SkyscraperCity Forum banner

[MEBIDANGRO] The Upcoming Megapolitan of Medan, North Sumatera l Projects & Developments

298K views 844 replies 76 participants last post by  Gingerbread_Man 
#1 ·
See less See more
1
#2 ·
Mebidangro Peluang Bagi Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pembangunan kawasan strategis nasional Mebidangro itu justru peluang bagi Sumatera Utara untuk melakukan lompatan kemajuan koridor sektor ekonomi modern. Apalagi jika kawasan ini disinergikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Itu akan mempercepat pembangunan, khususnya sektor perekonomian. Itulah perlunya push agar terjadi percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dari kawasan Sumatera. Saya berharap Sumatera Utara segera menyambut positif dan responsif terhadap seluruh mega proyek yang direncanakan disini.

Jika konsep Mebidangro dirangkai secara baik dengan komitmen memajukan daerah-daerah terkait, maka akan memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat. Antara pemerintah daerah semestinya juga harus kompak. Bisa menyamakan persepsi dengan cara pandang yang strategis dan visioner. Kita sangat yakin momentum dapat menjadi big bang ekonomi di kawasan Sumatera. Bahkan kalau bisa dipacu untuk mengimbangi kemajuan ekonomi semenanjung Malaysia.

Ini bukan hanya kemajuan Medan dan Deliserdang saja kok. Tapi akan berdampak ke daerah-daerah yang lain di kawasan Sumut. Jadi pastinya tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Karena itulah saya harapkan adanya komitmen bersama dari seluruh kepala daerah, tingkat satu hingga tingkat dua. Untuk mensinergikan kesepahaman itu dapat dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang sudah dimulai sejak lama. Ini dapat menjadi percontohan bagi Sumut untuk skala lokal.

Jangan malu juga kalau harus mengadopsi cara negeri tetangga membangun Putra Jaya dan Cyber Jaya yang sudah terkoneksi. Sebab ini harus dikerjakan dengan cepat dan koordinasi yang baik. Saya berharap tidak ada lagi kendala dalam percepatan pembangunan di Sumut.

Peran kepala daerah sebagai kepala daerah harus mampu membawa gerbong ekonomi Sumut dengan segala potensi yang dimilikinya. Paling tidak melalui langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pergerakan aktivitas ekonomi rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan perumusan yang matang dan terencana sehingga terjadi pemerataan pembangunan hingga ke seluruh daerah. (ers/tribun-medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2011/12/07/mebidangro-peluang-bagi-sumatera-utara

Mebidangro Mulai Memperlihatkan Wujudnya


TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rencana percepatan pembangunan mega proyek Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Sumatera Utara mulai memperlihatkan wujudnya.

Bahkan untuk mewujudkan Mebidangro Visi 2027, beberapa site plan atau perencanaan bangunan pun sudah dituangkan dalam konsep yang benar-benar modern dan metropolis.

Merujuk pada data yang diperoleh www.tribun-medan.com dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, tergambar jelas sepuluh ide mega proyek yang dipersiapkan untuk mewujudkan kawasan Mebidangro Metropolitan, yaitu Pusat Kota Medan, Heritage Stasiun, CBD Polonia, Pusat Pemerintahan Binjai Timur, Kawasan Ekonomi Percut, MICE, Airport Kuala Namu, Belawan, Heritage Tembakau Deli dan TOD Stasiun.

Bahkan rancangan pembangunan kota baru di Sumut yang saat ini sedang dibahas di Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dikatakan Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis, hampir pasti akan dibangun di kawasan Percut Sei Tuan.
Pertimbangannya, jelasnya, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 yang memang menyebutkan daerah perbatasan Medan dan Deliserdang ini direncanakan menjadi kawasan ekonomi terpadu yang komplit.

Untuk itu, meski belum dipastikan 100 persen, ia sangat berharap pembangunan kota baru nantinya dilakukan di lahan HGU PTPN II, sekitar 3000 hektare.
Diketahui saat ini, perwakilan dari DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumut, Dinas Tarukim Sumut dan Bappeda Sumut sedang menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Dalam Mendukung Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.

“Saat ini mereka bersama 24 provinsi lainnya sedang membahas ini bersama Kemenpera. Kita berharap usulan pembangunan kota baru ini dilakukan di Percut Sei Tuan. Selain karena Perpres pun sudah menyebutkan lokasi ini, dalam site plan Mebidangro Metropolitan 2027 pun sudah terjabarkan perencanaan kawasan ekonomi Percut Sei Tuan,” katanya sembari memaparkan site plan Mebidangro Metropolitan 2027, ketika ditemui di kantor Bappeda Sumut, Selasa (6/12). (ers/tribun-medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2011/12/06/mebidangro-mulai-memperlihatkan-wujudnya

Kota Baru, Kawasan Segitiga Ekonomi


TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis memaparkan rangkaian mega proyek tersebut memang membuat Sumut berkembang sangat pesat.

Apalagi kebijakan tata ruang nasional menempatkan Metropolitan Mebidangro sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan fokus pengembangan kegiatan ekonomi.

Wilayah Metropolitan Mebidangro seluas 301.697 hektare diperkirakan akan dihuni oleh 5,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2029.

