SkyscraperCity banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 702 Posts

·
cowojakarta
Joined
·
2,589 Posts
gua yang pertama ah

lanjut ya:

kalo digusur begitu orangnya pada pindah kemana yaa?

tapi gua yakin pasti suatu saat akan digusur

orang yang sudah jadi aja digusur apalagi yang enggak

melihat pembangunan di jakarta yang pesat sekali dipastikan nanti rumah2 itu bakal berubah jadi superblock ma apartment
 

·
SSC Indonesia
Joined
·
4,805 Posts
^^ itu namanya curhat colongan.... :D

 

·
HRH Prince of Woles
Mod in training
Joined
·
13,464 Posts
Discussion Starter · #5 ·
^^ :lol: anak kecilnya kasian. Sampe teriak : "mamaaa..."

-------------------------------

AAG , MRT itu Mass Rapid Transportation , bukan Masalah Rumah Tergusur !!

DOn't get crazy with that :nono:

:nocrook:
 

·
SkyscraperCity Addict
Joined
·
2,339 Posts
Yang haus yang haus !!! Dua ribu dua ribu !!! :lol:

@AAG:
Sebaiknya jangan digusur, tapi direlokasi bagi yang udah punya KTP DKI. Yang ga punya, dibalikin ke daerah asalnya (disediakan lap pekerjaan).
Tapi gw ragu pemerintah bisa melakukan itu.
 

·
Banned
Joined
·
2,798 Posts
Subway Terganjal Lagi

Selasa 3 Juni 2008, Jam: 21:05:00

JAKARTA (Pos Kota) – Pembangunan jaringan kereta bawah tanah (subway) bakal tidak tepat waktu karena tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak pembentukan PT Mass Rapid Transit (MRT). Padahal, tujuan Gubernur Fauzi Bowo membentuk PT MRT sebagai wadah untuk mengelola subway.

Tiga Fraksi yang menolak yaitu Faksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP. Alasannya, pembangunan subway tidak jelas. Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Ade Surapriatna, membenarkan tapi pihaknya terus berusaha mendekati tiga fraksi tersebut. “Bila memang tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan pemungutan suara (voting),” tegas Ade di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/6).

EMPAT FRAKSI
Menurut H. Ade, ketiga fraksi itu menilai rencana pembangunan subway belum jelas. Misalnya mengenai studi kelayakan laporannya tak jelas, padahal menyangkut penggunaan ratusan miliar dana APBD. “Sedangkan empat fraksi lainnya menyetujui dan sudah siap menyampaikan kata akhir pada Rapat Paripurna yang akan dilakukan Kamis (5/6) atau Jumat (6/6).”

Terhadap adanya penolakan itu, Gubernur H. Fauzi Bowo tidak mau menanggapi. Ia hanya mengatakan pembentukan PT MRT sangat penting, karena April 2009 tahap awal pembangnan subway.

Menurut Fauzi, studi kelayakannya juga sudah dilakukan. MRT adalah sarana angkutan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.
:eek:hno:
 

·
HRH Prince of Woles
Mod in training
Joined
·
13,464 Posts
Discussion Starter · #9 ·
MRT construction faces another delay

Tifa Asrianti , The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 06/04/2008 10:14 AM | City

Construction of the planned mass rapid transit (MRT) system for Jakarta is likely to be postponed, due to delays in approving a bylaw for the project at the City Council.

The council was scheduled to pass the MRT bylaw in early May, but three political parties have asked more for more time to consider the proposal.

Deputy Speaker Maringan Pangaribuan said Tuesday there were three factions who wanted further information about the technical aspects of the MRT project, as they had not completely understood the explanation provided by the administration.

However, he said technical matters would be discussed after a city-owned company in charge for MRT was established -- which would take place when the planned bylaw was passed.

The three factions were the Prosperous Justice Party (PKS), the United Development Party (PPP) and the National Mandate Party (PAN), he said.

"They want one week to study the MRT's technical aspects. PAN, for example, has 12 questions on their list. They want to know about the underground and utility network and other technical aspects," he said.

"We decided to give the factions time, until Wednesday morning. If they still refuse it, we'll form a consultative committee to decide the plenary session," he said.

"There are four factions supporting and three opposed to the MRT bylaw. If the deadlock continues, we'll carry out voting in the plenary session," he added.

In an effort to overcome Jakarta's chronic traffic woes, the administration and the central government are working on the project, which was estimated to cost Rp 8.3 trillion (US$902 million). The money for the MRT is being sourced through loans from the Japan Bank for International Cooperation, with an interest rate of 0.4 percent per annum.

The central government will pay for 42 percent of the loans, while the administration will cover the remainder.

The administration also plans to allocate Rp 85 billion in subsidies for MRT operations in 2015, when the system is in place.

"The investors and central government will arrange MRT's design engineering. The city-owned company will be transparent," Maringan said.

In the first phase of development, expected to begin in 2010, railway lines will be installed stretching 14.3 kilometers from Lebak Bulus in South Jakarta to Dukuh Atas in Central Jakarta.--JP
 

·
Subaru, Beyond Words
Joined
·
512 Posts
Ini pertama saya dengar PAN yang nggak setuju, terus terkenalnya PKS eh ternyata sekarang yg tidak setuju PAN PKS PPP. Apa di DPRD mereka jadi satu fraksi atau ada misinformasi?
 

·
SSC Indonesia
Joined
·
4,805 Posts
Ini pertama saya dengar PAN yang nggak setuju, terus terkenalnya PKS eh ternyata sekarang yg tidak setuju PAN PKS PPP. Apa di DPRD mereka jadi satu fraksi atau ada misinformasi?
Biasa... cuman kurang informasi aja. Pengennya mereka minta yg detil, biar diliat rakyat sedang bekerja.
 

·
HRH Prince of Woles
Mod in training
Joined
·
13,464 Posts
Discussion Starter · #14 ·
numpang... :D

06/06/08 17:34
Dephub Akan Gusur 500 Ribu Angkot


Jakarta (ANTARA News) - Departemen Perhubungan (Dephub) akan menelorkan kebijakan progresif angkutan jalan untuk menggusur 500 ribu angkutan kota (angkot)/mikrolet di Indonesia.

"Angkot saat ini, khususnya di kota-kota besar sudah berlebih (over supply). Kota julukan sejuta angkot tak hanya Bogor tapi sudah diikuti oleh kota-kota lainnya," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Elly Sinaga kepada pers di Jakarta, Jumat.

Kondisi itu, kata Elly, memposisikan angkot sebagai salah satu sumber kemacetan lalu lintas tak terkendali. "Ini harus dicegah dan direformasi," katanya.

Boros BBM

Selain itu, ditinjau dari sisi pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), angkot sudah sangat boros karena tingkat isian penumpangnya rata-rata juga tak lebih dari 20-25 persen.

Jarak antar kendaraan keberangkatan angkot di sejumlah daerah ditemui sudah mencapai setiap empat detik.

"Akibatnya mereka hanya berputar-putar dan hasilnya polusi meningkat. Sementara bagi pengemudinya, pendapatannya juga menurun. Penumpang pun juga makin tak nyaman," katanya.

Karena itu, tidak salah kalau kenyamanan Angkutan Umum saat ini sudah tidak jelas dan ini antara lain yang menyebabkan penumpang pindah ke moda lain, seperti sepeda motor.

"Sepeda motor dari sisi penghematan memang oke, tetapi tingkat keselamatannya sangat rendah. 30 ribu korban meninggal kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia per tahun saat ini, 65 persen melibatkan sepeda motor," katanya.

Oleh karena itu, Dephub c.q. Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap akan mereposisi manajemen angkutan umum perkotaan secara bertahap dari pola angkot/mikrolet menjadi angkutan massal lebih besar seperti bus.

"Namun, untuk kota-kota kecil dengan populasi penduduknya di bawah 500 ribu, angkot dan mikrolet ini, mungkin masih layak dipertahankan," katanya.

Elly menyebut, sebenarnya berdasarkan KM 35/2003 tentang ciri-ciri pelayanan angkutan kota disebutkan untuk trayek utama di kota sedang dan besar dilarang adanya angkot.

"Tapi, yang terjadi hal itu tak dipatuhi. Ijin trayek angkot malah tak terkendali. Tak sesuai suplai dan demand. Ini mestinya direnungkan oleh Dinas Perhubungan. Jangan ijin trayek diserahkan ke dealer-dealer," katanya.

Sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola

Elly melanjutkan, pola angkutan massal yang dimaksud, nantinya secara bertahap akan merubah sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola.

"Jadi, sistemnya pemerintah membeli service mereka," katanya.

Konsep sederhananya, pemerintah membeli kepada Badan Pengelola biaya per kilometer per penumpang. "Metode pembayaran penumpang dengan kartu pintar, bukan ke sopir lagi," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, nantinya para pemilik angkot bisa bersinergi untuk menanamkan investasi di Badan Pengelola menjadi salah satu mitra operator.

Kendaraan tersebut juga hanya berhenti di shelter-shelter yang disediakan. "Pengemudi digaji sesuai kapasitas profesinya, tidak lagi jadi sasaran pungutan liar," katanya.

Elly mengakui, konsep tersebut mirip dengan Busway yang dikembangkan DKI Jakarta.

Tahun ini, Dephub akan mengembangkan konsep tersebut di lima kota besar yakni Semarang, Pekanbaru, Balikpapan, Surakarta dan Menado.

"Trayeknya pada beberapa kota itu berpeluang dikembangkan secara terpadu, misalnya dari Tangerang hingga Jakarta," katanya.

Hemat 40 persen

Dari sisi penghematan BBM, kata Elly, jika menggunakan bus sedang dan besar (angkutan massal, red), maka akan ada potensi penghematan pemakaian BBM hingga 40-50 persen.

Padahal, proporsi sektor transportasi, kata Elly, saat ini mengkonsumsi BBM paling besar, yakni sekitar 47,5 persen dari total konsumsi nasional, baru setelah itu industri (21,9%), listrik (11,1%) dan rumah tangga (19,1%).

"Transportasi non-Darat hanya 0,5 persen," katanya.

Sedangkan di sektor transportasi sendiri, konsumsi terbesar untuk angkutan jalan sebesar 88 persen.

Lainnya yakni, udara (4 persen), angkutan laut (7 persen) dan angkutan Kereta Api dan Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar satu persen.

"Jadi, bisa dibayangkan, jika angkutan jalan dihemat 40-50 persen, kontribusinya signifikan," katanya.(*)
 

·
Registered
Joined
·
4,636 Posts
pasti supir2 bakal demo trus gak jadi :eek:hno: kyk bajaj aja
 

·
SSC Indonesia
Joined
·
4,805 Posts
06/06/08 17:34
Dephub Akan Gusur 500 Ribu Angkot

Boros BBM
Sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola

Elly melanjutkan, pola angkutan massal yang dimaksud, nantinya secara bertahap akan merubah sistem kepemilikan dari individu ke Badan Pengelola.

"Jadi, sistemnya pemerintah membeli service mereka," katanya.

Konsep sederhananya, pemerintah membeli kepada Badan Pengelola biaya per kilometer per penumpang. "Metode pembayaran penumpang dengan kartu pintar, bukan ke sopir lagi," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, nantinya para pemilik angkot bisa bersinergi untuk menanamkan investasi di Badan Pengelola menjadi salah satu mitra operator.

Kendaraan tersebut juga hanya berhenti di shelter-shelter yang disediakan. "Pengemudi digaji sesuai kapasitas profesinya, tidak lagi jadi sasaran pungutan liar," katanya.

Elly mengakui, konsep tersebut mirip dengan Busway yang dikembangkan DKI Jakarta.

Tahun ini, Dephub akan mengembangkan konsep tersebut di lima kota besar yakni Semarang, Pekanbaru, Balikpapan, Surakarta dan Menado.

"Trayeknya pada beberapa kota itu berpeluang dikembangkan secara terpadu, misalnya dari Tangerang hingga Jakarta," katanya.
Konsep ini lah yang dimaksud, harusnya teraplikasi untuk angkutan non-busway...

Dengan konsep begini, sopir angkutan gak perlu lagi kejar setoran atau sengaja melanggar aturan (berhenti di sembarang tempat) demi mengejar penumpang. Karena yang beli servicenya adalah pemerintah, bukan penumpang. Dan ini juga menghilangkan praktek mafia pungli yang katanya perputaran per tahunnya bisa Rp 10 T!!
 
1 - 20 of 702 Posts
Status
Not open for further replies.
Top