membawa wisatawan yang hendak berwisata ke Gunung Bromo.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo Hermanto kepada Tempo pagi ini mengatakan kapal pesiar tersebut sampai di perairan Probolinggo pada Jumat pagi ini. Sebelumnya kapal pesiar ini berangkat dari Pelabuhan Semarang menuju Pulau Kangean, Madura, kemudian ke Probolinggo.

Kapal dengan ukuran panjang 91 meter dan lebar 15 meter ini berkekuatan 4.300 gross ton. Karena ukurannya yang besar, kapal ini tidak bisa berlabuh di Tanjung Tembaga. Kapal tersebut kemudian lego jangkar setengah mil dari Tanjung Tembaga.

Dari perairan Probolinggo, para wisatawan mancanegara ini diangkut dengan sekoci menuju pelabuhan. Tiga buah bis menjemput kedatangan mereka untuk dibawa ke Alun-alun Kota Probolinggo.

Staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ade Sidiq Permana kepada Tempo mengatakan kedatangan wisatawan mancanegara ini akan disambut dengan atraksi Jaran Bodag yang merupakan kesenian khas Kota Probolinggo.
Tak lama kemudian, rombongan wisatawan ini akan dibawa ke Gunung Bromo. Mereka dijadwalkan kembali ke kapal sekitar pukul 17.00 WIB untuk kemudian meneruskan perjalanan wisatanya.

Perairan Probolinggo, kata Ade, sangat jarang disinggahi kapal pesiar. "Tidak mesti sepuluh tahun sekali kapal pesiar ini datang berlabuh di Probolinggo," katanya.

Informasi yang dihimpun Tempo, perairan Kota Probolinggo terakhir disinggahi kapal pesiar pada 1997. Baru 13 tahun kemudian, yakni hari ini, kembali disinggahi.
 
#78 ·
Kalteng Pacu Pengembangan Pelabuhan Hadapi Lonjakan CPO
Sabtu, 9 Januari 2010

Palangkaraya (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya terus memacu pengembangan infrastruktur sejumlah pelabuhan dalam menghadapi lonjakan produksi minyak sawit mentah (CPO) mulai tahun ini.

"Dua pelabuhan CPO yang menjadi prioritas penanganan adalah Pelabuhan CPO Bumi Harjo di Kumai dan Pelabuhan CPO Bagendang di Kotawaringin Timur," kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangkaraya, Sabtu.

Diran mengatakan, langkah itu akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur jalan sebagai langkah antisipasi melonjaknya produksi kelapa sawit mulai tahun ini.

Pemerintah provinsi memerhatikan dua hal dalam mengatisipasi lonjakan produksi kelapa sawit di Provinsi Kalteng yakni jalan akses ke pelabuhan dan pelabuhan itu sendiri.

Yang menjadi prioritas adalah jalan-jalan dari lokasi perkebunan kelapa sawit ke kedua pelabuhan tersebut.

"Skema penanganan yang dikembangkan bisa melalui dana pemerintah atau skema kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS)," katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memprediksi pada 2010 perkebunan kepala sawit dan karet di wilayah itu akan mengalami panen besar.

Bupati Kotawaringin Timur Wahyudi K Anwar mengatakan, pada 2010 akan terjadi panen besar kelapa sawit di daerah itu baik oleh perusahaan besar swasta, koperasi maupun kelompok tani yang bermitra dengan perusahaan.

Saat ini, katanya, pemerintah kabupaten terus mendorong perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi primadona dan mampu mendongkrak PAD serta menyejahterakan masyarakat, dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.

Sekertaris Daerah Kabupaten Kotim, Muhamad Fahruddin, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Kotim telah mengeluarkan 56 izin perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 696.802 hektare.

Dari luasan lahan itu yang sudah ditanam kelapa sawit diperkirakan baru 50 persen yakni sekitar 345.000 hektare.

"Ini telah menggembirakan sebab mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kotim, bahkan dalam 10 tahun terakhir perusahaan besar swasta mampu menyerap kurang lebih 40 ribu tenaga kerja," katanya.

Sementara produksi CPO hingga November 2009 tercatat 480.133 ton, PKO 13.749 ton, kemudian karnel 127.168 ton, bungkil 15.256 ton, cangkang 21.028 ton serta kopra 551 ton, jelas Fahrudin.

"Kami berharap perkembangan perkebunan kelapa sawit terus terjadi, tidak ada lagi krisis ekonomi global sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton melainkan ikut merasakan langsung," katanya.
 
#82 · (Edited)
Kumpulan foto kapal2 pesiar dunia bersandar di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang:

Seven Seas Mariner

Amsterdam

Oceanic Sirius

Rotterdam

Statendam

dua kapal pesiar bersamaan: Europa dan Rotterdam

Pacific Sun

Amsterdam (?)
from Sayaka

The World

Nautica and Seven Seas Voyager

Silver Whisper

Pacific Sun




.
 
#83 ·
Cuaca Buruk, Pelni Makassar Tetap Berlayar
SENIN, 11 JANUARI 2010

MAKASSAR, TRIBUN - Di tengah cuaca buruk yang terus mengganas akhir-akhir ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengaku belum mendapat pemberitahuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosfisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, tentang larangan berlayar.

"Kapal-kapal penumpang Pelni sudah memenuhi standar operasi internasional," kata Asisten Manager Pemasaran dan Penjualan Jasa Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), cabang Makassar, Dinar Hamzah, Senin (11/1).

Dalam dua pekan terakhir, BMKG telah telah mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati sebab cuaca akhir-akhir ini terus memburuk. Cuaca buruk ini kemungkinan akan terjadi hingga pertengahan Februari mendatang.

BMKG IV menyebutkan potensi terjadinya gelombang setinggi 0,5-2,6 meter diperkirakan terjadi di perairan Selayar, Selat Makassar, Mamuju, Sulbar hingga Pasang Kayu, Sulteng.

Peringatan juga telah disampaikan kepada administrasi pelabuhan (Adpel) Makassar dan terus memperbaharui informasi angin kencang kepada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Seperti diberitakan Antara, BMKG meminta jasa pelayaran untuk mewaspadai gelombang tinggi dan penerbangan mewaspadai angin kencang, hujan lebat, udara kabur yang akan berpengaruh pada jarak pandang.

Pelni cabang Makassar, melayani penumpang kapal laut ke berbagai tujuan di Indonesia dengan 16 unit kapal penumpang tidak termasuk milik swasta.
 
Top