daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Indonesia Skyscrapers Forum > The Pictures of Indonesia > Sumatra Island



Reply

 
Thread Tools
Old June 27th, 2012, 01:29 PM   #141
jendry
jendriuno@blogspot.com
 
jendry's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Riau Raya
Posts: 9,966
Likes (Received): 135

bukan melarang berdagan sebenaranya, bisa di simak dari kasus yang sudah - sudah,

lebih ke masalah lokasi berjualan..


dulu pemko merekomendasi labuai city walk samping mtq itu untuk mereka berjualan, tapi akhirnya kembali lagi ke pinggir jalan dan tempat remang.

kemudian di kasih tempat lagi di pujasera arifin ahmad di tolak lagi..


memeng mereka kasihan, tapi lihat juga yang membekingi mereka, mereka berjualan di modali oleh oknum tertentu.

dulu juga terjadi di jembatan siak III. dimana pedagang itu di suplai barang dagangannya oleh seorang oknum, kemudian mereka yang di suruh berjualan.

mafia seperti ini gak asing lagi di pekanbaru..

kalau gak di tindak ya bakal seperti itu juga kerena pedagang itu merasa nyaman karena ada yang membekingi mereka..


sudah berkali kali di lakukan mediasi, di kasih batas waktu dll,akhirnya kembali lagi..


di satu sisi kita harus melihat kebijakan pemerintah juga, dan kenyamanan masyarakat juga. mereka berjualan bukan hanya sekedar berjualan tetapi juga menyediakan 'tempat mesum' bisa di lihat langsung ke lokasi..

di satu sisi kita melihat ekonominya di satu sisi harus kita lihat juga dampak sosial masyarakatnya...
siapa sih yang tidak protes ada tempat mesum di daerahnya...

jondul saja yang pernah di bekingi anggota dewan juga akhirnya di hancurkan juga.

sekali lagi jangan kita hanya melihat sisi mereka masyarakat bawah atau pendatangnya saja, tapi lihat juga sisi tata tertibnya..
selama itu di taati tidak ada hak pemerintah untuk melarang...


intinya di mana daerah di pijak di situ langit di junjung, dalam hal ini di daerah ini tinggal ya ikuti aturan yang berlaku, aturan itu berlaku bukan kepada pendatang saja tapi juga masyarakat setempat tak luput dari itu
__________________


YangSelalu Baru YaPekanbaru'

Last edited by jendry; June 27th, 2012 at 01:37 PM.
jendry no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old June 27th, 2012, 04:46 PM   #142
Kris18
Registered User
 
Kris18's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Jakarta & RIAU
Posts: 3,800
Likes (Received): 37

Betul sekali. Saya paling tidak suka dengan mode tempat berjualan jagung di belakang ex-purna MTQ itu, apa maksudnya coba para pedagang itu kompak bikin pagar dari pot2 tanaman yang rimbun disetiap lapaknya supaya orang2 yang didalamnya ga terlihat sedang melakukan apa??? banyak tuh, mana ga ada penerangan pula. Belum lagi yaa dibelakang-belakang gedung idrus tintin itu.

Malu sekali lah kita orang Pekanbaru , apabila sebuah tempat yang pernah mejadi perhelatan akbar lomba baca kitab suci Al-Quran malah pada akhirnya menjadi semacam stereotype negatif bagi masyarakat, malu juga kita sama orang-orang dari luar Pekanbaru. Bongkar saja lah, dan pemerintah juga menyediakan solusi bagi para pedagang tersebut.

Sekalian juga kalau perlu diamankan juga tempat-tempat seperti taman pancing alam mayang, malu kita baca disalah satu forum tetangga masa Pekanbaru unik dengan istilah "kereta goyang" ditempat itu, termasuk juga kawasan sekitar ex-purna MTQ itu.
__________________
Bekerja keras akan menghasilkan pencapaian. Sedangkan berkata-kata dan berdalil sana sini akan menghasilkan alasan.

mari lanjutkan pembangunan !
Kris18 no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 06:55 PM   #143
CrazyForID
Registered User
 
CrazyForID's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: lost in nowhere
Posts: 6,189
Likes (Received): 634

Quote:
Originally Posted by andry.mulyono View Post
Dari pengalaman malahan pendatang jauh lebih giat bekrja dibandingkan penduduk asli. Kenapa? Karena yg mereka inginkan di kota yg baru tersebut adalah kehifupan yg lebih layak, sehingga mereka akan sangat hiat bekerja, melihat potensi ekonomi. Dan ujung2nya juga akan membangun ekonomi daerah tersebut. Filosofi ini pernah saya dengarkan dari seorang LEW KUAN YEW, pembangun SINGAPURA yg hampir 80% penduduk nya (sampai sekarang juga) adalah pendatang
nope. salah besar
Lee Kuan Yew tidak menerima sembarang pendatang. dia hanya menerima pendatang yang punya prospek dan tujuan yang jelas di Singapura.
jika prospek dan tujuan si pendatang tidak jelas, apalagi sampai merusak regulasi, saya jamin si pendatang itu bakalan langsung dideportasi (sampai sekarang singapura juga menggunakan policy yang sama dalam menerima imigran)

__________________
do not pity the dead. Pity the living
CrazyForID no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 07:02 PM   #144
andry.mulyono
BANNED
 
Join Date: Jun 2010
Location: Jakarta
Posts: 1,448
Likes (Received): 216

Quote:
Originally Posted by jendry
bukan melarang berdagan sebenaranya, bisa di simak dari kasus yang sudah - sudah,

lebih ke masalah lokasi berjualan..

dulu pemko merekomendasi labuai city walk samping mtq itu untuk mereka berjualan, tapi akhirnya kembali lagi ke pinggir jalan dan tempat remang.

