Future of Indonesia, towards to a better country

[Ocean One]

Jatim Bangun 380 Kantin Kejujuran
Rabu, 09 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Surabaya - Pemerintah Povinsi Jawa Timur membangun 380 kantin kejujuran yang disebar di 38 kota/kabupaten se-Jatim. "Tiap kota/kabupaten sementara ini akan didirikan 10 kantin kejujuran," kata Gubernur Jatim, Soekarwo ketika menghadiri peringatan hari Anti Korupsi se-dunia di Gedung Negara Grahadi Surbaya, pagi tadi (9/12).

Kantin kejujuran ini, akan didirikan di sekolah-sekolah kususnya SMA yang ada di kota/kabupaten.

Menurut Soekarwo, SMA sengaja dipilih untuk memberikan pembelajaran kejujuran kepada pelajar, sehingga kelak mereka bisa bersikap jujur dan anti Korupsi. "Zaman saya dulu, sering tidak bayar, tapi sekarang sudah tidak zamannya lagi, semuanya harus transparan," kata Soekarwo.

Selain dirikan kantin kejujuran, Jatim dalam waktu dekat juga akan masukkan mutan lokal anti KKN pada pelajaran sekolah mulai SD hingga SMA di Jatim. "Orang tua sudah waktunya tobat giliran anak-anak harus belajar," kata dia.

Arifin Sanebo, dari LSM Nusantara Corruption Watch meminta hari anti korupsi se-dunia yang jatuh hari ini dijadikan tonggak untuk membersihkan diri dari budaya korupsi.

"Peringatan ini jangan hanya seremonial tapi harus ada langkah kongkret berantas korupsi yang telah hancurkan negara ini," kata Arifin.

[Karto]

Originally Posted by arirangboy

Anggaran kita juga banyak digunakan untuk perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar negeri oleh aparat instansi pemerintah dengan dalih studi banding. Mereka kalau pergi bukan cuma 1-2 orang saja, tapihingga 5-6 orang. Benar-benar pemborosan. KBRI kita di luar negeri sering kewalahan menerima kedatangan tim "studi banding" tsb yang pada kenyataannya tidak pernah diimplementasikan. Hanya sekedar proyek untuk dapat uang perjalanan dinas. Menyedihkan!!! Bisa dibayangkan, kalo biaya rata-rata per orang yang dinas ke luar negeri sebesar Rp 25 juta, berapa ratus milyar bisa dihemat, mengingat banyaknya pejabat dan instansi pemerintah yg kita miliki.

Ya bener loh. Sewaktu gw ketemu di jalan dengan serombongan pejabat kedutaan Indonesia di suatu naegara Eropa yang ga ada kedutaannya beberapa tahun lalu, mereka bilang mereka sedang ‘studi banding’ untuk meningkatkan pelayanan diplomatic dan WNI di Negara itu. Padahal ga ada populasi WNI signifikan disitu. Dan sekarang, sekitar 5 tahun setelah itu, saat mulai ada komunitas Indonesia, tetep aja ga ada konsul Indonesia di situ dan semua urusan harus ke ibukota Negara Eropa lainnya yang notabene, karena WNI butuh visa ke hampir semua Negara di dunia (kecuali ASEAN,Maroko,Chile) harus antri dan interview untuk visa ke Negara tersebut hanya untuk urusan sama kedutaan Indonesia yang berada di Negara tersebut. Ironis kan.

Banyak sekali generasi Indonesia yang pintar, pikiran global dan kompeten yang harusnya bikin image Indonesia bagus di Negara Negara lain, tapi terus terang aja, para pegawai kedutaan yang di post di banyak ibukota Negara maju menurut gw pada ‘kelas’ kecamatan. Tiap ditanyai hal yang penting, jawabannya ‘njelimet’ mlulu. Trus, malah ada salah satu yang pake model rambut ‘mullet’ (kalo ga tahu, google it) macam preman dan jaket shoulder pad 3 inches a la ku bilai khan di Flash Gordon. Malu malu in banget. Yang bikin sebel lagi, mereka jalan jalan begitu pake uang Negara yang ujung ujungnya hasil pajak & kiriman devisa rakyat dan TKI macam gw.

Yang gw inget siang siang waktu itu, para pegawai kedutaan yang gw ketemu di jalan tersebut ribut cari restoran yang bagus, dan saling bilang “MARI KITA MAKAN”.

[Karto]

Originally Posted by d'sulovyo

sory Marty I'm not sure you'll bring Indonesia as a big player.I just ain't sure.

