Riau Island's Province (Provinsi Kepulauan Riau) - The Ultimate Paradise on Earth

[novian]

Kunjungan Wisman Selama 2008
Pinang dan Bintan Sama-sama Naik

TANJUNGPINANG (BP) - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri periode Januari - Desmber 2008 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencapai 1.637.343 orang. Jumlah ini menurun 1,28 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 1.658.518 orang.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Drs Aminul Akbar MSc menuturkan, penurunan kunjungan wisman terjadinya di pintu masuk yang ada di Batam sebesar 1,48 persen dan Karimun 10,64 persen. Sedangkan wisman yang masuk melalui Tanjungpinang meningkat 3,29 persen dan Bintan 2,28 persen.


Khusus untuk Desember 2008, kunjungan wisman ke Kepri mengalami peningkatan 26,46 persen dibanding November. Jika selama November kunjungan wisman 133.920 orang, pada Desember meningkat menjadi 169.361 orang.


Peningkatan jumlah kunjungan wisman selama Desember 2008, dikatakan Aminul juga dipengaruhi adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman di empat pintu masuk yang ada di Provinsi Kepri. Yakni pintu masuk Batam 2,18 persen, Tanjungpinang 40,69 persen, Bintan 34,52 persen dan Kabupaten Kariumun 7,28 persen.


Tapi angka ini dibandingkan bulan yang sama tahun 2007, lanjut Aminul mengalami penurunan 4,51 persen. Pada bulan Desember 2007 jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri 177.362 orang. ”Penurunan disebabkan pengaruh dari penurunan di tiga pintu masuk, Batam, Bintan dan Kerimun,’’ ujarnya.


Angka penurunan masing-masing pintu masuk tersebut yakni, Batam 3,42 persen, Bintan 4,43 persen dan Karimun 19.23 persen. Sebaliknya di Kota Tanjungpinang justru terjadi peningkatan jumlah wisman sebesar 1,83 persen dibandingkan jumlah wisman pada bulan Desember 2007.


Dilihat dari asal wisatawan yang berkunjung, wisatawan asal Singapura paling banyak. Selama Desember 2008, wisatawan asal Singapura mencapai 104.098 orang atau 61,47 persen dari jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri per Desember 2008. Urutan kedua dari Malaysia 24.845 atau 14,67 persen. Wisatawan asal Korea Selatan menempati urutan ke tiga sebanyak 4.612 atau 2,72 persen. Sedangkan wisatawan lainnya yang berkunjung ke Kepri tidak terlalu besar, rata-rata kontribusinya masih di bawah 2,30 persen.


Jika dilihat asal wisman yang datang periode Januari-Desember 2008 dibandingkan tahun sebelumnya, kata Aminul lagi ada peningkatan dari wisman China dengan peningkatan 37,36 persen, India 26,60 persen dan Jerman 15,47 persen. Sedangkan penurunan tertinggi wisman asal negara Bahrain, yakni turun sebesar 74,19 persen, Taiwan 30,32 persen dan Korea Selatan 20,92 persen.


Jumlah kunjungan wisman tersebut, juga mempengaruhi tingkat penghunian kamar (TPK) di Kepri. Perbulan Desember 2008 TPK mencapai 49,69 persen, naik 4,19 poin dibanding TPK November 2008 yakni 45,50 persen. ‘’TPK hotel berbintang di Kepri sama besarnya dengan TPK hotel berbintang secara nasional yang rata-rata 49,69 persen,’’ kata Aminul.


Sedangkan TPK berdasarkan klasifikasinya, per Desember 2008 hotel bintang 4 mencapai 65,28 persen dan merupakan TPK tertinggi dibandingkan kelas hotel berbintang yang lain. Sedangkan TPK terendah pada hotel berbintang 2 yang hanya mencapai 30,65 persen.


Lanjut Aminul lagi, rata-rata lama menginap tamu asing dan lokal pada hotel berbintang di Provinsi Kepri pada bulan Desember 2008 mencapai 1,71 hari. Angka ini turun 0,10 hari bila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2008. Pada bulan Desember 2008, rata-rata lama menginap tamu Indonesia mencapai 1,82 hari. ‘’Lebih tinggi 0,14 hari dibandingkan rata-rata lama menginap tamu asing yang mencapai 1,68 hari,’’ ungkapnya.


Sementara, jika dilihat dari klasifikasi hotelnya, tamu asing dan lokal paling banyak menginap dihotel bintang 1 yakni 2,23 hari. Sedangkan yang paling rendah hotel berbintang 5 yakni 1,45 hari. ‘’Di Kepri hotel bintang 5 cuma ada di Bintan. Batam cuma ada bintang 4 dan Tanjungpinang hanya bintang 3,’’ ujar Aminul. (dew)

[novian]

Gedung Daerah (Persiapan Upacara 17an)

[novian]

Tugu Proklamasi, Tanjungpinang

[novian]

Melayu Square,Tanjungpinang

[Kris18]

Wah, ada melayu square ya? semacam apakah tempatnya?

[novian]

mirip2 pujasera gitu seh....

[novian]

Kepri Minta Tambah DBH Migas

Hanya Terima Rp 4 Triliun per Tahun
Natuna Sumbang Rp 25 Triliun ke Pusat

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Pemerintah pusat dinilai tidak adil dalam pemberian dana bagi hasil (DBH) untuk minyak dan gas. Saat ini, pola prosentase penerimaan dana bagi hasil tersebut adalah 84,5 :15,5 dengan perincian pemerintah pusat mendapatkan 85 persen dan daerah mendapatkan 15,5 persen.

Tim perjuangan DBH Migas Kepri yang tergabung dalam forum komunikasi lintas OKP DBH Migas, Turman, mengatakan bahwa dalam era otonomi daerah ini seharusnya pemerintah daerah mendapatkan porsi yang lebih besar. Maka dari itu, ia meminta pemerintah pusat harus merevisi ketentuan dana bagi hasil tersebut.

Hal ini disampaikan Turman dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kepri, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kesbanglinmas di gedung DPRD Kepri, Jumat (6/2).

“Jumlah tersebut masih jauh dari yang kami harapkan. Padahal Kepri sebagai daerah penghasil seharusnya mendapatkan dana bagi hasil tersebut lebih besar dari yang saat ini,” tegas Turman.

Kecilnya dana bagi hasil ini dinilai Turman akibat lemahnya lobi-lobi yang dilakukan anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI utusan Provinsi Kepri. Seharusnya, sebagai wakil Kepri mereka bersuara lebih keras memperjuangkan dana bagi hasil tersebut.

“Kami melihat anggota DPR dan anggota DPD kurang gigih dan terkesan diam. Seharusnya mereka memperjuangkan prosentase dana bagi hasil ini di Jakarta,” tukas Turman.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi II Andi Anhar Chalid sepakat dengan apa yang disampaikan oleh forum tersebut. Menurutnya, revisi ini harus segera dilakukan karena dapat menambah pundi-pundi pemasukan kas daerah Kepri.

Namun, data pemasukan dari penjualan minyak dan gas itu sampai saat ini masih belum jelas.

“Kesulitan kita saat ini adalah masih belum jelasnya data pemasukan dari penjualan gas dan minyak bumi. Instansi pusat seperti departemen pertambangan tidak secara terbuka memberikan data tersebut,” ungkap Andi.

Ketua Komisi III, Lis Darmansyah, menyarankan agar Kepri dapat memiliki sebuah tim khusus.

Keberadaan tim khusus ini adalah untuk menghitung berapa besar pendapatan dari eksplorasi minyak dan gas tersebut.

“Saya rasa Kepri harus memiliki sebuah tim khusus untuk mengaudit eksplorasi tersebut. Bila perlu kita bayar orang yang benar-benar memiliki kompetensi mengetahui berapa besar pemasukan minyak dan gas kita,” tegas Lis.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nur Syafriadi sepakat bahwa pendapatan daerah dari sektor bagi hasil minyak dan gas harus ditingkatkan. “Kami melihat memang dana bagi hasil untuk minyak dan gas masih sangat kecil dari yang kita harapkan. Kita harus memperjuangkan dana bagi hasil tersebut agar Kepri mendapat porsi yang lebih besar,” ajak Nur.

Maka dari itu, ia berjanji akan menyampaikan keinginan tersebut ke pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti.
Dari data yang dikumpulkan Tribun, total dana yang disumbangkan Provinsi Kepri dari pendapatan migas di Natuna mencapai Rp 25 triliun per tahun. Sedangkan pengembalian pemerintah pusat lewat dana bagi hasil hanya sebesar Rp 4triliun atau sekitar 16 persen dari yang disumbangkan Kepri.(eik)

[novian]

Kagumi Masjid Raya Sultan Penyengat
Ziarah Pertama Kapolda Dik Dik ke Pulau Penyengat


SENYUM seakan tak pernah lepas dari wajah Kapolda Kepri Brigjen (Pol) Dik Dik Mulyana Arief Mansyur saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Jumat (6/2). Ziarah pertama ke Penyengat ini terlihat sangat berkesan baginya.

Usai melaksanakan salat Jumat, Dik Dik bersama istrinya Inne, duduk santai di pendopo Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Sambil mengobrol santai dengan pengurus masjid, ia menyantap makanan khas Melayu berupa berem-berem dan otak-otak.

Dalam perbincangan tersebut, Dik Dik menanyakan sejarah masjid dan juga Pulau Penyengat kepada pengurus masjid. Ia terlihat sangat tertarik, pasalnya ini adalah kunjungan pertamanya ke pulau bersejarah tersebut

Usai asik bersantai, Dik Dik minta diantarkan ke makam Raja Hamidah Engku Putri. Ia dan istrinya pun kemudian diantar ke makam naik becak sepeda motor.

Perjalanan dari masjid ke makam tidak memang memakan waktu lama, tetapi Dik Dik dan Inne terlihat mesra duduk berdua di atas becak motor. Keduanya kemudian memanjatkan doa di makam Engku Putri.

Sebelum pulang Dik Dik dan Inne juga tak ketinggalan menaburkan bunga di makam, serta tak lupa mengisi buku tamu. Mereka kemudian kembali ke pelabuhan Penyengat, menumpang becak motor.

“Ini memang pertama kalinya saya ke Penyengat, terkesan sekali bisa bertemu dengan warga Penyengat,” ujar Dik Dik.

Ia juga sangat terkesan dengan budaya dan peninggalan sejarah yang ada di Penyengat. Saat menunaikan salat Jumat, Dik Dik mengaku memanjatkan doa khusus. Ia mengaku memanjatkan doa agar dapat bertugas dengan baik, begitu pula dengan anggota polisi yang lain.

Ia juga berharap warga Penyengat dan juga masyarakat Kepri mendoakan hal yang sama. “Doa adalah hal yang paling kuat, kekuatan doa tak ada tandingannya,” tambah Dik Dik.

Berbeda dengan suaminya yang baru kali pertama mengunjungi Penyengat, Inne mengaku sudah pernah ke Penyengat pada tahun 2004 lalu. Tetapi ia masih saja terkesan dengan bangunan Masjid Raya Sultan Riau tersebut. “Katanya masjid itu terbuat dari putih telur, bangunannya jadi sangat kokoh,” ujar Inne.
Padahal sebelum berangkat, Inne sempat takut mabuk laut, karena ombak kuat. Namun ternyata kekhawatiran Inne itu tidak terbukti. Suatu saat Inne mengaku ingin kembali lagi ke Penyengat. (Noviyana Handayani)

[novian]

Bintan Jadi Surga Belanja

Bila Tanjungpinang tak Masuk FTZ

Senin, 16 Pebruari 2009
BINTAN, TRIBUN - Di tengah penantian warga Batam, Bintan, dan Karimun terealisasinya kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ), warga Tanjungpinang berharap juga masuk wilayah bebas pajak. Namun, bila hal itu tidak terjadi, maka mereka akan banyak belanja ke Bintan yang bebas PPN dan PPnBM.

Memang, sebagian besar warga saat ini masih belum begitu paham dengan kebijakan FTZ. Namun, ketika dikatakan kebijakan ini tak ubahnya dengan Batam periode sebelum tahun 2000, mereka pun segara paham. Sebab, itu berarti surga belanja. Mereka bisa membeli harga barang lebih murah dibanding daerah lain di Indonesia.

Dulu, orang Tanjungpinang kalau berbelanja elektronik, memilih pergi ke Batam. Zaman itu, Punggur belum jadi pelabuhan umum sehingga mereka naik pompong dari Tanjunguban menuju pelabuhan Kabil.

Tapi kini, tidak hanya Batam yang akan menjelma menjadi kawasan seperti itu. Sekitar 50 kilometer arah Tanjunguban, nantinya pun akan menjadi kawasan yang mirip Batam sebelum tahun 2000-an. Sebab, nyaris lebih setengah daerah Bintan, yakni di kawasan Bintan bagian utara dan Galang Batang serta Bintan Timur, sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

Yang jadi persoalan bagi warga Tanjungpinang, meskipun wilayah mereka dengan Tanjunguban dan sekitarnya tidak terpisah lautan, tapi nantinya mereka juga tidak akan bisa mengakses barang murah dari kawasan ini.

“Dulu, awalnya saat pembahasan, kita memang mengusulkan agar seluruh Kepri masuk sebagai daerah FTZ,” kata anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. Tapi ternyata usulan ini tidak dipenuhi dan hanya tiga daerah saja yang kemudian ditetapkan sebagai daerah FTZ.

Harry juga bercerita, nyaris hanya Batam saja yang akan ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Tapi berkat sejumlah lobi, akhirnya sebagian Pulau Bintan dan Karimun pun masuk dalam areal ini.

Namun menurut Harry, hal ini belumlah ideal. Sebab, bagaimana nantinya bisa membatasi daerah FTZ di Bintan. Sejauh ini belum ada batas alam, seperti sungai atau gunung di antara kawasan FTZ di Bintan dengan Tanjungpinang. “Kalau dibikin batas buatan, seperti pagar, dibutuhkan miliaran rupiah untuk membangunnya,” kata Harry.

Di berbagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di luar negeri, menurut Harry, batasnya sudah jelas. Ini memudahkan petugas bea dan cukai untuk mengawasi barang masuk dan keluar. Client Coordinator Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Kurniawan mengakui, memang bakal mengawasi garis perbatasan seluas itu tanpa ada sarana pendukung. “Tidak akan mungkin petugas BC bergandengan tangan di sepanjang perbatasan FTZ,” seloroh Kurniawan.

Nah, inilah yang menjadi persoalan. Harry Azhar Azis yang juga doktor ekonomi jebolan Oklahoma State University, Amerika mengatakan, solusinya adalah tetap mengusulkan Tanjungpinang sebagai daerah FTZ juga. Apakah ini mungkin? “Ya, harus sama-sama kita perjuangkan,” papar calon legislatif DPR RI 2009 asal Kepri ini.

Katakanlah hal tersebut mungkin akan terjadi, tapi merubah undang-undang tentu butuh waktu yang lama. Sementara itu, praktek di lapangan, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada harga barang murah, naluri ekonomi manusia akan mengajak untuk memburunya.

Nah, di tengah perbatasan wilayah FTZ yang belum ada pagarnya, pada sisi lain nantinya kawasan Bintan akan menikmati produk dengan harga murah, dipastikan penyelundupan ke Tanjungpinang pun tidak akan bisa dibendung. Sebab, secara teori, untuk mobil sejenis 1500 cc saja, harganya akan lebih murah 82,5 persen karena bebas PpnBM yang h nilainya hampir sama dengan harga mobil itu sendiri.
Sementara untuk elektronik, akan lebih murah 22,5 persen. Sedangkan barang konsumsi, minimal akan lebih murah 12,5 persen.
Semuanya bisa jadi lebih murah karena di kawasan FTZ, sama sekali pajak tidak dipungut. Dan ketika harga barang lebih murah di Bintan, maka siap-siaplah, orang Tanjungpinang akan menyerbu Bintan untuk sekadar membeli kipas angin, parfum, baju atau kaus kaki. (aji)

[novian]

Pengawasan Bintan Dibagi Dua

Binut Ditangani BC Batam,
Bintim BC Tanjungpinang

BINTAN, TRIBUN - Pengawasan wilayah pelabuhan dan perdagangan bebas (FTZ) di Bintan dibagi dua. Untuk wilayah Bintan bagian utara, seperti Lobam, Lagoi dan Pulau Anak Lobam, pengawasannya dilakukan Kantor Pelayanan BG Batam.

Sementara untuk Bintan bagian timur, yakni Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, disatukan dengan Senggarang dan Dompak, otoritas pengawasan berada di Kanpel BC Tanjungpinang.

“Pengawasan dibagi menjadi dua sesuai dengan wilayah kerja Bea Cukai,” kata Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Kabupaten Bintan Junisman, Selasa (17/2).

Seluruh areal perdagangan dan pelabuhan bebas di Pulau Bintan bagian utara akan ditangani langsung oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam.

Kawasan ini adalah yang terbesar di Bintan, mencapai hampir 60 ribu hektare, yang terdiri dari bagian utara Pulau Bintan dan Pulau Anak Lobam.

Untuk wilayah timur Pulau Bintan, yang luas lahan pedagangan bebas maupun pelabuhan bebasnya hanya sekitar 2.500 hektare, di bawah pengawasan Kanwil BG Tanjungbalai Karimun yang dilaksanakan BC Tanjungpinang.

Meski pengawasannya dibagi dua, tetap saja kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Bintan bagian utara akan tetap memainkan peranan besar.
Hal ini mengingat satu-satunya pelabuhan bebas yang ditetapkan oleh pemerintah hanya di Sri Udana, Lobam. Sebelumnya, BPK Bintan mengusulkan dua pelabuhan. Selain Sri Udana, satunya lagi adalah Sri Bayintan Kijang. Namun yang terakhir belum disetujui Menteri Perhubungan. (aji)

[novian]

Rp60 M Mengalir ke Kepri

Dapat Stimulus Fiskal Terbesar

Pemerintah Pusat mengalokasikan stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur di Kepri senilai Rp60 miliar. Stimulus fiskal itu diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang terkena krisis ekonomi. Stimulus itu dianggarkan untuk pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun senilai Rp20 miliar, pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak dianggarkan Rp15 miliar, dukungan ekspansi sektor riil Departemen Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas senilai Rp10 miliar dan di Karimun Rp15 miliar. Program ini sudah disahkan Panitia Anggaran DPR-RI dan segera dilaksanakan akhir Maret ini.


Walaupun Kepri sudah mendapat Rp60 miliar, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis mengaku kaget karena tidak masuknya alokasi untuk instalasi pengelolaan air di Belakangpadang, Bintan dan pembangunan pelabuhan di Bintan. Sebelumnya kedua daerah ini mendapatkan alokasi anggaran. ”Ada yang berubah di departemen. Saya akan pertanyakan masalah ini. Tetapi jumlah stimulus fiskal di Kepri naik dari Rp37 miliar jadi Rp60 miliar,” ujar Harry, kemarin.


Menurut Harry, stimulus ini tambahan belanja infrastruktur yang semula diusulkan pemerintah hanya Rp10,2 triliun, tetapi ditetapkan Panggar DPR menjadi Rp12,2 triliun. Sehingga ada tambahan Rp2 triliun.


Menurut Harry, berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 41/2008 tentang APBN 2009, pemerintah telah menyampaikan usulan tentang upaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009 kepada Panggar DPR RI. Usulan tersebut sudah dibahas Panggar bersama Pemerintah tanggal 23-24 Februari yang lalu dan hasilnya memutuskan usulan stimulus fiskal APBN 2009 disetujui Panggar.


Rinciannya, besaran defisit APBN 2009 meningkat dari Rp51,3 triliun jadi Rp139,5 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp88,2 triliun. Peningkatan ini berdasarkan perubahan asumsi makro, yakni penurunan pertubuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, dan penurunan harga minyak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan potensi pendapatan negara dan penyesuaian belanja negara.


Kenaikan depisit anggaran tahun 2009 dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDP telah dibiayai dari Silpa 2008 sebesar Rp51,3 triliun. Tambahan pembiayaan utang Rp44,5 triliun bersumber dari penarikan pinjaman siaga apabila penerbitan SBN tidak bisa dipenuhi, dan tambahan pinjaman program sebesar Rp1,1 triliun.


Besarnya stimulus fiskal 2009 adalah Rp73,3 triliun, yang terdiri dari stimulus perpajakan dan kepabeanan sebesar Rp56,3 triliun, stimulus belanja negara sebesar Rp17,0 triliun atau meningkat Rp2 triliun untuk tambahan belanja infrastruktur. Dia menyebutkan untuk stimulus infrastruktur, Kepri mendapatkan alokasi dana di atas provinsi lain. (rob)

[Kris18]

Mohon ijinnya nih teman-teman yg di thread Kepri . Saya mau coba posting foto-fotonya ke thread most photogenic cities . Coz, saya benar-benar kagum dengan alamnya kampung halaman saya, Kepri yang sangat indah dan cocok buat ditampilkan disana . Trmks.

[novian]

silahkan aja....

[novian]

[novian]

[novian]

Film Raja Ali Haji Tayang di Bioskop

Rabu, 22 April 2009
Habiskan Dana APBD Provinsi Kepri Rp 6 Miliar
Segera Launching 2 Mei Mendatang

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Film dokumentar Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji segera launching ke masyarakat. Rencananya launching berlangsung 2 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Film ini bisa langsung disaksikan di Studio 21, Kota Batam.

Selain memutar di bioskop, Dinas Pariwisata Kepri juga berencana untuk memutar film tersebut di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Robert Iwan Louriux mengatakan persiapan sudah nyaris rampung, hanya tinggal masalah teknis.

“Sudah saya laporkan kepada bapak Gubernur. Hanya tinggal hal teknisnya saja,” papar Robert di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Selasa (21/4). Pemutaran perdana film ini diharapkan dapat mengangkat kebudayaan melayu Kepri dari sosok panutan dan pahlawan nasional tersebut.

Film berdurasi 90 menit ini akan di putar selama tiga hari berturut-turut. Ia berharap film ini bisa mendapat tempat di hati masyarakat Kepri. Saat ini film tersebut sedang disimpan di penyimpanan khusus cinema teks agar tetap dalam kondisi bagus. “Agar rol film terjaga dari kerusakan,” ujarnya.

Robert menambahkan, film ini bercerita tengan roman sejarah Raja Ali Haji. Film ini juga akan dipromosikan ke beberapa daerah. Film ini juga setidaknya dapat menjadi andil bagi dunia wisata.

“Kalau memang laku, kami akan menjual film ini. Karena bisa menambah pendapatan asli daerah kita,” kata Robert lagi. Selain itu, dinas pariwisata juga berencana untuk mengikut sertakan film ini dalam festival film sejarah tingkat nasional.

Film Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji ini menceritakan tentang perjalanan Raja Ali Haji di bidang ke budayaan. Film yang pendanaannya menggunakan APBD ini menghabiskan dana sekitar Rp 6 miliar. (eik)

[Kris18]

Dari Berita Riaupos edisi Cetak

maap klo rada rusak gambar yang saya ambil .


image hosted on flickr

[novian]

Pemandangan Bawah Laut
image hosted on flickr

image hosted on flickr

image hosted on flickr

[novian]

Tarempa Airport

image hosted on flickr

[novian]

salah satu pulau di Kepulauan Anambas

image hosted on flickr