[ INDONESIA ] :: Journey to Zero Corruption ! :: Corruption & Related news

[DJ_Archuleta]

World bank: Indonesian govt more efficient, less corrupt

A REFORM push by leaders in Indonesia has substantially improved the performance of government and cut into corruption in South-east Asia's largest economy, the World Bank said on Wednesday.

The bank's Worldwide Governance Indicators (WGI) report found governance had improved significantly in Indonesia in the 10 years of 'reformasi' since the 1998 ouster of dictator Suharto, a statement said.

'The progress is a reflection of a country whose political leaders, policymakers, civil society and private sector view good governance and corruption control as crucial for sustained and shared growth,' report co-author Daniel Kaufmann said in the statement. But, Indonesia is still lower compare to the other SEA countries in their effort to control of corruption.

[DJ_Archuleta]

Agung supports KPK`s probes into bribery case involving lagislator


Jakarta (ANTARA News) - House of Representatives (DPR) Speaker Agung Laksono said he fully supported the Corruption Eradication Commission (KPK)`s efforts in investigating the alleged bribery case involving DPR member Bulyan Royan.

Bulyan was arrested by the KPK at Palza Senayan in South Jakarta on Monday on suspicion of taking US$60,000 and 10,000 Euros in bribe money from an unknown party.

Speaking to reporters at the legislative building here on Tuesday, Laksono deplored Bulyan Royan`s suspected involvement in the case, saying Royan should have taken a lesson from what had happened to other legislators in previous bribery cases.

"We really deplore cases like these because they tarnish the name of the political parties concerned and of the DPR as well," the House speaker said.

He said the legal processing of the case should be fully kept to the KPK while the DPR`s Ethics Council (BK DPR) could take up the case later.

Laksono said he hoped the KPK would also arrest or had already nabbed all the other parties involved in the case, including the transportation ministry officials.

Meanwhile, KPK deputy chief for prevention affairs Haryono, when contacted by cell-phone, confirmed Royan`s arrest.

Based on information obtained on Monday evening, the arrested DPR member`s initials were BR and he was once active in the House`s Commission V which deals with transportation.

He was arrested at Plaza Senayan shopping center after receiving US$60,000 and 10,000 euros.

The money was believed to be connected with the procurement of patrol boats of the directorate general for sea transportation at the Transportation Ministry.

The KPK is still investigating the case and so far there is still no information on the source of the money. (*)

[DJ_Archuleta]

Kalla believes Paskah not involved in BI fund transfer case


Jakarta, (ANTARA News)- Jusuf Kalla, general chairman of Golkar Party believed that Paskah Suzetta, one of the party`s noted figures, had no part in the bribing of some legislators.

"Since the beginning, I have been maintaining contacts with him. I am sure Paskah is not involved in these money transfers," Kalla said here Tuesday on the sidelines of shootings for a legislative general election campaign advertisement.

Kalla said Paskah told him he was not around when the money transfers from Bank Indonesia took place.

"Paskah`s wife was reportedly ill in Singapore when the transfers took place. And that`s why Paskah stayed calm. Golkar party was therefore also not affected," Jusuf Kalla said.

Jusuf Kalla, who is also the Vice President said that the party has pledged from the beginning that it will not protect anyone involved in graft. Golkar party is not a place to hide corruptors, he added.

Last month, Paskah Suzetta, in his capacity as chairman of the House of Representatives (DPR)`s Commission IX, failed to fulfil a summons from the Corruption Eradication Commission (KPK).

The KPK had summoned Suzetta, currently national development planning minister, to come to the KPK office to provide information on the transfer of Bank Indonesia (BI) funds to a number of legislators.

KPK spokesman Johan Budi confirmed that Suzetta failed to show up at the KPK office but had told KPK that he had an important appointment.

The KPK would reschedule the meeting to question Suzetta, he said.

The scandal allegedly involved a number of legislators between 1999 and 2004, and some of whom have been reelected to serve until 2009. The KPK claimed that they had received Rp 31.5 billion from Bank Indonesia in connection with the BI liquidity assistance in the wake of the 1997 economic crisis.

The Supreme Audit Board (BPK) had reported that BI officials used another Rp 68.5 billion to pay lawyers defending former central bank officials on trial, and for allegedly bribing some law enforcers.(*)

[ace4]

ini ada kegiatan pengenalan gerakan antikorupsi oleh KPK di Malioboro Mall

[ace4]

[AceN]

wehehe, thanx ace

[=NaNdA=]

wah keren tuh yang Warung Kejujuran.. hehe..

[ace4]

terima kasih AceN...

gw kemarin berhasil juga main teka teki silang dan mencari koruptor yang melewati maze2 yang kayak benang kusut hadiahnya dapet mainan ular tangga dan buku dongeng buat anak kecil...

sayang pas main tusuk panah gak ada yang "menancap" satu pun... jadinya cuma dapet pin tulisan "aku bukan koruptor"

[rilham2new]

Warung Jujur sebenarnya sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Pekanbaru .,, but I dont think "that" as an effective way :p

[anOz]

Warung jujur itu sebenarnya udah ada di mana2x...
Mau makan tinggal ambil sendiri...trus pas bayar baru kejujuran di butuhkan...
Lain sama "warung" elite...mau pesen bayar dulu...trus baru dech dianterin...itu juga nunggu lamaaaaa, baru deh nyampe...
Kliatan kan mana yang jujur dan nggak...

[Ara]

Article ini emang bukan ttg korupsi, tapi lihat komparison between Chevron dan Pertamina:

The big gap between the fuels import and export shows the country has poor production but massive consumption, said Faisal, who added that inefficiencies at state-owned Pertamina have contributed significantly to the wide gap between imports and exports.

Faisal offered a comparison to illustrate his point, saying, "Pertamina's cost recovery in 2007 was $36.10/bbl, while Chevron's [Corp.] was only $6.80/bbl."

http://www.ogj.com/display_article/3...raw-from-OPEC/

Saatnya KPK dtg ke Pertamina?

[rilham2new]

Harusnya memang besok kalau perlu,, CHEVRON mengelola minyak di RIAU sampe total produksi lebih dari 600 ribu barrel per hari (60% produksi minyak nasional) ... Bagaimana mungkin CHEVRON bekerja jauh lebih efisien dari PERTAMINA ???? Secara faktawi, CHEVRON bahkan mempekerjakan karyawan nya jauh lebih layak dari PERTAMINA ... wekekekeke,,, PERTAMINA ... O,, ooo, kamu ketahuan

PERTAMINA kan menangnya cuman di jalur distribusi doank ,,, itupun juga karena "netek-susu" sama regulasi pemerintah ..

[ace4]

Rekapitulasi Berita Tersangka Aliran Dana BI 4/8/2008

Abdillah Toha: Paskah dan Kaban Minta Mundur Saja

Senin, 4 Agustus 2008 | 03:48 WIB
JAKARTA, SENIN - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Abdillah Toha menegaskan, demi menjaga efektivitas kabinet, sebaiknya MS Kaban dan Paskah Suzetta menawarkan diri mundur.

Abdillah menanggapi rencana pemanggilan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan MS Kaban oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (4/8). "Saya kira memang sudah seharusnya (mereka) dipanggil, tanpa perlu dipublikasikan secara besar-besaran proses pemanggilannya," ujar Abdillah, Senin pagi.

Kepada SBY, lanjutnya, kedua menteri yang bersangkutan harus menjelaskan sejujurnya tentang keadaan sebenar-benarnya. "Dan bila perlu, (mereka) menawarkan untuk mengundurkan diri demi menjaga efektivitas kabinet. Lalu, KPK melanjutkan penyelidikannya," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Jika nanti sesudah diproses KPK ternyata terdapat bukti cukup, institusi ini harus membawanya ke proses hukum lebih lanjut di pengadilan. "Pengadilanlah yang nantinya menjatuhkan hukuman atau membersihkan nama-nama mereka karena tidak bersalah," Abdillah menegaskan.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...ta.mundur.saja

======================================================================================================

Paskah Janji Akan Jelaskan Kasusnya

Senin, 4 Agustus 2008 | 06:21 WIB
JAKARTA,SENIN - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta menyatakan, ia sebagai pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan datang untuk memenuhi panggilan Presiden pada Senin (4/8) siang. Ia juga akan menjelaskan kasusnya.
Selain itu, Paskah akan menyerahkan sejumlah dokumen terkait kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004, yang dimilikinya. "Saya akan menjelaskan apa adanya, yang saya alami dan saya ketahui," ujar Paskah di Jakarta, Minggu (3/8).

Nama Paskah dikaitkan dalam kasus aliran dana BI sesuai keterangan anggota DPR, Hamka Yandhu, saat menjadi saksi atas terdakwa pejabat BI, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menteri Kehutanan MS Kaban juga disebut menerima aliran dana dari BI itu (Kompas, 29/7-2/8).

Paskah menambahkan, dengan kehadiran Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, Senin ini, mendampingi Presiden, konstruksi hukum yang sebenarnya bisa dirumuskan.

Saat ditanya apakah siap dengan risiko terberat yang akan diterimanya, Paskah menjawab, "Saya ini pembantu Presiden, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tentu Presiden mengetahui apa yang akan menjadi keputusan terbaiknya."

Mengenai kontrak politik yang ditandatanganinya sebelum menjadi anggota kabinet, Paskah menyatakan ia tak pernah melanggar kontrak politik itu.

Hak presiden

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chairul Azwar, Minggu, menyatakan, apa pun keputusan Presiden, partainya siap menerimanya. Paskah adalah kader Partai Golkar. "Kami harus bisa terima dengan besar hati, apa pun keputusan Presiden. Saat ini Partai Golkar juga sedang mencari cara terbaik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dana BI itu," ujarnya lagi.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Sahar L Hassan menegaskan, walau berhak memanggil Kaban, ia berharap Presiden tak mengulang kembali pengalaman sebelumnya, yang mencopot kader PBB, Yusril Ihza Mahendra, dari jabatannya hanya berdasarkan isu. "Presiden tak boleh berdasarkan pemberitaan, isu, dan opini publik. Kalau sudah masuk ranah hukum, harus ada keputusan di pengadilan," ujarnya. Sahar meminta KPK mencari bukti akurat mengenai aliran dana BI dan tak hanya menerima pernyataan lisan dari Hamka Yandhu.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, secara terpisah, meminta semua elemen masyarakat menahan diri dan tak menekan Presiden Yudhoyono merombak kabinetnya. Ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...askan.kasusnya

======================================================================================================

Presiden Panggil Paskah dan Kaban Pukul 13.00 WIB

Senin, 4 Agustus 2008 | 09:06 WIB
JAKARTA, SENIN - Seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkmah Agung RI di Hotel Mercure, Taman Impian jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin (4/8) pukul 10.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri akan menerima Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan MS Kaban di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta. Pertemuan Presiden dengan kedua menteri yang kebetulan diduga terlibat dengan dana aliran Bank Indonesia (BI) direncanakan pukul 13.00.

Sebagaimana keterangan tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kedua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu itu dan 50 mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 diduga menerima dana aliran BI sebesar Rp 31,5 miliar dari total Rp 100 miliar yang juga diberikan kepada pejabat BI. Dana tersebut, selain untuk bantuan hukum para pejabat BI yang tersandung kasus dugaan korupsi, juga untuk perbaikan citra BI dan diseminasi UU.

Menurut Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, saat memberikan keterangan pers seusai mendampingi Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Jumat pekan lalu, Presiden akan didampingi Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Informasi yang diterima Kompas, selain kedua menteri itu akan hadir pula Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menko Polhuk dan HAM Widodo AS, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.

"Kehadiran keduanya diharapkan bisa menyusun konstruksi hukumnya secara lebih jelas," kata Andi. Paskah sendiri kemarin menyatakan, dirinya akan datang dan menjelaskan kasusnya apa adanya, selain akan menyerahkan sejumlah dokumen terkait yang memperkuat dirinya tidak terlibat. Ia menjamin bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Presiden dan bangsa Indonesia, yang memercayakan dirinya sebagai pembantu Presiden.

Kaban juga menegaskan, dirinya sama sekali tidak terlibat. "Karena saya sudah diperiksa dua kali di KPK dan membantah tuduhan Hamka Yandhu tersebut," kata Kaban. Benarkah mereka tidak terlibat? Kita tunggu saja.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...ukul.13.00.wib

======================================================================================================

Paskah Merasa Populer

Senin, 4 Agustus 2008 | 09:58 WIB
JAKARTA, SENIN - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta merasa dirinya lebih populer belakangan ini. Dalam pantauannya, saat ini jumlah wartawan yang mengikutinya lebih banyak.

Hal itu disampaikan Paskah saat membuka dan memberikan sambutan dalam Seminar Pembangunan Aparatur Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (4/8) pagi. "Saya lihat persnya banyak. Mudah-mudahan bisa mengekspose hal-hal positif dari seminar ini. Bukan karena saya yang populer, dan bisa memisahkan dari soal saya yang populer itu," katanya disambut tawa para peserta seminar.

Paskah juga mengharapkan, 'kepopuleran' dirinya saat ini tidak mengganggu kinerja Bappenas secara keseluruhan. "Saya berharap, Bappenas tidak terganggu kinerjanya karena kepopuleran saya. Tapi saya untung juga, daripada pasang iklan mahal. Ini enggak pasang iklan dikejar wartawan, diberitakan terus. Akhirnya saya jadi populer. Mudah-mudahan nanti yang populer gantian," ujar Paskah, disambut tawa para peserta.

Saat tiba di Kantor Bappenas, Paskah enggan memberikan keterangan pada wartawan. Padahal, sejak pagi wartawan telah menunggu kedatangannya untuk mengonfirmasi soal pemanggilan yang dilakukan Presiden terhadap dirinya siang nanti. Nama Paskah Suzetta disebut terdakwa aliran dana BI Hamka Yandhu turut menerima aliran dana BI sebesar Rp1 miliar.

"Nanti saja kumpul ya," kata Paskah kepada wartawan saat tiba di Kantor Bappaenas. Ia pun bergegas menuju ruang transit.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...merasa.populer

[ace4]

Paskah: Saya Tak Akan Mundur

Senin, 4 Agustus 2008 | 10:28 WIB
JAKARTA, SENIN - Menteri Negara (Meneg) PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta tidak akan mundur dari jabatan menteri terakit kabar keterlibatannya dalam kasusu aliran dana BI. Berkembangnya pemberitaan tentang kasus tersebut sebelumnya telah memunculkan desakan kepada Presiden untuk mencopot menteri yang diindikasi terlibat kasus dugaan korupsi.

Menanggapi hal ini, Paskah menegaskan bahwa ia tak akan mundur jika disebabkan tekanan politik dan opini publik yang telah membunuh karakter pribadinya. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa pencopotan adalah hak prerogatif Presiden. Paskah menegaskan, dirinya sangat siap jika diminta mundur oleh Presiden. Itu disebabkan kemunduran atas permintaan presiden merupakan hak prerogatif presiden yang sudah mengangkatnya sebagai menteri.

"Itu hak prerogatif Presiden, harus dihargai. Tapi terus terang, kalau karena tekanan politik, kalau karena tekanan opini yang digiring untuk membunuh karakter, saya rasa saya tidak akan mundur. Kita harus menghargai hak prerogatif Presiden," kata Paskah kepada wartawan, di Kantor Bappenas, Senin (4/8).

Namun, lanjutnya, ia merasa hingga saat ini belum ada tekanan politik dan opini publik yang membunuh karakternya. Paskah mengaku siap memberikan klarifikasi kepada Presiden, atas berbagai hal yang berkembang mengenai keterlibatan dirinya dalam aliran dana BI.

Menurut rencana, Senin (4/8) siang nanti, Menteri Negara (Meneg) PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta akan dipanggil Presiden SBY ke Istana Negara. Bersama Paskah, akan dipanggil pula Menteri Kehutanan MS Kaban. Keduanya dipanggil terkait pengakuan Hamka Yamdhu bahwa mantan anggota Komisi IX DPR itu turut menerima aliran dana BI.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...ak.akan.mundur

======================================================================================================

Hamka Yandhu Tak Sebebas Merpati

Senin, 4 Agustus 2008 | 10:55 WIB
JAKARTA, SENIN - Apa lagu yang Anda pilih sebagai nada sambung telepon seluler Anda? Biasanya orang memilih nada sambung berdasarkan lagu yang disukanya atau mungkin lagu yang tengah menggambarkan suasana hatinya.

Nah, Hamka Yandhu, memilih lagu Tak Sebebas Merpati sebagai nada sambungnya. Lagu yang dipopulerkan group musik asal Bandung, Kahitna, ini terdengar saat Persda Network menghubungi nomor Hamka, Minggu (3/8) malam. Inilah sepenggal liriknya,

Terimakasih kau terima
Pertunangan indah ini
Bahagia meski mungkin
Tak sebebas merpati.

Hamka adalah mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 yang ditahan di rumah tahanan Kelapa Dua dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana YPPI Bank Indonesia (BI).

Nomor ponsel yang menggunakan lagu ini digunakan Hamka ketika masih menghuni tahanan Polres Jakarta Barat sebelum dipindahkan ke Rutan Kelapa Dua.

Hamka yang hingga kini masih berstatus anggota Dewan dari Fraksi Golkar itu membuat pengakuan heboh ketika menyebut 52 rekannya sesama anggota Dewan periode 1999-2004 ikut menikmati aliran dana BI, termasuk Paskah Suzetta yang kini menjabat Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Pengakuan Hamka dikemukakan saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penggunaan dana YPPI BI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/7) lalu.

Lagu Tak Sebebas Merpati cukup populer awal tahun 2000. Yuk, bernyanyi bersama Hamka:

Kala kita lihat
Sepasang merpati
Terbang bebas lepas
Tepat di hadapan
Lalu kaubertanya
Kapan kita bagai mereka
Terbang lepas bebas....
Lepas bebas ke ujung dunia
Dan kubertanya
Maukah kau terima
Pinangan tanpa
Sisa cinta yang lain
Rona bahagia
Terpancar dari anggukan
Saat kupasangkan....
Pasang cincin di jemari

Refrain:
Terimakasih kau terima
Pertunangan indah ini
Bahagia meski mungkin
Tak sebebas merpati

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...ebebas.merpati

======================================================================================================

Menegakkan Kontrak Politik Cikeas

Senin, 4 Agustus 2008 | 11:10 WIB
KONSISTENSI orde perubahan mendapatkan ujiannya di akhir masa pemerintahan. Komitmen dan semangat antikorupsi dan good governance yang ditegaskan sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat ujian nyata.

Dua anggota Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan MS Kaban disebut menerima aliran dana Bank Indonesia saat menjadi anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004.

Presiden terkejut dengan pernyataan anggota DPR Hamka Yamdhu saat bersaksi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sebab, ketika seleksi menteri di Cikeas dulu, bau tak sedap itu tak tercium. "Presiden baru tahu. Tidak ada informasi ketika seleksi di Cikeas," ujar juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng.

Sebelum melantik kabinetnya 20 Oktober 2004, Presiden menyeleksi dan menyusun kabinet di Cikeas. Seleksi dilakukan terbuka untuk mendapat masukan dari publik tentang kebersihan calon menteri. Untuk menjaga kebersihan itu, dibuat kontrak politik yang diteken tiap menteri.

Adat ini dilanjutkan saat perombakan kabinet pertama dan kedua. Pemberantasan korupsi adalah agenda utama pemerintahan Yudhoyono.

Presiden berjanji akan memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi dan ingin pemberantasan korupsi dilakukan mulai dari halaman Istana. Untuk itu, Presiden membentuk Timtas Tipikor yang diketuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ketika itu Hendaraman Supandji.

Dengan sejumlah upaya ini, Presiden ingin menunjukkan bahwa Indonesia sudah berubah seperti dijanjikannya saat kampanye. Tidak seperti dahulu, saat ini tak seorang pun kebal hukum di Indonesia.

Ketika muncul rumor keterlibatan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dalam rencana pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan, Presiden bertindak. Meskipun tak ada kejelasan akhir kasus ini, ketegasan Presiden membuat komitmen antikorupsi dan good governance-nya terjaga.

Kasus rencana renovasi KBRI di Seoul ini diakhiri dengan penjelasan Sudi bahwa dua surat bernomor B22/Seskab/1/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan B68/Seskab/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 palsu.

Saat Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proyek sistem identifikasi sidik jari di Departemen Hukum dan HAM, Presiden mempertemukan keduanya secara adat. Tiga bulan setelah kasus ini, Yusril serta Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin diganti.

Untuk kasus aliran dana BI, secara adat Presiden akan memanggil Paskah dan Kaban, Senin (4/8) siang ini. Presiden ingin memberi kesempatan kepada kedua pembantunya membela diri sebelum mengambil langkah dan keputusan. "Pemberantasan korupsi adalah agenda utama SBY," tambah Andi.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...politik.cikeas

======================================================================================================

Paskah: Kalau Dinyatakan Salah, Siapapun Harus Terima

Senin, 4 Agustus 2008 | 11:21 WIB
JAKARTA, SENIN - Mantan Ketua Komisi IX DPR 1999-2004 Paskah Suzetta tak mau membeberkan apa saja substansi penjelasan yang akan disampaikannya kepada Presiden SBY, Senin (4/8) siang nanti. Nama Paskah ikut terseret dalam kasus aliran dana BI, setelah terdakwa kasus tersebut, Hamka Yamdhu menyebut ia turut menerima aliran dana pada tahun 2003 itu.

Soal substansi kasus, menurutnya merupakan dokumen rahasia KPK yang tak boleh disampaikannya. "Prinsipnya, saya sudah menyampaikan semua ke KPK. Kalau saya ungkap hasil pemeriksaan yang menjadi dokumen KPK, nanti kena lagi saya, pasal berapalah. Bisa kena lagi. Saya tidak mau melanggar undang-undang," kata Paskah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (4/8).

Paskah menyatakan, apa yang dituduhkan padanya selama ini hanya berupa tuduhan. Belum ada pembuktian. Akan tetapi, kalau terbukti bersalah, ia menyatakan siapapun harus menerima. "Pengadilan kan masih berjalan, kalau dinyatakan salah, siapapun harus menerima. Menurut saya, harus ada proses pengadilan. Kalau saya hanya dituduh seseorang kan belum bisa, tanpa bukti seolah-olah saya dituduh menerima 1 miliar. Mana ada bukti. Itu nanti proses pengadilan yang membuktikan," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden, ia akan menjelaskan segal hal yang dimintakan klarifikasi oleh Presiden. "Pemanggilan nanti kan memang terkait dengan substansi yang berkembang di Pengadilan Tipikor maupun di media massa. Ini kan kejadian tahun 2003, sebelum saya menjadi menteri. Kejadian yang sangat tidak diduga-duga. Dari Presiden, akan saya jelaskan apa yang disampaikan Presiden pada saya. Intinya, saya akan menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan," ujar Paskah.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...n.harus.terima.

[ace4]

Pertemuan Ketua KPK-DPR Batal

Senin, 4 Agustus 2008 | 11:52 WIB
JAKARTA, SENIN - Pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Ashar dan Ketua DPR-RI Agung Laksono yang sedianya dilaksanakan hari ini, Senin (4/8) pukul 10.00 WIB, batal.

Menurut keterangan yang diperoleh wartawan, Agung Laksono tidak berada di tempat karena berangkat ke tempat rekannya yang meninggal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu pertemuan selanjutnya.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/....kpk-dpr.batal.

[ace4]

ICW Laporkan Pungli di Sekolah ke Kejagung

Selasa, 5 Agustus 2008 | 12:05 WIB
JAKARTA, SELASA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 61 sekolah dari tingkatan SD sampai SMA yang telah melakukan pungutan liar pada penerimaan siswa baru (PSB) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (5/8). ICW dalam melaporkan adanya praktik pungli itu ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy.

Peneliti ICW, Ade Irawan, mengatakan, 61 sekolah tersebut mayoritas berada di Jakarta dengan besaran pungli antara Rp500 ribu per siswa sampai Rp4 juta pers siswa. "Laporan ini merupakan laporan dari masyarakat agar Kejagung menindaklanjutinya," katanya.

Dikatakan, laporan itu penting untuk ditindaklanjuti karena praktik pungli yang dilakukan sekolah itu sudah merugikan keuangan negara, karena tidak ada sepeserpun yang disetorkan ke negara. Kemudian, kata dia, praktik pungli itu juga menghambat kelompok miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena sebelum sekolah diharuskan membayarkan uang sangat besar. "Serta institusi sekolah yang harusnya sebagai tempat belajar, menjadi tempat korupsi," katanya.

Ia mencontohkan pungli yang dilakukan seperti berdalih untuk uang tes, padahal setiap sekolah negeri dan swasta khususnya di Jakarta telah mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP). Beberapa faktor penyebab munculnya praktik pungli itu, antara lain, pembiaran oleh pemerintah, posisi orang tua lemah, permintaan lebih besar dibanding jumlah kursi yang tersedia.

Sementara itu, Jampidsus sendiri menyatakan mendukung upaya pemantauan oleh ICW mengenai praktik di sekolah. "Kita sudah sampaikan soal pungli di sekolah kepada Jampidsus," katanya.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...ah.ke.kejagung

[ace4]

KPK Buat Seragam Khusus Koruptor

Kamis, 7 Agustus 2008 | 12:44 WIB
JAKARTA, KAMIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya terobosan baru untuk membuat malu koruptor. Caranya, setiap tahanan KPK akan mengenakan baju bertuliskan "korupsi". Tidak akan ada lagi koruptor yang dapat melenggang ke Gedung KPK dengan pakaian parlente.

"Selama ini malah ada koruptor yang senang dan bangga terus tampil di televisi, padahal seharusnya dia malu," ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan M Jasin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/8).

Selama ini publik menyaksikan tersangka korupsi datang ke KPK tetap dengan percaya diri, misalnya dengan melambaikan tangan, berpakaian necis, serta tetap percaya diri melemparkan senyuman. Seolah-olah sang koruptor tidak menghadapi masalah besar. Melihat hal ini, KPK ingin membuat efek jera.

Menurut Jasin, pembuatan pakaian khusus koruptor ini ini telah beberapa kali dibahas dalam rapat pimpinan KPK. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan pemakaian borgol kepada tahanan korupsi. "Sekarang sedang dibahas semoga bisa segera diwujudkan," kata M Jasin. (C10-08)

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...husus.koruptor

[ncon]

i like this idea
what i dont really like in Indonesia is that the person who did the crime, when they were interviewed or filmed, they still covering their faces. IMO this should not happen they should allowed the public to see who the person is !

[Mimihitam]

Indonesian gov't more efficient, less corrupt
JAKARTA -- A reform push by leaders in Indonesia has substantially improved the performance of government and cut into corruption in Southeast Asia's largest economy, the World Bank said Wednesday. The bank's Worldwide Governance Indicators (WGI) report found governance had improved significantly in Indonesia in the 10 years of "reformasi" since the 1998 ouster of dictator Suharto, a statement said.

"The progress is a reflection of a country whose political leaders, policymakers, civil society and private sector view good governance and corruption control as crucial for sustained and shared growth," report co-author Daniel Kaufmann said in the statement.

(AFP Thursday, June 26, 2008)

http://www.chinapost.com.tw/asia/ind...-gov't.htm

[r4d1ty4]

Originally Posted by ace4

KPK Buat Seragam Khusus Koruptor

Kamis, 7 Agustus 2008 | 12:44 WIB
JAKARTA, KAMIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya terobosan baru untuk membuat malu koruptor. Caranya, setiap tahanan KPK akan mengenakan baju bertuliskan "korupsi". Tidak akan ada lagi koruptor yang dapat melenggang ke Gedung KPK dengan pakaian parlente.

"Selama ini malah ada koruptor yang senang dan bangga terus tampil di televisi, padahal seharusnya dia malu," ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan M Jasin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/8).

Selama ini publik menyaksikan tersangka korupsi datang ke KPK tetap dengan percaya diri, misalnya dengan melambaikan tangan, berpakaian necis, serta tetap percaya diri melemparkan senyuman. Seolah-olah sang koruptor tidak menghadapi masalah besar. Melihat hal ini, KPK ingin membuat efek jera.

Menurut Jasin, pembuatan pakaian khusus koruptor ini ini telah beberapa kali dibahas dalam rapat pimpinan KPK. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan pemakaian borgol kepada tahanan korupsi. "Sekarang sedang dibahas semoga bisa segera diwujudkan," kata M Jasin. (C10-08)

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...husus.koruptor

buang2 duit...ngapain !!!

si Paskah masih ga mau ngaku juga..3 saksi udah bilang dia terlibat..ckckckck