[YOGYAKARTA] Projects & Development

[Shaggy_Solo]

Originally Posted by bharadya

Hypermart is fine but Matahari? It's a big NO!!!

Please, at least something like Ciputra World Surabaya, Hypermart and Metro.

Originally Posted by jony2012

jika dilihat dari yang Solo, dimungkinkan sama yang di yogyakarta Matahari dan Hypermart yang akan mengisi mall nya.lihat saja nanti renderingnya,,,,

I Love this statement by Mr. Jony2012
Sorry Bhar, but keep praying.. It's good for your body health, too...

OOT ra nyambung! Pisss...

[DanangSuthoWijoyo]

lahan di ring road luas bgt...mentok kaliwaru...
ijin yang diminta berupa mal dan hotel...mal depan (mepet ringroad)...belakangnya hotel....hotelnya minta sekitar 20 lt....moga2 diijinkan AAU......

[bharadya]

Lahan kosong sebelah utara toko Bata, jalan Affandi Gejayan dekat pertigaan jalan Cenderawasih, sudah dipagerin seng. Bakal proyek Fave Hotel kah?

[PAYIB]

Originally Posted by DanangSuthoWijoyo

lahan di ring road luas bgt...mentok kaliwaru...
ijin yang diminta berupa mal dan hotel...mal depan (mepet ringroad)...belakangnya hotel....hotelnya minta sekitar 20 lt....moga2 diijinkan AAU......

Yup,Semoga diijinin..klo ga bisa 20 lantai 16 lantai jg gpp..biar bangunan hotelnya ga ketutup mall..
btw yg berwenang kasih ijin AAU apa dephub?

[adhianto]

tapi di papan AMDAL-nya tertulis hotel setinggi 28 meter je mas....mana yang benar nih....info dari mana kang?

[DuduArchie]

Harusnya desain Hartono Mall Jogja bisa lebih bagus & luxury dibanding yg Soba. Setidaknya ada satu mol di Jogja yg bs spektakuler desainnya, soalnya hotel-hotel di Jogja fasadnya jg banyak yg antara lumayan sampai bagus dan unik ( walau tidak highrise skalipun ). Ambarukmo Plaza dari kemasan sampai desain bangunan auranya sdh bisa mewakili kesan grande dan campuran klasik jogja - modern. Cuman tenantnya bisa potensi lebih lagi sebenernya Mungkin yg ngadopsi gaya klasik -modern Rich Mall yg di Jl. magelang ya, hotelnya soalnya sdh bergaya spt itu.

[Ampelio]

Originally Posted by PAYIB

Yup,Semoga diijinin..klo ga bisa 20 lantai 16 lantai jg gpp..biar bangunan hotelnya ga ketutup mall..
btw yg berwenang kasih ijin AAU apa dephub?

Setahu gw, ijin pendirian bangunan tetap dari pemerintah kota/kab. setempat berdasarkan peraturan yang telah disahkan (RTRW, RDTR) atau ketentuan yang berlaku (jika RTRW dan RDTR terbaru belum ada) ...pihak2 diluar pemkot/pemkab seperti Kemenhub (biasanya mewakili otoritas Bandara) atau AAU hanya sebatas memberikan surat rekomendasi.

Originally Posted by adhianto

tapi di papan AMDAL-nya tertulis hotel setinggi 28 meter je mas....mana yang benar nih....info dari mana kang?

Kalau 28 meter berarti setara bangunan 7-9 lantai

[PAYIB]

Originally Posted by Ampelio

Setahu gw, ijin pendirian bangunan tetap dari pemerintah kota/kab. setempat berdasarkan peraturan yang telah disahkan (RTRW, RDTR) atau ketentuan yang berlaku (jika RTRW dan RDTR terbaru belum ada) ...pihak2 diluar pemkot/pemkab seperti Kemenhub (biasanya mewakili otoritas Bandara) atau AAU hanya sebatas memberikan surat rekomendasi.