Hal ini akan terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke yang saat ini masih tahap perumusan. Diharapkan, pada bulan Maret 2012 Sei Mangke telah resmi menjadi KEK.

“Kita memang gencar merumuskan masalah kawasan-kawasan strategis yang akan dibangun di Sumut. Ini kawasan segitiga ekonomi. Saya percaya Sumut sebentar lagi akan tumbuh dengan pesat. Tentunya dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, mulai dari kabupaten dan kota hingga provinsi dan pusat,” jelasnya.

Setelah Metropolitan Mebidangro dan KEK Sei Mangke, maka titik terakhir yang direncanakan untuk menyempurnakan kawasan segitiga perekonomian di Sumut adalah daerah Danau Toba. Sebagai aset wisata Sumut, kawasan ini juga sedang dalam perencanaan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) menjadi pusat objek wisata.

“Perkembangan Danau Toba tampaknya semakin menggeliat. Kedepannya, sedang kita rencanakan pembangunan infrastruktur jalan dari Medan langsung ke Simalungun atau Danau Toba. Kawasan Industri dan pemukiman di Mebidangro, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, inilah yang saya sebut tadi kawasan segitiga ekonomi,” imbuh Riadil.

Jalan tol yang rencananya mempersingkat waktu ke Danau Toba hanya sekitar 1,5 jam, akan dimulai dari daerah Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa menuju ke Simalungun. (ers/www.tribun-medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2011/12/06/kota-baru-kawasan-segitiga-ekonomi
 
#3 ·
Kamis, 22 Desember 2011
PERNYATAAN AKHIR TAHUN 2011 KOSGORO 1957 SUMUT
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011
PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF (PDK) KOSGORO 1957
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hotel Garuda Plaza Medan, 21 Desember 2011
Topik : Arah dan Prospek Pembangunan MEBIDANGRO


EVALUASI :
1. Konsep Mebidangro sangat bagus untuk percepatan pembangunan, pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kawasan Mebidangro.
2. Sejumlah masalah dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan kawasan Medan – Binjai – Deliserdang – Karo (Mebidangro) :
2.1. Tidak ada konsistensi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota melaksanakan master plan Mebidangro.
2.2. Tidak ada skala prioritas Pemprov Sumatera Utara dalam pelaksanaan master plan Mebidangro. Sebagai contoh, jaringan perkeretaapian yang belum optimal, pembangunan jalan bebas hambatan Medan – Binjai dan Medan Tebingtinggi, serta infrastruktur ke Bandara Kualanamu belum dilaksanakan, tapi Pemprov Sumut sudah “mimpi” membangun kota baru di Kecamatan Percut Sei Tuan. Seharusnya, selesaikan dulu pembangunan yang sudah lama direncanakan, setelah itu fokuskan pada rencana – rencana baru yang lain.
2.3. Lemahnya koordinasi antara Pemprov Sumut dengan Pemko/Pemkab dalam perencanaan maupun pelaksanaan konsep Mebidangro. Hal ini justru melemahkan singkronisasi kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemko/Pemkab dengan rencana Pemprov membangun Mebidangro. Sebagai contoh, RUTR Mebidangro yang disusun Pemprov menetapkan Bandara Polonia tetap sebagai bandara internasional dan Pangkalan TNI-AU meskipun Bandara Kualanamu sudah beroperasi, tapi Pemko Medan mengembangkan kawasan Polonia menjadi Central Bussiness Distric (CBD).
2.4. Lemahnya koordinasi antara Pemprov Sumut dengan PTPN-II dalam perencanaan dan pengelolaan asset – asset PTPN II yang berada di kawasan Mebidangro. Padahal, dalam konsep pembangunan Mebidangro, akan banyak lahan PTPN-II yang harus dibebaskan, baik untuk pembangunan jalan, perkantoran, sarana bandara Kualanamu, pemukiman dan lain – lain. Sebagai contoh, ketika Pemprov Sumut merencanakan pembangunan Kota Baru seluas 3000 hektar di lahan milik PTPN – II di kawasan Percut Sei Tuan, ternyata pihak PTPN-II tidak tahu rencana itu. Padahal, PTPN-II juga sudah merencanakan akan membangun “Kota Sawit”, North Sumatera Palm Oil Valley (NSPOV), di areal seluas 8000 hektar yang membentang dari Percut hingga Kualanamu.
2.5. Kordinasi yang lemah, menjadikan pembangunan Mebidangro rawan konflik. Bukan hanya antara Pemprov Sumut dengan Pemkab dan Pemko, tapi yang lebih parah dengan PTPN-II. Kalau dengan Pemko dan Pemkab, boleh jadi konflik masih pada tataran penyesuaian RUTR Pemko/Pemkab dengan RUTR Mebidangro. Sedangkan konflik Pemprov – PTPN-II, tentu saja dalam perencanaan dan penguasaan areal HGU PTPN-II. Tentu saja kondisi ini sangat merugikan PTPN-II. Dalam kondisi saat ini, bukan tidak mungkin, akibat perencanaan Mebidangro yang miskordinasi, PTPN-II terancam dilikuidasi.
REKOMENDASI :
1. Pembangunan perkotaan agar memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara sektor – sektor fisik dengan lingkungan. Pemeliharaan kawasan – kawasan konservasi agar diprioritaskan, terutama di wilayah Deliserdang dan Karo. Apabila tidak ada perlindungan terhadap kawasan konservasi, maka kota Medan, Binjai dan beberapa kecamatan di utara Deliserdang seperti Sunggal, Hamparanperak, Percut Sei Tuan dan Labuhandeli akan terus menjadi korban banjir bandang. Daerah – daerah ini akan menjadi “kota kebanjiran”.
2. Perlu pengkajian dan penataan kembali pembangunan sistem drainase, rumah toko (ruko) dan tempat – tempat pembuangan sampah di kawasan Mebidangro. Pembangunan ruko yang tidak terkendali, berdampak pada lemahnya daya dukung lingkungan. Ruko – ruko yang menjamur dan telah menutup badan parit (drainase) di hampir semua kawasan, membuat pemeliharan parit – parit itu semakin sulit sehingga banjir di kawasan perkotaan tidak bisa terelakkan. Selain itu, aliran – alisan sungai juga harus dijaga agar tidak menjadi “tong sampah besar”.
3. Perlu koordinasi dan sosialisasi baik antara Pemprov Sumut – Pemko/Pemkab – PTPN II maupun antara pemerintah dengan lembaga – lembaga sosial. Koordinasi dan sosialisasi ini sangat penting. Selain bisa menghindari tumpang tindih kebijakan, juga akan menyiapkan masyarakat secara mental menerima modernisasi di kawasan Mebidangro. Jangan sampai terjadi, pemerintah menyiapkan fasilitas – fasilitas modern, tapi mental warganya masih ndeso, tidak siap menerima proses modernisasi.
4. Pemerintah agar segera membangun jalan bebas hambatan Medan – Binjai dan Medan – Tebingtinggi, menyelesaikan dan mengoperasikan Bandara Kualanamu beserta infrastuktur pendukungnya. Pemerintah juga perlu segera mempertegas peruntukan kawasan Bandara Polonia (internasional dan militer), sehingga tidak terjadi tumpang tindih penetapan peruntukan kawasan itu, tetap sebagai bandara atau menjadi pusat bisnis.
http://solidaritas57sumut.blogspot.com/2011/12/pernyataan-akhir-tahun-2011-kosgoro.html
 
#5 ·
^^
oh itu yg thread yg ada masterplan CBD Polonia bro Unyu, waduh gw lupa. ttp judulnya hanya Mebidang bkn Mebidangro. Harusnya gw confirm ke TS nya dan Momod agar judulnya di edit dan threadnya di move ke sini aja ya.. Soalnya gw berpatokan pada thread yg sama tuk surabaya, makassar dan bandung yg letaknya juga di P&D
 
#6 ·
REHDA M’sia Prakarsai Pertemuan Pimpinan Asosiasi Real Estate Asia

Medan, (Analisa). REHDA (Real Estate and Housing Developers Association) Malaysia memprakarsai suatu pertemuan pimpinan asosiasi pengembang real estate regional Asia yang dinamai Regional Real Estate Developers’ Association Meeting yang berlangsung di One World Hotel, Kuala Lumpur Sabtu (14/1) lalu.

Siaran pers yang diterima Analisa, Kamis (19/1) via email dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI (Real Estat indonesia), Rusmin Lawin, menyebutkan, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyusun suatu platform bersama dalam rangka menyamakan visi, berbagi pengalaman, memperluas networking serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah di negara-negara Asia guna mengatasi berbagai persoalan pembangunan perumahan, seperti kendala dalam pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pembangunan yang berwawasan lingkungan, keterbatasan sumber dana dalam pembiayaan pembangunan perumahan murah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pertemuan berikutnya akan berlangsung di Medan, akhir April 2012, Rusmin menambahkan, sengaja dirinya mengajukan diri sebagai tuan rumah pada pertemuan berikutnya sebagai upaya REI dalam mempromosikan potensi investasi di bidang real estate di Sumatera Utara, terutama di wilayah Mebidangro yang cukup besar angka backlog-nya.(rel/kts

read more..
 
#7 ·
Headline Hari ini Pkl. 07:03 WIB
Kini, Tembung Tujuan Investasi Para Pemilik Uang


MedanBisnis – Medan. KALAU ingin mencatat kawasan yang kini terus berkembang di daerah ini, Tembung tak boleh terlupakan. Ini adalah daerah pinggiran yang dahulu dikenal sebagai kawasan perkebunan, tapi kini secara perlahan bermetamorfosis menjadi daerah yang padat. Bukan hanya oleh kepadatan penduduknya, kawasan ini juga disebut menjadi salah satu tempat berkembangnya para pemilik uang baru di daerah ini.
Secara administratif, kawasan masuk kedalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang dengan sebuah jembatan yang populer disebut "titi jodoh" sebagai pemisah dengan wilayah Kota Medan. Hanya saja masyarakat luas lebih akrab melafazkan daerah ini dengan nama Tembung.

