SkyscraperCity banner
1 - 20 of 152 Posts

·
Registered
Joined
·
6,022 Posts
Discussion Starter · #1 ·
May 9, 2005, 2:16AM

Indonesia's Suharto in serious condition, bleeding
Reuters News Services

JAKARTA -- Former Indonesian president Suharto is suffering from internal bleeding and breathing problems and needs to stay in hospital longer, a senior doctor said today.

ADVERTISEMENT

The 83-year-old former strongman was taken to a Jakarta hospital on Thursday because of unspecified blood problems.

"Critical no, but (he is) still unstable," said Mardjo Soebiandono, who heads a special medical team which treats Indonesian presidents.

"There is still bleeding, breathing problems, although they have been subsiding. So tight treatment and observation are needed," he told reporters, adding that the chances of a full recovery from the condition were only "50-50".

"Suharto wants to go home quickly. But the bleeding should stop first before we can conclude when he can go home," Soebiandono said at the hospital where the former dictator is staying.

He added the bleeding was coming from Suharto's digestive system and had affected his kidneys and lungs.

Suharto stepped down after 32 years in power in 1998 when social and political chaos engulfed Indonesia. He has suffered several strokes since then.

Attempts to prosecute Suharto for alleged corruption have foundered because of his ill health. The ex-general sharply raised incomes in Indonesia at the expense of political freedoms and widespread graft during his rule.


QUestion for discussion:
What do we all think about President Suharto? Do you think he's done more good or more bad for the country?
 

·
Registered
Joined
·
1,024 Posts
sanhen said:
he is one confusing fellow.
i am not sure he is to be blame or cherish.
blamed for something ....
cherished for other thing ...

People make mistakes .....
People make bad things .....
If people make bad things ... it doesn't mean that they are bad at all
 

·
Registered
Joined
·
651 Posts
I'm on the fence, moving toward the negative side for Suharto. I do believe that his childrens corrupted him. I wished he developed the nation evenly so Java and Bali would not be overcrowded.
 

·
Fir3blaze
Joined
·
918 Posts
Yeah, I dont like them either. But Suharto himself has done some good to the nation, and for that reason we should at least pay some respect to him. (Of course he has his share of bad deeds too)
 

·
Registered non-User
Joined
·
7,356 Posts
Some good? He has done a lot for Indonesia...The economy skyrocketed during his terms and despite is authoritarian rule, people were generally happy. His children definitely corrupted him. He was a good ruler, but ended things badly. He deserves a lot of credit for all the good he has done...but people will also not forget the many bad things he has done.
 

·
Skyteam Platinum Elite
Joined
·
2,525 Posts
As a non-indonesian I think Suharto has done many good things , apart frm his corrupt children , goverments officials. IMO Indonesia under his reign was a SAFE place to go nowadays it s not safe as it used to be. more sectarian violence/tensions ,more separation sentiments .
Should Suharto be brought to court , yes. Should he be punished , yes and no because then every political figure during his tenure should be punish as well.
 

·
Registered
Joined
·
6,022 Posts
Discussion Starter · #10 ·
I think by international observers, Suharto's legacy would be mixed...economic growth at the expense of democracy, freedom and human rights...rampant corruption blah blah etc. but in the eyes of ordinary Indonesians, Suharto will be remembered as the leader who "made" Indonesia what it is today in terms of living standards, economy, international statutre, regional leadership role, unity etc. I think he's done a lot for the country and if he dies one day, the whole nation should truly pay its respects to this guy who we all used to call our "Father of Development".

It was a pity what happened in 1998. IF ONLY Suharto resigned in January 1998 (when he was uninamously elected as President for 7th term) - or better still before 1997 elections (and economic crisis), he'd be to Indonesians what Mahathir is now to Malaysians...resign during his peak. I guess the only bad thing about that scenario is that we wouldn't enjoy our democratic freedoms that we take for granted 2day...(but again the question of whether democracy is an end itself/an inherent good is truly debatable...i'm sure a lot of people wouldn't mind trading some freedoms for better living standards...Singapore provides a good case in point).
 

·
Registered
Joined
·
7,165 Posts
Suharto is by far doing good rather than bad...his children is totally fucked up BUT...Its true the Suharto regime is very corrupt BUT AGAIN...when you compare the level of corruption during the suharto era with today's corruption you will see a huge different of corruption.

Before, when you are going to start a project or business, you know where you will have to pay so therefore your business and project can be successful.....

Answer: Suharto family.