Berarti urusan cm sama pemkab ni..bisa diatur kayaknya..wani piro?ckckck

[DanangSuthoWijoyo]

Originally Posted by adhianto

tapi di papan AMDAL-nya tertulis hotel setinggi 28 meter je mas....mana yang benar nih....info dari mana kang?

dari temen di pemkab sleman...dan dari sosialisasi ke warga kaliwaru....katanya sih gitu.......soalnya ijinnya itu dua bangunan yang terpisah, mal dan hotel.....bener atau ga...sementara diabaikan dl aja....nunggu IMB turun

Originally Posted by Ampelio

Setahu gw, ijin pendirian bangunan tetap dari pemerintah kota/kab. setempat berdasarkan peraturan yang telah disahkan (RTRW, RDTR) atau ketentuan yang berlaku (jika RTRW dan RDTR terbaru belum ada) ...pihak2 diluar pemkot/pemkab seperti Kemenhub (biasanya mewakili otoritas Bandara) atau AAU hanya sebatas memberikan surat rekomendasi.


Kalau 28 meter berarti setara bangunan 7-9 lantai

Originally Posted by PAYIB

Berarti urusan cm sama pemkab ni..bisa diatur kayaknya..wani piro?ckckck

yup...tapi soal ketinggian bangunan...surat rekomendasi AU sangat berpengaruh....kalau AAU tdk memberi rekomendasi...ya ga mungkin bisa mbangun yang tinggi2....pemda akan mengeluarkan IMB jika sudah ada rekomendasi dari AAU...

[Ampelio]

Originally Posted by DanangSuthoWijoyo

yup...tapi soal ketinggian bangunan...surat rekomendasi AU sangat berpengaruh....kalau AAU tdk memberi rekomendasi...ya ga mungkin bisa mbangun yang tinggi2....pemda akan mengeluarkan IMB jika sudah ada rekomendasi dari AAU...

Betul sekali mas Danang
...biasanya di suatu kawasan sudah ada ketentuan atau peraturan2 bangunan-nya, jadi tiap rencana pembangunan tinggal mengikutin atau menyesuaikan dengan seperangkat aturan yg ada tsb bisa masuk atau tidak.

Nah, "surat rekomendasi" diperlukan dan akan diminta hanya jika pengembang ingin merencanakan membangun sesuatu diluar ketentuan atau aturan tsb. Misalnya ketentuan yg berlaku di kawasan atau sepanjang jalan tsb tinggi maks 5 lantai, pengembang ingin-nya 10 lantai (dengan alasan2 yang kuat tentunya)

...barulah hal ini perlu didiskusikan dan mendapat persetujuan dari pihak2 /instansi yg berwenang yg berkaitan/berkepentingan dengan kawasan tsb. misalnya kawasan KKOP (Kemenhub atau pihak bandara), skitar area pangkalan militer (Kemenhan atau Kodam), kawasan dekat industri tertentu yg berbahaya (Kemenperin), kawasan pendidikan (Kemendiknas), kawasan hutan lindung (Kemenhut) atau kawasan2 khusus lainnya. Jadi benar kalau "ijin" dari instansi2 tsb sangatlah penting dlm proses IMB, tapi meskipun mereka sudah memberi rekomendasi atau lampu hijau, keputusan final keluarnya IMB atau tidak tetap di tangan kepala daerah (bupati/walikota).

[PAYIB]

Originally Posted by DanangSuthoWijoyo

yup...tapi soal ketinggian bangunan...surat rekomendasi AU sangat berpengaruh....kalau AAU tdk memberi rekomendasi...ya ga mungkin bisa mbangun yang tinggi2....pemda akan mengeluarkan IMB jika sudah ada rekomendasi dari AAU...

AAU nya jg bisa di wani piro nih..hehe
semoga yg 28 meter adl mall nya..hotelnya 82 meter..hahaha

[Favian]

Sekedar share pengertian tentang KKOP :

PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM KKOP

KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.



Dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum BAB V Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) disebutkan bahwa :

Pasal 10

1. Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya diperlukan kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mengendalikan ketinggian benda tumbuh dan pendirian bangunan di bandar udara dan sekitarnya.

2. Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan batas-batasnya dengan koordinat yang mengacu pada bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS-84) dan batas-batas ketinggian di atas permukaan laut rata-rata (Mean Sea Level) dalam satuan meter.

3. Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara meliputi :
a. Kawasan pendekatan dan lepas landas;
b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
d. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
e. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. Kawasan di bawah permukaan transisi;
g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 11

1. Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara di tentukan berdasarkan rencana induk bandar udara.

2. Kawasan keselamatan operasi penerbangan bagi bandar udara yang belum mempunyai rencana induk bandar udara ditentukan berdasarkan panjang landasan sesuai rencana pengembangan.

Pasal 12

1. Penyelenggara bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Penyelenggara bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara kepada Bupati/Walikota dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.

3. Direktur Jenderal melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan operasi penerbangan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhadap aspek :
a. Rencana induk/rencana pengembangan bandar udara;
b. Tatanan kebandarudaraan nasional;
c. Keamanan dan keselamatan penerbangan;
d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Direktur jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 kepada Menteri selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

5. Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk tiap-tiap bandar udara ditetapkan dengan Keputusan Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Direktur Jenderal diterima secara lengkap.

6. Kawasan Keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, untuk tiap-tiap bandar udara ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur pembuatan dan persyaratan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

1. Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk



2

UNTUK SIAPA & CARA MENDAPATKAN REKOMENDASI KKOP

Yang memerlukan KKOP adalah developer besar yang ingin membangun bangunan tinggi (lebih dari 18 lantai) dan proyeknya berada di wilayah jalur penerbangan, dan biasanya dibarengi oleh izin pelampauan KLB (karena secara hitungan bisnis, developer menginginkan bangunannya lebih tinggi dari ketentuan KLB)


Developer dapat mengajukan permohonan rekomendasi KKOP kepada dinas terkait dengan bersurat seperti contoh di bawah ini...



Dengan disurveynya lokasi oleh pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi KKOP, maka tidak lama kemudian developer tersebut akan mendapatkan rekomendasi KKOP atau Surat Keterangan Ketinggian maksimal sebuah bangunan yang boleh dibangun di lokasi tersebut.

[Ampelio]

Thanks for sharing Favian worth it!

[PAYIB]

Thx a lot mbak/mas Favian..nais inpoh..
kayaknya Favian ini bukan org asing ya..di trid jogja sudah posting ratusan kali ..

[PAYIB]

Antisipasi Bandara, JJLS Kulonprogo Dibangun dari Sisi Timur


KULONPROGO, suaramerdeka.com – Agar tidak tumpang tindih dengan rencana pembangunan bandara internasional, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kulonprogo akan dimulai dari sisi timur. Dikhawatirkan, bila dibangun dari sisi barat justru akan tergeser kawasan bandara.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Budi Wibowo, sesuai hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS), rencananya investor akan membangun bandara berjarak 300 meter dari bibir pantai. Sehingga untuk lebarnya ke utara di wilayah Desa Palihan hingga Glagah dimungkinkan akan mengenai Jalan Daendels yang akan diperlebar menjadi JJLS.

Dengan pertimbangan itu, Pemkab berencana melanjutkan pembangunan JJLS dari sisi timur Kulonprogo yakni wilayah Kecamatan Galur. Beberapa waktu lalu pembangunan JJLS sebenarnya sudah dimulai dari sisi barat yakni di wilayah Desa Jangkaran, Kecamatan Temon. Namun untuk antisipasi rencana pembangunan bandara maka kelanjutan pembangunan akan dilakukan dari sisi timur Kulonprogo.

“Pembangunan bandara ada kemungkinan akan sampai utara Jalan Daendels, sehingga pembangunan JJLS akan akan dilanjutkan dari sisi timur. Karena kalau tetap dibangun dari sisi barat dan pembangunan bandara mengenai JJLS, maka JJLS yang sudah dibangun akan sia-sia, sehingga dilanjutkan dari sisi timur,” katanya.