Agree.

Tapi image Indonesia di kepala dia kan beda dari image realistic kita di mata dunia. Muluk aja. Liat aja biografi dia. Kalo kata eyang gw, 'Ga injak tanah'. Dari umur 13 aja udah tinggal di UK. Harusnya dia kerja di UK Foreign Office.

According to Wikipedia.

Education
Natalegawa obtained a Doctor of Philosophy at the Australian National University in 1993; a Master of Philosophy at Corpus Christi College, University of Cambridge in 1985; and a BSc at the London School of Economics and Political Science in 1984. He also attended the Ellesmere College and Concord College in the United Kingdom from 1976 to 1981.

Early life and career
Marty, whose full name is Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, is the youngest son of Sonson Natalegawa, who was a former director of a state-owned bank. He was born in in Bandung, West Java.

Prior to becoming Permanent Representative to the United Nations on September 5, 2007, he was sworn in by President Susilo Bambang Yudhoyono as the Indonesian Ambassador to the United Kingdom on November 11, 2005.

Before his assignment to be Indonesian Ambassador to the United Kingdom, he was the Chief of Staff of the Office of the Minister of Foreign Affairs and as the Director General for ASEAN Cooperation in the Department of Foreign Affairs.

He has also worked at the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia where he came into office in 1986. There, he worked in its Research and Development division.

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono appointed him Minister of Foreign Affairs on October 21, 2009.

[Ocean One]

Gubernur Se-Sumatera Hidupkan Lagi Proyek Raksasa
KAMIS, 17 DESEMBER 2009

PEKANBARU, KOMPAS.com - Seluruh gubernur di Pulau Sumatera mencoba menghidupkan kembali beberapa proyek raksasa yang sempat digagas pada akhir 1990-an lalu untuk dapat direalisasikan di tahun-tahun mendatang. Meski demikian, para gubernur juga akan bertindak realistis dengan mencoret beberapa proyek yang dianggap tidak memiliki prospek.

Demikian Ketua Badan Perencana Daerah Riau, Emrizal Pakis menyampaikan materi pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang akan dilangsungkan di Pekanbaru, Riau, Sabtu dan Minggu (19-20 Desember 2009) mendatang.

"Dalam pertemuan nanti, para gubernur akan membahas program-program besar yang bertujuan untuk membangun Sumatera secara keseluruhan bukan pembangunan yang sepenggal-sepenggal," ujar Emrizal di kantornya di Pekanbaru, Kamis (17/12/2009) petang.

Proyek-proyek besar yang disebut Emrizal antara lain adalah membangun jalan tol di sepanjang Pulau Sumatera, pembangunan jaringan kereta api Sumatera, penerbangan, transportasi laut, kelistrikan dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan catatan Kompas, rencana poyek-proyek besar itu sudah sempat dikumandangkan sepuluh tahun lalu. Hanya saja, gaungnya kemudian menjadi sepi. Sebagian proyek-proyek itu tidak berkembang karena tidak didukung, terutama masalah pendanaan dari pemerintah pusat.

"Memang beberapa proyek itu stagnan, seperti pembangunan jaringan kereta api dan transportasi laut. Kalau memang proyek itu tidak dapat diteruskan, para gubernur mungkin harus menghentikan proyek itu. Namun proyek jalan lintas sumatera memiliki kemajuan berarti karena pemerintah pusat sudah siap mengucurkan dana perbaikan dengan tahun jamak," kata Emrizal.

Salah satu proyek yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat, kata Emrizal, adalah kerja sama perguruan tinggi di Sumatera. Untuk mewujudkan hal itu, seluruh rektor perguruan tinggi di Sumatera akan diundang ke Riau dalam pertemuan gubernur itu. Para rektor diminta berkerja sama untuk penguatan perguruan tinggi unggulan.

"Setelah rapat koordinasi gubernur se-Sumatera, akan dilanjutkan dengan pertemuan gubernur se-Indonesia pada hari Selasa juga di Pekanbaru. Mendagri direncanakan akan membuka acara itu," tambah Emrizal.

[Ocean One]

Menko Kesra Resmikan "SRC-PB" Wilayah Timur
Kamis, 17 Desember 2009



Malang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesra (Menkokesra), Agung Laksono, Kamis, meresmikan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) untuk wilayah timur Indonesia yang dipusatkan di "Taxy Way Skadron Udara 32" Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Dalam persemian itu, digelar demo pertolongan kepada korban bencana dengan menerjunkan anggota yang terdiri dari sejumlah departemen, kementerian, serta Instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Usai melakukan peresmian, Agung laksono mengatakan, peresmian ini merupakan implementasi dari sidang kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaksanakan tanggal 5 November lalu di Istana Negara.

Dalam sidang itu, dibahas 15 penetapan prioritas 100 hari kerja kabinet, yang salah satunya adalah bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Tujuan pembentukan tim SRC-PB, untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan tindakan yang cepat tanggap darurat di daerah yang terkena bencana, yang bantuan cepat berupa pertolongan korban, teknis, peralatan dan logistik.

"Diharapkan, pasukan reaksi cepat ini mampu melaksanakan tugas yang pertama kali ketika terjadi bencana, seperti tampil terdepan dengan pemerintah daerah pada saat bencana terjadi dan menolong korban pada awal kejadian bencana," katanya.

Dalam peresemian itu, sejumlah pejabat nasional turut hadir, seperti Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, seta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif.

Sementara itu, Syamsul Maarif mengatakan, dibentuknya SRC-PB tingkat nasional ini untuk memberikan bantuan awal kepada daerah yang terkena bencana.

Secara khusus, SRC-PB ini menekankan pada tiga prinsip utama, yakni kecepatan penanggulangan bencana, fleksibilitas memberikan pelayanan yang konsisten, serta akuntabilitas setiap tindakan yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara etik dan hukum.

Ia menjelaskan, peresmian dan gelar serta demo SRC- PB di Malang, merupakan yang kali ketiga digerlar, dan sebelumnya berlangsung di Lapangan Berkas, Kota Bengkulu, dan di Lanud Halim Perdana Kusuma yang diperuntukan untuk wilayah Barat Indonesia.

[Karto]

--------------------------------------------------------------------------------

Di setiap demokrasi, selalu ada oposisi untuk mem per se imbang kan opini sehat.

Dan gw liat, hampir semua suara, berita dan posting di Forum ini selalu yang manis manis aja. Padahal kenyataan se hari hari di Indonesia ga seperti itu.
Karena gw pikir belum ada yang ambil role ini, gw bersenang hati untuk men calonkan diri jadi poster boy everyone loves to hate.

Thread ini untuk berita berita dan opini realitas Indonesia dari spektrum oposisi yang banyak orang ga mau tahu.

Opinions welcome !


--------------------------------------------------------------------------------


I hope thread about outsourcing hasn't been created yet.

Kalo kita lihat negara megara berkembang lain, misalnya China, Uni Emirat Arab, etc. Mereka sadar bahwa banyak hal yang mereka belum kuasai untuk mengatur negara mereka. Dan untuk itu mereka mendatangkan tenaga berpengalaman dari luar sembari belajar sampai mereka bisa menjalankan negara mereka sendiri.

Indonesia masih belum bisa mengatur diri sendiri di banyak hal. Sayangnya, majoritas warganya bahkan ga sadar karena ga tahu ukuran perbandingan dengan mayoritas negara lain di dunia, yang notabene untuk keluar dari negara ini saja ada Fiskal Jutaan rupiah. Dan banyak sekali policies yang dibuat pemerintah yang ber efek manghambat kemajuan negara agar kontrol tetap berada ditangan segelintir elite.

Toch, kita sebetulnya cukup uang untuk bisa maju dan makmur setara dengan negara negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapore dan Thailand. Secara ukuran moneter, tenaga kita besar sekali sesuai dengan pemasukan kita ke G20. Tapi itu ga di translasi di kenyataan sehari hari. Lihat aja berapa orang kita yang desperately miskin di jalan jalan kota dan desa. Kekacauan infrastruktur urban kita dll - India aja yang punya sistam kasta yang ga bisa dihapus, punya public infrastruktur kelas Malaysia seperti transport underground, etc.

Kenapa pemerintah kita ga bayar dan datangkan Management dan para ahli dari negara berpengalaman. Memang akan mahal, tapi di jangka panjang efeknya akan lebih besar dan lebih murah dari pada Piara birokrat lokal ga kompeten di bidangnya.

Contoh aja, ada berapa orang macam Emirsyah Satar (Garuda) di Indonesia. Dia di Indonesia jadi pahlawan. Dan kemampuan dia di Global Human Resource Market untuk skala CEO/CFO standard aja. Dan di Indonesia hanya ada segelintir orang seperti dia. Kenapa untuk dapat hasil dan servis normal jadi pengecualian. Sedih banget.

Misalnya aja seperti dibawah ini.

1. Singaporean. Untuk atur Publik Transport (Airport, MRT, etc).
2. Dutch. Atur tata kota,bangunan dan public housing kita.
3. Scandinavian. Untuk atur dasar model civil society dan pendidikan.
4. German/Japanese. Untuk beli pengetahuan dan alih transfer teknologi.
5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.

Ini mimpi aja. Kan kita Republik Mimpi. bisanya mimpi m'lulu.

Kalo ada komen dan artikel relating to this, please post.



Disclaimer : BTW, Gw orang asli Indonesia Jawa. Jadi kalo ada yang pikir gw ga nasionalis dll, pada kelaut aja! Kalo t*hi kucing dibilang coklat dan semua percaya, gw tetep aja tau dan akan bilang itu t*hi kucing. Terima kasih

[wonkcerbon]

Originally Posted by Karto

1. Singaporean. Untuk atur Publik Transport (Airport, MRT, etc).
2. Dutch. Atur tata kota,bangunan dan public housing kita.
3. Scandinavian. Untuk atur dasar model civil society dan pendidikan.
4. German/Japanese. Untuk beli pengetahuan dan alih transfer teknologi.
5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.

setuju untuk point 1,2,3,4, tapi yg ke 5. Thai/Indian. Untuk policies for independence of food reliance.

untuk thai setuju tp india??? la wong 300jt warganya aja masih kelaparan , jadi apa yg dipelajari ntarnya boss???

[David-80]

sebetulnya, kalo masalah menyewa konsultan/management di birokrasi, gua setuju banget, tapi masalahnya di Indonesia adalah di implementasi nya, di lapangan dengan apa yang sudah di konsultasikan bisa jadi jauh banget.

contoh.

Konsultasi management Jepang dengan Indonesia masalah pembangunan Jalan tol, di tahap perencanaan, udah matang dengan berbagai macam teori dan strategy..tapi ketika eksekusinya.... datang lah permasalahan baru...

seperti....adanya LSM yang pro/kontra, masyarakat yang meminta pergantian tanah tinggi...(biasanya dipacu oleh makelar tanah) dsb...

beda dengan jaman Suharto dulu, yang gampang banget suatu proyek pemerintah untuk berhasil...coba hitung, berapa jalan tol yg berhasil di bangun pemerintah orba dibanding dengan sekarang.

dulu pernah ngobrol dengan konsultan bisnis dari UK, dia bilang, In Suharto era, you know whom you must "pay" in order starting a project, nowadays, you gotta go to the DPRD, DPD, DPR, Kecamatan, kelurahan...even Kepala Desa

thats the reality of our country. So, invest heavily di corruption & collusion prevention and also EDUCATION for our civil society, then the rest will follow to success.

cheers

[Trip2Java]

negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?

bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee

[David-80]

Originally Posted by Trip2Java

negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?

bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee

itu karena mereka lebih memilih swasta atau negara lain, karena yah, lebih dihargai dan the money is good.

ya makanya itu, intinya adalah, government harus berani invest mahal di tenaga2 ahli seperti ini, siapa sih yang mau dibayar murah dengan kualitas top notch? mereka hidup untuk cari duit buat makan, nothing comes cheap nowadays.

cheers

[Ocean One]

Pemerintah Luncurkan Layanan Mobil Kartu Tanda Penduduk
Minggu, 27 Desember 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta — Pemerintah DKI Jakarta mulai memperkenalkan layanan mobil Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat yang hendak memperpanjang identas kependudukannya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Kalau masih ada yang mengeluh dengan layanan ini, tandanya dia tidak tahu terima kasih,“ ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Minggu (27/12).

Program ini, terang Fauzi, digulirkan untuk memudahkan layanan warga kota yang kerap kesulitan mendatangi kantor kelurahan pada hari kerja. “Layanan akan dioperasikan secara bergilir di sejumlah kelurahan pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00-13.00 WIB. Jadi jangan lagi ada yang beralasan tidak punya waktu,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Pemerintah juga berencana memperluas wilayah pengoperasian mobil layanan hingga ke pusat perbelanjaan seperti mal. Begitupun dengan warga yang kesulitan mengakses layanan tersebut. "Petugas kami minta menjemput bola. Terutama bagi mereka yang lanjut usia dan sakit,” kata Fauzi.

Untuk saat ini, kata Fauzi, pemerintah baru menyediakan enam unit kendaraan operasional. Jumlah kendaraan rencananya akan ditambah dua kali lipat dengan menggunakan anggaran 2010. “Untuk pengadaan tahun 2009, seluruh peralatan fisik menelan anggaran hingga Rp 2,5 miliar,” katanya.

Fauzi menjelaskan, program ini merupakan aplikasi dari rencana penerapan nomor identitas tunggal yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang akan memanfaatkan layanan tersebut harus mengurus langsung sambil membawa persyaratan yang ditentukan. “Biar bisa diambil foto dan sidik jarinya,” kata Fauzi.

Menurut dia, layanan ini dirancang sebagai sistem informasi terpadu yang banyak bermanfaat bagi keperluan administratif. Keberhasilan sistem ini juga akan menjawab persoalan pencatatan ganda seperti yang terjadi dalam sejumlah pemilihan umum. “Nomor kependudukan yang dimiliki seseorang akan dibawa sampai mati,” katanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Franky Mangantas Panjaitan menambahkan, layanan mobil saat ini baru bisa dioperasikan untuk beberapa wilayah saja. Sebab, tidak seluruh sistem informasi kependudukan telah terinstall diserver mobil baru tersebut. “Saat ini baru 152 kelurahan yang sudah tersimpan,” katanya.

Franky menjelaskan, layanan perpanjangan KTP mobil dapat dimanfaatkan secara gratis. Namun, pemerintah akan menjatuhkan sangsi dengan bagi mereka yang telat mengurus perpangjangan dalam waktu dua pekan dari batas akhir masa berlaku KTP tersebut. “Dendanya Rp 10 ribu,” katanya.

Bagi masyarakat yang mau mengetahui wilayah operasi layanan tersebut, kata Frangky, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan sejumlah media massa seperti radio RRI Pro2 FM. Begitupun dengan situs milik pemerintah seperti www.beritajakarta.com, www.kependudukancapil.go.id.

Layanan mobil KTP menggunakan mobil SUV berwarna biru. Bagian belakang mobil tersebut didisain seperti kantor mini dengan dua unit komputer. Bagian kiri mobil juga dilengkapi tenda portable seluas empat meter persegi yang bisa dikembangkan jika kendaraan dalam posisi berhenti.

[Karto]

Originally Posted by Trip2Java

negara kita juga punya banyak para ahli seperti city planning, transport, civil engineering, IPTEK yang dihasilkan dari pendidikan di universitas terbaik dari negara2 tersebut.
tapi mengapa ya sampe sekarang hasilnya tuh belom kelihatan, kontribusi keahlian mereka masih patut di pertanyakan...sementara di luar negeri sana tak sedikit pula yang pake jasa dari para ahli asal indonesia, seperti Filipina misalnya pernah juga pake jasa konsultan dari negara kita kan ?

bedewei di negara ini kebanyakannya berstatus pengamat...pengamat dan pengamat, jadi tugasnya hanya mengamati dan sesekali berkomentar setengah ngritik
Cepek deeee

Yah, gw pikir gw lebih pilih mengamati dan komentar dan kritik daripada kubur kepala di pasir. Trus terang aja gw miris liat kondisi bangsa ini. Dan kubur kepala di pasir kaya kasuari ga akan ngerubah apa apa. Paling ga dialog dan debat langkah awal sesuatu daripada pasrah dan biarkan aja dan pikir beginilah Indonesia. Terima apa adanya ga cukup bagus buat gw. Gw mau anak anak gw punya standar hidup dan image yang lebih baik. Dan faktanya, sebanyak apa uang yang gw punya dan meskipun gw tinggal di lantai 32 serviced apartemen jauh dari ke amburadulan, gw ga bisa lepas dari ke ga nyamanan hidup di negeri ini. I'm sick of this crap. And btw, gw orang Jawa.

[Karto]

Apa pemerintah pernah datangkan / minta bantuan dari negara ahli ?

Seperti negara negara kaya minyak serahkan pengelolaan banyak hal di negara negara mereka ke (contohnya) ahli Jerman / Jepang.

Kalo ya, cari informasi dimana ya ?

[Karto]

From The Jakarta Globe

Jammed Jakarta: a History of Sprawling Growth and Poor Planning

It was a simpler Jakarta, and one now lost in time. Newly-independent Indonesia’s capital was abuzz with optimism and nationalist fever in the late 1940s — not to mention the sound of electric trolleys rolling through the city center and out to Menteng, which then was just a suburb.

The city’s streets, and its relatively efficient public transportation system, largely remained that way until the early 1960s, when a fateful decision forever altered Jakarta’s history. President Sukarno, foreseeing rapid growth, had the trolleys decommissioned and replaced with buses.

“The trolley was insufficient to transport crowds because it only had [at most] three carriages,” said Jakarta historian Andy Alexander. “If you add more, it doesn’t move.”

So the trolley lines were paved over with asphalt and replaced by giant gasoline-guzzling buses. City planners dreamed up thoroughfares to help push the city southward into the wetlands beyond Menteng.

But the envisioned road network never really happened, while development flourished virtually unchecked by regulations or zoning.
“They did have plans. They just never implemented them,” Alexander said. “Jalan Sudirman-Jalan Thamrin was good planning, but that’s it. Roads grew on their own, without any planning.”

Mohammad Danisworo, chairman of the Center for Urban Design Studies in Bandung, and an adviser to five Jakarta governors, says the city before independence was basically a network of kampungs. Newer ones sprung up in the 1950s and ’60s, he said, and all of them eventually joined the sprawl. “They built the houses, and the roads came later,” he said. “And sometimes those roads weren’t designed to handle this development.”

As a result, the city is sorely lacking in major east-west crossroads, but has an overabundance of one-lane roads snaking through neighborhoods and behind high-rise buildings.

Jakarta’s newer districts also were never designed to enable people to live, work, shop and take their kids to school in the same area. As a result, more than 1.25 million people make trips into or out of the city and back every workday. Modern urban planning dictates that “you plan everything in your neighborhood,” said Harya Setyaka S Dillon, a transportation expert. “That’s the problem: There was no vision for self-sustained communities.”

There was also no vision for pedestrians. Conspiracy theorists say foreign donors and international organizations such as the World Bank were eager to give loans and grants to build new roads and highways, all the better for imported American and Japanese cars. City officials gave scant consideration to sidewalks, crosswalks or other safety measures for foot traffic.

“Cities are [supposed to be] developed for people, not for cars,” said Milatia Kusuma Mu’min, Indonesian country director of the Institute for Transportation and Development Policy. “The city of Jakarta provides only for cars and motorcycles. Now there’s an imbalance — all the protection is for the motorist.”

Well, most of the time. Jakarta is all but absent of public parking space, which leaves little option but to park on streets and sidewalks, thereby increasing traffic bottlenecks.

“There is only a small space on the roads, and the cars take up more space, which causes more problems,” said Sutikman, 54, a “blue shirt” city parking attendant who has worked on Jalan Sabang near Menteng for the past 30 years. “But I don’t want to say that parking causes traffic problems, because then my superior would think I haven’t been doing my job.”

The way the city’s streets have developed, someone somewhere clearly didn’t do theirs.


Reader's Comments

peterR6:22 PM December 3, 2009
Just to touch on the subject: there are too many vehicles, not enough quality roads, no alternative transport, non-existant spatial planning, and motorists that have not got the first clue how to drive. Add to that a police force that has not got any interest beyond making a buck and a totally corrupt administration that nicks all the money, and that is Jakarta, which must rank as being one of the ugliest and most chaotic cities in the World.

Roland5:40 PM December 3, 2009
Dear Valkyre!

How true. A while ago a mini van almost slammed into my, at this time high pregnant wife in front of Taman Anggrek Mall AFTER a security guard had already stopped the traffic (unfortunately security guards are needed to control the traffic in regards of respect for pedestrians). The driver of this van became very agitated afterwards and and could not understand what he did wrong (actually it almost became a battle ground if not - again - security guards would have stepped in between and the driver ran away.)

However, as a motorist, I have also many experiences with pedestrians simply ignoring zebra crossing, but jumping 50 meters before or behind this crossing on the road. I am sure everyone had already horrific experiences in this regards and similar situations. It seems to be absolutely incomprehensible to go into the mind of most participants in daily traffic to obey traffic rules.

BTW, I have to drive around 3 times a week to Bogor on Jalan Tol; what shocks me is the amount of accident there, prominently in numbers displayed at a sign - Month September - 183 accidents, 37 fatal. But actually no surprise there....

Valkyrie3:25 PM December 3, 2009
Hello! hello! They don't give a splitting respect for zebra crossings. I'll interprete these zebra crossings as "Don't cross here."

Solace1:13 PM December 3, 2009
Mr. Cochrane, I agree in part with your comments. A potential solution to the overall problem with cars, buses, bikes and bajai's is this, classify the roads as Primary, Secondary, Sub Secondary and Suburban. Primary roads are obvious, main roads, toll ways. Secondary roads are feeder roads to primary roads, and sub secondary are feeder roads to secondary. Suburban are just that, local roads. Vehicles are zoned for what roads they can travel on. For example, Bajai's cannot travel on primary or secondary roads and can only use secondary roads as crossing points to sub secondary or suburban roads, etc.


These type of simple initiatives will remove some of the conjestive issues during peak times, etc. Bus stops should be sheltered and built with a cut away from the road and a minimum of 100 meters from an intersection. However, common sense hardly prevails here, and unless people are willing to accept the road laws (LOL), this will never happen.

[fajarmuhasan]

Originally Posted by Karto

Apa pemerintah pernah datangkan / minta bantuan dari negara ahli ?

Seperti negara negara kaya minyak serahkan pengelolaan banyak hal di negara negara mereka ke (contohnya) ahli Jerman / Jepang.

Kalo ya, cari informasi dimana ya ?

Ini maksudnya apa??
Kalo untuk ukuran kasus per kasus atau proyek per proyek, semua proyek besar dikerjakan oleh konsultan asing dari basic design, detail design, procurement, construction supervision, commissioning bahkan O&M juga dikerjakan oleh asing.
Contoh yang lagi rame tentu proyek PLTU 10000MW, semua kontraktor dan konsultan berasal dari negara asing terutama china.
MAsih di masalah listrik dan diluar 10000MW adalah repowering PLTU Muara Karang - Jakarta. Itu dikerjakan oleh perusahaan jepang baik tenaga konsultan maupun eksekusinya.
Untuk oil and gas....banyak dimiliki dan dikelola oleh asing spt exon, total, chevron, dll. Karena pengelola asing makanya sebagian besar minyak lari keluar negri dan Indonesia justru kekurangan minyak.

Kesimpulan dari gw:
Yang perlu dibenahi adalah sistim birokrasi dan mental kita bukan di tenaga ahli-nya

[Karto]

Originally Posted by fajarmuhasan

Kesimpulan dari gw:
Yang perlu dibenahi adalah sistim birokrasi dan mental kita bukan di tenaga ahli-nya

Itu yang gw maksud.

Gw bilang 'Negara negara kaya minyak' itu hanya contoh yang maksudnya negara2 berkembang yang banyak hasil revenue / kekayaannya dari Natural Resources, bukan kemampuan Human Resources macam Singapore, Jepang, Germany, dll yang karena kekuatan Sumber Daya Manusianya bisa bikin mereka maju dan kaya meskipun pada asalnya mereka ga punya apa apa.

Yang gw maksud di thread ini adalah menggunakan tenaga asing berpengalaman untuk actually running our beaurocrazy. Jadi managemen nya untuk public services juga diserahkan ke tenaga asing berpengalaman untuk mendapatkan hasil adil maksimal yang bisa dinikmati kalangan rakyat umum (misalnya Malaysia/Thailand). Dari transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan servis publik lainnya. Contohnya aja Dubai yang pake tenaga asing untuk running Hospital, publik transport dan perbankan mereka. Bukan hanya proyek pembangunan dan explorasi natural resources aja.

Yah gw tahu lah kalo kasus per kasus ekstraksi Natural Resources dan project development kita sudah pake tenaga ahli asing - Oom-oom gw pada ditaruh ditengah hutan Borneo berbulan bulan cari minyak.

Originally Posted by fajarmuhasan

Untuk oil and gas....banyak dimiliki dan dikelola oleh asing spt exon, total, chevron, dll. Karena pengelola asing makanya sebagian besar minyak lari keluar negri dan Indonesia justru kekurangan minyak.

Well, btw, setahu gw, berapa banyak hasil explorasi yang 'boleh' dibawa pergi ke luar itu juga harus 'disetujui' oleh Bapak bapak Pejabat kita yang terhormat. Jadi kalo perusahaan2 asing pada bawa pergi huge chunk dan kita kekurangan itu karena hukum ekonomi aja. Bukannya asing tersebut todong suapaya bisa bawa sebanyak banyaknya. Sayangnya aja mentalitas Bapak bapak elite kita masih 'Kalo lu kasi gw 10%, lu boleh bawa pergi 70%'. Yang notabene merugikan rakyat.

Buktinya aja, Malaysia bisa atur berapa persen untuk asing. Kenapa kita ga?

[fajarmuhasan]

Originally Posted by Karto

Itu yang gw maksud.
Well, btw, setahu gw, berapa banyak hasil explorasi yang 'boleh' dibawa pergi ke luar itu juga harus 'disetujui' oleh Bapak bapak Pejabat kita yang terhormat. Jadi kalo perusahaan2 asing pada bawa pergi huge chunk dan kita kekurangan itu karena hukum ekonomi aja. Bukannya asing tersebut todong suapaya bisa bawa sebanyak banyaknya. Sayangnya aja mentalitas Bapak bapak elite kita masih 'Kalo lu kasi gw 10%, lu boleh bawa pergi 70%'. Yang notabene merugikan rakyat.
Buktinya aja, Malaysia bisa atur berapa persen untuk asing. Kenapa kita ga?

Di Indonesia emang sering kali peraturan dibuat untuk dinegosiasi....untuk mengurangi negosiasi mungkin perlu mengaplikasikan usulan Bung Karto, tapi gak mungkinlah jika dimulai dari tingkatan mentri yg diserahkan ke tenaga ahli asing. Mungkin bisa dimulai dari dirjen...
Dirjen pajak, dirjen bea cukai, dirjen migas, itu lahan uang semua.....

[Ocean One]

Taman Nasional Sebayang Telah Pulih dari Kerusakan
Senin, 28 Desember 2009

Warta Ekonomi, Jakarta - Taman Nasional Sebangau (TNS) telah mengalami pemulihan dari kerusakan hutan akibat kebakaran dan pembalakan hutan yang diketahui dari hasil survei udara pada Desember 2009. Hal ini dilakukan dengan penanaman kembali dan pencegahan kebakaran hutan.

Kepala Balai Taman Nasional Sebangau (TNS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Sumantri, menyatakan dari hasil survei udara pada Desember 2009 diketahui pemulihan kerusakan alam telah berjalan baik di TNS. Sebanyak 10% kerusakan ini terjadi akibar kebakaran dan pembalakan hutan.

TNS dilindungi sebagai hutan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam No SK.86/IV-SET/HO/2007 tentang petunjuk teknis Rehabilitasi Habitat di kawasan Konservasi. Alasan lain TNS memperoleh perlakukan tersebut lantaran ratusan orangutan Kalimantan terdapat di TNS.

Pengelolaan TNS, ujar Sumantri, juga diharapkan oleh masyarakat pada masa depan. Selama ini pemerintah daerah (Pemda) mengelola TNS.

Kadis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Anung Setyadi menambahkan penanaman pohon terus dilakukan dinas tersebut di kawasan TNS yang rusak. Pencegahan kebakaran hutan juga akan dilakukan oleh dinas tersebut.

[karbol]

kalo baca semua pendapat teman2 diatas, berarti permasalahannya ada di Pemerintah/Pengatur/birokrat.... sementara, tenaga ahli, gw pikir anak2 muda Indonesia sudah mampu.

jadi kesimpulannya yang di-outsourcing itu yaaa kalangan birokrat-nya... hehehe... bupati dan DPR nya di outsource dari Jerman misalnya...

[Karto]

Originally Posted by fajarmuhasan

Di Indonesia emang sering kali peraturan dibuat untuk dinegosiasi....untuk mengurangi negosiasi mungkin perlu mengaplikasikan usulan Bung Karto, tapi gak mungkinlah jika dimulai dari tingkatan mentri yg diserahkan ke tenaga ahli asing. Mungkin bisa dimulai dari dirjen...
Dirjen pajak, dirjen bea cukai, dirjen migas, itu lahan uang semua.....

Kayanya juga posisi posisi itu yang di negara seperti UAE dan Malaysia mereka isi sama experienced foreign management team. Posisi yang cukup tinggi untuk bikin perubahan, tapi ga terlalu tinggi untuk mengancam konstitusi kita.

Contohnya aja BUMN Mandala Air. Ingat waktu pesawat jatuh di Medan, nah setelah itu CEO diganti sama yang berpengalaman warga negara asing. Dan langsung dia obrak abrik kongkalikong yang kerjaannya pada nongkrong, untuk bikin Mandala sehat lagi, meskipun sekarang jadi Low Cost Carrier.

Originally Posted by karbol

kalo baca semua pendapat teman2 diatas, berarti permasalahannya ada di Pemerintah/Pengatur/birokrat.... sementara, tenaga ahli, gw pikir anak2 muda Indonesia sudah mampu.

jadi kesimpulannya yang di-outsourcing itu yaaa kalangan birokrat-nya... hehehe... bupati dan DPR nya di outsource dari Jerman misalnya...

Bener loh, tenaga tenaga ahli kita bagus bagus tapi pada lari semua, kaya gw, he... he... karena lebih dihargai di negeri orang. Dan juga ga capek diperlakukan ga bener dan mengalami kekacauan hidup sehari hari di Indonesia.