Nowadays...you are going to start a business or project...you need to pay several elements...such as provincial government, state government...the City town council...the residences, community leader, etc etc....blah! Thanks to the regulation of special autonomy.

cheers
 

·
Registered
Joined
·
6,022 Posts
Discussion Starter · #12 ·
yes..as the joke goes...the only thing worse than centralised corruption is .........decentralised corruption! ;)
 

·
there's no free lunch
Joined
·
2,616 Posts
Nice article.

"Anak Harto"

Budiarto Shambazy

BANYAK peristiwa yang terjadi belakangan ini, yang membuat banyak orang lagi-lagi tercenung dan terpaksa kembali merenung. Lagu top hit pekan lalu-dan mungkin akan tetap bertengger terus di urutan teratas minggu depan-adalah skandal suap dan korupsi di KPU.

Penyidikan korupsi di KPU semakin hari semakin susah dicerna dengan akal sehat. Kita dibuat bego, bingung, penasaran, dipaksa menebak-nebak, dan seolah-olah seperti membaca buku cerita silat.

Bencana seperti tidak pernah habis-habisnya. Kini giliran virus penyakit polio menebar mara bahaya bagi anak kita.

Reformasi telah berusia tujuh tahun, presiden pun sudah berganti-ganti. Belakangan ini banyak orang yang mengatakan kepada saya, "Ah, mendingan zaman Soeharto."

Kalau di zaman Soeharto, korupsi yang terjadi katanya hanya sekadar transaksi di bawah meja. Sejak zaman reformasi, sampai meja-mejanya sekalian diangkut dan dikorupsi.

Pak Harto kini terbaring di rumah sakit untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun belakangan ini. Sekitar tujuh tahun yang lalu pada bulan yang sama, Mei 1998, Pak Harto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara.

Dua tokoh yang menjenguk Pak Harto adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Wakil Ketua MPR AM Fatwa. Meskipun pernah menjadi korban politik Orde Baru, Bang Ali dan Fatwa telah memaafkan dosa-dosa Pak Harto.

Benar kata pepatah bahwa hidup seperti roda yang terus berputar. Posisi politik Pak Harto dibandingkan dengan posisi politik Bang Ali dan Fatwa sudah terbalik 360 derajat.

Seperti layaknya sebuah "kebetulan sejarah", kunjungan Bang Ali dan Fatwa mau tak mau mengingatkan orang tentang terjadinya sebuah sejarah penting di republik ini. Tanggal 5 Mei 2005 merupakan peringatan 25 tahun Pernyataan Keprihatinan/Petisi 50.

Seperempat abad yang lalu, Bang Ali bersama 49 tokoh kawakan menerbitkan "Pernyataan Keprihatinan". Isinya mengkritik pidato Pak Harto yang diucapkannya dalam Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret 1980 dan dalam kesempatan HUT Kopassandha di Cijantung, 16 April 1980.

Kelompok Petisi 50 terdiri dari beragam tokoh dari berbagai latar belakang profesi. Jenderal-jenderal purnawirawan, selain Bang Ali yang ada di situ, misalnya, Jenderal Besar AH Nasution (mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata) atau Hoegeng (mantan Kepala Polri).

Politisi-politisi kawakan juga banyak, seperti tokoh Islam Mohammad Natsir, tokoh nasionalis Manai Sophiaan, sampai perempuan pejuang kita, SK Trimurti. Beberapa bekas aktivis perjuangan mahasiswa juga ada, seperti Judilherry Justam (angkatan Malari) atau Bram Zakir (angkatan NKK/BKK).

ISI "Pernyataan Keprihatinan" pada dasarnya ditujukan kepada kebiasaan Pak Harto yang tiap sebentar mengidentifikasikan dirinya Pancasila. Jadi yang menyerang Pak Harto seolah-olah menyerang Pancasila dan dianggap sebagai subversi yang ingin menggantikan kepemimpinan nasional.

Pak Harto marah sampai- sampai anaknya Bang Ali pun dilarang meminjam uang ke bank. Siapa pun yang ingin Pak Harto hadir dalam pesta pernikahan anak mereka, pada acara terkait seluruh tokoh Petisi 50 dilarang datang.

Ia melupakan sejarah bahwa Bung Karno yang menggali Pancasila. Ia memang haus kuasa dan bersikap tak demokratis karena semata-mata ingin membangun negara kita yang tercinta lewat Repelita.

Pada edisi terakhir rubrik ini, saya menulis sebuah kalimat, "Meskipun kedua pemimpin (maksudnya Bung Karno dan Pak Harto) melakukan kesalahan-kesalahan, janganlah kita melupakan jasa mereka". Namun, jangan kita lupa kepada orang-orang di sekitar Pak Harto yang sejak awal ikut-ikutan menjerumuskan sekaligus memetik keuntungan.

Orang-orang itu sampai sekarang masih saja berkeliaran. Dalam bahasa Inggris mereka disebut sebagai men for all seasons atau-dalam bahasa Indonesia-artinya para petualang musiman.

Dalam bahasa politik populer mereka disebut sebagai "cognoscenti" atau kelompok "mahatahu" yang berkeliaran di sekitar pusat-pusat kekuasaan di Ibu Kota. Sampai sekarang mereka masih ada di sekeliling kita dengan menyembunyikan identitas sebagai pengurus partai politik, anggota parlemen, pakar dan ilmuwan, bankir dan wartawan, sampai para pejabat pemerintahan.

Kelompok "cognoscenti" cuma mengenal istilah kekuasaan, kekayaan, dan orang-orang peliharaan. Mereka menjadi pusat perhatian, sangat menguasai ilmu "perngibulan", cepat menyabet kesempatan, dan secepat kilat kabur ke luar negeri untuk menghindari penangkapan.

Mereka cepat berganti rupa, berpindah-pindah afiliasi politik, jago menjadi tukang tadah, dan lihai memindah-mindahkan kredit bermasalah. Di masa Orde Baru menjadi menteri, di masa awal reformasi menjadi anggota parlemen, belakangan ini menjadi pemuka etnis, dan sampai kini masih dicurigai terlibat berbagai skandal korupsi.

Dalam dua kali pemilu tahun 1999 dan 2004 mereka mendanai sekaligus mengotaki partai-partai yang berganti-ganti nama dan ideologi. Dalam rangka menyelamatkan diri, mereka mampu tampil sebagai pengurus olahraga, pembina warung tegal, atau budayawan.

Mereka tahu persis berapa banyak anggaran pembangunan yang bisa di-tilep, berapa harga mark-up proyek, dan berapa pula tarif menyogok aparat hukum. Mereka masih bisa menyelenggarakan korupsi berjemaah atau mabuk-mabukan sambil menembak orang yang tidak bersalah.

Sebagian dari mereka sudah lama pergi ke alam baka ketika Pak Harto masih berkuasa. Sebagian lagi sampai sekarang masih berkiprah dan kadang kala Anda bisa melihat mereka di berbagai media massa.

Selama sekitar 30 tahun, mereka dengan bangga mencatut diri sebagai "anak Harto" alias anak hasil didikan Pak Harto. Tatkala zaman berubah, mereka cepat-cepat ganti loyalitas kepada putrinya Bung Karno.

Sekarang mereka ada bersama Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, ciloko! ( e-mail: [email protected] )
 

·
Registered
Joined
·
651 Posts
Alvin said:
It was a pity what happened in 1998. IF ONLY Suharto resigned in January 1998 (when he was uninamously elected as President for 7th term) - or better still before 1997 elections (and economic crisis), he'd be to Indonesians what Mahathir is now to Malaysians...resign during his peak.
Like my old poli sci professor always love to say, "majority of the time, a dictator will resign one minute too late." i do believe that he stayed on for his children. He knew that the knives were out and they were a big target. In the end, his children corrupted him.
 

·
Registered
Joined
·
6,022 Posts
Discussion Starter · #17 ·
I know this article isn't very related to the title, just wanted to avoid creating a new thread.

Anyway, this thread is about SBY wanting to revive some of the old pre-crisis welfare programs such as Posyandu, PIN etc.

Dihidupkan, Program Masa Lalu yang Baik


Jakarta, Kompas - Untuk mengatasi masalah polio, busung lapar, dan gizi buruk yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia akhir-akhir ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar program-program dari pemerintahan masa lalu yang terabaikan selama tujuh tahun masa reformasi ini dihidupkan kembali. Program-program tersebut antara lain pendidikan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, pekan imunisasi nasional, dan apotek hidup.

Dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah aksi terorisme, Presiden juga meminta agar dihidupkan kembali atau difungsikan kembali Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorda). Presiden menekankan agar kerja aparat intelijen seluruh instansi dipadukan dan partisipasi masyarakat dilibatkan melalui pemberian informasi.

Presiden menyampaikan hal itu dalam dua acara terpisah, hari Kamis (9/6) kemarin dan Rabu lalu. Kemarin Presiden bicara dengan para gubernur seluruh Indonesia di Kantor Kepresidenan Jakarta. Hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet. Rapat delapan jam kemarin membahas masalah keamanan nasional dan masalah kesejahteraan rakyat

Rabu lalu Presiden bicara dalam acara penandatanganan kerja sama Komite Pemberantasan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Kemarin, seusai pertemuan sekitar delapan jam antara Presiden dan para gubernur, Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf mengatakan kepada wartawan, "Petunjuk Bapak Presiden sangat mendasar, yaitu bagaimana kita segera melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi program-program kesejahteraan rakyat yang lalu sudah pernah kita lakukan dan sudah memberikan keberhasilannya. Program-program itu antara lain PKK, posyandu, PIN, dan apotek hidup."

Menurut Moh Ma’ruf, Presiden minta agar program yang berhasil guna pada masa lalu tidak hanya didengungkan di tingkat pusat, tetapi juga bisa dilaksanakan di tingkat desa.

Para gubernur, katanya, diberi instruksi untuk segera menjabarkan upaya revitalisasi dan refungsionalisasi program-program itu. "Presiden berharap dalam waktu dekat semuanya sudah terstruktur kembali dan bisa berfungsi untuk upaya pencegahan jangka sedang maupun jangka panjang," ujar Moh Ma’ruf.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi juga mengutip pernyataan Presiden yang mengatakan, "Pada masa lalu ada berbagai program yang bagus dan selama tujuh tahun terakhir ini mungkin ada yang terabaikan. Karena itu, hal-hal baik pada masa lalu itu akan kita teruskan."

Hari Rabu Presiden mengemukakan, "Tujuh tahun reformasi telah berjalan. Kini saatnya kita melakukan refleksi kritis atasnya. Saatnya telah tiba untuk melihat masa lalu dengan adil dan jernih. Yang baik kita teruskan, yang jelek kita tinggalkan dan kita ubah. Itulah sebetulnya jiwa reformasi."

Lima hal baik

Gubernur Gorontalo Fadel Mohammad yang ikut dalam rapat di Kantor Kepresidenan kemarin menjelaskan, Presiden memberi catatan, ada lima hal baik dari masa lalu yang harus dilanjutkan dan enam hal dari masa lalu yang harus ditinggalkan.

Lima hal yang perlu dilanjutkan, kata Fadel, adalah penciptaan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, manajemen dan kontrol pusat-daerah, dan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Enam hal yang harus ditinggalkan adalah kepemimpinan yang terus-menerus, pengabaian demokrasi dan hak asasi manusia, tidak adanya penegakan hukum, koncoisme, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta peranan politik untuk militer.

----------------------------

I purposely bolded those last two paragraphs. One of the governors who attended this meeting with the President said one of the conclusions of the meeting was that 'political stability', 'economic growth', 'people's welfare'...and 'the security and discipline of society' should be re-emphasised after being neglected in the last 7 years. To me taht sounds a lot like Suharto's slogan of 'national stability' (kestabilan nasional), development ("pembangunan"), etc. which have been used to justify a lot of extra-judicial crackdowns and human-rights violation, and became the political discourse to entrench suharto's rule.
anyone have opinion on this? To be fair, he did say that democracy , human rights, rule of law, corruption education and civil rule should continually be defended.
 

·
Registered
Joined
·
6,022 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Soeharto welfare concepts renewed


In addition to reviving an intelligence system introduced by former president Soeharto, President Susilo Bambang Yudhoyono also plans to adopt a number of welfare programs that were originally initiated by the now ailing former leader.

Among the programs that will be revived are immunization week, the family prosperity program, the integrated health post system, community cooperation week and national health week.

"Not everything from the past is bad. Most of the programs are good. The welfare problems we are facing in the country are partly because we failed to continue these programs," said Cabinet Secretary Sudi.

Sudi also said that during their meeting, Susilo ordered the governors to adopt the values of the old management system used during the Soeharto era, which followed the popular Javanese sayings, "Ing Ngarsa Sun Tuladha" (leading by example), "Ing Madya Mangun Karsa" (inspiring) and "Tut Wuri Handayani" (motivating). -- JP
 

·
Registered
Joined
·
4,638 Posts
no one talks about Suharto Kritis? I get the feeling next week....
 

·
Log Out
Joined
·
2,680 Posts
kepemimpinan yang terus-menerus, pengabaian demokrasi dan hak asasi manusia, tidak adanya penegakan hukum, koncoisme, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta peranan politik untuk militer.
Trully Soeharto
 
1 - 20 of 152 Posts
Top