kemudian di kasih tempat lagi di pujasera arifin ahmad di tolak lagi..

memeng mereka kasihan, tapi lihat juga yang membekingi mereka, mereka berjualan di modali oleh oknum tertentu.

dulu juga terjadi di jembatan siak III. dimana pedagang itu di suplai barang dagangannya oleh seorang oknum, kemudian mereka yang di suruh berjualan.

mafia seperti ini gak asing lagi di pekanbaru..

kalau gak di tindak ya bakal seperti itu juga kerena pedagang itu merasa nyaman karena ada yang membekingi mereka..

sudah berkali kali di lakukan mediasi, di kasih batas waktu dll,akhirnya kembali lagi..

di satu sisi kita harus melihat kebijakan pemerintah juga, dan kenyamanan masyarakat juga. mereka berjualan bukan hanya sekedar berjualan tetapi juga menyediakan 'tempat mesum' bisa di lihat langsung ke lokasi..

di satu sisi kita melihat ekonominya di satu sisi harus kita lihat juga dampak sosial masyarakatnya...
siapa sih yang tidak protes ada tempat mesum di daerahnya...

jondul saja yang pernah di bekingi anggota dewan juga akhirnya di hancurkan juga.

sekali lagi jangan kita hanya melihat sisi mereka masyarakat bawah atau pendatangnya saja, tapi lihat juga sisi tata tertibnya..
selama itu di taati tidak ada hak pemerintah untuk melarang...

intinya di mana daerah di pijak di situ langit di junjung, dalam hal ini di daerah ini tinggal ya ikuti aturan yang berlaku, aturan itu berlaku bukan kepada pendatang saja tapi juga masyarakat setempat tak luput dari itu
I see. Kl yg itu gw ga pernah mengamat i. Krn kl k situ cuman makan jagung. G mengamat i yg dalam n aneh2. Kl emang maksiat kek gitu ya bulan kacang lupa kulit, tp maling teriak maling .

Yang lebih harus d selesaikan oleh pemkot srlain kemaksiatan d mtq:
1. Abg ato remaja yg pacaran d remang2 belakang perpustaka an
2. Beberapa pengemis yg masih ada berkeliaran d jalan2
3. Pengguna an trotoar pusat kota sebagai jalur pedestarian yg asri, bukan lahan jualan.

Semoga pemerintah tidak menyelesaikan semua mssalah sosial dengan otoriter, melainkan dicarikan solusi bersama dengan pendekatan ug cukup persuasif
andry.mulyono no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 09:09 PM   #145
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Quote:
Originally Posted by CrazyForID View Post
nope. salah besar
Lee Kuan Yew tidak menerima sembarang pendatang. dia hanya menerima pendatang yang punya prospek dan tujuan yang jelas di Singapura.
jika prospek dan tujuan si pendatang tidak jelas, apalagi sampai merusak regulasi, saya jamin si pendatang itu bakalan langsung dideportasi (sampai sekarang singapura juga menggunakan policy yang sama dalam menerima imigran)

Inilah bedanya Singapura dengan Pekanbaru. Hahaha. Singapura jelas punya Immigration Policy yang ketat, Pekanbaru boro2 punya begituan. Demographic Policy dan Population Control aja gak ada.....

Kayak dulu waktu era orba, Pulau Batam pernah punya proyek population control yang ketat. Kala itu tidak sembarng orang bisa datang ke pulau itu.

Dan di Singapura bicara soal enforcement wowwwww... Jangan tanya, masuk ke negara nya aja kita tunduk dan patuh sama peraturn negara itu, kita tandatangan di formulir Visa On Arrival. Merokok, buang sampah sembarangan, makan permen karet, kencing di sembarang tempat aja kena denda ribuan dollar. Apalagi yang menggelandang jadi PKL tidak pada tempatnya.

Tapi tidak masalah, karena orang yang datang ke sana sudah tahu resikonya datang ke sana. Nah, Pekanbaru bisa tidak punya image begini??

Aku tahu betul ketatnya Singapura ini, karena salah satu tanteku ada yang bermigrasi ke sana. Gila mau dapat status Permanent Resident aja susah banget. Boro2 mau jadi citizen... Di Pekanbaru, bikin KTP tinggal datang ke kelurahan dan kecamatan, bawa surat keterangan pindah, dan bayar aja pun orang masih susah. Yang punya kendaraan bermotor bawa dari luar kota yang mana roda2 kendaraan mereka turut andil merusak aspal kota Pekanbaru, itupun suruh tukar plat atau nomor polisi aja gk mau.
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 09:18 PM   #146
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Quote:
Originally Posted by Kris18 View Post
Betul sekali. Saya paling tidak suka dengan mode tempat berjualan jagung di belakang ex-purna MTQ itu, apa maksudnya coba para pedagang itu kompak bikin pagar dari pot2 tanaman yang rimbun disetiap lapaknya supaya orang2 yang didalamnya ga terlihat sedang melakukan apa??? banyak tuh, mana ga ada penerangan pula. Belum lagi yaa dibelakang-belakang gedung idrus tintin itu.
Ohh tidak , jadi para pedagang berbuat sampai sejauh itu menutupi lokasi mereka dengan pot tanaman rimbun??? Itu beneran ?? Kok ga ada di berita?
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 10:05 PM   #147
FeMilanisti
Registered User
 
FeMilanisti's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: pekanbaru-padang-batam
Posts: 86
Likes (Received): 0

gak benar juga kalo cuma nyalahin para pedang. pemkot seharusnya tahu & mengerti dari awaaaLL brtahun2 silam kalo berjualan di sekitaran MTQ itu sangat merusak estetika kota. tindakan tegas & solusinya pun gak ada. jika mau menata ketertiban kota, pemkot seharusnya menata dulu kinerjanya dengan benar.
FeMilanisti no está en línea   Reply With Quote
Old June 27th, 2012, 11:16 PM   #148
CrazyForID
Registered User
 
CrazyForID's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: lost in nowhere
Posts: 6,189
Likes (Received): 634

Quote:
Originally Posted by rilham2new View Post
Inilah bedanya Singapura dengan Pekanbaru. Hahaha. Singapura jelas punya Immigration Policy yang ketat, Pekanbaru boro2 punya begituan. Demographic Policy dan Population Control aja gak ada.....

Kayak dulu waktu era orba, Pulau Batam pernah punya proyek population control yang ketat. Kala itu tidak sembarng orang bisa datang ke pulau itu.

Dan di Singapura bicara soal enforcement wowwwww... Jangan tanya, masuk ke negara nya aja kita tunduk dan patuh sama peraturn negara itu, kita tandatangan di formulir Visa On Arrival. Merokok, buang sampah sembarangan, makan permen karet, kencing di sembarang tempat aja kena denda ribuan dollar. Apalagi yang menggelandang jadi PKL tidak pada tempatnya.

Tapi tidak masalah, karena orang yang datang ke sana sudah tahu resikonya datang ke sana. Nah, Pekanbaru bisa tidak punya image begini??

Aku tahu betul ketatnya Singapura ini, karena salah satu tanteku ada yang bermigrasi ke sana. Gila mau dapat status Permanent Resident aja susah banget. Boro2 mau jadi citizen... Di Pekanbaru, bikin KTP tinggal datang ke kelurahan dan kecamatan, bawa surat keterangan pindah, dan bayar aja pun orang masih susah. Yang punya kendaraan bermotor bawa dari luar kota yang mana roda2 kendaraan mereka turut andil merusak aspal kota Pekanbaru, itupun suruh tukar plat atau nomor polisi aja gk mau.
Singapur mah emang peraturan ketat banget
pengalaman pribadi, saya bahkan pernah ditegur di changi cuma karena stepping over yellow line saat mengantri di bagian imigrasi
tegurannya bahkan bukan teguran persuasif. frontal, jutek, dan yang bikin saya PASTI merhatiin yellow line saat ngantri besok besoknya (padahal masalah sepele)

Quote:
Originally Posted by FeMilanisti View Post
gak benar juga kalo cuma nyalahin para pedang. pemkot seharusnya tahu & mengerti dari awaaaLL brtahun2 silam kalo berjualan di sekitaran MTQ itu sangat merusak estetika kota. tindakan tegas & solusinya pun gak ada. jika mau menata ketertiban kota, pemkot seharusnya menata dulu kinerjanya dengan benar.
nentuin yang salah pemerintah atau orangnya ya kayak nentun mana yang duluan diciptakan, ayam atau telur ayam
__________________
do not pity the dead. Pity the living

Last edited by CrazyForID; June 27th, 2012 at 11:36 PM.
CrazyForID no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 04:44 AM   #149
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Quote:
Originally Posted by FeMilanisti View Post
gak benar juga kalo cuma nyalahin para pedang. pemkot seharusnya tahu & mengerti dari awaaaLL brtahun2 silam kalo berjualan di sekitaran MTQ itu sangat merusak estetika kota. tindakan tegas & solusinya pun gak ada. jika mau menata ketertiban kota, pemkot seharusnya menata dulu kinerjanya dengan benar.
Kebiasaan orang Indonesia pada umumnya adalah Tidak mau mengikuti peraturan dengan dalih karena pemerintah sebagai pihak yang melakukan ENFORCEMENT pun masih tidak konsisten.

Mental seperti ini yang perlu diubah. Peraturan adalah peraturan, tidak peduli ada "FLAW" di dalam sistem berjalan sekalipun.

Kalau alasan kita gak mau ikut peraturan karena kita selalu punya "EXCUSE" bahwa pemerintah selalu tidak benar.

Wahh gak akan maju-maju kalau seperti itu.


Mending begini, mekanisme untuk "Tidak Suka" pada pemerintah ditunjukkan di lokasi terpisah, ada jalurnya kok kalau tidak suka dengan pemerintah. Bisa memberi kritik melalui media dsb. Tapi di sisi lain, Pemerintah juga harus punya ENFORCEMENT, bukan berarti melempem karena dikritik "Pemerintahnya juga gak beres". INI TIDAK BENAR.

Pemerintah harus PUNYA WIBAWA, terserah deh orang mau bilang pemerintah korup atau tidak.
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 06:30 AM   #150
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Rumah Sakit Jiwa Tampan OVER KAPASITAS!!!
http://youtu.be/fL0c_shfHVA



DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU harus bertanggung jawab dan memperhatikan isu-isu seperti ini. Karena RSJ itu bukannya perlu banyakpun. Satu kota paling cuman perlu satu. Ini over-kapasitasnya cuman 50 orang... Kenapa tidak diambil tindakan bangun bangunan baru atau bagaimana gitu ... INI BUKAN SOLUSI MAHAL.

Tapi, kalau memang dasarnya tidak peduli ya gimana lah ..
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 06:42 AM   #151
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Tim SAR mencari jasad korban yang melompat dari Jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah
http://youtu.be/4c8A-lXIbBQ



Ini, Rikardo, 26 tahun, yang melompat orang ingin bunuh diri atau aksi akrobat "gone wrong" ??
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 09:17 AM   #152
andry.mulyono
BANNED
 
Join Date: Jun 2010
Location: Jakarta
Posts: 1,448
Likes (Received): 216

Quote:
Originally Posted by rilham2new

Inilah bedanya Singapura dengan Pekanbaru. Hahaha. Singapura jelas punya Immigration Policy yang ketat, Pekanbaru boro2 punya begituan. Demographic Policy dan Population Control aja gak ada.....

Kayak dulu waktu era orba, Pulau Batam pernah punya proyek population control yang ketat. Kala itu tidak sembarng orang bisa datang ke pulau itu.

Dan di Singapura bicara soal enforcement wowwwww... Jangan tanya, masuk ke negara nya aja kita tunduk dan patuh sama peraturn negara itu, kita tandatangan di formulir Visa On Arrival. Merokok, buang sampah sembarangan, makan permen karet, kencing di sembarang tempat aja kena denda ribuan dollar. Apalagi yang menggelandang jadi PKL tidak pada tempatnya.

Tapi tidak masalah, karena orang yang datang ke sana sudah tahu resikonya datang ke sana. Nah, Pekanbaru bisa tidak punya image begini??

Aku tahu betul ketatnya Singapura ini, karena salah satu tanteku ada yang bermigrasi ke sana. Gila mau dapat status Permanent Resident aja susah banget. Boro2 mau jadi citizen... Di Pekanbaru, bikin KTP tinggal datang ke kelurahan dan kecamatan, bawa surat keterangan pindah, dan bayar aja pun orang masih susah. Yang punya kendaraan bermotor bawa dari luar kota yang mana roda2 kendaraan mereka turut andil merusak aspal kota Pekanbaru, itupun suruh tukar plat atau nomor polisi aja gk mau.
Nah ini lah kekurangan pekanbaru dalam hal peraturan yang jelas. Saya mencoba membalikkan ke kasus pedagang jagung mtq. Siapakah yang salah dan cacat di mata hukum? Petugas pamong praja. Kenapa?
1 apakah ada peraturan hukum tertulis yang menjelaskan ketidak bolehan berjualan d area public space, seperti mtq?
2 pamong praja melakukan pengrusakan terhadap properti orang lain. Sangat cacat hukum

Satu2nya pasal yg bisa menjerat pedagang adalah pasal asusila.
Untung nya hal tersebut tidak naik sampai ke hukum. Ya apabila juga di sini tidak ada uang yg berbicara, saya rasa dr segi aspek hukum pedagang bisa menang.

Nah yg perlu digaris bawah i adalah penertiban pedagang kecil. Agar taat dalam melakukan pekerjaan dan peran serta pemerintah untuk mefiasi yg jelas dan benar dan bersih untuk mengatur tersebut.

Mediasi bisa dilakukan dengan cara lemah lembut (contoh jokowi solo) atau lewat peraturan pemerintah daerah sendiri yg melakukan pengaturan area jualan, ataupun yg lain, dituangkan pelanggaran dalam bentuk denda yg jelas dan bersih, tanpa ada kkn. (Contoh singapura)

Cermin area tergantung dr wibawa pemerintah? Sangat setuji. Namun wibawa seperti apa. Apabila induk nya tidak menunjukkan kewibwa an yg sejati dan tanpa ada aturan yg jelas. Ibaratnya:
Dalam keluarga, seorang anak di bawah umur menonton film porno. Sang ayah hanya marah2 tidak jelas. Apakah memberikan efek bagus? Yg ada sang anak menjadi geram tak berujung. Lain cerita bila sang ayah membekali pengertian yg benar dengan agama atau membuat peraturan hal yg boleh dilakukan sang anak dan yg tak boleh dengan hukuman yg jelas.

Sama juga dengan kasus pku, sang pemerintsh sebagai ayah dan warga sebagai anak

Maaf kl agak panjang and oot penjelasan saya. Saya mendukung apa yg di lakukan pemerintah, tp tidak suka dengan cara pemeribtah dan tindak tanduk pemerintah. Sangat otoriter, tidak memahami susah rakyat kecil, dan pemrintah yg kotor tidak bersih. Sejelek2nya pengemis pinngir jalan meminta uang dengan halal lebih bermartabat drpada pemerintah kotor yg makan uang haram.
andry.mulyono no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 09:39 AM   #153
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,378
Likes (Received): 282

Quote:
Originally Posted by andry.mulyono View Post

Satu2nya pasal yg bisa menjerat pedagang adalah pasal asusila.
Untung nya hal tersebut tidak naik sampai ke hukum. Ya apabila juga di sini tidak ada uang yg berbicara, saya rasa dr segi aspek hukum pedagang bisa menang.
Kok pasal asusila?? Kenapa harus main pasal-pasal. Ini kan levelnya bukan masalah pidana dan perdata. Kalau masalah PKL aja perlu diproses sistem peradilan repot lah pengadilan dan polisi. Belum lagi habis duit pemerintah daerah cuman untuk berperkara di pengadilan saja. Mending kalau Pedagang itu mau bawa ke pengadilan ya silahkan, kalau keberatan ya ajukan sana ke OMBUDSMAN.

Ini masalah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. Dari sudut pandang manapun kita sudah bisa lihat siapa yang tidak tertib,

Quote:
Originally Posted by andry.mulyono View Post
Nah yg perlu digaris bawah i adalah penertiban pedagang kecil. Agar taat dalam melakukan pekerjaan dan peran serta pemerintah untuk mefiasi yg jelas dan benar dan bersih untuk mengatur tersebut.