Tentang geliat perekonomiannya, catatan angka pertumbuhan industri di kawasan ini, menurut Camat Percut Sei Tuan Darwin Zein, terbilang cukup pesat. Tercatat, dari data statistik Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2011 disebutkan sedikitnya ada 622 industri skala besar, sedang, kecil, dan kerajinan yang bernaung di Percut Sei Tuan. Dari jumlah ini, sekitar 66 persen merupakan industri kerajinan rumah tangga, 10 persen industri skala besar, sedangkan selebihnya industri skala menengah dan kecil.

"Lahan masih luas, tenaga kerjanya tersedia, apalagi izinnya tak terlalu berbelit disini," tuturnya. Dari sini, sektor pendapatan negara dari penerimaan PBB (Pajak Bumi Bangunan) menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan PBB dari kecamatan ini sebesar Rp 13.123.870.693 kemudian naik jadi Rp 16.026.710.057 pada tahun 2011.

read more..
 
#10 ·
sebenarnya gk jauh2 amatlah. Medan Brastagi aj jaraknya cuma 60km. Malah klo malam dr panatapan brastagi jika cuaca cerah tanpa kabut bisa liat lampu2 kota Medan nun jauh 60km ke bawah sono. Mgkn krn karo adalah pegunungan, jalannya berkelok kelok dan mendaki itu yg membuat kesan jauh..
dufannya Medan spti mikie holiday dan sibolangit green hill park ada di sana, dan tempat liburan warga Medan saat weekend juga di sana
 
#13 ·
6 Kawasan Strategis di Sumut Termasuk Batubara

Keenam kawasan strategis Sumut itu adalah, Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo, terkait dengan program pembangunan jalan tol. Kemudian, Danau Toba, dan Pulau Nias. Kemudian Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Agro Palitan di daerah perbukitan yang mengutamakan penanaman holtikultura dan pertanian, terakhir kawasan Simalungun dan Batubara, ujar Riyadi Akhyar saat menyampaikan sambutan pada pertemuan kordinasi perencanaan jalan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, di kantor DPRD Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh, Kamis (16/2).

Menurut Riyadi Akhyar, kawasan Batubara yang masuk dalam program tersebut, harus disambut positif oleh Pemerintah kabupaten dan warga daerah itu. Batubara diperkirakan akan menjadi kawasan maju dan berkembang setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan program Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni Kuala Tanjung, sebagai pelabuhan internasional.

read more...http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/17/35971/6_kawasan_strategis_di_sumut_termasuk_batubara/#.Tz8C2HKhXMw
 
#14 ·
6 Kawasan Strategis di Sumut Termasuk Batubara

Keenam kawasan strategis Sumut itu adalah, Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo, terkait dengan program pembangunan jalan tol. Kemudian, Danau Toba, dan Pulau Nias. Kemudian Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Agro Palitan di daerah perbukitan yang mengutamakan penanaman holtikultura dan pertanian, terakhir kawasan Simalungun dan Batubara, ujar Riyadi Akhyar saat menyampaikan sambutan pada pertemuan kordinasi perencanaan jalan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, di kantor DPRD Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh, Kamis (16/2).

Menurut Riyadi Akhyar, kawasan Batubara yang masuk dalam program tersebut, harus disambut positif oleh Pemerintah kabupaten dan warga daerah itu. Batubara diperkirakan akan menjadi kawasan maju dan berkembang setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan program Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni Kuala Tanjung, sebagai pelabuhan internasional.

read more...http://www.analisadaily.com/news/re...egis_di_sumut_termasuk_batubara/#.Tz8C2HKhXMw
^^
Batubara emang brpotensi x bang...
ada 3 yang merajai, INALUM, MULTIMAS, BAKRIE SP....
kalau diresmikan Kawasan ekonomi khususnya.. bakal sama kyk KIM II TAMORA...

bakal lebih ramai ini JALINSUM...
tapi infrastruktur jalan di daerah serdang bedagai untuk akses ke kota medan kurang lebar, gak kayak lubuk pakam - medan...
 
#18 ·
Selain di Jakarta, akan dibangun KA bandara di Medan yang menghubungkan pusat Kota Medan ke Bandara Baru Kualanamu yang rencananya mulai dioperasikan pada awal 2013. KA Bandara Medan ini akan memiliki stasiun yang langsung berada di bandara dan menempuh jarak sepanjang 28 km dengan rute Medan-Araskabu sepanjang 22,5 km, dan rel baru 5,5 km ke terminal bandara. Pembangunan KA bandara Medan ini merupakan bagian dari revitalisasi KA di kawasan aglomerasi perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang dan Karo).

sumber
 
#21 ·
Jalur Alternatif Sepanjang 55 Kilometer Dibangun
Jalan Medan-Berastagi jadi Dua



MEDAN-Macet pada akhir pekan di jalur Medan-Berastagi sudah bukan pemandangan baru lagi. Namun, beberapa waktu ke depan, soal itu sudah mulai bisa diatasi. Satu jalan tambahan telah disiapkan. Artinya, Medan-Berastagi bisa melalui dua jalan.

