Sabtu, 7 Juni 2008
Pemkot Harus Tanggung Jawab
Banjir akibat Drainase Buruk dan Pematangan Lahan
SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda berjanji memanggil instansi teknis di Pemkot Samarinda, pekan ini. Pemkot akan diminta memaparkan banjir di Samarinda yang semakin parah. Penegasan disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda Dwiyanto Purnomosidhi.
“Pemkot bertanggung jawab mengatasi banjir yang kecenderungannya semakin parah. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat,” ungkap Dwiyanto, kemarin.
Saat memantau banjir Kamis (5/6) lalu, Komisi III menemukan 4 titik banjir terparah, yaitu di simpang empat Lembuswana, Jl Antasari, Jl Juanda, dan Jl Pasundan. Kesimpulan sementara Komisi III, banjir di beberapa titik kota itu akibat tidak terkendalinya aktivitas pematangan lahan dan drainase yang tidak berfungsi maksimal.
“Selain memanggil instansi teknis, Komisi III sekaligus akan mengajak instansi teknis melakukan sidak (inspeksi mendadak, Red.) bangunan yang ditengarai menjadi pemicu banjir. Yang ikut terutama Dinas Bina Marga Pengairan dan Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota (Diskimbangkot, Red.),” timpal Anggota Komisi III Sugiyono.
Dari beberapa titik banjir yang dipantau, Komisi III sempat meninjau kolam penampungan air proyek Perumahan Bukit Mediterania di Jl MT Haryono. Empat anggota Komisi III yang menggelar sidak adalah Dwiyanto Purnomosidhi, Sugiyono, Sudarno, dan Alfianoor menemukan, kolam air Bukit Mediterania jebol. Karena kelebihan kapasitas, air bercampur lumpur di lokasi proyek meluber ke jalan dan menggenangi permukiman penduduk.
“Sebenarnya, developer sudah rapat dengan warga dan sepakat memberi kompensasi ke warga yang terkena dampak. Yang terpenting, menurut saya, developer harus membenahi kolam penampungan airnya supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” saran Dwiyanto.
Sesuai rekomendasi Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) Samarinda, developer Bukit Mediterania selain membenahi dan menambah kapasitas tampung polder airnya juga dituntut segera menghijaukan ruang terbuka di areal perumahan.
Tidak hanya proyek Bukit Mediterania, Komisi III juga mengkritik Perumahan Grand Mahakam, Jl Siradj Salman, Teluk Lerong Ilir, yang ditengarai penyebab banjir di kawasan Jl Pasundan dan sekitarnya. “Saat hujan, Jl Pasundan berubah jadi sungai. Itu dampak pembangunan Perumahan Grand Mahakam,” ucap Sugiyono. (eri)