Mediasi bisa dilakukan dengan cara lemah lembut (contoh jokowi solo) atau lewat peraturan pemerintah daerah sendiri yg melakukan pengaturan area jualan, ataupun yg lain, dituangkan pelanggaran dalam bentuk denda yg jelas dan bersih, tanpa ada kkn. (Contoh singapura)

Cermin area tergantung dr wibawa pemerintah? Sangat setuji. Namun wibawa seperti apa. Apabila induk nya tidak menunjukkan kewibwa an yg sejati dan tanpa ada aturan yg jelas.
Langkah mediasi bukan tidak diambil. Tapi terlalu lama. Dan pihak2 yang kecewa sudah terlalu banyak. DEMOKRASi gak cuman melihat hak-hak pedagang itu saja. Tapi juga harus melihat masyarakat Pekanbaru lainnya yang berkeberatan dengan area tersebut menjadi lokasi pedagang jagung.

Dna jangan lupa, WIBAWA pemerintah dalam penertiban pedagang jagung di MTQ jelas SEDANG DIUJI. Karena kalau di kawasan utama lain di Pekanbaru, pedagang jagung ditertibkan kenapa MTQ mendapat "keistimewaan". Kenapa dibiarkan?? Tidak Fair untuk pedagang lain yang sudah terlanjur ditertibkan.

KONSISTENSI ini harus terus dijalankan, karena langkah yang sudah diambil pemerintah sudah terlalu jauh. Kalau ambil jalan putar, itu namanya meruntuhkan wibawa sendiri.

Bedanya "Peraturan Daerah" di Singapura, levelnya adalah Undang-undang yang punya kekuatan hukum dan "Repeated Offender" punya resiko berkasus di pengadilan. Di Pekanbaru, atau di manapun di Indonesia, PERDA gak punya "kuasa" untuk sejauh itu. Tapi kalau cuman "Penertiban" dan "Pelarangan" masa tidak boleh ???
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 09:51 AM   #154
drie
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 14,644

Quote:
Originally Posted by andry.mulyono View Post
Nah ini lah kekurangan pekanbaru dalam hal peraturan yang jelas. Saya mencoba membalikkan ke kasus pedagang jagung mtq. Siapakah yang salah dan cacat di mata hukum? Petugas pamong praja. Kenapa?
1 apakah ada peraturan hukum tertulis yang menjelaskan ketidak bolehan berjualan d area public space, seperti mtq?
2 pamong praja melakukan pengrusakan terhadap properti orang lain. Sangat cacat hukum

Silahkan Baca PERDA No 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Quote:
Satu2nya pasal yg bisa menjerat pedagang adalah pasal asusila.
Untung nya hal tersebut tidak naik sampai ke hukum. Ya apabila juga di sini tidak ada uang yg berbicara, saya rasa dr segi aspek hukum pedagang bisa menang.
Tidak, sedikitnya ada 3 aturan yang bisa menjerat Para PKL yang berada di Jl. OK. M Jamil tersebut. Silahkan Baca :

1. Dalam BAB II Tentang Tertib Taman, Jalur Hijau Taman, dan Tempat Umum, Pasal Umum di jelaskan


Uploaded with ImageShack.us

Jelas sekali dalam Posisi ini PKL sudah menyalahi aturan, tidak sedikit di antara mereka yang bertempat tinggal dan beranak pinak di Lokasi tempat mereka berjualan sekarang.

2. BAB V, tentang Tertib Usaha Tertentu, Pasal 19, ayat 1


Uploaded with ImageShack.us

Jelas, para PKL menjalankan suatu tempat usaha di lokasi yang tidak di izinkan oleh Pemerintah ( dalam hal ini walikota Pekanbaru ) yakni Tepi Jalan, Jalur Hijau, dan Tempat Umum.

3. BAB VI, tentang Tertib Susila, Pasal 24 ayat 2


Uploaded with ImageShack.us

Lokasi tempat mereka berjualan sudah di jadikan sebagai "tempat mesum", Apakah mencari Makan dengan cara ini masih bisa dikategorikan HALAL ?


Quote:
Nah yg perlu digaris bawah i adalah penertiban pedagang kecil. Agar taat dalam melakukan pekerjaan dan peran serta pemerintah untuk mefiasi yg jelas dan benar dan bersih untuk mengatur tersebut.

Mediasi bisa dilakukan dengan cara lemah lembut (contoh jokowi solo) atau lewat peraturan pemerintah daerah sendiri yg melakukan pengaturan area jualan, ataupun yg lain, dituangkan pelanggaran dalam bentuk denda yg jelas dan bersih, tanpa ada kkn. (Contoh singapura)

Cermin area tergantung dr wibawa pemerintah? Sangat setuji. Namun wibawa seperti apa. Apabila induk nya tidak menunjukkan kewibwa an yg sejati dan tanpa ada aturan yg jelas. Ibaratnya:
Dalam keluarga, seorang anak di bawah umur menonton film porno. Sang ayah hanya marah2 tidak jelas. Apakah memberikan efek bagus? Yg ada sang anak menjadi geram tak berujung. Lain cerita bila sang ayah membekali pengertian yg benar dengan agama atau membuat peraturan hal yg boleh dilakukan sang anak dan yg tak boleh dengan hukuman yg jelas.

Sama juga dengan kasus pku, sang pemerintsh sebagai ayah dan warga sebagai anak
Silahkan di cek terlebih dahulu sejarah penertiban area ini, cara apa saja yang sudah di lakukan Pemko Pekanbaru selama ini dalam menertibkan kawasan ini. Sudah santun kah cara Pemko ? Atau malah dengan cara - cara Brutal ?

Dan dari berita terakhir yang bisa di dapat ( menurut pemberitaan di Riaupos.co ) Pemko Pekanbaru "melegalkan" ( untuk kesekian kalinya ) para PKL berjualan disana, dengan syarat - syarat tertentu.

Quote:
Maaf kl agak panjang and oot penjelasan saya. Saya mendukung apa yg di lakukan pemerintah, tp tidak suka dengan cara pemeribtah dan tindak tanduk pemerintah. Sangat otoriter, tidak memahami susah rakyat kecil, dan pemrintah yg kotor tidak bersih. Sejelek2nya pengemis pinngir jalan meminta uang dengan halal lebih bermartabat drpada pemerintah kotor yg makan uang haram.
Sama saja kotornya, Toh pengemis sekarang banyak yang mengemis dengan cara membohongi Publik, dengan berpura - pura cacat, pura - pura "miskin", bawa anak kecil, memaksa pengendara memberikan mereka uang ( ada unsur pemaksaan disana ), mengganggu ketentraman orang lain, dll.
drie no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 11:06 AM   #155
andry.mulyono
BANNED
 
Join Date: Jun 2010
Location: Jakarta
Posts: 1,448
Likes (Received): 216

Quote:
Originally Posted by drie View Post
Silahkan Baca PERDA No 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Tidak, sedikitnya ada 3 aturan yang bisa menjerat Para PKL yang berada di Jl. OK. M Jamil tersebut. Silahkan Baca :
Nah sekarang seperti ini deh. apabila jelas seperti itu kenapa pemberantasan nya terlalu nanggung? sedangkan PKL yang ada di sepanjang SUDIRMAN tidak ditertibkan juga? kalo ada aturan jelas, maka pemerintah juga harus jelas dan konsisten untuk menjalankan aturan tersebut kan.

untuk pelaksana'an nya saya tidak setuju cara2 kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. karena sudah seyogya nya pemerintah melakukan sosialisasi dahulu, itu sudah menjadi hal yang harus. karena tanpa sosialisasi yang benar apapun juga yang terjadi, setelah terbongkar dalam tempo 2-3 bulan akan kembali lagi.



Quote:
Originally Posted by drie View Post
Sama saja kotornya, Toh pengemis sekarang banyak yang mengemis dengan cara membohongi Publik, dengan berpura - pura cacat, pura - pura "miskin", bawa anak kecil, memaksa pengendara memberikan mereka uang ( ada unsur pemaksaan disana ), mengganggu ketentraman orang lain, dll.
Apakah dampak dari pemerintah yang kotor ini lebih jelek dari dampak pengemis itu?
yang saya kemukakan bukan "meng-amin-i" si pengemis boleh. karena itu sudah merusak tata kota ini. TAPI, se-berpura2 nya mereka itu, lebih jauh merugikan pemerintahan yang kotor.

Saat ini saya merasa tertekan dan tertipu dalam pembayaran pajak. Jujur aja pajak yang ada di PEKANBARU jauh lebih tinggi dari pajak di area lain. dan pungli nya juga sangat tinggi sekali. kenapa saya omong tertekan dan tertipu? Pembangunan memang ada... tapi biaya nya ter-mark up tidak benar. yang ujung2nya juga menipu warga. karena pajak yang kita bayarkan tidak untuk kemajuan pembangunan, tapi unutk mengisi kantong pihak2 tertentu.

pernah saya mendapatkan proposal iklan PON untuk PEKANBARU, sudah saya hitung 3x saya dapat, angka yang di ajukan sangat fantastis. Hanya bisa mengelus dada, karena saya tidak bisa meyakinkan diri bahwa uang itu benar-benar dipakai untuk pembiaya'an PON.

Quote:
Originally Posted by rilham2new View Post
Kok pasal asusila?? Kenapa harus main pasal-pasal. Ini kan levelnya bukan masalah pidana dan perdata. Kalau masalah PKL aja perlu diproses sistem peradilan repot lah pengadilan dan polisi. Belum lagi habis duit pemerintah daerah cuman untuk berperkara di pengadilan saja. Mending kalau Pedagang itu mau bawa ke pengadilan ya silahkan, kalau keberatan ya ajukan sana ke OMBUDSMAN.
Saya hanya menyampaikan perumpama'an, bukan SARAN.

Quote:
Originally Posted by rilham2new View Post
Langkah mediasi bukan tidak diambil. Tapi terlalu lama. Dan pihak2 yang kecewa sudah terlalu banyak. DEMOKRASi gak cuman melihat hak-hak pedagang itu saja. WIBAWA pemerintah dalam penertiban pedagang jagung di MTQ jelas SEDANG DIUJI. Karena kalau di kawasan utama lain di Pekanbaru, pedagang jagung ditertibkan kenapa MTQ mendapat "keistimewaan".

KONSISTENSI ini harus terus dijalankan, karena langkah yang sudah diambil pemerintah sudah terlalu jauh. Kalau ambil jalan putar, itu namanya meruntuhkan wibawa sendiri.
nah disini yang saya permasalahkan adalah cara dari PEMERINTAH. karena apabila cara pemerintah benar dengan melakukan sosialisasi yang benar dan mediasi yang tepat contoh: WALIKOTA sendiri yang turun menemui pedagang. saya kira tidak mungkin terjadi kekecewa'an. setelah ditertibkan maka mereka kembali.

perlu adanya satu langkah di kota ini untuk melakukan penertiban keseluruhan dan memberikan efek malu untuk semua pelanggaran tata tertib dan disiplin yang dilakukan. tp yang penting SOSIALISASI.

KONSISTENSI... adalah satu kata mutlak apabila pemerintah benar2 mau melakukan perubahan. PERDA benar2 ditertibkan dan sebelumnya disosialisasikan yang benar dahulu, dengan menggandeng media lokal yang cukup berpengaruh di PEKANBARU.

ingat langkah KEPOLISIAN, yang melakukan sosialiasi 'KLIK' untuk sabuk pengaman dan 'KLIK' untuk helm bagi motor. Setelah sosialisasi dan berbagai denda, sekarang semua berjalan dengan baik.

Mengapa tidak ada SOSIALISASI yang benar PERDA tersebut, disertai aturan daerah yang jelas terhadap pelanggaran PERDA tersebut dengan denda? saya belum paham apakah pemerintah daerah bisa atau tidak melakukan hal ini (mohon pencerahan)


Quote:
Originally Posted by rilham2new View Post
Di Pekanbaru, atau di manapun di Indonesia, PERDA gak punya "kuasa" untuk sejauh itu. Tapi kalau cuman "Penertiban" dan "Pelarangan" masa tidak boleh ???
Saya bukan tidak setuju terhadap penertiban-nya. berulang kali juga di forum ini dan thread yang sama dengan topik bahasan yang agak2 mirip. setiap kali saya selalu dinilai offensive oleh anggota thread. KENAPA? karena saya tidak setuju dengan tata cara penertiban yang dilakukan oleh pemerintah....

hanya TATA CARA dan LANGKAH penertiban pemerintah yang saya tidak suka. karena sangat tidak mengindahkan warga kecil dan sangat otoriter, tanpa melakukan mediasi yang bermartabat serta cara yang tanpa kekeluarga an. apakah salah nya apabila seorang WALIKOTA yang sudah dipilih warga nya turun ke lapangan bermediasi dengan warga bawah secara kekeluarga an dan enak? apakah menurunkan wibawa WALIKOTA?

ingat itu hanya saran, jangan lah nanti saran ini ditanggap i secara minor dengan tanggapan yang negatif.

Sedih melihat pemerintahan kota ini yang otoriter dan tidak menangani kasus dengan cara yang halus serta pendekatan2 yang intensif
andry.mulyono no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 11:41 AM   #156
drie
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 14,644

Quote:
Originally Posted by andry.mulyono View Post
Nah sekarang seperti ini deh. apabila jelas seperti itu kenapa pemberantasan nya terlalu nanggung? sedangkan PKL yang ada di sepanjang SUDIRMAN tidak ditertibkan juga? kalo ada aturan jelas, maka pemerintah juga harus jelas dan konsisten untuk menjalankan aturan tersebut kan.
Di Tahun 2000 awal, Pemko Pekanbaru berhasil memindahkan PASAR ( benar - benar Pasar ) yang dibangun di atas Jalan Sudirman. Yakni pasar Pusat dari badan jalan Sudirman ke Plaza Sukaramai dan sebagaian lagi ke Pasar Pusat yang eksiting sekarang.

Baru baru ini Pemko Pekanbaru juga berhasil membasimi "pasar" yang berada di Jl. Cut Nyak Dien ( belakang Perpustakaan, dan Kantor Gubernur ), bisa dilihat sendiri saat ini lokasi tersebut sudah bisa dikatakan sangat lumayan tertib.

Dan PKL - PKL di sepanjang Sudirman itu gak sekali - dua kali kok di tertibkan, cuma yang paling bebal yah memang Pedagang Jagung ini, dan Bohong Besar kalau di katakan pemko tidak ikut menertibkan PKL - PKL lainnya di Sudirman itu.


Quote:
untuk pelaksana'an nya saya tidak setuju cara2 kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. karena sudah seyogya nya pemerintah melakukan sosialisasi dahulu, itu sudah menjadi hal yang harus. karena tanpa sosialisasi yang benar apapun juga yang terjadi, setelah terbongkar dalam tempo 2-3 bulan akan kembali lagi.
Saya tanya kembali, apakah dalam penggusuran ini Pemko Pekanbaru ( Satpol PP ) menggunakan cara - cara kekerasan ? Kalau iya dalam bentuk apa mereka melakukan kekerasan ? Apakah ada tindakan - tindakan yang bisa membahayakan atau menghilangkan nyawa orang lain disana ?

Mengenai SOSIALISASI, semenjak era Herman Abdullah, sampai era Firdaus saat ini menjabat rasanya yang namanya SOSIALISASI udah bukan hal yang baru bagi PKL - PKL di JL. OK. M. Jamil itu. PKL disana bukan PKL kemarin sore, ini PKL yang emnahun yang memang sangat susah di atur.

Dan salah besar jika dalam penggusuran tersebut tidak ada sosialisasi, Sosialisasi sudah diberikan kepada para Pedagang melalui Surat Edaran. Batas akhir mereka berdagang harsunya adalah sebelum pelaksaan hari jadi Kota Pekanbaru lalu. Tapi yang namanya bebal dikasih tau bagaimanapun tetap aja bebal.


Quote:
Apakah dampak dari pemerintah yang kotor ini lebih jelek dari dampak pengemis itu?
yang saya kemukakan bukan "meng-amin-i" si pengemis boleh. karena itu sudah merusak tata kota ini. TAPI, se-berpura2 nya mereka itu, lebih jauh merugikan pemerintahan yang kotor.

Saat ini saya merasa tertekan dan tertipu dalam pembayaran pajak. Jujur aja pajak yang ada di PEKANBARU jauh lebih tinggi dari pajak di area lain. dan pungli nya juga sangat tinggi sekali. kenapa saya omong tertekan dan tertipu? Pembangunan memang ada... tapi biaya nya ter-mark up tidak benar. yang ujung2nya juga menipu warga. karena pajak yang kita bayarkan tidak untuk kemajuan pembangunan, tapi unutk mengisi kantong pihak2 tertentu.

pernah saya mendapatkan proposal iklan PON untuk PEKANBARU, sudah saya hitung 3x saya dapat, angka yang di ajukan sangat fantastis. Hanya bisa mengelus dada, karena saya tidak bisa meyakinkan diri bahwa uang itu benar-benar dipakai untuk pembiaya'an PON.
Sudah saya kan pada postingan sebelumnya, Sama Saja anda merasa dirugikan dengan Pemerintahan yang di nilai Kotor, sedangkan banyak orang yang cuma berhenti 120 detik di Lampu merah dirugikan dengan aksi para pengemis tersebut. atau bahkan cuma hanya sebatas makan malam di area - area makan di datangi para pengemis dengan berbagai kedok. Bahkan ada yang meminta dengan Paksaan. Jadi untuk kasus ini Inti nya yah sama - sama dirugikan.
drie no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 02:12 PM   #157
jendry
jendriuno@blogspot.com
 
jendry's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Riau Raya
Posts: 9,966
Likes (Received): 135

Quote:
Originally Posted by FeMilanisti View Post
gak benar juga kalo cuma nyalahin para pedang. pemkot seharusnya tahu & mengerti dari awaaaLL brtahun2 silam kalo berjualan di sekitaran MTQ itu sangat merusak estetika kota. tindakan tegas & solusinya pun gak ada. jika mau menata ketertiban kota, pemkot seharusnya menata dulu kinerjanya dengan benar.
kinerja pemerintah yang di maksud seperti apa?

penertiban itu adalah kinerja.
__________________


YangSelalu Baru YaPekanbaru'
jendry no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 02:18 PM   #158
jendry
jendriuno@blogspot.com
 
jendry's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Riau Raya
Posts: 9,966
Likes (Received): 135

kalau nonton suara pemirsa di tv lokal banyak desakan terhadap pemerintah untuk menertibkan pedagang - pedagang yang berjualan di sembarangan tempat itu begitu juga dengan pengemis dan gelandangan.

sangat jarang yang mendukung keberadaan mereka berjualan di sembarangan tempat seperti itu.

gelandangan dan pengemis itu bukan nasib tapi penyakit..
__________________


YangSelalu Baru YaPekanbaru'
jendry no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 02:48 PM   #159
andry.mulyono
BANNED
 
Join Date: Jun 2010
Location: Jakarta
Posts: 1,448
Likes (Received): 216

Quote:
Originally Posted by jendry
kalau nonton suara pemirsa di tv lokal banyak desakan terhadap pemerintah untuk menertibkan pedagang - pedagang yang berjualan di sembarangan tempat itu begitu juga dengan pengemis dan gelandangan.

sangat jarang yang mendukung keberadaan mereka berjualan di sembarangan tempat seperti itu.

gelandangan dan pengemis itu bukan nasib tapi penyakit..
Penertiban memang kinerja. Desakan banyak sangat benar. Saya jg tidak suka dengan penfemis dan pkl yg semrawut, karena bikin kumuh. Tapi yg lebih penting bagaimana pendekatan pemerintah kepada warganya itu. Konsistensi nya. Dan bagaimana agar rakyat bawah tersebut bisa terayom i juga.

Pkl: bagaimana kearifan pemerintah mencari jurus yg lain yg memberikan efek jera atau jurus yg memberikan efek pedagang memaham i mengapa mereka harus pindah. Bukan seperti cara2 saat ini yg notabene nya hanya bertahan sementara

Sudah banyak contoh dengan cara pemerintah seperti ini tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Ada contoh dr area lain yg jarang dilakukan oleh pemerintah, tp efektif, kota solo. Tapi kenapa tidak dicontoh.

Sekali lagi yg saya tegaskan di sini: bukan penettiban nya yg d permasalahkan. Tapi cara nya yg yg sy masalahkan. Segala sesuatu yg melalui mediasi yg benar dan pemberian pengertian secara kekeluarga an pasti sangat bagus. Mana yg lebih efektif? Pembagian surat edaran ato walikota sendiri yb berinteraksi dengan warganya?

Last edited by andry.mulyono; June 28th, 2012 at 03:25 PM.
andry.mulyono no está en línea   Reply With Quote
Old June 28th, 2012, 03:14 PM   #160
andry.mulyono
BANNED
 
Join Date: Jun 2010
Location: Jakarta
Posts: 1,448
Likes (Received): 216

Quote:
Originally Posted by drie

Di Tahun 2000 awal, Pemko Pekanbaru berhasil memindahkan PASAR ( benar - benar Pasar ) yang dibangun di atas Jalan Sudirman.

Dan PKL - PKL di sepanjang Sudirman itu gak sekali - dua kali kok di tertibkan, cuma yang paling bebal yah memang Pedagang Jagung ini, dan Bohong Besar kalau di katakan pemko tidak ikut menertibkan PKL - PKL lainnya di Sudirman itu.
Saya tidak mengatakan pemerintah tidak menertibkan PKL sudirman, hanya konsistensinya saja. Ingat PKL dan pedagang karakteristik berbeda. Dan apabila lokasi eks pkl itu tidak d fungsikan ke yg lain, dan pemkot tidak konsisten, maka pkl akan kembali lg.

Quote:
Originally Posted by drie
Saya tanya kembali, apakah dalam penggusuran ini Pemko Pekanbaru ( Satpol PP ) menggunakan cara - cara kekerasan ?
Dan salah besar jika dalam penggusuran tersebut tidak ada sosialisasi, Sosialisasi sudah diberikan kepada para Pedagang melalui Surat Edaran.
Maaf apabila sampai penggusuran merusak lapak mereka jualan ya kekerasan

Dengan kt lain sosialisasinya tidak benar dong atau kurang tepat. Apabila g berhasil kan. Menurut saya sosialisasi bukan hanya surat edaran. Tp interaksi langsung warga dan walikota. Sehingga walikota mengerti keinginan warga. Dan warga memahami kepentingan kota yg d sampaikan lewat walikota maupun wakilnya. Dengan cara yg penuh kearifan.

Last edited by andry.mulyono; June 28th, 2012 at 03:26 PM.
andry.mulyono no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 12:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu