daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy (aug.2, 2013) | DMCA policy | flipboard magazine

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Indonesia Skyscrapers Forum > The Nationwide Fabric > Politics, Economics, Tourism and Business



Reply

 
Thread Tools
Old February 28th, 2008, 04:51 PM   #1
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

[Indonesia] Labour News and Issues

Wapres Nilai Perburuhan Hantui Pebisnis Jepang

TOKYO--MI: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui bahwa masalah perburuhan di Indonesia masih menghantui pandangan para pebisnis Jepang. Mereka menilai sikap buruh Indonesia radikal, sehingga membuat investor asal Negeri Sakura itu ngeri untuk menanamkan modal.

"Saya tadi masih mendapatkan banyak pertanyaan soal buruh, namun sebenarnya bagi saya, ini hanyalah persepsi yang timbul dari pihak Jepang," kata Wapres dalam jumpa persnya dengan rombongan wartawan Indonesia di Tokyo, Kamis (28/2).

Jumpa pers dilakukan Wapres seusai melakukan serangkaian pertemuan dengan pimpinan dari perusahaan Jepang seperti Mitsubishi, Mitsui, serta JETRO di Hotel Imperial Tokyo.

Pertemuan dengan pihak Jepang yang disaksikan juga oleh Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar itu, dilakukan dalam rangka bertukar pikiran serta membangun kembali komitmen investasi perusahaan-perusahaan Jepang.

Menanggapi persoalan buruh ini, Jusuf Kalla kemudian menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan pihak Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah yang mengevaluasi kembali UU Tenaga Kerja.

Pemerintah juga menekankan langkah konkrit yang telah diambil, seperti membentuk tim

khusus guna memberikan masukan untuk menyempurnakan ketentuan di bidang

perburuhan tersebut.

Wapres kemudian mempersilahkan Sofjan Wanandi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menjelaskan kepada pers materi pembicaraan yang dibahas dengan pihak Jepang.

Sofjan Wanandi mengemukakan bahwa pemerintah telah berupaya keras memperbaiki iklim perburuhan yang ada, seperti memberdayakan lembaga bipartit, guna menyelesaikan perselisihan perburuhan sedini mungkin sehingga tidak memengaruhi kinerja perusahaan.

"Juga telah dibentuk lembaga bipartit nasional yang juga berupaya untuk menyelematkan industri nasional dengan menciptakan hubungan industrial yang

harmonis, dinamis dan berkeadilan," kata Sofjan lagi.

Selain itu, penyempurnaan UU perburuhan juga terkait erat dengan perbaikan UU Jamsostek sehingga persoalan buruh ini bisa tertangani secara komprehensif.

Wapres kemudian menambahkan bahwa dirinya juga sempat menanyakan kepada pihak Jepang, pengaruh langsung persoalan buruh bagi

perusahaan-perusahaan Jepang, karena sebetulnya tidak banyak kasus perselisihan buruh yang terjadi di perusahaan-perusahaan Jepang.

"Yang banyak terjadi persoalan buruh justru dengan perusahaan-perusahaan dari Korea. Makanya saya ingatkan juga Jepang bahwa ini hanyalah soal persepsi. Semestinya Jepang juga tidak perlu terlalu berlebihan dalam menyikapi soal ini," kata Kalla yang mengakui masalah buruh telah memperburuk citra Indonesia di luar negeri.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan dukungan pihak Jepang untuk menciptakan industri manufaktur yang kuat, karena sektor industri lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding investasi di bidang minyak dan gas.

"Itu sebabnya saya datang sebagai pribadi untuk mengajak sejumlah perusahaan besar Jepang menjadikan Indonesia basis produk ekspor. Dengan demikian akan menjadi pendorong bagi perusahaan Jepang lainnya datang lagi di Indonesia," kata Kalla.

Selama empat hari di Jepang, Kalla yang ditemani pengusaha Rahmat Gobel, Sofjan Wanandi, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, sempat meninjau fasilitas pabrik Matsushita, pemilik merk Panasonic di Osaka, dan Toyota di Nagoya. Kunjungan tersebut berhaisl memperoleh komitmen peningkatan investasi dan juga kesediaan menjadikan Indonesia basis produk ekspor di bidang eletronik dan otomotif.

"Kita bisa menjadi seperti Thailand, namun dengan ciri khas tersendiri," kata Wapres mengomentari posisi Thailand yang menjadi basis produk ekspor kendaraan Jepang dari Asia Tenggara. (Ant/OL-03)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old February 28th, 2008, 04:53 PM   #2
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

PNS dan TNI-Polri Terima Kenaikan Gaji April 2008
Penulis: Heni Rahayu

JAKARTA--MI: Pemerintah akan membayar kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta hakim pada April 2008. Sedangkan, kekurangan pembayaran gaji Januari-Maret juga dibayarkan pada April 2008.

Keputusan tersebut berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2008 Tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, Anggota TNI dan Polri yang diterbitkan pada 25 Februari 2008.

"Dalam surat edaran itu, pembayaran gaji bulan April 2008 harus menggunakan besaran gaji pokok baru," kata Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Samsuar Said melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (28/2).

Ia mengatakan, rata-rata kenaikan gaji pokok PNS, TNI, Polri sebesar 20 persen. Sedangkan, rata-rata kenaikan gaji hakim sebesar 10 persen.

Dengan kenaikan tersebut, gaji pokok terendah untuk PNS Rp910 ribu dan tertinggi Rp2,91 juta. Gaji pokok terendah TNI dan Polri Rp952

ribu, dan tertinggi Rp3,015 juta. Sementara gaji pokok terendah untuk hakim Rp1,976 juta dan tertinggi Rp 4,978 juta.

Samsuar menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji pokok baru telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 masing-masing satuan kerja. (Ray/OL-2)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2008, 05:26 PM   #3
=NaNdA=
Liverpool holic
 
=NaNdA='s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Anfield Stadium
Posts: 8,521
Likes (Received): 32

Qatar, Indonesia sign labour agreement

Web posted at: 1/22/2008 2:12:4
Source ::: The Peninsula

DOHA • Qatar and Indonesia on Sunday signed a labour agreement seeking the proper placement and protection of Indonesian workers in Qatar.

The agreement was signed by the Minister for Labour and Social Affairs H E Dr Sultan bin Hassan Al Dhabet Al Dossary and the Minister for Manpower and Transmigration of the Indonesia Ir Erman Suparno.

The agreement assumes importance since the number of Indonesian workers in Qatar has increased significantly in the past few years thanks to the economic boom in the country.

The agreement has assigned the two governments to establish a Joint Committee on Labour Cooperation to seek possible employment opportunities in Qatar for Indonesian workers.

The Joint Committee will also discuss issues related to placement of Indonesian workers in Qatar so that qualified workers can be recruited from the country. If disputes arise between the employer and the employee, the Committee will seek ways to find a solution. Most importantly, both governments look forward to a long-lasting cooperation through investments in developing training centres in Indonesia to meet Qatari job requirements.

The meeting was also attended by the Undersecretary at the Ministry of Labour and Social Affairs Hussain Yousuf Al Mulla, the Deputy Director of Public Relations at the Ministry Ali Abdulla Ashkanani, the Indonesian Ambassador to Qatar H M Rozy Munir and members of the delegation accompanying the Indonesian Minister.

During the meeting, the Indonesian Minister invited his Qatari counterpart to visit the training centres in Indonesia.
=NaNdA= no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2008, 03:30 PM   #4
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

PNS Terima Kenaikan Gaji 20% Mulai April 2008

Jakarta (ANTARA News) - Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri akan menerima kenaikan gaji pokok senilai 20 persen mulai April 2008, saat yang sama hakim juga menerima kenaikan gaji pokok senilai 10 persen.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (Humas Depkeu), Samsuar Said, di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa masalah pembayaran gaji itu diatur melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2008 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama, anggota TNI dan anggota Polri.

Berdasar SE tertanggal 25 Februari 2008 itu, pembayaran gaji bulan April 2008 harus sudah menggunakan besaran pokok gaji baru. Sedangkan kekurangan pembayaran gaji untuk Januari hingga Maret 2008 diupayakan dapat dibayarkan pada April 2008.

Alokasi dana untuk pembayaran gaji pokok baru telah tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 masing-masing satuan kerja.

SE itu merupakan tindak lanjut atas PP Nomor 10 tahun 2008 tentang peraturan gaji PNS, PP Nomor 11 tahun 2008 tentang peraturan gaji hakim, dan PP Nomor 12 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota Polri, dan PP Nomor 13 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota TNI.

PP itu ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, TNI, Polri, dan hakim. Berdasar PP itu, rata-rata kenaikan gaji pokok untuk PNS, TNI, dan Polri adalah 20 persen, sedangkan untuk hakim sebesar 10 persen.

Gaji pokok terendah untuk PNS sebesar Rp910.000 dan terbesar Rp2.910.000, sedangkan gaji pokok terendah TNI dan Polri sebesar Rp952.200 dan tertinggi Rp3.015.300. Gaji pokok terendah hakim sebesar Rp1.976.000 dan tertinggi sebesar Rp4.978.300.

Skala gaji pokok terendah dan tertinggi untuk PNS, TNI dan Polri adalah 1:3, sedangkan untuk hakim adalah 1:2,5. (*)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2008, 11:23 AM   #5
=NaNdA=
Liverpool holic
 
=NaNdA='s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Anfield Stadium
Posts: 8,521
Likes (Received): 32

31/03/08 15:04
Tiga TKI Tewas di Malaysia Akibat Terjatuh di Proyek Apartemen

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sebanyak tiga buruh WNI tewas di tempat kerja akibat terjatuh dari lantai 13 proyek pembangunan apartemen, di Kampung Sungai Saring, Bukit Antarbangsa, Kuala Lumpur, Sabtu, saat akan menambal semen.

Kepala polisi daerah Ampang, Abdul Jalil Hassan, sebagaimana dikutip Berita Harian, Senin, menjelaskan kejadiannya berlangsung kira-kira jam 10.00 saat mereka hendak menambal semen di sebuah proyek pembangunan apartemen berlantai 18.

Lift yang mengangkut ketiga pekerja itu berhenti di lantai 13 karena macet dan kemudian bergoyang dan jatuh bersama mereka. Ketiga pekerja asal Jawa itu jatuh dan kepalanya membentur tanah, sehingga langsung tewas di tempat.

Ketiga pekerja bernama Sriadi (36), Mastam (33), dan Suprapto (21) sudah bekerja selama satu tahun dalam proyek itu.

Mayat mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) untuk mendapatkan keterangan telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja. (*)

COPYRIGHT © 2008
__________________
a new comer in Palembang City..
=NaNdA= no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2008, 01:37 PM   #6
Balandra
bitch ' cum to me '
 
Balandra's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Kota U.I
Posts: 604
Likes (Received): 25

Quote:
Originally Posted by paradyto View Post
PNS Terima Kenaikan Gaji 20% Mulai April 2008

Jakarta (ANTARA News) - Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri akan menerima kenaikan gaji pokok senilai 20 persen mulai April 2008, saat yang sama hakim juga menerima kenaikan gaji pokok senilai 10 persen.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (Humas Depkeu), Samsuar Said, di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa masalah pembayaran gaji itu diatur melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2008 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama, anggota TNI dan anggota Polri.

Berdasar SE tertanggal 25 Februari 2008 itu, pembayaran gaji bulan April 2008 harus sudah menggunakan besaran pokok gaji baru. Sedangkan kekurangan pembayaran gaji untuk Januari hingga Maret 2008 diupayakan dapat dibayarkan pada April 2008.

Alokasi dana untuk pembayaran gaji pokok baru telah tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 masing-masing satuan kerja.

SE itu merupakan tindak lanjut atas PP Nomor 10 tahun 2008 tentang peraturan gaji PNS, PP Nomor 11 tahun 2008 tentang peraturan gaji hakim, dan PP Nomor 12 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota Polri, dan PP Nomor 13 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota TNI.

PP itu ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, TNI, Polri, dan hakim. Berdasar PP itu, rata-rata kenaikan gaji pokok untuk PNS, TNI, dan Polri adalah 20 persen, sedangkan untuk hakim sebesar 10 persen.

Gaji pokok terendah untuk PNS sebesar Rp910.000 dan terbesar Rp2.910.000, sedangkan gaji pokok terendah TNI dan Polri sebesar Rp952.200 dan tertinggi Rp3.015.300. Gaji pokok terendah hakim sebesar Rp1.976.000 dan tertinggi sebesar Rp4.978.300.

Skala gaji pokok terendah dan tertinggi untuk PNS, TNI dan Polri adalah 1:3, sedangkan untuk hakim adalah 1:2,5. (*)
makanya buat para PNS gawe tuh yang bener, gaji aja terus dinaikkin
tapi loyalitas malah kian buruk, terutama para PNS yang melayani masyarakat nih..semacam petugas di dinas2 tertentu yang ngurusin perizinan, petugas di kantor2 kotamadya/ kabupaten, kecamatan & kelurahan, kantor pos dll
Balandra no está en línea   Reply With Quote
Old May 1st, 2008, 07:57 AM   #7
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

Today is MAY DAY!!!!!!
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old May 1st, 2008, 11:24 AM   #8
VRS
Registered User
 
VRS's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Jakarta
Posts: 26,045
Likes (Received): 1772

Quote:
Originally Posted by paradyto View Post
Today is MAY DAY!!!!!!



at 6am morning..tv station car has ready to cover may day demonstration at bundaran HI area...
VRS está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 1st, 2008, 03:06 PM   #9
=NaNdA=
Liverpool holic
 
=NaNdA='s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Anfield Stadium
Posts: 8,521
Likes (Received): 32

mana yang demo?
belum mulai yah
__________________
a new comer in Palembang City..
=NaNdA= no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2008, 01:16 AM   #10
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

MAY DAY!



__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018

Last edited by paradyto; May 2nd, 2008 at 01:24 AM.
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2008, 01:27 AM   #11
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

Pendapatan Pekerja Tak Mencukupi
Jumat, 2 Mei 2008 | 00:19 WIB

Jakarta, Kompas - Upah minimum pekerja masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi inti di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Rata-rata pekerja mencukupi kebutuhannya dengan berutang. Di sisi lain, kepercayaan terhadap adanya kepastian kerja relatif rendah.

Sementara itu, peringatan Hari Buruh atau May Day yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis, secara serentak di Jakarta dan kota-kota besar seluruh Indonesia praktis berlangsung dengan damai. Para buruh (pekerja) yang tergabung dalam berbagai asosiasi dan federasi melakukan pawai dengan tertib.

Kaum pekerja ini meneriakkan pelbagai tuntutan, di antaranya kondisi upah yang bahkan nyaris tidak mampu menutupi kebutuhan paling pokok: makan. Kondisi upah pekerja ini tergambar pada indeks daya beli dan indeks persepsi pekerja yang diluncurkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) di Jakarta, Rabu (30/4).

Indeks kualitatif ini diperoleh melalui survei pada 910 pekerja dengan tingkat upah di bawah Rp 1 juta hingga di atas 15 juta per bulan di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung. Sekitar separuh dari responden yang disurvei berpendapatan antara Rp 1 juta dan Rp 3 juta per bulan.

Presiden OPSI Yanuar Risky menjelaskan, rata-rata upah minimum yang ditetapkan di empat kota tersebut Rp 900.000 per bulan. Angka ini jelas defisit bagi pekerja karena, misalnya, survei indeks daya beli menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi inti, seorang pekerja lajang yang mengontrak rumah membutuhkan biaya minimum Rp 1,82 juta per bulan.

Untuk memenuhi konsumsi inti, lajang yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 1,41 juta per bulan. Sementara pekerja berkeluarga yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 3,12 juta sebulan.

Tidak sesuai

Indeks daya beli tersebut menunjukkan, upah minimum yang ditetapkan di keempat kota tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan riil minimum. Untuk menutup defisit, rata-rata pekerja berutang kepada koperasi karyawan, kartu kredit, keluarga lain, serta melakukan usaha lain seperti gadai barang dan berhemat.

Penggunaan kartu kredit dilakukan lebih banyak oleh responden berpendapatan antara Rp 3 juta dan Rp 5 juta per bulan. ”Tetapi, survei juga menemukan, ada juga pekerja berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan yang mengandalkan kartu kredit untuk berutang demi konsumsi inti,” kata Yanuar.

Survei yang dilakukan OPSI bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) ini juga mengukur indeks persepsi pekerja. Pada indeks ini tergambarkan ekspektasi pekerja untuk memiliki tempat tinggal, memenuhi kebutuhan transportasi, pangan, kesehatan, pendidikan, kepastian kerja, dan jaminan sosial. Indeks terendah terdapat pada ekspektasi terhadap kepastian kerja, disusul pemenuhan kebutuhan rumah tinggal.

Berdasarkan hasil survei yang berlangsung pada Januari-April 2008 ini, Yanuar mengingatkan, kenaikan harga pangan dan biaya transportasi akan sulit ditanggung pekerja karena alokasi terbesar pendapatan pekerja sudah diperuntukkan bagi dua komponen pengeluaran tersebut.

Makin sistematis

Di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dan Marunda, Jakarta, unjuk rasa sekitar 2.000 buruh, Rabu lalu, berlangsung untuk memprotes maraknya perlakuan buruk terhadap buruh. Bahkan, perlakuan itu semakin sistematis menjerat buruh karena menguatnya kapitalisme dan melemahnya kontrol pemerintah.

Para pengunjuk rasa menyebutkan, perlakuan buruk itu antara lain upah kecil, tidak layak dan di bawah standar kebutuhan riil. Sering kali muncul tindakan menekan atau intimidasi, pemecatan buruh tanpa pesangon, serta buruh tanpa jaminan kesehatan dan tanpa penjenjangan karier.

”Oleh karena itu, kami meminta pemerintah segera membentuk lembaga pengawas ketenagakerjaan langsung di bawah Presiden dan menjalankan persoalan ketenagakerjaan seadil-adilnya,” kata Halim, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta.

”Upah buruh selama ini banyak yang tidak layak dan jaminan kesehatan tidak pernah disertakan,” ujar Halim.

Halim meminta penghapusan tenaga kerja dari luar (outsourcing) dan pekerja kontrak. Hal itu hanya menguntungkan kaum pemilik modal. ”Apalagi sistem ketenagakerjaan seperti itu melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang perselisihan hubungan industrial,” kata Halim.

Wartini (25) dan Leny (23), karyawan kontrak pada PT Msg di KBN Cakung, mengatakan, akibat perlakuan buruk itu, masa depan buruh menjadi tidak jelas. ”Besar upah kami per bulan sudah tidak layak lagi karena kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi,” kata keduanya.

Di PT Msg itu, Wartini dan Leny menerima upah sebesar Rp 976.800 per bulan. ”Upah itu sudah dua tahun tidak naik-naik. Harga kebutuhan pokok terus menaik. Bahkan, untuk kontrakan, makan, dan transpor sangat tidak memadai,” ujar Leny (35).

Tuti (28), Irma (32), dan Sulastri (29), karyawan PT KBI, meski menerima upah sesuai UMP, merasa upah itu perlu dikoreksi dan dinaikkan lagi seiring naiknya harga kebutuhan. Mereka juga mempersoalkan upah tenaga kerja asing yang lebih tinggi meski kemampuannya sama.

Berdasarkan keterangan para buruh, upah rata-rata mereka di KBN berkisar Rp 900.000 hingga Rp 1,35 juta per bulan. Ada di antara buruh itu tidak pernah diberikan tunjangan hari raya (THR). (day/cal/ARN)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2008, 10:16 AM   #12
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

MAY DAY!

__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2008, 01:58 AM   #13
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

An exclusive Labor Day
Ridwan Max Sijabat , Jakarta | Sat, 05/03/2008 11:14 AM | Opinion

May 1, 2008 was a national holiday not for working Indonesians, but for Christians, in the observance of the day of Ascension of Jesus Christ.

Despite its long avoidance of declaring International Labor Day a public holiday here, the government did not bar workers from celebrating on Thursday.

Unlike in industrial countries, the celebrations here were fairly exclusive and did not attract much public attention, giving an impression that Labor Day celebrations were the sole domain of some 25 million low-ranking workers employed in factories and some five million migrant workers overseas.

The celebration's exclusivity was made possible in partially with the use of euphemistic words like karyawan (employees) and pegawai (officers), instead of buruh (laborers) -- which has led middle and high-level workers in private and state-owned companies to perceive themselves as no longer "labor", classifying themselves instead as white-collar workers. By definition, however, all paid and unpaid workers, including the white-collar workers and civil servants, should define themselves as labor.

Unlike previous years, however, this year's Labor Day saw unions and workers organizing a peaceful mass gathering Thursday at Proclamation Monument in Jakarta. The group were protesting rampant outsourcing, contract-based recruitment and low pay which have all contributed to Indonesia's job insecurity and alarming rates of unemployment and poverty.

Indonesian migrant workers also gathered at Victoria Park in Hong Kong, protesting red tape which has been imposed on them by the Indonesian Consulate (HK) and manpower supplier agencies.

Aside from its historical context, Labor Day commemorations are very relevant to Indonesia and cannot be ignored by the government and employers in their commitments to protect workers and improve social welfare.

It is perhaps not necessary to add another holiday to commemorate Labor Day, but the Government should consider its current path toward creating good governance, broaden its horizons and repair the poor labor and human rights conditions in this country.

From a policy perspective, the government has regulations covering only 33 percent, or some 34 million members of a work force of some 108 million (under Law No. 13/2003 on labor and Law No. 39/2004 on labor export and protection) in the formal sector, while the majority 67 percent, (or 74 million) including 10.5 million jobless, have been left unregulated and unprotected.

Some 64 million workers in small and medium enterprises (SMEs), agriculture and fishery sectors have had no certainty of their future since they are employed without core labor standards, including daily minimum wages, working hours or social security programs.

The government still ignores rife outsourcing and recruitment of contract-based workers, a new strategy used by employers to reduce their labor costs to a minimum. It also failed to take action against several footwear and garment factories which last year dismissed large numbers of workers without severance pay.

Local governments under the regional autonomy cannot facilitate the signing of (bipartite) collective labor agreements (PKBs) because so far only 11,000 of 170,000 companies have had PKBs with their workers.

Only some 68,500 companies have protected their staff of eight million with social security programs (which are compulsory under Law No. 3/1992 on Jamsostek -- Workers Insurance Scheme). This means the majority of 28 million workers employed by some 90,600 companies in the formal sector have been left unprotected.

We want the government to bear in mind its constitutional task of providing jobs for the (jobless) people, taking care of the poor and the orphans, and respecting workers' rights.

Generating jobs has its importance not only for socioeconomic and sociopolitical reasons, but mainly because people's identity and dignity lies in their work.

In this context, the government should be ashamed of its failure to halt the rampant extortion of low-paid migrant workers who take their own initiative to seek jobs overseas, and should create jobs for workers upon their arrival home.

It's important for the government to attract foreign investors to generate more jobs and to ease the unemployment problem. It should not blame the poor investment climate on the harsh labor laws because many other decisive factors such as double tax policy, damaged public infrastructure and legal uncertainty are all needing repair.

It is no accident that Labor Day and National Education Day are commemorated in two successive days because the education is vital to improve workers' skills and, consequently, their social welfare.

This is the main reason why the 1945 Constitution recommends the government allocate 20 percent of the state budget to the education sector, not only to educate the people, but also to improve their competitiveness in entering a liberalized labor market.

The more skilled the workers, the more they will get paid and the more their dignity will be respected.

The author is staff writer at The Jakarta Post.
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2008, 02:36 PM   #14
VRS
Registered User
 
VRS's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Jakarta
Posts: 26,045
Likes (Received): 1772

gw juga buruh kantor...kerja dari pagi hingga malam but gaji gw tak cukup utk buy mercedes benz S600 yg terbaru....
VRS está en línea ahora   Reply With Quote
Old May 6th, 2008, 04:54 AM   #15
=NaNdA=
Liverpool holic
 
=NaNdA='s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Anfield Stadium
Posts: 8,521
Likes (Received): 32

__________________
a new comer in Palembang City..
=NaNdA= no está en línea   Reply With Quote
Old July 7th, 2008, 04:14 PM   #16
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

KSPSI Minta Perusahaan Tak PHK Pekerja di Tengah Ekonomi Sulit

Pangkalpinang (ANTARA News) - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bangka Belitung, Darusman Aswan meminta perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), di tengah situasi kesulitan ekonomi yang kini dihadapi kaum pekerja.

"Kami mohon jangan sampai terjadi PHK. Perusahaan harus mencari jalan untuk mempertahankan pekerja antara lain melalui langkah penghematan, sebab jika perusahaan ramai-ramai mem-PHK pekerja akan menyulut kerawanan sosial," ujarnya di Pangkalpinang, Senin.

Berdasarkan data KSPSI Babel terdapat sekitar 100 ribu angkatan kerja dari sebanyak 1,1 juta penduduk Babel, namun dari jumlah angkatan kerja yang ada baru 33 ribu orang yang masuk Jamsostek, sedangkan perusahaan yang terdaftar di Jamsostek 578 unit dari ribuan perusahaan di daerah itu.

Sejauh ini, menurut Darusman, pada semester pertama 2008 ini memang belum ada pengaduan PHK dan pengaduan hanya sebatas pekerja belum mendapatkan Jamsostek, tetapi jika jalan-jalan keluar mengatasi masalah kesulitan tidak ditemukan pada gilirannya PHK tidak terhindarkan.

Menurut dia, dampak kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Babel telah memukul kelangsungan hidup perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, sehingga sektor ini paling rawan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

"Justru itu kami prihatin dengan nasib pekerja jika nantinya harus dikenai PHK. Dalam masalah ini pihak pemerintah daerah bersama DPRD harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai jalan keluar yang baik untuk mengatasi gelombang PHK yang mengancam pekerja," ujarnya.
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 01:37 AM   #17
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

Gaji PNS Terendah Jadi Rp 1,7 Juta

JAKARTA, SRIPO — Pemerintah akan menaikkan gaji pokok apartur negara, anggota TNI/Polri, pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan rata-rata sebesar 15 persen. Kenaikan gaji aparatur negara ini akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009. Nantinya gaji PNS terendah Rp 1,721 juta per bulan.

Demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas RUU-APBN 2009 serta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (15/8).
“Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kami tingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1,721 juta tahun 2009,” jelasnya.
Menurut Presiden dengan kebijakan ini maka pendapatan guru golongan terendah dapat
dinaikkan menjadi di atas rata-rata Rp 2 juta per bulan.
“Tambahan alokasi anggaran pendidikan Rp 46,1 triliun yang kami usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti,” jelasnya.

Presiden beralasan kenaikan gaji pokok aparatur negara dalam rangka memperbaiki birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dalam RAPBN 2009 pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai Rp 143,8 triliun atau naik sekitar Rp 20,2 triliiun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008,” ujarnya.
Yudhoyono mengungkapkan gaji untuk guru dan peneliti mendapat prioritas penting pemerintah karena pendidikan sangat tergantung pada kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen.
“Pemerintah terus memerhatikan perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp 1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat,” jelasnya.

Lainnya, lanjut Presiden, pemerintah telah meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.
Berdasarkan prioritas Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, dalam RAPBN tahun 2009 terdapat beberapa kementerian/lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.
Departemen Pendidikan Nasional mendapat anggaran terbesar Rp 52,0 triliun disusul Departemen Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp 35,0 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 25,7 triliun. Lalu, Departemen Agama Rp 20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp 19,3 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp 16,1 triliun.

Terakhir pemerintah telah menaikkan gaji TNI/Polri, PNS, dan pensiunan pada 4 Februari 2008 lalu. Ini tertera dalam PP Nomor 10 tahun 2008 yang merupakan perubahan kesepuluh dari PP Nomor 7 Tahun 1977 dan ditandatangani Presiden SBY. (Persdanetwork/aco)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old August 18th, 2008, 09:33 PM   #18
rilham2new
Obsolete User
 
Join Date: Oct 2006
Location: Riau, Jakarta Barat, Brunswick West (VIC)
Posts: 29,150
Likes (Received): 232

Quote:
Originally Posted by VRS View Post
gw juga buruh kantor...kerja dari pagi hingga malam but gaji gw tak cukup utk buy mercedes benz S600 yg terbaru....
LOL ....
__________________
"2 + 2 = 5". By George Orwell
rilham2new no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2008, 02:00 AM   #19
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

Pemkot Alokasikan Rp4 Miliar untuk THR
Tuesday, 09 September 2008

PALEMBANG(SINDO) – Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Tahun ini pemkot mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk tunjangan hari raya (THR). Pencairannya akan dilakukan paling lambat H-7 Lebaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Marwan Hasmen mengaku sudah membuat surat permohonan kepada Wali Kota Palembang seputar alokasi THR PNS dan tenaga honorer.

Usulan pengajuannya berkisar antara Rp150.000–200.000 yang berasal dari APBD 2008.“Paling lambat saya minta THR itu bisa dibagikan H-7 Lebaran,” ungkap Marwan di ruang kerjanya kemarin. Menurut dia, pembagian THR bagi PNS akan dilakukan secara tunai. Setiap PNS m e m p e r o l e h Rp200.000.

Pencairan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai golongan IV hingga golongan I.Bahkan, bukan saja kepada PNS, melainkan juga tenaga honorer yang jumlah keseluruhannya mencapai 20.000 orang. Setiap tahun pihaknya selalu memperhatikan kesejahteraan PNS dan tenaga honorer.

Sebab, hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, meski gaji PNS setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sementara untuk tenaga honorer,kata dia,masih akan diupayakan agar penghasilannya diperhatikan.“Pembagian jumlah uang, baik PNS maupun honorer,disamakan, terutama cukup untuk membantu membeli sembako,” ucapnya.

Kemampuan pemberian THR ini pada tahuntahun berikutnya dapat ditingkatkan, tergantung kemampuan pemerintah. Di samping itu, Marwan meminta agar PNS tidak menerima parsel yang memiliki kepentingan tertentu. Namun, hal itu diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.

Bila parsel diberikan dalam jumlah kecil, tentu tidak akan menyalahi aturan. “Masak gak boleh terima parsel yang harganya Rp50.000–100.000,” ujarnya seraya beranggapan, pemberian parsel sudah menjadi tradisi. Namun, terlebih dahulu harus dilihat siapa yang memberikan parsel tersebut.

Sementara itu,Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra membenarkan, THR bagi PNS memang sudah dialokasikan dan segera dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut dia, PNS bukan saja mendapatkan THR, melainkan juga mendapat paket sembako yang diperoleh dari koperasi pegawai, seperti beras dan minyak goreng. Mengenai parsel, Eddy menilai hal itu merupakan sarana silaturahmi. (siera syailendra)
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2008, 04:10 AM   #20
paradyto
we care for EARTH
 
paradyto's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: 雅加达 - 巨港
Posts: 28,944

Just for share about NPWP

KEWAJIBAN PERPAJAKAN KARYAWAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil menjaring 10 juta Wajib Pajak orang pribadi dan terus bertambah. Salah satu upaya untuk menaikkan jumlah pembayar pajak adalah pemberian NPWP karyawan melalui perusahaan.

Kewajiban Karyawan untuk Ber-NPWP

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor l6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan:

"Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. "


Namun, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang hanya berstatus sebagai karyawan, kewajiban memiliki NPWP tidak selalu timbul. Ada syarat khusus yang menjadi dasar kapan timbulnya kewajiban ber-NPWP. Hal ini, dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, yang menyebutkan:

"WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya."


Jika seorang karyawan telah memenuhi ketentuan untuk memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (6) KEP-161/PJ./2001, karyawan tersebut bisa diberikan NPWP secara jabatan atau secara paksa.

Kiat Ditjen Pajak untuk menjaring Wajib Pajak karyawan dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ./2001 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Karyawan.

Pokok-pokok keputusan tersebut adalah:

• Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku;
• Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi berstatus sebagai karyawan dapat dilakukan di KPP Domisili (sesuai dengan tempat tinggal karyawan) atau melalui KPP Lokasi (sesuai dengan tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau bendaharawan);
• Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan kegiatan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan.

Kewajiban memiliki NPWP bagi karyawan dapat dipahami.
Misalnya saja. semakin besar penghasilan seseorang, akan semakin besar pula kecenderungannya untuk menabung atau diinvestasikan di sektor lainnya seperti saham, atau surat berharga sehingga dia mungkin memperoleh penghasilan di luar gaji yang diterimanya setiap bulan.

Demikian pula halnya bila karyawan tersebut melakukan pengalihan atau penjualan harta seperti kendaraan atau properti pribadi miliknya. Dari sisi pajak, transaksi tersebut menimbulkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Bila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, transaksi penjualan harta atau properti tersebut bisa jadi tidak termonitor oleh pajak. Itu sebabnya, sejak tahun 2001 pihak DJP mewajibkan orang pribadi termasuk juga karyawan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

Dalam rangka menjaring WP orang pribadi untuk memiliki NPWP, DJP telah menerbitkan perangkat peraturan yang mengatur tentang penerbitan NPWP secara jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005. Dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak tersebut dinyatakan bahwa pemberian NPWP secara jabatan oleh Kantor Pusat DJP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri.

PTKP dan NPWP

Kewajiban perpajakan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas timbul sejak orang pribadi tersebut secara kumulatif dalam satu Tahun Pajak menerima penghasilan di atas PTKP. Kondisi ini tentunya bergantung pada status orang pribadi karyawan tersebut, apakah telah berstatus kawin dengan tanggungan, kawin tanpa tanggungan atau berstatus lajang dengan atau tanpa tanggungan.

Berikut ini batasan PTKP bagi karyawan untuk menentukan kapan harus sudah mendaftarkan diri untuk menerima NPWP mulai Tahun Pajak 2006 sesuai dengan PMK Nomor: 137/PMK.03/2005.

No.
Status Karyawan
Besar PTKP
Keterangan
1.TK/0 Rp.13.200.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.13.200.000,00 dalam satu Tahun Pajak
2.TK/1 Rp.14.400.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak
3. TK/2 Rp.14.400.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak
4. TK/3 Rp.15.600.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.15.600.000,00 dalam satu Tahun Pajak
5. K/0 Rp.13.200.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.13.200.000,00 dalam satu Tahun Pajak
6. K/1 Rp.14.400.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak
7. K/2 Rp.15.600.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.15.600.000,00 dalam satu Tahun Pajak
8. K/3 Rp.16.800.000,00
Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.16.800.000,00 dalam satu Tahun Pajak

Keterangan:
TK = Karyawan dengan status Tidak kawin
K = Karyawan dengan status kawin
1... = jumlah tanggungan

Khusus untuk wanita kawin yang bekerja dan tidak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan suaminya, maka PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri (TK/0). Wanita yang telah menikah dan tidak ada perjanjian pemisahan harta atau telah hidup berpisah (cerai), maka NPWP wanita tersebut mengikuti suaminya.

Tempat Pendafataran NPWP

Wajib Pajak orang pribadi karyawan pada prinsipnya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempatnya berdomisili atau bertempat tinggal. Namun demikian, dalam ketentuan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ./2001 disebutkan bahwa WP orang pribadi karyawan juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP melalui KPP lokasi (KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja).

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran NPWP bagi karyawan melalui KPP pemberi kerja, melibatkan pemberi kerja terkait. Narnun, meskipun pendaftaran NPWP dilakukan melalui KPP lokasi pemberi kerja, penerbitan NPWP tetap dilakukan oleh KPP domisili Wajib Pajak orang pribadi bekerjasama dengan KPP pemberi kerja.

Tata Cara Pendaftaran NPWP Untuk Karyawan

Jika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas inisiatif sendiri, maupun dikarenakan himbauan dari KPP, berikut hal-hal yang harus Wajib Pajak lakukan, yaitu:

• Mendatangi KPP setempat dan menghubungi petugas di loket pendaftaran;
• Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang telah disediakan;
• Melampirkan Fotokopi Kartu Wajib Pajak Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor di tambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;
• Apabila permohonan ditangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus;
• Apabila mendaftarkan diri karena mendapat surat himbauan dari Kantor Pajak, sebaiknya Wajib Pajak melampirkan salinan surat himbauan tersebut.

Selain persyaratan di atas, ada baiknya bila Wajib Pajak juga menyiapkan surat keterangan kerja dari tempat Wajib Pajak bekerja dan kartu keluarga Wajib Pajak. Sebab terkadang ada juga petugas KPP yang meminta dokumen tersebut. Hal ini biasanya untuk membuktikan status Wajib Pajak sebagai karyawan dan untuk menentukan besarnya hak atas PTKP Wajib Pajak .

Ketentuan perpajakan menegaskan petugas KP sudah harus menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP apabila seluruh dokumen telah lengkap, paling lambat hari kerja berikutnya. Ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan pembuatan NPWP tidak dipungut bayaran alias "GRATIS". Namun prakteknya bisa berbeda tergantung KPP masing-rnasing.

Jika Wajib Pajak orang pribadi telah mengantungi kartu NPWP, sebaiknya Wajib Pajak segera memberitahukan hal tersebut ke perusahaan atau personalia tempat Wajib Pajak bekerja. Gunanya adalah agar NPWP Wajib Pajak dapat didokumentasikan atau dicatat, dan dicantumkan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Memiliki NPWP tentunya melahirkan kewajiban perpajakan kepada karyawan terkait. Bila Wajib Pajak sebagai karyawan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka kewajiban pajak yang melekat pada umumnya hanya meliputi kewajiban unruk menyampaikan SPT Tahunan saja.

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu melakukan kewajiban pajak yang lain seperti menghitung dan menyetorkan sendiri pajak atas gaji yang diterima setiap bulannya. Selain itu Wajib Pajak juga tidak perlu membuat laporan (SPT Masa) ke KPP setiap bulannya. Sebab, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas gaji tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 21.

Untuk karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, kewajiban perpajakannya semata-mata hanya melaporkan SPT Tahunan saja dengan menggunakan formulir pelaporan Form SPT 1770S. SPT Tahunan orang pribadi karyawan tersebut paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

SPT Tahunan bagi WPOP yang berstatus sebagai karyawan merupakan SPT Tahunan yang paling sederhana dari formulir SPT lainnya. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk mengisi Form SPT 1770 S tersebut. Hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan WPOP yang belum merata, bahkan mungkin belum mencukupi untuk mengisi formulir SPT dengan baik.

Formulir 1770 S terdiri dari, formulir induk SPT dan 2 Formulir lampiran SPT.

Berikut deskripsi formulir induk dan lampiran Form SPT 1770 S.

1. SPT Induk (Form SPT 1770 S)
Lembar Induk SPT terdiri dari 2 halaman, yaitu:
a. lembar ke-1 berisi mengenai Identitas WP dan informasi mengenai Total penghasilan dan total pajak terutang;
b. lembar ke-2 berisi informasi tentang penghasilan yang telah dikenakan pajak secara Final, daftar lampiran serta lembar pernyataan dan Wajib Pajak Tangan WP.

2. Lampiran I (Form SPT 1770 S)
Lampiran ini berisi tentang rincian penghasilan neto & daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, serta PPh yang Ditanggung Pemerintah. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:
a. Penghasilan Neto Sehubungan Dengan Pekerjaan.
b. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan yang Telah Dikenakan PPh Bersifat Final); dan
c. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah.

3. Lampiran II (Form SPT 1770 S)
Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki WP sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki isteri yang telah hidup berpisah dan yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Mengisi dan menyampaikan SPT PPh orang pribadi 1770S tentu saja membutuhkan waktu. Salah satu sebabnya, informasi yang terdapat di dalamnya erat kaitannya dengan pihak ketiga. Misalnya saja bukti potong PPh Pasal 21 (Form 1721AI) yang disiapkan oleh bagian payroll perusahaan. Tanpa bukti pemotongan ini, Wajib Pajak orang pribadi tidak berhak mengklaim kredit pajak, sehingga bisa timbul kurang bayar PPh orang pribadi.

Untuk memudahkan pengisian SPT 1770S dan juga pengisian formulir SPT pada umumnya, sebaiknya Wajib Pajak mulai mengisi dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Karena bila Wajib Pajak mulai mengisi dari halaman induk hal ini akan lebih menyulitkan. Hal lain yang juga harus Wajib Pajak lakukan adalah mempersiapkan data yang akan dimasukkan dalam formulir tersebut. Misalnya bukti pemotongan pajak dari pihak lain, formulir 1721-AI dari perusahaan tempat Wajib Pajak bekerja, daftar susunan keluarga, surat kuasa khusus, dan sebagainya.

Jika Wajib Pajak orang pribadi bekerja pada lebih dari satu tempat, atau Wajib Pajak juga menerima penghasilan dari selain tempat Wajib Pajak bekerja (selain penghasilan dari usaha), Wajib Pajak juga harus melaporkan/menginformasikan penghasilan tersebut dalam SPT-nya. Sebelum Wajib Pajak memulai mengisi SPT, sebaiknya terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian Form SPT 1770 S.

Bila SPT Wajib Pajak telah selesai diisi, cek kembali lampiran SPT Wajib Pajak dan pastikan informasi yang Wajib Pajak sampaikan di dalamya telah benar. Agar SPT Wajib Pajak dianggap lengkap dan tidak ditolak oleh petugas KPP, jangan lupa untuk menyertakan lampiran lainnya seperti yang diminta oleh kolom k Formulir induk SPT 1770S halaman.2.

Berikut ini tips bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali akan mengisi SPT Tahunan 1770 S:

TIPS MENGISI SPT TAHUNAN 1770S

1. Siapkan data yang akan diisikan ke dalam Form 1770 S seperti kartu NPWP, Formulir 1721-A1 dan perusahaan pemberi kerja, Bukti pemotongan PPh dan sebagainya;

2. Mintalah Formulir 1721-A1 dari perusahaan pemberi kerja dan bukti pemotogan PPh dari pihak lain bila belum diterima;

3. Simpan dan arsipkan bukti-bukti pelunasan PPh dalam tahun berjalan dengan baik jika ada, jangan sampai ada yang hilang;

4. Pelajari UU PPh secara menyeluruh dan baca buku petunjuk pengisian SPT tahunan orang pribadi sebelum melakukan pengisian Form SPT 1770 S;

5. Ikuti pelatihan pengisian SPT Tahunan PPh WPOP jika diperlukan;

6. Jika masih tidak yakin dengan pengisian SPT Wajib Pajak, mintalah nasehat kepada ahlinya (bisa aparat pajak atau konsultan pajak atau pihak lain yang mengerti).

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Ketentuan perpajakan, telah menggariskan saat terakhir Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT Tahunannya. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, jangka waktu tersebut adalah paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, Meskipun waktunya cukup lama (tiga bulan) persiapan pengisian SPT Wajib Pajak sebaiknya tidak ditunda-tunda. Sebab, jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan 1770 S, ia akan dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut sebesar Rp l00.000,00.

Selain sanksi keterlambatan penyampaian SPT, masih ada sanksi lainnya berkaitan dengan SPT. Meskipun terlihat sepele, alpa menyampaikan SPT ternyata menimbulkan konsekuensi yang cukup berat. Begitu pula jika Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau. tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang sisinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan acau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 UU KUP, yang menyatakan:

"Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. "

Dan bila Wajib Pajak sengaja untuk tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ada pula sanksi lain yang harus dipikul. Sesuai dengan pasal 39 UU KUP sanksi yang akan Wajib Pajak terima adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak ateu kurang dibayar.

Sanksi-sanksi di atas tentunya bukan sanksi yang ringan. Karena itu, sebaiknya Wajib Pajak tidak menyepelekan kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Pastikan SPT yang Wajib Pajak sampaikan adalah SPT yang benar sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan jangan lupa untuk menyampaikannya tepat waktu.

Setelah kita memiliki NPWP, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah apa saja hak dan kewajiban perpajakan yang timbul. Bila hal ini bisa kita pahami dengan baik, maka kita akan dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pajak kita.
__________________
welcome you participants the 7th meeting of IMT-GT working group on agriculture agro-based industry & environment 2014
The Green & Cleanest Metropolitan (since 2007) Sumsel Gemilang 雅加达 - 巨港 Jakabaring Sport City
ASEAN University Games 2014 Palembang Emas 2018
paradyto no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 03:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu