[NORTH SUMATERA] Project & Development ( excluding Medan )

[rahul medan]

Peningkatan Jalan di Sumut Mulai Dikerjakan

MedanBisnis – Medan. Peningkatan atau perbaikan jalan sepanjang 126 km di Propinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai dikerjakan Juli 2012. Keseluruhan pengerjaan peningkatan jalan berbiaya Rp 400 miliar lebih itu, ditargetkan rampung pada akhir Desember 2012.
Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumut, HM Armand Effendy Pohan, mengatakan, selain pekerjaan peningkatan jalan tersebut, tahun ini juga pihaknya melakukan pengerjaan pemeliharaan jalan di Sumut berbiaya sekitar Rp 140 miliar sekitar 2.200 km.

"Jadi surat perintah kerjanya (SPK) sudah keluar sejak akhir Juni hingga awal Juli 2012 ini, artinya mulai Juli ini sudah dilakukanlah pengerjaannya, baik peningkatan maupun pemeliharaan yang semuanya ditargetkan rampung sebelum 24 Desember," kata Effendy didampingi Kabid Pengaturan dan Evaluasi, Iswahyudi, kepada wartawan, di kantornya Jalan Sakti Lubis, Medan, Rabu kemarin.

Beberapa contoh peningkatan jalan tersebut, yakni jalan Medan-Delitua, batas Serdang Bedagai-Tebingtinggi, Barus-batas Humbang Hasundutan, Muara Pungkut-Simpang Banyak Mandaling Natal. Selain perkerasan dan lainnya, peningkatan juga meliputi pelebaran yang bervariasi atau mulai dua sampai enam meter.

Dengan rampungnya pengerjaan jalan tersebut, pihaknya berharap kondisi jalan berstatus baik di Sumut terus bertambah. Data jalan akhir Desember 2011 menunjukkan, sebutnya, baru 44% jalan kondisi baik dari panjang jalan 2.752 km, kemudian 31% kondisi sedang dan sekitar 24% kondisi rusak berat dan ringan.

"Sementara kami tergetkan di 2014, kondisi jalan mantap di Sumut mencapai 84%. Sejak 2009, upaya mencapai 84% ini sudah kita mulai dan berlanjut saat ini. Ini tantangan serius yang saya kira harus didukung oleh semua unsur masyarakat dan pemerintah demi terciptanya jalan yang bagus untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Untuk jembatan di Sumut, pihaknya melakukan pengerjaan sepanjang 690 meter dengan nilai anggaran sekitar Rp 74 miliar tahun ini. Selain itu, pihaknya juga melakukan pekerjaan pemeliharaan jembatan sepanjang 11.600 m dengan nilai anggaran Rp 8 miliar.

Baik untuk pengerjaan peningkatan jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan, menurut Effendy dikerjakan oleh para kontraktor yang sebelumnya dipilih melalui proses tender menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ditanya soal sembilan kontraktor yang dicoret (blacklist) akibat tidak mampu menyiapkan pekerjaan sesuai kontrak di tahun anggaran 2011, Effendy menyebutkan tidak diikutkan dalam musim pekerjaan tahun ini. Bahkan untuk tahun 2013, kontaktor yang di-blaclist tersebut juga tidak diperbolehkan menggarap pekerjaan.

Soal jalan maupun jembatan, lanjut Effendy, semestinya harus dengan dukungan anggaran. Dengan total anggaran Rp 650 miliar untuk Dinas Bina Marga tahun ini, menurutnya belum signifikan untuk mewujudkan jalan mantap. "Kemarin di R-APBD kita usulkan Rp 1,2 triliun, namun yang ditetapkan di APBD hanya Rp 650 miliar," ujarnya.

Karenanya untuk tahun 2013, pihaknya sudah menyusun rencana kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun. "Ini masih rencana kita, mudah-mudahan dengan kesamaan persepsi kita mendorong terwujudnya fasilitas infrastruktur yang memadai, anggaran di 2013 bisa lebih besar lagi," tukasnya. (benny pasaribu)

..

[Andre_theRising]

Memang sekali ini GANAS KALI perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di seluruh Wilayah Sumatera Utara...mudah2n daerah Tapanuli yang selama ini menderita akhirnya bisa menikmati mulusnya jalan beraspal

[Andre_theRising]

Proyek2 ruko baru jadi di Sei Rampah, Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us

[Andre_theRising]

Proyek2 ruko baru jadi di Sei Rampah, Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai
part 2



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us

[rahul medan]

wah indomaret ini ekspansi ke penjuru sumut ya..

[Andre_theRising]

Udah banyak koq di luar kota.....di Tebing ama Siantar dan Kisaran aja sudah lebih dari 5 kalo ga salah

[abib azhar]

bener bg andre ada 7 tepatnya indomart di Kota Tebing tinggi,,
pengen sih sekelas minimal Suzuya ajla ... bisa mampir di Kota ni. gak nolak aku..

[Andre_theRising]

Sisi positif penyebaran Indomaret adalah akan banyak sekali tenaga kerja terserap...bayangkan untuk 2 shift paling tidak 8-12 pekerja bisa terserap, belum lagi supir2 dan buruh angkut supplier yang akan semakin banyak order kerja untuk mengantar barang

[Andre_theRising]

Originally Posted by abib azhar

bener bg andre ada 7 tepatnya indomart di Kota Tebing tinggi,,
pengen sih sekelas minimal Suzuya ajla ... bisa mampir di Kota ni. gak nolak aku..

Kan dah ada Ramayana yang gede
Ramayana Tebing tu lebih besar dari Ramayana Siantar loh (meski di Pematang Siantar udah cukup banyak pusat perbelanjaan seperti Siantar Plaza, Ramayana, Suzuya, dan bentar lagi bakalan ada Carrefour!!!)--> pagar sengnya udah ada, lokasi di Jalinsum dari arah Medan

[rahul medan]

Perbaikan Jalan Lintas Sumatera
(Analisa/Khairil Umri). Satu unit alat berat meratakan tanah pada badan jalan yang rusak sebelum melakukan pengaspalan di Jalan HM Yamin Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Rabu (11/7). Perbaikan jalan Lintas Sumatera ini dilakukan agar memudahkan arus lalulintas kendaraan di jalan tersebut.

[rahul medan]

Dukung MP3EI, Pelindo I Percepat Pembangunan Pelabuhan

MedanBisnis – Belawan. Untuk menyukseskan program pemerintah guna terciptanya konektivitas nasional serta terwujudnya program Masterplan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya di Koridor I Sumatera, Pelindo I Medan akan mempercepat pembangunan pelabuhan untuk mengoptimalkan Pelabuhan Belawan dan menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub pelabuhan Indonesia.
Asisten Corporate Secretary Humas Pelindo I Medan, M Eriansyah, menjelaskan, Pelindo I semakin optimis mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi Hub Port Indonesia Barat.

"Master Plan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sedang dalam proses pengesahan Menteri Perhubungan, Amdal dalam proses penyusunan dan selanjutnya akan menunggu proses perizinan konsesi. Setelah semua rampung barulah dilanjutkan dengan pembangunan dan pengoperasian," kata Eriansyah.

"Dalam Master Plan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, ada dua dermaga yang akan dibangun.

Pertama mengembangkan Terminal Curah Cair dan kedua pembangunan Terminal Peti Kemas.

Kesepakatan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung telah ditandatangani antara Pelindo I Medan dengan PTPN III dan PT Kereta Api (PT. KAI) dalam sinergi operasional.

"Terminal peti kemas yang akan dibangun di Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan untuk menjadi terminal kontainer yang diharapkan mampu menampung arus peti kemas yang melintasi Selat Malaka yang potensi lalulintas peti kemasnya mencapai 45 juta teus pertahun," jelas Eriansyah.

"Kami sangat mendukung segera terwujudnya MP3EI dalam mewujudkan Sistem Logistik Nasional dan terciptanya konektivitas nasional.

Sehingga akan mendukung peningkatan ekonomi daerah hinterland. Kami berharap proyek pembangunan terminal BICT dan Pelabuhan Kuala Tanjung dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat," kata Eriansyah lagi.(wismar simanjuntak)

..

[Aboen]

Bad news... (again)

Terhambat Lahan, Dahlan Usul KEK Sei Mangke Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara masih tersendat akibat masalah lahan. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan blak-blakan menjelaskan kendala tersebut. "Saya akui lokasinya tidak terlalu ideal karena terlalu jauh. Bukan berarti tidak setuju, tapi kalau bisa mencari lokasi lain, itu akan bagus," kata Dahlan selepas Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Stasiun Gambir Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Sehingga Dahlan meminta KEK Sei Mangkei untuk memindahkan lokasi proyek ke tempat lain. Namun sampai saat ini, pemerintah belum mendapat lahan baru jika jadi direlokasi.

Sebenarnya, pemerintah juga mendapat tawaran dari Bupati Simalungun untuk memakai tanah seluas 100 ha. Dahlan pun langsung memerintahkan PTPN III sebagai penggagas proyek untuk langsung mengecek tanah tersebut. "Ternyata tanah tersebut adalah tanah negara. Jadi tidak mungkin akan menjadi kawasan industri," tambahnya.

Karena belum bisa memakai tanah baru tersebut, pihak kabupaten setempat meminta untuk tetap memakai kawasan Sei Mangkei. Ternyata, Bupati Simalungun tidak mau mengeluarkan izin di kawasan Sei Mangkei. "Masalahnya, bupati tersebut takut saat mengeluarkan izin, dia bisa dipenjara. Soalnya di situ ada isu politik, yang sekarang menjadi perjuangan tokoh setempat, khususnya untuk memisahkan diri dari Simalungun untuk menjadi kabupaten sendiri. Jadi campur aduk, ada masalah tanah, perizinan dan psikologis dan politis," katanya.

Dahlan juga menjelaskan, saat direksi PTPN III melakukan pengajuan lahan ke Bupati Simalungun, ternyata direksi lama PTPN III tidak melakukan konsultasi dengan pihak bupati. "Saya minta hubungan direksi baru dengan bupati ini dicairkan. Tapi saya tidak tahu ini berhasil atau tidak," jelasnya.

Ia mengusulkan bila lahan Sei Mangkei terus menjadi sengketa, maka pihaknya menginginkan kawasan tersebut harus dipindah. "Kalau ada pilihan lain, ya dipindahkan. Nanti Peraturan Pemerintah-nya juga harus diubah," kata Dahlan.

Sekadar catatan, Pemkab Simalungun Sumatra Utara memiliki tanggung jawab besar mempersiapkan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Pasalnya, sesuai ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei, kawasan ekonomi seluas 202,77 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas itu harus sudah siap beroperasi awal 2015.

Sesuai dengan PP yang diterbitkan 27 Februari 2012 itu, Pemkab Simalungun lah yang menetapkan badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah menerima keluhan investor yang akan menanamkan modalnya di Sei Mangkei. Dia mencontohkan investasi dari PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Menurut Hatta, niat Unilever membenamkan investasi sebesar Rp 2 triliun terhambat karena pemerintah daerah belum menyediakan lahan.

Untuk menindaklanjuti ini, Hatta mengaku telah menghubungi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho untuk menyelesaikan masalah pengadaan tanah dalam waktu satu bulan. "Jika tidak bisa saja saya pindahkan KEK-nya," kata Hatta, Senin (23/7/2012).

Menurut Hatta, pemerintah daerah harus cepat dalam menyikapi pengembangan kawasan investasi. Dia mengancam mencabut peraturan presiden yang menetapkan suatu daerah yang telah ditetapkan sebagai KEK.

Catatan saja, Oktober 2011 lalu pemerintah telah menetapkan dua KEK baru yaitu Sei mangkei, Sumatra Utara dan Tanjung Lesung di Banten. Di Sei Mangkei rencananya akan menjadi kawasan khusus untuk pengembangan industri kelapa sawit dan turunannya.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian bidang infrastruktur Lucky Eko mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan KEK baru ini cukup besar. "Sei Mangkei sekitar Rp 5,7 triliun untuk tahap pertama. Untuk Tanjung Lesung estimasinya Rp 3,8 triliun," ungkapnya beberapa waktu lalu.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...gke.Direlokasi

[Andre_theRising]

Zaman Tengku Rizal Nurdin kemarin, Simalungun sempat mo menjadi 2 bahkan 3 kabupaten, yakni Simalungun (Pem. Siantar), Simalungun Barat (ibukota Pematang Raya), dan Simalungun Timur (Perdagangan)

Nah Simalungun Timur ini sekarang masih jadi perjuangan panjang oleh banyak tokoh dan kalangan....sialnya di sini pulalah Kawasan Industri Sei Mangkei akan dibangun, tepatnya dekat calon ibukota ST yakni Perdagangan.
Karena kabupaten ini masih dalam perjuangan, makanya Bupati Simalungun agak takut sekaligus kesal dalam memproses perizinan Sei Mangkei ini....sebab akan terjadi banyak masalah administrasi bila setelah Sei Mangkei lagi konstruksi, Kabupaten Simalungun Timur malah berdiri...ceritanya panjang dan rumit, beliau takut kenak KPK

[rahul medan]

Bakrie Dapat Izin Tambang di Hutan Sumut

MedanBisnis – Jakarta. Anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan penambangan seng, timbal (timah hitam) dan mineral. Izin tersebut didapat anak usahanya, yaitu PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Herwin Hidayat, investor relation perusahaan itu mengatakan, hutan yang dimaksud terletak di Dairi, Sumatera Utara. Perseroan mendapat izin itu dari Kementerian Kehutanan pada tanggal 23 Juli 2012. Melalui siaran pers perseroan, Rabu (25/7), dia mengatakan,Dairi memiliki salah satu kadar kualitas deposit seng yang tertinggi di dunia (kadar kualitas seng dan timah hitam masing-masing 11,5% dan 6,8%), dan rencananya akan dikembangkan melalui operasi penambangan bawah tanah.

Pada saat ini salah satu perusahaan Grup Bakrie itu memiliki estimasi jumlah cadangan dan sumber daya sesuai standar JORC (joint ore reserves committee), masing-masing sebesar 11 juta ton dan 25 juta ton bijih. Sebelumnya, di bulan November 2011 lalu, DPM telah mendapatkan Izin Prinsip untuk melakukan penambangan bawah tanah untuk konsesi yang sama dari Kementerian Kehutanan. (dtf)

..

[rahul medan]

KEK Picu Perkembangan Pelabuhan Tanjung Balai

Medan, (Analisa). Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara, akan mendapat imbas positif dengan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
"Meski dalam proyek KEK (kawasan ekonomi khusus) Sei Mangkei, yang menjadi pelabuhan laut hub internasional hanya disebutkan Pelabuhan Kuala Tanjung, tetapi kalau KEK jadi, maka Pelabuhan Tanjung Balai akan dilirik pengusaha," kata pengamat ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga di Medan, Minggu (29/7).

Pelabuhan Tanjung Balai yang jaraknya dekat dan sudah dikenal pengusaha dan masyarakat Penang, Malaysia itu berpotensi menjadi pelabuhan besar setelah ada KEK Sei Mangkei.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Kota dan masyarakat Tanjung Balai sudah harus segera menyiapkan diri dengan akan semakin "hidupnya" kota itu pascaKEK Sei Mangkei.

"Pemkot dan masyarakat Tanjung Balai sudah harus mempersiapkan diri dari segala sisi dan FE (Fakultas Ekonomi) USU (Universitas Sumatera Utara) siap membantu,"kata Jhon yang Dekan FE USU itu.

Dalam kesiapan FE USU membantu Tanjung Balai dan daerah lain menyiapkan diri dengan perkembangan yang maju pesat dengan kehadiran KEK Sei Mangkei, jajaran FE USU dibawah pimpinan Jhon Tafbu melakukan pertemuan dengan pejabat dan berbagai kalangan Pemkot Tanjung Balai, Asahan dan Simalungun.

Jhon menjelaskan, dalam pertemuan dengan pejabat Simalungun, Asahan dan Tanjung Balai yang akan mendapat imbas KEK Sei Mangkei di Simalungun itu, semuanya antusias dan berharap KEK tidak batal.

Keantusiasan pejabat tiga kota/kabupaten itu diharapkan menjadi pemicu semangat Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyelesaikan semua permasalahan yang bisa menghambat KEK Sei Mangkei dan membuka mata pejabat pemerintah pusat bahwa KEK itu tidak boleh dbatalkan.

Dia menegaskan, Menko Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa atau Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak bisa begitu saja membatalkan KEK Sei Mangkei karena penetapan KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012.

"Kalau KEK yang dibuat berdasarkan Undang-Undang dan PP yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 27 Februari 2012 dibatalkan, artinya menteri itu melakukan sabotase Presiden," katanya.

Harusnya pemerintah pusat membantu permasalahan di KISM, apalagi dalam PP itu semuanya sudah jelas diatur, katanya.

Dalam PP No. 29/2012 itu juga disebutkan badan usaha melaksanakan pembangunan KEK Sei Mangkei itu sampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 bulan sejak berlakunya PP itu.

"Ini kan belum 36 bulan dan belum ada badan usaha yang jelas," katanya.

Kalau dewasa ini nyatanya belum ada badan pelaksana yang jelas, menurut dia, seharusnya pemerintah bisa melakukan atau menunjuk yang dinilai pantas seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III yang dalam PP itu sebagai badan usaha pengusul yang telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan KISM sebagai KEK.

"Kalau menyangkut RTRW, tentunya bisa dilakukan seiring dengan waktu proses meski memang harus disegerakan Pemprov Sumut. Apalagi sebenarnya yang dipermasalahkan adalah soal HGU yang merupakan hak pemerintah," katanya.

Direktur Utama PT.Pelabuhan Indonesia I, Alfred Nasser, mengakui, pengembangan pelabuhan di daerah lain seperti Kuala Tanjung tidak bisa ditawar lagi karena pelabuhan itu sangat strategis pada lintasan pelayaran kapal dagang dunia dan memiliki kedalaman yang terbentuk secara alami mencapai 16 meter.

"Pengembangan Kuala Tanjung mendesak karena Pelabuhan Belawan maupun pelabuhan lainnya termasuk Tanjung Priok sulit dikembangkan lagi," katanya.

Studi kelayakan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah rampung dilakukan oleh tim ahli dan dicanangkan pada tahap pertama akan dilaksanakan pembangunan dermaga sepanjang 1.000 meter setelah dicapainya kesepakatan di tingkat kementerian terkait selaku regulator pemegang keputusan akhir. (Ant)

..

[Andre_theRising]

TAMAN WISATA DANAU KELAPA GADING

Salah satu Taman WIsata Lokal di Kisaran yang baru saja dibangun beberapa bulan lalu, kini udah cukup ramai dikunjungi terutama jelang berbuka





Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

[rahul medan]

Perbaikan jalan di Sumut dihentikan H-5 Lebaran

Senin, 30 Juli 2012 17:57 WIB | 1101 Views


Medan (ANTARA News) - Seluruh pembangunan dan perbaikan jalan untuk memperlancar arus transportasi pada Lebaran di Sumatera Utara (Sumut) akan dihentikan pada H-5 atau lima hari menjelang hari besar itu.

"Saat ini, pembangunannya sedang digiatkan. Namun H-5 Lebaran akan dihentikan," kata Kepala Dinas Binamarga Sumut, Effendi Pohan, di Medan, Senin.

Menurut dia, pihaknya sedang memobilisasi seluruh pembangunan dan perbaikan jalan setelah adanya penandatangan kontrak pada 25 Juni 2012. Apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang bagus guna memperlancar transportasi pada Lebaran 1433 Hijriyah.

Selain rehabilitasi jalan, pihaknya juga melakukan pelebaran jalan agar mampu menampung kendaraan lebih banyak ketika mudik dan balik Lebaran, terutama di jalur lintas timur.

Sedangkan untuk di jalur lintas barat, pembangunan dan perbaikan jalannya diprioritaskan di daerah yang rawan mengalami longsor. Ada 23 titik yang kondisinya rawan longsor, katanya.

Namun, kata dia, seluruh proses pembangunan dan perbaikan jalan tersebut akan dihentikan pada lima hari menjelang Lebaran, terutama perbaikan di jalan besar. Penghentian perbaikan jalan itu dilakukan karena arus transportasi masyarakat mulai meningkat ketika mendekati hari besar keagamaan tersebut.

Secara umum, peningkatan dan pembangunan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga Sumut mencapai 102 km dengan pemeliharaan rutin sepanjang 2.203 km.

Jembatan yang mengalami pergantian sebanyak 35 unit. Sedangkan jembatan yang menjalani pemeliharaan rutin sebanyak 11,695 km.

..

[Andre_theRising]

Gedung Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut yang baru diresmikan di Kecamatan Kampung Pon, Serdang Bedagai...kecamatan yang baru berdiri dan terletak di Jalinsum sebelum Kota Tebing Tinggi



Uploaded with ImageShack.us

[rahul medan]

DPR Sarankan Dikelola Antam atau Jadi BUMN
RI Siapkan Rp 7 Triliun Rebut Inalum

MedanBisnis – Jakarta. Pemerintah mengajukan tambahan anggaran Rp 5 triliun untuk membeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada tahun 2013, sedangkan sebelumnya telah disediakan sebesar Rp 2 triliun.
"Untuk Inalum kita menganggarkan Rp 5 triliun tahun 2013, ini akan kita ajukan kepada DPR. Tahun lalu, kita sudah punya Rp 2 triliun yang ada pada anggaran APBN," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (31/7) malam.

Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun.

Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham di perusahaan itu, sedangkan sisanya sebesar 58,87% dikuasai konsorsium perusahaan Jepang (Nippon Asahan Aluminium/NAA).

Tetapi kontrak pengelolaan yang dipegang Jepang atas perusahaan itu akan berakhir pada 2013, di mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya lagi.

Agus Marto mengatakan, dalam kas Inalum, pemerintah memiliki saldo sebesar Rp 6 triliun sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 1-1,5 triliun. "Tapi kalau mau bayar langsung itu butuh Rp 7 triliun," ujarnya.

Dia mengemukakan, PT Inalum ini dari 30 tahun masa kerja sama dengan Jepang tercatat sebanyak 22 tahun selalu merugi. Untuk itu, pemerintah sangat ingin membeli perusahaan itu guna meningkatkan nilai tambah.

"Inalum itu kalau kita punya bauksit bisa diolah jadi alumina kemudian bisa jadi aluminium. Nah, 1 ton bauksit itu sebanding dengan 148 nilai tambahnya untuk aluminium. Jadi kalau bisa kita ambil kembali maka akan bagus karena akan dapat nilai tambah. Ini jatuh temponya di 2013," tandasnya.

Dukungan DPR
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengemukakan, kementeriannya meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengambil alih kepemilikan PT Inalum pasca berakhirnya Master Agreement dengan NAA pada 2013.

"Anggaran untuk pengambilalihan 58,87 persen saham Inalum dari investor asal Jepang, memang belum masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah akan meminta persetujuan DPR untuk alokasi anggarannya," katanya.

Hidayat mengatakan, sebelum berakhirnya kontrak antara PT Inalum dengan NAA, pemerintah akan melakukan investigasi serta audit teknologi. Namun, langkah yang terberat adalah menentukan pengelolaan Inalum.

"Sebelum 2013, semua ketentuan yang berlaku untuk pemutusan itu harus dikeluarkan. Kita mesti melakukan investigasi dan kita undang tim penilai dan melakukan audit teknologi serta penghitungan atas nilai buku yang ada," paparnya.

Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Airlangga Hartato, mengatakan DPR memberikan dua opsi pengelolaan Inalum pasca berakhirnya Master Agreement dengan pihak Nippon Asahan Aluminium Jepang. Selain itu, DPR mendukung kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) oleh pemerintah pusat.

"Pasca berakhirnya Master Agreement antara pihak NAA Jepang dengan PT Indonesia Asahan Aluminium, Komisi VI DPR mendukung pemerintah mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium.

Komisi VI DPR RI memberikan dua opsi kepada pemerintah pusat, yaitu menyerahkan proyek Inalum kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan mengubah status Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.

Airlangga menambahkan, apapun pilihan pemerintah mengenai pengelola Inalum pasca berakhirnya perjanjian Master Agreement dengan NAA Jepang, pemerintah diharapkan meningkatkan kapasitas produksi Inalum.

Jika saat ini kapasitas produksinya baru mencapai 250.000 ton per tahun, maka bisa dibesarkan hingga 500.000 ton per tahun.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu cara agar Inalum dapat bersaing dengan perusahaan sejenis milik swasta. "Terlebih lagi, kebutuhan domestik akan aluminium dalam empat tahun ke depan diperkirakan mencapai 400.000 ton per tahun," katanya.(dtf/ant)

..

[Aboen]

16 Destinasi Wisata Tanah Air Akan Dikembangkan

Fokus pengembangan 16 destinasi wisata yang dimaksud meliputi Medan-Toba dan sekitarnya untuk daya tarik geowisata, Kepulauan Seribu untuk bahari, Jakarta dan sekitarnya untuk budaya-pusaka, Borobudur dan sekitarnya untuk budaya-pusaka, Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya untuk ekowisata, dan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya untuk geowisata.

http://nusantara.tvonenews.tv/berita...mbangkan.tvOne