Pemprovsu telah menyiapkan jalan alternatif sepanjang 55 kilometer. “Kami sadari jalan Medan-Berastagi perlu penambahan,” ungkap Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Ucapan Gatot ini terkait rencana perbaikan infrastruktur jalan di dua objek wisata, Berastagi dan Danau Toba, mulai 2012 hingga 2013. Pemprovsu pada 2012 ini memang menggagas membangun jalan alternatif sepanjang 55 km untuk Deliserdang-Berastagi. Selain itu, ada sepanjang 248,5 km jalan di seputaran Danau Toba dibangun.

Komitmen pembangunan jalan menuju kawasan pariwisata primadona Sumut disampaikan Gatot kepada Sumut Pos yang diberi kesempatan ikut dalam mobil dinasnya, Toyota Herrier, saat menjalani aktivitas kedinasan, Minggu (1/4).

“Itu baru dua, sebenarnya ada banyak lagi kawasan wisata primadona. Bahkan, bisa dikatakan dari 33 kabupaten/kota di Sumut, memiliki wilayah wisata alam yang indah,” katanya.

Gatot mengakui, selama ini kawasan pariwisata di Sumut memang masih membutuhkan sentuhan semacam penataan, sehingga para pengunjung dapat terlayani dengan baik. Untuk mewujudkannya, pihaknya memulai dari pembangunan dan peningkatan jalan.

Masih dari dalam mobil Toyota Herrier warna Hitam, Gatot memaparkan, pembangunan dan peningkatan jalan dari Deliserdang-Berastagi yang akan dibangun sepanjang 55 km memiliki lebar 3,5 meter dan status jalannya merupakan jalan kabupaten dan sudah ada sejak tahun 1980-an. Hanya saja, sekarang ini kondisinya rusak.

Politisi PKS itu juga menyatakan, jalan yang berada persis di Kabupaten Deliserdang dan Karo itu, bisa ditempuh dari perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang yakni melalui Medan Tuntungan masuk ke Kutalimbaru dan Simpang Sambailin 2 tujuannya tepat di Berastagi.
“Sehingga, tidak ada kemacetan di akhir pekan seperti diketahui bersama,” ucapnya saat menuju lapangan tenis di Kebun Bunga, Medan untuk membuka Kejuaraan Nasional Tenis Gubsu Cup 2012.

Ayah lima anak ini juga mengatakan, untuk membangun jalan sepanjang 55 km Medan-Deliserdang tembus ke Berastagi dibutuhkan MoU dengan dua kabupaten tersebut. Tujuannya, jalan yang semula milik kabupaten akan diambil alih Pemprovsu menjadi jalan provinsi dan lebarnya diubah menjadi 6 meter.

“Rencananya MoU dengan Deliserdang dan Karo dilakukan Mei 2012. Pembangunan jalannya dilakukan pada 2013 mendatang menggunakan dana APBD,” ujarnya.

Dia menyebutkan, langkah yang diambilnya harus melalui pembahasan dan proses yang diatur sesuai dengan aturan UU tentang jalan. Di mana, status jalan kabupaten harus ada diserahterimakan ke provinsi melalui MoU.

Setelah membuka pertandingan tenis dilanjutkan membuka kejuaraan nasional Bowling di Perisai Super Pool, Perisai Plaza di Jalan Pemuda, Medan, perbincangan kembali dilakukan. Kali ini soal Danau Toba.

Gatot memaparkan, untuk kawasan Danau Toba ada sepanjang 248,5 km jalan yang akan dibangun dan ditingkatkan. Jalan lingkar di Danau Toba itu juga memang sudah ada, hanya ada beberapa bagian yang masih terputus akibat rusak. Hal inilah yang perlu disatukan agar wisatawan bisa lebih terlayani ketika mengelilingi Danau Toba.

“Jadi pada intinya, dua tempat wisata yang sudah dikenal wisatawan dunia harus diberikan infrastruktur yang baik. Apalagi 2013 mendatang, Bandara Kualanamu sudah beroperasi, untuk mendukungnya maka Danau Toba dan Berastagi harus ditata dengan baik,” paparnya.

Selain dua kawasan itu, pada tahun 2012 jalan rusak berat di ruas Jalan Pematangsiantar-Tiga Runggu dan kawasan Pantai Barat, Simpang Durian Mulo-Batas Karo, dan Tanah Abang-Tebingtinggi segera dikerjakan pada minggu ketiga di Bulan Mei. Dia merinci, pada tahun ini khusus di Dinas Bina Marga Sumut ada anggaran sebesar Rp659 miliar, di antaranya Rp323 miliar untuk membangun jalan sepanjang 126,7 km, kemudian untuk penggantian/pembangunan jembatan sebesar Rp74 miliar, dan pemiliharaan jalan sepanjang 2.203,41 km dengan anggaran sebesar Rp143 miliar.
Lebih lanjut, sebutnya ada pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 11.695,30 meter dan anggaran yang disediakan sebesar Rp8,3 miliar. Selain itu, ada pembangunan tembok penahanan dan box culvert sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp11 miliar. Ada lagi penanggulangan longsor dan bencana alam dengan anggaran sebesar Rp12,7 miliar. Selanjutnya, ada pemeliharaan berkala jalan sepanjang 23,3 km dengan anggaran sebesar Rp46,5 miliar serta ada anggaran untuk pembebasan tanah ruas jalan tol sebesar Rp20 miliar.

“Anggaran infrastruktur itulah yang dilaksanakan untuk membangun di seluruh kawasan Sumut, dengan catatan status jalannya milik provinsi,” sebutnya.

Terpisah, Kabid Pengaturan dan Evaluasi Dinas Bina Marga Sumut, Iswayudi menyampaikan, pembangunan jalan itu tersebar di wilayah Sumut, meliputi untuk kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur. Semua itu untuk mendukung program Pemerintah Pusat, yakni kawasan industri Sei Mangkei dan Bandara Kualanamu.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Ir Riadil Akhir Lubis menegaskan, untuk menindak lanjuti pembukaan jalan alternative Medan-Berastagi dan jalan Ringroad di Danau Toba. Segera dilaksanakan MoU dengan kabupaten/kota. “Kami akan koordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk teknis MoU, setelah itu kami lakukan secepatnya,” ujarnya. (ril)
..
 
#22 ·
ini nih konsep perkembangan Megapolitan Medan yang diarahkan ke pinggirannya. Kota Satelit Medan dgn konsep waterfront city menghadap ke Selat Malaka




Agung Cemara Realty
Kawasan Ekonomi - Deli Serdang


Tujuan

Kawasan Ekonomi Deli Serdang berencana melakukan investasi jangka panjang untuk membangun suatu pusat kawasan perekonomian terdapu yang nantinya merupakan suatu kawasan mandiri dengan pembanguanan infrastruktur jalan, jembatan dan dermaga, kawasan industri, kawasan pertokoan dan perkantoran yang dilengkapi dengan saran sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah.

Latar Belakang

Mensukseskan program pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6%
Peningkatan investasi swasta
peningkatan eksport
Ditetapkannya Sumatera Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kajian dan Studi kelayakan KEK Dsn paluh merbau Ds Tnajung rejo kecamatan percut sei tuan kabupaten Deli Serdang

Luas


Luas Areal yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ekonomi ini adalah seluas +/- 2000HA
 
#36 ·
ini nih konsep perkembangan Megapolitan Medan yang diarahkan ke pinggirannya. Kota Satelit Medan dgn konsep waterfront city menghadap ke Selat Malaka

FYI, ini gambar Tianjin Eco City

Yang post foto ini di thread SEA bisa tolong di remove, sebelum bikin malu dikira klaim-klaim proyek orang. Nanti kita dibilang ikut-ikutan kaya negara sebelah yang suka klaim. Hehe

Cheers :cheers:
 
#23 ·
Bentuk Pengelolaan Sampah Regional di Mebidangro

PENGELOLAAN sampah di kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) menjadi perhatian pemerintah agar percepatan pembangunan di empat daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 20111 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dapat terlaksana dengan baik.

Ungkapan ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi di Medan, Senin (2/4). Menurut dia, dirinya sebagai keynote speaker dalam diskusi panel yang diadakan Pusera bersama Universitas HKBP Nomensen (UHN) pada 30 Maret 2012 disampaikan pentingnya pengelolaan sampah empat daerah tersebut.

Hadir dalam pertemuan ini Direktur Pusera yang juga mantan Sekdaprovsu Dr RE Nainggolan, Anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MM, pengurus REI Sumut Raya Timbul, pengurus Kadin Sumut H Hutabarat, pimpinan UHN, perwakilan Bappeda Medan, Deli Serdang dan undangan lain.

Selain masalah sampah, pertemuan ini juga mengkaji masalah krisis air bersih, pengelolaan lingkungan, keberadaan infrastruktur Bandara Polonia dan Kualanamu, masalah pertanahan, perizinan usaha peternakan dan masalah lain di kawasan Mebidangro. ‘’Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 20111 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro akan menambah jumlah kota baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumut. Karenanya Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah regional harus diatur sehingga dapat memberi pelayanan penataan sampah yang lebih baik di empat kabupaten mapun kota tadi,’’ sebut Riadil.

Dari penelitian yang dilaksanakannya, Riadil menyebut angka tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah setempat. ‘’Tingkat pelayanan sampah di Medan baru 74 persen, Deli Serdang terutama di Lubukpakam baru 11 persen dan Binjai mencapai 80 persen,’’ kata Riadil mencontohkan.

Ia mengingatkan empat daerah untuk dapat bekerja sama dalam pengelolaan sampah secara regional sehingga tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan kawasan Mebidangro. ‘’Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih diperlukan kerjasama regional dalam kelola sampah,’’ katanya.
Pengelolaan lingkungan yang baik, lanjut Riadil, dibutuhkan dalam menjaga ketersediaan air bersih di Medan yang pada tahun 2015 bakal terjadi krisis air bersih di Medan. ‘’Tingkat layanan air bersih PDAM Tirtanadi baru terealisasi menjangkau 35 persen warga. Padahal idealnya sebagai sebuah perkotaan, layanan air bersih ini sudah mencapai 80 persen,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Kepala Bappeda Sumut mengeluarkan ide agar air Danau Toba dapat dialirkan ke Medan melalui pipanisasi dari Parapat ke Medan meski membutuhkan biaya yang mahal. Ia menyayangkan air Danau Toba hanya dipakai menggerakan mesin pembangkit listrik dan dibuang ke Sungai Asahan. (dmp)
..
 
#24 ·
Perpres Mebidangro Butuh Judicial Review

Medan, (Analisa). Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro) dinilai cukup bagus dan patut disyukuri karena dapat mempercepat perbaikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tapi di satu sisi dalam Perpres RI No 62 Tahun 2011 terdapat hal-hal yang diduga merugikan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota meliputi Mebidangro diharapkan melakukan judicial review terhadap beberapa pasal pada Perpres tersebut.

Harapan tersebut terungkap dalam acara diskusi panel yang digelar Pusat Studi Ekonomi Rakyat (PUSERA) bekerjasama dengan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Jumat (30/3) di ruang perpustakaan UHN, Medan. Diskusi panel yang dihadiri para pakar, akademisi, Kepala Bappeda kabupaten/kota di Mebidangro tersebut dibuka Direktur Pusera Dr RE Nainggolan, MM, mantan Kepala Bappeda Sumut ini berharap dari diskusi panel itu muncul ide dan gagasan untuk mempercepat pembangunan Mebidangro sesuai Perpres No 62/2011.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provsu Ir H Riadil Akhir Lubis, Msi, tampil sebagai keynote speaker dalam diskusi panel tersebut menyatakan ini baru pertama kali Perpres No 62/2011 dibahas dan didiskusikan. Pembanding mewakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Henri Hutabarat, mewakili Real Estate Indonesia (REI) Sumut Raya Timbul Manurung, anggota DPD RI dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Parlindungan Purba.

Dalam diskusi panel terungkap bahwa ada bebarapa pasal di RTRKW Mebidangro terkesan merugikan dan bertentangan dengan RTRKW kabupaten/kota antara lain, untuk Kota Medan tentang pembangunan central bisnis distric (CBD) di Polonia. Sesuai RTRKW Mebidangro, Bandara Polonia Medan masih tetap dipergunakan.

Menurut Raya Timbul Manurung dampak atau kerugian yang dialami Perpres No 62/2011 tentang RTRKW Mebidangro antara lain terjadi pembatasan pembangunan gedung tinggi di Kota Medan, tidak diperbolehkan merubah fungsi lahan sekitar kawasan Bandara Polonia Medan. Peruntukan lahan di Mebidangro harus sesuai pasal 145 Perpres No 62. Kemudian pada pasal 146 disebutkan tidak diperbolehkan merubah peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Perpres.

"Mengingat beberapa pasal tersebut merugikan daerah di Mebidangro, maka bisa dilakukan judicial review oleh individu yang dirugikan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum dan classaction. Harus segera dilakukan gugatan, karena tenggat waktu melakukan gugatan tanggal 5 Mei 2012," tegas Raya Timbul Manurung. Mewakili Bappeda Medan, Susi, mengatakan Pemko Medan merasa dirugikan dengan beberapa pasal di Perpres No 62/2011 itu. Padahal, katanya, Pemko Medan sudah berjuang agar Bandara Polonia Medan dipindahkan ke Kuala Namu dan program pembangunan CBD sudah ditetapkan pada RTRW Kota Medan.

Menurut Kepala bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis, yang menyarankan agar segera membentuk lembaga Mebidangro agar bisa mensinkronkan program pembangunan di Mebidangro sesuai dengan Perpres No 62/2011, pengoperasian Bandara Polonia dan Pangkalan TNI AU bisa ditinjau kembali. Waktu peninjauan bertahap selama lima tahun hingga 20 tahun. Bahkan TNI AU saat ini sedang mencari lahan di Langkat dan Deliserdang. Dikatakan bahwa banyak program di Mebidangro yang belum jalan seperti pembangunan transportasi massal, proporsional infrastruktur jalan, tingkat pelayanan jalan, pelayanan air bersih dan lainnya. (js)
..
 
#30 ·
Selasa, 08 Mei 2012 , 08:15:00
Pusat Pemerintahan Akan Pindah ke Pinggiran

BINJAI-
Penyatuan wilayah Mebidangro (Medan-Binjai Deliserdang-Karo) terus digagas Pemko Binjai. Guna mendekatkan diri ke wilayah tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bakal memindahkan pusat pemerintahannya di Kecamatan Binjai Timur yang berbatasan langsung dengan Deliserdang dan Kota Medan. Wilayah yang bakal digunakan yaitu lahan eks PTPN2 Sei Semayang seluas 120 hektar.

Lahan tersebut dirancang sebagai pusat pemerintah yang baru menggantikan sejumlah kantor pemerintah lama yang tersebar di Kecamatan Binjai Kota, Binjai Utara, dan Binjai Barat.

Dalam draf rancangan pembangunan komplek kantor pemerintah di Binjai Timur itu, juga bakal dibangun terminal angkutan kota, hutan kota, taman dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Saat ini, Pemko Binjai sudah melakukan studi dan pemetaan wilayah terkait lahan yang bakal dijadikan komplek pemerintahan tersebut. "Kita sudah lakukan studi kelayakan dan pemetaan di lokasi eks PTPN2 yang bakal dijadikan komplek pemerintahan itu," ujar Kepala Bappeda Binjai melalui Kasi Perencanaan dan Tata Ruang Zulfan, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/5).

Lebih jauh Zulfan menjelaskan, rencana pemindahan kantor pusat pemerintah dari Binjai Kota ke Binjai Timur, sudah sejak lama dicanangkan. Namun, masih terkendala pelepasan lahan karena masih dalam HGU. "Rencana ini sudah mulai dirancang sejak 1995, tapi belum bias terealisasi karena lahan masih berstatus HGU," ujarnya.

Dan sekarang, lanjutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian BUMN, belum melepaskan wilayah eks HGU PTPN2 Sei Semayang itu, sehingga pembangunannya belum bisa di anggarkan. "Kita masih mengharapkan pemerintah pusat segera melepaskan areal yang kita mintakan itu, sehingga bisa langsung kita rancanganggaran yang bakal dikucurkan untuk pembangunan komplek pemerintahan itu," bebernya.

Tapi sejauh ini, sambungnya, belum ada keputusan pemerintah pusat terkait pelepasan wilayah eks PTPN2 itu ke Pemko Binjai. Pun begitu, semua rancangan atau gagasan yang bakal dibuat sudah disiapkan. "Rancangan pembangunnya sudah kita siapkan, tinggal menunggu pelepasan lahan saja," urai Zulfan.

Menurutnya, pemindahan kantor pemerintahan ke Binjai Timur itu, merupakan bentuk penghematan dan evisiensi waktu bagi masyarakat yang ingin berurusan ke Pemko Binjai. Karena, dengan disatukannya sejumlah kantor pemerintahan di suatu lokasi, lebih memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. "Tidak seperti saat ini, kantor-kantor SKPD terpisah di lima kecamatan di Kota Binjai, sehingga menyulitkan dan memperlambat segala pengurusan," jelasnya.

Jadi, sambungnya, dengan pindahnya pusat pemerintahan di suatu wilayah, masyarakat bisa dengan mudah mendatangi kantor yang ingin disambanginya plus kemudahan pula bagi pegawai pemerintah Kota Binjai untuk berurusan ke Kota Medan dan Deliserdang, karena berbatasan langsung dengan kedua wilayah tersebut. "Jadi dua kemudahan yang bisa dicapai dari perencanaan pemindahan pusat pemerintahan ini," tuturnya.

Sejauh ini, Pemko Binjai sudah mengajukan rancanangan pembangunan pusat pemerintahan itu ke Mendagri sebagai syarat pelepasan areal eks PTPN2. "Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan Kemendagri terkait usulan itu," sebutnya.

Dikatakannya pula, dengan adanya perluasan wilayah ini, diharapkan dapat mengurai kepadatan Kota Binjai. "Tujuan utamanya untuk memudahkan masyarakat dan mengurai kepadatan wilayah, karena saat ini jalan-jalan utama di pusat Kota Binjai cukup padat dan menyulit pengendara," tegasnya.

Terkait kabar bakal dijualnya eks kantor Pemko Binjai dan sejumlah kantor lainnya, Zulfan tak menampik kabar tersebut. "Memang kabarnya ada, tapi saya rasa tidak seperti kabar yang merebak itu, karena itukan asset pemerintah," katanya. (ndi)
..
 
#32 ·
iya.. lagian klo pusat pemerintahan kota binjai dipindahkan ke sisi yg berbatasan dengan kota medan apa gk makin membuat kemacetan jalur medan binjai semakin parah.. secara jaln tol medan binjai aj masih belum terealisasi
 
#33 · (Edited)
Gapapa, daerah itu kalau diamati secara keseluruhan emang masih sangat jarang penduduk, namanya juga eks lahan perkebunan. Saya udah beberapa kali menjelajah daerah Kelambir Lima, Hamparan Perak, Sei Semayang, Diski, dan Tandem yang berbatasan langsung dengan Binjai dan memang masih amat banyak sekali lahan kosong baik yang belum digunakan maupun eks lahan perkebunan.
Dan based on article di atas, saya kira lokasi pusat pemerintahan baru itu letaknya tidak dekat (meski juga tidak jauh) dari existing Jalinsum Medan - Binjai sekarang, lebih tepat disebut berlokasi di Jalan Lingkar Timur Binjai

Infrastruktur sudah didukung Jalan Lingkar Timur Binjai yang telah diaspal mulus 2 jalur @ 2 lajur sepanjang kurang lebih 7 km. Dan dari desain Tol Medan - Binjai yang pernah kulihat, Gerbang Tol Binjai kelak akan berdekatan dengan lokasi ini...

Sepanjang jalan lingkar itu sendiri nyaris masih kosong dan bila pusat pemerintahan dipindahkan ke situ, akan membuka pusat perekonomian baru di daerah Kota Binjai, dimana yang sekarang cukup padat dan ramai/ Dari jalan lingkar itu pula, kendaraan bisa memotong langsung dari perbatasan Binjai - Medan terus ke Jalinsum Tandem Hilir (Deli Serdang) yang berdekatan dengan perbatasan Kecamatan Stabat (Langkat)

Rasanya ide Binjai untuk mengembangkan dirinya sebagai concept-designed city perlu didukung :applause:
 
Top