Budi mengatakan, pembebasan tanah untuk pembangunan JJLS di Kulonprogo akan diselesaikan pada 2013. Rencananya, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana Rp 100 miliar untuk pembebasan tanah tersebut. Pembebasan tanah yang harus dilakukan untuk JJLS sepanjang 24,8 km. Sekarang yang sudah baru sekitar 2 km sehingga masih sekitar 22,8 km.

Menurutnya, JJLS di Kolonprogo mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat karena keberadaan megaproyek yang sedang dan akan dibangun di kabupaten ini. Baik megaproyek rencana pembangunan bandara internasional, industri baja, maupun pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta.

Keberadaan JJLS ini dinilai sangat vital karena akan menjadi sarana pendukung megaproyek. Dengan adanya JJLS, juga menjadi sarana penunjang aksesibilitas antar kabupaten di DIY maupun dengan wilayah Jawa Tengah di sisi selatan Pulau Jawa.

“Kalau JJLS sudah terbangun, luar biasa. Akan mendukung akses Jogja-Wates menjadi lebih cepat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kulonprogo,” katanya.

http://www.suaramerdeka.com/v1/index...ari-Sisi-Timur
_________________________________________________________________

Dengan judul yang sama,sebagai sarana penunjang aksesibilitas bandara baru,agaknya JJLS di Kulonprogo dan JORR selatan di Bantul akan dibangun bareng dan nantinya tinggal memperlebar akses antara Pandak sampai Galur sejauh 10 km maka JJLS Kulonprogo dan JORR Bantul akan terkoneksi..siap buat lalu lalang menuju bandara Temon..
Orang KP bangga,orang Bantul senang,orang se DIY ikut lega..

[Favian]

Hahahaha.......kulo piyantun Jogja kok mas namung padhos rejekinipun wonten Jakarta.....

kalau di baca diatas td sih yg kena KKOP tuh untuk bangunan diatas 18 lantai ya?berarti sebenernya kalau ada bangunan dibawah 18 lantai masih boleh dong ya?heheheeh.....kalau gak salah baca dan tafsir nih

[DanangSuthoWijoyo]

Originally Posted by Favian

Hahahaha.......kulo piyantun Jogja kok mas namung padhos rejekinipun wonten Jakarta.....

kalau di baca diatas td sih yg kena KKOP tuh untuk bangunan diatas 18 lantai ya?berarti sebenernya kalau ada bangunan dibawah 18 lantai masih boleh dong ya?heheheeh.....kalau gak salah baca dan tafsir nih

kalau ga salah Kemenhub mengeluarkan peraturan tentang KKOP berbeda2 untuk setiap bandara....CMIIW

[bharadya]

New Tenant at Galeria Mall Yogyakarta
Sports Station & Soccer Station (2nd Floor)

[PAYIB]

Originally Posted by Favian

Hahahaha.......kulo piyantun Jogja kok mas namung padhos rejekinipun wonten Jakarta.....

kalau di baca diatas td sih yg kena KKOP tuh untuk bangunan diatas 18 lantai ya?berarti sebenernya kalau ada bangunan dibawah 18 lantai masih boleh dong ya?heheheeh.....kalau gak salah baca dan tafsir nih

Yup,klo dr gaya bahasa sih mirip teman kita yg sdh senior dan sdh posting ratusan kali..hehehe
Terkait KKOP menurut orangnya Alana,klo sy ga salah memahami,ketinggian bangunan di Jogja dibatasi sampai 60 meter utk pinggir kota(sekitar 18 lt misal Alana) dan 8 lt utk pusat kotanya.

[Favian]

Originally Posted by PAYIB

Yup,klo dr gaya bahasa sih mirip teman kita yg sdh senior dan sdh posting ratusan kali..hehehe
Terkait KKOP menurut orangnya Alana,klo sy ga salah memahami,ketinggian bangunan di Jogja dibatasi sampai 60 meter utk pinggir kota(sekitar 18 lt misal Alana) dan 8 lt utk pusat kotanya.

Wah maturnuwun atas infonya nih......