FACTBOX-Indonesia's infrastructure projects

[sand7]

Nice info from Reuters.....

http://www.reuters.com/article/rbssT...091027?sp=true

JAKARTA, Oct 27 (Reuters) - Indonesia's new presidential delivery unit will tackle stalled toll road, power plant, and mining projects in order to eliminate bottlenecks and speed up economic growth. [ID:nJKB003213].

Southeast Asia's biggest economy needs to spend billions of dollars on upgrading and expanding dilapidated infrastructure, ranging from roads and railways to ports and power plants, but it has failed to attract much-needed investment because of problems over land acquisition and cost recovery.

Here are some key on-going infrastructure projects in Indonesia and their current status:

* TOLL ROADS

- In 2005, Yudhoyono's government announced plans to build about 1,000 kilometres of toll roads, including a 650 km section of the trans-Java toll road, and roads in South Sulawesi and North Sumatra.

Progress has been very slow, and so far only about 10 percent has been built, while another 10 percent is under construction.

* PUBLIC HOUSING

- In 2003 the government announced plans to build 1,000 towers, each consisting of about 100 flats, in order to provide affordable housing across the country, at a total cost of about 20 trillion rupiah ($2.11 billion).

So far, about 600 towers have been built, and the remainder is expected to be completed in 2011.

* POWER PLANTS

- The 10,000-megawatt power crash programme was launched in 2006 to meet fast-growing demand for power, and was due to be completed in 2011 at a total cost of $12 billion.

So far, about a quarter of the targeted power capacity has been built. By mid-2010, more new plants will begin operating, and about 70 percent of the capacity will have been built.

* COMMUNICATIONS

- The Palapa Ring project, in which Indonesia will install fibre-optic networks in all 33 provinces, is meant to be the backbone of the country's telecommunications infrastructure and provide affordable, high-speed broadband connection, at a total cost about $1 billion.

Currently, only Java, Sumatra and parts of Kalimantan have fibre-optic networks.

However, the project, which was launched in 2006, has been delayed because of the global economic downturn, which hit the consortium of local phone operators involved in the project. These include PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM.JK), PT Indosat Tbk (ISAT.JK) and PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL.JK).

* WATER

- In 2008, Indonesia announced plans to build 10 million new pipelines in order to provide clean water, particularly for households in rural and remote areas.

The total value of the project is estimated at 90 trillion rupiah, but so far, only about one fifth of the new pipelines have been installed. The whole project is expected to be completed in 2013.

Sources: Indonesia's Planning Ministry (Bappenas), state agency overseeing toll roads (BPJT), and Public Works Ministry.

($1 = 9,470 rupiah) (Reporting by Dicky Kristanto; Editing by Sara Webb)

[Ocean One]

http://www.beritasatu.com/megapolita...k-diteken.html

Proyek Rp410 Triliun Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek Diteken

Jepang akan mendanai sekitar Rp125 triliun , dan ada kemungkinan untuk ditambah jika ada permintaan tambahan dari pemerintah Indonesia.

Indonesia dan Jepang menyepakati proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek senilai Rp410 triliun melalui program "Metropolitan Priority Areas" (MPA).

"Kami sudah menyepakati proyek investasi senilai Rp410 triliun yang akan dibiayai 55 persen oleh swasta dan 45 persen kombinasi antara 'Public-Private Partnership', APBN, dan pembiayaan melalui skema 'loan'," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam acara "4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum", Selasa (9/10).

Kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan "The Third Steering Committee Meeting" antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Selasa (9/10) waktu setempat, yang membahas tentang Program Metropolitan Priority Areas (MPA) dalam hal investasi industri.

Hatta mewakili Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta sejumlah pejabat dari berbagai kementerian, KADIN dan pebisnis. Sementara Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Koichiro Gemba, dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Yukio Edano, serta sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari negara itu.

"Dalam pertemuan itu diidentifikasi akan ada 45 proyek yang diharapkan rampung pada 2020," katanya.

Proyek akan berjalan seiring dengan pelaksanaan empat tujuan pengembangan MPA yakni pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih baik, pertumbuhan baru subkoridor, "multiple gateway", dan pengembangan "low-carbon" energi yang diharapkan terealisasi pada 2030 di kawasan Metropolitan Jakarta.

Jepang mengestimasikan melalui masterplan yang telah disusun bersama bahwa melalui ODA (Japan's Official Development Assistance) dan bantuan asing lainnya akan mendanai sekitar Rp125 triliun.

"Kami perkirakan sekitar Rp125 triliun atau 1 triliun Yen dalam 10 tahun ke depan," kata Menteri Luar Negeri Jepang.

Jepang juga masih membuka kemungkinan untuk menambah dana tersebut jika ada permintaan tambahan dari pemerintah Indonesia.

Pertemuan itu mengidentifikasi setidaknya akan ada lima proyek besar MPA yakni konstruksi MRT, pengembangan pelabuhan baru skala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan klaster penelitian baru, dan pengembangan sistem saluran air limbah di Jakarta.

[Ocean One]

http://www.tribunnews.com/2012/10/10...tugas-kemenhub

3 dari 5 Proyek Flagship Program MPA Jadi Tugas Kemenhub

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Indonesia Japan Joint Economic Forum yang diselenggarakan di Tokyo pada 8 – 10 Oktober 2012 telah menghasilkan kesepakatan pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek melalui program Metropolitan Priority Area (MPA) senilai Rp.410 trilyun.

Dalam Program MPA Jabodetabek, dengan keseluruhan berjumlah 71 proyek, yang terbagi dalam tahapan yaitu identifikasi sebanyak 48 proyek, Fast Track Project (18 proyek) dan Flagship Project (5 proyek) yaitu Mass Rapid Transport antara Cikarang – Balaraja, pengembangan Pelabuhan baru berskala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan cluster penelitian baru dan pengembangan sistem saluran limbah /drainase di Jakarta.

“Tiga dari Lima proyek flagship untuk MPA (Metropolitan Priority Area) tersebut yaitu Mass Rapid Transport antara Cikarang – Balaraja, pengembangan Pelabuhan baru berskala internasional di Cilamaya dan perluasan Bandara Soekarno-Hatta merupakan tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan,"ujar Atase Perhubungan RI di Tokyo, Popik Montanasyah, Rabu (10/10/2012).

Terkait dengan sumber dana pembiayaan rpoyek tersebut, Atase Perhubungan menjelaskan bahwa pelaksanaan investasi proyek akan dibiayai dengan sekema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan porsi investasi murni swasta lebih besar yaitu 55 persen dan kombinasi antara Public-Private Partnership (P3), APBN dan Skema Loan dengan porsi 45 persen.

Sebelumnya Menko Perekonomian, Hatta Rajasa selaku pimpinan delegasi Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan Jepang mempunyai peran penting bagi Indonesia terutama untuk mendukung program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MPA, untuk itu pihak Indonesia meminta kepada Pihak Jepang agar mengkaji kemungkinan kerja sama dalam pengembangan industri dan meningkatkan investasi di Indonesia.

Sementara pihak Jepang melalui Menteri Ekonominya menyatakan bahwa Jepang akan sepenuhnya mendukung Indonesia dalam program MP3EI dan MPA tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian didampingi Duta Besar RI di Tokyo, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif serta beberapa pejabat dari berbagai Kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum, ESDM, Keuangan, Nakertrans, Ristek, Bank Indonesia, BKPM , KP3EI dan Kadin.

Kementerian Perhubungan dalam pertemuan ini diwakili oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan beserta unsur Atase Perhubungan pada KBRI Tokyo. Sedangkan pihak Jepang diwakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri beserta jajarannya dan para pelaku usaha di Jepang yang berminat untuk ikut menanamkan investasi di Indonesia. (*)

[Ocean One]

http://www.beritasatu.com/properti/7...2-triliun.html

Hingga September, PT PP Raih Kontrak Rp 15,2 Triliun

Beberapa proyek besar yang diraih PP antara lain proyek Apartemen Lippo Mampang, Pembangunan jalan Papua serta proyek Galangan Kapal PT IKI Makassar.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) berhasil memenuhi 90 persen dari target kontrak baru mereka tahun ini. Hingga saat ini, PP telah mencetak kontrak baru sebesar Rp 15,2 triliun.

Dibanding September tahun lalu, pencapaian kontrak baru tersebut naik 120% dari Rp 6,9 triliun. Meningkatnya perolehan kontrak baru ini dikontribusi dari banyaknya kontrak besar yang diraih perseroan tahun ini.

"Perolehan kontrak baru kami masih didominasi oleh sektor konstruksi,” kata Sekretaris Perusahaan PT PP Tbk Betty Ariana melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (11/10).

Adapun beberapa proyek besar yang diraih PP di September 2012 antara lain proyek Apartemen Lippo Mampang, Pembangunan jalan Papua serta proyek Galangan Kapal PT IKI Makassar.

"Adapun nilai proyek apartemen Lippo sebesar Rp 137 miliar," kata Betty saat dihubungi oleh Investor Daily di Jakarta, Kamis (11/10).

PP juga meraih cukup banyak proyek besar sebelum September, antara lain Educity Apartment di Surabaya, Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Muara labuh –Sumatera dan proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 100 MW di Duri Pekanbaru, Sumatera dan perolehan terbesar dari PT Pelindo II untuk proyek Pelabuhan “New Tanjung Priok” atau Kalibaru sebesar Rp 8,2 Trilliun.

Dengan pencapaian kontrak tersebut, lanjut Betty, perseroan optimistis, bisa mencapai target kontrak baru tahun ini.

Untuk menyikapi besarnya persaingan di bisnis konstruksi, perseroan telah menggulirkan Green Program sebagai salah satu keunggulan bersaing.

PP tidak hanya aktif membidik proyek konstruksi bangunan. Perusahaan juga mengincar proyek di bidang pengadaan barang dan jasa sektor energi, seperti pengadaan infrastruktur listrik dan gas, karena segmen pasar ini tumbuh cepat.

Sementara untuk segmen properti, PP melaksanakan program pengembangan dalam tiga cluster, yaitu Commercial (Shopping Mall, Trade Center, Office), Residential (Vertical dan landed), Hospitality (Hotel, Leisure), dengan mengutamakan pemberdayaan asset (lahan) yang telah dimiliki serta melakukan sinergi antar BUMN.

[kevinpham1301]

Jepang akan mendanai sekitar Rp125 triliun , dan ada kemungkinan untuk ditambah jika ada permintaan tambahan dari pemerintah Indonesia.

Indonesia dan Jepang menyepakati proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek senilai Rp410 triliun melalui program "Metropolitan Priority Areas" (MPA).

"Kami sudah menyepakati proyek investasi senilai Rp410 triliun yang akan dibiayai 55 persen oleh swasta dan 45 persen kombinasi antara 'Public-Private Partnership', APBN, dan pembiayaan melalui skema 'loan'," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam acara "4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum", Selasa (9/10).

Kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan "The Third Steering Committee Meeting" antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Selasa (9/10) waktu setempat, yang membahas tentang Program Metropolitan Priority Areas (MPA) dalam hal investasi industri.

Hatta mewakili Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta sejumlah pejabat dari berbagai kementerian, KADIN dan pebisnis. Sementara Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Koichiro Gemba, dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Yukio Edano, serta sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari negara itu.

"Dalam pertemuan itu diidentifikasi akan ada 45 proyek yang diharapkan rampung pada 2020," katanya.

Proyek akan berjalan seiring dengan pelaksanaan empat tujuan pengembangan MPA yakni pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih baik, pertumbuhan baru subkoridor, "multiple gateway", dan pengembangan "low-carbon" energi yang diharapkan terealisasi pada 2030 di kawasan Metropolitan Jakarta.

Jepang mengestimasikan melalui masterplan yang telah disusun bersama bahwa melalui ODA (Japan's Official Development Assistance) dan bantuan asing lainnya akan mendanai sekitar Rp125 triliun.

"Kami perkirakan sekitar Rp125 triliun atau 1 triliun Yen dalam 10 tahun ke depan," kata Menteri Luar Negeri Jepang.

Jepang juga masih membuka kemungkinan untuk menambah dana tersebut jika ada permintaan tambahan dari pemerintah Indonesia.

Pertemuan itu mengidentifikasi setidaknya akan ada lima proyek besar MPA yakni konstruksi MRT, pengembangan pelabuhan baru skala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan klaster penelitian baru, dan pengembangan sistem saluran air limbah di Jakarta.

__________________
ban dat dong nai | can ho sunrise city q7 | can ho phu my van phat hung