Gubernur-SKPD Harus Kuat Lobi
Tanpa Anggaran, Mega Proyek Sulit Terlaksana
JAMBI - Sejumlah mega proyek yang dirancang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dinilai kalangan pengamat dan akademisi akan memiliki dampak ekonomi signifikan. Namun, rencana proyek besar tanpa didukung anggaran dan pengkajian mendalam bakal sulit terlaksana. Apalagi jika hanya mengandalkan anggaran daerah (APBD).
Karena itu, menurut mereka, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dan para pembantunya (kepala SKPD) harus pintar-pintar melakukan lobi untuk mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Selain itu, skala prioritas juga harus diperhitungkan.
Pengamat Ekonomi dari Unja Prof DR Syamsu Rijal Tan mengatakan, secara ekonomi keberadaan infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. Tapi, dengan anggaran yang ada (APBD), pemerintah provinsi harus bisa memilih skala prioritas dan kebutuhan.
Data yang dikumpulkan Jambi Independent dari Bappeda Provinsi Jambi, setidaknya ada tujuh mega proyek yang dirancang pemerintahan Hasan Basri Agus (HBA)-Fachrori. Yakni, pengerukan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi angkutan batu bara, pembangunan jaringan rel kereta api, jembatan gantung dan menara jam yang menghubungkan Seberang Kota- Pasar Jambi.
Mega proyek lainnya, pembangunan Pasar Angsoduo, Jalan Jangkat, perluasan Bandara Sultan Thaha, pembangunan jalan layang (flyovers), dan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Di antara mega proyek ini, ada yang sudah disetujui anggarannya, dan ada pula yang baru sebatas MoU atau nota kesepahaman dengan pihak investor.
Perluasan Bandara Sultan Thaha, misalnya. Syamsu Rijal Tan menilai memang sudah saatnya ada peningkatan status menjadi bandara internasional. Karena ini akan menggerakkan perekonomian yang ditandai dengan mobilitas barang dan jasa tidak hanya skala domestik saja. “Apalagi, ini sudah dapat respon dari pemerintah pusat. Ini memang harus jadi bandara internasional,” kata Dosen FE Unja ini saat dihubungi Jambi Independent, kemarin (16/10).
Diakuinya, sejumlah proyek besar memang membutuhkan anggaran besar. Makanya dibutuhkan keuletan dan kerja keras dari pemerintah provinsi menarik dana dari pusat maupun investor dari luar negeri. “Adu kekuatan di pusat memang penting untuk menarik anggaran. Proyek besar memang harus dibuat sebagai proposal untuk mendapatkan anggaran,” katanya.
Tinggal bagaimana usaha pemprov untuk meyakinkan pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Yang tidak kalah penting adalah letak mega proyek yang dibuat, apakah bisa memberikan multiplier effect atau tidak. “Kalau bandara jelas, ini masalah nama Jambi. Event internasional bisa digelar. Termasuk membuat embarkasi sendiri untuk pemberangkatan haji,” ujarnya.
Dia juga mencontohkan, rencana pembangunan jalan layang (flyovers). Dengan peningkatan volume kendaraan, lalulintas semakin padat. Pemerintah harus bisa memilih wilayah yang tepat. Kemudian, pembangunan rel kereta api, menurut dia, butuh pengkajian mendalam. Karena ini harus terintegrasi dengan infrastruktur lain, seperti pelabuhan laut, jika tujuannya untuk lalu lintas barang. “Pada dasarnya semua program bagus. Tinggal perencanaannya dan darimana anggarannya,” katanya.
Terpisah, pengamat Ekonomi dari Unja lainnya, Emilia Hamzah mengatakan, investasi pemerintah untuk menciptakan modal tetap sosial, yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat harus dilakukan. Hanya saja, sumber dana jangan sampai menguras APBD. Artinya, jangan mengorbankan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti progrem kesehatan, pendidikan dan pengurangan angka kemiskinan.
“Artinya pemprov harus bersama-sama dengan pemkab mencari sumber dana dari luar, baik dari APBN maupun konsorsium,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Ia mencontohkan, Pasar Angsoduo yang baru, harus bisa membuat pendapatan pedagang lebih baik dari sekarang, karena transaksi meningkat. “Jangan sampai pasar baru menggerus pendapatan pedagang, karena sewanya mahal,” kata wanita berjilbab itu.
Lalu, jembatan gantung, menurut dia, bisa menjadi tujuan wisata dan memperlancar arus ekonomi dari Seberang Kota. “Tapi harus diingat, jangan sampai satu proyek pemerintah menggerus pendapatan masyarakat. Harus ada garansi untuk masyarakat yang usahanya dari perahu menjadi lebih baik, dengan adanya rencana aktivitas ekonomi untuk mereka,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Anshori, mengaku optimis mega proyek yang menggunakan dana APBD dan bantuan dari APBN bisa terlaksana. Seperti perluasan bandara, pembanguan pelabuhan Ujung Jabung dan pembangunan flyovers.
“Untuk flyovers, saat ini sedang kita siapkan detail engeneering design (DED)-nya untuk diajukan besar anggarannya. Pelabuhan Ujung Jabung juga demikian, fisibility study (FS) dan master plan-nya sudah selesai. Mega proyek ini sudah termasuk dalam daftar permintaan pak gubernur kepada pak presiden saat berkunjung ke Jambi,” terangnya.
Sementara itu, pengerukan Sungai Batanghari dan pembuatan rel kereta api, diakui Fauzi, berkaitan dengan investor. Sehingga tidak bisa dipastikan terlaksana atau tidak. Apalagi untuk pembangunan rel kereta api, baru sebatas Mou dengan perusahaan asal India yang hingga kini belum ada tindak lanjutnya. “Informasi terbaru akan ada pertemuan bersama Dirjen Bina Marga terkait rencana rel kereta api di seluruh Sumatera. Tapi belum bisa dipastikan,” katanya.
Menurut dia, pengerukan Sungai Batanghari hingga saat ini masih dikaji. Ini terkait fisibility study (FS) dari pihak PT Synco Global yang menyatakan fisebeal namun memakan biaya Rp 6 triliun dan waktu yang lama. “Ini sedang dikaji. Kata mereka fisibeal, tapi kita masih kaji dulu dan menunggu hasil Amdal,” tambah pejabat yang diisukan akan maju ke Pilbup Merangin itu.
Terkait mahalnya biaya pengerukan Sungai Batanghari, HBA beberapa waktu lalu mengatakan akan mengarahkan ke pembuatan jalan alternatif batu bara. Bila jadi, diperkirakan menelan
biaya Rp 4 triliun.
Kemudian, proyek jalan Jangkat yang dikerjakan multiyears (tiga tahun anggaran) sudah berjalan dengan anggaran Rp 214 miliar. Pembangunan jembatan gantung dan menara jam di Jambi Seberang juga sudah dianggarkan. Jembatan gantung diperkirakan menghabiskan dana Rp 75 miliar. Pada APBD 2012 sudah dianggarakan untuk detail engineering design (DED) dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pembangunan menara jam dengan perpustakaan sudah disetujui Rp 15 miliar pada APBD 2012.
Mega proyek lainnya, pasar tradisional Angsoduo masih tahap pembahasan penyertaan modal ke BUMD milik pemprov Jambi, yakni PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII). Bila jadi dilaksanakan diperkirakan mega proyek ini menelan dana sekitar Rp 90 miliar.
Sedangkan untuk perluasan Bandara Sultan Thaha diperkirakan menghabiskan dana hingga Rp 430 miliar yang berasal dari dana APBN, APBD dan dari PT Angkasa Pura II. Dana dari APBD hanya Rp 300 juta untuk desain dan Rp 15 miliar untuk pembangunan ruang VIP yang sudah dianggarakan.
Kemudian, untuk perluasan terminal penumpang sekitar Rp 107 miliar berasal dari PT Angkasa Pura. Sisasnya, pemprov mengajukan bantuan ke pemerintah pusat saat kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu sebesar Rp 200 miliar.
Pesimis Terlaksana Semua
Sebagai mitra pemprov, kalangan anggota legislatif di DPRD Provinsi Jambi diharapkan memberikan dukungan penuh dan mengontrol pelaksanaan mega proyek yang dirancang pemerintahan HBA-Fachrori. Menurut penilaian kalangan dewan, tidak semua mega proyek yang dirancang tersebut bisa terlaksana. Sebagian lagi, dinilai perlu dan penting dilaksanakan karena menyangkut kepentingan rakyat Provinsi Jambi.
“Yang menyangkut kepentingan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berdampak kepada peningkatan ekonomi akan kita dukung. Namun beberapa diantaranya saya rasa sulit terwujud,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Madian Saswadi kepada Jambi Independent, kemarin (16/10).
Mega proyek yang penting dan harus segera direalisaisikan adalah pembangunan jalan Simpang Pulau Rengas-Jangkat di Kabupten Merangin dan perluasan Bandara Sultan Thaha. Sementara itu, pengerukan Sungai Batanghari dan pembuatan rel kereta api dia nilai sulit terwujud.
Bahkan dia berani mengatakan, pembuatan rel kereta api tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat, karena direncanakan untuk jangka panjang. Apalagi rencana tersebut baru sebatas MoU dengan pihak investor.
“Demikian juga pengerukan Sungai Batanghari. Dengan biaya demikian besar (Rp 6 triliun) dan memakan waktu lama saya rasa sulit. Lebih baik membuat jalan alternatif saja. Pengerukan tersebut jangan dipaksakan,” sarannya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyarankan kepada gubernur mencari sumber dana dari luar untuk melaksanakan beberapa mega proyek tersebut, karena APBD sangat terbatas. Minta bantuan pusat (APBN) atau bisa juga mencari investor dari luar negeri.
“Seperti pengembangan pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan flyovers, harus mencari sumber lain dari APBD. Karena mega proyek itu butuh dana besar, sementara APBD kita terbatas. Kan tidak mungkin sebagian besar APBD dialihkan untuk membangun kedua proyek itu,” katanya.(nid/pia)
http://www.jambi-independent.co.id/...d-harus-kuat-lobi&catid=1:metrojambi&Itemid=3